laporan akuntabilitas kinerja inst ansi pemerintah (lakip ... · seksi peny usunan program,...
Post on 17-Mar-2019
221 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
LAKIP RSUD LA TEMMAMALA SOPPENG TA.2017
ii
KATA PENGANTAR
Dengan penuh keyakinan bahwa hanya Allah SWT sajalah kinerja RSUD La
Temmamala Kab. Soppeng pada tahun 2017 dapat dicapai. Syukur Alhamdulillah kami
panjatkan sepenuh hati atas hasil yang dicapai selama ini dan dukungan semua pihak atas
pencapaian sasaran, target serta tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini secara
administrasi dituangkan dalam bentuk administrasi dokumen Laporan Kinerja RSUD
Temmamala Kab. Soppeng Tahun 2017 mengacu pada Format Anak Lampiran I/2-6 dan
Anak Lampiran I/5-6 Permenpan 53 Tahun 2014
Isi dari Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban
pelaksanaan yang telah digariskan dan kebijaksanaan operasional instansi pencapaian visi
dan misi RSUD La Temmamala Kab. Soppeng serta penjelasan tentang pengukuran
kinerja, capaian kinerja .
Laporan Kinerja 2017 merupakan media pertanggungjawaban yang transparan
dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Good
Governance, dan dapat mencerminkan aparat pemerintah yang Clean Governnance.
Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu
diperbaiki kearah yang lebih baik menuju kesempurnaan dalam upaya peningkatan
kinerja Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng yang dapat
dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja.
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat diterima dan dapat dijadikan
sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja
Rumah Sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Kabupaten Soppeng untuk masa yang akan datang.
Watansoppeng, Januari 2018 Direktur RSUD Temmamala Soppeng
dr. Hj. Nirwana NIP. 19660220 199803 2 001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
LAKIP RSUD LA TEMMAMALA SOPPENG TA.2017
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF Berakhirnya tahun anggaran 2017 menandai RSUD La Temmamala Kab. Soppeng
telah menyelesaikan implementasi tahun Pertama dari Rencana Strategik tahun 2016-2021
yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja ) 2017.
Implementasi Rencana Strategik 2016-2021 dan Renja 2017 telah memberikan arah
yang jelas dalam upaya peningkatan kinerja RSUD La Temmamala Soppeng tahun 2016
dalam melaksanakan visinya ,”RSUD La Temmamala Soppeng sebagai rumah sakit yang
unggul dalam mutu, berkualitas dan terjangkau.
Total Anggaran RSUD La Temmamala Kab.Soppeng untuk Tahun 2017 sebesar
Rp.94.661.406.172,- dan penyerapan anggaran sebesar 97,13%. Pada tahun 2017 telah
tercapai 6 (enam) sasaran dengan rata-rata capaian keseluruhan sebesar 90,17%. Untuk
mewujudkan pencapaian tersebut telah dilaksanakan 8 (delapan) program dan 34 (tiga
puluh empat) kegiatan yang dibiayai oleh APBD Tahun 2017.
Dengan demikian tugas RSUD La Temmamala Soppeng yaitu melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggarakan Pemerintah Daerah yang
bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan dapat diwujudkan.
Laporan akuntabilitas kinerja RSUD La Temmamala Soppeng merupakan refleksi
dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2017 oleh segenap
jajaran pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD La
Temmamala Soppeng secara keseluruhan.
Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja yang optimal, yang
dapat dilaksanakan dan selalu akan ditingkatkan kinerjanya pada masa mendatang.
Watansoppeng, Januari 2018
Direktur RSUD Temmamala Soppeng
dr. Hj. Nirwana NIP. 19660220 199803 2 001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
LAKIP RSUD LA TEMMAMALA SOPPENG TA.2017
iv
DAFTAR ISI Kata Pengantar ....................................................................................................... ii Ringkasan Eksekutif ................................................................................................. iii Daftar Isi ................................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum …………………………………………………………… 1 B. Lingkungan Startegik……………………………………………………….... .. 21 C. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja……………………………………… .. 26
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis…………………………………………………………… ... 27 B. Visi Dan Misi RSUD La Temmamala………………………………………… .... 27 C. Arah Kebijakan Umum Dan Stretegik……………………………………… .... 29 D. Tujuan Dan Sasaran……………………………………………………………. 30 E. Perjanjian Kinerja……………………………………………………………….. 32 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja………………………………………………………………….. 36 B. Realisasi Keuangan……………………………………………………………… 47
BAB IV PENUTUP ..................................................................................................... 51 LAMPIRAN : Lampiran 1 : Rencana Strategis RSUD Temmamala Tahun 2016-2021 Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Lampiran 3 : IKU ( Indikator Kinerja Utama )
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I PENDAHULUAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
RSUD La Temmamala Kab. Soppeng adalah lembaga teknis daerah
sebagai unsur pendukung kepala daerah dibidang penyelenggaraan pelayanan
kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada
kepala daerah melalui Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi sebagai
berikut :
1. Direktur RSUD La Temmamala Soppeng
2. Bagian Tata Usaha
2. 1. Sub Bagian Administrasi, Umum dan Akreditasi
2. 2. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian
2. 3. Sub Bagian Administrasi Keuangan
3. Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
3. 1. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik
3. 2. Seksi Keperawatan
4. Bidang Rekam Medik, Pengawasan dan Pengendalian
4. 1. Seksi Rekam Medik
4. 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan
5. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan
5. 1. Seksi Kesehatan Lingkungan, Sarana dan Prasarana
5. 2. Seksi Penyusunan Program, Pengawasan dan Evaluasi
RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Kabupaten. RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng dipimpin oleh
seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggraan Pemerintah Daerah yang
bersifat Spesifik di bidang Pelayanan Kesehatan yang menjadi tanggung jawab
berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I PENDAHULUAN
2
berlaku. Untuk penyelenggaraan tugas tersebut, RSUD La Temmamala Kabupaten
Soppeng mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan,
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
pelayanan kesehatan
c. Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup
tugasnya.
d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan,
kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 71 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng. Struktur Organisasi RSUD La
Temmamala Kabupaten Soppeng adalah sebagaimana terlihat pada Bagan Struktur
Organisasi RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng.
TUGAS DAN FUNGSI
Tugas Pokok dan Fungsi untuk Pejabat Eselon III dan IV lingkup RSUD La
Temmamala Kabupaten Soppeng, masing-masing sebagai berikut :
1. DIREKTUR
a. Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng dipimpin
oleh seorang Direktur yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam menyelenggarakan pelayanan medis dan penunjang medis di bidang
pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan, rekam medik, pengawasan
dan pengendalian pelayanan, perencanaan, pengembangan dan
pemeliharaan kesehatan lingkungan, sarana dan prasarana rumah sakit, serta
pembinaan ketatausahaan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktur mempunyai
mempunyai fungsi :
1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I PENDAHULUAN
3
2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibidang pelayanan medis dan penunjang medis kesehatan dan
keperawatan
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan medis dan
penunjang medis kesehatan serta ketatausahaan Rumah Sakit
4) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada
lingkup RSUD
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
c. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Direktur mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan
serta menetapkan kebijakan di bidang pelayanan medis kesehatan,
penunjang medis dan manajemen pengelolaan Rumah Sakit
2) Merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan medis dan penunjang
medis kesehatan
3) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dibidang
pelayanan medis dan penunjang medis kesehatan
4) Membina dan melaksanakan tugas di bidang pelayanan medis dan
penunjang medis kesehatan serta ketatausahaan RSUD
5) Membina dan mengarahkan Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala
Bidang dalam melaksanakan tugasnya
6) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan waskat dalam lingkup
RSUD
7) Melakukan upaya pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya
pegawai, pengendalian pengelolaan keuangan dan penerimaan,
pengendalian pengelolaan perlengkapan dan peralatan Rumah Sakit
8) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
9) Menilai prestasi kerja Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Bidang
dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I PENDAHULUAN
4
10) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
kegiatan
11) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah
12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
2. BAGIAN TATA USAHA
a. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas
memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan
organisasi dibidang ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan,
kepegawaian, administrasi umum, diklat dan akreditasi, keuangan, rumah
tangga, keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD.
b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha
mempunyai fungsi :
1) Perumusan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan meliputi
perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, administrasi umum, diklat
dan akreditasi, keuangan,rumah tangga, keprotokoleran dan
perlengkapan serta aset RSUD.
2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang
ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian,
administrasi umum, diklat dan akreditasi, keuangan , rumah tangga,
keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD.
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketatausahaan meliputi
perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, administrasi umum, diklat
dan akreditasi, keuangan , rumah tangga, keprotokoleran dan
perlengkapan serta aset RSUD.
4) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas
dan fungsinya
c. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala Bagian Tata Usaha
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I PENDAHULUAN
5
1) Menyusun program dan rencana kerja bagian tata usaha sebagai
pedoman pelaksanaan tugas
2) Membina dan mengelola urusan rumah tangga, kepustakaan, kehumasan
dan kerohanian
3) Membina dan Mengelola urusan administrasi kepegawaian,
perlengkapan dan peralatan, keuangan dan kearsipan;
4) Membina dan mengelola administrasi umum, ketatausahaan, kertas
berharga dan asset daerah;
5) Membina dan Mengelola urusan diklat rumah sakit
6) Membina dan Mengelola urusan akreditasi rumah sakit
7) Membina dan mengkoordinasikan penyusunan RKA, DPA, LAKIP,
RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8) Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan
dan pengembangan karier
9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
11) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan kesekretaritan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah
12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
A. SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
(1) Sub Bagian Aministrasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis
dan administratif kepada semua satuan organisasi dibidang
pengelolaan kepegawaian.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis disub bagian
administrasi kepegawaian;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I PENDAHULUAN
6
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas disub bagian
administrasi kepegawaian
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas disub bagian administrasi
kepegawaian
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :
a. Menyusun program dan rencana kerja sub bagian administrasi
kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas
b. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan dalam dibidang
kepegawaian
c. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan formasi
dan pengadaan pegawai
d. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengembangan
pegawai
e. Menyelenggarakan pembinaan karier pegawai dan peningkatan
kesejahteraan pegawai
f. Mengelola dan melaksanakan adminsitrasi kepegawaian RSUD
g. Melakukan pengarsipan dokumen kepegawaian
h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam
lingkup RSUD
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
sub bagian administrasi kepegawaiann
j. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier
k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian administrasi
kepegawaian
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I PENDAHULUAN
7
B. SUB ADMINISTRASI UMUM, DIKLAT DAN AKREDITASI
(1) Sub Bagian Administrasi Umum, Diklat dan Akreditasi dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok memberikan
pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan organisasi
dibidang Administrasi Umum, Diklat dan Akreditasi.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian
Administrasi Umum, Diklat dan Akreditasi mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis disub bagian
Administrasi Umum, Diklat dan Akreditasi
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas disub bagian
Administrasi Umum, Diklat dan Akreditasi
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas disub bagian Administrasi
Umum, Diklat dan Akreditasi
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala Sub
Administrasi Umum, Diklat dan Akreditasi mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
a. Menyusun program dan rencana kerja sub bagian Administrasi
Umum, Diklat dan Akreditasi sebagai pedoman pelaksanaan
tugas
b. Melaksanakan surat menyurat untuk kepentingan dinas
c. Menerima, meneliti, mengagenda dan mendistribusikan surat-
surat masuk dan surat keluar
d. Melakukan pengarsipan surat-surat dinas dan dokumen lainnya
e. Mengelola urusan rumah tangga serta administrasi perlengkapan
dan peralatan kegiatan
f. Melaksanakan inventarisasi aset RSUD
g. Menfasilitasi pegawai yang akan mengikuti diklat
h. Menyiapkan dan mengolah data untuk kepentingan akreditasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I PENDAHULUAN
8
i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup
RSUD
j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan sub bagian administrasi umum, diklat dan
akreditasi
k. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
C. SUB BAGIAN KEUANGAN
(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan
administrasi kepada semua satuan organisasi dibidang pengelolaan
keuangan
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian
Keuangan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis disub bagian
keuangan
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas disub bagian
keuangan
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas disub bagian keuangan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala Sub
Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun program dan rencana kerja sub bagian keuangan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran tahunan dan
pelaporan tahunan RSUD
c. Mempersiapkan bahan-bahan dan menyusun rencana kebutuhan
anggaran dan tata laksana di bidang keuangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I PENDAHULUAN
9
d. Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan
keuangan
e. Membuat daftar usulan kegiatan, daftar gaji dan melaksanakan
penggajian
f. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan
keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
g. Melaksanakan perbendaharaan keuangan
h. Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran dan verifikasi
akuntansi RSUD
i. Mengelola, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembukuan
dan penyusunan laporan keuangan, laporan akuntansi termasuk
pelaporan pembukuan pendapatan dan belanja RSUD;
j. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
k. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. BIDANG PELAYANAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN
a. Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan dipimpin oleh Kepala Bidang
mempunyai tugas pokok membina dan mengkoordinasikan pelayanan,
asuhan keperawatan, dan etika serta mutu pelayanan dan asuhan
keperawatan.
b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pelayanan
dan Asuhan Keperawatan mempunyai fungsi :
1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan dan Asuhan
Keperawatan
2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan dan Asuhan
Keperawatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I PENDAHULUAN
10
4) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya
c. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala Bidang Pelayanan
dan Asuhan Keperawatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Menyusun program dan rencana kerja di Bidang Pelayanan dan Asuhan
Keperawatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membina dan merencanakan pelayanan asuhan keperawatan
3) Membuat perencanaan kebutuhan pelayanan medis, keperawatan dan
penunjang medik
4) Membina dan mengkordinasikan pelaksanaan Pelayanan dan Asuhan
Keperawatan
5) Membina etika dan mutu pelayanan asuhan keperawatan;
6) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lainnya dalam lingkup
RSUD;
7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka analisis
kebutuhan tenaga medis, keperawatan dan penunjang medik serta
mengkoordinir pelaksanaan kegiatan mediko legal dan pemulasaran
jenazah
8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
9) Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan
karier
10) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah
11) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
A. SEKSI PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIK
(1) Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan dan teknis
administrasi dibidang pelayanan dan penunjang medik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I PENDAHULUAN
11
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi
Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan
penunjang medik
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang pelayanan
dan penunjang medik
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan
penunjang medik
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala Seksi
Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :
a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pelayanan dan penunjang
medik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan medik dan
penunjang medik
c. Mengatur kebutuhan pelaksanaan pelayanan medik dan
penunjang medik
d. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap
penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medik dan penunjang
medik
e. Melaksanakan pengawasan pengendalian penerimaan dan
pemulangan pasien
f. Melaksanakan rujukan
g. Melaksanakan kegiatan mediko legal dan pemulasaran jenazah
h. Melaksanakan kegiatan menjaga mutu dan etika pelayanan dan
penunjang medik
i. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I PENDAHULUAN
12
j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah
k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan
hasil pelaksanaan tugas;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
B. SEKSI KEPERAWATAN
(1) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai
tugas pokok memberikan pelayanan dan teknis administrasi
dibidang keperawatan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi
Keperawatan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
keperawatan
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang
keperawatan
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keperawatan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai
dengan tugas fungsinya
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala Seksi
Keperawatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun program dan kegiatan seksi keperawatan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas
b. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan keperawatan
c. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan asuhan dan
pelayanan keperawatan
d. Menjaga mutu dan etika pelayanan asuhan keperawatan
e. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data serta
fasilitasi keperawatan;
f. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan asuhan
keperawatan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I PENDAHULUAN
13
g. Melakukan kegiatan keprofesian keperawatan dalam rangka
peningkatan pelaksanaan asuhan keperawatan
h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan tenaga paramedis
perawatan;
i. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
j. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier
k. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. BIDANG REKAM MEDIK, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAYANAN
a. Bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian pelayanan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membina,
melaksanakan dan mengkoordinasikan rekam medik, pengawasan dan
pengendalian pelayanan
b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang rekam
medik, pengawasan dan pengendalian pelayanan mempunyai fungsi :
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang rekam medik, pengawasan dan
pengendalian pelayanan
2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian pelayanan
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang rekam medik, pengawasan
dan pengendalian pelayanan
4) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya
c. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala Bidang rekam
medik, pengawasan dan pengendalian pelayanan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I PENDAHULUAN
14
1) Menyusun program dan rencana kerja bidang rekam medik,
pengawasan dan pengendalian pelayanan
2) Menyusun kebijakan teknis di bidang rekam medik, pengawasan dan
pengendalian pelayanan
3) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian pelayanan
4) Membina dan Mengkoordinasikan kegiatan rekam medik dan
keselamatan pasien
5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelayanan
6) Membina dan Mengkoordinasikan kegiatan pembuatan profil rumah
sakit
7) Membina dan menganalisis data indikator rumah sakit
8) Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier
9) Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
10) Menyiapkan data dalam rangka penyusunan LAKIP serta melakukan
koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas
11) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah;
12) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
A. SEKSI REKAM MEDIK
1) Seksi rekam medik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai
tugas pokok memberikan pelayanan dan teknis administrasi dalam
rangka penyelenggaraan tugas dibidang rekam medik
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi
rekam medik mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan Perumusan kebijakan teknis di bidang rekam
medik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I PENDAHULUAN
15
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang rekam
medik
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang rekam medik
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala Seksi
rekam medik mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun program dan kegiatan seksi rekam medik sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Menyusun petunjuk teknis rekam medik
c. Melaksanakan pengumpulan, analisis indikator rumah sakit dan
informasi data rekam medik;
d. Mengelola pelaksanaan administrasi pasien rawat inap
e. Mengelola pelaksanaan administrasi pasien rawat jalan
f. Melaksanakan pemusnahan berkas rekam medik
g. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier;
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan
i. Menyusun hasil evaluasi kegiatan dalam bentuk profil rumah
sakit
j. Membuat laporan pelaksanaan tugas;
k. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
B. SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAYANAN
1) Seksi pengawasan dan pengendalian pelayanan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok memberikan
pelayanan dan teknis administrasi dalam rangka penyelenggaraan
tugas dibidang pengawasan dan pengendalian pelayanan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I PENDAHULUAN
16
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi
pengawasan dan pengendalian pelayanan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
pengawasan dan pengendalian pelayanan
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang
pengawasan dan pengendalian pelayanan
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengawasan dan
pengendalian pelayanan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya
3) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala Seksi
pengawasan dan pengendalian pelayanan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
a. Menyusun program dan kegiatan seksi pengawasan dan
pengendalian pelayanan sebagai pedoman dalam melaksanakan
tugas
b. Menyusun petunjuk teknis seksi pengawasan dan pengendalian
pelayanan
c. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan
d. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan
alat kesehatan
e. Melaksanakan kegiatan keselamatan pasien
f. Menyusun draft perubahan format rekam medik
g. Melaksanakan koordinasi dengan unit lain dalam lingkup RSUD
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
i. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
j. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier;
k. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I PENDAHULUAN
17
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
5. BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN
a. Bidang Perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membina dan
mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan
kesehatan lingkungan sarana dan prasarana rumah sakit
b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang
Perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan mempunyai fungsi :
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, pengembangan dan
pemeliharaan RSUD
2) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan,
pengembangan dan pemeliharaan RSUD
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan,
pengembangan dan pemeliharaan RSUD
4) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya
c. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala Bidang
Perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Menyusun program dan rencana kerja bidang Perencanaan,
pengembangan dan pemeliharaan
2) Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, pengembangan
dan pemeliharaan RSUD
3) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang Perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan RSUD
4) Membina dan Merencanakan pengembangan rumah sakit
5) Menyusun perencanaan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan
rumah sakit
6) Menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan lingkungan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I PENDAHULUAN
18
7) Mengkoordinasikan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA dan
dokumen perencanaan lainnya
8) Menilai prestasi kerja Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier
9) Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
10) Menyiapkan data dalam rangka penyusunan LAKIP serta melakukan
koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas
11) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyiapka bahan petunjuk pemecahan
masalah
12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
13) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
A. SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM, PENGAWASAN DAN EVALUASI
1) Seksi penyusunan program, pengawasan dan evaluasi dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan tugas dibidang penyusunan program,
pengawasan dan evaluasi
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi
penyusunan program, pengawasan dan evaluasi mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan Perumusan kebijakan teknis diseksi
penyusunan program, pengawasan dan evaluasi
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas diseksi
penyusunan program, pengawasan dan evaluasi
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas diseksi penyusunan program,
pengawasan dan evaluasi
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya
3) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala Seksi
penyusunan program, pengawasan dan evaluasi mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I PENDAHULUAN
19
a. Menyusun program dan kegiatan seksi penyusunan program,
pengawasan dan evaluasi
b. Menyusun petunjuk teknis penyusunan program, pengawasan
dan evaluasi
c. Menyusun program pengembangan rumah sakit
d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap
pengembangan rumah sakit
e. Melaksanakan koordinasi dengan unit lain di lingkup RSUD
f. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan RKA,
DPA, LAKIP, RENSTRA dan dokumen perencanaan lainnya
g. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier;
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
i. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapka bahan
petunjuk pemecahan masalahn
j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
B. SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, SARANA DAN PRASARANA
1) Seksi kesehatan lingkungan, sarana dan prasarana dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok memberikan
pelayanan dan teknis administrasi dalam rangka penyelenggaraan
tugas di bidang kesehatan lingkungan sarana dan prasarana
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi
kesehatan lingkungan, sarana dan prasarana mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis diseksi kesehatan
lingkungan sarana dan prasarana
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas diseksi kesehatan
lingkungan sarana dan prasarana
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas diseksi kesehatan
lingkungan sarana dan prasarana
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I PENDAHULUAN
20
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya
3) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala Seksi
kesehatan lingkungan, sarana dan prasarana mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
a. Menyusun program dan kegiatan seksi kesehatan lingkungan
sarana dan prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
b. Menyusun petunjuk teknis dibidang kesehatan lingkungan
sarana dan prasarana
c. Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan kesehatan
lingkungan
d. Menyusun perencanaan pengadaan sarana dan prasarana
rumah sakit
e. Menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
sakit
f. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan kesehatan
lingkungan dan keselamatan kerja rumah sakit
g. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dilingkup rumah
sakit
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah
k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I. PENDAHULUAN
21
B. LINGKUNGAN STRATEGIS
a. Lingkungan Eksternal
Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng sebagai
Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dan merupakan satu-satunya pusat
rujukan di Kabupaten Soppeng menjadi Rumah Sakit Umum Daerah La
Temmamala Type C sesuai Kepmenkes RI Nomor 1238/Menkes/SK/X/1997,
tanggal 28 Oktober 1997 dengan ijin operasional sesuai Keputusan Bupati
Soppeng nomor 299/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang izin Operasional
Tetap Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Soppeng. Selanjutnya pada
tahun 2012 Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Soppeng mendapat
pengakuan bahwa telah memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang
meliputi 5 ( lima ) pelayanan Dasar dengan status akreditasi lulus tingkat
dasar berupa sertifikat dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit nomor KARS-
SERT/371/I/2012, tanggal 26 Januari 2012
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan
oleh Rumah Sakit agar tetap dalam posisi kompetitif sejalan dengan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat, maka pada awal
Tahun 2013 Rumah Sakit Umum daerah La Temmamala Soppeng
mengimplementasikan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan Peraturan Bupati Soppeng nomor 02/I/2012
tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Soppeng
sebagai badan layanan umum daerah, tanggal 12 Januari 2012.
Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa regulasi yang telah dibuat
di antara sebagai berikut :
1. Peraturan bupati Soppeng Nomor 25/PER.BUP/XII/2011 tentang Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala
Kab.Sopeng
2. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 02/I/2012 tentang penetapan rumah
sakit umum daerah La Temmamala soppeng sebagai badan layanan
umum daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I. PENDAHULUAN
22
3. Keputusan direktur RSUD La Temmamala Kab.Soppeng Nomor :
28/SK/RSUD-SOP/IV/2013, Tentang pembentukan tim penyusun rancangan
pola tarif pelayanan RSUD-BLUD La Temmamala Kab.Soppeng
4. Peraturan Bupati soppeng Nomor : 14/PER.BUP/VI/2013, tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit
Umum daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng.
5. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 38/PER-BUP/XII/2014, tentang tarif
pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala
Kabupaten Soppeng
6. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 39/PER-BUP/XII/2014 , Tentang Sistem
akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah La
Temmamala Kabupaten Soppeng
7. Peraturan Bupati Nomor 40/PER-BUP/XII/2014, Tentang pedoman
pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum
Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng sebagai Badan Layanan
Umum Daerah
8. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 766/PER-BUP/XII/2014 , Tentang
penggunaan surplus anggaran dan operasional RSUD La Temmamala
Sebagai Badan Layanan Umum Daerah
9. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 767/XII/2014 , Tentang pembentukan
Tim Pembina RSUD La Temmamala Soppeng sebagai Badan Layanan
Umum Daerah
10. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 860/XII/2015, tanggal 31 Desember
2015 Tentang pelimpahan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja
perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang
lingkup pemerintah daerah kabupaten soppeng tahun anggaran 2016
Selain itu untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam melakukan
pelayanan, RSUD La Temmamala tahun 2017 ini telah melakukan serangkaian
kegiatan terkait penilaian RSUD La Temmamala untuk mendapatkan predikat
akreditasi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I. PENDAHULUAN
23
b. Lingkungan Internal
1) Sumber Daya Manusia
Dilihat dari jumlah kunjungan yang semakin meningkat dari tahun ke
tahun membuktikan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya
hidup sehat. Mencermati hal tersebut, selayaknya ditunjang dengan
sarana dan prasarana yang memadai, termasuk ketersediaan tenaga
medis dan paramedis sebagai sumber daya manusia. Dalam tabel berikut
ini terlihat ketenagaan RSUD La Temmamala Soppeng.
Tabel. 1.1 Daftar Ketenagaan RSUD La Temmamala Soppeng
menurut Kualifikasi berdasarkan Golongan Tahun 2017
A B C D A B C D A B C D A B C D
II.A
II.B
III.A 1 1 1
III.B 3 1 2 3
IV.A 8 1 2 5 8
IV.B
FUNGSIONAL TERTENTU:
TENAGA MEDIS
dr.Umum 8 1 2 2 3 8
dr.Gigi 2 1 1 2
dr.Spesialis 21 1 4 9 3 1 2 1 21
PARAMEDIS PERAWATAN
S1 Keperawatan 61 1 8 30 10 4 7 1 61
D3 Keperawatan 46 3 3 35 2 1 2 46
SPK 1 1 1
D3 Kebidanan 22 1 18 2 1 22
DIV Kebidanan 6 2 2 2 6
D3 Kesehatan gigi 1 1 1
DIV Kesehatan gigi 1 1 1
PARAMEDIS NON PERAWATAN
Apoteker 8 2 3 2 1 8
Asisten Apoteker 7 1 3 2 1 7
S1/DIV Fisioterapi 3 1 2 3
DIII Fisioterapi 2 1 1 2
D3 Elektromedis 2 1 1 2
D3 Radiologi 6 1 5 6
D3 Perekam Medis 4 2 2 4
D3 Analis Kesehatan/SMAK 4 1 3 4
Kesling 5 1 1 1 2 5
S1 Gizi 3 1 1 1 3
DIV Analis 3 2 1 3
D3 Gizi 10 7 1 2 10
DATA NAMA JABATAN JML
GOLONGAN
JMLI II III IV
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I. PENDAHULUAN
24
A B C D A B C D A B C D A B C D
FUNGSIONAL UMUM
Bagian Kepegawaian
Pengelola data kepegawaian 2 2 2
Pengolah Data 1 1 1
Bagian Umum,Diklat & Akreditasi
Pengemudi Ambulance 2 1 1 2
Pengelola Barang Milik Negara 5 2 3 5
Pengelola Surat 1 1 1
Pengadministrasi Umum 5 1 1 3 5
Bagian Keuangan
Pengelola Daftar Gaji 1 1 1
Bendahara 3 1 1 1 3
Penata Laporan Keuangan 2 2 2
Penata Keuangan 7 1 1 5 7
Pengelola data pembayaran
Jaminan Kesehatan
2 1 1 2
Kasi. Penyusunan Program Pengawasan & Evaluasi
Analis Perencanaan, evaluasi dan
pelaporan
1 1 1
Kasie.Kesling,sarana & prasarana
Teknisi Sarana dan Prasarana 6 1 2 1 1 1 6
Binatu 4 1 2 1 4
Kasie. Rekam medis
Pengadm Rekam medis & Informasi 1 1 1
Kasie.Pengawasan & pengembangan
Pengadministrasi Umum 4 1 3 4
kasie.Asuhan Keperawatan
Pengelola Keperawatan 2 1 1 2
Pengelola Pelayanan Keperawatan 1 1 1
Kasie,Pelay,& Penunjang Medis
Pengelola pelay & Penunjang
Diagnostik
4 1 2 1 4
Pranata Jamuan 5 1 1 2 1 5
Pemulasaran Jenazah 3 1 2 3
JUMLAH 300 2 2 2 0 2 3 16 9 104 63 31 41 18 2 4 1 300
DATA NAMA JABATAN JML
GOLONGAN
JMLI II III IV
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I. PENDAHULUAN
25
Tabel 1.2 Daftar Ketenagaan RSUD La Temmamala Soppeng
menurut Kualifikasi berdasarkan Pendidikan Tahun 2017
1) Sarana Dan Prasarana
a. Unit Pelayanan Darurat : pelayanan 24 jam
b. Rawat Jalan :
- Poli Penyakit Dalam - Poli Bedah - Poli Obgin - Poli Anak - Poli Mata - Poli Saraf - Poli Gigi - Poli Jiwa - Poli Kulit Kelamin - Poli Rawat Darurat - Poli Jantung - Poli Gizi - Poli Saraf - Fisioterapi
c. Kamar Bedah :
- Bedah umum - Bedah Obgin - Bedah Mata
d. Kamar ICU
e. Apotik : Pelayanan 24 Jam
f. Penunjang Diagnostik :
1 2 3
1. S-3 0
2. S-2 30
3. S-1 139
4. D-3 110
5. D-1 1
6. SLTA/Sederajat 13
7. SLTP/Sederajat 3
8. SD/Sederajat 4
300
No Pendidikan Jumlah
Jumlah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB I. PENDAHULUAN
26
- Laboratorium :Pelayanan 24 jam - Radiologi : Pelayann 24 jam
X-Ray diagniostik - Elektro medis :
a. Electro Cardograph b. Electro Ecapalograph (EEG)
2) Keuangan
Sumber dana berasal dari APBD dan Pendapatan Operasioanal
3) Permasalahan
Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang masih belum
memadai. Hal ini dapat dilihat dengan adanya ketersediaan gedung perawatan
yang belum dilengkapai dengan peralatan dan tenaga yang belum sesuai
dengan standirasasi Rumah Sakit Type C sehingga masih terdapat kekurangan
dalam menindaklanjuti pasien.
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA
Sistematika penyajian Laporan Kinerja RSUD La Temmamala Soppeng ini terdiri dari
4 (empat ) Bab dan lampiran-lampiran , sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan, meliputi Gambaran Umum dan Lingkungan Strategis
BAB II : Perencanaan Strategis , meliputi Rencana Strategis, Visi.Misi, Tujuan dan
Sasaran Serta Perjanjian Kinerja
BAB III : Akuntabilitas Kinerja, meliputi Indikator Kinerja dan capaiannya serta
program yang mendukung dan perbandingan realisasi kinerja 2016-2021
BAB IV : Penutup
LAMPIRAN :
LAMPIRAN I Rencana Startegik
LAMPIRAN II Perjanjian Kinerja
LAMPIRAN III IKU (Indikator Kinerja Utama )
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
27
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Dalam sistem Laporan Kinerja , perencanaan merupakan langkah awal yang harus
dilakukan oleh instansi pemerintah. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas
dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan
potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas
kinerjanya.
Renstra RSUD La Temmamala Soppeng tahun 2016-2021 merupakan lanjutan
renstra 2010-2015 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan , Sasaran dan program dengan
strategi kebijakan dan rencana pengembangan yang terarah dan dapat
diimplementasikan secara bertahap dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran
pembiayaannya. Adapun tujuan penyusunan Renstra RSUD La Temmamala tahun 2016-
2021 sebagai acuan bagi RSUD La Temmamala Kab. Soppeng dalam menyusun Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahunan sehingga perencanaan lebih terarah, sebagai media
akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik (Good
Governance). Dan agar terjamin sinergisitas, sinkronisasi dan Integritas Rencana Strategis
RSUD La Temmamala Kab. Soppeng dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021.
Sesuai dengan kaidah implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) sumber pembiayaan rumah sakit sebagai PPK-BLUD memiliki
berbagai sumber anggaran yaitu pendapatan jasa layanan (fungsional), APBD kota, APBD
Provinsi, APBN serta bantuan hibah.
B. VISI DAN MISI RSUD LA TEMMAMALA
Visi adalah gambaran menantang dan imajinatif tentang peran, tujuan dasar,
karakteristik dan filosofi organisasi dimasa mendatang yang akan menajamkan tugas-
tugas strategic perusahaan, sedangkan Misi adalah mendefinisikan bisnis bahwa
organisasi berada pada atau harus berada pada nilai-nilai dan keinginan stakeholders
yang meliputi produk jasa, pelanggan, pasar dan seluruh kekuatan perusahaan /
organisasi.
Bila diperhatikan dari visi tersebut akan timbul pemikiran mengenai nilai, strategi,
kebijakan, anggaran prosedur dan nilai dari misi akan timbul pemikiran mengenai tujuan,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
28
sasaran, program dan kegiatan sehingga untuk mewujudkan visi harus tercapai misi yang
tepat mengenai tujuan, sasaran , program dan kegiatannya
Sebagaimana diketahui bahwa Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng
adalah “ Pemerintahan yang melayani dan lebih baik”, maka untuk bidang kesehatan
sistem pembangunan kesehatan harus terus ditingkatkan yang diharapkan dari
pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang ditandai
dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saaat ini. Kemajuan
dimaksud diukur dengan peningkatan Indeks Kepuasan Pelanggan/Pasien (IKP) di
Kabupaten Soppeng.
Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas maka Visi
Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng dapat dirumuskan
sebagai berikut : “Terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala yang
Berkualitas, Profesional dan Bersahaja” . Visi RSUD La Temmamala tersebut
dimaksudkan untuk mendukung pencapaian Visi Bupati Kabupaten Soppeng yaitu
“Pemerintahan yang Melayani dan lebih Baik”.
Penjelasan Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :
Berkualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang
kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan baik yang dinyatakan secara tegas
maupun tersamar.
Profesional adalah pelayanan rumah sakit yang mengedepankan mutu,terpercaya, dan
memiliki daya saing
Bersahaja adalah pelayanan rumah sakit yang penuh empati serta menjunjung tinggi azas
kebersamaan dan kekeluargaan serta saling asah, asih dan asuh.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan
diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi
yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta untuk mendukung
tercapainya Visi yang ditetapkan dan Misi Kabupaten Soppeng khususnya Misi Keenam
yaitu ”Menjamin Ketersediaan Sistem Pelayanan Kesehatan Unggul dan Murah”, maka
ditetapkan Misi RSUD La Temmamala sebagai berikut :
1. Melaksanakan pelayanan dan manajemen Rumah Sakit yang efektif, efesien,
transparansi dan akuntabel;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
29
2. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kesehatan yang
lebih baik sesuai standar pelayanan Rumah Sakit;
3. Meningkatkan mutu pelayanan rujukan yang bermutu dan profesional
4. Memantapkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit melalui pengelolaan keuangan
secara akuntabel, transparansi dan efesien;
Misi Rumah Sakit dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan
strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi pembangunan daerah
Kabupaten Soppeng. Misi tersebut disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang
akan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi Rumah Sakit.
Motto RSUD La Temmamala “Melayani Sepenuh Hati” dengan Falsafah sebagai
berikut:
1. Kesembuhan dan kepuasan anda adalah harapan dan kebahagiaan kami;
2. Bekerja dengan tulus dan ikhlas atas landasan pengabdian dan keimanan.
C. ARAH KEBIJAKAN UMUM DAN STRATEGIS
Arah kebijakan dan strategi disusun berdasarkan kebijakan public yang ada yaitu
antara lain rencana strategi RSUD La Temmamala Kab.Soppeng tahun 2016-2021.
Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang
bagaimana Rumah Sakit mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efesien.
Strategi yang ditetapkan oleh Rumah Sakit dikembangkan dengan prinsip-prinsip sebagai
berikut :
1. Dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang;
2. Didasarkan pada tujuan dan sasaran Rumah Sakit dan pemenuhan kebutuhan layanan
yang berbeda tiap segmen masyarakat pengguna layanan dan pemangku
kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal
Rumah Sakit;
4. Terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi;
Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra)
diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Rumah Sakit
Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng dihasilkan dari posisi Strategis hasil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
30
analisa lingkungan yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih
peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang
menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan
serangkaian kebijakan.
Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program
kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam
mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal
yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan
masyarakat. Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka didapatkan
strategi Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng pada tabel
berikut :
D. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Tujuan
adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,
melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah
Visi : Terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala yang Berkualitas, Profesional dan Bersahaja
Misi I : Melaksanakan pelayanan dan manajemen Rumah Sakit yang efektif, efesien, transparansi dan akuntabel
Misi II : Meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik sesuai standar pelayanan Rumah Sakit
Misi III : Meningkatkan mutu pelayanan rujukan yang bermutu dan profesional
1 Mewujudkan kualitas kinerja manajemen dan
pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu dan
profesional
1. Meningkatnya kualitas kinerja manajemen secara
profesional berdasarkan prinsip Good Governance
1. Penguatan Sumber daya Aparatur 1. Penerimaan tenaga harian lepas di Rumah Sakit
berdasarakan kebutuhan dengan kualifikasi sesuai
bidang keahlian yang diperlukan
2. Peningkatan profesionalisme kinerja karyawan
Rumah Sakit
2. Peningkatan jumlah tenaga medis spesialis melalui
program kemitraan
3. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan
SDM aparatur baik medis, maupun manajemen
sesuai kebutuhan
3. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM
aparatur, baik medis, penunjang maupun manajemen
sesuai kebutuhan
4. Penambahan sarana dan prasarana sesuai dengan
standar type rumah sakit kelas C
1. Peningkatan, pengembangan dan pemenuhan
peralatan medis dan penunjang sesuai dengan
standar rumah sakit
2. Peningkatan dan pengembangan gedung pelayanan
sesuai dengan standar rumah sakit
5. Memberikan pelayanan kesehatan rujukan yang
bermutu dan profesional
1. Peningkatan pengembangan dan pemenuhan kondisi
peralatan medis dan penunjang medis yang
terstandarisasi
2. Peningkatan dan pengembangan kelayakan gedung
pelayanan
Misi IV : Memantapkan kemandirian keuangan Rumah Sakit melalui pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparansi dan efesien
2 Mewujudkan kemandirian keuangan rumah sakit 1. Meningkatkan kemandirian keuangan Rumah Sakit 1. Meningkatkan dan memantapkan sistem
pengelolaan keuangan secara akuntabel,
transparansi, efektif dan efesien
1. Penerapan sistem keuangan menggunakan basic
acrual
2. Penerapan Badan Layanan Umum (BLUD) di Rumah
Sakit Umum Daerah La Temmamala
2. Peningkatan kemandirian keuangan Rumah Sakit
Umum Daerah La Temmamala
3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan PPK-
BLUD
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
31
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Meningkatnya kualitas kinerja manajemen secara profesional
berdasarkan prinsip Good Governance
1. Akreditasi rumah sakit Dasar Dasar Dasar Madya Madya Madya
2. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana rumah sakit 1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana
sesuai dengan standar type rumah sakit kelas
C
50% 65% 70% 70% 75% 80%
3. Meningkatnya mutu pelayanan rujukan 1. Persentase alat-alat kesehatan yang berfungsi
dengan baik
50% 65% 70% 70% 75% 80%
2. Persentase ruang rawat inap, rawat jalan,
penunjang medis dan kantor rumah sakit
dalam kondisi baik
50% 65% 70% 70% 75% 80%
3. persentase ambulance/mobil jenazah yang
berfungsi dengan baik
50% 65% 70% 70% 75% 80%
2 Mewujudkan kemandirian
keuangan rumah sakit
Persentase terwujudnya kemandirian
keungan rumah sakit
1. Meningkatkan kemandirian keuangan Rumah Sakit 1. Cost Recovery (CR) 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
Mewujudkan kualitas kinerja
manajemen dan pelayanan
kesehatan rujukan yang bermutu
dan profesional
1
Indikator Tujuan
(4) (5)
Persentase peningkatan kualitas kinerja
manajemen dan pelayanan kesehatan
yang bermutu dan profesional
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
yang dihadapi. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi
dan permasalahan serta isu utama bidang kesehatan terutama pengobatan dan
pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Soppeng .
Adapun rumusan tujuan dalam mendukung misi tersebut di dalam Rencana
Strategis Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng Tahun
2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :
Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :
1. Program Pelayanan Administarsi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
6. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
7. Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
8. Program Peningkatan Pelayanan BLUD – RSUD
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
32
E. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja tahun 2017 RSUD La Temmamala dapat dilihat pada tabel berikut:
Perjanjian Kinerja Program Kegiatan RSUD La Temmamala Tahun Anggaran 2017
No Sasaran Strategis
1 Meningkatnya kualitas kinerja manajemen
secara profesional berdasarkan Good
Governance
Dasar
2 Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana
rumah sakit
65%
3 Meningkatnya mutu pelayanan rujukan a. Persentase alat-alat
kesehatan yang berfungsi
dengan baik
65%
b. Persentase ruang rawat
inap, rawat jalan, penunjang
medis dan kantor rumah
sakit dalam kondisi baik
65%
c. Persentase ambulance/mobil
jenazah yang berfungsi baik
65%
4 Meningkatnya kemandirian keuangan
rumah sakit
1,12
Akreditasi Rumah Sakit
Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana sesuai dengan
standar rumah sakit kelas C
Cost Recovery (CR)
Indikator Target
1 2 5
1 Meningkatnya ketersediaan
dan kualitas sarana dan
prasarana kantor
573.204.060
1 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang diadakan
126.750.000
2 Pengadaan peralatan gedung
kantor
- Jumlah peralatan gedung kantor
yang diadakan
145.488.760
3 Pengadaan mebeleur - Jumlah mebeleur yang diadakan 185.563.300
4 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
- Jumlah Kendaraan Dinas yang
terpelihara
52.000.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- Jumlah Jenis perlengkapan
gedung kantor yang terpelihara
26.325.000
6 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
- Jumlah peralatan gedung kantor
yang terpelihara
35.000.000
7 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
- Jumlah jenis mebeleur yang
terpelihara
2.077.000
Target (Rp)
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan kebutuhan
perkantoran
No Sasaran Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcome) dan kegiatan (output)
3 4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
33
1 2 5
2 Meningkatnya Efektifitas dan
Efesiensi Pengelolaan
Administrasi Umum dan
Keuangan
446.020.430
1 Pembinaan Kepegawaian - Jumlah dokumen data
kepegawaian
15.940.000
2 Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
- Jumlah aparat yang mengikuti
diklat
250.618.630
3 Peningkatan kapasitas satuan
pengamanan (Satpam)
- Jumlah SATPAM yang
ditingkatkan kapasitasnya
179.461.800
1.206.127.498
1 Penyediaan Jasa Komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- Jumlah Pembayaran Jasa
Komunikasi, Air, Listrik dan TV
Kabel
314.864.998
2 penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
- Jumlah Kendaraan Dinas yang
terpelihara
11.120.000
3 Penyediaan Layanan
Kebersihan Kantor
- Jumlah cleaning service dan
bahan pembersih
66.500.000
4 penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
- Jumlah jenis peralatan listrik yang
diadakan
60.400.000
5 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- Jumlah Langganan Surat Kabar 70.000.000
6 Penyediaan bahan logistik
kantor
- Jumlah Pengisian tabung gas 20.000.000
7 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam dan luar
daerah serta kedinasan lainnya
- Jumlah Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah yang
dilakukan
100.000.000
8 Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
- Jumlah Paket Pelayanan
Administrasi Perkantoran
463.242.500
9 Penyediaan biaya umum dan
administrasi pelaksanaan
pengadaan barang/jasa
- Jumlah paket Kegiatan
pengadaan Barjas
100.000.000
8.312.500
1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- Jumlah dokumen perencanaan
yang tersusun
4.210.000
2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
- Jumlah jenis laporan keuangan
yang dihasilkan
2.852.500
3 Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
- Jumlah SOP yang tersusun 1.250.000
Target (Rp)
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase penyelesaian pelaporan
capaian kinerja dan keuangan tepat
waktu
Program Peningkatan
Profesionalisme Aparatur
Persentase Kepuasan Pelayanan
SKPD
Program Pelayanan Perkantoran Persentase kepuasan terhadap
pelayanan perkantoran
No Sasaran Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcome) dan kegiatan (output)
3 4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
34
1 2 5
3 Meningkatnya kualitas kinerja
manajemen secara profesional
88.650.000
1 Penyusunan Standar Kesehatan
Rumah Sakit
- Jumlah Jenis Dokumen akreditasi 88.650.000
4 Meningkatnya jumlah sarana
dan prasarana Rumah Sakit
26.443.508.870
1 Pembangunan Rumah Sakit - Jumlah unit gedung rumah sakit
yang terbangun
6.284.859.500,00
2 Pengembangan ruang gawat
darurat (DAK)
- Jumlah Paket Alat Kesehatan dan
gedung yang diadakan
9.498.353.605,00
3 Pengembangan Ruang
ICU,NICU,PICU
- Jumlah paket Alat Kesehatan dan
gedung yang diadakan
3.324.290.040,00
4 Pengembangan ruang isolasi
(DBH_CHT)
- Jumlah paket Alat Kesehatan dan
gedung yang diadakan
3.775.946.763,00
5 Rehabilitasi bangunan rumah
sakit
- Jumlah sarana yang direhabilitasi 246.062.260,00
6 Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit
- Jumlah Alat Kesehatan yang
diadakan
3.228.500.000,00
7 Pengadaan perlengkapan
rumah tangga rumah sakit
(dapur, ruang pasien, laundry,
ruang tunggu dan lain-lain
- Jumlah perlengkapan RT RS yang
diadakan
85.496.702,00
5 Meningkatnya mutu pelayanan
rujukan
204.094.550
1 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah sakit
- jumlah rumah sakit yang
terpelihara
22.000.000,00
2 Pemeliharaan rutin/berkala alat-
alat kesehatan rumah sakit
- Jumlah alat kesehatan yang
terpelihara
87.094.550,00
3 Pemeliharaan rutin/berkala
ambulance/mobil jenazah
- Jumlah mobil ambulance yang
terpelihara
95.000.000,00
6 Meningkatkan kemandirian
keuangan Rumah Sakit
47.482.559.891
1 Penyediaan dan Peningkatan
Pelayanan BLUD-RSUD
- Jumlah paket pelayanan dan
pendukung pelayanan
47.482.559.891,00
Target (Rp)
Persentase ketersediaan prasarana
rumah sakit
Cakupan tingkat hunian rumah
sakit/Bed Occupancy Rate (BOR)
Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit
Persentase kelayakan peralatan
dan pelayanan pada rawat jalan,
rawat inap dan penunjang medis
Program Peningkatan Pelayanan
BLUD-RSUD
Kemandirian keuangan rumah sakit
(Cost Recovery)
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan Rumah Sakit
Akreditasi rumah sakit Dasar -
Madya
Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit
Persentase ketersediaan sarana
rumah sakit
No Sasaran Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcome) dan kegiatan (output)
3 4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
35
Perjanjian Kinerja Keterkaitan antara Indikator RPJMD dengan Indikator Renstra RSUD La Temmamala Kab. Soppeng
(1) (2) (3) (4)
Dasar 1. Akreditasi rumah sakit
65% 1. Persentase pemenuhan sarana dan
prasarana sesuai dengan standar
type rumah sakit kelas C
65% 1. Persentase alat-alat kesehatan yang
berfungsi dengan baik
65% 2. Persentase ruang rawat inap, rawat
jalan, penunjang medis dan kantor
rumah sakit dalam kondisi baik
65% 3. persentase ambulance/mobil jenazah
yang berfungsi dengan baik
2 Mewujudkan
kemandirian
keuangan rumah sakit
Persentase terwujudnya
kemandirian keungan rumah
sakit
1.12 1. Cost Recovery (CR)
(5)
1 Mewujudkan kualitas
kinerja manajemen
dan pelayanan
kesehatan rujukan
yang bermutu dan
profesional
Persentase peningkatan
kualitas kinerja manajemen
dan pelayanan kesehatan
yang bermutu dan
profesional
Target TA.
2017No Tujuan Indikator Tujuan Indiaktor SKPD
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
36
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA
Dalam pencapaian kinerja melalui kegiatan RSUD La Temmamala diharapkan
dapat meningkatkan penerimaan pendapatan rumah sakit. Sebagai salah satu kinerja
keuangan yang dapat dilihat dari indikator-indikator seperti tercapainnya cost
recovery, Efectivenes, efesiensi, efisien, liquiditas, solvabilitas
Sedangkan untuk kinerja pelayanan diharapkan dapat tercapainya volume
kegiatan diberbagai unit layanan. Untuk kepuasan terhadap pasien RSUD La Temmamala
disamping menyediakan fasilitas sarana dan prasarana juga dapat memberikan
pelayanan prima serta dapat memberikan jaminan keamanan seperti semakin
berkurangnya kehilangan barang dan kenyamanan, hal ini dapat dilihat dengan semakin
berkurangnya tingkat komplain serta kecelakaan pasien.
Penurunan biaya sebagai salah satu upaya efesiensi/cost efective yang
dilakukan secara terus menerus/continue oleh rumah sakit dalam setiap pembelanjaan
rumah sakit.
Tercapainya kinerja RSUD La Temmamala Kab. Soppeng tidak terlepas dari
disiplin Sumberdaya Manusia yang semakin meningkat, dalam hal ini kepatuhan
terhadap Standar Operating Procedure (SOP) yang telah disusun.
Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak pihak yang berwenang
menerima pelaporan akuntabilitas pemberian amanah.
RSUD La Temmamala telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra RSUD La Temmamala Kab. Soppeng
tahun 2016-2021.
Evaluasi pencapaian sasaran kinerja pada RSUD La Temmamala Kab,Soppeng
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
37
Tabel 3.1 Sasaran Strategis RSUD La Temmamala Tahun Anggaran 2017
Tabel 3.2 Perjanjian Kinerja Program Kegiatan
RSUD La Temmamala Tahun Anggaran 2017
No Sasaran Strategis Realisasi Capaian
1 Meningkatnya kualitas kinerja manajemen
secara profesional berdasarkan Good
Governance
Dasar - -
2 Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana
rumah sakit
65% 66% 64%
3 Meningkatnya mutu pelayanan rujukan a. Persentase alat-alat
kesehatan yang berfungsi
dengan baik
65% 100% 30%
b. Persentase ruang rawat
inap, rawat jalan, penunjang
medis dan kantor rumah
sakit dalam kondisi baik
65% 84% 46%
c. Persentase ambulance/mobil
jenazah yang berfungsi baik
65% 91% 26%
4 Meningkatnya kemandirian keuangan
rumah sakit
1,12 1,12 101%
Akreditasi Rumah Sakit
Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana sesuai dengan
standar rumah sakit kelas C
Cost Recovery (CR)
Indikator Target
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
1 2 5 6 7
1 Meningkatnya ketersediaan
dan kualitas sarana dan
prasarana kantor
573.204.060 563.943.700 100
1 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang diadakan
126.750.000 126.330.000 100
2 Pengadaan peralatan gedung
kantor
- Jumlah peralatan gedung kantor
yang diadakan
145.488.760 141.600.100 100
3 Pengadaan mebeleur - Jumlah mebeleur yang diadakan 185.563.300 185.563.300 100
4 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
- Jumlah Kendaraan Dinas yang
terpelihara
52.000.000 49.929.050 100
5 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- Jumlah Jenis perlengkapan
gedung kantor yang terpelihara
26.325.000 25.325.000 100
6 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
- Jumlah peralatan gedung kantor
yang terpelihara
35.000.000 33.120.000 100
7 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
- Jumlah jenis mebeleur yang
terpelihara
2.077.000 2.076.250 100
Tahun Anggaran 2017
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan kebutuhan
perkantoran
No Sasaran Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcome) dan kegiatan (output)
3 4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
38
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
1 2 5 6 7
2 Meningkatnya Efektifitas dan
Efesiensi Pengelolaan
Administrasi Umum dan
Keuangan
446.020.430 444.489.802 100
1 Pembinaan Kepegawaian - Jumlah dokumen data
kepegawaian
15.940.000 14.750.000 100
2 Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
- Jumlah aparat yang mengikuti
diklat
250.618.630 250.278.002 100
3 Peningkatan kapasitas satuan
pengamanan (Satpam)
- Jumlah SATPAM yang
ditingkatkan kapasitasnya
179.461.800 179.461.800 100
1.206.127.498 1.042.623.515 100
1 Penyediaan Jasa Komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- Jumlah Pembayaran Jasa
Komunikasi, Air, Listrik dan TV
Kabel
314.864.998 295.030.875 100
2 penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
- Jumlah Kendaraan Dinas yang
terpelihara
11.120.000 5.079.540 100
3 Penyediaan Layanan
Kebersihan Kantor
- Jumlah cleaning service dan
bahan pembersih
66.500.000 66.500.000 100
4 penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
- Jumlah jenis peralatan listrik yang
diadakan
60.400.000 60.400.000 100
5 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- Jumlah Langganan Surat Kabar 70.000.000 5.705.000 100
6 Penyediaan bahan logistik
kantor
- Jumlah Pengisian tabung gas 20.000.000 20.000.000 100
7 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam dan luar
daerah serta kedinasan lainnya
- Jumlah Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah yang
dilakukan
100.000.000 98.078.900 100
8 Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
- Jumlah Paket Pelayanan
Administrasi Perkantoran
463.242.500 400.116.000 100
9 Penyediaan biaya umum dan
administrasi pelaksanaan
pengadaan barang/jasa
- Jumlah paket Kegiatan
pengadaan Barjas
100.000.000 91.713.200 100
8.312.500 8.312.500 100
1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- Jumlah dokumen perencanaan
yang tersusun
4.210.000 4.210.000 100
2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
- Jumlah jenis laporan keuangan
yang dihasilkan
2.852.500 2.852.500 100
3 Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
- Jumlah SOP yang tersusun 1.250.000 1.250.000 100
3 Meningkatnya kualitas kinerja
manajemen secara profesional
88.650.000 50.308.100 100
1 Penyusunan Standar Kesehatan
Rumah Sakit
- Jumlah Jenis Dokumen akreditasi 88.650.000 50.308.100 100
Tahun Anggaran 2017
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan Rumah Sakit
Akreditasi rumah sakit Dasar -
Madya
Program Pelayanan Perkantoran Persentase kepuasan terhadap
pelayanan perkantoran
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase penyelesaian pelaporan
capaian kinerja dan keuangan tepat
waktu
Program Peningkatan
Profesionalisme Aparatur
Persentase Kepuasan Pelayanan
SKPD
No Sasaran Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcome) dan kegiatan (output)
3 4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
39
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
1 2 5 6 7
4 Meningkatnya jumlah sarana
dan prasarana Rumah Sakit
26.443.508.870 25.763.208.384 100
1 Pembangunan Rumah Sakit - Jumlah unit gedung rumah sakit
yang terbangun
6.284.859.500,00 6.284.859.500,00 100
2 Pengembangan ruang gawat
darurat (DAK)
- Jumlah Paket Alat Kesehatan dan
gedung yang diadakan
9.498.353.605,00 9.498.353.605,00 100
3 Pengembangan Ruang
ICU,NICU,PICU
- Jumlah paket Alat Kesehatan dan
gedung yang diadakan
3.324.290.040,00 3.323.578.219,00 100
4 Pengembangan ruang isolasi
(DBH_CHT)
- Jumlah paket Alat Kesehatan dan
gedung yang diadakan
3.775.946.763,00 3.774.343.100 100
5 Rehabilitasi bangunan rumah
sakit
- Jumlah sarana yang direhabilitasi 246.062.260,00 246.062.260 100
6 Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit
- Jumlah Alat Kesehatan yang
diadakan
3.228.500.000,00 2.550.515.000 100
7 Pengadaan perlengkapan
rumah tangga rumah sakit
(dapur, ruang pasien, laundry,
ruang tunggu dan lain-lain
- Jumlah perlengkapan RT RS yang
diadakan
85.496.702,00 85.496.700 100
5 Meningkatnya mutu pelayanan
rujukan
204.094.550 169.747.350 100
1 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah sakit
- jumlah rumah sakit yang
terpelihara
22.000.000,00 22.000.000 100
2 Pemeliharaan rutin/berkala alat-
alat kesehatan rumah sakit
- Jumlah alat kesehatan yang
terpelihara
87.094.550,00 63.356.000 100
3 Pemeliharaan rutin/berkala
ambulance/mobil jenazah
- Jumlah mobil ambulance yang
terpelihara
95.000.000,00 84.391.350 100
6 Meningkatkan kemandirian
keuangan Rumah Sakit
47.482.559.891 46.694.424.362 100
1 Penyediaan dan Peningkatan
Pelayanan BLUD-RSUD
- Jumlah paket pelayanan dan
pendukung pelayanan
47.482.559.891,00 46.694.424.362 100
Tahun Anggaran 2017
Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit
Persentase ketersediaan sarana
rumah sakit
Persentase ketersediaan prasarana
rumah sakit
Cakupan tingkat hunian rumah
sakit/Bed Occupancy Rate (BOR)
Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit
Persentase kelayakan peralatan
dan pelayanan pada rawat jalan,
rawat inap dan penunjang medis
Program Peningkatan Pelayanan
BLUD-RSUD
Kemandirian keuangan rumah sakit
(Cost Recovery)
No Sasaran Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcome) dan kegiatan (output)
3 4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
40
Tabel 3.3 Capaian Perjanjian Kinerja Keterkaitan antara Indikator RPJMD dengan Indikator Renstra RSUD La Temmamala Kab. Soppeng
1. Capaian Sasaran Kinerja Pada Tahun 2017
Sasaran I : Meningkatnya kualitas kinerja manajemen secara professional
berdasarkan Good Governance
Pada sasaran 1 meningkatnya kualitas kinerja manajemen secara professional
berdasarkan Good Governance tidak ada realisasi dikarenakan pada tahun ini RSUD La
Temmamala baru melakukan survey dan simulasi untuk penilaian akreditasi yang
akan dinilai pada akhir tahun 2017, dan hasilnya akan keluar pada tahun 2018.
Adapun program yang mendukung tercapainya target pada sasaran 1 (meningkatnya
kualitas kinerja manajemen secara professional berdasarkan Good Governance)
adalah :
(1) (2) (3) (4)
Dasar Paripurna 1. Akreditasi rumah sakit
65% 66% 1. Persentase pemenuhan sarana dan
prasarana sesuai dengan standar
type rumah sakit kelas C
65% 100% 1. Persentase alat-alat kesehatan yang
berfungsi dengan baik
65% 84% 2. Persentase ruang rawat inap, rawat
jalan, penunjang medis dan kantor
rumah sakit dalam kondisi baik
65% 91% 3. persentase ambulance/mobil jenazah
yang berfungsi dengan baik
2 Mewujudkan
kemandirian
keuangan rumah sakit
Persentase terwujudnya
kemandirian keungan rumah
sakit
1.12 1.12% 1. Cost Recovery (CR)
1 Mewujudkan kualitas
kinerja manajemen
dan pelayanan
kesehatan rujukan
yang bermutu dan
profesional
Persentase peningkatan
kualitas kinerja manajemen
dan pelayanan kesehatan
yang bermutu dan
profesional
Realisasi TA.
2017No Tujuan Indikator Tujuan
Target TA.
2017Indiaktor SKPD
(5)
Keuangan Fisik (%)
1 3 4 5
E
1 - Penyusunan Standar Kesehatan 88.650.000 50.308.100 100
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanAnggaran
Realisasi
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
41
Sasaran 2 : Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana rumah sakit
Pada sasaran 2 meningkatnya jumlah sarana dan prasarana rumah sakit dengan
realisasi 66% yang terdiri dari sarana dan prasarana. Adapun pengadaan tahun 2017
adalah sebagai berikut :
VolumeJumlah
Harga
38.00 24.052.500,00
2.00 5.300.000,00
2.00 5.300.000,00
2.00 5.300.000,00
1 1 2.000.000,00 BLUD
2 1 3.300.000,00 BLUD
1.00 850.000,00
1.00 850.000,00
1.00 850.000,00
3 1 850.000,00 BLUD
35.00 17.902.500,00
35.00 17.902.500,00
35.00 17.902.500,00Alat Pemadam
Kebakaran
ALAT KANTOR DAN
RUMAH TANGGAALAT RUMAH TANGGA
Kendaraan Bermotor
Angkutan BarangGerobak Dorong 850.000,00 GEROBAK DORONG
(CLEANING SERVICE)
ALAT-ALAT
ANGKUTANALAT ANGKUTAN
BERAT TAK
Portable Water Pomp 3.300.000,00 GEROBAK DORONG
(GEDUNG
INCENERATOR)
Pompa
Portable Water Pomp 2.000.000,00 MESIN RESUM ( KOLAM
DEPAN POLIKLINIK )
ALAT-ALAT BESAR
ALAT-ALAT BANTU
Keterangan
Harga
Satuan
GOLONGAN
PERALATAN DAN
Jumlah
Asal PerolehanNo Jenis Barang yang dibeli
-
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
88.650.000
50.308.100 Anggaran
Realisasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
42
VolumeJumlah
Harga
4 1 511.500,00 BLUD
5 1 511.500,00 BLUD
6 1 511.500,00 BLUD
7 1 511.500,00 BLUD
8 1 511.500,00 BLUD
9 1 511.500,00 BLUD
10 1 511.500,00 BLUD
11 1 511.500,00 BLUD
12 1 511.500,00 BLUD
13 1 511.500,00 BLUD
14 1 511.500,00 BLUD
15 1 511.500,00 BLUD
16 1 511.500,00 BLUD
17 1 511.500,00 BLUD
18 1 511.500,00 BLUD
19 1 511.500,00 BLUD
20 1 511.500,00 BLUD
21 1 511.500,00 BLUD
22 1 511.500,00 BLUD
23 1 511.500,00 BLUD
24 1 511.500,00 BLUD
25 1 511.500,00 BLUD
26 1 511.500,00 BLUD
27 1 511.500,00 BLUD
28 1 511.500,00 BLUD
29 1 511.500,00 BLUD
30 1 511.500,00 BLUD
31 1 511.500,00 BLUD
32 1 511.500,00 BLUD
33 1 511.500,00 BLUD
34 1 511.500,00 BLUD
35 1 511.500,00 BLUD
36 1 511.500,00 BLUD
37 1 511.500,00 BLUD
38 1 511.500,00 BLUDAlat Pemadam/Portable 511.500,00 Ruang Genset
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Ruang Panel
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Ruang Direktur
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Gudang
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Ruang Pertemuan
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 IGD
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 IGD
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 IGD
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 IGD
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 IGD
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 IGD
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 IGD
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 UTD
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Interna I/2
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Laboratorium
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Workshop
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Workshop
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Workshop
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Workshop
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Workshop
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Workshop
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Workshop
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Workshop
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Workshop
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Komite Medik
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Komite Medik
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Fisiotrafi
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Depan Ruang Direktur
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Depan Ruang TU
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 CSSD
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 CSSD
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Radiologi
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Radiologi
Radiologi
Alat Pemadam/Portable 511.500,00 Radiologi
Harga
Satuan
Alat Pemadam/Portable 511.500,00
Jumlah
Asal Perolehan KeteranganNo Jenis Barang yang dibeli
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
43
Adapun program yang mendukung tercapainya target pada sasaran 2 (meningkatnya
jumlah sarana dan prasarana rumah sakit) adalah :
VolumeJumlah
Harga
5.00 38.469.607,44
5.00 38.469.607,44
5.00 38.469.607,44
1.00 3.784.903,44
39 1 3.784.903,44 BLUD
4.00 34.684.704,00
40 1 9.644.000,00 BLUD
41 1 6.675.000,00 BLUD
42 1 9.050.000,00 BLUD
43 1 9.315.704,00 BLUD
43 62.522.107,44
No Jenis Barang yang dibeli
Jumlah
Asal Perolehan Keterangan
Harga
Satuan
GOLONGAN GEDUNG
DAN BANGUNANBANGUNAN GEDUNG
BANGUNAN GEDUNG
TEMPAT KERJABangunan Gedung
KantorKanopi Bangunan Gedung
Kantor
3.784.903,44 KONSUL POLIKLINIK
Bangunan Kesehatan
Bangunan Kesehatan Lainnya 9.644.000,00 PEKERJAAN
PEMBANGUNAN O2
SENTRAL
Bangunan Kesehatan Lainnya 6.675.000,00 TB DOTS
Bangunan Kesehatan Lainnya 9.050.000,00 RUANG TUNGGU POL
INTERNA
Bangunan Kesehatan Lainnya 9.315.704,00 GASEBO DEKAT PR ICU
TOTAL
Keuangan Fisik (%)
1 3 4 5
F
1 - Pembangunan Rumah Sakit 6.284.859.500 6.284.859.500 100
2 - Pengembangan Ruang Gawat Darurat 9.498.353.605 9.498.353.605 100
3 - Pengembangan Ruang ICU, ICCU, NICU 3.324.290.040 3.323.578.219 100
4 - Pengembangan Ruang Isolasi 3.775.946.763 3.774.343.100 100
5 - Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 246.062.260 246.062.260 100
6 - Pengadaan Alat-Alat kesehatan 3.228.500.000 2.550.515.000 80
7 - Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah
sakit
85.496.702 85.496.700 100
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana Rumah Sakit
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanAnggaran
Realisasi
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
44
Tabel di atas menjelaskan bahwa sasaran 2 , Meningkatnya jumlah sarana dan
prasarana rumah sakit terlihat realisasi fisik mencapai 100 %, yang diharapkan dapat
mendukung sasaran seperti tersebut pada tabel 3.1 diatas.
Sasaran 3 : Meningkatnya mutu pelayanan rujukan
Pada sasaran 3 meningkatnya mutu pelayanan rujukan (Persentase alat-alat
kesehatan yang berfungsi dengan baik, Persentase ruang rawat inap, rawat jalan,
penunjang medis dan kantor rumah sakit dalam kondisi baik dan Persentase
ambulance/mobil jenazah yang berfungsi baik) dengan realisasi melampaui target .
untuk Persentase alat-alat kesehatan yang berfungsi dengan baik diperoleh dari
jumlah alat yang dikalibrasi sebanyak 1330 unit dan alat yang akan dlaibrasi sebanyak
1330 unit. Persentase ruang rawat inap, rawat jalan, penunjang medis dan kantor
rumah sakit dalam kondisi baik diperoleh dari jumlah prasarana sebanyak 36 buah
dibandingkan dengan jumlah keseluruhan sarana yang sesuai dengan kelas rumah
sakit yaitu 43 buah dan Persentase ambulance/mobil jenazah yang berfungsi baik
sebanyak 10 unit dari 11 unit Ambulance yang ada pada RSUD La Temmamala Kab.
Soppeng.
Adapun program yang mendukung tercapainya target pada sasaran 3 (meningkatnya
mutu pelayanan rujukan) adalah :
6.284.859.500
9.498.353.605
3.324.290.040
3.775.946.763
246.062.260
3.228.500.000
85.496.702
6.284.859.500
9.498.353.605
3.323.578.219 3.774.343.100
246.062.260
2.550.515.000
85.496.700 -
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
1 2 3 4 5 6 7
Anggaran
Realisasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
45
Sasaran 4 : Meningkatnya kemandirian keuangan rumah sakit
Pada sasaran 4 meningkatnya kemandirian keuangan rumah sakit dengan realisasi
tidak mencapai target, hal ini disebabkan tingginya tingkat pendapatan yang
mempengaruhi penggunaan ambang batas kemandirian keuangan rumah sakit masih
belum mencapai target dikarenakan terjadi peningkatan pendapatan yang
ditargetkan Rp. 47.482.559.891,- dan realisasi sebesar Rp. 46.694.424.362,.
Pendapatan yang sebelumnya ditargetkan pada nilai Rp.42.000.000.000,- dan
mengalami peningkatan sehingga digunakan ambang batas untuk
pembayaran/pembelian obat-obatan, Bahan Habis pakai dan operasional Rumah
Sakit untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai bagian
dari kemandirian RSUD La Temmamala khususnya anggaran yang bersumberd ari
PAD BLUD RSUD La Temmamala Kab. Soppeng. Adapun realisasi pendapatan adalah
sebagai berikut :
Keuangan Fisik (%)
1 3 4 5
G
1 - Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit 22.000.000 22.000.000 100
2 - Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
Rumah Sakit
87.094.550 63.356.000 100
3 - Pemeliharaan rutin/berkala mobil
ambulance/jenazah
95.000.000 84.391.350 100
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanAnggaran
Realisasi
2
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit
Target Realisasi
(Rp) (Rp)
1 Pendapatan Asli Daerah 42.000.000.000 45.546.244.135 108,44
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah42.000.000.000 45.546.244.135 108,44
No Uraian %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
46
Dilihat dari grafik diatas terlihat bahwa jumlah target telah melampaui realisasi
sehingga disini dapat dilihat bahwa Rumah Sakit dalam pengelolaan penatausahaan
keuangan hampir bisa dikatakan mandiri.
Adapun program yang mendukung tercapainya target pada sasaran 3 (meningkatnya
mutu pelayanan rujukan) adalah :
Keuangan Fisik (%)
1 3 4 5
H
1 - Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan BLUD-
RSUD
47.482.559.891 46.694.424.362 100
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanAnggaran
Realisasi
2
Program Peningkatan Pelayanan BLUD-RSUD
Tahun 2016
Tahun 2017
-
10.000.000.000
20.000.000.000
30.000.000.000
40.000.000.000
50.000.000.000
TargetRealisasi
32.000.000.000
36.765.869.327
42.000.000.000 45.546.244.135
Tahun 2016
Tahun 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
47
B. REALISASI KEUANGAN
Target dan Realisasi Belanja menurut Kegiatan Tahun Anggaran 2017
Target Realisasi
(Rp) (Rp)
1 2 3 4
1 Penyedia jasa komunikasi,sumber
daya dan listrik
314.864.998 295.030.875
2 Penyedia jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
11.120.000 5.079.540
3 Penyediaan layanan kebersihan 66.500.000 66.500.000
4 Penyediaan komponen listrik
/penerangan bangunan kantor
60.400.000 60.400.000
5 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
7.000.000 5.705.000
6 Penyediaan bahan logistik kantor 20.000.000 20.000.000
7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam dan luar daerah serta
kedinasannya
100.000.000 98.078.900
8 Peningkatan pelayanan administarsi
perkantoran
463.242.500 400.116.000
9 Penyediaan Biaya Umum dan
Administrasi Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
100.000.000 91.713.200
10 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
126.750.000 126.330.000
11 Pengadaan peralatan gedung kantor 145.488.760 141.600.100
12 Pengadaan mebelur 185.563.300 185.563.300
13 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan
dinas/operasional
52.000.000 49.929.050
14 Pemeliharaan rutin /berkala
perlengkapan gedung kantor
26.325.000 25.325.000
15 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
35.000.000 33.120.000
16 Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur 2.077.000 2.076.250
17 Kegiatan Pembinaan Kepegawaian 15.940.000 14.750.000
18 Bimbingan tekhnis implementasi
peraturan perundang-undangan
250.618.630 250.278.002
No Kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
48
Target Realisasi
(Rp) (Rp)
1 2 3 4
19 Peningkatan Kapasitas Satuan
Pengamanan (Satpam)
179.461.800 179.461.800
20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.210.000 4.210.000
21 Penyusunan Laporan Keuangan
semesteran
2.852.500 2.852.500
22 Penyusunan Standar Operasional
Prosedur
1.250.000 1.250.000
23 Penyusunan standar kesehatan 88.650.000 50.308.100
24 Pembangunan rumah sakit 6.284.859.500 6.284.859.500
25 Pengembangan ruang gawat darurat 9.498.353.605 9.498.353.605
26 Pengembangan ruang ICU, ICCU,
NICU
3.324.290.040 3.323.578.219
27 Pengembangan ruang isolasi 3.775.946.763 3.774.343.100
28 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 246.062.260 246.062.260
29 Pengadaan Alat-Alat kesehatan 3.228.500.000 2.550.515.000
30 Pengadaan perlengkapan rumah
tangga rumah sakit
85.496.702 85.496.700
31 Pemeliharaan rutin /berkala rumah
sakit
22.000.000 22.000.000
32 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat
kesehatan rumah sakit
87.094.550 63.356.000
33 Pemeliharaan rutin/berkala
ambulance/mobil jenazah
95.000.000 84.391.350
34 Penyediaan dan Peningkatan
Pelayanan BLUD-RSUD
47.482.559.891 46.694.424.362
No Kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
49
Target dan Realisasi Belanja menurut Kegiatan Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017
Target (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 Penyedia jasa komunikasi,sumber
daya dan listrik
401.425.000 375.482.303 314.864.998 295.030.875
2 Penyedia jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
8.085.000 6.407.115 11.120.000 5.079.540
3 Penyediaan layanan kebersihan 69.050.000 68.285.000 66.500.000 66.500.000
4 Penyediaan komponen listrik
/penerangan bangunan kantor
40.000.000 39.940.000 60.400.000 60.400.000
5 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
7.000.000 6.990.000 7.000.000 5.705.000
6 Penyediaan bahan logistik kantor 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam dan luar daerah serta
kedinasannya
75.847.173 72.182.500 100.000.000 98.078.900
8 Peningkatan pelayanan administarsi
perkantoran
285.300.000 278.383.500 463.242.500 400.116.000
9 Penyediaan Biaya Umum dan
Administrasi Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
118.500.000 110.622.940 100.000.000 91.713.200
10 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
304.000.000 116.495.360 126.750.000 126.330.000
11 Pengadaan peralatan gedung kantor 7.000.000 6.996.000 145.488.760 141.600.100
12 Pengadaan mebelur 59.000.000 59.000.000 185.563.300 185.563.300
13 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan
dinas/operasional
50.500.000 42.175.000 52.000.000 49.929.050
14 Pemeliharaan rutin /berkala
perlengkapan gedung kantor
31.325.000 31.324.950 26.325.000 25.325.000
15 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
40.000.000 14.998.550 35.000.000 33.120.000
16 Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur - - 2.077.000 2.076.250
17 Kegiatan Pembinaan Kepegawaian 14.750.000 14.750.000 15.940.000 14.750.000
18 Bimbingan tekhnis implementasi
peraturan perundang-undangan
190.000.000 187.474.600 250.618.630 250.278.002
19 Peningkatan Kapasitas Satuan
Pengamanan (Satpam)
176.400.000 172.900.000 179.461.800 179.461.800
20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
11.225.000 9.225.000 4.210.000 4.210.000
21 Penyusunan Laporan Keuangan
semesteran
10.000.000 9.940.000 2.852.500 2.852.500
22 Penyusunan Standar Operasional
Prosedur
15.500.000 15.465.500 1.250.000 1.250.000
23 Penyusunan standar kesehatan 544.320.000 377.125.695 88.650.000 50.308.100
24 Pembangunan rumah sakit 490.711.400 470.711.400 6.284.859.500 6.284.859.500
25 Pengembangan ruang gawat darurat 37.070.227.152 27.329.932.210 9.498.353.605 9.498.353.605
No Kegiatan
Tahun
2016 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
50
Target (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5 6
26 Pengembangan ruang ICU, ICCU,
NICU
408.584.450 405.843.000 3.324.290.040 3.323.578.219
27 Pengembangan ruang isolasi 5.658.915.405 4.664.515.017 3.775.946.763 3.774.343.100
28 Rehabilitasi Bangunan 1.095.000.000 1.094.127.000 246.062.260 246.062.260
29 Pengadaan Alat-Alat kesehatan - - 3.228.500.000 2.550.515.000
30 Pengadaan perlengkapan rumah
tangga rumah sakit
- - 85.496.702 85.496.700
31 Pelayanan Kesehatan Gratis 2.926.791.920 2.926.791.920 - -
32 Pemeliharaan rutin /berkala rumah
sakit
20.000.000 20.000.000 22.000.000 22.000.000
33 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat
kesehatan rumah sakit
39.634.950 23.675.000 87.094.550 63.356.000
34 Pemeliharaan rutin/berkala
ambulance/mobil jenazah
117.500.000 104.233.521 95.000.000 84.391.350
35 Penyediaan dan Peningkatan
Pelayanan BLUD-RSUD
32.944.286.242 37.968.445.269 47.482.559.891 46.694.424.362
No Kegiatan
Tahun
2016 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB IV. PENUTUP
51
BAB IV
PENUTUP
Seluruh capaian kinerja tersebut telah memberi pelajaran yang sangat berharga
untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil
analisa atas capaian kinerja 2017, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai
strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan bahan pertimbangan, yaitu sebagai
berikut :
1. Pemenuhan Infra struktur, sarana prasarana RSUD La Temmamala Kab. Soppeng.
2. Mempertahankan keberhasilan kepatuhan terhadap standar operating prosedur
(SOP).
3. Lebih mendorong pengembangan kebijakan RSUD La Temmamala Kab. Soppeng
berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi secara
terstruktur, berkesinambungan serta berbasis Teknologi Informasi.
4. Penyusunan kinerja yang lebih baik dengan merumuskan sasaran yang tidak terlalu
banyak namun dapat menggambarkan rencana kinerja tahunan yang merupakan
tahapan untuk mencapai visi dan misi RSUD La Temmamala secara lebih baik dan
mudah dipahami dan tidak semata-mata merupakan kumpulan dari sasaran yang
ditetapkan RSUD La Temmamala. Kegiatan akan dilaksanakan lebih akurat dan
cermat sehingga outcomenya benar-benar mengarah kepada pencapian sasaran
melalui penetapan Rencana Kinerja dengan LAKIP RSUD La Temmamala Kab.
Soppeng indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati
secara bersama-sama dengan stakeholders sehingga pelaksanaan pelayanan
nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat sehingga dapat
mengurangi terjadinya perbedaan persepsi dengan stakeholders menyangkut
pencapaian kinerja. Selain itu, pengawasan akan lebih optimal sehingga rencana
kegiatan yang dibuat berdayaguna dan berhasilguna secara maksimal.
5. Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki secara bertahap akurat. Selain
itu, agar perencanaan pelayanan disusun dapat dievaluasi dan diperbandingkan
kinerjannya. Maka perencanaan Pelayanan RSUD La Temmamala Kab. Soppeng lebih
didasarkan kepada informasi yang terukur, sehingga pencapaian hasil potensi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2017
BAB IV. PENUTUP
52
RSUD La Temmamala Kab. Soppeng yang ada dapat lebih dimanfaatkan oleh
masyarakat.
6. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap
ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan waktu
pelaksanaan.
7. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada
dalam lingkungan RSUD La Temmamala Kab. Soppeng, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan
dan pelaksanaan pelayanan di RSUD La Temmamala Kab. Soppeng.
8. Mekanisme untuk pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efesiensi,
efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntablel dan praktek bisnis
yang sehat serta fleksibilitas bila terdapat alas an efektivitas atau efesiensi
dengan tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan perundangan LAKIP RSUD La
Temmamala Kab. Soppeng yang berlaku yaitu Perpres 54 tahun 2010 tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sebagai akhir kata, RSUD La Temmamala Kab. Soppeng mengharapkan agar
Laporan Kinerja RSUD La Temmamala Kab. Soppeng tahun 2017 ini dapat memenuhi
kewajiban akuntabilitas kepada para stakeholders khususnya dan sebagai sumber
informasi penting dalam mengambil keputusan guna peningkatan kinerja Kota
Watansoppeng pada umumnya sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam
bantuan dana bagi pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
Watansoppeng, Januari 2018 Direktur RSUD Temmamala Soppeng
dr. Hj. Nirwana NIP. 19660220 199803 2 001
top related