laporan kinerja instansi pemerintah bappeda 2017... · erdasarkan peraturan . bupati. kabupaten...
Post on 15-Mar-2019
238 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I URAIAN SINGKAT ORGANISASI …............................................................................. 1 I.1 Fungsi Bappeda .......................................................................................................... 1 I.2 Struktur Organisasi ….................................................................................................. 1 I.3 Isu Strategis ...................................................................................................................
3
BAB II PERENCANAAN KINERJA .......................................................................................... 5 II.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran …………….............................................................. 5 II.2 Rencana Kinerja Tahunan ………………………….………………………..………................. 6
II.3 Perjanjian Kinerja ……………………………………………………..……………….………………….. 8
II.4 Rencana Penganggaran …………………………………………………..……….……………….. 8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................... 11 III.1 Capaian Kinerja Organisasi ……….......................................................................... 11 III.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja ……............................... 11 III.1.2 Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja ….…………………………. 13 III.1.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .…………………………… 14 III.1.4 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ..……………. 15 III.2 Akuntabilitas Keuangan ........................................................................................... 21
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................................... 23 LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kulon Progo .....................................................................................................................................
6
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kulon Progo Tahun 2017 ............... 6 Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017 ………………………………………..…………………... 7
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017 ………………………………………………… 8 Tabel 2.5 Anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Tahun 2017 …………….. 9 Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ..................................................................................... 12 Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2017 Berdasarkan Target ......................................... 12 Tabel 3.3 Asset Bappeda Kulon Progo Tahun 2017 .………….............................................. 14 Tabel 3.4 Asset Tidak Dipakai Tahun 2017 ……………………..................................................... 15
Tabel 3.5 Daftar Universitas yang Melaksanakan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ………………………………………………..............
17
Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017 ………………………. 22 Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 ...................... 22
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 3.1 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja ..................................... 14
Gambar 3.2 Sekolah Revolusi Mental Kebangsaan, Salah Satu Program DRD Tahun 2017 ...............................................................................................................
18
Gambar 3.3 Pj. Bupati Kulon Progo Menerima Penghargaan Anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha dari Gubernur DIY ……………....................................
21
Wates, 31 Januari 2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO Kepala,
Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19610801 198903 1 005
KATA PENGANTAR
uji dan syukur kita panjatkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas rahmat dan karunia-
Nya kita masih diberikan
kesehatan sehingga dapat menyelesaikan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Bappeda Kulon Progo Tahun 2017.
Perwujudan good governance merupakan hal
yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses
demokrasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus
tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan
publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat
dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran birokrasinya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(LKjIP Bappeda) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 ini merupakan wujud
pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda selama tahun 2017.
Diharapkan LKjIP Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh
stakeholders tentang pencapaian kinerja Bappeda Kulon Progo di tahun 2017. Semoga di
tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan
kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.
P
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017
IKHTISAR EKSEKUTIF
ebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten
Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh
stakeholders, sehingga Bappeda dituntut untuk mampu
memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Kulon Progo, dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan
kinerjanya.
Dalam melaksanakan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun
2011-2016, LKjIP Tahun 2017 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja
pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Bappeda Kabupaten Kulon Progo
dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Sasaran strategis yang akan dicapai
pada tahun 2017 berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 adalah
“meningkatnya kinerja SKPD”. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan
melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis
terhadap sasaran tersebut, terdapat indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai
tolak ukur. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)
SKPD.
Hasil analisis akuntabilitas kinerja Bappeda Kulon Progo tahun 2017 dapat
disimpulkan bahwa realisasi indikator sasaran yang telah ditetapkan telah melebihi
target, yaitu sebesar 76,67%.
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 90,02% dari
total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap
urusan sebesar 90,63%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap OPD
sebesar 88,61%.
S
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 1
BAB I PENDAHULUAN
I.1. FUNGSI BAPPEDA
erdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten
Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2016 tentang
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bappeda mempunyai fungsi perumusan
kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan
di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan
pengembangan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan
dan pengendalian pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan.
I.2. STRUKTUR ORGANISASI
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bappeda
menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta
penelitian dan pengembangan.
Bappeda dalam melaksanakan fungsi tersebut mempunyai tugas :
B
I.1. FUNGSI BAPPEDA
I.2. STRUKTUR ORGANISASI
I.3. ISU STRATEGIS
Dalam melaksanakan tugas Kepala Bappeda dibantu oleh aparat yang terdapat di
dalam struktur organisasi Bappeda. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat terdiri dari:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Perencanaan
3) Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
a. Sub Bidang Prasarana Wilayah;
b. Sub Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan; dan
c. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
d. Bidang Sosial dan Ekonomi, terdiri dari :
a. Sub Bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan;
b. Sub Bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi; dan
c. Sub Bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata.
e. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
a. Sub Bidang Pemerintahan;
menyusun, mengoordinasikan, dan membinaperencanaan dan pengendalian pembangunanperekonomian;
menyusun, mengoordinasikan, dan membinaperencanaan dan pengendalian pembangunanprasarana wilayah tata ruang dan lingkungan hidup;
menyusun, mengoordinasikan, dan membinaperencanaan dan pengendalian pembangunanpemerintahan;
menyusun, mengoordinasikan, dan membinaperencanaan dan pengendalian pembangunankesejahteran rakyat;
menyusun, mengoordinasikan, dan membinaperencanaan dan pengendalian pembangunankegiatan penelitian, dan pengembangan;
melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 2
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 3
b. Sub Bidang Penunjang Pemerintahan; dan
c. Sub Bidang Pendidikan Kebudayaan Komunikasi dan Informatika.
f. Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Analisis Data Pembangunan; dan
b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan.
g. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian, terdiri dari :
a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
b. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan; dan
c. Sub Bidang Evaluasi Pembangunan.
h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
i. Unit Pelaksana Teknis Badan.
Struktur organisasi Bappeda Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 72 tahun 2016 terlampir.
I.3. ISU STRATEGIS
Permasalahan yang sedang dihadapi Bappeda adalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pencapaian program kegiatan pembangunan
Masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas alat ukur pengendalian serta
kurang optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Penyebab tersebut
dilatarbelakangi oleh standar pengendalian belum akuntabel, kurang optimalnya
partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna, serta belum
optimalnya kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan. Faktor yang
mempengaruhinya adalah adanya regulasi, kemauan masyarakat, dan inisiatif dari
pemerintah daerah.
2. Belum optimalnya kualitas program kegiatan pembangunan
Masalah tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya penggunaan data kinerja
sebagai bahan perencanaan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan, serta perencanaan belum berbasis kawasan. Penyebab tersebut
dilatarbelakangi oleh adanya standar proses perencanaan yang belum akuntabel,
kurangnya ruang untuk masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses perencanaan
pembangunan, serta belum adanya pengintegrasian perencanaan sektoral untuk
mendukung konsep pembangunan berbasis spasial. Faktor yang mempengaruhinya
adalah adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah.
Isu strategis bagi Bappeda diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi
permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan
peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan
penjelasan permasalahan di atas, dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis, yaitu kualitas
perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab
permasalahan daerah.
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 4
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
isi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon
Progo tahun 2017-2022 adalah:
“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera,
aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan
iman dan taqwa”.
Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:
1. Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya;
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang
tertib, aman, dan tenteram;
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber
daya alam dan didukung infrastruktur yang berkualitas.
Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang Urusan
Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan
Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-3, yaitu
“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang
tertib, aman, dan tenteram”.
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang
selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima
V
II.1. VISI, MISI, TUJUAN,
DAN SASARAN
II.2. RENCANA KINERJA
TAHUNAN
II.3. PERJANJIAN KINERJA
II.4. RENCANA
PENGANGGARAN
tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran
dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kulon Progo
No. Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran
Transisi 2017
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- (%)
1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Meningkatnya
kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
- Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)
BB BB - - - A
- Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan
Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi target
69,23 70,59 76,47 82,35 88,24 94,12
- Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan
Rata-rata persentase ketercapaian sasaran daerah
86,11 88,65 91,20 93,74 96,28 98,82
II.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Bappeda Kulon Progo
menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap
tahun. Dalam Renstra tahun 2017-2022, tahun perencanaan yang digunakan adalah 2018-
2022, sedangkan tahun 2017 merupakan tahun transisi, sehingga target kinerja tahun 2017
direncanakan menyesuaikan dengan RKPD Tahun 2017 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
2017. Adapun RKT 2017 seperti dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kulon Progo
Tahun 2017
No. Sasaran Indikator Target 1 Meningkatnya kinerja SKPD Capaian kinerja SKPD 75,00 %
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 6
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 7
Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan
Tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2017
Program Kegiatan Program Kerjasama Pembangunan Daerah
Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten
Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan RKPD
Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan Penyusunan KUA dan PPAS
Penyusunan RPJMD Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan
Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan
Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan
Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata
Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi
Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan
Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP
Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah
Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan
Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam
Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK
Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan
II.3. PERJANJIAN KINERJA
Dalam perjanjian perubahan tahun 2017, tertuang bahwa untuk mencapai target
sasaran sesuai dengan RKT 2017 Bappeda melaksanakan 6 program (4 program setiap SKPD
dan 2 program urusan). Di dalamnya juga mencantumkan rencana anggaran per program.
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya kinerja SKPD Capaian kinerja SKPD % 75,00
No. Program Anggaran Keterangan 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Rp279.679.800,00 APBD
Kabupaten
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Rp934.612.660,00 APBD Kabupaten
3 Program Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Kinerja Rp65.951.250,00 APBD
Kabupaten
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Rp33.898.000,00 APBD Kabupaten
5 Program Kerjasama Pengembangan
IPTEK Rp330.254.350,00 APBD
Kabupaten
6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp2.753.467.075,00 APBD Kabupaten
Rp4.397.863.135,00
II.4. RENCANA PENGANGGARAN
Di tahun 2017 Bappeda Kulon Progo melaksanakan 35 kegiatan dengan perincian
anggaran sebagai berikut:
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 8
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 9
Tabel 2.5. Anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Tahun 2017
No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.)
I Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.753.467.075
1 Penyusunan RKPD 381.198.850
2 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 88.955.800
3 Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah
69.825.800
4 Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan
40.982.500
5 Penyusunan KUA dan PPAS 99.212.900
6 Penyusunan RPJMD 645.774.450
7 Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi 34.313.200
8 Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan 72.201.850
9 Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan
71.746.400
10 Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan
56.233.750
11 Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan
173.911.500
12 Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata
51.902.800
13 Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi
58.351.375
14 Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan
56.145.200
15 Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP 176.600.000
16 Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah 92.851.700
17 Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan
82.365.000
18 Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam 42.928.200
19 Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
164.151.950
20 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK 92.468.900
21 Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs 16.930.200
22 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 110.010.350
23 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan
74.407.100
II Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 279.679.800
1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran 93.362.000
2 Penyediaan jasa keuangan 33.100.000
No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.)
3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi
153.217.800
III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 934.612.660
1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 443.250.000
2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 491.362.660
IV Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja 65.951.250
1 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 37.201.375
2 Penyusunan laporan keuangan 13.750.000
3 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja 14.999.875
V Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
33.898.000
1 Penilaian prestasi kerja fungsional lewat angka kredit 3.898.000
2 Pendidikan dan pelatihan non formal 30.000.000
I Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 330.254.350
1 Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten 276.986.350
2 Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi
53.268.000
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 10
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
enilaian kinerja telah dilaksanakan
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kulon Progo dengan
berpedoman pada Perjanjian Kinerja
Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kulon Progo Tahun 2017. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur
keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tolok ukur
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis adalah dengan indikator kinerja. Sebagai
catatan, indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)
OPD.
Tahun 2017 merupakan tahun transisi dalam masa RPJMD Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2017-2022 dengan tahun perencanaan 2018-2022. Periode sebelumnya,
RPJMD 2011-2016 telah selesai masa berlakunya. Program kegiatan yang tercantum
pada dokumen ini adalah mendasar pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017,
dimana indikator sasaran Bappeda (IKU Bappeda) berbeda dengan indikator sasaran
Renstra 2011-2016. Perubahan indikator dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008, dimana dengan
adanya perbaikan indikator diharapkan lebih mencerminkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Bappeda. Hal tersebut berdampak pada pencapaian sasaran strategis SKPD dan
kegiatan di tahun 2017 tidak dapat diperbandingkan dengan masa akhir RPJMD 2017-
2022 maupun dengan tahun 2016.
P
III.1. CAPAIAN KINERJA
ORGANISASI
III.2. AKUNTABILITAS
KEUANGAN
III.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Penghitungan capaian kinerja tahun 2017 untuk sasaran Bappeda “Meningkatnya
kinerja SKPD“ dihitung dengan indikator capaian kinerja SKPD dengan realisasi sebagai
berikut:
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑆𝐾𝑃𝐷 =𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝐾𝑈 𝑆𝐾𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝐾𝑈 𝑆𝐾𝑃𝐷× 100%
=69
90× 100%
= 76,67% *)
Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan
kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu:
Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1) 91% ≤ 100% Sangat tinggi (2) 76% ≤ 90% Tinggi (3) 66% ≤ 75% Sedang (4) 51% ≤ 65% Rendah (5) ≤ 50% Sangat Rendah
Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2017 Berdasarkan Target
Indikator Kinerja
Formula Pengukuran Satuan Target Realisasi % Kriteria
Capaian kinerja SKPD
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝐾𝑈 𝑆𝐾𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝐾𝑈 𝑆𝐾𝑃𝐷× 100% % 75,00 76,67 102,22 Sangat
tinggi
Berdasarkan tabel 3.2, pencapaian indikator kinerja sasaran strategis capaian
kinerja SKPD pada tahun 2017 adalah sebesar 76,67% atau melebihi target. Dari 90 IKU
yang ada di seluruh OPD, ada 69 IKU yang telah tercapai targetnya. Capaian tersebut
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 12
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 13
berada di kriteria sangat tinggi. Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan pada akhir
tahun.
III.1.2. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja
Capaian yang tergolong sangat tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa
hal, diantaranya:
• Adanya dukungan pendanaan dari dana-dana di luar APBD Kabupaten terhadap
pelaksanaan program kegiatan;
• Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;
• Adanya sistem informasi kinerja RencanaKu yang membantu sinkronisasi proses
perencanaan serta sistem informasi kinerja MonevKu yang membantu pemantauan
kinerja dan evaluasi di seluruh OPD.
Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi
bahan perhatian, diantaranya:
1. Kurangnya SDM Perencana
2. Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja
3. Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan
Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan
meliputi:
1. Mengusulkan pemenuhan formasi JFT Perencana dan mengoptimalkan pegawai
Non PNS
2. Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian
3. Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
4. Perbaikan perencanaan berbasis data kinerja
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
6. Mengarahkan perencanaan pembangunan berbasis kawasan
III.1.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur
yang terlihat pada grafik berikut:
Gambar 3.1.
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja
Dalam hal sarana dan prasarana, di tahun 2017 Bappeda Kulon Progo memiliki asset
yang dirinci sebagai berikut:
Tabel 3.3.
Asset Bappeda Kulon Progo Tahun 2017
No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item
1. Asset tetap ekstrakomptabel 6.509.440 112
2. Asset tetap intrakomptabel 3.205.215.555 469
Jumlah 3.211.724.995 581
Jumlah asset yang tidak dipakai di tahun 2017 berdasarkan usulan penghapusan
barang adalah sebagai berikut:
11
13
12
11
13
16
1
1
8
8
6
4
9
11
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Tugas Belajar
Bidang Sosial & Ekonomi
Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah
Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat
Bidang Analisis Data & Perencanaan…
Bidang Penelitian Pengembangan dan…
Sekretariat
Kepala
Kondisi Pegawai Kebutuhan Pegawai
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 14
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 15
Tabel 3.4.
Asset Tidak Dipakai Tahun 2017
No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item
1. Asset tetap ekstrakomptabel 2.163.440 53
2. Asset tetap intrakomptabel 314.665.000 62
Jumlah 316.828.440 115
III.1.4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan
Urusan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya capaian kinerja program
yaitu sebagai berikut:
A. Fungsi Penunjang: Penelitian dan Pengembangan
Program Kerjasama Pengembangan IPTEK
Kegiatan-kegiatan:
a. Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten
b. Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi
Untuk meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) di Kulon
Progo dilakukan kerjasama pembangunan daerah dengan lembaga perguruan
tinggi serta pengembangan teknologi tepat guna. Kerjasama pembangunan daerah
dilaksanakan dengan kerjasama dengan Perguruan Tinggi melalui fasilitasi Jaringan
Penelitian Tingkat Kabupaten, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan pengabdian
masyarakat, serta pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) yang berisi akademisi
dan tokoh msyarakat yang mempunyai tugas pokok memberikan masukan kepada
Bupati dalam pelaksanaan prioritas dan kerangka kebijakan Pemerintah Daerah
meliputi perencanaan pembangunan, pemanfaatan potensi daerah, dan
peningkatan daya tarik serta daya saing daerah yang berbasis ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Di tahun 2017 DRD melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut:
1. Menyusun strategi pengentasan kemiskinan, konsep dan implementasinya;
2. Melakukan review draft juklak Perda Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Pengembangan Pendidikan Karakter;
3. Pengawalan Science Techno Park (STP) di Kulon Progo;
4. Melakukan studi referensi tentang pengelolaan sumberdaya lokal, referensi untuk
peluang pengembangan sains technopark, Pengelolaan Desa dalam semangat
one village one product (OVOP), pengkayaan materi untuk TANDES dalam bagian
Sekolah revolusi Mental Kebangsaan bagi Tokoh pedesaan;
5. Pendampingan pembuatan peta digital desa;
6. Sekolah revolusi mental.
Di setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara rutin
memberikan Anugerah IPTEK Kreanova Menoreh kepada pelajar dan masyarakat
umum yang berhasil membuat sebuah temuan. Berikut penerima Anugerah IPTEK
Kreanova Menoreh tahun 2017:
(1) Kategori Pelajar
Juara I: Shampo Ekstrak Lidah Mertua Sebagai Penyubur Rambut oleh Mully
Ikhwani;
Juara II: Kacang Koro (Mucuna pruriens L) sebagai Alternatif MPASI Berprotein
Tinggi oleh Zahra Izzatunnisa;
Juara III: Pengolahan Rumput Laut menjadi Dodol Rumput Laut oleh Alva Ira
Mawarni, dkk.
(2) Kategori Umum
Juara I: Kolubiya (Kopi Celup Biji Pepaya) Inovasi Kopi Celup Praktis Berbahan
Dasar Biji Pepaya yang Kaya Antioksidan dan Tanpa Kafein oleh Pony Salimah,
dkk.;
Juara II: Pemanfaatan Batang Pepaya Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Cheese
Stick Bataya Vegetable oleh Elisabeth Erna Sulistyawati;
Juara III: Pakan Anti Bau (Pak Abu) Solusi Mengatasi Bau Kotoran Ayam oleh Dini
Annisa, dkk.
Di tahun 2017 terdapat 25 kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
dengan perguruan tinggi dan ada 23 kerjasama yang telah ditindaklanjuti, dengan
rincian sebagai berikut:
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 16
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 17
Tabel 3.5. Daftar Universitas yang Melaksanakan Kerjasama
dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
No. Universitas Bentuk Tindak Lanjut 1 UAD Yogyakarta KKN Keistimewaan 2 Universitas PGRI KKN 3 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
PKL BGM 4 Universitas Janabadra KKN 5 UKDW KKN 6 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta KKN 7 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
KKN 8 STPP Magelang KKN 9 Universitas Aisyiyah KKN 10 UGM KKN 11 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa KKN 12 UPN Veteran KKN 13 UNY KKN 14 STEI Hamfara Yogyakarta KKN 15 UII Yogyakarta KKN 16 UIN Sunan Kalijaga KKN 17 Universitas Atma Jaya Yogyakarta KKN 18 Universitas Sebelas Maret Surakarta KKN 19 STPMD APMD KKN 20 UMY KKN 21 ST Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta KKN 22 IPB Pemberdayaan Masyarakat 23 ISI Yogyakarta Pemberdayaan Masyarakat 24 STPI - 25 STTNAS Yogyakarta -
Sumber data: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2017
Dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Tingkat DIY, Kulon Progo
mendapatkan 1 penghargaan sebagai juara II, yaitu Johan Arifin dengan Judul
Yogyakarta Menuju Pertanian Organik.
Gambar 3.2.
Sekolah Revolusi Mental Kebangsaan, salah satu program DRD tahun 2017
B. Fungsi Penunjang: Perencanaan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyusunan RKPD
b. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
c. Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah
d. Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas
Pembantuan
e. Penyusunan KUA dan PPAS
f. Penyusunan RPJMD
g. Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
h. Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan
i. Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan
j. Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 18
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 19
k. Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan
l. Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja
dan Pariwisata
m. Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan
Koperasi
n. Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan
Pemberdayaan
o. Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP
p. Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah
q. Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan
Perkotaan
r. Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam
s. Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
t. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK
u. Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs
v. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
w. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus,
dan Tugas Pembantuan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang
tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah
sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai
dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun
rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan
mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya
keuangan daerah.
Perencanaan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik,
partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Proses
perencanaan partisipatif dan bottom up terlihat di dalam pelaksaaan konsultasi
publik, forum SKPD, dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang),
baik musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten. Dari segi politik,
DPRD selalu dilibatkan dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah,
diantaranya proses musrenbang pada seluruh tingkatan dan nota kesepakatan
antara Bupati dan DPRD dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Proses top-down terlihat pada
sinkronisasi prioritas daerah dengan prioritas nasional dalam penyusunan dokumen
perencanaan, salah satunya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pelaksanaan evaluasi kinerja OPD triwulanan merupakan salah satu proses
teknokratik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kulon Progo.
Konsistensi dan akurasi perencanaan pembangunan daerah telah
dilaksanakan mulai tahun 2015 dengan dukungan aplikasi yang berbasis teknologi
informasi, yang berupa Sistem informasi perencanaan (Rencana-Ku) dan Sistem
informasi monitoring dan evaluasi (MonevKu). Untuk menjaga konsistensi rencana
pembangunan daerah dilaksanakan monitoring dan pengendalian secara berkala
kegiatan fisik dan keuangan OPD.
Pada tahun 2017 Kabupaten Kulon Progo kembali mendapatkan
penghargaan anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha dari Pemerintah Daerah DIY atas
prestasinya di bidang perencanaan pembangunan. Kabupaten Kulon Progo
menempati urutan terbaik pertama selama dua tahun berturut-turut sejak tahun 2016
sehingga Kabupaten Kulon Progo diusulkan pada seleksi anugerah Pangripta
Nusantara Tingkat Nasional. Materi yang dinilai dalam pemberian anugerah Reka
Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2017 ini adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota (RKPD) yang berlaku secara sah dalam bentuk Peraturan
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 20
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 21
Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah. Pemberian anugerah Reka Cipta Bhakti
Nugraha Tahun 2017 kepada kabupaten/kota bertujuan untuk mendorong setiap
daerah untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik,
kosisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.
Gambar 3.3.
Pj. Bupati Kulon Progo menerima penghargaan Anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha dari Gubernur DIY
III.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 90,02% dari
total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap
urusan sebesar 90,63%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap OPD
sebesar 88,61%.
Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan
anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran
kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran
pembangunan tahun 2017 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung
tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian
sasaran disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017
Sasaran Anggaran Realisasi %
Realisasi Program kegiatan setiap urusan
Rp3.083.721.425,00 Rp2.794.628.179,00
90,63%
Program kegiatan setiap OPD
Rp1.314.141.710,00
Rp1.164.469.572,00
88,61%
Total belanja langsung
Rp4.397.863.135,00
Rp3.959.097.751,00
90,02%
Realisasi anggaran belanja langsung berada di atas 90%, hal tersebut menandakan
bahwa penyerapan anggaran sudah baik.
Pencapaian kinerja dari OPD tidak terlepas dari jumlah anggaran yang dimiliki.
Perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja dapat dilihat dalam
tabel berikut:
Tabel 3.7. Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2017
Kinerja Keuangan
Sasaran Strategis
Indikator target Realisasi % Program Target (Rp.) Realisasi (Rp.) %
Meningkatnya kinerja SKPD
Capaian kinerja SKPD
75,00% 76,67% 102,22 Kerjasama Pengembangan IPTEK
330.254.350,00 324.796.500,00 98,35
Perencanaan Pembangunan Daerah
2.753.467.075,00 2.469.831.679,00 89,70
Berdasarkan tabel 3.8 terlihat bahwa untuk mencapai target indikator sasaran
stategis, Bappeda didukung dengan 2 program pada 2 fungsi penunjang (Perencanaan
dan Penelitian Pengembangan). Realisasi indikator sebesar 100% dari target diperoleh
dengan dukungan realisasi keuangan dari Program Kerjasama Pengembangan IPTEK
98,35% dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 89,70%.
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 22
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 23
BAB IV PENUTUP
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2017, yang disusun dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi. LKjIP Bappeda merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja
Bappeda Kabupaten Kulon Progo.
Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2017
merupakan tahapan dari Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2017. Pada tahun 2017
Bappeda berhasil mencapai target yang telah ditentukan, yaitu indikator sasaran
strategis capaian kinerja SKPD telah melebihi target, yaitu sebesar 76,67 %. Keberhasilan
yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan
kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas
pembangunan, sehingga visi Bappeda dapat terwujud.
L
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017
LAMPIRAN–LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo
2. Capaian Kinerja OPD Tahun 2017
3. Capaian IKU Bappeda Tahun 2017 Berdasarkan RPJMD
Kabupaten Kulon Progo/Renstra Bappeda Tahun 2017-2022
4. Realisasi Kinerja Sasaran Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2017
5. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kulon Progo
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017
Lampiran 1. Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo
No. OPD IKU TARGET REALISASI %1 Dinas Kelautan dan Perikanan Pruduksi Perikanan (Ton) 14.660,82 15.439,93 105,31
Perikanan budidaya (Ton) 12.487,82 13.692,68 109,65
Perikanan Tangkap (Ton) 2.173,25 1.747,25 80,41
2 Badan Keuangan dan Aset
Daerah
Cakupan Peningkatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset
98,48 96,41 97,90
3 Dinas Pemberdayaan
masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan
KB
Indeks Ketahanan Keluarga 56,88 53,69 94,39
Indeks Partisipasi Masyarakat 47,2 47,01 99,60
Capaian Pengembangan Kapasitas Otonomi
Daerah
41,65 38,35 92,08
4 Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik
Capaian Peningkatan Wawasan Kebangsaan
dan Politik Masyarakat
66,57 71,43 107,30
5 Dinas Koperasi dan UMKM Nilai Rata-Rata Volume Usaha Koperasi yang
difasilitasi (Juta)
502,42 503,39 100,19
6 Dinas Perhubungan Capaian Peningkatan Kualitas Transportasi 43,94 47,88 108,97
7 Sekretariat DPRD Capaian peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah (persen0
100 100 100
8 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Index produktivitas tenaga kerja 75,41 76,39 101,30
9 Inspektorat Daerah Capaian indeks maturitas SPIP 2,6 3,2 123,07692
10 Sekretariat Daerah Capaian peningkatan kualitas kebijakan 74,18 84,63 114
Persentase capaian jumlah sasaran SKPD yang
memenuhi target kinerja
90,43 90,43 100
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 74 73,98 99,97
11 RSUD Wates Nilai Kesehatan BLUD AA AA 100
12 RSUD Nyi Ageng Serang Nilai Kesehatan BLUD BB BB 100
13 Dinas Kesehatan Cakupan fasilitas kesehatan terakreditasi 15,83 16,55 104,55
Cakupan Keluarga Sehat 30 25,44 84,80
14 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Capaian Penataan Administrasi Kependudukan 100 98,72 98,72
Capaian Administrasi Pencatatan Sipil 71,46 86,84 121,52
15 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Capaian kunjungan perpustakaan 80,4 85,49 106,33
Prosentase jumlah SKPD menerapkan arsip
baku
31 31 100
16 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
Jumlah Investasi yang masuk PMA dan PMDN
(juta rupiah)
1187550 1208722 101,78
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,06 82,41 100,43
Lampiran 2. Capaian Kinerja OPD Tahun 2017
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017
No. OPD IKU TARGET REALISASI %17 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62,63 66,5 106,18
18 BPBD Cakupan ketangguhan masyarakat
menghadapi bencana
79,11 74,11 93,68
19 Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan
Capaian Peningkatan Kualitas Aparatur 81,35 81,04 99,62
20 Dinas Perdagangan Nilai usaha industri (juta rupiah) 864500 789737,12 91,35
Nilai usaha perdagangan (juta rupiah) 2.291.320 2.266.467 98,92
Jumlah pasar tradisional dengan sarana
prasarana kondisi baik
16 14 87,50
21 Dinas Pekerjaan Umum Capaian panjang jalan penghubung antar
wilayah kondisi baik
74,51 74,65 100,2
Persentase ketersediaan sumber daya air 78,57 78,57 100
Cakupan gedung pemerintah dalam kondisi
baik
73,08 73,08 100
Capaian lingkungan sehat permukiman dan
perumahan
64,45 64,45 100
22 Bappeda Capaian kinerja SKPD 75 76,67 102,23
23 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
Indeks partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal
15 13,92 93
Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar 99,49 99,44 99,95
Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah
Pertama
98,18 98,15 99,97
Cakupan prestasi generasi muda 25,33 31,7 125,15
24 Satuan Pol. PP Cakupan penegakan hukum 85,11 85,11 100
25 Dinas Sosial PPPA Capaian penanganan permasalahan sosial 65,19 72,76 111,61
Cakupan peningkatan kualitas hidup
perempuan dan anak
60,92 63,02 103,45
26 Dinas Pertanian dan Pangan Produksi padi 120.926,40 120.944,80 100,02
Produksi jagung 25.742,45 27.435,00 106,57
Produksi kedelai 2.560,25 3.310,00 129,28
Produksi cabe 11.160,00 18.040,00 161,65
Produksi bawang merah 3.635,24 5.318,50 146,30
Produksi melon 20.798,17 15.524,90 74,65
Produksi durian 4.290,89 4.295,70 100,11
Produksi jahe 2.878,89 3.699,91 128,52
Produksi cengkeh 454,58 635,50 139,80
Produksi kako 1.151,52 1.296,70 112,61
Produksi daging 12.253.292,00 12.310.150,00 100,46
Produksi telur 9.865.508,00 10.028.248,00 101,65
Cakupan ketersediaan karbohidrat nonberas 60,00 60,14 100,23
Capaian ketersediaan protein nabati (sayur
dan buah)
4,00 5,53 138,25
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017
No. OPD IKU TARGET REALISASI %Capaian ketersediaan protein hewani (unggas) 20,00 2,67 13,35
Jumlah kelompok tani yang naik kelas 60,00 65,00 108,33
27 Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang
Persentase Lahan Bersertifikat 77,22 77,22 100,00
Persentase Lahan Bersertifikat 87,24 87,24 100,00
28 Dinas Pariwisata Peningkatan kunjungan wisata 30,18 4,08 13,52
29 Dinas Kebudayaan Cakupan pelestarian /pengembangan budaya
dan prestasi generasi muda
72,41 69,62 96,15
30 Dinas Kominfo Cakupan layanan kominfo 51,82 51,82 100
31 Kecamatan Panjatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 89,11 116,85
Capaian peniingkatan penyelenggaraan
pemerintahan Kecamatan
88.32 88.32 100
32 Kecamatan Lendah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 80,12 105,06
Capaian peniingkatan penyelenggaraan
pemerintahan Kecamatan
88.32 88.32 100
33 Kecamatan Sentolo Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 78,91 103,47
Capaian peniingkatan penyelenggaraan
pemerintahan Kecamatan
88.32 88.32 100
34 Kecamatan Pengasih Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 84,49 110,79
Capaian peniingkatan penyelenggaraan
pemerintahan Kecamatan
88.32 88.32 100
35 Kecamatan Samigaluh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 84,48 110,78
Capaian Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan
88,32 94,44 106,93
36 Kecamatan Girimulyo Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 85,7 112,38
Capaian Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan
88,32 88,6 100,32
37 Kecamatan Nanggulan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 87,19 114,33
Capaian Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
88,32 88,32 100
38 Kecamatan Kokap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 81,26 106,56
Capaian Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan
88,32 88,32 100
39 Kecamatan Temon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 85,13 111,63
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017
No. OPD IKU TARGET REALISASI %Capaian Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan
88,32 88,32 100
40 Kecamatan Kalibawang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 79,75 104,58
Capaian Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan
88,32 88,32 100
41 Kecamatan Wates Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 80,75 105,89
Capaian Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan
88,32 82,47 93,38
Capaian Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan
53,24 62,75 117,86
42 Kecamatan Galur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 76,27 100,01
Capaian Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan
88,32 88,32 100
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017
No. Sasaran BappedaIndikator Sasaran/
IKU BappedaSatuan Cara Penghitungan Realisasi 2016 Target 2017 Realisasi 2017 Target 2022
% Capaian
2017 terhadap
target akhir
RPJMD (2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
1 Meningkatnya kualitas
program kegiatan
pembangunan
Persentase capaian
jumlah sasaran
daerah yang
memenuhi target
% jumlah target indikator sasaran Daerah
tahun n yang tercapai/jumlah indikator
sasaran Daerah*100%
52,38 69,23 69,23 94,12 73,56
jumlah target indikator sasaran Daerah
tahun n yang tercapai 11 9 9 16
jumlah indikator sasaran Daerah 21 13 13 17
2 Meningkatnya
pencapaian program
kegiatan pembangunan
Rata-rata
persentase
ketercapaian
sasaran daerah
% jumlah persentase capaian indikator
sasaran daerah terhadap target tahun ke-
n /jumlah indikator sasaran daerah
83,57 86,11 98,14 98,82 99,31
1754,908029 1.119,43 1.275,82 1.680,00
jumlah indikator sasaran daerah 21 13 13 17
Lampiran 3. Capaian IKU Bappeda Tahun 2017 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kulon Progo/Renstra Bappeda Tahun 2017-2022
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017
No. Sasaran DaerahIndikator Sasaran
DaerahSatuan Target 2017
Realisasi
2017Persentase Pembulatan Keterangan Sumber Data
1 Meningkatnya kualitas
pendidikan masyarakat
Rata-Rata Lama
Sekolah
tahun 8,4 9,54** 113,57 100 Tercapai Data Dinas Dikpora
2 Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Angka Harapan
Hidup
tahun 74,95 75,03** 100,11 100 Tercapai Proyeksi Dinas
Kominfo
3 Meningkatnya
pelestarian/
pengembangan budaya
dan prestasi genarasi
muda
Capaian pelestarian
dan pengembangan
seni budaya daerah
% 100 99,44 99,44 99,44 Tidak
Tercapai
Dinas Kebudayaan
Capaian prestasi
generasi muda
% 53,43 55,91 104,64 100 Tercapai Data Dinas Dikpora
4 Meningkatnya
pendapatan masyarakat
Angka Pengangguran % 2,07 1,99* 103,86 100 Tercapai BPS (hasil Sakernas
2017)
Angka Kemiskinan % 17,75 20,03* 87,15 87,15 Tidak
Tercapai
BPS
5 Meningkatnya tata kelola
pemerintahan
Capaian penegakan
peraturan daerah
dan penanganan
konflik sosial
% 93,48 88,89 95,09 95,09 Tidak
Tercapai
Sat Pol PP, Kantor
Kesbangpol
Nilai akuntabilitas
kinerja pemerintah
daerah (AKIP)
BB BB 100 100 Tercapai Kemenpan RB (nilai
2016)
Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat (IKM)
% 77,15 81,858* 106,1 106 Tercapai Bagian Organisasi
Setda
Opini BPK WTP WTP 100 100 Tercapai BPK (Opini 2016)
6 Meningkatnya
pengelolaan sumber daya
alam secara
berkelanjutan
IKLH % 68,65 76,5 111,43 100 Tercapai DLH
Presentase
Kesesuaian Ruang
% 83 87.25.00 105,12 100 Tercapai Dinas Pertaru
7 Meningkatnya pelayanan
infrastruktur dan
transportasi
Prosentase
peningkatan
pelayanan
infrastruktur dan
transportasi
% 83,23 73,31 88,08 88,08 Tidak
Tercapai
DPUPKP, Dinas
Perhubungan
Rata-rata 98,14
Lampiran 4. Realisasi Kinerja Sasaran Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Keterangan: ** angka sangat sementara * angka sementara Jika % ketercapaian lebih dari 100%, maka akan dianggap 100%, dan jika % ketercapaian dibawah 0% (bernilai negatif) maka akan dianggap 0%
Lampiran 5. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kulon Progo
1. Kegiatan Penyusunan RKPD
Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018
Musrenbang RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017
Kepala Bappeda Kulon Progo Berfoto Bersama Juri Pangripta Tahun 2017
2. Kegiatan Penyusunan RPJMD
Musrenbang RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022
3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Bappeda Tahun 2017
4. Kegiatan Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten
Penilaian Presentasi Peserta Anugerah IPTEK Kreanova Menoreh Tahun 2017
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017
Pengabdian Masyarakat UMY di Kulon Progo
5. Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK
Rapat Monev Porgram Kegiatan Bersumber Anggaran DAK
6. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Pembahasan Program dan Kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2018
7. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
Rapat Pembahasan Administrasi Keuangan Bappeda Tahun 2017
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017
8. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP
Studi Banding dengan Pengelola WISMP di Kabupaten Lombok Barat
9. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan
Persiapan Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2018 dengan OPD
10. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Penunjang Pemerintahan
Persiapan Penyusunan Renstra Tahun 2017-2022 dengan OPD
11. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Prasarana Wilayah
Kunjungan Lapangan JICA ke Kulon Progo Dalam Rangka Pelaksanaan Program RSID (Regency
Settlement Infrastructure Development) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017
top related