laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (l akip) … · tentang penjabaran tugas pokok...
Post on 08-Mar-2019
222 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 3
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan perkenan-Nya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten
Empat Lawang Tahun 2018 dapat disusun dan diselesaikan.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun
2017. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan adanya Laporan Kinerja ini kami berharap dapat memperoleh masukan
yang bersifat konstruktif sebagai perbaikan di masa yang akan datang.
Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan laporan ini.
Tebing Tinggi, 2018
Kepala Dinas KesehatanKabupaten Empat lawang
Dra. Hj. RR. Endang DS, MMNIP.195806291985032004
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................ iDAFTAR ISI ........................................................................................................... iiDAFTAR TABEL .................................................................................................... iiiDAFTAR BAGAN ................................................................................................... ivBAB I. PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang................................................................................................. 1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi................................................................ 2
1.3. Isu Strategis ..................................................................................................... 6
1.4. Sistematika Pelaporan ...................................................................................... 7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................... 9
2.1. Rencana Strategis ............................................................................................. 9
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2016 ........................................................................... 16
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2016......................................................................... 16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA............................................................... 20
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja ........................................................................ 20
3.2. Analisis Capaian Kinerja................................................................................. 21
3.3. Akuntabilitas Keuangan .................................................................................. 31
BAB IV. PENUTUP................................................................................................. 32LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 3
DAFTAR TABELTabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kab. Empat lawang Th 2016
berdasarkan Golongan............................................................................... 5Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kab. Empat lawang Th 2016
berdasarkan Pendidikan ............................................................................ 5Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kab. Empat lawang Th 2016
berdasarkan Eselon.................................................................................... 6Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Tahun 2016................................................................. 16Tabel 3.1 Hasil Capaian Kinerja Tahun 2016 .......................................................... 21Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Th 2016 dengan Th 2015 ........ 26Tabel 3.3 Selisih Capaian Indikator Kinerja Th 2016 dengan Th 2015 ................... 28Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja sampai dengan Th 2016 dengan target
yang direncanakan..................................................................................... 29Tabel 3.5 Capaian Akuntabilitas Keuangan Tahun 2016 ......................................... 31
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 4
DAFTAR BAGAN
Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Tahun 2016 .................................. 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 6
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangTerselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan
negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme..
Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada
setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta
tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.
Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas
managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan
kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur
bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah
yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan
kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities). Kegiatan yang terkendali
merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu
pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai
hasilnya oleh pihak yang berwenang.
Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi,
akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR
Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan
negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sesuai dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk
menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada
Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi
Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong
terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi
sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 7
dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi
masyarakat.
Bertitik tolak dari Renstra SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2008–2013,
Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta
memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2017 berisi ikhtisar pencapaian
sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen
perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai
pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan
penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator
kinerja, dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas
Kesehatan yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala
Dinas kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang
berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun
2017. Pelaksanaan penyusunan LAKIP SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2017 dengan
memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan
LAKIP, yaitu:
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Secara umum struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang dapat
dilihat dari bagan di bawah ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 8
Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Tahun 2017
Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian Dinkes Kab. Empat Lawang Th. 2017
Berdasarkan Keputusan Pejabat Bupati Empat Lawang Nomor 08 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang
,tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang adalah melaksanakan
Kewenangan otonomi kabupaten dalam pelaksanaan desentralisasi di bidang kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawangmenyelenggarakan fungsi :
1) Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian opresional bidang kesehatan;
2) Penyelenggaraan survailans epidemologi penyelidikan kejadian luar biasa/ KLBdan gizi buruk;
3) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
4) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skalakabupaten;
UPTD PUSKESMASUPTD GUDANG FARMASI
BIDANG PENCEGAHANDAN PENGENDALIAN
PENYAKIT
SUBBAG PROGRAM,INFORMASI & HUMAS
SUB.BAG KEUANGANKEPEGAWAIAN &
UMUM
SEKSI SURVEILANCE &IMUNISASI
SEKSI KESGA &GIZI MASYARAKAT
SEKSI KESLINGDAN KESJAOR
UPTD PUSKESMASUPTD GUDANG FARMASI
SEKSI PROMKES& PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SEKSI P2PM
SEKSI P2PTM& KESWA
SEKSIKEFARMASIAN,ALKES & PKRT
SEKSI PELAYANANKESEHATAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
BIDANGKESEHATANMASYARAKT
BIDANGPELAYANAN DAN
SDK
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
SEKSI SDMK
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 9
5) Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk;
6) Pengendalian operasional penanggulangan bencana dan wabah skala kabupaten;
7) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji;
8) Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan skalakabupaten;
9) Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional;
10) Pengelola Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sesuai kondisi lokal;
11) Penyediaan dan pengolahan bufferstok obat provinsi, alat kesehatan, reagensia,dan vaksin;
12) Penempatan tenaga kesehatan strategis;
13) Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai denganperundang-undangan;
14) Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai dengan perundang-undangan;
15) Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan;
16) Pemeriksaan ketempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
17) Pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga;
18) Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT kelas I;
19) Pemberian izin Praktik tenaga kesehatan tertentu;
20) Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikanpemerintah Pusat dan Provinsi;
21) Pemberian izin sarana kesehatan meliputi Rumah Sakit Pemerintah kelas C dankelas D, Rumah Sakit Swasta yang setara, praktek berkelompok, klinikumum/spesialis, Rumah Bersalin, Klinik Dokter Keluarga/Dokter Gigi Keluarga,Kedokteran Komplementer, dan pengobatan tradisional serta sarana penunjangyang setara;
22) Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK an industri kecil obat tradisional;
23) Pemberian izin Apotek dan Toko Obat;
24) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukungperumusan kebijakan kabupaten;
25) Pengelolaan survei kesehatan daerah skala kabupaten;
26) Implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan;
27) Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan skunder;
28) Penyelenggaraan promosi kesehatan;
29) Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
30) Penyehatan lingkungan;
31) Pengendalian penyakit;
32) Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten;
33) Pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi skala kabupaten;
34) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas danfungsinya;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 10
1.2.1 Sumber Daya ManusiaTabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kab. Empat Lawang
Tahun 2017 Berdasarkan Golongan
InstansiGolongan
I II III IV
Dinas Kesehatan 0 10 26 3
Puskesmas Tebing Tinggi 0 29 39 0
Puskesmas Muara Saling 0 13 13 0
Puskesmas Talang Padang 0 8 8 0
Puskesmas Pendopo 0 11 10 0
Puskesmas Padang Tepong 0 8 7 0
Puskesmas Sikap Dalam 0 6 7 0
Puskesmas Muara Pinang 0 19 28 0
Puskesmas Lesung Batu 0 6 9 0
Puskesmas Nanjungan 0 8 4 0
Puskesmas Pendopo Barat 0 6 5 0
Gudang Farmasi 0 0 2 0
RS Pratama 0 6 14 0
Jumlah 0 129 172 3
Sumber: Subbag Umum & Kepegawaian Dinkes Kab.Empat Lawang Th.2017
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kab. Empat LawangTahun 2017 Berdasarkan Pendidikan
InstansiPendidikan Jumlah
SD SLTP SLTA Diploma S.1 S.2 S.3
Dinas Kesehatan 0 0 4 13 19 3 0 39
Pkm Tebing Tinggi 0 0 6 58 4 1 0 68
Pkm Muara Saling 0 0 2 21 2 0 0 25
Pkm Talang Padang 0 0 2 12 2 0 0 16
Pkm Pendopo 0 0 4 12 5 0 0 21
Pkm Padang Tepong 0 0 3 9 3 0 0 15
Pkm Sikap Dalam 0 0 3 8 2 0 0 13
Pkm Muara Pinang 0 0 10 32 5 0 0 47
Pkm Lesung Batu 0 0 0 14 1 0 0 15
Pkm Nanjungan 0 0 1 10 1 0 0 12
Puskesmas PendopoBarat 0 0 3 7 1 0 0 11
Gudang Farmasi 0 0 1 0 1 0 0 2
RS Pratama 0 0 3 12 5 0 0 20
Jumlah 0 0 42 208 50 4 0 304
Sumber: Subbag Umum & Kepegawaian Dinkes Kab. Empat Lawang Th.2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 11
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kab. Empat LawangTahun 2017 Berdasarkan Eselon
Instansi EselonI II III IV
Dinas Kesehatan 0 1 4 11
Pkm Tebing Tinggi 0 0 0 2
Pkm Muara Saling 0 0 0 2
Pkm Talang Padang 0 0 0 1
Pkm Pendopo 0 0 0 2
Pkm Padang Tepong 0 0 0 2
Pkm Sikap Dalam 0 0 0 1
Pkm Muara Pinang 0 0 0 2
Pkm Lesung Batu 0 0 0 1
Pkm Nanjungan 0 0 0 2
Pkm Pendopo Barat 0 0 0 1
Gudang Farmasi 0 0 0 2
RS Pratama 0 0 0 1
Jumlah 0 1 4 30
Sumber: Subbag Umum & Kepegawaian Dinkes Kab. Empat Lawang Th. 2017
1.3 Isu StrategisIsu Strategis Dinas Kesehatan dilihat dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2013-2018 adalah sebagai berikut:
a. Pemenuhan fasilitas kesehatan dan alat kesehatan sesuai standar secara merata
agar pelayanan kesehatan semakin meningkat;
b. Pemenuhan tenaga kesehatan ke seluruh pelosok Kabupaten Empat Lawang
sehingga pelayanan kesehatan semakin prima, pemenuhan, pengembangan dan
pemberdayaan SDM kesehatan;
c. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan Keluarga Berencana (KB);
d. Perbaikan status gizi masyarakat;
e. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan
lingkungan;
f. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan
penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;
g. Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menuju ke
BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);
h. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan;
i. Masih lemahnya pembiayaan kesehatan yang menurut UU adalah 15% anggaran
sehingga pelayanan dan program belum terjalankan secara optimal;
j. Masih belum berjalan optimalnya pelayanan kesehatan rujukan (RSUD) sehingga
pelayanan kesehatan tingkat lanjut belum bisa dijalankan secara baik di
Kabupaten Empat Lawang;
k. Memperkuat strategi percepatan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar
yang berkualitas berbasis perdesaan sesuai dengan karakteristik daerah
tertinggal dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
l. Membangun keterkaitan kebijakan (policy linkages) Pemerintah Pusat-Pemerintah
Provinsi dan Daerah tertinggal serta memperkuat peran Pemerintah Daerah
dalam pemenuhan ketersediaan dokter puskesmas bagi setiap puskesmas, bidan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 12
desa bagi setiap desa, air bersih dan sanitasi untuk setiap rumah tangga serta
gizi yang seimbang untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita;
m. Penetapan prioritas sasaran lokasi dengan meningkatkan distribusi dan
redistribusi tenaga kesehatan khususnya dokter puskesmas, bidan desa, promosi
kesehatan, gizi, kesehatan lingkungan sesuai kebutuhan daerah tertinggal,
terdepan, terluar dan pasca konflik;
n. Mengembangkan kapasitas daerah dalam perumusan isu kebijakan percepatan
keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dalam kerangka
peningkatan kualitas perencanaan pembangunan (bottom up planning);
o. Pengembangan instrumen bagi upaya peningkatan motivasi tenaga kesehatan
dokter puskesmas dan bidan desa, melalui pola insentif, sistem karir,
ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang baik (rumah dinas, kendaraan
dan biaya operasional kerja, jaminan perlindungan keamanan melalui asuransi,
live jacket, sepatu laras) dan atau penambahan kewenangan khusus disertai
pelatihan yang diperlukan (taskshifting);
p. Pengembangan regulasi SPM kesehatan yang berpihak pada karakteristik wilayah
perdesaan masing-masing Kabupaten Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan
Pasca Konflik;
q. Kesepakatan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Penanggulangan Daerah
tertinggal dimana Kabupaten Empat Lawang merupakan daerah tertinggal
dengan pengembangan kebijakan yang bersifat afirmatif dan inovatif dengan 6
upaya yang akan dilakukan sehingga renstra yang akan tersusun mengarah
kepada 8 arah tersebut.
r. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui SKPD Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Selatan menekankan sasaran pembangunan kesehatan melalui
pencapaian Melenium Development Goal’s beberapa sasaran lain diantaranya
promosi kesehatan yang baik, pelayanan kesehatan berkualitas, suvelensi dan
informasi kesehatan, pembiayaan yang harus meningkat pada pembangunan
kesehatan;
s. Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah memberikan gambaran kepada kita
rambu-rambu dalam pembangunan kesehatan pada sektor peletakan fasilitas-
fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten Empat Lawang sehingga jangan
melanggar dari RTRW yang telah ditentukan;
t. Kajian Lingkungan Hidup Strategis menekankan pembangunan kesehatan
jangan sampai menjadikan penurunan kualitas lingkungan, hal yang menjadi
fokus adalah pengolahan limbah puskesmas dengan solusi IPAL dan Pengolahan
limbah padat.
1.4 Sistematika PelaporanSistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kesehatan
adalah sebagai berikut:
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar belakang, tugas pokok dan
struktur organisasi, Isu strategis, serta Sistematika Pelaporan LAKIP.
Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas tentang
Renstra 2008-2013, visi dan misi, tujuan sasaran strategis, strategi , arah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 13
kebijakan dan program, Rencana Kinerja tahun 2017, Penetapan Kinerja Tahun
2017.
Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran Kinerja Tahun 2017, Analisis
capaian kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.
Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan Kinerja Instansi Dinas Kesehatan Tahun
2017, Permasalahan yang dihadapi, Pemecahan Masalah.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
- Lampiran Perjanjian Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 14
BAB IIPERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana StrategisDalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada
dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan
pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah
lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang
dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2013–2018 merupakan dokumen perencanaan
strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka
menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan
daerah Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan
kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan
berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan
skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.
1. Visi – Misi1) Visi Dinas Kesehatan
Memperhatikan isu strategis dalam lima tahun mendatang, mengacu pada arahan
RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013-2018, maka Visi SKPD Dinas Kesehatan
periode 2013-2018 adalah:
“Mewujudkan Masyarakat Empat Lawang Sehat”
2) Misi Dinas KesehatanDalam upaya mewujudkan visi SKPD Dinas Kesehatan, misi SKPD Dinas Kesehatan
adalah sebagai berikut:
a. Menjamin pelayanan dan program kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat
Empat Lawang;
b. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia dan manajemen kesehatan;
c. Meningkatkan jangkauan pelayanan pada masyarakat;
d. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui pendidikan
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis1) Tujuan
Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018:
a. Tujuan Umum
Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya
guna.
b. Tujuan Khusus
1. Optimalisasi pelayanan dan program kesehatan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 15
2. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan meningkat;
3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan meningkat;
4. Peran serta aktif masyarakat dalam setiap pembangunan kesehatan
meningkat.
2) Sasaran Strategis1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat (berpijak pada sasaran Milennium
Development Goal’s)
a. Meningkatnya umur harapan hidup;
b. Menurunkan angka kematian bayi;
c. Menurunkan angka kematian ibu melahirkan
2. Menurunkan masalah gizi utama di masyarakat
a. Menurunkan prevalensi gizi buruk di masyarakat;
b. Seluruh gizi buruk mendapat perawatan;
c. Seluruh balita ditimbang pada posyandu;
3. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring serta menurunkan angka kesakitan
dan kematian penyakit menular
a. Seluruh desa UCI (Universal Children Immunisation);
b. Seluruh penanggulangan dan pencegahan penyakit seluruh masyarakat;
c. Seluruh kejadian luar biasa (KLB) tertangani <24 jam;
d. Seluruh tempat penyedia pengelola air minum termonitoring;
e. Seluruh tempat pengolah bahan makanan termonitoring
4. Meningkatkan keselamatan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, bayi, balita serta
meningkatkan kesehatan keluarga
a. Seluruh ibu hamil, ibu nifas mendapatkan pelayanan kesehatan;
b. Seluruh persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan;
c. Seluruh bayi dan balita mendapatkan pelayanan kesehatan;
d. Seluruh pasangan usia subur melakukan KB aktif
5. Meningkatkan pembiayaan kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat,
program, kegiatan, ketersediaan obat dan sistem informasi kesehatan
a. Seluruh masyarakat miskin mendapat jaminan pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan;
b. Pembangunan kesehatan memperoleh prioritas penganggaran pemerintah
pusat dan daerah;
c. Anggaran kesehatan pemerintah diutamakan untuk upaya pencegahan dan
promosi kesehatan (fungsi preventif dan promotif diutamakan);
d. Seluruh kebutuhan obat untuk masyarakat terpenuhi;
e. Seluruh puskesmas membuat profil kesehatan
6. Tersedianya sumber daya manusia kesehatan dan manajemen SKPD kesehatan
berkualitas
a. Seluruh pelayanan administrasi Dinas Kesehatan maksimal;
b. Seluruh pelayanan administrasi puskesmas dan jaringannya maksimal;
c. Seluruh tenaga paramedis mendapat pelatihan;
d. Seluruh petugas posyandu mendapatkan pelatihan;
e. Seluruh puskesmas membuat profil kesehatan
7. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 16
a. Seluruh fasilitas kesehatan memenuhi standar rasio terhadap jumlah
penduduk;
b. Seluruh poskesdes layak digunakan untuk pelayanan kesehatan;
c. Seluruh puskesmas pembantu layak digunakan untuk pelayanan kesehatan;
d. Seluruh puskesmas menjadi puskesmas perawatan;
e. Seluruh puskesmas rawat inap mampu PONED (penanganan obstetri dan
neonatal emergency dasar);
f. Seluruh puskesmas, pustu, poskesdes yang memenuhi standar mutu;
g. Seluruh posyandumempunyai peralatan yang memadai
8. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk berpola hidup sehat
a. Seluruh desa menjadi desa siaga;
b. Seluruh rumah tangga, sekolah, tempat umum, fasilitas pemerintah ber PHBS;
c. Seluruh tempat pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan
3. Strategi, Arah KebijakanStrategi pembangunan Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:
1) Menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Empat
Lawang
a. Melaksanakan sistem kesehatan Kabupaten Empat Lawang yang komprehensif dan
integratif, serta dilakukan perbaikan dan pembenahan terus-menerus;
b. Melaksanakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan untuk seluruh lapisan
masyarakat secara adil, merata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera
Selatan (Jamsoskes) dan BPJS yang akan dimulai tahun 2015;
c. Mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan sehingga efisensi dan mutu pelayanan
kesehatan dapat terjaga.
2) Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia kesehatan
a. Peningkatan jumlah sumber daya kesehatan profesional yang berakhlakul
karimah, jujur, berkomitmen, pekerja keras, kreatif dan inovatif dengan perekrutan
tenaga kesehatan pada prioritas tenaga-tenaga esensial yang dibutuhkan;
b. Peningkatan skill seluruh tenaga kesehatan dengan pendidikan dan pelatihan
dalam arti yang luas.
3) Meningkatkan jangkauan fasilitas kesehatan pada masyarakat
a. Meningkatkan sarana kesehatan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dan dapat diakses dengan mudah;
b. Terpenuhinya rasio puskesmas pustu, poskesdes di Kabupaten Empat Lawang;
c. Terpenuhinya alat kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai standar puskesmas,
pustu dan poskesdes;
d. Peningkatan status poskesdes, pustu, puskesmas.
4) Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui pendidikan
kesehatan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
b. Mewujudkan kemandirian individu dan masyarakat untuk hidup sehat dengan
cara pengembangan sistem pendidikan kesehatan pada masyarakat.
4. Program dan kegiatan pokokBerdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2013–2018, telah ditetapkan program yang
akan dilaksanakan periode 2013-2018:
1. Program obat dan perbekalan kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 17
a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;
b. Peningkatan pemerataan obat dan pebekalan kesehatan;
c. Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama
penduduk miskin;
d. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit;
e. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan;
f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Program upaya kesehatan masyarakat
a. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya;
b. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan;
c. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas
dan jaringannya;
d. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan
wabah;
e. Perbaikan gizi masyarakat;
f. Revitalisasi sistem kesehatan;
g. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan;
h. Penggandaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik
esensial;
i. Peningkatan kesehatan masyarakat;
j. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana;
k. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan;
l. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan;
m. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan;
n. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
3. Program pengawasan obat dan makanan
a. Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat di bidang obat dan
makanan;
b. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
c. Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan;
d. Peningkatan penyelidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan
makanan;
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
4. Program pengembangan obat asli Indonesia
a. Fasilitas pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman obat;
b. Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia;
c. Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri;
d. Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu;
e. Peningkatan kerjasama antar lembaga penelitian dan industri terkait;
f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat;
b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
c. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 18
d. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan;
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6. Program perbaikan gizi masyarakat
a. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi;
b. Pemberian tambahan makanan dan vitamin;
c. Penanggulangan Kurang Gizi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan
Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi
Mikro lainnya;
d. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
e. Penanggulangan gizi lebih;
f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
7. Program pengembangan lingkungan sehat
a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat;
b. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat;
c. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat;
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
8. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk;
b. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging;
c. Pengadaan vaksin penyakit menular;
d. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah;
e. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
f. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemic;
g. Pemusnahan/ karantina sumber penyebab penyakit menular;
h. Peningkatan imunisasi;
i. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah;
j. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan
pemberantasan penyakit;
k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
9. Program standarisasi pelayanan kesehatan
a. Penyusunan standar pelayanan kesehatan
b. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
c. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
d. Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan
e. Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10. Program pelayanan penduduk miskin
a. Pelayanan operasi katarak;
b. Pelayanan kesehatan THT;
c. Pelayanan operasi bibir sumbing;
d. Pelayanan sunatan massal;
e. Penanggulangan ISPA;
f. Penanggulangan penyakit cacingan;
g. Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 19
h. Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/ busung lapar;
i. Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu;
j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
11. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
a. Pembangunan puskesmas;
b. Pembangunan puskesmas pembantu;
c. Pengadaan puskesmas perairan;
d. Pengadaan puskesmas keliling;
e. Pembangunan posyandu;
f. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas;
g. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu;
h. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan;
i. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling;
j. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu;
k. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap;
l. Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas;
m. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas;
n. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu;
o. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas perairan;
p. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling;
q. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana posyandu;
r. Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas pembantu;
s. Rehabilitasi sedang /berat puskesmas perairan;
t. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
12. Program pengadaan, peningkatan sarana prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru/ RS
Mata
a. Pembangunan rumah sakit;
b. Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit;
c. Pembangunan gudang obat/ apotik;
d. Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (WIP, VIP, Kelas I, II, dan III);
e. Pengembangan ruang gawat darurat;
f. Pengembangan ruang ICU, ICC, NICU;
g. Pengembangan ruang operasi;
h. Pengembangan ruang terapi;
i. Pengembangan ruang isolasi;
j. Pengembangan ruang bersalin;
k. Pengembangan ruang incubator;
l. Pengembangan ruang bayi;
m. Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit;
n. Pembangunan kamar jenazah;
o. Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit;
p. Rehabilitasi bangunan rumah sakit;
q. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit;
r. Pengadaan obat-obatan rumah sakit;
s. Pengadaan ambulance/mobil jenazah;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 20
t. Pengadaan mebeuler rumah sakit;
u. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien,
laundry, ruang tunggu dan lain-lain);
v. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit;
w. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat-menyurat rumah sakit
x. Pengembangan tipe rumah sakit;
y. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
13. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
14. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
a. Kemitraaan asuransi kesehatan masyarakat;
b. Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
c. Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit;
d. Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan;
e. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis;
f. Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan;
g. Kemitraan pengobatan bagi pasien yang kurang mampu;
h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
15. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
a. Penyuluhan kesehatan anak balita;
b. Imunisasi bagi anak balita;
c. Rekruitmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita;
d. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita;
e. Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak
balita;
f. Pembangunan panti asuhan anak terlantar balita;
g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
16. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
a. Pelayanan pemeliharaan Kesehatan;
b. Rekruitmen tenaga perawat Kesehatan;
c. Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan;
d. Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan;
e. Pembangunan panti asuhan;
f. Pelayanan kesehatan;
g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
17. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
a. Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri;
b. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil
produksi rumah tangga;
c. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
restaurant;
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 21
18. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
a. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil keluarga kurang mampu;
b. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu;
c. Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu.
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2017Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-
2018, disusun suatu Rencana Kinerja (Perfomance Plan) setiap Tahunnya. Rencana
kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai
kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran
strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran
keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.
Sasaran strategis tahun 2017 dan target indikator secara rinci dapat dilihat dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada lampiran 2.
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2017Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan
akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara
penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak
ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Dinas Kesehatan telah membuat penetapan kinerja tahun 2017 sesuai dengan
kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Tahun
2017 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah
ditetapkan sehingga secara Substansial Penetapan Kinerja Tahun 2017 tidak ada
perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2017. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun
2017 selengkapnya terdapat pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.
Penetapan Kinerja yang akan dicapai untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Tahun 2017
Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target
1 2 3 4
Meningkatkan statuskesehatan masyarakat
Menurunkan Angka Kematian Ibu melahirkan per100.000 kelahiran hidup orang 95
Menurunkan Angka Kematian Bayi per 1000kelahiran hidup orang 24
Mengatasi masalah giziutama di masyarakat
Persentase bayi 0-6 bulan yang mendapat ASIekslusif % 80
Persentase cakupan pemberian makananpendamping ASI pada bayi + balita bawah garismerah dari keluarga miskin
% 100
Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan % 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 22
Persentase cakupan balita ditimbang badannya % 85
Persentase cakupan balita mendapat kapsulvitamin A 2 kali pertahun % 90
Persentase cakupan ibu hamil mendapat tablet Fe % 90
Persentase rumah tangga dengan garam beryodiumbaik % 90
Meningkatkan sistemsurveilans, monitoringserta menurunkan angkakesakitan dan kematianpenyakit menular
Persentase kesembuhan penderita TB Paru BTApositif % 100
Persentase penderita Malaria yang diobati % 100
Persentase penderita DBD yang ditangani % 100
Persentase balita dengan diare yang ditangani % 100
Persentase penderita kusta yang selesai berobat(RTF rate) % 100
Cakupan penderita Pneumonia yang ditemukan danditangani % 100
Persentase kasus Filariasis yang ditangani % 80
Persentase penyakit seksual menular % 0
Persentase desa/ kelurahan Universal ChildImmunization (UCI) % 100
Persentase desa/ kelurahan mengalami KLB yangditangani <24 jam % 100
Angka Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000penduduk < 15 tahun kasus 1
Persentase penyediaan air minum yang memenuhistandar kualitas kesehatan % 70
Persentase tempat-tempat umum yang memenuhipersyaratan kesehatan % 70
Persentase tempat pengolahan makanan yangmemenuhi persyaratan kesehatan % 70
Persentase institusi yang dibina % 80
Persentase rumah sehat % 80
Meningkatkankeselamatan ibu hamil,melahirkan, nifas, bayi,balita serta peningkatankesehatan keluarga
Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4 % 95
Persentase ibu hamil risiko tinggi/ komplikasi yangditangani % 85
Persentase cakupan pertolongan persalinan olehbidan atau tenaga kesehatan yang memilikikompetensi kebidanan
% 95
Persentase kunjungan neonatus (KN Lengkap) % 95
Cakupan neonatus dengan komplikasi yangditangani % 85
Cakupan pelayanan nifas % 95
Persentase cakupan kunjungan bayi % 95
Cakupan pelayanan anak balita % 85
Persentase cakupan peserta KB aktif % 85
Persentase cakupan deteksi dini tumbuh kembanganak balita dan pra sekolah % 80
Persentase cakupan pelayanan kesehatan pra usialanjut dan usia lanjut % 85
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 23
Meningkatkanpembiayaan kesehatanuntuk pelayanankesehatan masyarakat,program, kegiatan,ketersediaan obat dansistem informasikesehatan
Persentase pembiayaan di bidang kesehatan 15%dalam APBD % 15
Persentase dana untuk memenuhi pelayananmasyarakat miskin % 100
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakatmiskin % 15
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakatmiskin % 15
Cakupan rawat inap % 100
Cakupan rawat jalan % 15
Persentase ketersediaan obat sesuai dengankebutuhan % 95
Persentase obat generik % 90
Persentase puskesmas yang membuat profilkesehatan % 80
Tersedianya Sumber DayaManusia dan manajemenSKPD yang berkualitas
Cakupan administrasi Dinas Kesehatan % 90
Cakupan administrasi puskesmas dan jaringannya % 90
Persentase bidan yang mendapat pelatihan % 40
Persentase perawat yang mendapat pelatihan % 40
Persentase minimal 2 kader posyandu setiap desayang mendapat pelatihan % 40
Cakupan desa memiliki bidan terlatih % 40
Tersedianya sarana danprasarana sesuai denganperkembangankebutuhan
Rasio puskesmas per penduduk (1:30.000penduduk)
Persentase poskesdes yang bisa untuk pelayanankesehatan % 50
Persentase puskesmas pembantu yang bisadigunakan pelayanan kesehatan % 50
Persentase setiap desa memiliki fasilitas kesehatan % 85
Persentase puskesmas rawat inap yang mampuPONED % 85
Persentase puskesmas yang memenuhi standarmutu % 80
Persentase puskesmas yang menjadi puskesmasperawatan % 60
Persentase sarana kesehatan dengan kemampuanpelayanan gawat darurat yang dapat diaksesmasyarakat
% 60
Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki alkesstandar % 60
Persentase posyandu yang memiliki peralatanmemadai %
Menggerakkan danmemberdayakanmasyarakat untukberpola hidup bersih dansehat
Persentase desa siaga aktif % 70
Persentase Rumah Tangga ber PHBS % 70
Persentase Sekolah Dasar ber PHBS % 70
Persentase Sekolah Menengah ber PHBS % 70
Persentase fasilitas pemerintah ber PHBS % 70
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 24
Persentase tempat kerja ber PHBS % 70
Persentase Tempat-Tempat Umum ber PHBS % 70
Cakupan penjaringan siswa SD dan sederajat % 100
Cakupan pelayanan kesehatan remaja (SMP danSMA) % 70
Persentase pelayanan gangguan jiwa di saranapelayanan kesehatan umum % 70
Persentase posyandu purnama % 20
Cakupan pelayanan kesehatan khusus % 20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 25
RealisasiCapaian indikator kinerja = x 100%
Rencana
BAB IIIAKUNTANBILITAS KINERJA
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau
menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan
kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja instansi pemerintah
adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi
pemerintah (satuan kerja perangkat daerah) sebagai penjabaran dari visi, misi, dan
strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-
kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sehingga akuntanbilitas
kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
(satuan kerja perangkat daerah) untuk memrpertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Dinas Kesehatan selaku pelaksana sebagian kebijakan pemerintah daerah
harus melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat
pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang
ditetapkan dalam dokumen Renstra 2008-2013 maupun Renja Tahun 2013. Sesuai
ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
3.1 Kerangka Pengukuran KinerjaMengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, Kinerja Dinas Kesehatan diukur
berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta
menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui
gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui
media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, dengan cara perhitungan
sebagai berikut:
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin
rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 26
Rencana – (Realisasi – Rencana)Capaian indikator kinerja = x 100%
Rencana
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja dan digunakan
rumus:
Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga
dilakukan dengan membandingkan realisasi dan capaian tahun ini dengan realisasi dan
capaian tahun lalu, serta realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target pada
akhir periode Renstra.
Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan
serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:
- 85 s.d. 100 = Baik Sekali- 70 s.d. <85 = Baik- 55 s.d. <70 = Cukup- < 55 = Kurang
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Indikator KinerjaIndikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan
indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil (outcomes).
Indikator Kinerja SasaranIndikator Kinerja Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan
mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Sasaran
dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran
pencapaian sasaran.
3.2 Analisis Capaian KinerjaIndikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran
serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 Hasil Capaian Kinerja Tahun 2017
Indikator Kinerja
Data Hasil Kinerja RasioKetercapaian
(%)Sasaran Realisasi
Target(%)
Realisasi(%)
1Cakupan kunjungan ibu
hamil K45794 5119 95 88,4 93,1
2Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani 1159 888 8076,6 95,8
3
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki5530 4746 90
85,8 95,3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 27
kompetensi kebidanan
4 Cakupan pelayanan nifas 4740 4413 90 93,1 103
5Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani 790 165 90 20,9 23,2
6 Cakupan kunjungan bayi5267 4692 90 89,1 99
7
Cakupan desa/ kelurahan
Universal Child Immunization
(UCI)
156 123 10078,8 78,8
8Cakupan Pelayanan Anak
Balita25547 16306 90
63,8 70,9
9
Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak
usia 6-24 bulan keluarga
miskin
55 30 100 54,5 54,5
10Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan20 20 100 100 100
11
Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD dan
setingkat
4231 4231100
100100
12 Cakupan peserta KB aktif 44772 33298 70 74,4 106
13
Acute Flacid Paralysis (AFP)
rate per 100.000 penduduk <
15 tahun
72338 1 1 0,0 0,0
14Penemuan penderita
Pneumonia balita904 24 30 2,7 9,0
15Penemuan pasien baru TB
BTA positif393 194 90
49,4 54,9
16 Penderita DBD yang ditangani 3 3 40 100 250
17 Penemuan penderita diare 1525 1525 40 100 250
18
Cakupan pelayanan
kesehatan dasar masyarakat
miskin
80618 51338 100 63,7 63,7
19
Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin
80618 720 100 0,9 0,9
20
Cakupan pelayanan gawat
darurat level 1 yang harus
diberikan sarana kesehatan
(RS) di Kabupaten/kota
12 7 100 45,5 45,5
21
Cakupan Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam
2 2 100 100 100
22 Cakupan desa siaga aktif 156 136 80 87,2 109
23Persentase Bayi 0-6 bulan
yang mendapatkn ASI ekslusif 3819 1554 75 40,7 54,3
24Persentase cakupan balita di
timbang badannya 14052 9651 85 68,7 80,8
25 Persentase kasus Filariasisyang di tangani 0 0 40 100 250
26 Persentase rumah sehat 54404 32394 45 59,5 132
27Persentase kunjungan
neonates (KN lengkap) 5267 4461 95 84,7 89,2
28 Persentase cakupan 8780 4310 65 75,7 116
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 28
pelayanan kesehatan pra usila
dan usila
29Persentase ketersediaan obat
sesuai dengan kebutuhan 73 47 90 64,4 71,5
30Persentase puskesmas yang
membuat propil kesehatan 10 10 80 100 125
31Cakupan administrasi dinas
kesehatan 1 1 90 100 111
32Persentase bidan yang
mendapat pelatihan 250 173 40 69,2 173
33Cakupan desa memiliki bidan
terlatih 156 134 40 85,9 214
34
Persentase pioskesdes yang
bisa untuk pelayanan
kesehatan116 52 50 44,8 89,6
35
Persentase puskesmas
pembantu yang bisa di
gunakan pelayanan kesehatan26 12 50 46,1 92,2
36Persentase setiap desa
memilik fasilitas kesehatan 156 116 85 74,4 87,5
37Persentase rumah tangga ber
PHBS 35853 24259 45 67,7 150
38Persentase posyandu
purnama 178 5 20 3,1 15,5
Secara umum capaian indikator kinerja diatas telah dapat tercapai dengan baik
menurut rumus capaian kinerja, walaupun belum sesuai dengan target nasional yang
ditetapkan. Adapun capaian indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu pada
indikator: cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, cakupan pemberian
makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin, Acute Flacid
Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun, penemuan penderita pnemonia
balita, penemuan pasien baru TB BTA positif, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin, Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus
diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/kota, persentase bayi 0-6 bulan yang
mendapatkan ASI Eksklusif, persentase posyandu purnama.
Adapun capaian indikator kinerja tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pencapaian indikator cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2017 yaitu 93,1%.
Pencapaian indikator ini termasuk dalam kategori capaian kinerja baik sekali. Namun
belum memenuhi target nasional sebesar 95%.
2. Pencapaian indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2017
sebesar 95,8%. Pencapaian indikator ini termasuk capaian kinerja baik sekali dengan
standar nasional yaitu 80%.
3. Pencapaian indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan tahun 2017 yaitu sebesar 95,3%. Pencapaian
indikator ini termasuk ke dalam kategori capaian kinerja baik sekali dan malampaui
standar nasional 90%.
4. Pencapaian indikator cakupan pelayanan nifas tahun 2017 adalah 103% tergolong
capaian kinerja baik sekali dan malampaui target nasional 90%.
5. Pencapaian indikator cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani tahun
2017 adalah 23,2%. Hal ini menunjukkan indikator cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani masih kurang jika dibandingkan dengan standar nasional
90%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 29
6. Pencapaian indikator cakupan kunjungan bayi tahun 2017 sebanyak 99%.
Pencapaian indikator ini termasuk dalam kategori capaian kinerja baik sekali dan
telah melampaui standar nasional yaitu 90%.
7. Pencapaian indikator cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
tahun 2017 yaitu 78,8%, termasuk indikator kinerja yang baik tapi belum memenuhi
standar nasional 100%.
8. Pencapaian indikator cakupan pelayanan anak balita tahun 2017 yaitu 70,9%.
Capaian kinerja indikator ini baik, dengan standar nasional 90%.
9. Pencapaian indikator cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia
6-24 bulan keluarga miskin tahun 2017 yaitu 54,5%. Pencapaian kinerja indikator ini
kurang dan tidak memenuhi standar nasional yaitu 100%.
10. Pencapaian indikator cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan tahun 2017
adalah 100%. Capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori baik sekali dan
sama dengan standar nasional yaitu 100%.
11. Pencapaian indikator cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat tahun
2017 adalah 100%. Pada indikator ini pencapaian kinerja termasuk baik sekali dan
telah memenuhi standar nasional 100%.
12. Pencapaian indikator cakupan peserta KB aktif tahun 2017 yaitu 106%. Pencapaian
kinerja indikator ini baik sekali dan melampaui standar nasional 70%.
13. Pencapaian indikator Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15
tahun pada tahun 2017 adalah 0%. Capaian kinerja indikator ini kurang dengan
standar nasional 1/100.000 penduduk <15 tahun.
14. Pencapaian indikator penemuan penderita pneumonia balita tahun 2017 adalah 9,0%.
Capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori kurang dengan standar
kabupaten 30% dan standar nasional yaitu 100%.
15. Pencapaian indikator penemuan pasien baru TB BTA positif pada tahun 2017 adalah
54,9%. Capaian indikator ini masuk dalam kategori kurang dengan standar
kabupaten 90% dan standar nasional 100%.
16. Pencapaian indikator penderita DBD yang ditangani tahun 2017 adalah 250%.
Pencapaian kinerja indikator ini baik sekali dan telah melampaui target nasional yaitu
100%.
17. Pencapaian indikator penemuan penderita diare tahun 2017 yaitu 250%. Capaian
kinerja indikator ini baik sekali melampaui standar nasional yaitu 100%.
18. Pencapaian indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin tahun
2017 adalah 63,7%. Capaian kinerja indikator ini baik sekali, dengan standar
nasional yaitu 100%.
19. Pencapaian indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat
miskin tahun 2017 adalah 0,9%. Capaian kinerja indikator ini kurang dengan standar
nasional yaitu 100%.
20. Pencapaian indikator cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan
sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/kota tahun 2017 adalah 45,5%. Capaian kinerja
indikator ini kurang dari standar nasional yaitu 100%.
21. Pencapaian indikator cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi < 24 jam tahun 2017 adalah 100% dan telah memenuhi
standar nasional yaitu 100%.
22. Pencapaian indikator cakupan desa siaga aktif tahun 2017 adalah 109%. Capaian
kinerja indikator ini termasuk dalam kategori baik sekali dan melampaui standar
nasional 80%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 30
23. Pencapaian indikator bayi 0-6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif tahun 2017
adalah 54,3%. Capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori cukup,
indikator ini belum memenuhi target renstra Dinkes Kabupaten Empat Lawang
sebesar 75%.
24. Pencapaian indikator cakupan balita ditimbang berat badannya tahun 2017 adalah
80,8%. Capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori baik, walaupun
indikator ini belum memenuhi target renstra Dinkes Kabupaten Empat Lawang
sebesar 85%.
25. Pencapaian indikator kasus filariasis yang ditangani tahun 2017 adalah 250%.
Capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori baik sekali, dan telah
melampaui target renstra Dinkes Kabupaten Empat Lawang sebesar 40%.
26. Pencapaian indikator persentse rumah sehat tahun 2017 adalah 132%. Capaian
kinerja indikator ini termasuk dalam kategori baik sekali, dan telah memenuhi target
renstra Dinkes Kabupaten Empat Lawang sebesar 45%.
27. Pencapaian indikator kunjungan neonates (KN lengkap) tahun 2017 adalah 89,2%.
Capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori baik sekali, dan hampir
melampaui target renstra Dinkes Kabupaten Empat Lawang sebesar 95%.
28. Pencapaian indikator persentase cakupan pelayanan kesehatan pra usila dan usila
tahun 2017 adalah 116%. Capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori baik
sekali, dan telah melampaui target renstra Dinkes Kabupaten Empat Lawang sebesar
65%.
29. Pencapaian indikator cakupan pesentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan tahun
2017 adalah 71,5%. Capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori baik,
indikator ini belum memenuhi target renstra Dinkes Kabupaten Empat Lawang
sebesar 90%.
30. Pencapaian indikator puskesmas yang membuat profil kesehatan tahun 2017 adalah
125%. Capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori baik sekali, dan telah
melampaui target renstra Dinkes Kabupaten Empat Lawang sebesar 80%.
31. Pencapaian indikator cakupan administrasi Dinas Kesehatan tahun 2017 adalah
111%. Capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori baik sekali, dan telah
melampaui target renstra Dinkes Kabupaten Empat Lawang sebesar 90%.
32. Pencapaian indikator persentase bidan yang mendapat pelatihan tahun 2017 adalah
173%. Capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori baik sekali, dan telah
melampaui target renstra Dinkes Kabupaten Empat Lawang sebesar 40%.
33. Pencapaian indikator cakupan desa memiliki bidan terlatih tahun 2017 adalah 214%.
Capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori baik sekali, dan telah
melampaui target renstra Dinkes Kabupaten Empat Lawang sebesar 40%.
34. Pencapaian indikator persentase poskesdes yang bisa untuk pelayanan kesehatan
tahun 2017 adalah 89,6%. Capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori
baik sekali, dan indikator ini telah melampaui target renstra Dinkes Kabupaten
Empat Lawang sebesar 50%.
35. Pencapaian indikator persentase puskesmas pembantu yang bisa digunakan untuk
pelayanan kesehatan tahun 2017 adalah 92,2%. Capaian kinerja indikator ini
termasuk dalam kategori baik sekali, dan indikator ini telah melampaui target renstra
Dinkes Kabupaten Empat Lawang sebesar 50%.
36. Pencapaian indikator persentase setiap desa memiliki fasilitas kesehatan tahun 2017
adalah 87,5%. Capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori baik sekali,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 31
indikator ini telah memenuhi target renstra Dinkes Kabupaten Empat Lawang sebesar
85%.
37. Pencapaian indikator persentase rumah tangga berPHBS tahun 2017 adalah 150%.
Capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori baik sekali dan telah
melampaui target renstra Dinkes Kabupaten Empat Lawang sebesar 45%.
38. Pencapaian indikator persentase posyandu purnama tahun 2017 adalah 15,5%.
Capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori kurang, dan belum memenuhi
target renstra Dinkes Kabupaten Empat Lawang sebesar 20%.
Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2017 dengan capaian indikator
kinerja tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016
Indikator Kinerja
2017 2016 % Rata-rata
CapaianSasaran Realisasi
Capaian(%)
Sasaran RealisasiCapaian
(%)
1Cakupan kunjungan ibu
hamil K45794 5119 84,4 5567 5018 90,1 90,5
2Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani 1159 888 76,6 1113 81 7,3 12,93
3
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
5530 4746 85,85312
4569 86,0 88,2
4 Cakupan pelayanan nifas 47404413 93,1
53124563 85,9 88,1
5
Cakupan neonatus
dengan komplikasi yang
ditangani790 165 20,9 758 66
8,710,5
6 Cakupan kunjungan bayi5267 4692 89,1 5059 4509 89,1 91,4
7
Cakupan desa/
kelurahan Universal Child
Immunization (UCI)
156 123 78,8 156 83 53,2 69,9
8Cakupan Pelayanan Anak
Balita25547 16306 63,8 24547 16066 65,4 59,6
9
Cakupan pemberian
makanan pendamping
ASI pada anak usia 6-24
bulan keluarga miskin
55 30 54,5 17172 168 1,0 5,5
10Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan20 20 100 26 26
100 100
11
Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD dan
setingkat
4231 4231 100 6208 4854 78,2 80,8
12 Cakupan peserta KB aktif 44772 33298 74,4 32691 21618 66,1 57,3
13
Acute Flacid Paralysis
(AFP) rate per 100.000
penduduk < 15 tahun
72338 1 0,0 72338 0 0 0
14Penemuan penderita
Pneumonia balita904 24 2,7 2530 183 7,2 17,1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 32
15Penemuan pasien baru
TB BTA positif393 194 49,4 408 95 23,3 33
16Penderita DBD yang
ditangani3 3 100 13 13 100 85,4
17 Penemuan penderita diare 1525 1525 100 10148 1422 14,0 38
18
Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
80618 51338 63,7 78558 72029 91,7 47,5
19
Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin
80618 720 0,9 78558 72029 91,7 46,5
20
Cakupan pelayanan
gawat darurat level 1
yang harus diberikan
sarana kesehatan (RS) di
Kabupaten/kota
12 7 45,5 11 5 45,5 47,75
21
Cakupan
Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam
2 2 100 1 1 100 100
22 Cakupan desa siaga aktif 156 136 87,2 156 101 64,74 66,9
23
Persentase Bayi 0-6
bulan yang mendapatkn
ASI ekslusif3819 1554 40,7 4904 2366 48,2 44,9
24
Persentase cakupan
balita di timbang
badannya14052 9651 68,7 32815 22178 67,6 72,1
25 Persentase kasus
Filariasis yang di tangani 0 0 100 3 3 100 100
26 Persentase rumah sehat 54404 32394 59,5 52506 26363 50,2 49,6
27Persentase kunjungan
neonates (KN lengkap) 5267 4461 84,7 5059 4413 87,3 88,53
28
Persentase cakupan
pelayanan kesehatan pra
usila dan usila8780 4310 75,7 12321 9324 75,7 76,1
29
Persentase ketersediaan
obat sesuai dengan
kebutuhan73 47 64,4 73 41 56,2 73,61
30
Persentase puskesmas
yang membuat propil
kesehatan10 10 100 9 9 100 100
31Cakupan administrasi
Dinas Kesehatan 1 1 100 1 1 100 100
32Persentase bidan yang
mendapat pelatihan 250 173 69,2 119 113 94,96 94,96
33Cakupan desa memiliki
bidan terlatih 156 134 85,9 156 113 72,44 72,44
34
Persentase poskesdes
yang bisa untuk
pelayanan kesehatan116 52 44,8 116 47 40,52 47
35
Persentase puskesmas
pembantu yang bisa di
gunakan pelayanan
kesehatan
26 12 46,1 26 10 38,46 38,46
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 33
36
Persentase setiap desa
memilik fasilitas
kesehatan156 116 74,4 156 116 74,36 74,36
37Persentase rumah tangga
ber PHBS 35853 24259 67,7 28483 12108 42,5 43,8
38Persentase posyandu
purnama 178 5 3,1 159 2 1,26 1,26
Selisih capaian indikator kinerja Tahun 2017 dengan capaian indikator kinerja
Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.3 Selisih Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016
Indikator KerjaRealisasi
Naik (Turun)Ket
2016 (%) 2017 (%)
1 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 90,1 88,4 1,7 Turun
2Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani7,3 76,6 -69,3 Naik
3
Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
86,0 85,8 0,2 Turun
4 Cakupan pelayanan nifas 85,9 93,1 -7,2 Naik
5Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani 8,7 20,9 -12,2 Naik
6 Cakupan kunjungan bayi 89,1 89,1 0 Tetap
7Cakupan desa/ kelurahan Universal
Child Immunization (UCI)53,2 78,8 -25,6 Naik
8 Cakupan Pelayanan Anak Balita 65,4 63,8 1,6 Turun
9Cakupan pemberian makananpendamping ASI pada anak usia 6-24bulan keluarga miskin
1,0 54,5 -53,5 Naik
10Cakupan balita gizi buruk mendapat
perawatan 100 100 0 Tetap
11Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkat78,2 100 -21,8 Naik
12 Cakupan peserta KB aktif 66,1 74,4 -8,3 Naik
13Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per
100.000 penduduk < 15 tahun0 0,0 0 Tetap
14Penemuan penderita Pneumonia
balita7,2 2,7 4,5 Turun
15Penemuan pasien baru TB BTA
positif23,3 49,4 -26,1 Naik
16 Penderita DBD yang ditangani 100 100 0 Tetap
17 Penemuan penderita diare 14 100 -86 Naik
18Cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin91,7 63,7 28 Turun
19Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin91,7 0,9 90,8 Turun
20
Cakupan pelayanan gawat darurat
level 1 yang harus diberikan sarana
kesehatan (RS) di Kabupaten/kota
45,5 45,5 0 Tetap
21
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami
KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam
100 100 0 Tetap
22 Cakupan desa siaga aktif -22,46 Naik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 34
64,74 87,2
23Persentase Bayi 0-6 bulan yang
mendapatkn ASI ekslusif 48,2 40,7 7,5 Turun
24Persentase cakupan balita di timbang
badannya 67,6 68,7 1,1 Turun
25Persentase kasus Filariasis yang di
tangani 100 100 0Tetap
26 Persentase rumah sehat 50,2 59,5 -9,3 Naik
27Persentase kunjungan neonates (KN
lengkap) 87,3 84,7 2,6 Turun
28Persentase cakupan pelayanan
kesehatan pra usila dan usila 75,7 75,7 0 Tetap
29Persentase ketersediaan obat sesuai
dengan kebutuhan 56,2 64,4 -8,2 Naik
30Persentase puskesmas yang
membuat propil kesehatan100 100 0 Tetap
31Cakupan administrasi dinas
kesehatan 100 100 0 Tetap
32Persentase bidan yang mendapat
pelatihan 94,96 69,2 25,8 Turun
33 Cakupan desa memiliki bidan terlatih 72,44 85,9 13,5 Turun
34Persentase poskesdes yang bisa
untuk pelayanan kesehatan 40,52 44,8 4,3 Turun
35
Persentase puskesmas pembantu
yang bisa di gunakan pelayanan
kesehatan38,46 46,1 -7,6 Naik
36Persentase setiap desa memilik
fasilitas kesehatan 74,36 74,4 0 Tetap
37 Persentase rumah tangga ber PHBS 42,5 67,7 -25,2 Naik
38 Persentase posyandu purnama 1,26 3,1 -1,8 Naik
Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target
kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan pada tabel berikut:
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja sampai dengan Tahun 2017dengan Target Lima Tahunan yang direncanakan
Indikator KerjaRealisasi Persentase
TingkatCapaian (%)
2017 (%) 2018 (%)
1 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 88,4 95 93,1
2Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani76,6 85 90,1
3
Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
85,8 95 90,3
4 Cakupan pelayanan nifas 93,195 98,0
5Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani 20,995 22,0
6 Cakupan kunjungan bayi 89,195
93,8
7Cakupan desa/ kelurahan Universal
Child Immunization (UCI)78,8 100 78,8
8Cakupan Pelayanan Anak Balita
63,8 95 67,2
9 Cakupan pemberian makanan 54,5 100 54,5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 35
pendamping ASI pada anak usia 6-24bulan keluarga miskin
10Cakupan balita gizi buruk mendapat
perawatan 100 100 100
11Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkat100 100 100
12 Cakupan peserta KB aktif 74,4 85 87,5
13Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per
100.000 penduduk < 15 tahun0,0 1 0
14Penemuan penderita Pneumonia
balita2,7 50 5,4
15Penemuan pasien baru TB BTA
positif49,4 100 49,4
16 Penderita DBD yang ditangani 100 100 100
17 Penemuan penderita diare 100 100 100
18Cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin63,7 15 424
19Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin0,9 15 6,0
20
Cakupan pelayanan gawat darurat
level 1 yang harus diberikan sarana
kesehatan (RS) di Kabupaten/kota
45,5 100 45,5
21
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami
KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam
100 100 100
22 Cakupan desa siaga aktif 87,2 80 109
23Persentase Bayi 0-6 bulan yang
mendapatkn ASI ekslusif 40,7 80 50,9
24Persentase cakupan balita di timbang
badannya 68,7 85 80,8
25Persentase kasus Filariasis yang di
tangani 100 80 125
26 Persentase rumah sehat 59,5 55 108
27Persentase kunjungan neonates (KN
lengkap) 84,7 95 89,2
28Persentase cakupan pelayanan
kesehatan pra usila dan usila 75,7 75 100
29Persentase ketersediaan obat sesuai
dengan kebutuhan 64,4 95 67,8
30Persentase puskesmas yang
membuat propil kesehatan 100 100 100
31Cakupan administrasi dinas
kesehatan 100 90 111
32Persentase bidan yang mendapat
pelatihan 69,2 60 115
33 Cakupan desa memiliki bidan terlatih 85,9 60 143
34Persentase poskesdes yang bisa
untuk pelayanan kesehatan 44,8 70 64
35
Persentase puskesmas pembantu
yang bisa di gunakan pelayanan
kesehatan46,1 70 65,9
36Persentase setiap desa memilik
fasilitas kesehatan74,4 100 74,4
37 Persentase rumah tangga ber PHBS 67,7 55 123
38 Persentase posyandu purnama 3,1 40 7,8
3.3 Akuntabilitas Keuangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 36
Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Dinas Kesehatan yang tercantum dalam
Perubahan Anggaran Tahun 2017 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran
ini adalah sebesar Rp 58.700.420.895,43 dengan realisasi sebesar Rp.
46.530.347.406,60. Anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2017 dikaitkan dengan
pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut:
3.5 Capaian Akuntabilitas Keuangan Tahun 2017
No Nama Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %
1Belanja pegawai pada belanja
tidak langsung22.042.009.231 18.671.070.901 84,71
2 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
2.026.325.318 1.680.607.691 75,76%
3 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
681.647.548 628.731.621 92,2%
4 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
196.783.000 185.200.000 94,1%
5Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
28.800.000 28.200.000 100%
6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.057.773.000 1.457.974.523 47,7%7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.192.558.194 4.634.261.405 89,2%
8 Program Pengawasan Obat danMakanan
192.638.000 189.518.000 98,4%
9 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat 136.220.000 136.220.000 100%
10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 199.878.000 199.878.000 100%
11 Program Pengembangan LingkunganSehat 322.690.000 314.719.000 97,5%
12 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Menular
456.671.000 446.246.800 97,7%
13 Program Standarisasi PelayananKesehatan 3.941.052.150 3.699.260.200 93,9%
14Program Pengadaan, Peningkatan danperbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/ puskesmas pembantu danjaringannya
3.055.266.904 3.014.507.800 98,7%
15 Program Kemitraan peningkatanpelayanan kesehatan
8.245.851.652 8.205.482.249 99,5%
16 Program Peningkatan PelayananKesehatan Anak Balita
48.885.000 48.885.000 100%
17 Program Peningkatan PelayananKesehatan Lansia 85.366.000 85.366.000 100%
18 Program Pengawasan dan PengendalianKesehatan Makanan
63.000.000 63.000.000 100%
19 Program Peningkatan Keselamatan IbuMelahirkan dan Anak 2.332.633.000 1.730.369.000 74,2%
Sumber: Subbag Keuangan Dinkes Kab.Empat Lawang Th.2017
BAB IV
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 37
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Dinas Kesehatan
sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran
2017 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden No 29 Tahun 2015 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Materi Laporan Akuntabilitas Dinas Kesehatan yang disajikan ini berisikan
pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Kab Empat Lawang Tahun 2013-2018. Dalam pencapaian program
tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya
manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar Dinas,
Badan, Instansi di jajaran Dinas Kesehatan sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana
dari kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017.
Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis
terhadap 38 indikator kinerja adalah sebagai berikut:
1) Keberhasilan di atas 100% sebanyak 13 indikator dari jumlah indikator kinerja
sasaran.
2) Keberhasilan 85% sampai dengan 100% sebanyak 11 indikator dari jumlah indikator
kinerja sasaran.
3) Capaian kinerja 70% sampai dengan 85% sebanyak 4 indikator dari jumlah indikator
kinerja sasaran.
4) Capaian kinerja 55% sampai dengan 70% sebanyak 1 indikator dari jumlah indikator
kinerja sasaran.
5) Capaian di bawah 55% sebanyak 9 indikator dari jumlah indikator kinerja sasaran.
6) Ada 2 indikator yang belum bisa diukur karena masyarakat miskin (peserta
Jamkesmas) pada Tahun 2017 tergabung dalam peserta Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) bersama-sama dengan peserta ASKES, JAMSOSTEK dan
ASABRI sehingga data kunjungannya pun tidak dapat dipisahkan. Sampai laporan ini
dibuat kami masih menggunaan kunjungan pasien jamsoskes, karena data yang valid
masih kami usahakan.
7) Pada beberapa Puskesmas masih yang belum memiliki dokter, tidak semua Kepala
Puskesmas S1 Kesehatan
Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2018 ini, masih dirasakan belum
pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna
sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat
konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di masa yang akan datang sangat kami
harapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 | 38
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas
Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 ini sebagai sarana pertanggungjawaban
keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2017, untuk dapat digunakan
sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun
yang akan datang.
Tebing Tinggi, 2018Kepala Dinas KesehatanKabupaten Empat Lawang
Dra. Hj. RR. Endang DS, MMNIP.195806291985032004
top related