lampiran xlviii : keputusan sekjen bpk nomor : 399/k/x-xii ... · pdf filelampung untuk...
Post on 15-Feb-2018
227 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAMPIRAN XLVIII : KEPUTUSAN SEKJEN BPK
NOMOR : 399/K/X-XII.2/9/2016
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2016
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 i
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT
karena atas rahmat dan hidayah-Nya konsep Rencana
Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi
Lampung Tahun 2016-2020 ini dapat kami susun.
Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun
2016-2020 ini berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran
strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan
pengembangan kelembagaan, serta target ukuran
pencapaiannya yang sejalan dengan Renstra BPK
Wide.
Renstra tersebut merupakan kelanjutan dari Renstra
BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2011-
2015, sehingga kondisi pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2015 menjadi salah satu
pertimbangan penyusunan Renstra ini. Pertimbangan lain meliputi landasan pemikiran,
perkembangan lingkungan strategis serta kondisi yang diharapkan dicapai lima tahun ke depan.
Untuk arah kebijakan pemeriksaan tahun 2016-2020, Renstra RPJMN Tahun 2015-2019 menjadi
referensi penentuan tema dan fokus pemeriksaan BPK. Di samping itu, pemeriksaan BPK lima
tahun ke depan juga memperhatikan kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian publik serta
permintaan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan
Provinsi Lampung juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga perwakilan daerah,
pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang berada di wilayah Provinsi
Lampung untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenang masing-masing untuk
tercapainya tujuan negara.
Mengingat hal tersebut di atas, maka kualitas para Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi
Lampung harus terus ditingkatkan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi, dan
profesionalisme harus terus ditegakkan dan diperkuat. Sistem Pengendalian Mutu BPK
Perwakilan Provinsi Lampung di tingkat pemeriksaan dan kelembagaan juga harus terus
diperkuat.
KATA PENGANTAR
KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI LAMPUNG,
SUNARTO, S.E.
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 ii
KATA PENGANTAR
BAB I PENDAHULUAN
i
1
A. Kondisi Umum 1
1. Kedudukan Satuan Kerja 1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker 1
3. Pemangku Kepentingan 4
B. Isu Strategis 4
C. Landasan Berpikir 7
BAB II VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN STRATEGIS, DAN SASARAN
STRATEGIS
9
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KELEMBAGAAN, DAN STRATEGI
PEMERIKSAAN
12
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan 12
1. Arah Kebijakan 1. Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan
Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan
12
2. Arah Kebijakan 2. Peningkatan Keunggulan dalam Operasional
Pemeriksaan dan Kelembagaan
14
3. Arah Kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya 15
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan 19
C. Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi 20
1. Kerangka Kelembagaan 20
2. Kerangka Regulasi 20
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 21
A. Target Kinerja 21
B. Kerangka Pendanaan 23
BAB V PENUTUP 24
DAFTAR ISI
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 iii
Tabel 1. Target indikator Kinerja Utama 22
Tabel 2 . Indikasi Kebutuhan Pendanaan 24
DAFTAR TABEL
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 iv
Gambar 1. Peta Strategi 11
Gambar 2. Pengembangan Kelembagan 18
Gambar 3. Tema dan Fokus Pemeriksaan BPK 2016-2020 19
DAFTAR GAMBAR
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 1
BAB I
PENDAHULUAN
A.Kondisi Umum
1. Kedudukan Satuan
Kerja
Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat
BPK merupakan salah satu lembaga negara yang diatur
dalam UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan
mandiri. Pemeriksaan dan kelembagaan BPK tersebut
diatur dalam Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G UUD
1945. Selanjutnya dalam UU Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang
BPK mengatur lebih lanjut mengenai pemeriksaan dan
kelembagaan BPK.
Dalam melaksanakan tugasnya, BPK dibantu oleh
Pelaksana BPK yang terdiri dari Sekretariat Jenderal,
Inspektorat Utama, Ditama Revbang, Ditama
Binbangkum, AKN I s.d. VII, BPK Perwakilan, Staf Ahli,
dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa.
Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016
tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa
Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan,
BPK Perwakilan Provinsi Lampung berada di bawah
AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK
melaui Tortama KN V.
2. Tugas Pokok dan
Fungsi Satker
Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016,
BPK Perwakilan Provinsi Lampung mempunyai tugas
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 2
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung,
kota/kabupaten di Provinsi Lampung, BUMD dan
lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk
melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
Dalam menjalankan tugas tersebut, BPK Perwakilan
Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:
a. perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan
Provinsi Lampung dengan mengidentifikasi IKU
berdasarkan RIR BPK;
b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan
Provinsi Lampung berdasarkan rencana aksi serta
tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah
yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi
Lampung;
d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian
kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Lampung yang meliputi
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan
kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Lampung;
f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian
kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Lampung;
h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah
Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang
dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 3
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil
pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan
IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Lampung, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan
oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK;
k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung
dengan aparat pengawasan internal pada entitas
pemeriksa;
l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Lampung;
m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung
yang akan disampaikan kepada pemangku
kepentingan yang diperlukan karena sifat
pekerjaannya;
n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang
mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Ditama
Binbangkum;
o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak
pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak
hukum;
p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan
masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan
sarana, serta administrasi umum;
q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK
Perwakilan Provinsi Lampung; dan
s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi output
BPK Perwakilan Provinsi Lampung adalah:
a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pemeriksaan
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu,
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 4
b. Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian
Kerugian Daerah;
c. rumusan usulan bahan Pendapat BPK;
d. usulan temuan yang mengandung unsur/indikasi
tindak pidana untuk diserahkan kepada Instansi
Penegak Hukum (IPH);
e. dokumen perencanaan berupa RKP, RKSP, DIPA
Perwakilan beserta perubahannya; dan
f. laporan-laporan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi
meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan
Barang Milik Negara yang dikelola BPK Perwakilan
Provinsi Lampung, dan Laporan Berkala (bulanan)
atas pelaksanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi
Lampung.
3. Pemangku
Kepentingan
Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil
pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung terdiri
dari para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
Pemangku kepentingan internal meliputi Anggota V
BPK, Auditor Utama Keuangan Negara V, Sekretaris
Jenderal, Inspektur Utama, dan Ditama Revbang.
Pemangku kepentingan eksternal meliputi lembaga
perwakilan (DPRD dan DPD), Pemerintah Daerah,
instansi penegak hukum, akademisi, lembaga swadaya
masyarakat (LSM), media massa, dan masyarakat.
B. Isu Strategis
Berdasarkan isu strategis pada Renstra BPK Wide,
perkembangan lingkungan internal dan eksternal, serta
hasil identifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK
Perwakilan Provinsi Lampung yang telah dituangkan ke
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, isu-isu strategis
yang perlu mendapat perhatian oleh BPK Perwakilan
Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:
a. tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi
hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung
perlu ditingkatkan. Tingkat penyelesaian tindak lanjut
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 5
atas rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti
bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan
diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu,
tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan
menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK
untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.
Menurut data IKU tahun 2015, prosentase tingkat
penyelesaian rekomendasi sampai dengan akhir
semester II tahun 2015 mencapai 81,31% (delapan
puluh satu koma tiga puluh satu persen) dari target
75% (tujuh puluh lima persen). Sampai dengan 31
Desember 2015 terdapat 4.784 (empat ribu tujuh ratus
delapan puluh empat) rekomendasi yang telah
disampaikan ke auditee. Dari jumlah tersebut terdapat
3.890 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh)
rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti, 721
(tujuh ratus dua puluh satu) rekomendasi yang belum
selesai/dalam proses, 173 (seratus tujuh puluh tiga)
rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, dan 0 (nol)
rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. Tindak
lanjut rekomendasi BPK perlu menjadi agenda
perubahan BPK Perwakilan Provinsi Lampung agar
keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung lebih
dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun
pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Lampung;
b. hubungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan
para pemangku kepentingan perlu dikelola dengan
baik karena hubungan dengan para pemangku
kepentingan dirasakan belum efektif. Komunikasi
dengan stakeholders dilakukan dalam rangkaian
pengenalan ke-BPK-an kepada para pemangku
kepentingan. Pada umumnya kegiatan ini dikemas
dalam bentuk media workshop, goes to
campus/school, konferensi pers, dan kegiatan public
awareness lainnya. SS ini bertujuan untuk mengetahui
berapa banyak kegiatan pengenalan ke-BPK-an yang
telah dilakukan oleh BPK Perwakilan sehingga para
pemangku kepentingan lebih mengenal tugas, fungsi,
serta peran BPK sebagai satu-satunya lembaga
pemeriksa eksternal atas pengelolaan keuangan
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 6
negara. Upaya BPK Perwakilan Provinsi Lampung
untuk meningkatkan komunikasi dengan pemangku
kepentingan diukur dengan satu IKU, yaitu IKU 5.7
jumlah media relation per tahun. Media relation
dilakukan dengan tujuan untuk mengenalkan tugas,
fungsi, serta peran BPK kepada salah satu pemangku
kepentingan BPK, yaitu insan media. Media relation
yang dilakukan adalah wawancara dan siaran pers;
c. indeks kepuasan auditee atas kinerja Pemeriksa BPK
perlu diimplementasikan dengan sungguh-sungguh.
Dalam IKU tahun 2016, indeks kepuasan auditee atas
kinerja BPK merupakan indikator yang baru, namun
perlu mendapat perhatian yang serius. IKU ini
bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui
aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam
pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. IKU ini diukur
melalui persepsi auditee melalui survey tingkat
kepuasan. Dimensi yang diukur mencakup integritas,
independensi, dan profesionalisme;
d. tingkat pemenuhan permintaan Penghitungan
Kerugian Negara (PKN). Hal ini seiring dengan
banyaknya IPH yang meminta BPK Perwakilan
Provinsi Lampung untuk melakukan PKN yang pada
umumnya permasalahannya masih perlu dijelaskan,
data dan dokumennya masih perlu dilengkapi oleh
IPH. Untuk mendorong pemenuhan permintaan PKN
dan agar BPK Perwakilan Provonsi Lampung lebih
dirasakan keberadaannya oleh IPH, Sasaran Strategis
1.5. pada IKU tahun 2016 perlu dicapai secara
optimal. Artinya setiap permintaan PKN harus
dipenuhi sepanjang telah dinyatakan memenuhi syarat
oleh BPK;
e. integritas sistem informasi dan update database.
Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan
database merupakan salah satu poin penting dalam
perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas
BPK di era digital ini. Keterbatasan SDM pemeriksa
yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Lampung
akan teratasi jika pemeriksa memanfaat sistem
informasi dan database yang terintegrasi dan lengkap
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 7
secara optimal, aktivitas-aktivitas tertentu yang
bersifat administratif dapat dieliminasi, dan SDM
dapat diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis
khususnya dalam kegiatan pemeriksaan. Untuk itu
BPK Perwakilan Provinsi Lampung perlu melakukan
pengintegrasian dan pemutakhiran database secara
lebih sungguh-sungguh.
C. Landasan Berpikir
Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung
disusun dengan mengacu pada Renstra BPK 2016-2020
yang dimulai dengan pertimbangan atas tujuan negara dan
kedudukan BPK dalam ketatanegaraan sebagaimana
diatur dalam UUD 1945, tugas dan wewenang BPK
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Penyusun Renstra Satker juga
mempertimbangkan manfaat hasil pemeriksaan BPK bagi
pemangku kepentingan, standar, dan pedoman terkait
pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, Perjanjian
Kinerja (PK) Satker 2016 serta tugas pokok dan fungsi
satker sebagaimana diatur dalam Keputusan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-
XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan
Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016.
Standar dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan
wewenang BPK menjadi landasan berpikir penyusunan
Renstra BPK 2016-2020. Standar dan pedoman meliputi
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Kode
Etik BPK, Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP),
Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan (PMPP),
pedoman-pedoman pemeriksaan, serta Sistem
Pengendalian Mutu (SPM).
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 8
Standar dan pedoman tersebut menjadi dasar untuk
menciptakan hasil BPK yang berkualitas, sehingga
hasilnya dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
untuk mengambil keputusan.
Untuk memastikan terlaksananya penjaminan mutu
pemeriksaan keuangan negara, BPK telah menetapkan
SPM. SPM merupakan suatu sistem yang dirancang untuk
memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan
pelaksananya mematuhi ketentuan perundang-undangan,
standar pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan sesuai
dengan kondisi yang ditemukan. SPM tersebut meliputi
independensi dan mandat, kepemimpinan dan tata kelola
intern, manajemen sumber daya manusia, standar dan
metodologi pemeriksaan, dukungan kelembagaan,
hubungan BPK dengan pemangku kepentingan,
penyempurnaan berkelanjutan, hasil dan kinerja
pemeriksaan.
Selain itu, di dalam tata kelola kelembagaan BPK,
Reformasi Birokrasi (RB) merupakan landasan berpikir
penyusunan Renstra BPK 2016-2020. Dalam UU No. 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa
pembangunan aparatur negara dilakukan melalui RB
untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang
lainnya. Kebijakan dan program RB diintegrasikan dalam
Renstra tersebut.
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 9
BAB II
VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN STRATEGIS,
DAN SASARAN SRTATEGIS
BPK Perwakilan Provinsi Lampung mendukung visi, misi, dan tujuan strategis serta
melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini:
Visi Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara
untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan
yang berkualitas dan bermanfaat.
Misi a. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan
b. melaksanakan tata kelola organisasi yang
berintegritas, independen, dan profesional.
Nilai Dasar :
Integritas
Kami membangun nilai integritas dengan bersikap
jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan
prinsip, nilai, dan keputusan.
Independensi Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara
kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam
semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan
pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan
penampilan dari gangguan pribadi, ekstern,
dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi
independensi.
Profesionalisme
Kami membangun nilai profesionalisme dengan
menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan
kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang
berlaku.
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 10
Tujuan Strategis
Pencapaian visi 2016-2020 untuk menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk
mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat akan
dilaksanakan melalui misi BPK, yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta dengan melaksanakan tata kelola
organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.
Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis yaitu
meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan serta meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas.
Tujuan Strategis 1: Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong
pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.
Tujuan Strategis 2: Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong
pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.
Sasaran Strategis
Dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis BPK tersebut, BPK
Perwakilan Provinsi Lampung menetapkan sasaran strategis (SS) yaitu Meningkatnya
Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan. Hal ini selaras dengan sasaran strategis BPK yaitu SS 1
“Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan” dan SS 2
“Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu”.
Untuk mewujudkan meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan, diperlukan
penyempurnaan proses terkait kualitas perencanaan pemeriksaan, hasil pemeriksaan, dan
pemantauan TLRHP serta kerugian negara. Guna mencapai penyempurnaan internal proses
tersebut diperlukan peningkatan modal dasar di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi
Lampung diantaranya meningkatkan kualitas organisasi, kompetensi pegawai, dan kinerja
anggaran.
Sasaran Strategis: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil
Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan
Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Lampung ingin memastikan bahwa
para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki
tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Para pemangku
kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD), pemerintah
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 11
(instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi yang berwenang/instansi penegak hukum,
serta lembaga lain yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang), warga negara Indonesia,
dan lain-lain.
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini antara lain dinilai dari pencapaian persentase
penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, indeks kepuasan auditee atas
kinerja pemeriksa BPK, persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak
pindana kepada IPH, tingkat pemenuhan permintaan PKN dan tingkat pemenuhan
permintaan pemberian keterangan ahli, serta jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang
dimanfaatkan Ditama Revbang.
Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan BPK, BPK Perwakilan Provinsi
Lampung menyusun strategi-strategi yang dituangkan ke dalam peta strategi. Sasaran
strategis dan strategi tersebut memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk saling mendukung
demi terwujudnya visi dan misi BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Guna
mengomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, BPK Perwakilan
Provinsi Lampung memvisualisasikan pola keterkaitan antar strategi tersebut kedalam peta
strategi berikut ini.
Gambar 1. Peta Strategi
PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN
HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN
PENGELOLAAN
FUNGSI STRATEGIS
PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN KEUANGAN
ORGANISASI
SS1 Meningkatkan
Pemanfaatan Hasil
Pemeriksaan
SS2 Meningkatkan
Kualitas Perencanaan
Pemeriksaan
SS3MeningkatkanKualitas Hasil
Pemeriksaan SS4 Meningkatkan Kualitas
Pemantauan TLRHP
dan Kerugian Negara
SS5 Meningkatkan Kualitas
Organisasi di
Lingkungan Perwakilan Provinsi Lampung
SS6 Meningkatkan
Kompentensi Pegawai di
Lingkungan Perwakilan Provinsi Lampung
SS6 Meningkatkan Kinerja
Anggaran di Lingkungan
Perwakilan Provinsi Lampung
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 12
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KELEMBAGAAN,
DAN STRATEGI PEMERIKSAAN
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan
BPK Perwakilan Provinsi Lampung mendukung arah kebijakan BPK dalam mencapai visi,
misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK sebagaimana diuraikan di bawah ini.
1. Arah Kebijakan 1.
Peningkatan
Relevansi
Pemeriksaan
dengan Kebutuhan
dan Harapan
Pemangku
Kepentingan
Arah Kebijakan Renstra 2016-2020 adalah untuk
meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan
kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan.
BPK menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan
kontribusi dan keterlibatan dari para pemangku
kepentingan. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK akan
bermanfaat jika ada pemangku kepentingan yang
memanfaatkan. Untuk itu BPK memastikan bahwa
seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan
harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.
Dalam melaksanakan arah kebijakan tersebut, BPK
melaksanakan strategi 1.1 yaitu “Meningkatkan
efektivitas komunikasi dengan para pemangku
kepentingan” dan strategi 1.2 yaitu “Meningkatkan
pengelolaan strategi pemeriksaan”.
BPK Perwakilan Provinsi Lampung mendukung arah
kebijakan BPK melalui pelaksanaan strategi
“Meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP dan
kerugian negara” serta strategi “Meningkatkan kualitas
perencanaan pemeriksaan”.
a. Strategi Meningkatkan Kualitas Pemantauan
TLRHP dan Kerugian Negara
Melalui sasaran strategis ini, BPK Pewakilan Provinsi
Lampung berupaya mengarahkan, mengevaluasi, dan
mengompilasi kegiatan dan hasil pemantauan Tindak
Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan
kerugian daerah, agar kualitas hasil pemantauan
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 13
TLRHP dan kerugian negara dapat dicapai. Indikator
keberhasilan sasaran strategis ini ditunjang oleh tingkat
kemutakhiran data TLRHP yang disajikan, jumlah
laporan penyelesaian pemantauan kerugian daerah
yang dihasilkan, dan ketepatan waktu penyampaian
hasil pemantauan TLRHP dan kerugian daerah kepada
Ditama Revbang.
b. Strategi Meningkatkan Kualitas Perencanaan
Pemeriksaan
Perencanaan pemeriksaan adalah salah satu unsur
dalam manajemen pemeriksaan. Unsur lainnya adalah
pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil
pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut, dan evaluasi
untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan
oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
Melalui perencanaan yang berkualitas, BPK
Perwakilan Provinsi Lampung berkomitmen untuk
menjaga konsistensi antara rencana pemeriksaan dan
pelaksanaan pemeriksaannya serta ketepatan waktu
penyampaian laporan hasil pemeriksaan kepada auditee
dan lembaga perwakilan. Untuk mencapai target
penyampaian laporan secara tepat waktu diperlukan
perencanaan yang matang dalam hal perencanaan,
waktu pemeriksaan, dan penyelesaian laporan.
Pemeriksaan yang dikelola dengan baik dan
penyampaian laporan tepat waktu akan memberikan
hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan
bermanfaat bagi para pemilik kepentingan dalam
mengambil keputusan, khususnya di wilayah Provinsi
Lampung.
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 14
2. Arah Kebijakan 2.
Peningkatan
Keunggulan dalam
Operasional
Pemeriksaan dan
Kelembagaan
Arah Kebijakan Renstra 2016-2020 adalah untuk
peningkatan keunggulan dalam operasional
pemeriksaan dan kelembagaan yang dilakukan melalui
Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM).
Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga
pemeriksaan ditetapkan dalam Sistem Pengendalian
Mutu (SPM) yang kualitas implementasinya dinilai
melalui SPKM. Penerapan SPM ini untuk menjamin
bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan, standar, dan pedoman
pemeriksaan.
Dalam melaksanakan arah kebijakan tersebut, BPK
melaksanakan strategi 2.1 yaitu “Meningkatkan
kualitas penugasan pemeriksaan” dan strategi 2.2
“Meningkatkan kualitas kelembagaan”.
BPK Perwakilan Provinsi Lampung mendukung arah
kebijakan BPK melalui strategi meningkatkan kualitas
hasil pemeriksaan dan strategi meningkatkan kualitas
organisasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi
Lampung.
Strategi Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi
Lampung berkomitmen meningkatkan mutu hasil
pemeriksaan. Untuk mencapai hal tersebut, BPK
Perwakilan Provinsi Lampung melakukan upaya
mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan program
pemeriksaan, pengendalian kegiatan pemeriksaan, dan
hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPS.
Keberhasilan sasaran strategis ini ditunjang oleh
persentase pencapaian pemenuhan quality control
pemeriksaan, quality assurance pemeriksaan, dan
tingkat konsistensi dan akurasi penyajian LHP.
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 15
3. Arah Kebijakan 3.
Pengembangan
dan Optimalisasi
Sumber Daya
Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat
bagi keberhasilan pengubahan. Renstra 2016-2020
mengagendakan untuk pengembangkan dan
mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi
yang terdiri atas sumber daya manusia, modal
informasi, modal organisasi, dan pengelolaan sumber
daya keuangan.
Dalam melaksanakan arah kebijakan pengembangan
dan optimalisasi sumber daya, BPK melaksanakan
strategi “Meningkatkan kompetensi pegawai melalui
pembentukan talent pool”, “Mengoptimalkan
pemanfaatan TI dan sapras dalam tata kelola
organisasi”, “Menciptakan budaya berintegritas,
independen, dan profesional”, “Memperluas
implementasi praktik-praktik terbaik (best practice
sharing)”, dan “Mengoptimalkan pemanfaatan
anggaran”.
BPK Perwakilan Provinsi Lampung mendukung arah
kebijakan BPK melalui pelaksanaan strategi
meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan BPK
Perwakilan Provinsi Lampung dan strategi
meningkatkan kinerja anggaran di lingkungan BPK
Perwakilan Provinsi Lampung.
a. Strategi Meningkatkan Kualitas Organisasi di
Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi
Lampung
Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi
Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kualitas
organisasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi
Lampung. Untuk mencapai hal tersebut, BPK
Perwakilan Provinsi Lampung melakukan upaya
melalui mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi
dan kinerja perwakilan, serta pengelolaan dan
pemanfaatan TI. Selain itu, melalui merumuskan,
mereviu, dan melaksanakan kegiatan hubungan
masyarakat, serta memantau kegiatan pengelolaan dan
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 16
pemanfaatan sarpras.
Indikator keberhasilan sasaran strategis ini ditunjang
oleh hasil reviu/evaluasi Itama atas akuntabilitas
kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung, tingkat
pemanfaatan teknologi dan informasi, persentase
penyusunan best-practice, persentase penyebaran best-
practice, persentase ketepatan waktu penyampaian
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan
Provinsi Lampung, persentase ketepatan waktu
penyampaian Laporan Bulanan, jumlah media relation
yang dilaksanakan, dan tingkat pemenuhan sarana dan
prasarana.
b. Strategi Meningkatkan Kompetensi Pegawai di
Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi
Lampung
BPK Perwakilan Provinsi Lampung sangat bertumpu
pada kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) yang ada. Penambahan jumlah pemeriksa dan
pegawai penunjang/pendukung yang cukup dengan
kualifikasi memadai di bidangnya untuk mencapai
kualitas hasil pemeriksaan yang optimal sangat
diperlukan.
Terciptanya kesempatan bagi pegawai untuk
mengembangkan diri dan lingkungan kerja yang
kondusif diperlukan untuk mencapai sasaran strategis
ini. Setiap pegawai diberikan ruang untuk
pengembangan diri melalui diklat yang relevan,
terukur, dan berkelanjutan, baik dari segi kualitas
maupun jumlah jam pelajaran setiap tahunnya. Dengan
demikian akan membentuk kompetensi serta
memberikan keahlian kepada pegawai sesuai potensi
yang dimiliki sehingga mereka dapat memilih jenjang
kariernya berdasarkan talenta masing-masing.
Demikian pula, lingkungan kerja dengan suasana yang
harmonis sangat diperlukan untuk mendukung kinerja
pemeriksa dan pegawai penunjang/pendukung.
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 17
c. Strategi Meningkatkan Kinerja Anggaran di
Lingkungan Perwakilan Provinsi Lampung
Sebagai bagian dari pelaksana anggaran negara, BPK
Perwakilan Provinsi Lampung tidak lepas dari
kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara
efisien, efektif, dan ekonomis dengan mengedepankan
akuntabilitas dan transparansi. Anggaran pelaksanaan
kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan
tetap memperhatikan peraturan perundangan yang
berlaku.
Saat ini BPK menjalankan proses penganggaran
berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa
keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada
organisasi. Penganggaran berbasis kinerja ini
mengaitkan input berupa uang yang dituangkan dalam
kegiatan-kegiatan dengan seperangkat output yang
merupakan tujuan dan sasaran yang diharapkan,
termasuk efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam
pencapaian output tersebut. Output dituangkan dalam
target kinerja pada setiap unit kerja.
Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi
Lampung berupaya untuk meningkatkan kualitas,
ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Sasaran strategis ini
difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal
dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi,
akuntabilitas, dan transparansi, dalam upaya
peningkatan kinerja perwakilan untuk melaksanakan
tugas dan wewenangnya.
Selain itu, terkait dengan pelaksanaan anggaran
berbasis kinerja, melalui sasaran strategis ini
diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan
dapat menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan
setiap kegiatan dan program dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi, dan visi perwakilan serta dapat
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 18
Gambar 2. Pengembangan Kelembagaan
menggambarkan keterkaitan antara input dan output
setiap kegiatan yang akan dicapai pada masing-masing
unit kerja.
TS 1
Meningkatkan manfaat hasil
pemeriksaan dalam rangka mendorong
pengelolaan keuangan negara untuk
mencapai tujuan negara
TS 2
Meningkatkan pemeriksaan yang
berkualitas dalam mendorong
pengelolaan keuangan negara untuk
mencapai tujuan negara
SS 1
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
Arah Kebijakan 1
Peningkatan Relevansi Pemeriksaan
dengan Kebutuhan dan Harapan PK
Arah Kebijakan 2
Peningkatan Keunggulan dalam
Operasional Pemeriksaan dan
Kelembagaan
a. Strategi Meningkatkan Kualitas
Pemantauan TLHRP dan Keruneg;
dan
b. Strategi Meningkatkan Kualitas
Perencanaan Pemeriksaan.
Strategi Meningkatkan Kualitas Hasil
Pemeriksaan
Arah Kebijakan 3
Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya
a. Strategi Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perawakilan
Provinsi Lampung;
b. Strategi meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan BPK Perwakilan
Provinsi Lampung; dan
c. Strategi meningkatkan kinerja anggaran di lingkungan BPK Perwakilan
Provinsi Lampung.
VISI DAN MISI
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 19
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan
Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam
RPJMN 2015-2019, BPK telah menetapkan kebijakan pemeriksaan dalam Renstra BPK
2016-2020. Kebijakan Pemeriksaan ini berisi 12 (dua belas) tema dan 18 (delapan belas)
fokus pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016-2020.
Gambar 3. Tema dan Fokus Pemeriksaan BPK 2016-2020
BPK Perwakilan Provinsi Lampung berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya
pelaksanaan kebijakan pemeriksaan tersebut demi suksesnya Renstra BPK 2016-2020.
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 20
C. Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi
1. Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK
dalam melaksanakan Renstra 2016-2020. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi
dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program RB. Dalam
kelembagaan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Lampung melaksanakan tugas dan
fungsi sesuai Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana diubah dengan
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016. Sebagai unit
kerja eselon II, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menjadi satker pelaksana yang
bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan satu atau lebih kegiatan di dalam
Inisiatif Strategis (IS).
2. Kerangka Regulasi
Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra BPK
Perwakilan Lampung Tahun 2016-2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi
atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan, dan
sasaran yang ditetapkan dalam Renstra.
Dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945, selanjutnya
pada level perundang-undangan ditetapkan melalui paket UU Bidang Keuangan (UU
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan). Selain itu terdapat produk hukum dalam bentuk
Peraturan BPK dan Keputusan BPK.
Keseluruhan peraturan tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi dalam mendukung
tugas dan wewenang BPK serta memberikan kontribusi positif bagi implementasi
Renstra 2016-2020, sekaligus payung hukum bagi berbagai agenda pengembangan
lima tahun kedepan.
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 21
BAB IV
TARGET KINERJA
DAN KERANGKA PENDANAAN
A. Target Kinerja
Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan strategis, dan sasaran strategis, BPK
Perwakilan Lampung mengukur pencapaian keberhasilan melalui penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU). Target Indikator Kinerja Utama yang hendak dicapai BPK
Perwakilan Provinsi Lampung dalam Renstra 2016-2020 sebagai berikut.
Tabel 1. Target Indikator Kinerja Utama
Sasaran Strategis (SS)
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target PK 2016-2020
2016 2017 2018 2019 2020
SS1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan
60% 70% 80% 85% 90%
IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0
IKU 1.3 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur
Tindak Pidana ke IPH
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian
Negara
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli 100% 100% 100% 100% 100%
IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang
Dimanfaatkan Ditama Revbang
1 1 2 2 3
SS2 Meningkatkan Kualitas Rencana Pemeriksaan
IKU 2.1 Tingkat Konsistensi Antara Rencana Pemeriksaan dan
Pelaksanaan Pemeriksaan
85% 85% 90% 90% 95%
IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP 16% 17% 18% 19% 20%
IKU 2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 100% 100% 100% 100% 100%
SS3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100%
IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100%
IKU 3.2 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP 100% 100% 100% 100% 100%
SS4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Keruneg
IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100%
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 22
Sasaran Strategis (SS)
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target PK 2016-2020
2016 2017 2018 2019 2020
IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara 32 32
32 32 32
IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
100% 100% 100% 100% 100%
SS5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung
IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan A A A A A
IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 100% 100% 100% 100% 100%
IKU 5.3 Jumlah Usulan Best-Practice 0 1 1 1 1
IKU 5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice 0% 60% 70% 85% 100%
IKU 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan 100% 100% 100% 100% 100%
IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan 2 2 3 3 3
IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana 90% 90% 90% 95% 95%
SS6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung
IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam
Pelatihan Pemeriksa
100% 100% 100% 100% 100%
IK 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/
Manajerial (Nonpemeriksa)
90% 90% 90% 95% 95%
SS7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung
IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan BPK
Perwakilan Provinsi Lampung
80% 80% 85% 85% 90%
Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, dilaksanakan melalui 2 (dua)
program. Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan. Program dan kegiatan
menggambarkan tugas dan fungsi dari struktur organisasi pelaksana BPK.
Program 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPT2L).
Program 1, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
a. layanan Bidang Hukum;
b. layanan Bidang Humas dan TU;
c. layanan SDM;
d. layanan keuangan; dan
e. sarana prasarana aparatur.
Program 2. Pemeriksaan dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara.
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 23
B. Kerangka Pendanaan
Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi dalam Renstra BPK Perwakilan
Provinsi Lampung tahun 2016-2020 perlu didukung pendanaan yang mencukupi.
Sumber-sumber pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dapat berasal dari
APBN, pinjaman, maupun dalam bentuk hibah yang dikelola melalui 2 (dua) program
yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
(DMPT2L) dan Program Pemeriksaan dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian
Negara.
Indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung sampai dengan
tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan
BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2016-2020 (Rp dalam ribuan)
No Program dan Kegiatan Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
A Program DMPT2L 9.010.554 9.385.691 10.324.261 11.356.687 12.492.355
1. Layanan Bidang Hukum 418.632 436.328 479.961 527.957 580.753
2. Layanan Bidang Humas dan TU 1.036.964 1.233.574 1.356.932 1.492.625 1.641.887
3. Layanan SDM 7.059.948 7.220.779 7.942.857 8.737.143 9.610.857
4. Layanan Keuangan 495.010 495.010 544.511 598.963 658.859
5. Sarana Prasarana Aparatur 3.961.844 4.454.740 4.900.214 5.390.236 5.929.259
B Pemeriksaan dan
Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara
12.356.825 12.703.377 13.973.715 15.371.087 16.908.195
RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2016 – 2020 24
BAB V
PENUTUP
Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2016-2020 yang di dalamnya memuat
visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, dan rencana implementasinya merupakan
dokumen induk yang akan menjadi dasar penyusunan rencana operasional (tahunan)
BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.
Agar dapat memenuhi kepentingan organisasi dan sesuai dengan perkembangan kondisi
organisasi, maka Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2016-2020 perlu
direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-
undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK, dan
perkembangan stakeholders dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Dengan
demikian, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan memiliki dokumen perencanaan
dalam jangka menengah (periode lima tahunan) yang mutakhir dan relevan dengan
perkembangan tersebut dan arah kebijakan BPK.
Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2016-2020 maupun Renstra BPK
Perwakilan Lampung periode sebelumnya, pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran
strategis, serta target indikator Renstra tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam
penyusunan Renstra lima tahun berikutnya. Oleh karena itu, maka perencanaan jangka
menengah BPK Perwakilan Lampung periode berikutnya perlu disiapkan sebelum
berakhirnya Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.
Keberhasilan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung tidak terlepas dari peran aktif
dari seluruh jajaran pegawai untuk memberikan kontribusi dan pemikirannya melalui
implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2016-2020 agar dapat
mendorong pengelolaan keuangan negara melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan
BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka
mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.
SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
HENDAR RISTRIAWAN
NIP 195803211978021001
top related