laporan akuntabilitas kinerja tahun...
Post on 15-Feb-2018
249 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
TAHUN 2016
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2017
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri i
Laporan Kinerja Tahun 2016 Ikhtisar Eksekutif
KATA PENGANTAR
Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 merupakan pelaksanaan amanah UU. No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Kementerian/Lembaga harus menyusun Laporan Kinerja (LK), sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 bertujuan untuk mengetahui pencapaian target
pada unit kerja di lingkungan BPPI yaitu keberhasilan capaian yang terukur setiap tahunnya, berdasarkan Rencana Kinerja yang disusun tahun 2016 disamping peran strategisnya dalam mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi berbasis riset. Berpedoman kepada mekanisme yang berlaku, penyusunan Laporan Kinerja BPPI tahun 2016, mengacu kepada Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perindustrian.
Laporan Kinerja merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas kinerja BPPI,
karena laporan ini memuat rencana kerja (performance plan) berdasarkan rencana strategis yang telah dirumuskan, capaian kinerja (result performance) dan kendala yang dihadapi selama tahun 2016. Beberapa kendala yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian output kinerja tidak dapat ditangani oleh internal BPPI karena merupakan kewenangan pihak lain. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil yang dicapai.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dibuat agar dapat menjadi informasi dan
sebagai bahan evaluasi bagi Unit/Satuan Kerja di lingkungan BPPI dan Unit Kerja yang terkait. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, meskipun demikian kami telah berusaha menyajikan laporan ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kepada para pihak yang telah membantu hingga diselesaikannya penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 8 Februari 2017
Kepala BPPI ,
Haris Munandar N.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri ii
Laporan Kinerja Tahun 2016 Ikhtisar Eksekutif
IKHTISAR EKSEKUTIF
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri merupakan salah satu unit kerja di
lingkungan Kementerian Perindustrian di bidang penelitian dan pengembangan industri yang
mengemban tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian.
Selama Tahun 2015, BPPI telah menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi yang diamanahkan dalam rangka untuk mendukung pembangunan industri Nasional.
Berikut kinerja BPPI selama tahun 2016.
Sasaran Strategis BPPI Tahun 2016 terdiri dari :
1. Meningkatnya investasi sektor industri, dengan indikator kinerja yaitu Pertumbuhan industri
pionir dan industri prioritas, target 5,85 persen dengan realisasi sebesar 17,53 persen atau
capaian sebesar 299,66 persen;
2. Meningkatnya penerapan standar, dengan capaian indikator kinerja yaitu Penurunan Impor
Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib, target 5 persen dengan
realisasi sebesar 13,07 persen atau capaian sebesar 261,40 persen;
3. Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan Penerapan HKI, dengan capaian indikator
kinerja sebagai berikut:
a. Pertumbuhan pengembangan teknologi industri, target 20 persen dengan realisasi -12,90
persen atau capaian sebesar -0,65 persen;
b. Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri, target 20 persen dengan realisasi
sebesar 2,78% atau capaian sebesar 0,14 persen;
c. Pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri, target 20 persen dengan capaiansebanyak -
7,14 persen atau sebesar -35,70 persen;
4. Meningkatnya industri yang menerapkan prinsip-prinsip industri hijau, dengan indikator kinerja
sebagai berikut :
a. Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi, target 40 persen dengan
realisasi sebanyak 12,04 persen atau capaian sebesar 30,10 persen;
b. Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau, target 10 kebijakan dan infrastruktur
dengan capaian sebanyak 12 kebijakan dan infrastruktur atau sebesar 120,00 persen
5. Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil Litbang dalam rangka meningkatkan daya saing
industri, dengan indikator kinerja jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri iii
Laporan Kinerja Tahun 2016 Ikhtisar Eksekutif
Balai, target 18 paket peralatan dengan capaian sebanyak 19 peralatan atau sebesar 10,56
persen;
6. Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri, dengan indikator kinerja tingkat kepuasan
pelanggan, target indkes 3,5 dengan capaian indeks 3,5atau sebesar 100,00 persen;
7. Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan
SDM, target 275 orang, dengan capaian sebanyak 292 orang atau sebesar 106,18%.
Realisasi anggaran Tahun 2016 untuk mendukung Program Pengembangan Teknologi dan
Kebijakan Industri sebesar Rp 538.722.205.554,00 dari Pagu Rp 576.657.149.000,- atau sebesar
93,42%, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
1. Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri Pagu sebesar Rp 7.166.391.000-
telah direalisasikan sebesar Rp 6.893.184.260,-atau sebesar 96,19 %;
2. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri pagu anggaran sebesar Rp 13.316.546.000,- telah
direalisasikan sebesar Rp 11.803.231.217,- atau sebesar 88,64%%;
3. Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Pagu sebesar Rp 8.850.770.000,- telah
direalisasikan sebesar Rp. 8.571.781.901,- atau 96,85%;
4. Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri
pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 40.648.907.000,-telah direalisasikan sebesar Rp
38.526.750.466,- atau 94,78%;
5. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektualmemiliki Pagu
sebesar Rp 9.192.638.000.000,- telah direalisasikan sebesar Rp 8.875.554.483,- atau 96,55%;
6. Penelitian dan Pengembangan Teknologi yang dilaksanakan 11 Balai Besar mempunyai
Anggaran Pagu DIPA tahun 2015 sebesar Rp 320.271.472.000,- dengan realisasi sebesar Rp
299.305.086.788,- atau sebesar 94,32 %;
7. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri yang dilaksanakan oleh 11 Baristand Industri dan Balai
Sertifikasi Industri Anggaran Pagu Dipa sebesar Rp 160.571.913.000,- dan telah direalisasikan
sebesar Rp 151.447.379.502,- atau 94,32%;
8. Sertifikasi Industri Anggaran Pagu Dipa sebesar Rp 16.634.512.000,- dan telah direalisasikan
sebesar Rp 13.299.236.937,- atau 79,95%.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri v
Laporan Kinerja Tahun 2016 Daftar Isi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................................... 1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ............................................................................................. 1
B. Peran Strategis Organisasi .......................................................................................................... 2
C. Struktur Organisasi ...................................................................................................................... 3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................................................................... 7
A. Rencana Strategis BPPI ................................................................................................................ 7
B. Rencana Kinerja BPPI Tahun 2014 ............................................................................................. 15
C. Rencana Anggaran ..................................................................................................................... 16
D. Dokumen Penetapan Kinerja ..................................................................................................... 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................. 18
A. Analisis Capaian Kinerja ............................................................................................................. 18
B. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................................................. 47
BAB IV PENUTUP ............................................................................................................................ 55
LAMPIRAN Pengukuran Kinerja BPPI TA 2016
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
1
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab I Pendahuluan
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian, Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI)
mengalami perubahahan nomenklatur menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
(BPPI). Dengan adanya perubahan nomenklatur ini, tugas dan fungsi BPPI lebih dititikberatkan
kepada kegiatan Litbang.
Berdasarkan Perpres tersebut, BPPI mengemban tugas menyelenggarakan penelitian dan
pengembangan di bidang perindustrian. Dalam melaksanakan tugas, BPPI menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan
pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi,
diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah
dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang
industri;
2. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa
industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan
kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan
perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan
pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi,
diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah
dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang
industri;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BPPI didukung 5 (lima) unit kerja
setingkat Eselon II di pusat dan 23 (dua puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di
beberapa daerah.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
2
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab I Pendahuluan
1.2. Peran Strategis Organisasi
Kementerian Perindustrian merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,
Kemenperin telah menetapkan Visi dan Misi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Perindustrian No. 31.1 tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenperin
Tahun 2015-2019.
Visi pembangunan industri tahun 2015 – 2019 adalah “Indonesia Menjadi Negara Industri
yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam dan
Berkeadilan”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang tertuang
dalam 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:
1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri
nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang
berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan
memperkukuh ketahanan nasional.
Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan upaya-upaya yang dijabarkan ke dalam peta
strategi 2015 – 2019 yang mengakomodir perspektif pemangku kepentingan berupa pencapaian
strategis yaitu:
1) Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional;
2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri;
3) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri;
4) Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian Nasional;
5) Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri;
6) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri;
7) Menguatnya struktur industri.
Berdasarkan RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kementerian Perindustrian 2015-2019, arah
kebijakan pembangunan industri nasional yang menjadi program prioritas Kemenperin adalah :
1) Penumbuhan populasi industri, dan 3) Peningkatan daya saing dan produktivitas. Untuk
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
3
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab I Pendahuluan
mendorong program prioritas tersebut, BPPI diberi tanggung jawab untuk mengkoordinasi
program peningkatan daya saing dan produktivitas industri. Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran
strategis dalam mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi berbasis riset.
Di samping memiliki peran strategis tersebut, BPPI juga diharapkan dapat menyediakan
fasilitas jasa bagi pengembangan industri khususnya industri kecil dan menengah (IKM), baik
melalui produk kebijakannya (hasil litbang makro) maupun produk hasil litbang mikro (terapan)
seperti hasil riset, standardisasi dan sertifikasi, pengujian serta rancang bangun dan
perekayasaan di bidang industri.
Untuk mewujudkan peran litbang dalam rangka mendukung Pengembangan Industri
Nasional khususnya mendukung pengembangan industri prioritas sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri
Nasional Tahun 2015-2035, Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri terus diperkuat
sehingga dapat menghasilkan litbang yang implementatif.
Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri yang menjadi program BPPI bertujuan
untuk meningkatkan daya saing industri melalui perumusan kebijakan strategis, pelaksanaan
penelitian dan pengembangan industri dan meningkatkan kemampuan industri dalam
menciptakan, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam uji
komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan, rancangan produk baru, proses produksi,
energi terbarukan, lingkungan hidup, dan tenaga kerja serta sarana dan prasarana industri
sebagai faktor pendukung berhasilnya pembangunan industri.
1.3. Struktur Organisasi
Berdasarkan Permenperin No. 107 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian, untuk mendukung tugas dalam menyelenggarakan penelitian dan
pengembangan di bidang perindustrian, BPPI didukung oleh Sekretariat Badan dan 4 (empat)
satuan kerja pusat dengan tugas masing-masing sebagai berikut :
1) Sekretariat Badan, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual
mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan teknologi
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
4
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab I Pendahuluan
industri, jasa industri, serta promosi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang
industri;
3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian,
dan pengembangan di bidang industri hijau, lingkungan hidup, manajemen energi dan air;
4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian,
pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan dan pelaporan di bidang kebijakan iklim
usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang;
5) Pusat Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis,
rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian,
pengkajian, pengembangan standardisasi industri.
Selain unit kerja pusat, BPPI juga didukung oleh 23 (dua puluh tiga) Unit Pelayanan Teknis
(UPT) di berbagai daerah yang terdiri dari 11 unit (sebelas) Balai Besar, 11 (sebelas) Balai Riset
dan Standardisasi Industri (Baristand Industri) dan Balai Sertifikasi Industri yang tersebar di 15
provinsi di Indonesia. Satker tersebut mempunyai peranan yang penting sebagai pelaksana tugas
teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Perindustrian.
Dalam mendukung tugas dan fungsi BPPI, unit kerja pusat dan UPT daerah saling
berkolaborasi. Unit kerja pusat berperan sebagai perumus kebijakan dan regulasi secara makro,
sedangkan UPT daerah berperan sebagai unit yang melaksanakan kebijakan secara teknis
operasional dan memberikan layanan teknis kepada dunia industri.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh 11 (sebelas) Balai Besar dan 11 (sebelas) Baristand
Industri tersebut adalah kegiatan litbang yang bersifat mikro yang pada umumnya merupakan
kegiatan litbang terapan, riset, standardisasi dan sertifikasi di bidang industri. Masing-masing
Balai Besar dan Baristand Industri memiliki kompetensi inti seperti terlihat pada Tabel dibawah
ini:
Tabel 1.1 Kompetensi Inti Balai Besar Industri
Balai Besar
Kompetensi Inti
1. Tekstil (BBT), Bandung Desain Struktur dan Permukaan Tekstil
2. Bahan dan Barang Teknik (B4T), Bandung
Quality Assurance untuk teknologi pengelasan bawah air, instrumentasi virtual & material teknik/maju berbasis polimer
3. Logam dan Mesin (BBLM), Bandung
Desain Proses dan Produk engineering (fokus: peralatan energi dan tooling)
4. Keramik (BBK), Bandung Material Engineering for Electric & Structural Ceramic
5. Pulp dan Kertas (BBPK), Bandung
Bioengineering untuk pulp dan kertas
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
5
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab I Pendahuluan
Balai Besar
Kompetensi Inti
6. Industri Agro (BBIA), Bogor Komponen aktif bahan alami komoditas agro
7. Kimia dan Kemasan (BBKK), Jakarta
Fine Chemical & Degradable Packaging Design
8. Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI), Semarang
Teknologi terapan untuk pengendalian buangan industri
9. Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP), Yogyakarta
Desain bahan dan konstruksi sepatu
10. Kerajinan dan Batik (BBKB), Yogyakarta
Desain dan bahan baku baru untuk produk-produk kerajinan dan batik
11. Industri Hasil Perkebunan (BBIHP), Makassar
Proses produksi dan teknologi terapan untuk pengolahan kakao
Tabel 1.2 Fokus Balai Riset dan Standardisasi Industri
Baristand Industri Fokus
1. Aceh Rempah dan Minyak Atsiri
2. Medan Mesin dan Peralatan Pabrik
3. Padang Makanan Tradisional
4. Palembang Karet Komponen Teknis
5. Lampung Tepung Industri Agro
6. Surabaya Mesin Listrik & Peralatan Listrik
7. Banjarbaru Teknologi pengolahan kayu, rotan, dan bambu
8. Samarinda Hasil Perikanan dan Perkebunan
9. Pontianak Bahan baku kosmetik alami dan pangan semi basah
10. Manado Teknologi Pengolahan Palma
11. Ambon Teknologi Pengolahan Hasil Laut
Beberapa Balai Besar dan Baristand industri ada yang telah memiliki status Badan
Layanan Umum (BLU). Dengan berstatus BLU, Balai tersebut dapat secara cepat memberikan
pelayanan teknis kepada masyarakat dan dapat mengelola aset dan keuangan secara optimal.
Adapun Balai yang telah memiliki status BLU adalah:
1. Balai Besar Industri Agro
2. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
3. Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
4. Baristand Industri Lampung
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
6
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab I Pendahuluan
Gambar berikut menjelaskan struktur organisasi BPPI secara lengkap:
Gambar 1. Struktur Organisasi BPPI
11 (sebelas) Baristand Industri
Balai Setifikasi Industri
PUSAT
STANDARDISASI INDUSTRI
PUSAT
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT
BADAN
11 (sebelas) Balai Besar
PUSAT
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL
PUSAT
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
IKLIM USAHA INDUSTRI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
7
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis BPPI
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,
disebutkan bahwa salah satu misi pemerintah adalah mewujudkan bangsa yang berdaya
saing. Misi ini dapat dicapai melalui pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan
penguasaan iptek melalui penelitian, pengembangan dan penerapan di industri untuk
menghasilkan produk berdaya saing. Oleh karena itu, arah pembangunan nasional 2015 –
2019 adalah membangun keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber
daya alam, SDM yang berkualitas dan kemampuan iptek.
Terkait dengan daya saing, peringat indeks daya saing global Indonesia periode 2016-
2017 merosot ke urutan ke-41 dari semula urutan ke-37 pada periode 2015-2016, menurut
Global Competitiveness Index (GCI) yang dibuat oleh World Economic Forum (WEF).
Sedangkan menurut World Competitiveness Yearbook yang dikembangkan oleh Management
Development (IMD) 2016, peringkat daya saing Indonesia turun enam peringkat dari
peringkat ke-42 menjadi ke-48. Di level Asia Tenggara, peringkat Indonesia masih berada di
bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Singapura menempati peringkat empat
atau turun satu peringkat, Malaysia turun lima peringkat ke posisi 19, Thailand naik dua
peringkat ke posisi 28, sedangkan Filipina turun satu peringkat ke posisi 42. Penurunan
peringkat daya saing pada tahun 2016 diperkirakan disebabkan oleh penurunan peringkat
yang besar dari pilar efisiensi pasar tenaga kerja, efisiensi pasar barang dan kecanggihan
bisnis, penurunan yang signifikan dari indikator Perilaku Etis Perusahaan, Kualitas Pasokan
Listrik, Indeks Hak Hukum, dan Kepemilikan Investor Asing. Sedangkan, menurut perspektif
kemudahan berusaha pada laporan tahunan Doing Business 2017 yang dirilis Bank Dunia
menyebutkan Indonesia berada di posisi 91 dengan skor 61,52, mengalami kenaikan 15
peringkat dibanding tahun sebelumnya,membawa Indonesia unggul dari Filipina, Kamboja,
Laos, dan Myanmar. Kenaikan peringkat kemudahan berusaha itu berkat berbagai
kemudahan perizinan dan reformasi kebijakan yang telah dilakukan pemerintah.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
8
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Untuk mencoba mengantisipasi berbagai tantangan global tersebut arah kebijakan
Rencana Strategis (Renstra) BPPI mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, RPJMN
tahun 2015 – 2019, dan Peraturan Pemerintah Republik Indinesia Nomor 14 Tahun 2015
tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
Pada Renstra BPPI 2015-2019 tertuang Visi BPPI yaitu ”Menjadi lembaga penyedia
rumusan kebijakan yang visioner dan pelayanan teknis teknologis terkini yang mampu
menjadi katalis peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri di tingkat
nasional maupun global”
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, BPPI pada 5 tahun ke depan (2015-
2019) mengemban Misi sebagai berikut:
1. Mengembangkan kebijakan dan iklim usaha industri yang kondusif;
2. Meningkatkan peran standardisasi sebagai referensi pasar;
3. Mendorong pengembangan teknologi industri yang maju dan berdaya saing termasuk
di dalamnya perlindungan HKI;
4. Mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
(industri hijau);
5. Meningkatkan penguasaan teknologi dan penggunaan SDA lokal melalui kegiatan
litbang dan pelayanan jasa teknis.
Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan
ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran-sasaran strategis yang
mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif
Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Sasaran Strategis untuk periode tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:
1. Perspektif Pemangku Kepentingan
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya investasi di sektor industri, dengan indikator kinerja
sasaran strategis yaitu:
1) Pertumbuhan Industri Pionir dan Industri Prioritas
Sasaran Strategis 2: Kuatnya Struktur Industri, dengan indikator kinerja sasaran strategis
yaitu:
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
9
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
1) Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib;
2. Perspektif Proses Internal
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI,
dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
1) Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri
2) Pertumbuhan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
3) Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor Industri
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri
Hijau, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
1) Pertumbuhan Industri yang Menerapkan Konservasi Energi
2) Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Teknis kepada Industri dengan
indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
1) Indeks kepuasan pelanggan.
3. Perspektif Pembelajaran Organisasi
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan
Prasarana dan SDM dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri, dengan indikator kinerja
sasaran strategis yaitu:
1) Peningkatan paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai.
2) Peningkatan Kompetensi SDM BPPI.
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan dan Program BPPI yang Berkualitas dan
Berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
1) Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan;
2) Tingkat Kesesuaian Realisasi Anggaran dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun
Anggaran;
3) Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran
Sasaran Strategis 4: Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang
Transparan dan Akuntabel, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
1) Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggaran
Sasaran Strategis pada Renstra BPPI diatas sesuai dengan Renstra Teknokratik
Kementerian Perindustrian 2015-2019 yang disusun akhir TA. 2014, yaitu Perspektif Pemangku
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
10
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Kepentingan, Sasaran Strategis ke 3: Meningkatnya Investasi Di Sektor Industri. Sampai saat
ini Renstra BPPI masih dalam proses review untuk menyesuaikan dengan hasil Review Restra
Kementerian Perindustrian 2015-2019 versi TA. 2017. Menurut Renstra Kemenperin Tahun 2015-
2019 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 31.1/M-IND/PER/3/2015,
Sasaran Strategis BPPI terdapat pada Sasaran Strategis ke-5 yaitu Meningkatnya
Pengembangan Inovasi Dan Penguasaan Teknologi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis
(IKSS) adalah meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan
penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang pada Renstra BPPI sasaran tersebut masih
termasuk Perspektif Proses Internal.
2.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPPI
Arah kebijakan dan strategi BPPI dalam mendukung visi dan misi pembangunan industri
adalah :
1. Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi maju;
2. Peningkatan fasilitasi penerapan teknologi dan perlindungan HKI;
3. Peningkatan kualitas hasil litbang industri;
4. Pengembangan kebijakan regulasi teknis dan kemampuan pelayanan teknis SNI lingkup
industri;
5. Pengembangan kebijakan menuju iklim usaha kondusif dan Kebijakan Industri Nasional
(KIN) yang efektif;
6. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri hijau;
7. Peningkatan pemanfaatan SDA lokal di industri.
Berdasarkan Renstra Kemenperin Tahun 2015-2019, Program Pengembangan BPPI
terdapat dalam Program VII yaitu: Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
dan masuk dalam Sasaran Strategis 5 yaitu: Meningkatnya pengembangan inovasi dan
penguasaan teknologi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) adalah meningkatnya
penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan
Intelektual.
Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri
nasional. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri mencakup kegiatan-
kegiatan sebagai berikut:
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
11
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
1. Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan
Industri
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan
Industri dilaksanakan oleh Sekretariat BPPI dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan
adalah (1) Terwujudnya kebijakan dan program BPPI yang berkualitas dan berkelanjutan, (2)
Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel, (3) Monitoring dan
evaluasi pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri, (4) Sistem informasi
yang handal, dan (5) Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur.
2. Pengembangan kebijakan dan fasilitasi dalam meningkatkan iklim usaha industri
Kegiatan Pengembangan kebijakan dan fasilitasi dalam meningkatkan iklim usaha industri
dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri dengan Sasaran
kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tersusunnya kebijakan penciptaan iklim usaha yg
kondusif, dan (2) Meningkatnya pemanfaatan insentif (fiscal dan non-fiskal) oleh industri.
3. Pengembangan standardisasi industri.
Kegiatan Pengembangan kebijakan dan fasilitasi dalam meningkatkan iklim usaha industri
dilaksanakan oleh Pusat Standardisasi dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan
adalah (1) Tersedianya RSNI, ST, PTC, (2) Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri,
(3) Tersedianya SDM dibidang Standardiasi Industri, dan (4) Tersedianya Lembaga Penilaian
Kesesuaian (LPK) untuk Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian.
4. Pengembangan Industri Hijau
Kegiatan Pengembangan Industri Hijau dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Industri Hijau
dan Lingkungan Hidup dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1)
Tersedianya Kebijakan Industri Hijau, (2) Tersedianya Infrastruktur Industri Hijau, (3)
Tersedianya Infrastruktur Industri Hijau, dan (4) Terwujudnya Industri yang menerapkan
prinsip industri hijau.
5. Pengkajian dan Pengembangan Teknologi dan HKI
Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi dan HKI dilaksanakan oleh Pusat
Pengkajian Teknologi dan HKI dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1)
Tersedianya rumusan Kebijakan Teknis Bidang Teknologi Industri dan HK, (2) Tersedianya
sistem dan infrastruktur audit teknologi, (3) Terfasilitasinya pemanfataan dan penerapan
teknologi industri, (4) Meningkatnya motivasi berinovasi bagi peneliti dan industri, (5)
Meningkatnya litbang prioritas teknologi industri, (6) Tersedianya Pembinaan Perlindungan
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
12
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
HKI di Bidang Teknologi Industri, dan (7) Terlaksananya program, monitoring,
pengembangan SDM, dan operasional di bidang teknologi industri.
6. Penelitian, Pengembangan Teknologi dan Perekayasaan Industri
Kegiatan Penelitian, Pengembangan Teknologi dan Perekayasaan Industri dilaksanakan oleh
Balai-Balai di lingkungan BPPI dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1)
hasil penelitian dan rekayasa industri dan (2) layanan jasa teknis industri.
7. Riset dan Standardisasi Industri
Kegiatan Riset dan Standardisasi Industri dilaksanakan oleh Baristrand di lingkungan BPPI
dengan Sasaran kegiatan /output yang dihasilkan adalah (1) hasil penelitian dan rekayasa
industri dan (2) layanan jasa teknis industri.
8. Sertifikasi Industri
Kegiatan Sertifikasi Industri dilaksanakan oleh Balai Sertifikasi Industri dengan sasaran
kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah layanan jasa teknis
industri.
Strategi BPPI dalam mendukung visi dan misi pembangunan industri adalah :
1. Mengembangkan jejaring dengan instituisi kebijakan litbang dan teknologi terkemuka
melalui organiasi internasional, kerangka kerjasama perdagangan bebas dan kemitraan
dengan akademisi;
2. Mendorong pengembangan kerjasama dengan dunia usaha untuk mengembangkan
teknologi dan memanfaatkan potensi bahan baku lokal;
3. Mengembangkan bank data yang lengkap dan mutakhir;
4. Meningkatkan kompentensi SDM BPPI sesuai perkembangan IPTEK Industri;
5. Mengembangkan kapasitas kelembagaan litbang dan LPK.
Selanjutnya, dalam Peta Strategi akan diuraikan langkah-langkah dalam mewujudkan
Strategi BPPI tersebut. Peta Strategi BPPI seperti pada Gambar 2.1:
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
13
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Gambar 2 Peta Strategi BPPI
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
14
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Sasaran-sasaran dari Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri ini
adalah sebagai berikut:
1. Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri
Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah
tumbuhnya industri pionir maupun industri strategis; dan harmonisasi kebijakan sektor
industri.
2. Pengkajian dan Pengembangan Teknologi dan HKI
Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah
pengembangan teknologi industri, penerapan teknologi di industri, dan penerapan HKI
di industri.
3. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah penurunan
produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib.
4. Penelitian Dan Pengembangan Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup
Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah Standar
Industri Hijau, lembaga sertifikasi industri hijau, dan pelatihan-pelatihan bagi auditor
industri hijau yang tersertifikasi.
5. Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan
Industri
Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya
perencanaan program dan anggaran, laporan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan, pengembangan SDM serta layanan manajemen dalam mendukung
pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi, Standardisasi, dan Industri Hijau.
6. Penelitian, Pengembangan Teknologi dan Perekayasaan Industri
Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah hasil
penelitian dan rekayasa industri dan layanan jasa teknis industri.
7. Riset dan Standardisasi Industri
Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah hasil
penelitian dan rekayasa industri dan layanan jasa teknis industri.
8. Sertifikasi Industri
Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah layanan
jasa teknis industri.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
15
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
2.2 Rencana Kinerja BPPI Tahun 2016
Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri, terdiri dari kegiatan-kegiatan
yang telah ditetapkan untuk mendukung program tersebut terdiri atas:
1. Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan
Industri;
2. Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri;
3. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri;
4. Penelitian Dan Pengembangan Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup;
5. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Dan Kekayaan Intelektual;
6. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi;
7. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri;
8. Sertifikasi Industri
Berdasarkan program dan kegiatan tersebut di atas maka dapat diuraikan Rencana
Kinerja BPPI pada tahun 2016 sebagai berikut:
Tabel 2.3 Rencana Kinerja BPPI TA. 2016
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. Meningkatnya Investasi Sektor Industri
Pertumbuhan Industri Pionir dan Industri Prioritas
5,85 Persen
2 Meningkatnya Penerapan Standar Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib
5 Persen
3 Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI
Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri
20 Persen
Pertumbuhan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
20 Persen
Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor Industri 20 Persen
Jumlah Balai yang Difasilitasi untuk Mendukung Science Park
2 Balai
4 Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau
Pertumbuhan Industri yang Menerapkan Konservasi Energi
40 Persen
Pertumbuhan Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau
33 Persen
5 Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri
Jumlah Paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai
22 Paket Peralatan
6 Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri
Peningkatan Kepuasan Pelanggan Skala Indeks 3,5
7 Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM BPPI
Peningkatan Kompetensi SDM BPPI 275 Orang
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
16
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
2.3 Rencana Anggaran
Pagu BPPI indikatif TA. 2016 sebesar Rp 570.876.027.000,- sedangkan Pagu definitif
TA. 2016 Rp 571.876.027.000,- pada pertengan tahun terjadi revisi PNBP, revisi DIPA, dan
pemotongan anggaran, sehingga akhir Desember TA. 2016 Pagunya menjadi Rp
576.657.149.000,-. Pagu tersebut terdiri dari anggaran Sekretariat, 4 (empat) Pusat-Pusat, 11
(sebelas) Balai Besar, 11 (sebelas) Balai Riset Standardisasi Industri dan Balai Sertifikasi
Industri. Berikut rincian anggaran dari tiap-tiap satker BPPI :
Tabel 2.4. Pagu Anggaran Program BPPI 2016
Program/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp 000,-)
Program: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 576.657.149.000
Kegiatan 1: Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri 7.166.391.000
Kegiatan 2: Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri 13.316.546.000
Kegiatan 3: Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup 8.850.770.000
Kegiatan 4: Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri 40.648.907.000
Kegiatan 5: Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual 9.192.638.000
Kegiatan 6: Penelitian dan Pengembangan Teknologi a. Peningkatan Dan Pengembangan Teknologi 320.271.472.000 b. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri 160.432.457.000 c. Sertifikasi Industri 16.634.512.000
2.4 Dokumen Penetapan Kinerja
Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan
kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja TA. 2016 yang disesuaikan
dengan IKU Renstra BPPI 2015-2019 yang merujuk pada Rancangan Teknokratik Renstra
Kementerian 2015-2019, dimana sasaran program lebih berorientasi outcome. Pada TA. 2016
program lanjutan quick wins dan target yang ada pada Renkin TA. 2016 mengalami perubahan
karena adanya penyesuaian alokasi anggaran. Untuk Perspektif Pembelajaran Organisasi tidak
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
17
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
semua dicantumkan pada Perjanjian Kinerja eselon I, terdapat beberapa indikator yang
dicantumkan di unit Eselon II. Berikut Perjanjian Kinerja BPPI TA. 2016 sebagaimana tabel
dibawah ini:
Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Tahun 2016
No.
Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
1. Meningkatnya Investasi Sektor Industri
Pertumbuhan Industri Pionir dan Industri Prioritas
5,85 Persen
2 Meningkatnya Penerapan Standar
Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib
5 Persen
3 Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI
Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri
20 Persen
Pertumbuhan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
20 Persen
Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor Industri
20 Persen
4
Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau
Pertumbuhan Industri yang Menerapkan Konservasi Energi
40 Persen
Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau
10 Kebijakan dan Infrastruktur
5 Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri
Jumlah Paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai
10 Paket Peralatan
6 Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri
Tingkat Kepuasan Pelanggan Skala Indeks 3,5
7 Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM BPPI
Peningkatan Kompetensi SDM BPPI 275 Orang
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
18
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Analisis Capaian Kinerja
Dalam mencapai visi dan misinya, BPPI melaksanakan program/kegiatan yang mengacu
pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian tahun 2016-2019 dan setiap awal
Tahun Anggaran ditetapkan dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) BPPI. Pada TA. 2016, Perjanjian
Kinerja BPPI meliputi 7 (tujuh) Sasaran Strategis untuk melaksanakan kinerjanya yaitu :
1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Investasi Sektor Industri;
2. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri;
3. Sasaran Strategis III: Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI;
4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau;
5. Sasaran Strategis V: Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka
Meningkatkan Daya Saing Industri ;
6. Sasaran Strategis VI: Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri;
7. Sasaran Strategis VII : Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau,
Sarana dan Prasarana dan SDM;
Walaupun BPPI telah menetapkan Sasaran strategis untuk Program Pengembangan
Teknologi dan Kebijakan Industri, masih terdapat beberapa sasaran strategis dalam Renstra yang
tidak tercantum pada Perjanjian Kinerja eselon I BPPI. Hal ini disebabkan adanya pemilihan skala
prioritas dari Sasaran Strategis yang akan ditampilkan dalam Perkin. TA. 2016. Sasasaran
Strategis yang tidak dicantumkan dalam Perkin BPPI diturunkan menjadi indikator dalam Perkin
Unit eselon II dibawah BPPI.
Pada TA. 2016, realisasi program/kegiatan BPPI berdasarkan dokumen RPJMN 2016-2019
dapat dilihat dalam tabel berikut :
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
19
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.6 Perkembangan Kinerja BPPI Berdasarkan Dokumen RPJM 2016-2019
No Program/Kegiatan Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
T R T R Capaian (%)
T T T
1 Perencanaan Kebijakan standardisasi Industri
Meningkatnya RSNI, ST, dan PTC
100 120 100 102 102% 100 100 100
Tersusunnya regulasi teknis terkait dengan SNI, ST dan/atau PTC
14 30 10 10 100% 10 10 10
Tersusunnya skema sertifikasi produk SNI, ST, dan/atau PTC
6 7 6 7 116% 6 6 6
Terlaksananya pengawasan SNI, ST, dan PTC
3 3 3 3 100% 3 3 3
2 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
Jumlah industri yang mengikuti expo produk-produk industri hijau di dalam dan luar negeri
12 13 - -
Jumlah industri yang memperoleh informasi benefit penerapan industri hijau
350 322 - -
3 Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
Jumlah Perusahaan/Balai yang mengikuti expo tingkat nasional
6 9 6 23 383%
Jumlah Perusahaan yang mendapatkan penghargaan Rintisan Teknologi Industri
- 4 8 200%
Program/kegiatan Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup seperti yang
tercantum diatas merupakan program Quick Wins TA. 2015, sehingga untuk TA. 2016 sampai TA.
2019 tidak ditetapkan targetnya. Seluruh indikator kinerja TA 2016 capaiannya telah melampaui
target bahkan beberapa indikator pada Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
mencapai realisasi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan meningkatnya antusias industri untuk
mengikuti expo dan Penghargaan Rintisan Teknologi Industri.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
20
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.7 Realisasi Kinerja IKU Renstra Kemenperin pada TA. 2016
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator
Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
T
R T R Capaian T T T
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN
S1 Meningkatnya Investasi Sektor Industri
Pertumbuhan Industri Pionir dan Industri Prioritas
5,2% 8,00% 5,85% 17,53% 299,66% 6.49% 7.13% 7.75%
S2 Kuatnya struktur industri Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib
5% 10,18% 5% 13,07% 261,40% 15% 20% 30%
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL
T1 Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI
Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri
10% 0% 20% -12,90% -64,50% 35% 50% 60%
Pertumbuhan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
10% -22,22
%
20% 2,86% 14,30% 35% 50% 60%
Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor Industri
10% 175,00 20% -7,14 % -35,70% 35% 50% 60%
T2 Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau
Pertumbuhan Industri yang Menerapkan Konservasi Energi
20% 25,00%
40% 12,41% 31,03% 60% 80% 20%
Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau
10 Kebijia
n
12 10 Kebijakan
dan Infrastruktur
12 Kebijakan dan
Infrastruktur
120.00% 54% 75% 15%
T3 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kepada Pelaku Usaha Industri dan Masyarakat
Indeks kepuasan pelanggan
3,5 3,8 Indeks Skala 3.5
Indeks Skala 3,5
100.00% 3.6 3.7 3.8
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI
L1 Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri
Peningkatan paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai
10pkt 10pkt 18 pkt 19 pkt 105.56% 22 pkt
22 pkt
22 pkt
Peningkatan Kompetensi SDM BPKIMI
275 308 275 orang 292 rang 106,18 % 275 orang
275 orang
275 oran
g
L2 Terwujudnya Kebijakan dan Program BPKIMI yang Berkualitas dan Berkelanjutan
Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan
90% 100% 90% 99,81% 110,90% 90% 90% 90%
Tingkat Kesesuaian Realisasi Anggaran dengan Target yang Ditetapkan pada Awal
90% 98,46%
90% 101,54% 112,83% 90% 90% 90%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
21
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator
Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
T
R T R Capaian T T T
Tahun Anggaran
Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran
92% 96,21%
93% 98.60% 109,56% 94% 95% 95%
L3 Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang Transparan dan Akuntabel
Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggaran
75% 100% 76% 100% 131,58% 78% 79% 80%
Terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target yaitu Meningkatnya
Penguasaan Teknologi Industri & Penerapan HKI dan Meningkatnya Industri yang Menerapkan
Prinsip-Prinsip Industri Hijau. Penjelasan selengkapnya, khususnya indikator yang tidak
mencapai target akan diulas pada bagian selanjutnya.
BPPI telah menyusun Perjanjian Kinerja TA. 2016 yang disesuaikan dengan IKU Renstra
BPPI 2016-2019 dan merujuk pada Renstra Kementerian 2016-2019. Untuk memonitor
perkembangan capaian indikator kinerja setiap triwulan, telah disusun Rencana Aksi Perjanjian
Kinerja BPPI sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.8 Rencana Aksi 2016
Target
Fisik(%)Rencana kegiatan
Target
Fisik(%)Rencana Kegiatan
Target
Fisik(%)Rencana Kegiatan
Target
Fisik(%)Rencana Kegiatan
1 5 6 7 8 9 10 11 121
2 13.36 Identifikasi SNI, ST
dan/atau PTC yang
akan diberlakukan
wajib; koordinasi
dengan direktorat
terkait
42.76 Rapat koordinasi
dengan stakeholders
terkait; pembahasan
SNI, ST dan/atau PTC
yang akan diberlakukan
wajib
55 Rapat koordinasi dengan
stakeholders terkait;
pembahasan SNI, ST
dan/atau PTC yang akan
diberlakukan wajib
100 Penyusunan dan
penetapan Permen
tentang
pemberlakuan SNI,
ST dan/atau PTC
wajib; Evaluasi nilai
impor untuk
komoditi SNI, ST,
dan/atau PTC wajib.
3 10 Sosialisasi kegiatan
litbang ;
pengumpulan matriks
dan proposal litbang
unggulan
30 Pengumpulan matriks
dan proposal litbang
unggulan;
pengumpulan kertas
kerja penelitian,
persiapan pelaksanaan
Litbang
70% Pelaksanaan kegiatan
Litbang
100 Pelaksanaan Litbang,
workshop dan
diseminasi.
10 Sosialisasi kegiatan
dan pengumpulan
proposal Litbang
yang akan diterapkan
30 Evaluasi dan penetapan
Litbang yang akan
diterapkan, persiapan
penerapan Litbang
pada industri
70 Penerapan Litbang pada
industri
100 workshop dan
sosialisasi hasil
penerapan litbang,
25 Bimbingan
penerapan HKI hasil
litbang
50 Bimbingan penerapan
HKI hasil litbang ;
sosialisasi Fasilitasi
software paten,
pelatihan patent
drafting
65 Bimbingan penerapan
HKI hasil litbang;
sosialisasi fasilitasi
software
paten;konsultansi proses
pengajuan paten;
fasilitasi pendaftaran
paten ke Kemenkum
HAM
100 konsultansi proses
pengajuan paten;
fasilitasi pendaftaran
paten ke Kemenkum
HAM, penyusunan
laporan
5 Rapat koordinasi,
penetapan industri
yang menjadi target
asistensi, penetapan
tenaga ahli
20 Koordinasi dengan
industri; melakukan
asistensi dalam rangka
konservasi energi
65 Koordinasi dengan
industri; melakukan
asistensi dalam rangka
konservasi energi
100 Evaluasi hasil
asistensi kepada
industri
10 koordinasi dengan
pihak terkait;
penetapan
narasumber dan
rekruitmen panitia
teknis perumusan
standar industri hijau
40 Pengumpulan data
primer dan sekunder,
survey, penyusunan
draft kebijakan
69 Pembahasan draft
kebijakan dengan
stakeholders terkait
100 Finalisasi kebijakan
dan penetapan
menjadi Peraturan
Menteri
Perindustrian
5 0 pengumpulan data/
chek list spesifikasi
alat
40 Pengumpulan data/
chek list spesifikasi
alat; pengadaan barang
dan jasa
75 pengadaan barang dan
jasa; pembelian
peralatan
100 penyelesaian
pembelian peralatan
6 15 penyusunan
kuesioner dan
penetapan calon
responden
50 penyebaran kuesioner
dan rekapitulasi data
hasil kuesioner
75 penyebaran kuesioner
dan rekapitulasi data
hasil kuesioner
100 Rekapitulasi data
akhir dan
penyusunan laporan
7 15 penetapan diklat
yang akan dilakukan
selama tahun 2015;
identifikasi calon
peserta diklat
45 Koordinasi dengan
pihak terkait;
penyelenggaraan
training
65 Koordinasi dengan pihak
terkait;
penyelenggaraan
training
100 Penyelesaian
training, kelulusan
yang mendapat
beasiswa S3
100 Penetapan industri
yang mendapatkan
insentif fiskal dan
non fiskal; penetapan
peraturan Menteri,
Evaluasi peningkatan
investasi sektor
industri.
4 Meningkatnya Industri yang
Menerapkan Prinsip-Prinsip
Industri Hijau
2 3 4Meningkatnya Investasi Sektor
Industri
Pertumbuhan Industri Pionir dan
Industri Prioritas
5,85 Persen 20 Menyiapkan usulan
rekomendasi dan
fasilitas fskal dan non
fiskal; menyusun
rancangan kebijakan
untuk fasilitasi.
50 Identifikasi industri
yang akan diusulkan
untuk mendapatkan
insentif fiskal dan non
fiskal; pembahasan
rancangan kebijakan.
10 Kebijakan dan
Infrastruktur
75
18 Paket
Peralatan
Skala Indeks 3,5
275 Orang
Fasilitasi industri untuk
mendapatkan insentif
fiskal dan non fiskal;
pembahasan rancangan
kebijakan.
Meningkatnya Layanan Jasa Teknis
kepada Industri
Meningkatnya Fasilitasi
Kelembagaan Teknologi, Industri
Hijau, Sarana dan Prasarana dan
SDM
Meningkatnya Penguasaan Pangsa
Pasar Dalam Negeri
Penurunan Impor Produk
Industri yang SNI, ST dan/atau
PTC Diberlakukan Secara Wajib
5 Persen
20 Persen
20 Persen
40 Persen
Tingkat Kepuasan Pelanggan
Peningkatan Kompetensi SDM
Pertumbuhan Penerapan Inovasi
Teknologi Industri
Meningkatnya
Penguasaan
Teknologi Industri
dan Penerapan HKI
Pertumbuhan Penerapan HKI di
Sektor Industri
20 Persen
Pertumbuhan Industri yang
Menerapkan Konservasi Energi
Jumlah Kebijakan dan
Infrastruktur Industri Hijau
Pertumbuhan Pengembangan
Teknologi Industri
Meningkatnya Kemampuan Balai
dan Hasil Litbang dalam Rangka
Meningkatkan Daya Saing Industri
Jumlah Paket peralatan
Laboratorium dan Sarana
Pendukung Balai
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Rencana Aksi
Progress Triwulan I Progress Triwulan II Progress Triwulan III Progress Triwulan IV
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
23
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.9
Realisasi Perjanjian Kinerja BPPI TA. 2016 Per Triwulan
No. Sasaran
Strategis Indikator
Kinerja Target
Rencana Aksi
Progress fisik Triwulan I(%)
Progress fisik Triwulan
II(%)
Progress fisik
Triwulan III(%)
Progress fisik Triwulan IV(%)
T R T R T R T R Realisasi Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Meningkatnya Investasi Sektor Industri
Pertumbuhan Industri Pionir dan Industri Prioritas
5,85 Persen 20 22.19 50 70 75 90.2 100 100 17,53%
2 Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri
Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib
5 Persen 13.36 13.03 42.76 50.64 55 60.2 100 100 13,07%
3 Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI
Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri
20 Persen 10 10 30 25 70 75 100 100 -12,90%
Pertumbuhan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
20 Persen 10 10 30 25 70 70 100 100 2,86%
Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor Industri
20 Persen 25 66 50 70 65 70 100 100 -7,14%
4 Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau
Pertumbuhan Industri yang Menerapkan Konservasi Energi
40 Persen 5 5.25 20 25 65 70 100 100 12,41%
Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau
10 Kebijakan
dan Infrastruktur
10 10 40 48.33 69 74 100 100 12
5 Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri
Jumlah Paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai
18 Paket Peralatan
0 3 40 48.33 75 65.32 100 100 19
6 Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri
Tingkat Kepuasan Pelanggan
Skala Indeks 3,5
15 15 50 62.71 75 78 100 100 Skala Indeks
3,5
7 Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM
Peningkatan Kompetensi SDM
275 Orang 15 18 45 48.36 65 66.55 100 100 292
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
24
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Secara fisik semua kegiatan sudah terealisasi, namun pada beberapa indikator
realisasinya tidak mencapai target. Adapun, hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari
masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :
1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya investasi sektor industri
Pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas dihitung dari jumlah investasi industri
yang mengajukan permohonan fasilitas fiskal (Tax Holiday & Tax Allowance). Angka perhitungan
diambil dari total nilai investasi industri yang mendapatkan fasilitas fiskal (Tax Holiday & Tax
Allowance) pada tahun 2016 dibagi dengan total investasi bidang industri pada tahun 2016 dan
dijadikan dalam bentuk Persentase.
Hingga bulan Desember 2016, total nilai investasi industri yang telah mendapatkan Tax
Allowance sebesar Rp. 56,8 Trilyun. Nilai investasi tersebut dihitung dari investasi 25 perusahaan
yang telah memanfaatkan fasilitas fiskal Tax Allowance hingga bulan Desember 2016. Sedangkan
total investasi bidang industri pada tahun 2016 sebesar 324 Trilyun. Dengan demikian investasi
industri yang mendapatkan Tax Allowance sebesar 17,53% dari total investasi bidang industri.
Nilai investasi pada indikator ini hanya bisa dihitung dari investasi industri yang
memanfaatkan fasilitas Tax Allowance, karena pada tahun 2016 belum ada perusahaan yang
mengajukan fasilitas Tax Holiday.
Secara keseluruhan, capaian/realisasi dari indikator ini telah melebihi target yang telah
ditetapkan. Realisasi tersebut dicapai melalui pelaksanaan kegiatan antara lain adalah:
- Menyusun rekomendasi untuk usulan fasilitas fiskal (Tax Allowance dan Tax Holiday);
- Pengeluaran surat rekomendasi terkait fasilitas fiskal;
- Mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas fiskal kepada Kementerian Keuangan;
- Rekapitulasi data industri pioneer dan industri prioritas yang mengajukan fasilitas fiskal;
- Kalkulasi nilai investasi industri pionir dan industri prioritas yang mengajukan fasilitas fiskal
hingga Desember 2016.
Diharapkan pada tahun mendatang, nilai investasi dapat lebih ditingkatkan dengan
penambahan jumlah industri yang memanfaatkan fasilitas fiskal berupa Tax Holiday dan Tax
Allowance
Indikator Kinerja I.1 Target Realisasi % Capaian
Pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas
5,85% 17,53% 299,66%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
25
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya penerapan standar
Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis II adalah Rasio Penurunan Impor Produk Industri
yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib pada tahun 2016 yaitu sebanyak 103 SNI
Wajib. Cara perhitungan indikator ini adalah dengan membandingkan nilai impor tahun 2016
untuk komoditi produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC telah diberlakukan secara wajib
dengan nilai impor pada tahun sebelumnya pada periode yang sama tahun 2015.
Data yang digunakan hanya sampai bulan Oktober 2016 mengingat ketersediaan data di
BPS. Data dibandingkan dengan nilai impor pada periode Januari – Oktober 2015. Berdasarkan
data BPS, nilai impor periode Jan-Okt 2015 sebesar 4.510.318.312 US$ sedangkan pada periode
Jan-Okt 2016 sebesar 3.921.021.204 US$. Dengan demikian terjadi penurunan nilai impor sebesar
13,07%. Nilai impor dihitung dari impor komoditi 103 SNI wajib (tidak termasuk biskuit, kompor
2 dan 3 tungku) dengan 227 nomor HS.
Realisasi untuk indikator ini sebesar 13,07%, telah melebihi sasaran yaitu sebesar 5%.
Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator tersebut antara lain
adalah:
- Penyusunan skema sertifikasi;
- Peningkatan kemampuan SDM melalui berbagai pelatihan;
- Penyiapan Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK);
- Penyusunan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK dalam rangka pemberlakuan SNI
wajib;
- Pengawasan pemberlakuan SNI;
- Monitoring dan rekapitulasi nilai impor produk ber-SNI Wajib secara regular dengan
menggunakan data sekunder dari Pusdatin dan BPS;
Kebijakan standardisasi, khusunya penerapan SNI wajib dapat menurunkan jumlah
impor khususnya produk yang di bawah standar dengan harga yang murah. Dengan
berkurangnya impor, industri dalam negeri diharapkan dapat mengisi kebutuhan domestik
dengan standar yang baik. Dengan adanya standar, akses pasar untuk ekspor juga akan terbuka
terlebih di era perdagangan bebas ASEAN. Dalam 5 tahun terakhir, nilai impor menunjukkan
trend yang terus turun walaupun persentase penurunannya setiap tahun bervariasi dan naik
turun. Perkembangan nilai impor selama 5 tahun terakhir seperti terlihat pada tabel berikut :
Indikator Kinerja II.1 Target Realisasi % Capaian
Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib
5% 13,07% 261,40%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
26
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.10 Perkembangan Nilai Impor
Selain telah berhasil mencapai target penurunan impor, selama TA. 2016 Pusat
Standardisasi Industri juga telah menghasilkan berbagai output kegiatan, diantaranya telah
dikonsensuskan sebanyak 102 RSNI; telah ditunjuk LPK untuk 103 SNI Wajib yang terdiri dari 38
LSPro dan 75 Lab. Uji; telah disusun 6 (enam) Skema Sertifikasi Mutu Produk yaitu : tangki air
silinder vertikal, air mineral, produk melamin, biskuit, baja tulangan, dan pipa saringan untuk
sumur air tanah; dan telah ditetapkan 35 regulasi teknis terkait dengan SNI.
Dalam rangka menjamin mutu produk dan meningkatkan daya saing industri,
Kementerian Perindustrian memberlakukan SNI secara wajib. Pemberlakuan SNI wajib tentu saja
memerlukan dukungan dari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan Laboratorium Penguji
sehingga Kementerian Perindustrian menunjuk kedua lembaga ini. Dari tahun 2014-2016,
regulasi SNI wajib, LSPro dan Sertifikat Penggunaan Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)
mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2015 ke 2016 dimana jumlah laboratorium uji
mengalami penurunan karena adanya pencabutan penunjukan laboratorium uji luar negeri untuk
produk mainan dan tekstil.
Tabel 3.11 Perkembangan SNI Wajib
2014 2015 2016
Jumlah SNI Wajib 97 102 103
Laboratorium Penguji 121 124 75
LsPro 34 38 38
SPPT SNI 1.353 1.367 1.472
Dalam pencapaian target Rasio Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau
PTC diberlakukan secara wajib, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya :
a. Infrastruktur Laboratorium Penguji yang belum mampu mendukung sepenuhnya
pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC
b. Belum siapnya IKM dalam pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC
c. Belum semua Peraturan Menteri Pemberlakuan SNI Wajib memiliki Skema Sertifikasi, dari
105 SNI wajib baru 31 yang tersedia Skema Sertifikasinya.
Agar kendala tersebut diatas tidak terjadi lagi di tahun mendatang, perlu dilakukan
beberapa langkah berikut, diantaranya:
Tahun 2012 2013 2014 2015 2016
Nilai impor (US$) 7.589.614.656 6.665.342.575 5.755.186.300 5.107.861.555 3.921.021.204
% penurunan - 12,18 13,66 11.25 13,07
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
27
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
a. Diperlukan pembahasan secara regular untuk penyusunan skema sertifikasi untuk semua
produk yang SNInya akan dan telah diberlakukan secara wajib.
b. Perlu ditingkatkan peran serta KT/SKT dalam mengusulkan dan merumuskan RSNI untuk
menunjang program pemerintah dan tersedianya RSNI untuk menunjang program
pemerintah dan tersedianya SNI bidang industri yang dibutuhkan melalui pengumpulan
kebutuhan standar dengan mengacu kepada neraca perdagangan setiap komoditi atau
perjanjian kerjasama ekonomi.
c. Perlu ditingkatkan pengawasan SNI wajib.
3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan Penerapan HKI
a. Pertumbuhan pengembangan teknologi industri
Indikator Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri dilihat dari pelaksanaan
litbang dan aplikasi hasil litbang berdasarkan program prioritas dan intermediasi hasil litbang.
Pertumbuhan dihitung dari peningkatan jumlah litbang yang siap diterapkan, yang
dilaksanakan pada tahun 2016 dibandingkan dengan litbang siap terap yang dilaksanakan
pada tahun 2015. Adapun kriteria litbang yang siap diterapkan adalah :
a. Hasil Litbang pada TA. 2016 yang mendukung Industri Prioritas Berdasarkan Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).
b. Hasil litbang/perekayasaan yang teknometernya mencapai minimal skala 6.
Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan yang dilakukan oleh Balai Besar/Baristand
Industri pada TA. 2015 adalah sebanyak 62 (enam puluh dua) litbang, diharapkan pada TA.
2016 dapat naik 20 % menjadi 74 (tujuh puluh empat) hasil litbang. Namun, pada TA. 2016
pengembangan teknologi industri tidak mengalami pertumbuhan karena realisasinya hanya
54 (lima puluh empat) hasil libang yang siap diterapkan. Artinya tidak terjadi pertumbuhan
jumlah litbang, malah terjadi penurunan sebanyak 12,9% sehingga realisasinya tidak
mencapai target yang diharapkan.
Indikator Kinerja III.1 Target Realisasi % Capaian
Pertumbuhan pengembangan teknologi industri
20% -12,90% -64,50%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
28
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.12 Jumlah pengembangan teknologi industri Tahun 2014 – 2016
2014 2015 2016
T R % T R % T R %
Realisasi Pengembangan Teknologi Industri
30 62 206,67 68 62 91,18% 74 54 72,97%
Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri
0,00%
-12,90%
Dari tabel diatas, terlihat bahwa dalam 3 tahun terakhir jumlah litbang yang siap
diterapkan terus menurun dari tahun 2014-2016 sehingga tidak ada pertumbuhan
pengembangan teknologi industri. Hal ini disebabkan karena berkurangnya alokasi anggaran
kegiatan litbang dan meningkatnya persyaratan/kriteria kualitas litbang yang dikategorikan
sebagai litbang yang siap diterapkan.
Sedangkan jumlah keseluruhan hasil litbang yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun
terakhir dapat tergambar pada tabel dibawah ini :
Gambar 3 Hasil litbang Tahun 2011-2016
Gambar diatas memperlihatkan bahwa secara kuantitas jumlah litbang yang dihasilkan
oleh Balai Besar dan Baristand Industri tidak banyak mengalami banyak penurunan, namun
litbang yang siap diterapkan jumlahnya terus turun dari tahun ke tahun. Pada TA. 2016, hasil
litbang yang termasuk pengembangan teknologi merupakan hasil litbang yang siap
diterapkan, bukan total hasil litbang yang dilaksanakan selama TA. 2016. Untuk hasil litbang
yang siap diterapkan memiliki kriteria tertentu yang berbeda dengan hasil libang yang
200
182
161
200185
0
50
100
150
200
250
2012 2013 2014 2015 2016
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
29
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
dilaksanakan tiap tahun. Penambahan beberapa kriteria untuk litbang yang siap diterapkan
dalam rangka meningkatkan kualitas litbang. Namum ternyata hal ini menyebabkan
pengembangan hasil litbang untuk sampai pada tahap “siap diterapkan” cenderung
terhambat dan tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan dikarenakan perlu
pengembangan lanjutan dari hasil litbang yang membutuhkan Sumber Daya (anggaran, SDM,
dan infrastruktur) yang lebih besar.
Menurut Global Innovation Index(GII) pada bulan Agustus 2016 Indonesia berada pada
level 88 dari 128 negara. Kondisi ini tentu saja merupakan tantangan yang harus di jawab
bersama,mengingat potensi Indonesia baik dari sisi sumber daya alam maupun jumlah
penduduk terbesar di dunia. Menurut World Economic Forum(WEF) tahun 2015 daya saing
Indonesia berada pada peringkat 41, turun dari posisi ke 37. Tiga dari 12 pilar yang menjadi
indikator untuk mengukur daya saing bangsa adalah ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
dan Pendidikan Tinggi, dimana salah satunya adalah kesiapan teknologi dan inovasi.
Meningkatnya penguasaan teknologi industri merupakan upaya pengembangan
kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri. Hal ini tidak lepas dari upaya
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan dukungan sarana prasarana litbang.
Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan tingginya kemampuan inovasi dan
penguasaan teknologi industri adalah:
- Terbatasnya akses terhadap sumber-sumber informasi, teknologi, dan pelayanan litbang
teknologi;
- Masih terbatasnya pemanfaatan hasil litbang di lingkungan masyarakat industri, bila
dibandingkan jumlah litbang yang potensial untuk diterapkan.
- Keterbatasan sumber daya litbang (SDM, sarana, dan prasarana litbang);
- Masih kurangnya pelatihan di bidang teknologi yang sesuai dengan kebutuhan
peningkatkan kompetensi SDM Peneliti di Balai;
- Masih terdapat peneliti/perekayasa maupun pelaku industri yang belum memahami
pentingnya Kekayaan Intelektual(KI) dan cara mendaftarkan KI;
- Masih terbatasnya dukungan peralatan laboratorium;
- Mayoritas pelaku industri masih sangat tergantung dengan teknologi dari luar negeri;
- Kerja sama atau kolaborasi litbang antar lembaga litbang pemerintah, Perguruan Tinggi,
dan Industri relatif masih rendah jika dibandingkan Negara lain.
Langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain :
- Mempertajam fokus litbang lindustri yang berorientasi pada pemetaan kebutuhan usaha;
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
30
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas litbang industri dengan memperkuat SDM,
kelembagaan intermediasi, dan sarana litbang;
- Meningkatkan networking (jejaring) dengan lembaga/institusi dalam dan luar negeri serta
pelaku industri;
- Memperkuat kompetensi inti Balai dan memperkuat pemasaran bersama Balai;
- Meningkatkan komersialisasi hasil litbang teknologi.
b. Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri
Penerapan inovasi teknologi industri dilihat dari teknologi hasil litbang yang
diterapkan di industri khususnya pada IKM. Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan
jumlah litbang yang diimplementasikan pada TA. 2016 dengan litbang TA. 2015. Pada TA.
2015 sebanyak 35 (tiga puluh lima) hasil litbang yang telah diterapkan di industri, untuk
mencapai pertumbuhan 20%, maka ditargetkan pada TA. 2016 terdapat 42 (empat puluh dua)
hasil litbang yang diterapkan pada industri.
Realisasi teknologi hasil litbang yang telah diimplementasikan pada industri pada
tahun 2016 sebanyak 36 (tiga puluh enam) hasil litbang. Walaupun terjadi peningkatan jumlah
litbang yang telah diimplementasikan pada tahun 2014, namun pertumbuhan dari Penerapan
inovasi teknologi industri pada TA. 2016 tidak mecapai target sebanyak 42(empat puluh
delapan) hasil litbang. Pertumbuhannya hanya mencapai 2,78% atau mencapai 14,29% dari
target yang ditetapkan sebesar 20%. Berikut target dan realisasi hasil litbang yang telah
diimplementasikan selama 5 (lima) tahun terakhir :
Tabel 3.13 Teknologi Hasil Litbang Yang Diterapkan Di Industri
Indikator Kinerja III.2 Target Realisasi % Capaian
Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri
20% 2,86% 14,30%
2012 2013 2014 2015 2016
Target 32 45 10 49 42
Realisasi 33 42 45 35 36
Capaian 103,13% 93,33% 450,00% 71,43% 85,71%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
31
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.14 Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri
2014 2015 2016
T R T R T R
Penerapan inovasi teknologi industri
10 45 49 35 42 36
Pertumbuhan -22,22% 2,86%
Bila dibanding TA. 2014-2016 realisasi TA. 2016 mengalami kenaikan, namun masih
belum mampu mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya penambahan
kriteria untuk meningkatkan kualitas hasil litbang. Adapun kriteria untuk litbang yang telah
diimplementasikan adalah :
- Hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia usaha/ industri pada TA.2016;
- Sudah ada bukti kerja sama/MoU dengan industri pengguna litbang;
- Hasil litbang telah digunakan untuk berproduksi oleh industri tersebut.
Tantangan yang dihadapi dalam menumbuhkan penerapan inovasi teknologi industri
adalah :
- Keterbatasan anggaran dan sumber daya litbang (SDM, sarana, dan prasarana litbang);
- Masih kurangnya pelatihan di bidang teknologi yang sesuai dengan kebutuhan satker
BPPI dalam meningkatkan kompetensi SDM Peneliti di Balai;
- Masih terbatasnya dukungan peralatan laboratorium dari segi kapasitas dan usia
peralatan yang rata-rata relatif sudah tua atau rusak. Sementara itu, dalam beberapa
kasus terdapat bantuan peralatan baru namun terhambat pada kemampuan operasional
teknis atau daya listrik pada satker tertentu;
- Terbatasnya penyediaan anggaran Litbang karena untuk menyelesaikan
program/kegiatan prioritas lainnya;
- Masih terbatasnya pemanfaatan hasil litbang di lingkungan masyarakat industri, bila
dibandingkan jumlah litbang yang potensial untuk diterapkan. Hal ini antara lain
disebabkan oleh banyak pelaku industri yang masih sangat tergantung dengan teknologi
dari luar negeri dan masih terbatasnya akses terhadap sumber-sumber informasi,
teknologi, dan pelayanan litbang teknologi.
- Minimnya hasil litbang yang dapat dimanfaatkan oleh mayarakat industri karena
umumnya masih dalam bentuk prototype atau uji coba, sehingga menyebabkan
kontribusi litbang terhadap pembangunan ekonomi masih kurang;
- Kerja sama atau kolaborasi litbang antar lembaga litbang pemerintah, Perguruan Tinggi,
dan Industri relatif masih rendah jika dibandingkan Negara lain;
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
32
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
- Masih terdapat peneliti/perekayasa maupun pelaku industri yang belum memahami
pentingnya HKI dan cara mendaftarkan HKI;
Langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain:
- Mempertajam fokus litbang lindustri yang berorientasi pada pemetaan kebutuhan
usaha;
- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas litbang industri dengan memperkuat SDM,
kelembagaan intermediasi, dan sarana litbang;
- Meningkatkan networking (jejaring) dengan lembaga/institusi dalam dan luar negeri
serta pelaku industri;
- Memperkuat kompetensi inti Balai dan memperkuat pemasaran bersama Balai;
- Meningkatkan Komersialisasi Hasil Riset Teknologi;
- Meningkatkan kompetensi profesional peneliti.
c. Pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri
Pertumbuhan penerapan HKI di sektor industri dilihat dari jumlah hasil litbang
teknologi Balai Besar/Baristand yang difasilitasi untuk diproses perlindungannya secara
hukum (paten, merek, desain, dll) pada tahun dimaksud dibandingkan dengan base line tahun
2014 yaitu 3 produk kekayaan intelektual (paten). Jika target pertumbuhan sebesar 10%, maka
diharapkan sebanyak 3 produk KI/paten dapat difasilitasi pada tahun 2015. Sebanyak 14
(empat belas) paten telah difasilitasi pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM pada
tahun 2015, sehingga target tercapai.
Apabila target pertumbuhan sebesar 20%, maka pada tahun 2016 diharapkan
sebanyak 4 (empat) paten dapat difasilitasi. Pada tahun 2016 telah dilakukan fasilitasi
pendaftaran untuk 13 (tiga belas) Paten hasil litbang Balai Besar/Baristand di lingkungan
Kemenperin yang siap diterapkan di industri. Dengan demikian realisasi untuk sasaran
Pertumbuhan penerapan HKI di sektor industri sebesar 333,33% atau naik dari capaian tahun
2015.
Selain itu di Tapkin PuslitbangTIKI, target fasilitasi pendaftaran produk KI adalah 5
produk KI/tahun. Dengan demikian, realisasi tersebut juga mencapai target Tapkin.
Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator tersebut
antara lain adalah : bimbingan penerapan HKI hasil litbang yaitu Bimbingan Teknis Paten
Indikator Kinerja III.3 Target Realisasi % Capaian
Pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri
20% -7,14% -35,70%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
33
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Drafting (penulisan draft paten) yang bertujuan untuk memberikan bimbingan penulisan draft
paten kepada peneliti/SDM di lingkungan Kementerian Perindustrian, Forum Mediasi
Subtantif yang bertujuan untuk mempertemukan/mediasi pemeriksaan subtantif paten yang
didaftarkan antara pemeriksa dan peneliti yang mengajukan, Fasilitasi software paten Matheo
untuk seluruh Balai Besar dan Baristand di lingkungan BPPI, konsultansi proses pengajuan
paten serta pengajuan paten ke Kemenkumham.
Tabel 3.15 Pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri 2014-2016
2013 2014 2016
T R T R T R
Penerapan HKI di Sektor Industri
5 7 8 14 16 13
Pertumbuhan 100,00% -7,14%
Adapun daftar produk KI/paten hasil litbang di lingkungan Kementerian Perindustrian
Tahun 2016 yang telah difasilitasi adalah sebagai berikut :
Tabel 3.16 Judul Litbang yang difasilitasi Paten TA. 2016
No.
Jenis Data Paten Satker/Unit Judul Invensi Inventor
1. Paten P00201602637 20 April 2016
Balai Besar Kerajinan dan Batik
Pewarnaan Alam Simultan untuk Tritik Kumputan dan Sasirangan
a. Ir. Endang Pristiwati, M.Sc
b. Farida, Dipl. Teks., M.Sc c. Irfa’ina R Salma, S.ST.,
M.Sn
2. Paten P00201603961 13 Juni 2016
Baristand Banda Aceh
Peralatan Penyulingan Minyak Atsiri Bergerak
a. Mahlinda b. Lancy Maurina
3. Paten P00201603958 13 Juni 2016
Sekolah Menengah Analisis Kimia Padang
Tinta Berbahan Dasar Kuli Terung dan Daun Inai dan Proses Pembuatannya
Darmus, S.Kom
4. Paten P00201603959 13 Juni 2016
Sekolah Menengah Analisis Kimia Padang
Plastik Biodegradable Berbahan Dasar Kulit Pisang dan Proses Pembuatannya
Erlina, S.ST.
5. Paten P00201603960 13 Juni 2016
Sekolah Menengah Analisis Kimia Padang
Perekat Kayu Berbahan Dasar Damar Batu dan Proses Pembuatannya
a. Yulia Arsiyelis, S.Si, MT. b. b. Fifi Yarni, S.Pd
6. Paten P00201605950 6 Sept. 2016
Balai Riset dan Standardisasi Padang
Proses Pembuatan Katekin Terstandar Dari Ekstrak Gambir (Uncaria Gambir Robx.)
a. Gustri Yeni b. Hendri Muchtar
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
34
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
No.
Jenis Data Paten Satker/Unit Judul Invensi Inventor
7. Paten P00201605951 6 Sept. 2016
Balai Riset dan Standardisasi Padang
Alat Pelapis Sambal Balado Pada Keripik Singkong
a. Yunia Anggraini b. M. Kasim c. Ahmad Susanto d. Rahma Fitrianti
8. Paten P00201605952 6 Sept. 2016
Balai Riset dan Standardisasi Padang
Komposisi Minuman (Yoghurt Drink) Berbahan Dasar Bengkungan dan Proses Pembuatannya
a. Yulia Helmi Diza b. Tri Wahyuningsih c. Wilsa Hermianti d. Titi Putri Ningsih
9. Paten P00201607497 8 November
2016
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Blok beton Ringan Selular (celular lightweight concrete)
10. Paten P00201607496 8 November
2016
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Sediaan cairan konsorsium bakteri untuk meningkatkan kinerja lumpur aktif industri tekstil beserta proses pembuatannya
11. Paten P00201608118 28 Nopember
2016
Baristand Banjarbaru
Asap cair dan tandan kosong kelapa sawit sebagai zat aktif salep kulit anti jamur dan proses pembuatannya
Rizma Karima S.Si
12. Paten P00201608119 28 Nopember
2016
Baristand Banjarbaru
Obat kumur dengan bahan aktif anti bakteri dari ekstrak serbuk kayu ulin
a. Evy Setiawati, S.Si, MT b. Ratri Yuli Lestari, S.Hut.
M. Env
13. Paten P00201608120 28 Nopember
2016
Baristand Banjarbaru
Produk pupuk organik alami berbentuk pellet dan proses pembuatannya
a. Saibatul Hamdi, S.Hut. MP
b. I Dewa Gede Putra Prabawa, S.Si
Meningkatnya jumlah produk KI (dalam hal ini paten) yang terfasilitasi disebabkan oleh
meningkatnya kesadaran pendaftaran atas pentingnya produk KI oleh peneliti di lingkungan
Kementerian Perindustrian. Produk KI yang difasilitasi oleh PuslitbangTIKI selain paten,
adalah hak cipta yang diajukan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (ST3). Pada tahun
anggaran 2016, PuslitbangTIKI telah berhasil memfasilitasi pendaftaran paten sebanyak:
1. Pendaftaran Paten : 13 paten
2. Percepatan Publikasi : 11 paten
3. Pemeriksaan Substansif : 18 paten
4. Sertifikat : 6 Paten
5. Hak Cipta : 2 Hak Cipta
Adapun jumlah pendaftaran perlindungan HKI selama 5 (lima) tahun terakhir adalah
sebagai berikut :
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
35
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.17 Perbandingan Jumlah Pendaftaran Perlindungan HKI Tahun 2012-2016
Menurut data yang dirilis World Intellectual Property Indicator tahun 2015, jumlah
pendaftaran paten Indonesia mencapai 8,023, yang terdiri dari pendaftar paten dalam negeri
sebanyak 702 dan pendaftar paten luar sebanyak 7321.Sedangkan untuk pengajuan hak cipta
Indonesia sebanyak46.453, yang terdiri dari 34.521 pendaftar dalam negeri dan 11.931
pendaftar luar negeri.
Dari angka pendaftaran paten tersebut, hanya sekitar 10% yang dilakukan oleh orang
Indonesia, sisanya dilakukan oleh orang asing atau perusahaan multinasional yang ada di
sini. Padahal, negara yang berdaya saing adalah negara yang bias menghasilkan paten dan
litbangnya kuat. Hal ini merupakan indicator kalau Indonesia dibanjiri oleh teknologi impor.
Mereka memasarkan produknya di sini lengkap dengan perlindungan hak kekayaan
intelektualnya. Sebagai perbandingan, di China pertumbuhan jumlah pendaftaran paten
mencapai 4,5% sebanyak 2.680.900 pendaftar paten pada tahun 2014. Sedangkan USA
pertumbuhan jumlah pendaftaran mencapai 12,5% sebanyak 928.177 pendaftar paten pada
tahun 2014.
Memperhatikan data diatas, terlihat bahwa realisasi dapat melebihi target
pertumbuhan 20% pada tahun 2016. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam hal ini.
Untuk meningkatkan kualitas produk KI yang akan difasilitasi oleh PuslitbangTIKI,
maka dilakukan seleksi atas pendaftaran produk KI yang masuk dari unit kerja masing-
masing. Kriteria seleksi terhadap pengajuan produk KI dari peneliti/fungsional dimaksud
dengan memperhatikan :
Potensi komersialisasi/nilai jual dari produk KI yang diajukan
Tingkat kesiapterapan teknologi dari hasil litbang yang dihasilkan
Rencana MOU/kerjasama dengan industri
Problem solving untuk industri
Kriteria Commercialization Readiness Level (CRL) yang dibuat LIPI
Prosedur pengajuan insentif fasilitasi produk KI meliputi :
a. pengajuan resmi dari unit kerja untuk insentif fasilitasi produk KI yang diinginkan beserta
dokumen pendukungnya untuk tahun berjalan dibatasi hingga bulan Juni 2017.
Indikator Kinerja Realisasi TA. 2012
Realisasi TA. 2013
Realisasi TA. 2014
Realisasi TA. 2015
Realisasi TA. 2016
Jumlah Pendaftaran Perlindungan HKI 5 5 7 14 13
Pertumbuhan (%) - 0% 40% 100% -7,14%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
36
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
b. seleksi atas pengajuan pada poin a dilakukan oleh pusat
c. informasi resmi atas diterima/ditolaknya pengajuan fasilitasi produk KI ke unit kerja
d. pemberian insentif berupa proses dan pembiayaan pendaftaran produk KI ke Ditjen KI
Kemenkumham, proses dan pembiayaan percepatan publikasi dan proses pemeriksaan
oleh pemeriksa paten.
4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya industri yang menerapkan prinsip-prinsip industri hijau
a. Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi
Salah satu azas penyelenggaraan perindustrian adalah : efisien, ramah lingkungan dan
berkelanjutan dan salah satu tujuan perindustrian adalah mewujudkan industri yang maju,
berdaya saing dan mandiri serta industri hijau (Pasal 3 UU No. 3 tahun 2014 tentang
Perindustrian). Untuk mewujudkan industri hijau antara lain melalui pelaksanaan manajemen
energi sesuai dengan amanat pada Pasal 34 UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.
Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi merupakan salah satu
Indikator untuk mendukung tujuan tersebut. Pertumbuhan dilihat dari jumlah industri yang
telah menerapkan konservasi energi pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Pada
tahun 2015 terdapat 137 perusahaan industri yang mengikuti program implementasi
konservasi energi bekerjasama dengan Energy Conservation Center Japan (ECCJ). Tahun 2016
target pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi industri yang menerapkan
konservasi energi sebesar 40%, artinya pada tahun 2016 diharapkan sebanyak 191 industri
telah melakukan konservasi industri.
Dari 191 industri yang ditargetkan, yang tercapai sebanyak 154 perusahaan
industri yang telah menerapkan konservasi industri atau realisasi sebesar 80,63%. Pada tahun
2015, terdapat 137 industri yang sudah menerapkan konservasi energi, sedangkan pada tahun
2016 menjadi 154 industri yang telah menerapkan program konservasi energi. Terjadi
peningkatan sebesar 12,04%, namun angka ini masih dibawah target yang ditetapkan yaitu
sebesar 40%. Tidak tercapainya target pertumbuhan sebesar 40% lebih disebabkan karena
adanya efisiensi/pemotongan anggaran di tahun 2016 sehingga beberapa kegiatan bimbingan
dan audit energi ke beberapa perusahaan yang menjadi target tidak dapat terlaksana.
Indikator Kinerja IV.1 Target Realisasi % Capaian
Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi
40 Persen 12,41 Persen 31,03%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
37
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Berikut perkembangan jumlah industri yang menerapkan konservasi energi selama
tahun 2014 – 2016 :
Tabel 3.18 Perbandingan Industri Yang Menerapkan Konservasi Energi Tahun 2013-2015
2013 2014 2015
Industri yang menerapkan konservasi energi
110 industri 137 industri 154 industri
Target pertumbuhan (%) - 20 40
Realisasi pertumbuhan (%) - 24,55 12,41
Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung Pertumbuhan Industri yang
Menerapkan Konservasi Energi antara lain adalah :
a. Implementasi konservasi energi & diversifikasi energi sektor industri;
b. Penghargaan Industri Hijau
c. Campaign Industri Hijau .
Untuk mendorong upaya industri dalam menerapkan konservasi energi, Puslitbang
Industri Hijau dan Lingkungan sebagai unit kerja yang memiliki tupoksi terkait, telah
melakukan beberapa kegiatan penunjang, yaitu :
a. Melakukan kajian teknologi rendah karbon (BAT) di industri
b. Menyusun kebijakan implementasi konservasi energi dan diversifikasi energi sektor
industri
c. Memberikan pelatihan kepada pelaku industri dan stakeholder terkait dalam monitoring
profil emisi GRK
Permasalahan yang dihadapi sektor industri saat ini dalam kegiatan proses
produksinya masih banyak menggunakan teknologi obsolete sehingga boros energi, air dan
bahan baku, yang berdampak dalam peningkatan emisi GRK. Untuk mengatasi masalah
tersebut sekaligus menerapkan amanat yang terkandung dalam UU No. 3 tahun 2014 tentang
Perindustrian, pemerintah perlu memfasilitasi upaya industri untuk melakukan revitalisasi/
penggantian maupun memodifikasi peralatan/mesin dengan teknologi yang hemat dalam
penggunaan sumber daya alam termasuk energi.
Selain itu, untuk meningkatkan industri yang menerapkan prinsip-prinsip industri
hijau, Pemerintah dalam hal ini Kemenperin telah memberikan penghargaan industri hijau
kepada 129 Perusahaan industri. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Perindustrian pada
tanggal 16 Desember 2016.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
38
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
b. Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau
Pengembangan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan industri yang
berkelanjutan dan mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan
kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berbagai
langkah serius telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengembangkan industri hijau.
Puncaknya adalah dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang nomor 5 tahun 1984 tentang
Perindustrian, yang kemudian menghasilkan Undang – Undang nomor 3 tahun 2014 tentang
Perindustrian. Dalam Undang-Undang tersebut, secara jelas disebutkan bahwa salah satu
tujuan perindustrian nasional adalah untuk mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing,
maju, serta Industri Hijau. Kebijakan Industri Hijau kemudian diatur lebih jauh lagi dalam
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035.
Indikator ini dihitung dari jumlah kebijakan dan/atau infrastruktur industri yang
disusun untuk menunjang penerapan industri hijau. Pada tahun 2016 telah dihasilkan 22 (dua
puluh dua) kebijakan dan infrastruktur dengan rincian sebagai berikut :
a. Kebijakan implementasi konservasi energi dan diversifikasi energi sektor industri,
sebanyak 4 kebijakan
b. Kebijakan pengelolaan sumber daya air di sektor industri
c. Standar industri hijau, sebanyak 7 standar
Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator tersebut
antara lain adalah koordinasi dengan industri, para narasumber serta dinas/instansi terkait,
dan penetapan panitia teknis perumusan standar industri hijau, penyusunan dan pembahasan
kebijakan.
Pencapaian kinerja untuk indikator ini mencapai 220 persen, yaitu dari target 10
kebijakan/infrastruktur terealisasi 22 kebijakan/infrastruktur.
Tabel 3.19 Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau yang dihasilkan
2014 2015 Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau
12 12
Target 10 10 Realisasi (%) 120% 120%
Indikator Kinerja IV.2 Target Realisasi % Capaian
Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau
10 kebijakan dan
infrastruktur
12 kebijakan dan
infrastruktur
120,00%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
39
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Hingga tahun 2016, telah disahkan 8 (delapan) Standar Industri Hijau (SIH) yaitu: Ubin
Keramik; Tekstil Pencelupan, Pencapan dan Penyempurnaan; Semen Portland; Pulp dan Pulp
Terintegrasi Kertas; Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer; Susu Bubuk, Karet Remah
(Crumb Rubber); dan Karet Konvensional (Ribbed Smoked Sheet Rubber/RSS). Dan akan terus
bertambah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2015 - 2035.
Pada tahun 2016 telah tercapai konsensus untuk 10 (sepuluh) Rancangan Akhir Standar
Industri Hijau (RASIH) yaitu untuk industri: Kaca Lembaran, Kaca Pengaman Dilapisi, Kaca
Pengaman Diperkeras, Kemasan dari Kaca, Industri Barang Lainnya dari Kaca, Penyamakan
Kulit, Pengawetan Kulit, Gula Kristal Putih, Baja batangan (long product), dan baja lembaran
(flat product). Selain itu, di tahun 2016 sebenarnya juga telah tersusun RSIH untuk Oleokimia
Dasar; namun berdasarkan evaluasi dan diskusi antara Puslitbang IHLH dengan Asosiasi
Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN), maka akan dilakukan pembahasan ulang
terhadap RSIH dimaksud di tahun mendatang. RSIH Oleokimia Dasar direncanakan akan
dipecah menjadi 3 (tiga) sub kelompok yaitu Fatty Acid-Glycerin, Methyl Ester-Glycerin, dan
Fatty Alcohol.
Kendala terbesar dalam penyusunan SIH adalah minimnya ketersediaan data baik data
primer dan sekunder. Data tersebut sangat diperlukan dalam menyusun baseline untuk
penetapan batasan awal kriteria dalam RSIH. Kebanyakan perusahaan industri
menyampaikan data yang tidak faktual dan tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Hal
ini dapat menimbulkan misleading terhadap batasan yang akan disusun. Minimnya
penganggaran untuk survey juga mempersulit tim penyusun untuk memperoleh data yang
representatif.
Selain itu, ketersediaan benchmark atau best practice sebagai acuan masih sangat sedikit.
Sistem label ramah lingkungan, ekolabel, atau standar lingkungan lainnya di negara-negara
maju tidak serta merta dapat dijadikan acuan dalam penetapan batasan dalam RSIH. Skema
standar yang paling mendekati skema SIH adalah China Cleaner Production Standard yang
dikeluarkan oleh Ministry of Environmental Protection (MEP) of China. Namun, berbeda
dengan sistem SIH, CCPS mengenal sistem rating: bronze, silver, dan gold.
Pada tahun 2017 diharapkan kesemua RASIH tersebut akan dapat ditetapkan menjadi SIH
melalui peraturan menteri perindustrian. Selain itu, juga diharapkan bahwa pembahasan RSIH
untuk Fatty Acid-Glycerin, Methyl Ester-Glycerin, dan Fatty Alcohol dapat mencapai kata
konsensus. Direncanakan juga, akan dilakukan perumusan SIH untuk 3 (tiga) kelompok
industri dari sektor elektronika, transportasi, dan makanan (kopi). Di tahun yang sama,
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
40
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
berjalan secara paralel proses sertifikasi industri hijau sebagai bentuk pilot project penerapan
industri hijau secara penuh di tahun 2018 mendatang.
5. Sasaran Strategis V: Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil Litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri
Balai Besar serta Balai Riset dan Standardisasi Industri merupakan unit kerja dibawah
BPPI yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, kerjasama,
standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri sesuai
dengan kompetensi inti dan fokus masing-masing.
Untuk menunjang tugas tersebut, terutama dalam melakukan kegiatan penelitian dan
pelayanan jasa teknis seperti pengujian, kalibrasi, perekayasaan, dan lain-lain dibutuhkan
berbagai sarana dan peralatan pendukung. Dalam melaksanakan tugas yang sangat kompleks
dan menghadapi persaingan yang semakin ketat, maka Satker tersebut sesuai tupoksinya
dituntut semakin proaktif, kreatif dan inovatif dalam melakukan pengembangan strategi layanan
balai. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengadaan peralatan laboratorium dan sarana
pendukungnya untuk meningkatkan kemampuan balai.
Indikator kinerja ini dihitung dari jumlah pengadaan paket peralatan laboratorium dan
sarana pendukung balai yang telah dilakukan. Adapun target yang ditetapkan adalah sebanyak
18 (delapan belas) paket Peralatan untuk Balai Besar dan Baristand Industri. Realisasi TA. 2016
sebanyak 19 (sembilan belas) balai telah melakukan pengadaan peralatan laboratorium dan
sarana pendukungnya, atau realisasi mencapai 105, 56%. Berikut Balai Besar dan Baristand
Industri yang telah melakukan pengadaan peralatan laboratorium dan sarana pendukungnya :
1. Balai Besar Logam dan Mesin, sebanyak 4 paket peralatan
2. Balai Besar Kimia dan Kemasan, sebanyak 5 paket peralatan
3. Balai Besar Pulp dan Kertas, sebanyak 5 paket peralatan
4. Balai Besar Kulit, Kerajinan dan Plastik, sebanyak 1 paket peralatan
5. Balai Besar Kerajinan dan Batik, sebanyak 2 paket peralatan
6. Balai Besar Keramik, sebanyak 1 paket peralatan
7. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, sebanyak 1 paket peralatan
Indikator Kinerja V Target Realisasi % Capaian
Jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung Balai
18 Paket Peralatan
19 Paket Peralatan
105,56%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
41
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
8. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, sebanyak 3 paket peralatan
9. Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, sebanyak 1 paket peralatan
10. Baristand Industri Aceh, sebanyak 1 paket peralatan
11. Baristand Industri Medan, sebanyak 1 paket peralatan
12. Baristand Industri Padang, sebanyak 5 paket peralatan
13. Baristand Industri Palembang, sebanyak 1 paket peralatan
14. Baristand Industri Lampung, sebanyak 1 paket peralatan
15. Baristand Industri Surabaya, sebanyak 7 paket peralatan
16. Baristand Industri Pontianak, sebanyak 4 paket peralatan
17. Baristand Industri Samarinda, sebanyak 1 paket peralatan
18. Baristand Industri Banjarbaru, sebanyak 9 paket peralatan
19. Baristand Industri Ambon, sebanyak 1 paket peralatan
Bila dibandingkan dengan tahun 2015, terjadi peningkatan jumlah paket pengadaan
peralatan laboratorium dan sarana pendukungnya. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah
pelanggan dan jenis jasa layanan yang dilakukan balai sehingga perlu pengadaan peralatan baru.
Disamping itu juga disebabkan karena banyaknya peralatan yang perlu diperbaharui sehingga
produktivitas layanan tetap dapat berjalan secara optimal. Berikut perbandingan jumlah paket
pengadaan tahun 2015-2016 :
Tabel 3.20 Realisasi pengadaan peralatan laboratorium dan sarana pendukung 2015 2016
Target pengadaan peralatan laboratorium dan sarana pendukung (paket)
10 18
Realisasi (paket) 10 19
Sebagian besar peralatan laboratorium yang dibeli dalam rangka mendukung
pelaksanaan kegiatan litbang dan juga penerapan SNI wajib. Beberapa Balai Besar dan Baristand
Industri juga melakukan rehabilitasi gedung dan infrastruktur lainnya dalam rangka
meningkatkan layanan kepada dunia industri.
6. Sasaran Strategis VI: Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri
Indikator Kinerja VI Target Realisasi % Capaian
Tingkat Kepuasan Pelanggan Indeks 3,5 Indeks 3,5 100,00%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
42
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar, Baristand Industri dan Balai Sertifikasi Industri merupakan Unit
Pelayanan Teknis (UPT) yang memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat,
khususnya dunia industri. Salah satu cara untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan
adalah melalui pengukuran tingkat kepuasan pelanggan.
Indikator kinerja dari sasaran ini adalah tingkat kepuasan pelanggan yang diukur
berdasarkan survey kepuasan pelanggan yang dilakukan Balai Besar/Baristand/Balai
Sertifikasi Industri dengan menggunakan metode tertentu melalui kuesioner yang telah
diuji validitasnya sehingga dapat diukur. Adapun target yang ditetapkan adalah skala indeks
3,5 dengan range indeks 1-4.
Mengetahui tingkat kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting bagi
instansi penyedia jasa layanan. Dengan mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, maka
dapat diketahui sejauh mana kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Balai
Besar dan Baristand Industri di Lingkungan BPPI sebagai instansi penyelenggara jasa
layanan teknis perlu mengetahui kualitas pelayan yangtelah diberikan salah satunya
melalui tingkat kepuasan pelanggan. Pada umumnya Satker di lingkungan BPPI
mengukur kepuasan pelanggan secara kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner yang
berisi pertanyaan yang dapat mengukur tingkat harapan dan kinerja pelayanan yang
dirasakan oleh pelanggan. Kuesioner diberikan kepada seluruh pelanggan yang telah
mendapatkan jasa layanan teknis berupa Pengujian, Sertifikasi, Pelatihan, dan RBPI.
Sampai Desember 2016, berdasarkan seluruh kuesioner yang telah dikumpulkan,
dari 2925 responden rata-rata tingkat kepuasan dari 23 balai yang ada di lingkungan BPPI (11
Balai Besar, 11 Baristand Industri dan 1 Balai Sertifikasi Industri) telah memenuhi target yang
ditetapkan yaitu Skala Indeks 3,5 (realisasi 100%).
Realisasi tahun 2016 lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks kepuasan
pelanggan pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya yang ada,
terutama keterbatasan SDM, kemampuan peralatan, dan masih terbatas. Hal ini
menyebabkan adanya komplain dari pelanggan karena delivery time yang melebihi standar
pelayanan maksimum (SPM), dan keluhan-keluhan lainnya. Selain itu, belum semua balai
memiliki sistem informasi yang dapat menginformasikan kepada pelanggan tentang status
layanan yang sedang dikerjakan.
Tabel 3.21 Indeks Kepuasan Pelanggan
2015 2016
Target Indeks Kepuasan Pelanggan (skala 1-4) 3,5 3,5
Realisasi (skala 1-4) 3,8 3,5
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
43
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target ini adalah penyusunan kuesioner,
penyebaran kuesioner, rekapitulasi hasil kuesioner dan perhitungan skala indeks kepuasan
pelanggan. Adapun kendala dari pengukuran indeks kepuasan pelanggan ini adalah:
- Prosedur Pengaduan Masyarakat belum ada ketentuan bakunya;
- Sosialisasi atau promosi hasil litbang dan pelayanan jasa teknis Balai kepada industri
masih belum maksimal;
- Kuesioner di Satker yang belum diseragamkan;
- Kompetensi SDM Pelayanan Publik perlu ditingkatkan;
- Data responden belum mewakili jumlah sampel yang diharapkan, disebabkan hanya
sedikit pelanggan yang bersedia mengisi survey kepuasan pelanggan.
Langkah antisipatif yang akan dilakukan di tahun-tahun mendatang adalah :
- Me-review SOP pengaduan masyarakat;
- Meningkatkan promosi, publikasi, diseminasi, dan sosialisasi jasa layanan teknis
terhadap masyarakat industri dan penambahan ruang lingkup pengujian;
- Diusahakan peningkatan jumlah pelanggan yang mengisi survey melalui strategi-
strategi pemasaran;
- Meningkatkan pelayanan terhadap publik untuk mendapatkan kepercayaan dan
mencapai kepuasan pelanggan;
- Perlunya diadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM Pelayanan Publik;
- Meningkatkan komunikasi kepada pelanggan terhadap pentingnya evaluasi tingkat
kepuasan pelanggan untuk perbaikan pelayanan jasa teknis.
Nilai indeks kepuasan pelanggan tersebut diharapkan memacu Satker untuk
memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.
7. Sasaran Strategis VII: Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM
Pada TA. 2016 dari jumlah pegawai BPPI sebanyak 2.233. orang, ditargetkan 275(dua
ratus tujuh puluh lima) orang atau 12,32% pegawai dapat meningkat kompetensi di Tupoksi
masing-masing. Diharapkan pegawai BPPI bukan hanya besar secara jumlah, tapi harus
Indikator Kinerja VII Target Realisasi % Capaian
Peningkatan kompetensi SDM BPPI Jumlah 275 Orang 292 Orang 106,18%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
44
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
diiringi dengan kompetensi yang mumpuni. Untuk itu perlu dilakukan berbagai pelatihan
untuk meningkatkan kompetensi pegawai BPPI, baik itu pelatihan teknis maupun pelatihan
manajerial dan struktural.
Jumlah SDM aparatur yang mengikuti pendidikan/assessment/magang/pelatihan/diklat
teknis atau fungsional yang mendapat sertifikat adalah 261 (dua ratus enam puluh satu) orang
dari 9 (sembilan) kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi yang diiselenggarakan oleh
Sekretariat BPPI, yaitu :
(a) Inhouse Training Bahasa Inggris
Diikuti oleh 35(tiga puluh lima) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat. Pelatihan Bahasa
Inggris terbagi menjadi 3 (tiga) level antara lain Elementry, Pre Intermediate, dan
Business Communication yang berdasarkan pada kemampuan masing-masing peserta
yang terlihat dalam hasil Placement Test sebelum pelatihan dilaksanakan.
Materi pelatihan untuk level Elementry dan Pre Intermediate difokuskan pada
penggunaan grammar, pronounciation, dan memperbanyak perbendaharaan kata serta
meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam berkomunikasi dengan menggunakan
bahasa inggris. Sedangkan pada level Business Communication difokuskan pada
peningkatan kemampuan peserta untuk menyajikan materi presentasi dan karya tulis
dalam menggunakan bahasa inggris yang baik dan benar.
Hasil dari pelatihan ini :
- Meningkatkan kemampuan komunikasi peserta dengan menggunakan bahasa inggris
terutama dalam membuat materi presentasi dan membuat karya tulis.
- Meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam berkomunikasi dengan bahasa inggris.
- Peserta dapat memahami penggunaan grammar, pronounciation, dan memperbanyak
perbendaharaan kata.
(b) Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
Diikuti oleh 12(dua belas) orang PNS di lingkungan BPPI yang terdiri dari para Pejabat
Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Barang/Jasa,
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Koordinator Kegiatan. Materi pelatihan ini adalah
memperdalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya mengenai peraturan
pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa dengan
pendayagunaan produksi dalam negeri dan Usaha Kecil dan dengan dana pinjaman/hibah
luar negeri, e-procurement, e-tendering (PERKA LKPP Nomor 1 tahun 2015) dan e-
catalogue serta pada akhir diklat ini dilakukan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa.
Hasil Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
45
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
- Peserta dapat memahami mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan Perpres
Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya mengenai peraturan pengadaan barang dan
jasa pemerintah, serta memahami penggunaan e-procurement, e-tendering dan e-
catalogue.
- Terdapat 6 (enam) orang peserta yang telah lulus ujian sertifikasi pengadaan
barang/jasa pemerintah.
(c) Focus Group Discussion (FGD) pengadaan barang dan jasa
Diikuti oleh 36 (tiga puluh enam) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat. Materi FGD ini
adalah sosialisasi tentang Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyusunan dokumen
pengadaan jasa akomodasi/hotel. Hasil dari FGD pengadaan barang dan jasa adalah telah
tersusunya dokumen standar Pengadaan Paket Meeting Akomodasi dan Konsumsi untuk
kegiatan (hotel).
(d) Diklat Public Speaking and Communication Skills
Diikuti oleh 3(tiga) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat. Materi pelatihan ini adalah
menciptakan dan menjaga kesan pertama yang positif; tampil lebih alami dan santai saat
memberi presentasi; mengkomunikasikan ide dengan jelas dan berwibawa, menjual ide
dan menginspirasi orang lain. Pelatihan harus ditindaklanjuti di tempat unit masing-
masing dgn memberikan penugasan kepada yang bersangkutan.
(e) Inhouse Training ISO 9001:2015 (Manajemen Mutu)
Diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang PNS di lingkungan Sekretariat BPPI, Puslitbang
KIUI, Puslitbang TIKI, Puslitbang IHLH dan Pusat Standardisasi Industri.
Adapun materi pelatihan ini adalah mengenai pentingnya manajemen mutu, sejarah ISO,
perbedaan ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015, dan cara mengimplementasikannya.
Hasil pelatihan antara lain: peserta memahami konsep persyaratan, perubahan,
penyusunan konsep, dan mempersiapkan resertifikasi ISO 9001:2015
(f) Inhouse Training Presentasi Memukau for Business Professional
Pelatihan ini diikuti oleh 20 (dua puluh) orang pegawai di lingkungan Sekretariat BPPI,
Puslitbang KIUI, Puslitbang IHLH, Pusat Standardisasi Industri, Balai Besar Kimia dan
Kemasan dan Balai Besar Industri Agro. Materi yang disampaikan pada pelatihan ini
meliputi mendesain Presentasi yang efektif dan powerful, membawakan Presentasi yang
efektif dan meyakinkan. Adapun hasil pelatihan yakni sebagai berikut:
- Peserta dapat membuat desain powerpoint yang visual, efektif, dan powerful secara
cepat.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
46
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
- Dapat menyampaikan presentasi yang efektif, meyakinkan, dan atraktif sehingga
pesan dapat tersampaikan ke Audience.
(g) Assessment Pejabat Struktural Es. IV di Lingkungan BPPI
Diikuti oleh 90(sembilan puluh) orang PNS di lingkungan BPPI. Hasil Assessment adalah 7
(tujuh) orang atau 7,78% memenuhi tuntutan dan potensial untuk posisi di atasnya dan 42
(empat puluh dua) orang atau 46,66% memenuhi tunhtutan dan potensial untuk posisi di
atasnya dengan catatan dan 34 (tiga puluh empat) orang atau 37,78% belum memenuhi
tuntutan untuk posissi di atasnya, namun fit untuk posissi saat ini serta 7 (tujuh) orang
atau 7,78% belum fit untuk posissi saat ini, namun dipertimbangkan untuk rotasi ke Unit
Kerja lain.
(h) Capacity Building di Lingkungan Seketariat BPPI
Diikuti oleh 56(lima puluh enam) orang pegawai di lingkungan BPPI Pusat. Materi
pelatihan ini adalah membangun kepribadian dan membentuk kepribadian; etika
komunikasi, managemen diri dan kesadaran diri; mengendalikan emosi, membangun
karakter yang berorientasi pada pelayanan prima.
(i) Magang di Perusahaan Industri
Diikuti oleh 15(lima belas) orang PNS di lingkungan BPPI. Peserta dibagi kedalam 3(tiga)
kelompok dan melaksankan magang di 3 perusahaan yaitu PT. Panasonic Manufacturing
Industry, PT. Furukawa Optical Solutions Indonesia dan PT. Indogravure. Berisi
pembekalan peserta Magang; Works Study and Job Training; Evaluasi dan Presentasi.
Indikator ini dihitung dari Persentase antara realisasi dengan target SDM aparatur yang
mendapatkan sertifikat. Adapun target SDM aparatur yang mengikuti
pendidikan/assessment/magang/pelatihan/diklat teknis atau fungsional yang mendapat
sertifikat pada TA. 2016 adalah 261 orang.
Pada TA. 2016 Sekretariat memfasilitasi 9(sembilan) kegiatan pendidikan/
assessment/magang/pelatihan/diklat teknis atau fungsional yang diikuti oleh 292 orang
peserta.
Apabila dibandingkan, maka pelatihan untuk peningkatan SDM Aparatur yang
Kompeten di Tupoksi Masing-Masing dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagai
berikut :
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
47
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.22 PerbandinganSDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing TA. 2012-2016
Indikator Kinerja Capaian TA.
2012 2013 2014 2016
Peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing
112 295 301 292
Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program ini adalah belum
dilakukannya analisa kebutuhan diklat sehingga program pelatihan yang dirancang masih
bersifat general, belum adanya komitmen pimpinan dalam mengembangkan kompetensi
SDM-nya, belum adanya kesadaran dari PNS untuk mengembangkan kompetensinya.
Diharapkan pada TA. 2017 sudah dilakukan analisa kebutuhan diklat sehingga
pelatihan yang akan diselenggarakan dapat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dapat
meningkatkan kompetensi SDM. Pembinaan dan pelatihan pegawai ditargetkan pada TA.
2017 sebanyak 84 orang, jumlah ini menurun dibandingkan TA.2016 karena adanya
penurunan alokasi anggaran. Jenis pelatihan yang akan dilaksanakan antara lain : Asessment
Staf PNS dan Honorer, Diklat Magang, Diklat PIM dan Diklat tata cara presentasi.
3.2 Akuntabilitas Keuangan
Pagu definitif Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri TA. 2016
adalah Rp 571.876.027.000,00 dengan adanya penambahan pagu dikarenakan adanya
penambahan PNBP dan hibah pada bulan agustus TA. 2016 Pagunya menjadi
586.495.763.000,00. Dengan adanya penghematan yang berakibat pada pemotongan
anggaran pada akhir TA. 2016 Pagunya akhirnya menjadi Rp 576.657.149.000,00.
Dari pagu tersebut, target realisasi keuangan Kementerian Perindustrian adalah
sebesar 95,96%, namun Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri TA. 2016
realisasinya mencapai 93,42% sehingga tidak mencapai target. Berdasarkan perjanjian
kinerja, maka realisasinya adalah sebagai berikut :
1. Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Sektor Industri, menggunakan alokasi
anggaran kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri dengan
pagu Rp 7.166.391.000,00 atau 1,24% dari total pagu dengan realisasi 96,19%.
2. Sasaran Strategis Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri, menggunakan
alokasi anggaran kegiatan Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri dengan pagu Rp
13.320.546.000,00 atau 2,31% dari total pagu dengan realisasi 88,61%.
Realisasi tidak mencapai target karena beberapa kegiatan tertunda karena menunggu
revisi, beberapa kali pemotongan anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
48
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
dapat terlaksana, kurangnya manajemen perencanaan sehingga terdapat kegiatan yang
tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu, beberapa kegiatan yang seharusnya
dilaksanakan di hotel tetapi karena keterbatasan waktu pelaksanaan (pelaksanaan
menjelang akhir tahun/bulan Desember) sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan di
kantor.
3. Terdapat tiga sasaran strategis dengan pagu alokasi kegiatan yang sama yaitu :
Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI; Meningkatnya
Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri;
serta Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri, ketiganya menggunakan
alokasi anggaran kegiatan: Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri dan
Kekayaan Intelektual; Penelitian Dan Pengembangan Teknologi; Riset dan Standardisasi
Bidang Industri; serta Sertifikasi Industri. Sasaran-sasaran strategis tersebut
menggunakan alokasi anggaran sebesar Rp 506.607.535.000,00 atau 93,34% dari total
pagu dengan realisasi 87,86%.
Realisasi tidak mencapai target karena adanya pemotongan/revisi anggaran pada akhir
tahun menyebabkan realisasi terhambat dari segi waktu pelaksanaan, terdapat Satker
yang target penerimaannya tidak tercapai, adanya gagal lelang kegiatan pembangunan
laboratorium di Satker BLU BBIA, keterlambatan dalam memulai aktivitas pelaksanaan
anggaran.
4. Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau, sasaran strategis
ini menggunakan alokasi anggaran kegiatan Perencanaan Kebijakan Standardisasi
Industri dengan pagu Rp 8.850.770.000,00 atau 1,53% dari total pagu dengan realisasi
96,85%.
5. Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana
dan SDM, sasaran strategis ini menggunakan alokasi anggaran kegiatan Penyusunan
Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri dengan
pagu Rp 40.648.907.000,00 atau 7,05% dari total pagu dengan realisasi 94,78%.
Realisasi tidak mencapai target karena adanya pemotongan anggaran dan keterbatasan
SDM yang melaksanakan kegiatan teknis menyebabkan realisasi tidak dapat optimal.
Realisasi keuangan dari setiap sasaran strategis sebagai berikut :
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
49
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.23 Realisasi Keuangan Sasaran Program/Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja
Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target Realisasi Kegiatan/Komponen/
Subkomponen/
Anggaran
Pagu %
Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
576.657.149.000 93,42%
Meningkatnya Investasi Sektor Industri
Pertumbuhan Industri Pionir dan Industri Prioritas
5,85% 17,53% Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri
7.166.391.000 96,19%
Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri
Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib
5% 13,07% Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
13.320.546.000 88,61%
Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI
Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri
20% -12,90% Total Realisasi Sasaran Strategis II
506.670.535.000 93,34%
Pertumbuhan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
20% 2,86% Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Dan Kekayaan Intelektual
9.192.638.000 96,55%
Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor Industri
20% -7,14% Penelitian Dan Pengembangan Teknologi
320.271.472.000 93,45%
Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri
Jumlah Paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai
18 Paket Peralatan
19Paket Peralatan
Riset Dan Standardisasi Bidang Industri
160.571.913.000 94,32%
Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri
Tingkat Kepuasan Pelanggan
3,5Skala Indeks
3,5 Skala Indeks
Sertifikasi Industri
16.634.512.000
79,95%
Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau
Pertumbuhan Industri yang Menerapkan Konservasi Energi
40% 12,41% Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
8.850.770.000 96,85%
Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau
10 Kebijakan
dan Infrastrukt
ur
12 Kebijakan
dan Infrastrukt
ur
Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM
Peningkatan Kompetensi SDM BPPI
275Orang 308 orang Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri
40.648.907.000 94,78%
Secara keseluruhan realisasi program/kegiatan tergambar pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.24 Realisasi TA. 2016
Sumber Dana Pagu Realisasi %
Rupiah Murni 410,209,452,000 398,860,849,353 97.23%
Penerimaan Negara Bukan Pajak 81,584,883,000 72,841,621,533 89.28%
Badan Layanan Umum 83,354,835,000 65,637,116,142 78.74%
Hibah Langsung Luar Negeri 1,507,979,000 1,382,618,526 91.69%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
50
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Realisasi keuangan dari tiap kegiatan per triwulan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Per Triwulan
Tahun 2016
Pada Triwulan I dan II (semester I) terdapat kegiatan yang realisasinya tidak mencapai target
dikarenakan berbagai kendala, namun pada Triwulan IV kendala-kendala yang ada dapat
ditindaklanjuti sehingga pada umumnya realisasi anggaran cukup berimbang dengan target,
meskipun ada beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya kurang optimal. Adapun rician
realisasi keuangan program dan kegiatan BPPI pada TA. 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Tahun 2016
No. Kegiatan Pagu Realisasi %
Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 576.657.149.000 538.722.205.554 93,42%
A Kegiatan Pusat BPKIMI 79.179.252.000 74.670.502.327 94,31%
1 Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri
40.648.907.000 38.526.750.466 94,78
2 Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri 7.166.391.000 6.893.184.260 96,19
3 Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri 13.320.546.000 11.803.231.217 88,61
4 Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup 8.850.770.000 8.571.781.901 96,85
5 Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual 9.192.638.000 8.875.554.483 96,55
B Kegiatan Balai Besar Industri 320.271.472.000 299.305.086.788 93,45%
1 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan 26.744.861.000 26.478.864.676 99,01%
2 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro 56.945.112.000 46.861.411.795 82,29%
T R T R T R T R
576.657.149.000 18,38 13,58 39,32 39,39 66,24 67,81 100 93,42
1 Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim
Usaha, Dan Mutu Industri
40.648.907.000 17,26 12,47 45,59 35,54 67,73 59,29 100 94,78
3 Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri 7.166.391.000 18,6 21 18,6 21,00 63,24 41,71 100 96,19
2 Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri 13.320.546.000 1,04 3,45 16,16 23,28 40,29 41,01 100 88,61
4 Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup 8.850.770.000 9,86 8,79 20,47 13,22 45,68 44,06 99,32 96,85
5 Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual 9.192.638.000 14,09 6,15 52,24 28,17 83,13 53,92 100 96,55
6 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan 26.744.861.000 21,51 21,85 47,17 47,27 69,69 70,54 100 99,01
7 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro 56.945.112.000 15,69 14,61 35,42 40,10 64,65 60,9 100 82,29
11 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas 22.549.673.000 17,53 19,28 40,86 48,33 70,24 73,25 100 98,37
9 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil 22.301.257.000 33,38 21,55 51,91 49,25 75,65 71,66 100 98,51
8 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik 25.842.309.000 15,44 11,83 44,74 35,50 73,45 56,45 100 92,63
12 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin 22.540.358.000 19,96 16,74 45,62 47,43 76,69 71,64 100 99,23
10 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang
Teknik
47.865.899.000 11,05 7,14 26,84 38,57 50,46 59,83 98,05 91,38
15 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan
Pencemaran Industri
29.021.337.000 14,36 16,23 40,78 43,51 70,3 69,02 100 94,59
13 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik 25.267.527.000 19,28 16,75 46,38 45,90 72,98 70,2 100 94,79
14 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik 22.438.417.000 19,63 15,59 51,24 46,12 69,65 69,42 100 96,85
16 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan 18.754.722.000 18,18 18,96 45,68 45,76 73,83 71,95 100 99,36
17 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Aceh 12.148.835.000 16,79 18,65 38,35 50,05 66,66 72,1 93,5 97,07
18 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Medan 18.950.946.000 14,07 14,72 46,03 45,85 65,26 65,63 100 92,14
19 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Padang 14.054.895.000 17,06 11,15 49,36 43,15 74,69 59,09 99,99 94,63
20 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Palembang 14.512.360.000 18,29 18,84 41,95 45 68,56 68,74 100 96,2
21 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Bandar Lampung 17.208.440.000 0,1 6,08 8,05 12,88 49,36 18,84 98,19 80,27
22 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Surabaya 21.427.873.000 16,1 14,01 36,99 37,18 70,15 66,07 100 98,59
23 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Banjarbaru 12.533.132.000 16,51 14,45 40,54 41,31 71,27 69,89 97,91 97,53
24 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Pontianak 12.073.733.000 16,52 11,22 46,90 41,49 77,02 70,58 100 94,07
25 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Samarinda 14.012.188.000 17,15 13,48 39,06 36,65 68,09 59,77 99,94 95,17
26 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Manado 11.232.954.000 22,00 18,81 45,73 48,48 72,51 75,04 100 98,79
27 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Ambon 12.416.557.000 19,86 14,02 42,13 41,67 70,38 67,01 100 96,48
28 Balai Sertifikasi Industri 16.634.512.000 7,37 3,22 26,24 25,96 52,05 43,39 95,62 79,95
Kegiatan Pagu
Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Triwulan I (%) Triwulan II (%)
No.
Triwulan III (%) Triwulan IV (%)
Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
51
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
No. Kegiatan Pagu Realisasi %
3 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas 22.549.673.000 22.181.754.941 98,37%
4 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil 22.301.257.000 21.968.321.705 98,51%
5 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik 25.842.309.000 23.938.380.972 99,23%
6 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin 22.540.358.000 22.366.648.421 92,63%
7 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik
47.865.899.000 43.740.870.312 91,38%
8 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
29.021.337.000 27.452.640.883 94,59%
9 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik 25.267.527.000 23.951.449.639 94,79%
10 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik 22.438.417.000 21.730.575.621 96,85%
11 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan 18.754.722.000 18.634.167.823 99,36%
C Riset Dan Standardisasi Bidang Industri 177.206.425.000 164.746.616.439 92,97%
1 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Aceh 12.148.835.000 11.793.368.063 97,07%
Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Medan 18.950.946.000 17.460.933.993 92,14%
2 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Padang 14.054.895.000 13.300.201.310 94,63%
4 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Palembang 14.512.360.000 13.960.791.183 96,20%
5 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Bandar Lampung 17.208.440.000 13.813.764.272 80,27%
6 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Surabaya 21.427.873.000 21.125.250.062 98,59%
7 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Samarinda 14.012.188.000 13.335.146.073 95,17%
8 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Banjarbaru 12.533.132.000 12.223.207.101 97,53%
9 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Pontianak 12.073.733.000 11.358.193.353 94,07%
10 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Manado 11.232.954.000 11.096.783.140 98,79%
11 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Ambon 12.416.557.000 11.979.740.952 96,48%
12 Balai Sertifikasi Industri 16.634.512.000 13.299.236.937 79,95%
Pada TA. 2016 kegiatan dengan realisasi tertinggi adalah Penelitian Dan
Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan 99,01% dan realisasi terendah adalah Balai
Sertifikasi Industri dengan realisasi keuangan sebesar 79,95%.
Realisasi keuangan BPPI TA. 2016 tidak mencapai target Kementerian Perindustrian
yang menetapkan 95,96%. Dengan realisasi 93,42% berarti capaian perbandingan dengan
realisasi Kementerian adalah 97,72 %.
Adapun perkembangan realisasi keuangan program/kegiatan di lingkungan BPPI
selama 5(lima) tahun terakhir bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.27 Perbandingan antara Target dan Realisasi Keuangan BPPI TA. 2011-2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016
PAGU 386.522.638.000 466.458.175.000 552.876.445.000 593.868.295.000 579.139.170.000 576.657.149.000
Target(%) 93,50% 91,64% 93,92% 100,00% 93.39 92,00
Realisasi Keuangan
362.592.471.529 442.787.437.686 503.252.259.009 529.113.671.000 532.489.746.334 538.695.005.554
Realisasi(%) 93,81 94.93% 91,02% 89,10% 91,95 93,42
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
52
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Gambar 3.4 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri TA. 2012-2016
Realisasi keuangan BPPI mengalami peningkatan bila dibanding TA. 2013-2016. Bila
dibandingkan dengan Unit Eselon I lain di lingkungan Kementeria Perindustrian adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.28 Realisasi Keuangan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian
Jumlah
Pagu Realisasi %
Setjen 793,178,401 766,780,569 96.67
Ditjen IA 111,342,852 110,369,739 99.13
Ditjen IKTA 93,598,929 92,775,889 99.12
Ditjen ILMATE 103,032,474 98,782,707 95.88
Ditjen IKM 226,134,222 218,900,575 96.80
Itjen 41,063,961 39,948,746 97.28
BPPI 576,657,149 53,869,500 93.45
PPI 175,871,953 160,645,783 91.34
KPAII 43,604,319 42,115,654 96.59
Total 2,164,484,260 2,069,227,528 95.60
Dari tabel diatas tampak bahwa realisasi anggaran BPPI ada di peringkat 8 dari 9 Unit
Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian. Namun, realisasi keseluruhan
Kementerian Perindustrian sebesar 95,60 %. Angka realisasi tersebut adalah angka realisasi
dengan self blocking. Jika tanpa self blocking, realisasi Kementerian Perindustrian hanya
sebesar 68,46% dari realisasi nasional sebesar 88,3%. Kementerian Perindustrian hanya
berada di posisi 76 dari 87 Kementerian/Lembaga. Realisasi BPPI cukup rendah
dibandingkan dengan Unit Eselon I yang lain karena:
TA. 2012 TA. 2013 TA.2014 2015 2016
PAGU 466.458.175.000 552.876.445.000 582.234.951.000 579.139.170.000 576.657.149.000
Realisasi 442.787.437.686 503.252.259.009 522.140.568.344 532.508.200.319 538.722.205.554
% Realisasi 94,93% 91,02% 89,68% 91,95% 93,42%
0
100.000.000.000
200.000.000.000
300.000.000.000
400.000.000.000
500.000.000.000
600.000.000.000
700.000.000.000
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
53
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
- Komposisi struktur anggaran yang masih bertumpu pada kegiatan swakelola sementara
SDM yang ada terbatas, mengakibatkan penyelesaian kegiatan bertumpuk di akhir
tahun dan ada yang tidak terealisasi.
- Terdapat 8 (delapan) Satker PNBP dan 2(dua) Satker BLU yang target penerimaannya
tidak tercapai sehingga berefek pada realisasi penggunaan. Penerimaan yang rendah
tersebut berakibat realisasi penggunaan PNBP nya pun menjadi rendah (89, 28%) dan
berdampak pada realisasi keseluruhan BPPI. Adapun Satker yang realisasi PNBP dan
BLU-nya tidak mencapai target adalah :
Tabel 3.29
Satker Yang Realisasi PNBP Dan BLU Tidak Mencapai Target
Nama Satker Target Realisasi %
BBKKP, Yogyakarta 4,282,069,000 3,985,974,029 93.09
BB IHP Makassar 4,417,533,000 4,221,501,275 95.56
BB Logam & Mesin Bandung 3,746,393,000 3,652,224,822 97.49
BB TPPI Semarang (BLU) 12,345,178,000 12,038,894,850 97.52
BB Kerajinan & Batik Yogya 2,557,814,737 376,395,427 92.91
Baristand Medan 5,918,434,911 4,962,429,363 83.85
Baristand Padang 3,700,000,000 3,686,700,082 99.64
Baristand Bandar Lampung (BLU)
8,916,000,000 5,337,957,430 59.87
Balai Sertifikasi Industri 18,558,160,000 16,277,199,305 87.71
- Terdapat gagal lelang kegiatan pembangunan laboratorium di Satker BLU BBIA senilai
14 milyar rupiah. Anggaran BLU sebesar 5 milyar direalokasi untuk keperluan lain,
namun senilai 9 milyar tidak terealisasi karena akan digunakan kembali untuk
pembangunan gedung di tahun anggaran 2017. Anggaran BLU yang tidak terealisasi
tersebut berimbas cukup besar terhadap realisasi BPPI karena realisasi sumber dana
BLU hanya sebesar 78,74%.
- Terlambatnya memulai aktivitas pelaksanaan anggaran.
Pada TA. 2017 target realisasi anggaran adalah 92,50%. Hal-hal yang akan
dilaksanakan pada tahun 2017 agar mencapai target, adalah:
Segera melaksanakan aktivitas pelaksanaan anggaran dengan mempersiapkan segala
sesuatu yang dipersyaratkan (SK Pengelola DIPA, Korgiat dan Pelaksana Kegiatan,
Pejabat pengadaan, Pejabat Penerima Pekerjaan, Petugas SAI dan BMN, mengajukan
UP, dll)
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
54
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja
PPK segera menyediakan data dukung yang terkait dengan proses pelelangan dan
segera mengusulkan Paket Pengadaan Ke ULP sesuai dengan rencana yang telah
diinput di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).
Proses lelang seluruhnya harus selesai pada bulan Juli 2017.
Satker agar merubah pola aktivitas kegiatan, yaitu kegiatan agar dilaksanakan mulai
awal tahun untuk menghindari kegiatan bertumpuk diakhir tahun.
Satker agar segera melakukan revisi DIPA, khususnya yang masih menganggarkan
honorarium kegiatan jasa pelayanan teknis. Honorarium yang telah dianggarkan agar
direalokasi ke dalam honorarium kegiatan yang sesuai dengan SBM atau direalokasi
menjadi kegiatan yang lain.
Di tahun 2017, PNBP diupayakan semaksimal mungkin disetorkan ke kas negara setiap
hari, untuk mempercepat realisasi penerimaan dan mencegah temuan berulang BPK
terkait keterlambatan setor PNBP.
Anggaran perjalanan dinas agar diperhitungkan kembali dengan cermat, agar di akhir
tahun tidak ada anggaran perjalanan dinas yang tidak terealisasi. Jika ada indikasi tidak
terealisasi agar segera direalokasi menjadi kegiatan lain.
Satker dan Unit Kerja agar meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lain, pembina
Eselon I , Inspektorat Jenderal, KPPN, dll agar tidak ada kendala yang terjadi dalam
pelaksanaan kegiatan.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
55
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab IV Penutup
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Secara umum BPPI telah melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan. Adapun capaian Sasaran Strategis Program Pengembangan
Teknologi dan Kebijakan Industri adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya investasi sektor industri, dengan indikator kinerja yaitu Pertumbuhan
industri pionir dan industri prioritas, memiliki target 5,85% dengan realisasi sebesar
17,53% atau capaian sebesar 299,66%;
2. Meningkatnya penerapan standar, dengan capaian indikator kinerja yaitu Penurunan
Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib, memiliki
target 5% dengan realisasi sebesar 13,07% atau capaian sebesar 261,40%;
3. Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan Penerapan HKI, dengan capaian
indikator kinerja sebagai berikut:
a. Pertumbuhan pengembangan teknologi industri, memiliki target 20% dengan realisasi
-12,90% atau capaian sebesar -64,50 %;
b. Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri, memiliki target 20% dengan
realisasi sebesar 2,86% atau capaian sebesar 14,30%;
c. Pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri, memiliki target 20% dengan realisasi
sebesar -7,14% atau capaian sebesar -35,70%;
4. Meningkatnya industri yang menerapkan prinsip-prinsip industri hijau, dengan indikator
kinerja sebagai berikut :
a. Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi, memiliki target 40%
dengan realisasi sebesar 12,41% atau capaian sebesar 31,03%;
b. Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau, memiliki target 10 Kebijakan dan
Infrastruktur, realisasi sebesar 12 Kebijakan dan Infrastruktur atau capaian sebesar
120,00%
5. Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil Litbang dalam rangka meningkatkan daya
saing industri, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
a. Jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung Balai, memiliki target 18
Paket Peralatan, realisasi sebesar 19 Paket Peralatan atau capaian sebesar 105,56%;
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
56
Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab IV Penutup
6. Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri, dengan indikator kinerja Peningkatan
kepuasan pelanggan, memiliki target indeks skala 3,5 dengan capaian indeks 3,5 atau
sebesar 100,00%;
7. Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana
dan SDM, memiliki target 275 orang dengan capaian sebanyak 292 orang atau sebesar
106,18 %.
Realisasi anggaran Tahun 2016 untuk mendukung Program Pengembangan
Teknologi dan Kebijakan Industri sebesar Rp 538.722.205.554,00 dari Pagu Rp
576.657.149.000,- atau sebesar 93,42%.
4.2 Permasalahan Dan Kendala
Permasalahan dan kendala yang dialami :
1. Penetapan target penerimaan PNBP terlalu optimistis dan penggunaan PNBP tidak
memperhatikan rencana penerimaan dan penggunaan PNBP dengan baik sehingga
mengganggu pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan;
2. Beberapa kegiatan terlambat dalam pelaksanaannya karena terjadi revisi dan
pemotongan anggaran di pertengahan tahun;
3. Komposisi struktur anggaran masih bertumpu pada kegiatan swakelola, sementara SDM
yang ada terbatas sehingga beberapa kegiatan tidak mencapai target karena sangat
tergantung pada kapasitas kemampuan SDM.
4.3 Saran Dan Rekomendasi
Saran dan rekomendasi untuk pelaksanaan program kegiatan di tahun selanjutnya
adalah :
1. Perlu adanya review Renstra 2015-2019 yang sesuai dengan dokumen-dokumen
Perencanaan terbaru, sehingga sasaran strategis dan indikator kinerjanya dapat
dairahkan untuk mendukung Renstra Kementerian Perindustrian dan Capaian IKU
Kementerian Perindustrian;
2. Dalam penyusunan target hendaknya realistis disesuaikan dengan kondisi yang ada dan
kemungkinan yang akan terjadi pada tahun anggaran selanjutnya. Sehingga target yang
disusun tidak terlalu optimis atau pesimis.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di
lingkungan BPPI.
LAMPIRAN
Pagu Realisasi %
1. Pertumbuhan Industri Pionir dan Industri
Prioritas
5,85 Persen 17,53 Persen 299,66% Pengembangan Teknologi dan
Kebijakan Industri
576.657.149.000 538.722.205.554 93,42%
2 Penurunan Impor Produk Industri yang SNI,
ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib
5 Persen 13,07 Persen 261,40% Penelitian Dan Pengembangan
Kebijakan Iklim Usaha Industri
7.166.391.000 6.893.184.260 96,19%
3 Pertumbuhan Pengembangan Teknologi
Industri
20 Persen -12,90 Persen -64,50% Perencanaan Kebijakan Standardisasi
Industri
13.316.546.000 11.803.231.217 88,64%
Pertumbuhan Penerapan Inovasi Teknologi
Industri
20 Persen 2,86 Persen 14,30% Pengkajian Industri Hijau dan
Lingkungan Hidup
8.850.770.000 8.571.781.901 96,85%
Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor
Industri
20 Persen -7,14 Persen -35,70% Penyusunan Rencana Dan Evaluasi
Program Pengembangan Teknologi
Dan Kebijakan Industri
40.648.907.000 38.526.750.466 94,78%
4 Pertumbuhan Industri yang Menerapkan
Konservasi Energi
40 Persen 12,41 Persen 31,03% Penelitian Dan Pengembangan
Teknologi Industri Dan Kekayaan
Intelektual
9.192.638.000 8.875.554.483 96,55%
Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri
Hijau
10 Kebijakan dan
Infrastruktur
12 Kebijakan dan
Infrastruktur
120,00% Penelitian Dan Pengembangan
Teknologi
320.271.472.000 299.305.086.788 93,45%
5 Jumlah Paket peralatan Laboratorium dan
Sarana Pendukung Balai
18 Paket Peralatan 19 Paket Peralatan 105,56% Riset Dan Standardisasi Bidang Industri 160.571.913.000 151.447.379.502 94,32%
6 Tingkat Kepuasan Pelanggan 3,5 Skala Indeks 3,5 Skala Indeks 100,00% Sertifikasi Industri 16.634.512.000 13.299.236.937 79,95%
7 Peningkatan Kompetensi SDM BPPI 275 Orang 292 Orang 106,18%
Meningkatnya Kemampuan Balai dan
Hasil Litbang dalam Rangka
Meningkatkan Daya Saing Industri
Meningkatnya Layanan Jasa Teknis
kepada Industri
Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan
Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan
Prasarana dan SDM
Meningkatnya Industri yang
Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri
Hijau
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/
Anggaran
Meningkatnya Investasi Sektor
Industri
Meningkatnya Penguasaan Pangsa
Pasar Dalam Negeri
Meningkatnya Penguasaan Teknologi
Industri dan Penerapan HKI
top related