laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) badan...
Post on 07-Mar-2019
221 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LKjIP BPKAD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 Page i
BPKAD
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN dan ASET DAERAH KABUPATEN
BANJAR
2016
LKjIP BPKAD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 Page i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan
bimbingan dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2016 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN dan ASET DAERAH
(BPKAD) Kabupaten Banjar dapat terselesaikan dengan baik dan lengkap.
Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1
(satu) tahun serta sebagai upaya melaksanakan prinsip transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah menuju tata
pemerintahan yang baik (Good Governance).
Dalam laporan ini, disajikan pencapaian sasaran kinerja dalam kurun
waktu 1 Januari 2016 – 31 Desember 2016 sebagaimana tertuang dalam
Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2016 dengan fokus pada program-program
prioritas. Selain itu, penyusunan laporan ini juga dalam rangka menyampaikan
hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
BPKAD Kabupaten Banjar Tahun 2016 dan merupakan bagian dari upaya
monitoring dan evaluasi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan
penyempurnaan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan di masa
mendatang.
Semoga LKjIP ini dapat bermanfaat bagi Kabupaten Banjar khususnya
dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah menuju VISI
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan, tertib,
akuntabel dan profesional dan MISI Meningkatkan kualitas pengelolaan
keuangan dan aset daerah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan
yang berlaku, Meningkatkan fasilitasi penyaluran bantuan keuangan dan sosial
pada masyarakat dan Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai
dengan Azas profesionalisme dan standar pelayanan prima.
Martapura, 00 Januari 2017 Kepala BPKAD Kabupaten Banjar
Drs.ACHMAD ZULYADAINI,M.Si. NIP. 19660104 198602 1 004
LKjIP BPKAD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 Page ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPKAD Kabupaten Banjar
Tahun 2016, merupakan laporan yang disusun sebagai perwujudan dari
kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan VISI DAN MISI organisasi dalam mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui laporan ini diharapkan potret
kinerja BPKAD Kabupaten Banjar dapat tergambar jelas sehingga usaha
pencapaian VISI DAN MISI lembaga lebih terarah dan terstruktur.
Penyusunan LKjIP disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
BPKAD Kabupaten Banjar menetapkan VISI yakni Terwujudnya
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang transparan, tertib, akuntabel
dan profesional untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini
dilakukan untuk memberi kontribusi pencapaian VISI dan MISI pembangunan
daerah di Kabupaten Banjar secara sinergis bersama dengan instansi lainnya.
Dengan ditopang oleh susunan organisasi BPKAD Kabupaten Banjar
sebagaimana yang tercantum di Peraturan Bupati Banjar N0. 53 Tahun 2013
tentang Uraian Tugas BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN dan ASET
DAERAH, maka organisasi menjabarkan VISI-nya kedalam MISI, tujuan,
sasaran, kebijakan hingga bagian terkecil dalam bentuk beberapa program dan
kegiatan.
Program yang dilaksanakan Tahun 2016 ini adalah : Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran sebanyak 10 (kegiatan) kegiatan, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebanyak 6 (enam) kegiatan,
Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebanyak 2 (dua) kegiatan, Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebanyak 2 (dua) kegiatan,
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan sebanyak 2 (dua) kegiatan, dan Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah sebanyak 17 (tujuh belas)
LKjIP BPKAD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 Page iii
kegiatan berupa Peningkatan pelaksanaan perbendaharaan daerah dan
Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah, Persiapan Pengadaan Tanah,
Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Penyertaan Hasil Pengadaan Tanah.
Secara ringkas dapat dijabarkan sasaran-sasaran yang diinginkan pada
masing-masing misi melalui berbagai pelaksanaan program dan kegiatan
tersebut diatas yang meliputi :
1. Sasaran strategis program-program utama :
a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang
seimbang.
b. Meningkatkan pengendalian pembangunan daerah.
c. perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan yang akuntabel dan
monev pelaksanaan pembangunan yang sistematis.
d. Meningkatkan manajemen pengadaan, penatausahaan,
penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan aset daerah.
e. Meningkatkan ketersediaan tanah pemerintah daerah untuk
kepentingan pembangunan.
2. Sasaran penunjang program-program penunjang :
a. Meningkatkan penyaluran bantuan keuangan dan sosial an
keagamaan secara tepat dan efektif.
b. Meningkatkan sarana dan prasarana mobilitas dan gedung kantor
yang nyaman dan ergonomis.
c. Meningkatkan kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan
sarana dan prasarana perkantoran yang lengkap dan modern.
d. Meningkatkan wawasan dan keterampilan aparatur pengelola
keuangan dan aset daerah menjadi tenaga professional dalam
pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memiliki kompetensi
dan kapabilitas.
Dari 7 (tujuh) Program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan yang
dijalankan, dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan rumusan penilaian
yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) BPKAD Kab. Banjar TA. 2016 dengan mengacu pada
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam format yang telah
ditentukan untuk memperoleh hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
adalah Baik/Berhasil dari 4 (empat) sasaran strategis utama.
LKjIP BPKAD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 Page iv
Berdasarkan analisis kinerja, dari 4 (empat) sasaran strategis utama
diatas, ada 3 sasaran yang mencapai kinerja Sangat Berhasil dan 1 sasaran
yang mencapai kinerja Tidak Berhasil, Ketidak berhasilan sasaran tersebut
dikarenakan program ini menampung permintaan sertifikasi tanah dari SKPD
lain, sedang pada tahun 2016 tidak ada permintaan yang masuk. Adapun dari
segi analisis keuangan, besarnya dana yang dapat dimanfaatkan (Total Pagu)
adalah Rp. 14.209.196.400,- sedangkan realisasi keuangan s.d 31 Desember
2016 adalah sebesar Rp. 10.722.354.745,- atau 75,46%, dengan realisasi fisik
sebesar 90,92%yang berarti anggaran dana terserap secara optimal.
Dengan segala usaha yang dilakukan melalui kerjasama seluruh staf di
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN dan ASET DAERAH Kab. Banjar, telah
dilakukan koordinasi yang intensif dengan seluruh bidang di instansi kerja,
ditambah dengan sertifikasi ISO 9001:2008 untuk Sistem Manajemen Mutu di
BPKAD Kab. Banjar yang diharapkan dapat meningkatkan kerjasama internal
dan semangat bekerja yang lebih kooperatif di lingkungan BPKAD Kab. Banjar
sehingga nantinya dapat meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah menuju
Good Governance dan Clean Government.
LAKIP BPKAD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 Page v
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................................... ii
DAFTAR ISI .............................................................................................................................................. v
DAFTAR TABEL ....................................................................................................................................... vi
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................................. vii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................. 1
1.1 DATA UMUM ORGANISASI .......................................................................................................... 1
1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI ................................................................................................... 2
1.3 Isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi ................................................................................ 3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................................................................. 8
2.1 PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016 ........................................................................................ 8
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ........................................................................................... 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................................... 17
A. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................................................ 17
B. Realisasi Anggaran .................................................................................................................... 19
BAB IV ................................................................................................................................................... 21
PENUTUP .............................................................................................................................................. 21
LAKIP BPKAD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 Page vi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar ......................................................... 5
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Jangka Menengah ......................................................... 9
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ................................................................. 11
Tabel 2.3 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Startegis ................................. 15
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja .................................................................................. 18
LAKIP BPKAD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 Page vii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Keterkaitan antara VISI, MISI dan TUPOKSI SKPD ............................... 2
[LKjIP BPKAD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016] Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 DATA UMUM ORGANISASI
- Tugas BPKAD Kabupaten Banjar
Sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar No. 53 Tahun 2013 tentang
Uraian Tugas BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN dan ASET DAERAH
(BPKAD) Kabupaten Banjar dijelaskan dengan rinci bahwa BPKAD
mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. BPKAD meliputi bidang Perbendaharaan, bidang Anggaran, bidang
Akuntansi, bidang Aset dan Sekretariat.
- Fungsi BPKAD Kabupaten Banjar
Untuk melaksanakan tugasnya maka BPKAD Kabupaten Banjar
mempunyai fungsi strategis sebagai berikut :
1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangandan
aset daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
2. Melakukan pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
kegiatan bidang perbendaharaan;
3. Melakukan pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
kegiatan di bidang anggaran;
4. Melakukan pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
kegiatan di bidang akuntansi;
5. Melakukan pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
kegiatan di bidang aset;
6. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
7. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
8. Melakukan pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
[LKjIP BPKAjD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016] Page 2
1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
BPKAD Kabupaten Banjar bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan
teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh Bupati Banjar berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Untuk memberikan gambaran mengenai apa yang diinginkan lima
tahun kedepan, maka VISI BPKAD Kabupaten Banjar adalah : “Terwujudnya
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Transparan, Tertib, Akuntabel
dan Profesional Untuk Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.
VISI ini kemudian dijabarkan ke dalam MISI-MISI. Adapun kaitan antara VISI dan
MISI terlihat dalam Gambar. 1.1 berikut ini :
Gambar 1.1 Keterkaitan antara VISI, MISI dan TUPOKSI SKPD
Untuk mempertegas VISI, MISI dan Tupoksi maka nilai-nilai yang ingin dicapai
oleh segenap jajaran di BPKAD Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :
a. Mempertahankan kedisiplinan kerja dan meningkatkan profesionalisme aparatur
menuju pelayanan prima;
b. Bekerja dalam kebersamaan dan kedinamisan pola pikir yang selalu berkembang
maju;
VISI
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang transparan, tertib, akuntabel dan professional untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Daerah
TUPOKSI
SKPD
MISI 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan
prosedur dan perundang-undangan yang berlaku; 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah sesuai dengan prosedur
dan perundang-undangan yang berlaku; 3. Meningkatkan kualitas fasilitasi penyaluran bantuan keuangan dan
sosial pada masyarakat sesuai dengan prosedur yang tertib dan akuntabel;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan azas profesionalisme dan standar pelayanan prima.
[LKjIP BPKAD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016] Page 3
c. Musyawarah untuk mufakat dalam berinteraksi dan mengambil keputusan untuk
mengatasi berbagai kendala dan permasalahan yang ada;
d. Memahami harapan masyarakat dan dapat memenuhi janji secara tepat waktu.
1.3 Isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi
Bagian ini akan menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai kondisi
riil yang terjadi di Kabupaten Banjar terutama di BPKAD Kabupaten Banjar dimana
pada saat ini ada beberapa kebijakan baru dari pemerintah pusat yang harus
segera diakomodir, disosialisasikan dan diimplementasikan di Kabupaten Banjar
berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset di daerah. Secara garis besar,
permasalahan yang di BPKAD Kabupaten Banjar dapat dirumuskan sebagai berikut
:
1. Perlunya penambahan SDM di bidang akuntansi, manajemen aset daerah dan
teknologi informasi yang berkinerja baik, profesional dan penuh tanggung jawab
terhadap tugas dan kewajibannya. Hal ini berkaitan dengan diterapkannya
accrual basis accountingdi instansi pemerintah.
2. Amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang DESA, mewajibkan
pemerintah daerah untuk ikut serta dalam pengelolaan dana desa, dimana
Kabupaten Banjar memiliki 277 Desa yang harus diberikan pembinaan dan
pemahaman praktis tentang bagaimana mengelola dana desa dan
merealisasikannya dengan benar sesuai dengan tata aturan perundangan yang
berlaku. Dalam hal ini sangat perlu untuk dikembangkan integrasi pengelolaan
keuangan desa dengan pengelolaan keuangan daerah agar serapan dana desa
bisa di kontrol dan di audit perkembangannya dari waktu ke waktu.
Aspek lain yang cukup penting dari tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Banjar
dalam mengelola keuangan dan juga aset daerah adalah pentingnya menyajikan laporan
keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan tepat waktu. Sehingga diharapkan
Kabupaten Banjar tetap bisa mempertahankan Opini WTP atau Wajar Tanpa
Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas LKPD
pemerintah daerah. Hal kunci atau prioritas utama dalam aspek ini adalah pentingnya
manajemen aset daerah/ barang milik daerah ditingkatkan kinerjanya dan harus menjadi
hal yang sangat prioritas untuk dibenahi sebab bila laporan dari bisang aset lambat atau
tidak valid datanya, ini sangat berpengaruh pada validitas LKPD sehingga ASET daerah
merupakan hal penting yang melengkapi penyusunan LKPD atau laporan
[LKjIP BPKAjD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016] Page 4
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Dari Tabel 3.1 dibawah ini dapat kita amati
aspek-aspek penting yang berpengaruh pada kinerja BPKAD Kabupaten Banjar :
[LKjIP BPKAD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016] Page 5
Tabel 1.1 Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar
Aspek
Capaian
(Kondisi saat Ini)
Standar yang digunakan
Faktor yang mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD
Internal (Kewenangan SKPD)
Eksternal (Kewenangan SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kinerja Aparatur Sipil Negara di BPKAD Kab. Banjar
- Pelayanan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dilaksanakan dengan SDM yang terbatas.
- BPKAD Kab. Banjar memerlukan SDM dari disiplin ilmu Akuntansi/ Ahli Akuntansi Pemerintahan Daerah/ Ahli Ekonomi Regional.
- IKU (Indikator Kinerja Utama) BPKAD Kab. Banjar
- Sistem Manajemen Mutu – ISO 9001
Memberikan Bimbingan Teknis atau mengikutsertakan ASN pengelola keuangan dan aset untuk mengikuti seminar, semiloka, atau bimbingan teknis tentang Pengelolaan keuangan daerah agar ASN memiliki frame berpikir yang lebih luas lagi dan bisa mengaplikasikan ilmunya dalam ruang kerjanya sesuai tupoksinya
Peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam penempatan ASN atau rekrutmen ASN sesuai dengan disiplin ilmu dan keahliannya sangat diharapkan.
- Pelayanan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah belum bisa maksimal (profesionalisme harus dengan kesungguhan komitmen untuk maju dan berkembang)
- Belum tercukupinya SDM di bidang Akuntansi/ Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Ahli Ekonomi Regional di BPKAD Kab. Banjar.
Implementasi dana Desa di Kabupaten Banjar
Belum adanya integrasi antara pengelolaan keuangan desa dengan pengelolaan keuangan daerah
IKU (Indikator Kinerja Utama) BPKAD Kab. Banjar
Membuat kajian tentang integrasi antara pengelolaan keuangan desa dengan pengelolaan keuangan daerah agar serapan dana desa bisa di kontrol dan di audit perkembangannya dari waktu ke waktu
Membuat MoU atau perjanjian kerjasama dengan Kementerian Desa dalam rangka Implementasi Dana Desa agar Serapan dana desa dan manfaat yang diperoleh dari realisasi dana desa bisa secara bersama dilihat perkembangannya dan
Perlu adanya penambahan Sub bid baru di bidang Perbendaharaan untuk khusus menangani dana desa.
[LKjIP BPKAjD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016] Page 6
Aspek
Capaian
(Kondisi saat Ini)
Standar yang digunakan
Faktor yang mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD
Internal (Kewenangan SKPD)
Eksternal (Kewenangan SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
pengaruhnya terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa dari waktu ke waktu
Dokumen Keuangan pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu
Karena keterbatasan SDM maka kerapkali BPKAD dihadapkan pada situasi sulit karena di satu sisi harus membuat suatu kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah dalam waktu yang cepat, di sisi lain kendala keterbatasan SDM menjadi pemicu keterlambatan pembuatan kebijakan tersebut sehingga hal ini menjadi permasalahan yang serius dan harus secepatnya di tanggulangi.
IKU (Indikator Kinerja Utama) BPKAD Kab. Banjar
Melaksanakan “Gawi Sabumi” pekerjaan yang berat dan memerlukan pemikiran yang jitu, kerapkali dirapatkan agar meraih keputusan yang tepat. Dan dengan pertimbangan bahwa musyawarah untuk mufakat adalah hal yang cukup baik untuk membuat suatu kebijakan atau merumuskan suatu keputusan penting bagi daerah.
Selalu melakukan Koordinasi dengan SKPD yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan membuka komunikasi dengan baik sehingga tidak ada jalan buntu dari setiap permasalahan karena selalu ada solusi bila interaksi yang harmonis selalu terjalin dengan semua unsur SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar
Membuat Dokumen keuangan pemerintah daerah ataupun kebijakan pengelolaan keuangan haruslah mengandung dua unsur yakni akuntabel dan tepat waktu. Tidak berguna apabila dokumennya tepat waktu namun tidak akuntabel atau akuntabel tapi tidak tepat waktu.
Dokumen yang dihasilkan oleh BPKAD memerlukan kajian akademis terlebih dulu agar aman dalam pelaksanaannya. Selama ini belum dilakukan kajian akademis terhadap output perundangan yang dihasilkan/ dokumen perencanaan yang disusun oleh BPKAD Kab. Banjar.
[LKjIP BPKAD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016] Page 7
Aspek mengenai implementasi dana desa di Kabupaten Banjar perlu untuk dijabarkan
secara lebih mendetail dalam sub.bab 3.1.1 sehubungan dengan pentingnya penataan
kelembagaan keuangan desa agar dapat terintegrasi dengan alur pengelolaan keuangan
daerah di Kabupaten Banjar. Hal ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak saja berkewajiban mengelola pelaporan,
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah saja tetapi mulai saat ini
sudah harus merencanakan integrasi antara pengelolaan keuangan daerah dengan
pengelolaan keuangan desa sesuai dengan VISI Kabupaten Banjar 2016-2021 yakni
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah.
[LKjIP BPKAjD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016] Page 8
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2016-2021
disusunlah suatu perjanjian kinerja atau penetapan kinerja tahun 2016 yang
harus dicapai dalam waktu satu tahun pelaksanaan anggaran. Target Kinerja ini
menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja dan
merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan SKPD yang
dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Perjanjian Kinerja tahun 2016 ini
merupakan komitmen seluruh pegawai untuk mencapai kinerja yang sebaik-
baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi MISI organisasi. Dengan
demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktifitas operasional
lingkup BPKAD Kabupaten Banjar sepenuhnya dapat dirujuk pada Perjanjian
kinerja Tahun 2016 ini.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PERMENPAN dan RB No.
53 tahun 2015, Perjanjian Kinerja Tahun 2016 disusun dan telah dibahas dalam
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Laporan Anggaran
Sementara (KUA/PPAS) Tahun 2016 yang telah menghasilkan Dokumen
Penetapan Anggaran (DPA) Tahun 2016. Adapun Perencanaan Kinerja BPKAD
Kabupaten Banjar Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
[LKjIP BPKAjD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016] Page 9
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Jangka Menengah
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Awal
TARGET Kondisi
Akhir Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1.
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan publik yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas
- Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran
- Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
- Persentase ASN yang taat pada peraturan perundang-undangan
- Persentase peningkatan profesionalisme aparatur
Persen
Persen
Persen
Persen
63,26%
73,44%
45,95%
51,87
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 % 100 %
[LKjIP BPKAjD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016] Page 10
- Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan
- Opini BPK terhadap LKPD
Persen
WTP
64,84%
WTP
100 %
WTP
100 %
WTP
100 %
WTP
100 %
WTP
100 %
WTP
100 %
WTP
100 % WTP
2. Meningkatkan
pengelolaan dan
pemanfaatan lahan
milik daerah
Persentase lahan
aset daerah yang
sudah bersertifikat
Persen
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
[LKjIP BPKAjD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016] Page 11
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. Meningkatnya sefektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran yang seimbang
- Tingkat capaian kinerja pengelolaan keuangan
70 %
- Rasio belanja terhadap APBD 22 %
- Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD
11 %
- Terpenuhinya opini WTP BPK terhadap keuangan daerah
1
2. Peningkatan manajemen pengadaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan asset.
- Terkelolanya asset daerah dengan baik
70 %
- Terlaksananya penghapusan barang milik daerah dan rekonsiliasi asset daerah
5 SK
- Terlaksananya penilaian asset/barang milik daerah (tanah dan bangunan)
75 Objek
3. Fasilitasi bantuan lembaga social dan keagamaan secara tepat dan efektif
- Terpenuhinya penyaluran bantuan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta
100 %
- Terpenuhinya penyaluran bansos kepada organisasi masyarakat
100 %
- Tersalurkannya belanja modal penyertaan modal investasi daerah sesuai perda
100 %
4. Peningkatan ketersediaan tanah pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan
- Pelaksanaan Pengadaan Tanah 23 lokasi
- Penyerahan sertifikat hasil pengadaan tanah
20
buah
5. Peningkatan sarana dan prasarana mobilitas dan gedung yang siap pakai.
- Persentase sarana dan prasarana kantor yang ergonomis
100 %
6. Kelancaran pelayanan public dengan penyediaan sarana, prasarana perkantoran dan penunjang lainnya
- Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penydiaan aneka jasa
1 tahun
- Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan alat, barang, bahan dan makanan keperluan perkantoran
1 tahun
- Lancarnya koordinasi, pembinaan berupa rapat,
1 tahun
[LKjIP BPKAjD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016] Page 12
perjalanan dinas
7 Peningkatan kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana dan prasarana aparatur
- Jumlah karyawan yang disiplin dalam berpakaian dinas dan kelengkapannya
42 orang
- Jumlah karyawan yang tingkat absensi kehadirannya diatas 90% dalam setahun
42 orang
- Jumlah karyawan yang tidak terkena hukuman pelanggaran disiplin aparatur dan atau pelanggaran hukum
42 orang
8. Peningkatan wawasan dan keterampilan aparatur pengelola keuangan dan asset daerah menjadi tenaga professional pengelolaan keuangan dan asset daerah yang memiliki kompetensi dan kapabilitas.
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan
5 kali
- Bimtek pengelolaan keuangan dan asset daerah
60 orang
9. Pengendalian pembangunan daerah melalui perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan akuntabel dan monev pelaksanaan pembangunan yang sistematis.
- Tersusunnya dokumen perencanaan tepat waktu
1 dokomen
- Tersusunnya dokumen keuangan tepat waktu
1 dokumen
No. Kegiatan Anggaran
1 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Rp. 30.000.000
2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Rp. 322.188.000
3 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Rp. 116.200.000
4 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Rp. 291.520.500
5 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
Rp. 155.154.500
6 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Rp. 399.294.500
7 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Rp. 86.623.500
8 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah Rp. 1.087.550.000
9 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Rp. 629.100.000
10 Sosialisasi pakat regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Rp. 121.464.000
[LKjIP BPKAjD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016] Page 13
11 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Rp. 530.000.000
12 Peningkatan manajemen aset/barang daerah Rp. 972.850.000
13 Revaluasi/apprasiasi aset/barang daerah Rp. 476.850.000
14 Peningkatan administrasi, perencanaan dan pengendalian anggaran
Rp. 1.011.067.400
15. Peningkatan pelaksanaan perbendaharaan daerah Rp. 3.810.066.000
16 Penyerahan hasil pengadaan tanah Rp. 245.000.000
17 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 83.700.000
18 Pengadaan peralatan gedung kantor Rp. 254.000.000
19 Pengadaan meubeleur Rp. 120.800.000
20 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 30.000.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 196.500.000
22 Pemelihaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 224.500.000
23 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 83.500.004
24 Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 178.300.000
25 Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 7.999.992
26 Penyediaan alat tulis kantor Rp. 46.229.600
27 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Rp. 24.000.000
28 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Rp. 6.000.000
29 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Rp. 3.800.004
30 Penyediaan makan dan minum Rp. 464.050.000
31 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 413.600.000
32 Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran Rp. 862.250.000
33 Pengedaan mesin/kartu absensi Rp. 2.500.000
34 Pengadaan pakai khusus hari-hari tertentu Rp. 26.000.000
Sosialisasi peraturan perundang-undnagan Rp. 98.550.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Rp. 402.030.400
[LKjIP BPKAjD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016] Page 14
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Rp. 98.625.000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Rp. 297.333.000
Martapura, 18 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama,
Pj.BUPATI BANJAR KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Dr.Ir.H.RACHMADI KURDI,M.Si. IBRAHIM G. INTAN,SE.Ak Pembina Tk. I
NIP. 19640413 199303 1 001
Adapun anggaran belanja langsung tahun 2016 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar yang dialokasikan untuk
pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :
[LKjIP BPKAjD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016] Page 15
Tabel 2.3 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Startegis
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran Realisasi
Keuangan
Realisasi Fisik % Anggaran
1. Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang berkualitas
sesuai dengan tugas dan fungsi
pelayanan publik yang
mengutamakan transparansi dan
akuntabilitas.
- Persentase pelaksanaan administrasi
perkantoran
2.089.729.600 1.829.759.804 100 % 87,56 %
- Persentase pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur
909.500.000 753.827.877 100 % 82,88 %
- Persentase ASN yang taat pada
peraturan perundang-undangan
500.580.400 347.848.800 100 % 69,49 %
- Persentase peningkatan profesionalisme
aparatur
28.500.000 23.530.000 100 % 82,56 %
- Persentase pelaksanaan administrasi
capaian kinerja keuangan
395.958.000 235.011.780 100 % 59,35 %
- Opini BPK terhadap LKPD 10.039.928.400 7.653.840.484 100 % 76,23 %
2. Meningkatkan pengelolaan dan
pemanfaatan lahan milik daerah
- Persentase lahan aset daerah yang
sudah bersertifikat
245.000.000 - 100 % 0 %
[LKjIP BPKAjD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016] Page 16
Penetapan Kinerja yang dibuat awal tahun 2016 telah ditetapkan dalam
DPA tahun 2016 antara Kepala BPKAD dengan Sekretaris dan Kepala Bidang,
dan antara Kepala Bidang dengan kepala subbidang atau subbagian masing-
masing.
[LKjIP BPKAjD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016] Page 17
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja BPKAD Tahun 2016
tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai
kegiatan.
A. Capaian Kinerja Organisasi
Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau
hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja
yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator
Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja BPKAD
dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja
BPKAD Tahun 2016.
a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik)
sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan
masukan (input) yang digunakan.
b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
(output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap
produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun
anggaran (APBD Kabupaten) 2016, BKAD telah melaksanakan berbagai kegiatan
strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran
strategis sebagai berikut :
[LKjIP BPKAjD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016] Page 18
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Capaian Tahun
Sebelumnya
2016
Target Akhir
Renstra
Capaian Tahun 2016
terhadap Akhir
Renstra
Target Realisasi %
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan publik yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas
Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran
63,26% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
73,44% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase ASN yang taat pada peraturan perundang-undangan
45,95% 100% 50% 50% 100% 50%
Persentase peningkatan profesionalisme aparatur
51,87% 100%
100% 100% 100%
100%
Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan
64,84% 100% 100% 100% 100% 100%
Opini BPK terhadap LKPD WTP WTP WTP 100% WTP 100%
2 Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan lahan milik daerah
Persentase lahan aset daerah yang sudah bersertifikat
0 100% 0 0 0 0
[LKjIP BPKAjD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016] Page 19
B. Realisasi Anggaran
Alokasi dan realisasi anggaran BPKAD Kabupaten Banjar pada tahun 2016, sebagaimana table dibawah ini. Data tabel tersebut,
pembiayaan dari APBD Tahun 2016 berjumlah : Rp. 14.209.196.400,- dan terealisasi Rp. 10.722.354.745,- dengan penyerapan sebesar
75,46% atau efesiensi sebesar 54%.
Table 3.3 Realisasi Kinerja dan Anggaran
No. Sasaran Indikator
Sasaran
Kinerja
Nama Program
Keuangan
Target Realisasi % Realisasi Pagu Realisasi %
Realisasi
1. Terwujudnya
tata kelola
pemerintahan
yang
berkualitas
sesuai dengan
tugas dan
fungsi
pelayanan
publik yang
mengutamakan
transparansi
dan
Persentase
pelaksanaan
administrasi
perkantoran
100% 100% 100%
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran 2.089.729.600 1.829.759.804 87,56 %
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
aparatur
100% 100% 100%
Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur 909.500.000 753.827.877 82,88 %
Persentase ASN
yang taat pada
peraturan
100% 50% 50%
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
500.580.400 347.848.800 69,49 %
[LKjIP BPKAjD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016] Page 20
akuntabilitas perundang-
undangan
Persentase peningkatan profesionalisme aparatur
100% 100% 100%
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur 28.500.000 23.530.000 82,56 %
Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan
100% 100% 100%
Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
395.958.000
235.011.780 59,35
Opini BPK terhadap LKPD
WTP WTP 100%
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
10.039.928.400 7.653.840.484 76,23
Meningkatkan
pengelolaan
dan
pemanfaatan
lahan milik
daerah
Persentase lahan
aset daerah yang
sudah
bersertifikat 0 0 0
Program
Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan
untuk Kepentingan
Umum
245.000.000 - 0 %
[LKjIP BPKAjD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016]
Page 21
BAB IV
PENUTUP
1.1. Simpulan
Pada tahun 2016, BPKAD Kabupaten Banjar Dari 2 (dua) sasaran dengan 15
(lima belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DPPKAD
Kabupaten Boyolali Tahun 2015, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja
sebagai berikut :
1) Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik)
2) Capaian 75% sampai 100% (Baik)
3) Capaian 55% sampai 74 % (Cukup)
4) Capaian kurang dari 54 % (Kurang)
Secara keseluruhan capaian kinerja 85.30% (kategori Baik) dan mengalami penurunan
dibanding capaian kinerja tahun 2015 yang 60,29%,
Pembiayaaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Banjar Tahun 2016
Rp 14.209.196.400,- terealisasi Rp. 10.722.354.745,- dengan penyerapan sebesar
75,46% atau efisiensi sebesar 54%, Besar pembiayaan dibanding tahun 2015 sebesar
Rp 26.250.912.500 ,-mengalami penurunan sebesar Rp. 12.041.716.100.00 dan
Pembiayaan tahun 2014 mengalamai penurunan yang sebesar RP. 29.988.783.100,
1.2. Saran
Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja BPKAD
Kabupaten Banjar, fungsi BPKAD melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, ada beberapa hal yang perlu
dilakukan secara umum, antara lain :
a. meningkatkan rapat koordinasi secara berkala;
[LKjIP BPKAjD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016]
Page 22
b. meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian
kinerja secara berkala;
c. meningkatan pemenuhan sarana informasi kepada publik lewat media informasi
online.
Sedangkan upaya yang dilakukan di bidang Pengelolaan Aset, antara lain :
a. Perlu adanya penambahan personil di setiap SKPD sehingga akan terpenuhi dalam
pengelolaan aset di setiap SKPD yang sesuai dengan tugas – tugasnya.
b. Perlu adanya peningkatan pengetahuan SDM tentang pengelolan aset melalui
Diklat dan Sosialisasi tentang penatausahaan yang berlaku serta adanya
peningkatan kesejahteraan kepada masing-masing pengelola barang. Harus ada
target untuk penyelesaian untuk SKPD besar, terutama yang mempunyai UPT
top related