laporan kinerja instansi pemerintah ( lkj ip )e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/112_dinas...
Post on 09-Mar-2019
224 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( LKj IP )
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2017
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
ii
KATA PENGANTAR
Segala Puji bagi Allah Yang Maha Esa karena atas
Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj IP) Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).
Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang
didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekat pemimpin
instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era
globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh
kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan ,terutama kepada
para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab,
bersih trasparan,dan akuntabel.
Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama
dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan
evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa
optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.
Akuntabilatas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan
melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapian suatu tujuan
merukapan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan
terlihat jelas pada pencapaian sasaran.
Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi,
rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana
Strategis (Restra) dan Rencana Kerja (Renja).
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
iii
Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul merupakan
wujud pertanggungjawaban pelaksanan tugas pokok dan fungsi PD dalam
pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan
operasional dalam rangka pencapian tujuanorganisasi.
Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam
perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima
kepada masyarakat.
Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan
evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintah oleh stake holders yang
berhak dan berkepentingan dalam menilai dan pertanggungjawaban Kepala PD
Wonosari, Februari 2018
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
KabupatenGunungkidul
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup KabupatenGunungkidulTahun2017 merupakanbentukpertanggungjawaban atas pengelolaansumberdayasesuaitugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahaan.
LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan)yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD Tahun 2016-20121 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017.
LKj IP ini disusundengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerj utama (IKU) PD yang telah dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.
Dari 2 (dua) IKU PD tahun 2017, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, 1 (satu) indikator sasaran tercapai dengan kategori sangat berhasil dan 1 (satu) indikator sasaran dengan kategori tidak berkasil. Keberhasilan capain IKU PD merupakan hasildariupaya-upayaPD, jugaberkatdukungandanpartisipasi seluruh masyarakatbaikswastamaupunmasyarakatpadaumumnya yang berkepentingansecara integral dansinergidalammemenuhi program-program PD padatahun2017.
Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang.
Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk mementapkan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.
Adapun langka-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu :
1. Membuatperaturan yang menjadidasaruntukpenegakanhukum di bidanglingkunganhidup
2. Mengaktifkan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pembinaan dan pendampingan terkait dengan kebijakan lingkungan hidup bagi masyarakat dan pengusaha.
3. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang pengelolaan lingkungan hidup.
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
v
Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja Kapedal, serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, serta berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada Pemerintah.
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
vi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i
KATA PENGANTAR .............................................................................................. ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................... iv
DAFTAR ISI ........................................................................................................... vi
DAFTAR TABEL .................................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
A. Latar Belakang ..................................................................................... 1
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi .................................................. 2
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued) …………............................ ... 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA........................................................................ 8
A. Rencana Strategis PDTahun 2016 - 2021 ............................................ 8
B. Rencana KinerjaTahun 2017 ................................................................ 12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ............................................................. 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 15
A. Capaian Kinerja Organisasi .................................................................. 15
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 ...................................... 17
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ................................................. 18
BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 28
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1. Perubahan Penetapan KinerjaTahun 2017
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai ............................................................................ 6
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ............................................. 9
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama .................................................................. 9
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Program................................................................... 10
Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal .................................................... 16
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan HidupTahun
2017 ................................................................................................... 17
Tabel 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkat ......................................................................................... 18
Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan PD ................................................................... 24
Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan ...................................................................................... 25
Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capian Program Kualitas Pelayanan
Publik ................................................................................................. 26
Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2017 ................................ 27
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup ...................... 4
Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun
2017 ................................................................................................. 5
Gambar 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan
Pada Akhir Tahun 2017 ................................................................... 6
Gambar 3.1 Gambar Pengambilan Sampel Air Sungai ........................................ 19
Gambar 3.2 Gambar Penanaman Pohon di Wilayah Pesisir ............................... 20
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
1
A. Latar Belakang
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis,
transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja
instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi
Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun
anggaran.
LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang
dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan
strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai
kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi
sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
BAB
I
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
2
Bertitik tolak dari Rensrta PD Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Kerja
Tahun 2017 maka LKj IP PD yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan
tahun 2017 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan
oleh Kepala Kapedalkepada Bupati Gunungkidul.
B. Tugas Pokokdan StrukturOrganisasi
PD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup.
1. Tugas Pokok
Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas
tersebut diatasDinas mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan umum di bidang lingkungan hidup;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang lingkungan
hidup;
d. pengelolaan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
e. penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;
f. pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas lingkungan
hidup;
g. konservasi dan pengendalian kerusakan lahan;
h. pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup;
i. penyelenggaraan sistem pengendalian interndi bidang lingkungan hidup;
j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasionaldi bidang lingkungan hidup:
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang
lingkungan hidup; dan
l. pengelolaan UPT.
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
3
2. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidupterdiri dari:
(1) Dinas terdiri dari:
a. Unsur Pimpinan :Kepala Dinas;
b. Unsur Pembantu Pimpinan :Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian;
c. Unsur Pelaksana:
1. Bidang-bidang yang terdiri dari seksi-seksi;
2. UPT;dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Subbagian Umum.
c. Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup;
d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas
terdiri dari:
1. Seksi Pengendalian Pencemaran;
2. Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
e. Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan terdiri dari:
1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lahan;
f. UPT; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
4
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dilihat pada bagan berikut
Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
BIDANG PENATAAN &
PENTAATAN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
BIDANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS
BIDANG KONSERVASI DAN
KERUSAKAN LAHAN
UPT
Kelompok J F
Seksi Pengaduan dan
Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup
Seksi Pengembangan Kapasitas
Lingkungan Hidup
Seksi Perencanaan dan
Kajian Dampak
Lingkungan
Seksi Pengendalian
Pencemaran
SEKRETARIAT
Subbagian Perencanaan dan
Keuangan
Subbagian Umum Seksi Konservasi Sumber
Daya Alam
Seksi Pengendalian
Kerusakan Lahan
Kepala Dinas
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
5
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung
sumberdaya manusia yang cukup memadai dengan jumlah pegawai sebanyak
59 orang pada akhir Tahun 2017. Adapun jabatan struktural dilingkungan Dinas
Lingkungan Hidup sebanyak 15 jabatan,terdiri dari eselon II.b = 1 jabatan,
eselon III = 4 jabatan, eselon IV = 10 jabaan, sedangkan jumlah Pegawai Negeri
Sipil non eselon sebanyak 44 orang.
Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2017
Sumber : Data Umum DLH Kabupaten Gunungkidul.
Eselon II (2%)1 orang Eselon III (7%)
4 orang
Eselon IV (34%)10 orang
Non Eselon (75%) 44 orang
0
Jenjang Eselon
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
6
Sedangkan komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan
Golongan Ruang adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai
No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2017
1 I/a – I/d 9
2 II/a – II/d 26
3 III/a – III/d 17
4 IV/a – IV/e 7
Jumlah 59
Gambar 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan
Pada Akhir Tahun 2017
Sumber : Data Umum DLH Kabupaten Gunungkidul.
Golongan I 9 orang 15%)
Golongan II26 orang (44%)
Golongan III17 orang (29%)
Golongan IV 7 orang (12%)
Gol I/a -II/d
Gol II/a - II/d
Gol III/a - III/d
Gol IV/a - IV/e
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
7
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun
2017 dan harus segera diantisipasi karena dapat berpengaruh pada capaian
sasaran yang akan datang diantaranya: kesadaran masyarakat terhadap
pengelolaan lingkungan belum optimal. Berbicara mengenai lingkungan hidup
tentunya tidak lepas dari kegiatan manusia itu sendiri. Karena baik tidaknya
ataupun lestarinya suatu lingkungan hidup ditentukan oleh bagaimana manusia
merawat lingkungan yang menempati sehingga perlu adanya gerakan untuk
memperdayakan masyarakat untuk membangun kesadaran masyarakat
terhadap pengelolaan lingkungan yang didukung dengan tenaga, biaya , waktu
yang cukup dan memadahi.
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
8
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah
yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah
diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD
tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD )
sebagai dokumen teknis operasional.
A. Rencana Strategis PD Tahun2016-2021
Rencana Strategis PD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 34
tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tanggal 16 September
2016 sebagaiman tealh diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun
2017. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka
menengah yang menjadi tolok ukur kinerja PD dalam melaksanakan amanat
yang telah diberikan oleh masyarakat.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan Pembangunan PD Tahun 2016 - 2021, dirumuskan yaitu
meningkatkan daya dukung lingkungan hidup.
Selanjutnya PD menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan
dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan inikato
kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasran selama tahun 2016 - 2021 adalah
sebagai berikut:
BAB
II PERENCANAAN KINERJA
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
9
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
(1) (2) (3)
1 Kualitas lingkungan hidup meningkat
Indek Kualitas Lingkungan Hidup
2 Kepuasan masyarakat terhadap penyenggaraan pelayanan publik meningkat
Indek Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
Persentase Laporan Keuangan Disusun Tepat Waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
4 Kesesuian program dalam dokumen perencanaan daerah
Persentase Kesesuaian Program Dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD
PD telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati
Gunungkidul Nomor 272/KPTS/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas
Lingkungan Hidup. Adapun Indikator Kinerja Utama PD adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama
Sasaran Strategis/Kinerja
Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Formulasi
Kualitas lingkungan hidup meningkat
Indek Kualitas Lingkungan Hidup
Rumusan :
(IPU x 30%) + (IPA x 30%) + (ITH x 40%)
IPU : Indek Pencemaran Udara
IPA : Indek Pencemaran Air
ITH : Indek Tutupan Hutan
Penurunan luasan lahan kritis yang terehabilitasi
Rumus :
luasan lahan kritis dikurangi luasan
lahan ktiris yang terehabilitasi
Tipologi data; Non komulatif
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
10
Berdasarkan IKU PD tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan
Indikator Program dengan Keputusan Kepala PD Nomor 30/KPTS/2017 tentang
Indikator Kinerja Program di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yaitu sebagai
berikut :
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Program
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Program Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1 Kualitas lingkungan Hidup meningkat
Persentase volume sampah terkelola dengan baik
∑ Volume sampah terkelola dengan baik
∑ volume sampah
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
Persentase perusahaan yang taat terhadap Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup
∑ perusahaan yang taat terhadap Peraturan
Perundang-undangan Lingkungan Hidup
∑ perusahaan
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
Persentase Penangan Lahan kritis
∑ Penangan lahan kristis
∑ Penangan lahan kristis
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
2 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat
Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
Total dari nilai persepsi per unsur
Total unsur yang terisi
x Nilai penimbang
Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang =
Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14
= 0,071
Untuk memudahkan interprestasi terhadap
penilaian IKM antara 25-100, maka hasil
penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai
dasar 25 dengan rumus:
IKM Unit Pelayanan x 25
Tipologi data: Non komulatif
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
11
3 Akuntabilitas
pengelolaan keuangan
meningkat
Persentase laporan
keuangan disusun tepat
waktu:
1. laporan bulanan
2. laporan semesteran
3. laporan tahunan
∑ laporan keuangan
disusun tepat waktu
∑ laporan keuangan
disusun
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
4 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah
Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
∑ Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang sama dengan RKPD
∑ Program dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD)
x 100%
Persentase kesesuaian Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD
∑ Program dalam Renstra PD yang sama dengan
RPJMD
∑ Program dalam RPJMD
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
∑ realisasi pemenuhan administrasi perkantoran
∑ administrasi perkantoran yang dibutuhkan
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
∑ realisasi pemenuhan sarana dan prasarana
∑ sarana dan prasarana yang direncanakan
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan
∑ ASN PD yang taat aturan
∑ ASN PD
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
12
Untuk mencapai sasaran strategis PD dengan melaksanakan program prioritas
yaitu :
1. Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup
3. Program Konservasi dan Pengendalian Sumber Daya Alam
Sedangkan program-program penunjang atau pendukung pencapaian
sasaran strategis adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
B. Rencana Kinerja Tahun 2017
Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan
di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan
datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative
objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan
program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen
pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja
tahunan organisasi.
Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebutPD
menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana
Kerja SKPD. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
13
Rencana Kinerja Tahunan 2017 mencerminkan rencana kegiatan,
program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis PD Tahun 2016 – 20121.
Pada dasarnya RKT 2017 menguaraikan target kinerja yang hendak
dicapai PD selama tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai
kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 dari semua indikator kinerja
yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja
pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan
organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.
Target sasaran untuk Tahun 2017 merupakan sasaran tahun pertama
daro Renstra PD 2016 – 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 memuat
sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang dicapai yaitu sebagai berikut:
No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target
Satuan Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat
Indek Kualitas Lingkungan Hidup - Kualitas udara (7 Parameter ) - Kualitas air (14 Parameter )
% %
87 52
Penurunan Luasan Lahan Kristis Yang terehabilitasi
Ha
100
2 Kesesuaian Program Dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PD)
Persentase Kesesuaian Program Dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD
%
100
3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat
Persentase Laporan Keuangan Disusun Tepat Waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
% 100
4 Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan PD Meningkat
Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
% 78,20
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Perjanjian Kinerja Tahun 2017merupakan suatu dokumen kontrak kinerja
antara Kepala PD dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja
tahun pertama dari Renstra PD Tahun 2061- 2021 berdasarkan pada sumber
daya yang dimliki PD.Perjanjian Kinerja Tahun 2017 mencerminkan rencana
kegiatan, program, dan sasaran tahunan PD dalam rangka mencapai tujuan
yang telah ditetapkan dalan Rencana Strategis .Tahun 2016 – 2021. Pada
dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak
dicapai PD selama Tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai
kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2017 dari semua indikator kinerja
yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja
pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan
organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.
Dokumen Penjanjian Kinerja PD Tahun 2017 disusun setelah diterimanya
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 39 dan diubah seiring dengan
perubahan DPA atau DPPA Nomor 86 Perubahan Penjanjian Kinerja PD Tahun
2017 sebagai berikut :
No
. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Satuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
1 Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat
Indek Kualitas Lingkungan Hidup
% 51,47
Penurunan Luasan Lahan Kristis Yang terehabilitasi
Ha
100
Program Anggaran Keterangan
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rp.
3.460.049.700
APBD/DAK
2. Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup
Rp.
1.550.268.000
APBD/DAK
3. Program Konservasi Sumber Daya Alam
Rp.
3.118.677.000
APBD/DAK
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
15
A. Capaian Kinerja Organisasi
Manajemen Pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus
dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang
sudah direncanakan. Esensi dari menajemen pembangunan berbasis kinerja
adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan
sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan
perubahan, baik pada pada level keluaran, hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good govermence dimana
salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana sebuah
instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan
layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena
itulah, pengendalian dan peetanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian
penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada publik
telag dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini
adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun
2014 tentang Pedoman Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini antara
lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja
organisasi pemerintah.
1. Pengukuran Kinerja
Kerangka Pengukuran kinerja di Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan
mengacu pada Peraturan Menteri Perndayagunaan Aparatur Negara dab
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
BAB
III AKUNTABILITAS
KINERJA
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
16
Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumusan sebagai
berikut :
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja,
digunakan rumus :
Capaian indikator kinerja = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑥 100 %
b. Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendahnya kinerja
atau semakin rendah realisasai menunjukkkan semakin tingginya kinerja,
digunakan rumus :
Atau
Capaian Indikator = = ( 2𝑥 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 )−𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑥 100 %
Penilaian capaian kinerja untuk setiap kinerja sasaran menggunakan
interpretasi penilaian dengan pengukuran skala ordinal yaitu :
Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal
Skala Ordinal Predikat
85 ≤ X Sangat Berhasil
70 ≤ X < 85 Berhasil
55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil
X < 55 Tidak Berhasil
Untuk mencapai capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan
berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian
sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :
Penyimpulann pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah
indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil,dan
tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata)
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
17
skala ordinal dari setiap kategori dibagi dengan jumlah indikator yang ada di
kelompok sasaran tersebut.
Capaian sasaran =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑥 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑥 100 %
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang
selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Gunungkidul tahun 2017, Pencapaian IKU tahun 2017 secara
ringkas ditunjukkan sebagai berikut :
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Realisasi Tahun 2016
Tahun 2017 Target Akhir
Rentra (2021)
Capaian s/d
2017terhadap
2021(%) Target Realisasi
Capaian Kinerja (%)
1. Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat
Indek Kualitas Lingkungan Hidup
65,19 51,47 62,12 120,69 55,47 111,99
Penurunan Luasan Lahan Kristis Yang terehabilitasi
0 100 0 0 500 500
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
18
c. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang
menjelaskan capaian kinerja per sasaran sebagai berikut :
Sasaran 1
“Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat”
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh
gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan, menghasilkan angka
capaian kinerja sebesar rata-rata 120,69 masuk dalam kategori sangat
berhasil.
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 2 (dua) indikator sasaran
yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran
Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat
No Indikator Kinerja
Realisasi Tahun 2016
Tahun 2016 Target Akhir
Rentra (2021)
Capaian s/d 2017 terhadap 2021(%)
Target Realisasi Capaian Kinerja
(%) Kategori
1 Indek Kualitas Lingkungan Hidup
65,19 51,47 62,12 120,69 Sangat Berhasil
55,47
2 Penurunan Luasan Lahan Kristis Yang terehabilitasi
0 100 0 0 Tidak
Berhasil 500
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran 120,69 Sangat
Berhasil
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
19
Capaian kinerja dari indikator IKLH menurut data yang dinilai Pusat
Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa tahun 2015, indeks kualitas
lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Gunungkidul sebesar 48,47, masuk dalam
kategori waspada. Dari hasil penghitungan IKLH tahun 2017, Kabupaten
Gunungkidul memiliki nilai IKLH sebesar 62,12, yang menurut standar yang
dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai tersebut
termasuk dalam kategori kurang.
Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) menggunakan data hasil
pemantauan kualitas air sungai, di mana pemantauan pada tahun 2017
dilakukan di 12 titik pantau dengan periode pemantauan masing-masing
sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan Maret dan bulan September 2017. Lokasi titik
pemantauan kualitas air sungai pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:
a. Alur sungai yang melewati kota Wonosari, sampel diambil di 6 titik, yaitu di
Sungai Besole Utara (Gadungsari, Desa Wonosari), Sungai Besole Selatan
(Ringinsari, Desa Wonosari), Sungai Kepek (Desa Kepek), Sungai Krapyak
(Desa Siraman), Sungai Kluwih (Desa Karangrejek) dan Sungai Wareng
(Desa Wareng).
b. Alur sungai Oyo, sampel diambil di 4 titik, yaitu di Watusigar (Ngawen),
Karangtengah (Wonosari), Getas (Playen) dan Bleberan (Playen).
c. Alur sungai lainnya, sampel diambil di 2 titik, yaitu Sungai Pentung (Patuk)
dan Sungai Gedangan (Karangmojo).
Gambar 3.1
Pengambilan Sampel Air Sungai
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
20
Data yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU)
adalah data hasil pemantauan udara ambien dengan metode passive
sampler, yang dilakukan sebanyak 2 periode, yaitu pada bulan Mei dan bulan
Agustus 2017. Titik pengambilan sampel meliputi 4 lokasi yaitu area
transportasi, area industri, area permukiman dan area komersial/perkantoran.
Lokasi pengambilan sampel tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Area transportasi : Jln. Wonosari-Yogya Km. 3, Siyono, Logandeng,
Playen (depan gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Gunungkidul);
b. Area industri : Jl. Wonosari-Semanu, Sambirejo, Semanu (depan BPP
Semanu);
c. Area permukiman : Padukuhan Madusari, Wonosari; dan
d. Area komersial/perkantoran : kompleks Bangsal Sewoko Projo.
Gambar 3.2
Penanaman pohon di wilayah pesisir
Penghitungan Indeks Tutupan Vegetasi (ITV) tahun 2017, berdasarkan
arahan dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, tidak lagi
hanya menggunakan data luas tutupan hutan, namun menggunakan data
luas tutupan hutan ditambah dengan luas ruang terbuka hijau dan luas
tutupan vegetasi lainnya. Pada tahun 2017 ITV meningkat bila dibandingkan
dengan tahun 2016, yang disebabkan pada tahun 2016 penghitungan ITV
hanya menggunakan data luas hutan, sedangkan pada tahun 2017, selain
data luas hutan ada penambahan data yang meliputi hutan kota, taman kota,
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
21
kawasan perkantoran, tempat pemakaman umum, tegalan/pekarangan
rumah, gelanggang olah raga, sempadan sungai dan turus jalan.
Untuk capaian kinerja dari indikator Penurunan Luasan Lahan Kristis
Yang terehabilitasi. Penanganan lahan kritis mempunyai kendala yaitu
1. Adanya peraturan bahwa untuk penanganan lahan kristis ada pada
lahan kas desa, tanah sultan ground, dan tanah pemerintah. Sementara
lokasi lahan kristis berada di lahan milik masyarakat.
2. Penanganan lahan kristis dengan keluasan 100 ha itu berupa hutan
rakyat, penghijaun lingkungan, agroforiestri, dan civil tehnis (dam
penahan dan gullyplug). Sedangkan kegiatan ini merupakan
kewenangan dari kehutanan yang sudah diampu oleh Dinas Kehutanan
Provinsi sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014.
Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja
sasaran diperoleh 120,59 masuk ketegori Sangat berhasil dengan
Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas
yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup serta Program
Konservasi Sumber Daya Alam. Dalam melaksanakan ketiga program tersebut
dianggarkan sebesar Rp. 8.128.984.7000 dalam realisasinya hanya menyerap
anggaran sebesar Rp. 7.731.691.030 (95,11%) sehingga terdapat efisiensi
anggaran sebesar Rp. 397.365.670,00 (4,89%), yang dirinci sebagai berikut:
No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian
(%)
Selisih (Rp.) Efisiensi
(%)
1. Program
Peningkatan
Pengelolaan
Persampahan
3.360.049.700,00 3.157.056.730,00 91,24 302.992.970 8.76
2. Program
Pengendalian
Pelaksanaan
1.550.268.000,00 1.495.661.950,00 96,48 54.606.050,00 3,52
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
22
No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian
(%)
Selisih (Rp.) Efisiensi
(%)
Kebijakan
Lingkungan
Hidup
3. Program
Konservasi dan
Pengendalian
SDA
3.118.667.000,00 3.078.900.350,00 98,72 39.766.650,00 1,28
Jumlah 8.128.984.7000,00 7.731.691.030,00 95,11 397.365.670,00 4,89
Permasalahan/kendala yang dihadapi :
1. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah maupun air limbah
tanpa pengolahan ke sungai, hal ini dapat mempengaruhi kualitas air
sungai.
2. Dalam penghitungan indeks tutupan vegetasi, selain data luas hutan,
baru tersedia data ruang terbuka hijau dan tutupan vegetasi di wilayah
perkotaan. Perlu dilakukan inventarisasi data tutupan vegetasi yang ada
di luar wilayah perkotaan.
3. Regulasi di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul belum
lengkap.
4. Untuk Penangan lahan kritis kita tidak mempunyai kewenangan karena
itu sudah menjadi kewenangan provinsi.
5. Seandainya penangan lahan kritis dilaksanakan tanaman tersebut
menjadi aset PD dan kita kesulitan dalam pencatatan aset.
Solusi Pemecahan Masalah :
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
23
1. Diperbanyak pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
2. Melakukan inventarisasi data tutupan vegetasi yang ada di luar wilayah
perkotaan.
3. Menyusun regulasi yang diperlukan untuk penegakan hukum dalam
penaatan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
4. Solusi dalam dalam kegiatan penangan lahan kristis hanya bisa
dilakukan dengan pembinaan atau penyuluhan dengan maksud
menyadarkan masyarakat untuk keseimbangan lingkungan. dan juga
perlu adanya pemasangan papan himbauan dan papan peringatan di
lokasi yang strategis.
Langkah Strategis yang akan dilakukan:
1. Membuat peraturan yang menjadi dasar untuk penegakan hukum di
bidang lingkungan hidup
2. Mengaktifkan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pembinaan dan
pendampingan terkait dengan kebijakan lingkungan hidup bagi
masyarakat dan pengusaha.
3. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang pengelolaan
lingkungan hidup.
4. Adanya pemasangan papan himbauan dan papan peringatan di lokasi
yang strategis.
Disamping mencpai indikator kinerja utama yang didukung oleh program
prioritas, disetiap Perangkat Daerah juga melaksanakan program-program
penunjang atau pendukung untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan
oleh setiap Perangkat Daerah
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
24
Sasaran 2
“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Meningkat”
Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan
meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan
Perangkat Daerah. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik
bulanan, semesteran, dan tahunan tahun 2017 sama dengan tahun 2016 yaitu
dari 100%. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan,
semesteran, dan tahunan tahun 2017 ditargetkan sebesar 100% terealisasi
sebesar 100% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100% masuk kategori
sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat
dari tabel berikut:
Tabel 3.4
Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
No.
Indikator Kinerja
Program
Realisasi
Tahun 2016
Tahun 2017 Target Akhir
Renstra
(2021)
Capaian s/d 2017
terhadap2021 (%)
Target
Realisasi
Capaian
Kinerja (%)
Kategori
1 Persentase Laporan Keuangan Disusun Tepat Waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
100 100 100 100 Sangat berhasil
100 100
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM
100
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
25
Sasaran 3
“ Kesesuaian Program Dalam Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah (PD)”
Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian Program Dalam Dokumen
Perencanaan Daerah dilaksanakan Program Peningkatan Kualitas Perencanaan.
Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja ) PD terhadap
Program dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD
terhadap Program dalam RPJMD Tahun 2017 sama dengan Tahun 2016 yaitu
dari 100. %.Persentase kesesuaian program dalam rencana kerja (Renja) PD
tahun 2017 ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 100% sehingga
realisasi kinerjanya mencapai 100% masuk kategori sangat berhasil. Untuk
mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
No Indikator Kinerja
Program
Realisasi Tahun 2016
Tahun 2017 Target Akhir
Rentra (2021)
Capaian s/d 2017
terhadap 2021(%)
Target Realisasi Capaian Kinerja
(%) Kategori
1 Persentase Kesesuaian Program Dalam Renja PD terhadap RKPD Dan Renstra PD terhadap RPJMD
100 100 100 100 Sangat
Berhasil 100 100
Rata-Rata Capaian Indikator Program 100 Sangat
Berhasil
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
26
Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Program Kualitas Pelayanan Publik
No Indikator Kinerja
Program
Realisasi Tahun 2016
Tahun 2017 Target Akhir
Rentra (2021)
Capaian s/d 2017
terhadap 2021(%)
Target Realisasi Capaian Kinerja
(%) Kategori
1 Nilai IKM PD 77,34 78,20 76.53 97,86
Sangat Berhasil
80 76.53
Rata-Rata Capaian Indikator Program 97,86 Sangat
Berhasil
Program Kualitas Pelayanan Publik tidak dianggarkan namun
pengukuran Indek Kepuasan masyarakat (IKM) tetap dilakukan pada tahun
2017 dengan target 78,20 , terealisasi sebesar 76,53 sehingga capaian kinerja
sebesar 97,86 dengan kategori sangat berhasil.
Selain kedua program di atas, juga dilaksanakan program yang
mendukung pencapaian seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.
Dalam melaksanakan kelima program tersebut dianggarkan sebesar
Rp.938.115.100 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar
Rp.871.459.475 (92,89%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar
Rp.66.655.625 (7,11%), yang dirinci sebagai berikut :
No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian
(%)
Selisih (Rp.) Efisiensi
(%)
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
392.470.100 352.289.631 89,76 40.180.459 10,24
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
440.350.000 421.931.844 95,82 18.418.156 4,18
3 Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
27.500.000 25.540.000 92,87 1.960.000 7,13
4 Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
54.670.000 54.670.000 100 0,00 0.00
5 Peningkatan kualitas perencanaan
23.125.000 17.568.000 75,97 5.557.000 24,03
Jumlah 938.115.100 871.459.475 90,88 66.655.625 9,12
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
27
B. Realisasi Anggaran
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar
94,89% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk
program/kegiatan pendukung utama sebesar 95,09%, sedangkan realisasi untuk
program/kegiatan pendukung sebesar 92,96 %..
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk
membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan
disajikan tabel berikut ini :
Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017
No Sasaran Strategis
Kinerja Anggaran
Target Realisasi %
Realisasi Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
% Realisasi
1 Kualitas lingkungan hidup meningkat
51,47 120,69 120,69 8.128.984.700 7.731.619.030
95,11
2 Akuntabilitas
pengelolaan keuangan
meningkat
100 100 100 54.670.000 54.670.000 100
3 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah
100 100 100 23.125.000 17.568.000 75,97
Jumlah
8.206.779.700 7.803.837.030 95,09
Belanja Langsung Pendukung
860.320.100 799.761.475 92,96
Total Belanja Langsung
9.067.099.800 8.603.618.505 94,89
Sumber : Data Laporan Keuangan DLH Tahun 2017
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
28
LKj IP menggambarkan penekanan pada manajem pembangunan
berbasisi kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap PD melakukan
pengukuran dan pelaopran atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator
yang jelas dan terukur. Bagi PD LKj IP menjadi bagian dari upaya
pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi
publik sendiri, LKj IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan
publik untuk kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan
yang baik.
LKJ IP PD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja
meripakan wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang
menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan
tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap
terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.
Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan
data pendukung yang meguraikan bukan hanya pencapaian tahun 2017, namun
juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun. Secara umum, nampak
bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 adalah berhasil, karena
dari 1 (satu) sasaran yang ditetapkan, dengan 2 (dua) indikator sasaran dapat
tercapai dengan kategori berhasil.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah
diuraikan dalam Bab III, terlibat bahwa kerja keras telah dilakukan Dinas
Lingkungan Hidup untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas
dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus
bagi perbaikan kinerja ke depan,Pertama, walaupun beberapa IKU telah
mencapai target yang baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum
sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula.
PENUTUP BAB
IV
Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
29
Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait persoalan
tingkat kesadaran masyarakat atau pelaku usaha terhadap upaya pengelolaan
dan penyelamatan lingkungan belum merata dan kontiyu.
Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan
dalam penapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan
sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan
kontribusi berbagai pihak ini, upaya – upaya mencapai sasaran dan indikator
kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.
Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan
dari penyusunan LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting
dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang
akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan
menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun
harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkanya dalam siklus
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadi LKj IP
benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan
peningkatan kinerja pemerintah dan perbaikan layanan publik yang semakin
baik.
top related