laporan kinerja bappeda tahun 2019 kata pengantar … · 2020. 12. 28. · laporan kinerja bappeda...
Post on 16-Mar-2021
10 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
KATA PENGANTAR
Sebagai perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, maka pada akhir periode 2019
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun sebuah Laporan Kinerja
Tahun 2019. Laporan Kinerja ini disusun merupakan amanat dari peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia nomor 53 Tahun 2014. Laporan Kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu merupakan perwujudan untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan misi
Bappeda yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Pengukuran kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan
strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai suatu sistem
lacak performansi masing-masing bidang di Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah yang merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi
manajerial secara menyeluruh.
Esensi penilaian kinerja adalah penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur
yang didasarkan pada indikator, antara lain :
1. Masukan (Input), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan meliputi SDM, dana,
material, waktu, teknologi dan sebagainya;
2. Keluaran (Output), adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari
serangkaian proses atas sumberdaya pembangunan agar hasil (outcome)
dapat terwujud
ii
Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
3. Hasil (Outcomes), adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan
pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu
program.
Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2019 adalah
untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pencapaian
atau keberhasilan seluruh program kerja Bappeda sesuai dengan Rencana Kerja
Tahun 2019 sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan rencana strategik dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Secara umum Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk :
1. Mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan
Good Governance, karena Laporan kinerja merupakan merupakan dasar
untuk mengukur kinerja Bappeda secara transparan, sistematik dan dapat
dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan
(Stakeholders) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Derah dan;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
iii
Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
RINGKASAN EKSEKUTIF
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena telah
memberikan kemudahan dan kesehatan kepada kami sehingga kami dapat
menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019.
Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah ini merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagai suatu instansi dalam mencapai misi dan tujuan
organisasi, sekaligus pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah selaku Pengguna Anggaran kepada Bapak Bupati
Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka mengemban tugas dan amanah yang
telah dipercayakan kepadanya.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak terkait, yang telah banyak membantu kami dalam pembuatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 dan akhirnya hanya kepada Allah SWT kita
berserah diri, dan kepada Bapak Bupati kami mohon bimbingan atas tugas –
tugas yang Bapak berikan kepada kami, terima kasih.
Pasirpengaraian, Januari 2020
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN ROKAN HULU
NIFZAR, SP,M.IP
NIP.19600408 198603 1 010
iv
Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR I
RINGKASAN EKSEKUTIF III
DAFTAR ISI IV
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG 1
B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 2
C. GAMBARAN UMUM BAPPEDA 4
D. KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 9
E. MAKSUD DAN TUJUAN 40
E. SISTEMATIKA PENULISAN 41
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS 43
B. RENCANA KERJA BAPPEDA 53
C. PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA 54
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA 60
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA BAPPEDA 62
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 65
C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019 73
BAB IV PENUTUP 81
1
1 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, yang berisi
tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis
terhadap pengukuran kinerja. Diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka
penyelenggaraan good governance dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan
didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-
masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan
kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja
instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).
Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Tahun 2019 ini disusun berdasarkan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
2
2 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu merupakan Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perencanan
pembangunan di daerah. Sebagai instansi perencana, Bappeda Kabupaten Rokan Hulu
berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan didalam RPJMD
dan Renstra Bappeda Tahun 2011-2016 untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu.
Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 ini
disusun sehubungan dengan perlaksanaan program Tahun 2019 yang dijabarkan dalam
kegiatan yang bertolok ukur pada Indikator Kinerja Utama Bappeda yang akhirnya akan dapat
menciptakan perencanaan yang berkualitas. Selama ini, keberhasilan suatu instansi
pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap sumberdaya,
terutama anggaran, sedangkan yang lainnya diabaikan, seharusnya keberhasilan suatu
instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya
yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam
perencanaan strategik. Oleh sebab itu Laporan Kinerja (LKj) ini disusun untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Kinerja
Bappeda Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
3
3 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Penyusunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 67 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
14. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021.
4
4 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
C. GAMBARAN UMUM BAPPEDA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu didirikan pada tahun
2001 yakni dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001, dengan
struktur organisasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor
Kpts.061/ORG/116/2002, yang merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan
pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Sebagai lembaga teknis daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Rokan Hulu merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. Adapun tugas penting dari Bappeda adalah menyiapkan dokumen-dokumen
perencana mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja
Tahunan dan KUA PPAS. Selain dokumen-dokumen perencanaan diatas, ada pekerjaan dan
tugas yang telah diselesaikan oleh Bappeda pada akhir tahun 2019 yakni dokumen Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hulu sebagai induk dalam tahapan
perencanaan kedepannya.
Mengacu pada hal tersebut, pelaksanaan tugas Bappeda mengerucut menjadi 4
(empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan, (2)
koordinator, (3) think-tank, dan (4) administrator. Keempat peran tersebut dijabarkan ke
dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Bappeda sebagai pengambil
kebijakan/keputusan, yaitu menentukan kebijakan dan program dalam rencana
pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan
(RKPD). Untuk rencana kerja pemerintah yang bersifat tahunan (RKPD), disusun berikut
perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMN dimulai sejak RPJMD
2016-2021. Selain tugas perencanaan tersebut, Bappeda juga berperan dalam turut
menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan/isi-isu yang mendesak.
Bappeda sebagai koordinator, melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para
pemangku kepentingan (stakeholders) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang
5
5 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
perencanaan maupun tugas-tugas lainnya dari Kepala Daerah seperti koordinasi perumusan
kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan
pencarian sumber-sumber pembiayaan dari Pusat dan Provinsi, dan pengalokasian dana
untuk pembangunan serta koordinasi kegiatan strategis pembangunan.
Bappeda selaku think tank, yaitu melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan
pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah
maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya serta Bappeda sebagai
administrator, melakukan pengelolaan dokumen perencanaan, penyusunan dan pengelolaan
laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan, penyusunan dan
pengelolaan laporan hasil evaluasi, serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum.
a. Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Bappeda masih mengalami
hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya
manusia di Bappeda masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya.
Dengan perkembangan sistem perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan
sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk
mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi. Sumber daya Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah terlihat pada jumlah pegawai, latar belakang pendidikan
dan pangkat serta golongan pegawai. Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
berjumlah 89 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 53 orang dan Pegawai Honorer 36
orang.
Tabel 1
Data Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Menurut Golongan/Kepangkatan Tahun 2019
Golongan A B C D Jumlah
II - 1 2 1 4
III 5 9 7 14 35
IV 6 5 3 - 14
Jumlah 53
6
6 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
Berdasarkan data diatas, dapat dilihat jumlah ASN berdasarkan golongan kepangkatan
didominasi oleh golongan III/d yaitu sebesar 26,41 persen atau 14 orang, dan diikuti oleh
golongan III/B sebesar 16,98 persen atau 9 orang dan III/C sebesar 13.21 persen atau 7 orang.
Grafik data pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menurut
golongan/kepangkatan tahun 2019 ditampilkan sebagai berikut:
Grafik 1
Data Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Menurut Golongan/Kepangkatan Tahun 2019
Tabel 2
Data Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019
No Tingkat Pendidikan ASN Honorer Jumlah
1 Pasca Sarjana (S2) 8 - 8
2 Sarjana (S1) 37 11 48
3 Diploma 3 (D3) 4 2 6
4 Setingkat SLTA 4 23 27
Jumlah 53 36 89
Berdasarkan data diatas, dapat dilihat jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan
didominasi oleh sarjana (S1) yaitu sebesar 41,57 persen atau 37 orang.
7
7 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
Grafik 1
Data Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Menurut Golongan/Kepangkatan Tahun 2019
b. Sarana dan Prasarana
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah tidak hanya di dukung oleh jumlah kualitas sumber daya manusia tetapi juga
menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga tercapai
kualitas kerja yang baik. Adapun sarana dan parasarana yang tersedia saat ini seperti tabel
berikut ini:
Tabel 3
Perlengkapan dan Peralatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019
No Jenis Barang Jumlah
1 Komputer/PC 26 unit
2 Laptop/Notebook 31 unit
3 Kipas angin 5 unit
4 Sound system 4 unit
5 Printer 24 unit
6 Keyboard 2 unit
8
8 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
7 Mesin Faximile 1 unit
8 Mesin Fotocopy 1 unit
9 Penghancur Kertas 3 unit
10 Scanner 4 unit
11 Lemari Arsip 20 unit
12 Filling Kabinet 29 unit
13 Mesin Genset 1 unit
14 Proyektor 4 unit
15 Camera 3 unit
16 Handycam 5 unit
17 GPS 3 unit
18 Kendaraan Roda 4 10 unit
19 Kendaraan Roda 2 6 unit
20 Kalkulator 10 unit
21 Brankas 1 unit
22 Mesin Penghitung Uang 1 unit
23 Rak Besi 2 unit
24 White Board Besar 2 unit
25 White Board Sedang 5 unit
26 Meja Rapat 13 unit
27 Meja ½ Biro 33 unit
28 Meja 1 Biro 15 unit
29 Meja Eksekutif 5 unit
30 Meja Connection 1 unit
31 PENDINGIN RUANGAN (AC) 37 unit
32 CCTV 1 set
33 FLASH DISK 38 unit
34 KURSI putar tinggi 8 unit
35 KURSI KERJA 75 unit
36 ALMARI 14 unit
9
9 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
D. KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, tugas dan fungsi Kepala Bappeda
berserta jajarannya berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Sususun Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:
1. Kepala Bappeda, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengarahkan,
memfasilitasi, menyelenggarakan, menyusun, merumuskan, memonitoring, dan
mengevaluasi di Bidang Perencanaan Pembangunan serta melaksanakan tugas-tugas
lain yang diberikan Bupati yang dijabarkan ke dalam 25 (dua puluh lima) fungsi, yaitu:
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
b. Pengkoordinasian pembuatan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka
panjang, jangka menengah dan tahunan;
c. Pengkoordinasian pembuatan dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan
dokumen pendukung lainnya;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Perencanaan
Pembangunan Ekonomi, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan serta
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan;
e. Pengkoordinasian pelayanan administrasi dan kesekretariatan;
f. Pengkoordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
h. Menyusun rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
i. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
10
10 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
j. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
k. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan
meliputi: perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan
tahunan;
l. Merumuskan dan menyiapkan dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan
dokumen pendukung lainnya;
m. Memfasilitasi pelaksanaan musrenbang desa dan kecamatan;
n. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan menyelenggarakan musrenbang kabupaten,
rapat kerja kabupaten;
o. Mengikuti dan mengarahkan musrenbang regional, rapat koordinasi pusat,
musrenbang nasional;
p. Menyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dalam rangka
pelaksanaan tugas;
q. Memimpin, mengendalikan dan menyusun rencana program kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;
r. Menfasilitasi kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerintah dan
non pemerintah dalam hal perencanaan pembangunan daerah;
s. Memantau, mengevaluasi dan mengkoordinasikan tugas dalam dan luar Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan peraturan dan perudang-undangan
yang berlaku;
t. Menyelenggarakan sosialisasi dokumen perencanaan, baik program kerja Daerah,
Kabupaten, Pusat maupun Luar Negeri;
u. Menyelenggarakan kerjasama antar lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah
dalam dan Luar Negeri;
v. Menyelenggarakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam dan
luar Kabupaten;
11
11 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
w. Mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan perencanaan di Bidang Perencanaan
Pembangunan Ekonomi, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan serta
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan;
x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan
y. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Sekretaris, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang
mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi,
umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, data, pelaporan, kehumasan, protokol
dan keamanan pada semua unsur dilingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu, yang dijabarkan ke dalam 15 (lima belas) fungsi, yaitu:
a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
c. Pengelolaan administrasi keuangan;
d. Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
g. Menyusun rencana kegiatan sekretariat dan lingkup internal Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
h. Merencanakan dan melaksanakan operasionalisasi penyelenggaraan administrasi
kepegawaian, keuangan, aset serta data dan pelaporan;
i. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
j. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam
lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan;
12
12 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
l. Menkoordinir, mengawasi dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tertib
administrasi, pengarsipan, pengelolaan keuangan, data dan informasi, penataan
aset serta penyelengaraan urusan rumah tangga Badan;
m. Memberikan motivasi dan melakukan penilaian terhadap kinerja para pegawai;
n. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada kepala Badan; dan
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian
Administrasi dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta Kepala
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan.
Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian, berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas membantu Sekretaris dalam
mengatur, melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi surat
menyurat, administrasi kepegawaian, pengarsipan naskah-naskah dinas, pelayanan,
penataan dan penertiban pegawai, yang dijabarkan ke dalam 15 (lima belas) fungsi,
yaitu:
a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan
petunjuk pelaksanaan tugas di Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
b. Membuat laporan secara berkala berkenaan usul kebutuhan pegawai, peralihan
status, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, kenaikan pangkat, berkala, jabatan,
serta pensiun pegawai;
c. Memberi saran pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan usulan pengadaan,
pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian
penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun, serta
pendidikan dan pelatihan pegawai;
d. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan/atau lisan, berkaitan
dengan urusan:
Urusan rumah tangga yang meliputi perawatan ruang kerja, ruang
rapat/pertemuan, komunikasi, dan sarana/prasarana kantor;
13
13 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
Urusan mengelola, menghimpun, menyusun inventarisasi data kepegawaian;
Urusan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi absensi, dan
pengelolaan data kepegawaian serta pelaksanaan pelayanan administrasi
kepegawaian;
Mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan
naskah dinas dan surat-menyurat.
e. Memberi petunjuk kepada bawahan berkenaan pelaksanaan pengelolaan
adminstrasi kepegawaian menghimpun serta menyusun inventarisasi data
kepegawaian;
f. Mengoreksi pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka penyusunan DUK,
pengusulan Karpeg, Karis, Karsu, KGB, Naik Pangkat agar tersedia data yang valid;
g. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dalam hal pelaksanaan kegiataan pengelolaan
naskah dinas yang masuk dan keluar agar terarah dan terkendali;
h. Mengkonsep naskah dinas sesuai tugas dan fungsi Sub Bagian Administrasi dan
Kepegawaian berdasarkan petunjuk pimpinan baik secara lisan maupun tertulis serta
melaui disposisi;
i. Mengevaluasi hasil kegiatan Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian serta
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan capaian kinerja sebagai bahan
penyempurnaan yang akan dating;
j. Menilai Kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier;
k. Mengontrol pelaksanaan absen apel dan kehadiran pegawai;
l. Mengecek bahan usulan pembuatan Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen;
m. Menyiapkan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan
penerapan penjatuhan hukuman disiplin;
n. Membimbing bawahan dalam pelaksanaan pengelolaan adminstrasi kepegawaian;
dan
14
14 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan
maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
mengatur, melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan,
aset dan perlengkapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang dijabarkan ke
dalam 21 (dua puluh satu) fungsi, yaitu:
a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, data dan informasi
yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
b. Mengelola dan mengatur urusan perbendaharaan, administrasi keuangan, laporan
keuangan dan laporan pertanggung-jawaban keuangan;
c. Menyusun daftar gaji dan membayarkan gaji dan tambahan penghasilan lain yang
menjadi hak pegawai;
d. Memotong tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku
atau berdasarkan aturan dan petunjuk dari pimpinan;
e. Mempersiapkan bahan atau berkas-berkas yang diperlukan dalam pemeriksaan
keuangan oleh instansi yang berwenang;
f. Melayani petugas pemeriksa keuangan dari Instansi berwenang sesuai peraturan
dan ketentuan yang berlaku;
g. Melaksanakan pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan inventarisasi
seluruh aset dan perlengkapan Badan;
h. Mengelola, mengurus dan mengatur penyimpanan dan pendistribusian logistik;
i. Membuat, menerbitkan dan mendistribusikan Kartu Inventaris Barang;
j. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan
Perawatan Barang Unit (RKPBU) berdasarkan program kerja dan rencana kerja
Badan;
k. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, rehab ringan dan sedang gedung kantor;
l. Mengelola, mengatur, mengurus urusan rumah tangga Badan;
15
15 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
m. Mengelola, mengatur, memfasilitasi penyelenggaraan apel pagi/sore, pertemuan-
pertemuan, rapat-rapat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
n. Mengelola, mengurus dan mengatur urusan keamanan, kebersihan dan keindahan
kantor;
o. Memberi/membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dan Perlengkapan;
p. Membimbing, memberi arahan dan petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan dan Perlengkapan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas;
q. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan dan Perlengkapan guna penyempurnaan lebih lanjut;
r. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan
Perlengkapan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier;
s. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program
dan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta
menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
t. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait berkenaan dengan tugas Sub
Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai petunjuk dan arahan pimpinan; dan
u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan, berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris
dalam mengatur, mengelola dan menyimpan data, melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan,
serta melaksanakan koordinasi, pemantauan, penilaian dan pelaporan atas
pelaksanaannya, yang dijabarkan ke dalam 23 (dua puluh tiga) fungsi, yaitu:
16
16 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Mengumpul, menyusun dan melaksanakan pemaduserasian penyusunan Rencana
Strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja tahunan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
c. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
d. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkup Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
e. Menghimpun, memaduserasikan, mengolah dan menyusun laporan perencanaan
program dan kegiatan dari bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;
f. Mengumpulkan bahan-bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) Tahunan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir
Masa Jabatan Bupati dalam urusan bidang perencanaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahunan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan Bupati;
g. Mengumpulkan bahan-bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
tahunan dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir masa jabatan
Bupati pada urusan bidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
h. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kabupaten dan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban kepada
Bupati;
i. Menyusun bahan koordinasi perencanaan penyelenggaraan urusan bidang
perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Skala Kabupaten;
17
17 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
j. Menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Rancangan Prioritas Dan Plafon
Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu;
k. Melaksanakan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang
perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
l. Menghimpun, merekap Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Bappeda dan
melaporkan kepada Bupati melalui kepala Bappeda;
m. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan bidang
perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
n. Menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data hasil perencanaan
kegiatan masing-masing bidang;
o. Menyiapkan bahan perencanaan untuk pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan kabupaten;
p. Menyusun bahan rekapitulasi bidang-bidang lingkup Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dalam penyusunan laporan kegiatan tugas pembantuan dari
Pemerintah dan/atau Provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada
Bupati melalui Bappeda untuk disampaikan kepada pemberi dana tugas
pembantuan;
q. Menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten yang dapat ditugas pembantuankan kepada Pemerintah Kecamatan dan
Desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
s. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
t. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
u. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;
18
18 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
v. Menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier; dan
w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
3. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas perencanaan dan
pengawasan, menyiapkan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
perencanaan pembangunan ekonomi, yang dijabarkan ke dalam 14 (empat belas)
fungsi, yaitu:
a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
c. Menyusun rencana kegiatan bidang ekonomi sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
d. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan;
e. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan
untuk mengetahui tugas-tugas yang telah/belum dilaksanakan serta memberikan
penilaian prestasi kerja melalui DP3;
f. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
g. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugas;
h. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi;
i. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;
j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan program dan kegiatan pada sektor bidang
ekonomi;
k. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi didalam dan luar
daerah;
19
19 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
l. Memberikan arahan dan bimbingan kepada SKPD teknis di bawah Bidang
Perencanaan Pembangunan Ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten
Rokan Hulu;
m. Melakukan rapat-rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan
n. Melakukan rapat-rapat koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha.
Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Ekonomi dibantu oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Keuangan dan Investasi, Kepala Sub
Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian serta Kepala Sub Bidang Perencanaan
Peningkatan Ekonomi.
Kepala Sub Bidang Perencanaan Keuangan dan Investasi, berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan memberian
dukungan serta pelaksanaan tugas pemerintahan di Sub Bidang Keuangan dan
Investasi, yang dijabarkan ke dalam 14 (empat belas) fungsi, yaitu:
a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Keuangan dan Investasi berdasarkan kegiatan
tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan;
b. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Keuangan dan
Investasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang
berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Sub Bidang Keuangan dan
Investasi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. Membimbing para bawahan di lingkungan Sub Bidang Keuangan dan Investasi
melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Sub
Bidang Keuangan dan Investasi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Sub Bidang Keuangan dan Investasi
20
20 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam
peningkatan karier;
g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
dengan Sub Bidang Keuangan dan Investasi sebagai pedoman dan landasan kerja;
h. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan
informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Keuangan dan Investasi;
i. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Ekonomi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. Melakukan koordinasi antar SKPD Sub Bidang Keuangan dan Investasi ;
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Ekonomi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pembangunan
Ekonomi;
l. Melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Ekonomi dalam melaksanakan tugas di lingkungan Sub Bidang
Keuangan dan Investasi .
m. Memberikan arahan dan bimbingan pada Sub Bidang Keuangan dan Investasi; dan
n. Melakukan rapat-rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah.
Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanan Pembangunan Ekonomi yang
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan memberian
dukungan serta pelaksanaan tugas Pemerintahan di Bidang Pertanian, yang dijabarkan
ke dalam 12 (dua belas) fungsi, yaitu:
a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan
kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan
21
21 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
Pembangunan Pertanian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
tugas;
c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Sub Bidang Perencanaan
Pembangunan Pertanian dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. Membimbing para bawahan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan
Pertanian melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku;
e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Sub
Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan
Pertanian berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan
dalam peningkatan karier;
g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
dengan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian sebagai pedoman dan
landasan kerja;
h. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan
informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan Pembangunan
Pertanian;
i. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Ekonomi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. Melakukan koordinasi antar SKPD Sub Bidang Perencanaan Pembangunan
Pertanian;
k. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Ekonomi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi; dan
22
22 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
l. Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Ekonomi dalam melaksanakan tugas di lingkungan Sub Bidang
Perencanaan Pembangunan Pertanian.
Kepala Sub Bidang Perencanaan Peningkatan Ekonomi, berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan memberian
dukungan serta pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang koordinasi
penanggulangan kemiskinan, yang dijabarkan ke dalam 13 (tiga belas) fungsi, yaitu:
a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Peningkatan Ekonomi berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan
Peningkatan Ekonomi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
tugas;
c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Sub Bidang Perencanaan
Peningkatan Ekonomi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan
sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. Membimbing para bawahan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Peningkatan
Ekonomi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku;
e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Sub
Bidang Perencanaan Peningkatan Ekonomi guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Peningkatan
Ekonomi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan
dalam peningkatan karier;
g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
23
23 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
dengan Sub Bidang Perencanaan Peningkatan Ekonomi sebagai pedoman dan
landasan kerja;
h. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan
informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan Peningkatan
Ekonomi;
i. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Ekonomi tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. Melakukan koordinasi antar SKPD Subbidang Perencanaan Peningkatan Ekonomi;
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Ekonomi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pembangunan
Ekonomi;
l. Melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Ekonomi dalam melaksanakan tugas di lingkungan Peningkatan
Ekonomi; dan
m. Memberikan arahan dan bimbingan pada Sub Bidang Perencanaan Peningkatan
Ekonomi.
4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang
mempunyai tugas melaksanakan dalam merumuskan dan menyusun bahan
pelaksanaan kebijakan daerah, menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan
melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang
infrastruktur, pengembangan wilayah, sumber daya alam, energi, sumberdaya mineral,
yang dijabarkan ke dalam 13 (tiga belas) fungsi, yaitu:
a. Menyusun Rencana Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah sesuai dengan rencana kerja Badan;
24
24 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
b. Melakukan inventarisasi permasalahan di Bidang Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah serta merumuskan langkah-langkah
Kebijakan Pemecahan masalahnya;
c. Penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
d. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan di Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pembangunan di Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan;
f. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
g. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan, sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan
untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan yang belum dilaksanakan, serta
memberikan penilaian kerja melalui DP3;
i. Membuat konsep, mengoreksi dan memberi paraf naskah dinas untuk menghindari
kesalahan;
j. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
k. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan Bidang Pemukiman,
Prasarana Wilayah, Pengairan, Perhubungan, Tata Ruang;
l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah serta memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dibantu oleh Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum,
25
25 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
Tata Ruang dan Perhubungan, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
serta Kepala Sub Bidang Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan.
Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan, yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang mempunyai tugas
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan yang meliputi
urusan pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan, yang dijabarkan ke dalam 10
(sepuluh) fungsi, yaitu:
a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan
kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. Memberikan petujuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pekerjaan Umum,
Tata Ruang dan Perhubungan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk
dan ketentuan yang berlaku, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi pelaksaan
tugas;
c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Sub Bidang Pekerjaan
Umum, Tata Ruang dan Perhubungan dengan memberikan arahan, baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-
masing;
d. Membimbing para bawahan dilingkungan Sub Bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang
dan Perhubungan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tufoksi, agar sesuai
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. Memeriksa dan mengkoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di
Lingkungan Sub Bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan guna
penyempurnaan lebih lanjut;
f. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Sub Bidang Pekerjaan Umum, Tata
Ruang dan Perhubungan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam peningkatan karier;
26
26 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
dengan Sub Bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan sebagai
landasan kerja;
h. Mencari, mengumpul menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan
informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Pekerjaan Umum, Tata
Ruang dan Perhubungan;
i. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di
Bidang tugasnya; dan
j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan penerapan rencana
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dijabarkan ke dalam 12
(dua belas) fungsi, yaitu:
1. Merencanakan kegiatan sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
selanjutnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
2. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk
dan ketentuan yang berlaku, sehingga tercapai efektivitas dan efesiensi
pelaksanaan tugas;
3. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Sub Bidang Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup dengan memberikan arahan, baik secara tertulis
27
27 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
maupun tulisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-
masing;
4. Membimbing para bawahan di lingkungan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku;
5. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di Lingkungan
Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup guna penyempurnaan
lebih lanjut;
6. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam peningkatan karier;
7. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- bahan lainnya yang berhubungan
dengan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
8. Mencari, mengumpul, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan
informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup;
9. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah tentang langkah atau tindakan yang perlu di ambil di
Bidang tugasnya;
10. Melakukan koordinasi antar Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup;
11. Melakukan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah, baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah; dan
28
28 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
12. Melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan tugas di Lingkungan Sub Bidang
Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Kepala Sub Bidang Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan, berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan perumahan,
permukiman dan kawasan, yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) fungsi, yaitu:
1. Melakukan koordinasi dan evaluasi tentang pengembangan program perumahan
dan pemukiman;
2. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Penataan Perumahan, Pemukiman dan
Kawasan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk
melaksanakan kegiatan tahun akan datang sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan di Lingkungan Sub Bidang Penataan
Perumahan, Pemukiman dan Kawasan dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan
petunjuk dan ketentuan yang berlaku. Sehingga tercapai efektivitas dan efesiensi
pelaksanaan tugas;
4. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Sub Bidang Penataan
Perumahan, Pemukiman dan Kawasan dengan memberikan arahan, baik secara
tertulis maupun tulisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-
masing;
5. Membimbing para bawahan di lingkungan Sub Bidang Penataan Perumahan,
Pemukiman dan Kawasan dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di Lingkungan
Sub Bidang Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan; dan
29
29 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
5. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan,
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai
tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan bidang
pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kebudayaan, kesehatan, sosial,
otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan pencatatan sipil, serta aparatur,
yang dijabarkan ke dalam 8 (delapan) fungsi, yaitu:
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan
olahraga, pariwisata, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah,
pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, kesatuan bangsa dan
politik dalam negeri, kependudukan dan pencatatan sipil, serta aparatur;
b. Penyusunan data perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga,
kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat
daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,
kependudukan dan pencatatan sipil, serta aparatur;
c. Pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang pendidikan,
kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah,
pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan pencatatan sipil, serta
aparatur;
d. Evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan
olahraga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum,
perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam
negeri, kependudukan dan pencatatan sipil, serta aparatur;
e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perencanaan
Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
30
30 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
f. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan yang belum dilaksanakan,
serta memberikan penilaian kerja melalui DP3;
g. Memberikan arahan dan bimbingan kepada SKPD teknis di bawah Bidang
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan dalam pelaksanaan
pembangunan Kabupaten Rokan Hulu; dan
h. Memberikan laporan rekomendasi dan hasil kajian kepada Kepala Bappeda.
Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Sosial Budaya dan Pemerintahan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata dan
Perpustakaan, Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kemasyarakatan serta Kepala Sub Bidang
Pemerintahan dan Aparatur.
Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata dan Perpustakaan, berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial
Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
teknis dan memberian dukungan serta pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan
di Pendidikan, Pariwisata dan Perpustakaan serta Komunikasi dan Informatika, yang
dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu:
a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata,
Kebudayaan, Perpustakaan dan Arsip dan Komunikasi dan Informatika;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pendidikan,
pemuda dan olahraga, pariwisata, kebudayaan, perpustakaan dan arsip dan
komunikasi dan informatika;
c. Penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang pendidikan, pemuda dan
olahraga, pariwisata, kebudayaan, perpustakaan dan arsip dan komunikasi dan
informatika;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan
bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, pariwisata, kebudayaan, perpustakaan
dan arsip dan komunikasi dan informatika;
31
31 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
e. Penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pendidikan,
pemuda dan olahraga, pariwisata, kebudayaan, perpustakaan dan arsip dan
komunikasi dan informatika;
f. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang
pendidikan, pemuda dan olahraga, pariwisata, kebudayaan, perpustakaan dan
arsip dan komunikasi dan informatika;
g. Memberikan petujuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendidikan,
Pariwisata dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk
dan ketentuan yang berlaku, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi pelaksaan
tugas;
h. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Sub Bidang Pendidikan,
Pariwisata dan Perpustakaan dengan memberikan arahan, baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
i. Membimbing para bawahan dilingkungan Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata dan
Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tufoksi, agar sesuai
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
j. Memeriksa dan mengkoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di
Lingkungan Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata dan Perpustakaan guna
penyempurnaan lebih lanjut; dan
k. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata dan
Perpustakaan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier.
Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kemasyarakatan, berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
dan Pemerintahan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
teknis dan memberian dukungan serta pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan
di Bidang Kesehatan dan Kemasyarakatan, yang dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) fungsi,
yaitu:
32
32 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Kesehatan dan Kemasyarakatan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang kesehatan,
pengendalian pendudukan dan keluarga berencana, sosial dan pemberdayaan
perempuan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa, dan satuan polisi pamong praja dan kebakaran;
c. Penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang kesehatan, pengendalian
pendudukan dan keluarga berencana, sosial dan pemberdayaan perempuan,
kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
desa, dan satuan polisi pamong praja dan kebakaran;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan
bidang kesehatan, pengendalian pendudukan dan keluarga berencana, sosial dan
pemberdayaan perempuan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa, dan satuan polisi pamong praja dan
kebakaran;
e. Penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang kesehatan,
pengendalian pendudukan dan keluarga berencana, sosial dan pemberdayaan
perempuan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa, dan satuan polisi pamong praja dan kebakaran;
f. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sub Bidang
Kesehatan dan Kemasyarakatan;
g. Memberikan petujuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Kesehatan dan
Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan yang berlaku, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi pelaksaan
tugas;
h. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Sub Bidang Kesehatan dan
Kemasyarakatan dengan memberikan arahan, baik secara tertulis maupun lisan
sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
33
33 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
i. Membimbing para bawahan dilingkungan Sub Bidang Kesehatan dan
Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tufoksi, agar sesuai
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
j. Memeriksa dan mengkoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di
lingkungan Sub Bidang Kesehatan dan Kemasyarakatan guna penyempurnaan
lebih lanjut; dan
k. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Sub Bidang Kesehatan dan
Kemasyarakatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier.
Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
dan Pemerintahan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
teknis dan memberikan dukungan serta pelaksanaan tugas pemerintahan di Bidang
Pemerintahan dan Aparatur, yang dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu:
a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang otonomi
daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, pengawasan dan
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
c. Penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang otonomi daerah,
pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, pengawasan dan kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan
bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian,
pengawasan dan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
e. Penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang bidang otonomi
daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, pengawasan dan
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
34
34 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
f. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sub Bidang
Pemerintahan dan Aparatur;
g. Memberikan petujuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pemerintahan
dan Aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
yang berlaku, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi pelaksaan tugas;
h. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Sub Bidang Pemerintahan
dan Aparatur dengan memberikan arahan, baik secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
i. Membimbing para bawahan dilingkungan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tufoksi, agar sesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku;
j. Memeriksa dan mengkoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di
lingkungan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur guna penyempurnaan lebih
lanjut; dan
k. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Sub Bidang Pemerintahan dan
Aparatur berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan
dalam peningkatan karier.
6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan, berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas menyusun
kebijakan teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas perencanaan
pembangunan di Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan,
yang dijabarkan ke dalam 14 (empat belas) fungsi, yaitu:
a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Pengendalian Pembangunan;
b. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas perencanaan di Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Pengendalian Pembangunan;
35
35 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
d. Memberikan laporan rekomendasi dan hasil kajian kepada Kepala Bappeda;
e. Menyusun rencana kegiatan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian
Pembangunan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
f. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
g. Mengidentifikasi, mengkaji dan merumuskan masalah dan kendala dalam
pembangunan daerah;
h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta
memberikan penilaian prestasi kerja melalui DP3;
i. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari
kesalahan;
j. Memfasilitasi kegiatan OPD dan sosial budaya pemerintah dan non pemerintah
dalam hal penelitian;
k. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional di Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan;
l. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mensingkronisasikan pembangunan
daerah di Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan;
m. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; dan
n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan
dan Pengendalian Pembangunan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Kajian Sosial Budaya dan
Sumber Daya Manusia, Kepala Sub Bidang Kajian Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya
Alam serta Kepala Sub Bidang Pengendalian Pembangunan.
Kepala Sub Bidang Kajian Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia, berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Pengendalian Pembangunan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
36
36 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
kebijakan teknis dan memberikan dukungan serta pelaksanaan tugas perencanaan
pembangunan di Bidang Kajian Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia, yang
dijabarkan ke dalam 14 (empat belas) fungsi, yaitu:
a. Melakukan kajian dan penelitian di Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya
Manusia, dalam meningkatkan potensi sosial budaya dan sumber daya manusia;
b. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Kajian Sosial Budaya dan Sumber Daya
Manusia berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Kajian Sosial
Budaya dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas;
d. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Sub Bidang Kajian Sosial
Budaya dan Sumber Daya Manusia dengan memberikan arahan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
e. Membimbing para bawahan di lingkungan Sub Bidang Kajian Sosial Budaya dan
Sumber Daya Manusia melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku;
f. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan
Sub Bidang Kajian Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia guna penyempurnaan
lebih lanjut;
g. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Sub Bidang Kajian Sosial Budaya dan
Sumber Daya Manusia untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan
karier;
h. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
dengan Sub Bidang Kajian Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia sebagai
pedoman dan landasan kerja;
37
37 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
i. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan
informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Kajian Sosial Budaya dan
Sumber Daya Manusia;
j. Menghimpun, menganalisa,mengolah dan melaporkan pelaksanaan program dan
kegiatan di lingkungan Badan;
k. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan tentang langkah atau tindakan
yang perlu diambil dibidang tugasnya;
l. Melakukan koordinasi antar Sub Bidang Kajian Sosial Budaya dan Sumber Daya
Manusia;
m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Pengendalian baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penelitian ; dan
n. Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas di lingkungan di Sub
Bidang Kajian Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia.
7. Kepala Sub Bidang Kajian Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam,
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan yang mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan kebijakan teknis dan memberian dukungan serta pelaksanaan tugas
perencanaan pembangunan di bidang penelitian, yang dijabarkan ke dalam 13 (tiga
belas) fungsi, yaitu:
a. Melakukan kajian dan penelitian di bidang sumber daya alam sebagai potensi
pembangunan daerah;
b. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Kajian Ekonomi Pembangunan dan Sumber
Daya Alam berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
38
38 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
c. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Kajian Ekonomi
Pembangunan dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas;
d. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Sub Bidang Kajian Ekonomi
Pembangunan dan Sumber Daya Alam dengan memberikan arahan baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-
masing;
e. Membimbing para bawahan di lingkungan Sub Bidang Kajian Ekonomi
Pembangunan dan Sumber Daya Alam melaksanakan tugas agar sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku;
f. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan
Sub Bidang Kajian Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam guna
penyempurnaan lebih lanjut;
g. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Sub Bidang Kajian Ekonomi
Pembangunan dan Sumber Daya Alam berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk
dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
h. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
dengan Sub Bidang Kajian Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam sebagai
pedoman dan landasan kerja;
i. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan
informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Kajian Ekonomi
Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
j. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Pengendalian tentang langkah atau tindakan yang perlu
diambil dibidang tugasnya;
39
39 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
k. Melakukan koordinasi antar Sub Bidang Kajian Ekonomi Pembangunan dan
Sumber Daya Alam;
l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Pengendalian baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Pengendalian; dan
m. Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas di lingkungan Sub
Bidang Kajian Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam.
Kepala Sub Bidang Pengendalian Pembangunan, berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Pengendalian Pembangunan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis dan memberian dukungan serta pelaksanaan tugas perencanaan
pembangunan di bidang penelitian, yang dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu:
a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengendalian Pembangunan berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengendalian
Pembangunan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Sub Bidang Pengendalian
Pembangunan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. Membimbing para bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengendalian
Pembangunan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku;
e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan
Sub Bidang Pengendalian Pembangunan guna penyempurnaan lebih lanjut;
40
40 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
f. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengendalian
Pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier;
g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
dengan Sub Bidang Pengendalian Pembangunan sebagai pedoman dan landasan
kerja;
h. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan
informasi yang berhubungan dengan tugas Subbidang Pengendalian
Pembangunan;
i. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan tentang langkah atau tindakan
yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j. Melakukan koordinasi antar Sub Bidang Pengendalian Pembangunan;
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan baik secara tertulis maupun lisan
sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang
Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan; dan
l. Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan dalam melaksanakan tugas di
lingkungan Sub Bidang Pengendalian Pembangunan.
E. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kinerja (LKj) ini adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2019 yang merupakan
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dan merupakan komitmen yang akan dicapai
dalam tahun 2021.
41
41 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Tahun 2019 ini adalah untuk
memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 ini adalah untuk
memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah
dan harus dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda untuk
meningkatkan kinerjanya.
F. SISTEMATIKA PENULISAN
Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian
kinerja Bappeda selama Tahun 2019. Capaian kinerja Tahun 2019 tersebut diperbandingkan
dengan Penetapan Kinerja Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Tahun 2019 berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan
kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini dijelaskan dasar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah tahun 2019 dan Perjajian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah tahun 2019.
42
42 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Rokan Hulu untuk setiap capaian sasaran yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan
Realisasi Kinerja Tahun 2019, dengan cara membandingkan antara kinerja serta capaian
kinerja tahun 2019 dan tahun 2018.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah tahun 2019 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa
mendatang.
43
43 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS BAPPEDA
Visi dan Misi
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu harus dibawa dan berkarya
agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif, atau dapat juga dikatakan visi
adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam jangka panjang. Visi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode Tahun 2016-2021, yaitu:
“Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera melalui Peningkatan Pembangunan
Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan
Agamis yang Harmonis dan Berbudaya”
Mengacu pada visi jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu di atas dan visi
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian visi
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui misi pertama dan keempat yaitu:
Misi Pertama
Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan
dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud
keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat”
Misi Keempat
“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan”
44
44 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
Perwujudan misi-misi yang telah diuraikan diatas, akan ditempuh melalui pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari kualitas penyelenggara pemerintah,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Rencana strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu berisi program yang mendukung kesuksesan
pelaksanaan misi Bupati Rokan Hulu yang pertama.
Untuk mencapai misi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Rokan Hulu sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, menetapkan prioritas
pembangunan setiap tahunnya, yang mengakomodir semua sektor dan OPD yang
mendukung pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, baik yang berkaitan dengan pelayanan,
pemerintahan maupun penyediaan dokumen perencanaan yang solid.
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif
tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan
efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat
digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan
kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas
pembangunan, tetapi juga semua program yang mendukung dan menciptakan
pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat dilakukan dengan baik, termasuk di
dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan
pemanfaatan teknologi informasi. Arah kebijakan pembangunan Pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu untuk jangka menengah adalah merupakan arah bagi OPD
maupun lintas OPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini masih terus berkembang di berbagai
sektor, namun demikian perkembangannya dinilai masih lamban terutama
pembangunan infrastruktur, salah satu kendalanya antara lain menyangkut minimnya
anggaran. Kalau hanya berharap dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah
45
45 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
(APBD) Kabupaten, memang sangat berat, karena dana yang ada, tidak sebanding
dengan kebutuhan. Alhasil butuh waktu lama untuk sebuah pembangunan.
Sementara untuk mendapatkan suntikan dana dari APBD Provinsi atau APBN, sangat
sulit. Dalam waktu lima tahun ke depan strategi umum yang diharapkan akan
memacu mempercepat pembangunan Rokan Hulu yaitu “STRATEGI PEMBANGUNAN
DALAM KAWASAN dengan motto MEMBANGUN DESA MENATA KOTA DALAM SEBUAH
KAWASAN STRATEGI PEMBANGUNAN ROKAN HULU”.
Untuk itu, jika Rokan Hulu maju dan berkembang, terutama infrastruktur jalannya,
maka manfaatnya akan ikut dirasakan oleh daerah-daerah sepadan dan sekitarnya. Dengan
begitu, Rokan Hulu bisa menjadi jantung bagi wilayah kawasan ini dengan segala potensi
yang ada. Namun untuk membangun infrastruktur jalan yang dimaksud, secara teknis
Rokan Hulu akan berat kalau hanya mengandalkan sumbar dana APBD Kabupaten sendiri.
Untuk itu butuh suporting dari daerah daerah yang berkepentingan. Langkah awalnya bisa
dimulai dengan meningkatkan status jalan yang sudah ada menjadi jalur Nasional. Dengan
begitu, ada dasar hukum untuk dianggarkan lewat sumber dana APBN.
Bahkan mungkin sejumlah daerah di Sumatera Utara akan lebih dekat menjangkau
bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, dibandingkan menuju Bandara Internasional
Kualanamu, di Medan, jika lintasan nasional Rokan Hulu benar-benar bisa diwujudkan.
Alhasil Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II bisa menjadi alternatif pilihan untuk
penerbangan domestik bagi masyarakat Sumatera Utara dan sekitarnya. Untuk itu
percepatan pembangunan sangat diperlukan, hanya saja dibutuhkan dukungan banyak
pihak, agar pemerintah pusat memandang pembangunan ini menjadi bagian dari strategi
pembangunan nasional yang layak dibantu.
Inilah gambaran umum konsep kawasan yang kami maksud, dan Rokan Hulu
menjadi jantungnya, karena Rokan Hulu persis berada di tengah. Manfaat bagi Rokan Hulu
pembangunan jalan lintas ini secara umum adalah:
1. Ekonomi masyarakat desa yang tinggal di sepanjang jalur nasional, akan tumbuh
dengan baik;
46
46 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
2. Masyarakat Rokan Hulu semakin mudah menjangkau daerah-daerah sepadan,
karena infrastruktur jalan semakin baik;
3. Hasil kebun semakin mudah untuk dibawa keluar dari Rokan Hulu ke beberapa
wilayah dalam kawasan, sehingga harganya semakin membaik;
4. Seiring waktu, akan tumbuh daerah-daerah ekonomi baru;
5. Masyarakat miskin akan terus terurai dan pada akhirnya sampai pada titik
kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata di Rokan Hulu;
6. Akses-akses ekonomi akan semakin terbuka ke sejumlah daerah di Rokan Hulu.
Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya
pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi
dan arah kebijakan.
Tabel 4
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021
Visi
Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera melalui Peningkatan Pembangunan
Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang Harmonis
dan Berbudaya
Misi Pertama
Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan
mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud
keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas
penataan ruang
Meningkatnya
kesesuaian arahan
penggunaan lahan
Mengoptimalkan
penyelenggaraan
penataan ruang
Peningkatan kesesuaian
arahan penggunaan lahan
melalui penataan ruang,
penataan bangunan dan
lingkungan
Misi Keempat
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan
pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Mewujudkan tatakelola
pemerintahan yang baik
Meningkatnya
perencanaan yang
partisipatif dan
Meningkatkan
perencanaan yang
partisipatif dan
Peningkatan kualitas
proses penyusunan
dokumen dengan
47
47 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
akuntabel akuntabel melalui
peningkatan kualitas
proses penyusunan
dokumen
perencanaan daerah
meningkatkan
ketersediaan dokumen
perencanaan teknis,
peningkatan kualitas
proses komunikasi publik
perencanaan,
peningkatan ketersediaan
data, dan optimalisasi
pengendalian dan
evaluasi pada tahap
kebijakan, pelaksanaan
maupun hasil
Penguatan Sistim
Inovasi Daerah
(SIDa)
Penguatan Sistim
Inovasi Daerah (SIDa)
melalui optimalisasi
jejaring sistem
inovasi daerah
Optimalisasi jejaring
sistem inovasi daerah
dengan menyediakan
wahana publikasi serta
penghargaan atas hasil-
hasil inovasi masyarakat
dan daerah,
meningkatkan kualitas
koordinasi dan
komunikasi antar jejaring
sistem inovasi daerah
Meningkatnya
layanan
ketersediaan
statistik sektoral
dan daerah yang
akurat
Meningkatkan
layanan ketersediaan
statistik sektoral dan
daerah yang akurat
koordinasi fasilitasi
instansi pusat dan
optimalisasi peran
perangkat daerah
dalam statistik
sektoral
Meningkatkan
penyediaan statistik
dengan meningkatkan
akurasi dan mempercepat
time release data statistik
Program dan Kegiatan Prioritas
Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2019 sampai dengan tahun 2021 telah disinergikan dengan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016-2021 dan RPJMD Provinsi Riau serta RPJMN, yang terdiri dari prioritas pokok
(dimensi pembangunan sektor unggulan), prioritas wajib (dimensi pembangunan manusia)
dan prioritas pemerataan (dimensi pemerataan dan kewilayahan). Sinergi antara pemerintah
48
48 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
pusat dan daerah juga dibutuhkan agar kebijakan berjalan dengan efektif. Salah satunya
adalah melalui upaya penguatan Kepala Daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan. Hal
ini diperlukan untuk menciptakan sinergi antara pembangunan di tataran pusat, provinsi,
kabupaten/kota hingga cakupan wilayah terkecil (desa). Peran Kepala Daerah juga penting
dalam menciptakan koordinasi efektif antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.
Tabel 5
Keterkaitan Antara Strategi dan Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Kegiatan
Tahun 2016-2021
Sasaran: Meningkatnya kesesuaian arahan penggunaan lahan
STRATEGI KEBIJAKAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
Mengoptimalkan
penyelenggaraan
penataan ruang
Peningkatan
kesesuaian arahan
penggunaan lahan
melalui penataan
ruang, penataan
bangunan dan
lingkungan
Jumlah dokumen
tata ruang yang
disusun
Perencanaan tata ruang
1 Penyusunan kebijakan
tentang penyusunan rencana
tata ruang
2 Penetapan kebijakan tentang
RDTRK, RTRK, dan RTBL
3 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
tentang rencana tata ruang
4 Penyusunan rencana detail
tata ruang kawasan
5 Penetapan revisi RTRW
6 Penyusunan rencana induk
pengembangan pariwisata
daerah
Jumlah dokumen
koordinasi
perencanaan tata
ruang
1 Rapat koordinasi tentang
rencana tata ruang daerah
Pemanfaatan ruang
1 Survey dan pemetaan
Sasaran: Meningkatnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel
STRATEGI KEBIJAKAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
Meningkatkan
perencanaan
yang partisipatif
dan akuntabel
melalui
Peningkatan
kualitas proses
penyusunan
dokumen dengan
meningkatkan
Jumlah dokumen
perencanaan yang
disusun tepat waktu
Perencanaan pembangunan
daerah
Persentase
keselarasan KUA
1 Penyusunan rancangan
RPJPD
49
49 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
peningkatan
kualitas proses
penyusunan
dokumen
perencanaan
daerah
ketersediaan
dokumen
perencanaan
teknis, peningkatan
kualitas proses
komunikasi publik
perencanaan,
peningkatan
PPAS terhadap RKPD 2 Penetapan RPJPD
3 Penyusunan rancangan
RPJMD
4 Penetapan RPJMD
5 Penyusunan rancangan RKPD
6 Penyusunan renstra SKPD
7 Penyusunan rencana kinerja
tahunan
8 Penyusunan dokumen
penetapan kinerja
9 Penyusunan sistem dan
prosedur perencanaan
pembangunan daerah
10 Penyusunan dokumen kajian
lingkungan hidup strategis
RPJPD
11 Penyusunan dokumen kajian
lingkungan hidup strategis
RPJMD
Persentase
keselarasan KUA
PPAS terhadap RKPD
12 Penyusunan KUA dan PPAS
Persentase
keselarasan RKPD
terhadap RPJMD
13 Penyelenggaraan
musrenbang RPJPD
13 Penyelenggaraan
musrenbang RPJMD
15 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Jumlah dokumen
evaluasi yang
disusun
Perencanaan pembangunan
daerah
1 Monitoring, evaluasi,
pengendalian, dan pelaporan
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
2 Penyusunan laporan kinerja
instansi pemerintah
3 Evaluasi RPJMD
Persentase usulan Perencanaan pembangunan
50
50 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
musrenbang yang
terakomodir didalam
dokumen
penganggaran
daerah
1 Forum Satuan Perangkat
Daerah (SKPD)
Jumlah aparatur
yang memiki
sertifikat fungsional
perencana
Peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
1 Peningkatan kemampuan
teknis aparat perencana
Tingkat ketersediaan
data evaluasi
capaian kinerja
setiap tahunnya
Pengembangan data/informasi
1 Pengembangan sistem
informasi profil daerah
Perencanaan pembangunan
ekonomi
1 Pemetaan penduduk miskin
2 Penyusunan rencana aksi
daerah pangan dan gizi
Perencanaan sosial dan budaya
1 Penyusunan rencana aksi
daerah pemberantasan
korupsi
Jumlah laporan
koordinasi
perencanaan yang
disusun setiap tahun
Kerjasama pembangunan
1 Koordinasi perencaaan
pembangunan bidang
pekerjaan umum, tata ruang
dan perhubungan
2 Koordinasi perencaaan
pembangunan SDA dan
lingkungan hidup
3 Koordinasi penataan
perumahan, pemukiman dan
kawasan
Pengembangan wilayah
perbatasan
1 Koordinasi penyelesaian
masalah perbatasan antar
kecamatan dan desa
Perencanaan pengembangan
wilayah strategis dan cepat
51
51 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
tumbuh
1 Koordinasi perencanaan
penanganan perumahan
2 Koordinasi perencanaan air
minum, drainase dan sanitasi
perkotaan
Perencanaan pembangunan
daerah
1 Koordinasi perencanaan
pembangunan daerah
Perencanaan pembangunan
ekonomi
1 Koordinasi perencanaan
keuangan dan investasi
2 Koordinasi perencanaan
pembangunan pertanian
3 Koordinasi perencanaan
peningkatan ekonomi
4 Koordinasi
penangggulangan
kemiskinan
5 Koordinasi tanggung jawab
sosial perusahaan
Perencanaan sosial dan budaya
1 Koordinasi perencanaan
pembangunan kesehatan
dan kemasyarakatan
2 Koordinasi perencanaan
pembangunan pemerintahan
dan aparatur
3 Koordinasi perencanaan
pendidikan, pariwisata dan
perpustakaan
4 Koordinasi penyelenggaraan
kota layak anak
5 Koordinasi perencanaan
SDGs
6 Koordinasi pelaksanaan
kabupaten sehat
52
52 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
Penelitian dan pengembangan
1 Koordinasi kajian sosial
budaya dan sumber daya
manusia
2 Koordinasi kajian ekonomi
pembangunan dan sumber
daya alam
3 Koordinasi pengendalian
pembangunan
Sasaran: Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa)
STRATEGI KEBIJAKAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
Penguatan Sistim
Inovasi Daerah
(SIDa) melalui
optimalisasi
jejaring sistem
inovasi daerah
Optimalisasi
jejaring sistem
inovasi daerah
dengan
menyediakan
wahana publikasi
serta penghargaan
atas hasil-hasil
inovasi masyarakat
dan daerah,
meningkatkan
kualitas koordinasi
dan komunikasi
antar jejaring
sistem inovasi
daerah
Jumlah kajian yang
disusun
Penelitian dan pengembangan
1 Kajian bidang sumber daya
alam
2 Kajian bidang lembaga dan
sumber daya manusia
Ketersediaan sistem
perencanaan dan
monev
Perencanaan pembangunan
daerah
1 Penyusunan sistem aplikasi
monitoring dan evaluasi
pembangunan daerah
2 Pemeliharaan aplikasi
monitoring dan evaluasi
pembangunan daerah
Perencanaan pembangunan
daerah
1 Pemeliharaan aplikasi
perencanaan pembangunan
2 Penyusunan sistem dan
prosedur perencanaan
pembangunan daerah
3 Penyusunan aplikasi sistem
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah
53
53 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
B. RENCANA KERJA BAPPEDA
Rencana Kerja atau Renja Bappeda adalah dokumen perencanaan tahunan yang
memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda
dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Bappeda disusun berdasarkan amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan.
Acuan Renja Bappeda Tahun 2019 adalah Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Program dan kegiatan dijabarkan dalam
matrik yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu
indikatif dan sumber dana. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja
Bappeda Tahun 2019 merupakan:
1. Pedoman bagi Bappeda dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
Tujuan dari Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019 adalah sevagai berikut:
1. Menjabarkan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan
yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan sinergi
pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif, efesien
dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontuinitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan
program tahunan daerah;
54
54 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro
perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi
masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan,
pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.
C. PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA
Perjanjian Kinerja Bappeda adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
Bupati Rokan Hulu kepada Kepala Bappeda untuk melaksanakan program dan kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan
kesepakatan antara Kepala Bappeda dan Bupati Rokan Hulu atas kinerja yang terukur
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang
disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,
tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun
sebelumnya.
Penetapan kinerja Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 yang telah
ditandatangani adalah sebagai berikut:
Tabel 6
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2019
No Sasaran Indikator Kinerja Target
Kinerja Program/Kegiatan
Jumlah
Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya
kesesuaian
arahan
penggunaan
lahan
1 Jumlah
dokumen tata
ruang yang
disusun
2 dokumen Program
perencanaan tata
ruang
1 kali Rapat koordinasi
tentang rencana
tata ruang
64,637,000
55
55 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
1 perda, 1
dokumen
RTRWK
Penetapan revisi
RTRW
324,160,000
1 dokumen Penetapan rencana
induk
pengembangan
pariwisata daerah
21,736,000
1 dokumen Program
pemanfaatan ruang
1 dokumen Survey dan
pemetaan
85,600,000
2 Meningkatnya
perencanaan
yang
partisipatif
dan akuntabel
1 Tingkat
ketersediaan
data evaluasi
capaian
kinerja setiap
tahunnya
Tersedia Program
pengembangan
data/informasi
1 kali Pengembangan
sistem informasi
profil daerah
79,382,000
2 Jumlah
aparatur yang
memiki
sertifikat
fungsional
perencana
4 orang Program
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
pembangunan
daerah
1 kali Peningkatan
kemampuan teknis
aparat perencana
18,464,000
3
Jumlah
dokumen
perencanaan
yang disusun
tepat waktu
48 Program
perencanaan
pembangunan
daerah
2 kali Penyusunan
rancangan RKPD
348,660,000
4 Persentase
pelaksanaan
program
kegiatan
RPJMD ke
dalam RKPD
1 kali Penyusunan
rencana kinerja
tahunan
28,448,000
2 kali Penyusunan
dokumen
penetapan kinerja
55,222,000
56
56 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
5 Persentase
keselarasan
KUA PPAS
terhadap
RKPD
97 persen Program
perencanaan
pembangunan
daerah
2 dokumen Penyusunan KUA
dan PPAS
499,052,000
6 Persentase
keselarasan
RKPD
terhadap
RPJMD
1 kali Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
161,965,500
7 Persentase
usulan
musrenbang
yang
terakomodir
didalam
dokumen
penganggaran
40 persen Program
perencanaan
pembangunan
daerah
1 kali Forum Satuan
Perangkat Daerah
(SKPD)
58,807,000
8
Jumlah
dokumen
evaluasi yang
disusun
3 dokumen Program
perencanaan
pembangunan
daerah
16
kecamatan
Monitoring,
evaluasi,
pengendalian, dan
pelaporan
pelaksanaan
rencana
pembangunan
daerah
31,571,400
1 kali Penyusunan
laporan kinerja
instansi pemerintah
90,588,000
9
Jumlah
laporan
koordinasi
perencanaan
yang disusun
setiap tahun
13 dokumen Program kerjasama
pembangunan
16 kali Koordinasi
perencaaan
pembangunan
bidang pekerjaan
umum, tata ruang
dan perhubungan
49,520,000
57
57 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
7 kali Koordinasi
perencaaan
pembangunan SDA
dan lingkungan
hidup
16,247,900
8 kali Koordinasi
penataan
perumahan,
pemukiman dan
kawasan
17,652,000
1 dokumen Program
perencanaan
pengembangan
wilayah strategis
dan cepat tumbuh
7 kali Koordinasi
perencanaan air
minum, drainase
dan sanitasi
perkotaan
22,772,000
1 dokumen Program
perencanaan
pembangunan
daerah
6 kali Koordinasi
perencanaan
pembangunan
daerah
24,784,000
Tersedia Program
perencanaan
pembangunan
ekonomi
3 kali Koordinasi
penangggulangan
kemiskinan
113,936,000
1 kali Koordinasi
tanggung jawab
sosial perusahaan
(TJSP)
90,931,800
58
58 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
2 kali Koordinasi
perencanaan
keuangan dan
investasi
8,679,900
4 kali Koordinasi
perencanaan
pembangunan
pertanian
9,969,000
4 kali Koordinasi
perencanaan
peningkatan
ekonomi
9,999,000
Tersedia Program
perencanaan sosial
dan budaya
5 kali Koordinasi
perencanaan
pembangunan
kesehatan dan
kemasyarakatan
11,200,000
4 kali Koordinasi
perencanaan
pembangunan
pemerintahan dan
aparatur
34,800,000
2 kali Koordinasi
perencanaan SDGs
59,896,000
1 kali Koordinasi
pelaksanaan
kabupaten sehat
97,999,800
6 kali Koordinasi
perencanaan
pendidikan,
pariwisata dan
perpustakaan
16,390,000
6 Kali Koordinasi
penyelenggaraan
kota layak anak
46,319,500
2 kajian Program penelitian
dan pengembangan
59
59 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
1 kali Koordinasi kajian
sosial budaya dan
sumber daya
manusia
49,860,000
3 Penguatan
Sistem Inovasi
Daerah (SIDa)
1 Jumlah kajian
yang disusun
2 kali Program penelitian
dan pengembangan
1 kali Kajian bidang
sumber daya alam
166,799,800
1 kali Kajian bidang
lembaga dan
sumber daya
manusia
371,044,000
2 Ketersediaan
sistem
perencanaan
dan monev
Tersedia Perencanaan
pembangunan
daerah
1 aplikasi Pemeliharaan
aplikasi
perencanaan
pembangunan
151,880,000
JUMLAH ANGGARAN : Rp 8,075,408,700
PROGRAM STRATEGIS : Rp 3,238,428,600
BUPATI ROKAN HULU,
Pasir Pengaraian, 23 Oktober 2019
KEPALA BADAN,
H. SUKIMAN N I F Z A R, SP, M.IP
NIP. 19600408 198603 1 010
60
60 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA
Indikator kinerja utama Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 7
Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019
No Indikator Kinerja Utama Target
1 Jumlah dokumen tata ruang yang disusun 2 dokumen
2 Jumlah dokumen koordinasi perencanaan tata ruang 1 dokumen
3 Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu 10 dokumen
4 Jumlah dokumen evaluasi yang disusun 2 dokumen
5 Jumlah laporan koordinasi perencanaan yang disusun setiap tahun 13 dokumen
6 Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD 97 persen
7 Persentase keselarasan KUA PPAS terhadap RKPD 96 persen
8 Persentase pelaksanaan program kegiatan RPJMD ke dalam RKPD 92 persen
9 Persentase usulan musrenbang yang terakomodir didalam dokumen
penganggaran
40 persen
10 Jumlah aparatur yang memiki sertifikat fungsional perencana 4 orang
11 Tingkat ketersediaan data evaluasi capaian kinerja setiap tahunnya tersedia
12 Jumlah kajian yang disusun 2 kajian
13 Jumlah dokumen statistik daerah yang tersedia 4 dokumen
Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah disusun untuk mengetahui
capaian kinerja setiap aspek fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan
pelayanan umum dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi dan
keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Untuk
mencapai hasil yang maksimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan
pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan
asas-asas kepemerintahan yang baik dan bersih, maka Kepala Daerah wajib melaporkan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
61
61 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
Pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah atau disebut
sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengetahui keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah
dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Berdasarkan tabel diatas,
Bappeda memiliki 13 (tiga belas) indikator kinerja utama yang dilaksanakan dalam kurun
waktu 2016-2021 yang menguraikan target setiap tahunnya. Evaluasi terhadap indikator
kinerja utama tersebut akan di evaluasi setiap tahunnya untuk menilai kinerja Bappeda
sebagai koordinator perencanaan didaerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk
mendukung tercapaianya visi dan misi jangka menengah daerah Kabupaten Rokan Hulu.
62
62 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran
ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi
pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-
kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dimana hasil akhirnya adalah
terciptanya pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pengukuran kinerja, pemerintah
akan dapat menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan
kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang
seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan dimana pengukuran dan pembandingan
kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.
A. CAPAIAN KINERJA BAPPEDA
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Bappeda berdasarkan sasaran/target
Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 menurut indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama
merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan
masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Rokan Hulu untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJ-IP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Laporan kinerja Instansi pemerintah
ini dilakukan untuk mengukur kinerja dan melakukan evaluasi serta mengungkapkan secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan. Skala penilaian peringkat
kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan penilaian
terhadap evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah dengan skala nilai peringkat
kinerja sebagai berikut
63
63 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
Tabel 7
Skala Nilai Peringkat Kinerja
Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100% Sangat tinggi
76% ≤ 90% Tinggi
66% ≤ 75% Sedang
51% ≤ 65% Rendah
≤ 50% Sangat rendah
Dalam penilaian kinerja tersebut, skala intensitas kinerja suatu indikator dapat dimaknai
sebagai berikut:
1. Hasil sangat tinggi dan tinggi
Skala intensitas ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi
target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil sedang
Skala intensitas ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi
persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah
Skala intensitas ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum
memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.
Terdapat 13 (tiga belas) indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Bappeda
sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang
telah ditetapkan yaitu:
Tabel 8
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI % PENILAIAN
KINERJA
1 Jumlah dokumen tata
ruang yang disusun
dokumen 2 1 50.00 SR
2 Jumlah dokumen
pengendalian
pemanfaatan ruang
dokumen 1 1 100.00 ST
3 Jumlah dokumen dokumen 10 10 100.00 ST
64
64 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
perencanaan yang
disusun tepat waktu
4 Jumlah dokumen evaluasi
yang disusun
dokumen 2 2 100.00 ST
5 Jumlah laporan koordinasi
perencanaan yang
disusun setiap tahun
dokumen 13 13 100.00 ST
6 Persentase keselarasan
RKPD terhadap RPJMD
persen 97.00 98.77 101.82 ST
7 Persentase keselarasan
KUA PPAS terhadap RKPD
persen 96.00 95,76 99,75 ST
8 Persentase pelaksanaan
program kegiatan RPJMD
ke dalam RKPD
persen 92.00 98,72 107.30 ST
9 Persentase usulan
musrenbang yang
terakomodir didalam
dokumen penganggaran
persen 40.00 32,21 80,53 T
10 Jumlah aparatur yang
memiki sertifikat
fungsional perencana
orang 4 1 25.00 SR
11 Tingkat ketersediaan data
evaluasi capaian kinerja
setiap tahunnya
tersedia √ √ 100.00 ST
12 Jumlah kajian yang
disusun
kajian 2 2 100.00 ST
13 Jumlah dokumen statistik
daerah yang tersedia
dokumen 4 4 100.00 ST
Rata-Rata Capaian 89,57
Penilaian Kinerja T
Berdasarkan data diatas dapat dilihat dari 13 (tiga belas) indikator kinerja utama nilai
capaian kinerja Bappeda Tahun 2019 sebesar 89,57 persen pada kategori “tinggi”, dimana
terdapat 10 (sepuluh) indikator dikategorikan "sangat tinggi", 1 (satu) indikator dikategorikan
"tinggi”, dan 2 (dua) indikator dikategorikan "sangat rendah”.
65
65 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
Garfik
Tingkat Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2019
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
Evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2019 akan menjelaskan sejauh mana
pencapaian kinerja secara umum dan disajikan per sasaran strategis. Terdapat 3 (tiga) sasaran
strategis yang dilaksanakan oleh Bappeda ditahun 2019 yang akan dijelaskan sebagai berikut:
Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan
bahwa setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk menyusun
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang berfungsi untuk pengaturan, pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan
strategis kabupaten/kota. Wewenang tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah
kabupaten/kota; pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Pelaksanaan penataan ruang di wilayah
Sasaran I: Meningkatnya kesesuaian arahan penggunaan lahan
66
66 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
Kabupaten Rokan Hulu yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan tata ruang.
Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang
wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). Tujuan
penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi (1) sebagai dasar untuk memformulasikan
kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; (2) memberikan arah bagi
penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; (3) Sebagai dasar dalam
penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Capaian sasaran
ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu sebagai berikut:
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Capaian
1 Jumlah dokumen tata ruang
yang disusun
dokumen 2 1 50,00
2 Jumlah dokumen pengendalian
pemanfaatan ruang
dokumen 1 1 1,00,00
Rata-Rata Capaian 75,00
Penilaian Kinerja S
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat capaian kinerja sudah tercapai dengan tingkat
capaian 75,00 persen dengan kategori capaian “sedang”. Penetapan kebijakan tentang
RDTRK,RTRK,RTBL Penyusunan rencana teknis ruang kawasan, belum dapat dilaksanakan
karena Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 sampai
akhir tahun 2019 baru sampai kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Rokan Hulu,
validasi provinsi termasuk KLHS RTRW Kabupaten Rokan Hulu dan penyampaian dokumen
tersebut oleh pemerintah Provinsi Riau untuk diverifikasi lanjut oleh direktorat pembangunan
daerah kementrian dalam negeri. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun
sebelumnya serta capaian RPJMD adalah sebagai berikut:
No Indikator Kinerja
Utama Satuan
Hasil
2018
Hasil
2019
%
Capaian
Tercapai
/ Tidak
Capaian RPJMD
Target Hasil Capaian
1 Jumlah
dokumen tata
ruang yang
dokumen 1 1 100,00 X 13 3 23,08
67
67 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
No Indikator Kinerja
Utama Satuan
Hasil
2018
Hasil
2019
%
Capaian
Tercapai
/ Tidak
Capaian RPJMD
Target Hasil Capaian
disusun
Jumlah
dokumen
pengendalian
pemanfaatan
ruang
dokumen 1 1 100,00 V 4 2 50,00
Rata-Rata Capaian 36,54
Penilaian Kinerja SR
Keterangan: V = mencapai target, X = tidak mencapai target =tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja
tahun lalu
Capaian kinerja atas sasaran “meningkatnya kesesuaian arahan penggunaan lahan”
sampai dengan tahun 2019 menunjukkan rata-rata capaian sebesar 36,54 persen. Hal ini
menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan terkait sasaran tersebut pada kategori
“sangat rendah” dalam memenuhi target yang ditetapkan RPJMD. Strategi yang dilakukan
adalah mengoptimalkan penyelenggaraan penataan ruang. Arah kebijakan yang dilakukan
adalah peningkatan kesesuaian arahan penggunaan lahan melalui penataan ruang, penataan
bangunan dan lingkungan.
Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan
pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan
sumber daya dan potensi yang dimiliki. Perencanaan pembangunan di daerah harus
memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan
pembangunan nasional, karena capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat
mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional. Berdasarkan Undang-undang
Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan
pembangunan bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Disamping itu perencanaan
X
Sasaran II: Meningkatnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel
68
68 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
pembangunan juga bertujuan untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Tujuan utama perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Rokan Hulu adalah (1)
meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan
antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan; (2)
meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan
perencanaan program; (3) menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran; (4)
meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik; (5) terwujudnya
penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan, sesuai RPJMD
sehingga tercapai efektivitas perencanaan. Capaian sasaran ini diukur dengan 5 (lima)
indikator kinerja utama yaitu sebagai berikut:
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Capaian
1 Jumlah dokumen perencanaan
yang disusun tepat waktu
dokumen 10 10 100.00
2 Persentase keselarasan RKPD
terhadap RPJMD
persen 97.00 98.77 101.82
3 Persentase keselarasan KUA
PPAS terhadap RKPD
persen 96.00 95.76 99,75
4 Persentase pelaksanaan
program kegiatan RPJMD ke
dalam RKPD
persen 92.00 98.72 107.30
5 Persentase usulan musrenbang
yang terakomodir didalam
dokumen penganggaran
persen 40.00 32.21 80.53
Rata-Rata Capaian 97,88
Penilaian Kinerja ST
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat capaian kinerja sudah tercapai dengan tingkat
capaian 97,88 persen dengan kategori capaian “ sangat tinggi”. Jumlah dokumen
perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, untuk menjamin tersedianya dokumen-dokumen perencanaan
yang disusun berdasarkan waktu, alur dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
69
69 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan
pembangunan, untuk menjamin terdapatnya konsistensi antara dokumen perencanaan jangka
panjang, jangka menengah dan tahunan. Kualitas kelengkapan data dan informasi pendukung
perencanaan pembangunan juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan
pembangunan daerah. Tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah
diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
daerah. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat perencanaan, untuk meningkatkan kualitas
SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis tidak dapat
dilaksanakan karena belum dilakukan pemanggilan peserta oleh Pusbindiklatren Bappenas.
RPJMD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra PD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis
RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh
setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu. Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas
pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program
dan kegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis
PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja PD (Renja PD) dan
Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.
Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021 setiap tahun dijabarkan ke
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan
tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Rokan Hulu yang
dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga
kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan
Penetapan Plafon Anggaran; serta bahan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD). Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD adalah 98.77 persen,
persentase usulan musrenbang yang terakomodir didalam dokumen penganggaran sebesar
70
70 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
32,21 persen, persentase pelaksanaan program kegiatan RPJMD ke dalam RKPD 98.72 persen
dan persentase keselarasan KUA PPAS terhadap RKPD sebesar 95,76 persen. Perbandingan
realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya serta capaian RPJMD adalah sebagai
berikut:
No Indikator
Kinerja Utama Satuan
Hasil
2018
Hasil
2019
%
Capaian
Tercapai
/ Tidak
Capaian RPJMD
Target Hasil Capaian
1 Jumlah
dokumen
perencanaan
yang disusun
tepat waktu
dokumen 10 10 100.00 V 94 69 73,40
2 Persentase
keselarasan
RKPD
terhadap
RPJMD
persen 98.96 98.77 99,81 V 99.00 98.77 99.77
3 Persentase
keselarasan
KUA PPAS
terhadap
RKPD
persen 100.00 95,76 95,76 V 98.00 95,76 97,71
4 Persentase
pelaksanaan
program
kegiatan
RPJMD ke
dalam RKPD
persen 97.20 98.72 101,56 V 94.00 98,72 105,02
5 Persentase
usulan
musrenbang
yang
terakomodir
didalam
dokumen
penganggaran
persen 31.25 32,21 103,07 V 50.00 32,21 64,42
Rata-Rata Capaian 88,07
Penilaian Kinerja T
Keterangan: V = mencapai target, X = tidak mencapai target =tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja
tahun lalu
X
71
71 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
Capaian kinerja atas sasaran “meningkatnya perencanaan yang partisipatif dan
akuntabel” sampai dengan tahun 2019 menunjukkan rata-rata capaian sebesar 88,07 persen.
Hal ini menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan terkait sasaran tersebut pada
kategori “tinggi” dalam memenuhi target yang ditetapkan RPJMD. Strategi yang dilakukan
adalah meningkatkan perencanaan yang partisipatif dan akuntabel melalui peningkatan
kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan daerah. Arah kebijakan adalah
peningkatan kualitas proses penyusunan dokumen dengan meningkatkan ketersediaan
dokumen perencanaan teknis, peningkatan kualitas proses komunikasi publik perencanaan,
peningkatan ketersediaan data, dan optimalisasi pengendalian dan evaluasi pada tahap
kebijakan, pelaksanaan maupun hasil.
Terdapat 2 (dua) bidang kajian yang dilaksanakan oleh Bappeda yaitu kajian bidang
Sistem Inovasi Daerah (SIDa) ialah proses kegiatan secara keseluruhan untuk
mengembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah baik itu dari pemerintah
daerah, lembaga ( litbang, pendidikan, dunia usaha), dan masyarakat. Dengan penguatan
inovasi tersebut merupakan salah satu faktor terpenting dalam membangun perekonomian
masyarakat dan meningkatkan daya saimg daerah itu sendiri. sumber daya alam dan kajian
bidang lembaga dan sumber daya manusia. Kajian ini dilakukan untuk melihat kondisi
eksisting dan yang akan datang pada bidang sumber daya alam dan sumber daya manusia,
sehingga memudahkan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan-kebijakan apa saya
yang akan dilakukan. Capaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu
sebagai berikut:
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Capaian
1 Jumlah kajian yang disusun kajian 2 2 100.00
Rata-Rata Capaian 100.00
Penilaian Kinerja ST
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat capaian kinerja sudah tercapai dengan tingkat
capaian 100.00 persen dengan kategori capaian “Sangat Tinggi”. Pada tahun 2019 kajian yang
Sasaran III: Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa)
72
72 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
disusun adalah kajian bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam dengan judul
“Analisis Ekonomi Daerah Kabupaten Rokan Hulu Sektor Pertanian Dalam Upaya Menyusun
Dokumen Perencanaan yang Akurat dan Komprehensif ” yang memberikan gambaran yang
nyata mengenai kondisi perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu dan kedepannya dapat
menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Dari hasil analisis Ekonomi Daerah
direkomendasikan :
1. Orientasi Pembangunan ekonomi kabupaten Rokan Hulu sebaiknya fokus pada
pengembangan subsektor perkebunan terutama komoditas karet.
2. Karena kontribusi perkebunan kelapa sawit dan tanaman pangan ternyata
menunjukkan kontribusi yang kecil, maka perlu dikembangkan industri hilir untuk
kelapa sawit dan tanaman pangan.
3. Dengan adanya program hilirisasi, mendorong peningkatan kontribusi sektor – sektor
lain untuk meningkatkan output.
4. Pengembangan sektor industri terutama karet, perlu menjadi program prioritas
Kabupaten Rokan Hulu, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu perlu melakukan penguatan kelembagaan
sistem pemasaran sektor pertanian untuk memangkas panjangnya rantai distribusi
sehingga berdampak nyata pada peningkatan nilai tambah petani, serta
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang terampil dan handal agar
kelembagaan agroindustri dapat berfungsi maksimal (Khususnya pada komoditi
karet).
6. Perlu menggalakkan dan pembinaan kembali KUD sebagai lembaga unit desa yang
menyediakan sarana dan prasarana produksi, serta wadah pemasaran produksi
pertanian, sehingga rantai pemasaran dapat diatur dan harga jual ditingkat petani
stabil.
73
73 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
Sedangkan kajian yang lain yang telah disusun adalah kajian sosial budaya dan sumber
daya manusia dengan judul Pemberdayaan masyarakat adat melalui pendekatan
kewirausahaan sosial di Kabupaten Rokan Hulu.
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya serta capaian RPJMD
adalah sebagai berikut:
No Indikator
Kinerja Utama Satuan
Hasil
2018
Hasil
2019
%
Capaian
Tercapai
/ Tidak
Capaian RPJMD
Target Hasil Capaian
1 Jumlah kajian
yang disusun
kajian 1 2
100.00
v 2 2 100.00
Rata-Rata Capaian 100.00
Penilaian Kinerja ST
Keterangan: V = mencapai target, X = tidak mencapai target =tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja
tahun lalu
Capaian kinerja atas sasaran “Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa)” sampai dengan
tahun 2019 menunjukkan rata-rata capaian sebesar 100,00 persen. Hal ini menunjukkan
pelaksanaan program dan kegiatan terkait sasaran tersebut pada kategori “sangat tinggi”
dalam memenuhi target yang ditetapkan RPJMD.
C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019
Capaian sasaran yang telah ditargetkan Bappeda Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019
tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka pelaksanaan urusan perencanaan
pembangunan tahun 2019 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara
implementatif dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah mengalokasikan anggaran sebagai berikut:
Tabel
Total Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun 2019
X
74
74 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
No Uraian Anggaran Realisasi %
1 Belanja Tidak Langsung (BTL) 6.619.700.000 5.671.928.681 85.68
2 Belanja Langsung 8.075.408.700 5.912.108.271 73.21
Total 14.695.108.700 11.584.036.952 78.83
Pagu tahun anggaran 2019 sebesar Rp.14.695.108.700 dialokasikan kepada 12 program
dan 63 kegiatan yang dirinci sebagai berikut:
Tabel
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2019
Berdasarkan Sasaran
SASARAN I: MENINGKATNYA KESESUAIAN ARAHAN PENGGUNAAN LAHAN
No INDIKATOR
KINERJA UTAMA PROGRAM KEGIATAN TARGET REALISASI %
1 Jumlah
dokumen tata
ruang yang
disusun
Perencanaan
tata ruang
Penetapan revisi
RTRW
324.160.000 291.625.000 89,96
Penetapan
rencana induk
pengembangan
pariwisata daerah
21.736,000 4.820.000 22,18
2 Jumlah
dokumen
koordinasi
perencanaan
tata ruang
Rapat koordinasi
tentang rencana
tata ruang
64.092.000 50.680.000 79,07
Pemanfaatan
ruang
Survey dan
pemetaan
85.600.000 3.800.000 4,44
SASARAN II: MENINGKATNYA PERENCANAAN YANG PARTISIPATIF DAN AKUNTABEL
1 Jumlah
dokumen
perencanaan
yang disusun
tepat waktu
Perencanaan
pembanguna
n daerah
Penyusunan
rancangan RKPD
348.660.000 257.091.000 73,74
2 Persentase Penyusunan 28.448.000 27.816.000 97.78
75
75 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
pelaksanaan
program
kegiatan
RPJMD ke
dalam RKPD
rencana kinerja
tahunan
Penyusunan
dokumen
penetapan kinerja
55.222.000 45.390.000 82,2
3 Persentase
keselarasan
KUA PPAS
terhadap
RKPD
Penyusunan KUA
dan PPAS
499.052.000 476.622.000 95,51
4 Persentase
keselarasan
RKPD
terhadap
RPJMD
Penyelenggaraan
musrenbang
RKPD
161.965.500 144.557.500 89,25
5 Persentase
usulan
musrenbang
yang
terakomodir
didalam
dokumen
penganggara
n
Forum satuan
perangkat daerah
(SKPD)
58.807.000 55.175.000 93,82
6 Jumlah
dokumen
evaluasi yang
disusun
Monitoring,
evaluasi,
pengendalian,
dan pelaporan
pelaksanaan
rencana
pembangunan
daerah
31.571.400 2.420.000 7,67
Penyusunan
laporan kinerja
instansi
pemerintah
90.588.000 48.878.000 53,96
7 Jumlah
laporan
koordinasi
perencanaan
Kerjasama
pembanguna
n
Koordinasi
perencaaan
pembangunan
bidang pekerjaan
49.520.000 29.820.000 60,22
76
76 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
yang disusun
setiap tahun
umum, tata ruang
dan perhubungan
Koordinasi
perencaaan
pembangunan
SDA dan
lingkungan hidup
16.247.900 5.460.000 33,66
Koordinasi
penataan
perumahan,
pemukiman dan
kawasan
17.652.000 9.440.000 53,48
Perencanaan
pembanguna
n daerah
Koordinasi
perencanaan
pembangunan
daerah
24.784.000 11.960.000 48,26
Perencanaan
pembanguna
n ekonomi
Koordinasi
penangggulangan
kemiskinan
113.936.000 83.660.000 73,43
Koordinasi
tanggung jawab
sosial perusahaan
90.931.800 63.051.800 69,34
Koordinasi
perencanaan
keuangan dan
investasi
8.679.900 3.810.000 43,89
Koordinasi
perencanaan
pembangunan
pertanian
9.969.000 5.244.000 52,6
Koordinasi
perencanaan
peningkatan
ekonomi
9.999.000 2.700.000 27
Perencanaan
pengembang
an wilayah
strategis dan
cepat tumbuh
Koordinasi
perencanaan air
minum, drainase
dan sanitasi
perkotaan
22.772.000 19.406.000 85,22
Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
Peningkatan
kemampuan teknis
aparat perencana
18.464.000 12.153.000 65,82
77
77 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
perencanaan
pembanguna
n daerah
Perencanaan
sosial dan
budaya
Koordinasi
perencanaan
pembangunan
kesehatan dan
kemasyarakatan
11.200.000 6.300.000 56,25
Koordinasi
perencanaan
pembangunan
pemerintahan dan
aparatur
34.800.000 10.070.000 28,94
Koordinasi
perencanaan SDGs
59.896.000 6.912.000 11,54
Koordinasi
perencanaan
pendidikan,
pariwisata dan
perpustakaan
16.390.000 1.960.000 11,96
Penelitian
dan
pengembang
an
Koordinasi kajian
sosial budaya dan
sumber daya
manusia
49.860.000 44.400.000 89,05
8 Tingkat
ketersediaan
data evaluasi
capaian
kinerja setiap
tahunnya
Pengembang
an data
/informasi
Pengembangan
sistem informasi
profil daerah
79.382.000 59.420.000 74.85
SASARAN III: PENGUATAN SISTIM INOVASI DAERAH (SIDA)
1 Jumlah kajian
yang disusun
Penelitian
dan
pengembang
an
Kajian bidang
ekonomi
pembangunan
dan sumber daya
alam
166.799.800 156.999.800 94,12
2 Ketersediaan
sistem
perencanaan
dan monev
Perencanaan
pembanguna
n daerah
Pemeliharaan
aplikasi
perencanaan
pembangunan
151.880.000 117.330.000 77.25
78
78 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
Pelayanan
administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa
surat menyurat
8.700.000 6000.000 68.97
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
141.900.000 114.658.977 80.80
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
117.832.200 117.690.000 99.88
Penyediaan jasa
perbaikan
peralatan kerja
31.250.000 23.700.000 75,84
Penyediaan alat
tulis kantor
97.077.400 97.077.400 100
Penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan
49.446.000 34.296.000 69,36
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan dinas/
operasional
14.200.000 10.118.580 71,26
Penyediaan
komponen
instalasi listrik/
penerangan
bangunan kantor
18.326.000 6.313.800 34.45
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
5.000.000 4.680.000 93.60
Penyediaan bahan
logistik kantor
23.472.000 17.609.000 75.02
Penyediaan
makanan dan
minuman
6.900.000
Rapat-rapat
koordinasi dalam
daerah
176.770.000 119.170.000 67.42
Rapat-rapat 2.236.209.000 1.463.065.614. 65.43
79
79 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
koordinasi dan
konsultasi luar
daerah
00
Penyediaan jasa
tenaga teknis
kantor
574.508.000 571.766.000 99.52
Penyediaan jasa
keamanan kantor
104.481.600 102.605.000 98,20
Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Pengadaan
kendaraan dinas
operasional
750.000.000 692.400.000 92.32
Pengadaan
peralatan kerja
30.000.000 100,0
0
Pemeliharaan
rutin/ berkala
gedung kantor
89.000.000 38.815.000 43.61
Pemeliharaan
rutin/ berkala
mobil jabatan
55.812.550 38.180.000 68.41
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas/
operasional
272.980.350 157.543.000 57.71
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
31.133.000 22.080.000 70,92
Pemeliharaan
rutin/ berkala
mebeleur
1.982.000 0.00 0.00
Dari 12 program dan 51 kegiatan terdapat 9 kegiatan yang tidak dapat diselenggarakan
yaitu:
1. Penyusunan Rancangan RPJMD
2. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
3. Penetapan RPJMD
4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
80
80 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
5. Penyusunan Rencana Aksi Daerah HAM
6. Koordinasi Penyelenggaraan kota Layak Anak
7. Koordinasi Kajian Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
81
81 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
BAB IV
PENUTUP
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan
dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan
yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja
pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun
tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah
yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan
sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja
utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2019 secara keseluruhan sangat berhasil dengan nilai rata-rata capaian
kinerja sasaran strategis sebesar 89,57 persen. Adapun berdasarkan hasil pengukuran kinerja
terhadap 13 (tiga belas) indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) indikator
dikategorikan "sangat tinggi", 1 (satu) indikator dikategorikan "tinggi”, dan 2 (dua) indikator
dikategorikan "sangat rendah”.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
1. Terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan;
2. Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 belum
disahkan
82
82 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2019
Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda secara umum sudah mendekati
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan
untuk meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi dan misi
Kabupaten Rokan Hulu dapat terwujud. Dengan laporan kinerja ini diharapkan dapat
memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur
Bappeda untuk tahun-tahun berikutnya. apa
Pasirpengaraian, Januari 2020
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN ROKAN HULU
NIFZAR, SP,M.IP NIP.19600408 198603 1 010
top related