laporan - dprdpr.go.id/dokakd/dokumen/k5-12-fde4e7f880896671d... · peninjauan sarana dan prasarana...
Post on 26-Oct-2020
17 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI
KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANGGAL 12 – 14 DESEMBER 2019
KOMISI V DPR RI JAKARTA, 2019
2
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN …………………………………………………………………………… 3
I.1. Dasar Hukum ………………………………………………………………………… 3
I.2. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………… 3
I.3. Lokasi dan Waktu ……………………………………………………… 4
II. HASIL KUNJUNGAN LAPANGAN …………………………….…………………… 5
III. KESIMPULAN/REKOMENDASI ………………………………………… 18
LAMPIRAN ………………………………………………………………………………….. 19
3
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI
KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANGGAL 12 – 14 DESEMBER 2019
I. PENDAHULUAN
I.1 Dasar Hukum
1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20,
Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;
2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
I.2. Maksud dan Tujuan
Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah :
1. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan melihat secara langsung kondisi
infrastruktur dan transportasi di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah mengenai kebutuhan dan
permasalahan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan transportasi pada
umumnya termasuk infrastruktur dan transportasi pendukung sektor pariwisata.
4
Sedangkan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan
Fungsi dan Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 58, ayat (3), Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor
1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia., yaitu:
butir a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN,
serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
butir d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 59 ayat (3) juga menyatakan bahwa: ”Dalam
melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan tindak
lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:”
butir f. mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja
spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk
ditindaklanjuti.
I.2. Lokasi dan Waktu
1. Pelaksanaan Kunjungan diadakan pada Tanggal 12 – 14 Desember 2019;
2. Lokasi Kunjungan Kerja Spesifik di Pulau Batam & Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
1.3. Agenda Kunjungan
1. Peninjauan Infrastruktur Bandara Hang Nadim, Pulau Batam;
2. Peninjauan sarana dan prasarana transportasi penyeberangan Terminal Ferry Telaga
Punggur, Pulau Batam;
3. Peninjauan pembangunan Pelabuhan di Kawasan Industri Lobam;
4. Peninjauan rencana pembangunan Jembatan Batam – Bintan;
5. Peninjauan pembangunan Bandara Busung;
6. Peninjauan pembangunan Bendungan/ DAM Busung;
7. Pertemuan dengan Gubernur Kepulauan Riau, para Bupati/ Walikota bersama SKPD
terkait, serta seluruh Mitra Komisi V DPR RI;
8. Peninjauan Waduk Gesek, Pulau Bintan
9. Peninjauan Pembangunan KEK Galang Batang
5
II. HASIL KUNJUNGAN DAN TEMUAN LAPANGAN
A. UMUM
Pembangunan di Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Batam dan Pulau Bintan,
masih membutuhkan perhatian, percepatan pembangunan, upaya rehabilitasi
dan dukungan politik Komisi V DPR RI terkait kebutuhan pembiayaan yang
bersumber dari APBN.
Permasalahan yang menonjol, baik saat kunjungan maupun diskusi dengan
pemerintah daerah adalah masalah pembebasan lahan dan kurangnya
dukungan terhadap pembiayaan pembangunan di Kepulauan Riau.
B. PENINJAUAN INFRASTRUKTUR BANDARA HANG NADIM, PULAU
BATAM;
Selayang Pandang
- adanya rencana dari Kementerian BUMN yang akan membuat holding
transportasi udara di Bandara Hang Nadim Batam. Rencana tersebut
sedang distudikan atau dalam pembahasan di Kementerian BUMN.
- Kemungkinan sebagai holdingnya adalah PT Angkasa Pura II, PT Angkasa
Pura I sebagai operatornya atau airport operator.
- Meskipun nantinya PT Angkasa Pura I masuk ke Bandara Hang Nadim
Batam yang akan membuka holding transportasi udara, hal tersebut tidak
akan mengubah kewenangan pengelolaan Bandara Hang Nadim Batam
dari BP Batam ke Angkasa Pura I.
Catatan Kunjungan
- Komisi V DPR RI meminta pihak BP Batam maupun PT Angkasa Pura
untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, terhadap
kegiatan pengelolaan Bandar Udara Internasional Hang Nadim termasuk
kegiatan bisnis komersil, dengan tetap mengutamakan Keselamatan,
Keamanan, dan Kualitas Pelayanan kepada pengguna.
- Penyiapan sarana dan prasarana dalam lingkup Bandara Hang Nadim juga
harus memperhitungkan antisipasi kesiapan beralihnya pengelolaan FIR
dari Singapura dan Malaysia ke Indonesia.
6
C. PENINJAUAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI
PENYEBERANGAN TERMINAL FERRY TELAGA PUNGGUR, PULAU
BATAM;
Selayang Pandang
- Pada tanggal 05 Desember lalu, dikabarkan Penumpang Kapal Ferry
Batam tujuan Tanjungpinang dikabarkan gagal berangkat yang
mengakibatkan pelayanan terhadap puluhan penumpang yang tak bisa
berangkat dan menumpuk di pelabuhan domestik Telaga Punggur.
- Dari sejumlah pemberitaan, dikabarkan bahwa kejadian ini karena
kurangnya armada atau tidak adanya kapal yang akan mengangkut, serta
tidak adanya BBM untuk kapal tersebut.
Catatan Kunjungan
- Kejadian pada tanggal 05 Desember terkait ketiadaan pasokan BBM untuk
kapal, bukan terjadi di Terminal Ferry Telaga Punggur yang dikelola PT
ASDP, namun terjadi di Terminal Domestik di sebelahnya yang dikelola
oleh Pemerintah Daerah.
- Namun, Komisi V DPR RI meminta kepada pengelola Terminal, baik yang
dikelola pemerintah daerah maupun PT ASDP agar kejadian ini tidak boleh
terulang lagi, utamanya dalam pelayanan kritis dalam menghadapi Natal
dan Tahun Baru, ataupun perayaan keagamaan lainnya seperti mudik
Lebaran.
- Komisi V DPR RI menekankan kepada semua pihak mengedepankan
aspek Keselamatan, Keamanan dan Kualitas Pelayanan dalam ber-
Transportasi meminta klarifikasi dari Pemerintah melalui Ditjen
Perhubungan Darat (ASDP) Kementerian Perhubungan.
- Di masa mendatang, Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah agar
kejadian ini tidak boleh terulang lagi, utamanya dalam pelayanan kritis
dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru, ataupun perayaan keagamaan
lainnya seperti mudik Lebaran.
D. PENINJAUAN PEMBANGUNAN PELABUHAN DI KAWASAN INDUSTRI
LOBAM;
Selayang Pandang
- Bintan telah resmi ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun, setelah sebagian wilayah
di Kawasan Industri Galang Batang dikeluarkan dari kawasan Bintan.
7
- Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun
2017 tentang Perubahan atas PP No. 47 Tahun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, yang diteken oleh
Presiden Joko Widodo pada 11 Oktober 2017. Berdasarkan PP tersebut,
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan meliputi
sebagian wilayah Kabupaten Bintan dan sebagian wilayah Kawasan
Industri Galang Batang.
- Selain itu, seluruh Kawasan Industri Maritim, dan Pulau Lobam, serta
sebagian wilayah Kota Tanjung Pinang yang meliputi Kawasan Industri
Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat.
- Bintan Offshore Marine Centre (BOMC) tengah membangun pelabuhan
untuk proyek lepas pantai di kawasan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau,
untuk kepentingan industrial. Pelabuhan itu didirikan di kawasan industri
Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), Lobam Bintan Utara. BOMC
merupakan hasil joint venture antara penyedia jasa logistik Australia,
Qube Holdings dan Singatac, perusahaan bidang fabrikasi peralatan
offshore di Singapura. BOMC akan memproduksi peralatan untuk industri
minyak dan gas lepas pantai, perkapalan serta industri penerbangan.
Fasilitas pelabuhan disesuaikan kareteristik proyek offshore: enam
dermaga dengan rentang panjang hingga 700 m, dan kolam sandar
hingga 10 m.
Catatan Kunjungan:
- Komisi V DPR RI mendukung upaya Kawasan Industri Lobam untuk
membangun Pelabuhan dan fasilitas pendukungnya. Untuk itu, Komisi V
DPR RI menggarisbawahi dan meminta Kawasan Industri Lobam untuk
meningkatkan koordinasi dengan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan, utamanya berkenaan dengan aspek Keselamatan,
Keamanan dan Kualitas Pelayanan Pelayaran.
- Penetapan lokasi rencana Pelabuhan Lobam tertuang dalam Keputusan
Menteri Perhubungan No. KP 414 Tahun 2013 tentang Rencana Induk
Pelabuhan Nasional (RIPN). Komisi V DPR RI meminta Ditjen
Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk mengecek status
pelabuhan dimaksud dalam RIPN pada perubahan yang tertuang dalam
Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017, untuk
mensinergikannya dalam Tatanan Kepelabuhanan untuk Kepulauan Riau
dan sekitarnya, serta Tatanan Kepelabuhanan Nasional.
8
E. PENINJAUAN RENCANA PEMBANGUNAN JEMBATAN BATAM –
BINTAN;
Selayang Pandang
- Jembatan Batam–Bintan atau Jembatan Babin adalah sebuah jembatan
sepanjang 6.4 kilometer yang terletak di Kepulauan Riau. Jembatan
tersebut direncanakan akan dibangun pada tahun 2020 dan dibangun
dengan masa pembangunan sekitar 3-4 tahun. Selain Pulau Batam dan
Pulau Bintan, empat pulau yakni Pulau Tanjung Taluk, Pulau Ngenang,
Pulau Tanjung Sauh, dan Pulau Lobam juga direncanakan akan dilewati
oleh jembatan tersebut.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki
Hadimuljono menargetkan pembangunan Jembatan Batam - Bintan mulai
dibangun pada 2020. Saat ini, Menteri PUPR masih akan mengevaluasi
hasil studi kelayakan atau feasibility study (FS).
- Jembatan yang rencananya akan dibangun dengan kisaran biaya Rp 4-5
triliun tersebut digadang-gadang akan menjadi yang terpanjang di
Indonesia. Dengan adanya jembatan Batam-Bintan, transportasi
menuju/dari Pulau Bintan yang semakin lancar diharapkan dapat
meningkatkan aktivitas pariwisata.
- Direncanakan, lalu lintas di jembatan tersebut tidak dipungut biaya.
Potensi ekonomi di Batam pun bisa semakin dimaksimalkan. Karena
kemungkinan besar wisatawan asal Singapura dan Malaysia akan
melewati Batam terlebih dahulu sebelum mengarah ke Bintan.
Catatan Kunjungan
- Proyek fisik pengerjaan jembatan Batam-Bintan (Babin) diundur. Hal
tersebut dikarenakan dengan APBN Tahun anggaran 2020, Kementerian
PUPR masih fokus untuk menuntaskan review Detail Engineering Design
(DED), termasuk penentuan trase, sehingga masih belum dalam proses
pengadaan lahan.
- Saat ini sedang tahaan review FS (fisibility study) terhadap FS yang dibuat
BP Batam tahun 2005 dan FS yang dibuat Pemprov Kepulauan Riau tahun
2010.
- Oleh karena proses review DED dan termasuk FS-nya masih dalam proses
perampungan, maka pembangunan fisik diupayakan pada tahun
berikutnya. Sehingga pelaksanaan fisik proyek strategis tersebut,
kemungkinan baru dimulai pada 2020 atau 2021 mendatang.
-
9
- Terdapat 2 (dua) alternative Trase:
a) Alternative 1: Batam – Tj Sauh-Buau-Bintan (Panjang total 16,65km,
panjang struktur 7,79km)
b) Alternative 2: Batam – Tj Sauh-Ngenang-Bintan (Panjang total
20,04km, panjang struktur 7,41km)
- Vertical Clearence belum dapat ditentukan dikarenakan masih menunggu
RIP (Rencana Induk Pelabuhan), sementara ini masih digunakan setinggi
40 meter. Untuk itu, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga untuk
segera melakukan koordinasi dengan Ditjen Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan.
- Mengingat rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini sejak lama
direncanakan dan dibutuhkan masyarakat Kepulauan Riau, maka untuk
itu, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian PUPR untuk segera
melakukan percepatan review sejumlah dokumen rencana agar dapat
segera memulai proses fisik pembangunan.
F. PENINJAUAN PEMBANGUNAN BANDARA BUSUNG;
BANDARA BUSUNG
Selayang Pandang
- Bandara Bintan Aviation Investmen (BAI) yang dibangun Group Gallant Venture Ltd (GVG) di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam (SKL), awalnya direncanakan akan beroperasi pada akhir tahun 2019, namun pernah menemui kendala perijinan karena perubahan kebijakan di Kementerian Perhubungan. Setelah kendala tersebut tidak menemui kendala lagi, maka dijadwalkan untuk melakukan percepatan pembangunan dan diupayakan proses pembangunan selesai sesegera mungkin di 2020 atau 2021.
- Bandara Busung ini akan menjadi bandara satu-satunya yang terlengkap dan terpanjang se-Asia. Landasannya memiliki panjang 3,8 Km dan juga ada hanggar perawatan pesawat yang dibangun Garuda Maintenance Facility AeroAsia (GMF).
- GMF dan GVG ini juga akan mengembangkan Bintan sebagai pusat
penerbangan dan pariwisata. Bisnis industri penerbangan Commercial
Internasionl Private Airport yang digarap keduanya akan menghadirkan
berbagai jenis pesawat, manufaktur dan perakit mesin, komponen
pesawat, pusat pendidikan dan pelatihan di bidang aviasi, serta pusat
penelitian dan pengembangan. Hangar ini nantinya akan dilengkapi back
10
up shop, component shop, engine shop beserta produk dan jasa
pendukungnya.
- Di dalam kawasan bandara pertama yang dimiliki pihak swasta di Indonesia akan dibangun sebuah kota tersendiri dan tempat tinggal untuk karyawan, pusat kesehatan, olahraga, dan perbelanjaan.
- Untuk tahap pertama akan dibangun hangar dengan 2 bay dan hangar painting. Pada tahun ketiga, hangar dikembangkan 2 bay sehingga terdapat 4 bay ditambah satu hangar painting. Hangar ini dilengkapi back up shop, component shop dan aircraft relater component.
- Pada tahap berikutnya akan dibangun Componen Shop dan engine shop beserta produk dan jasa pendukungnya. Nantinya BAI ini melayani perawatan pesawat berbadan lebar (wide body) seperti Boeing 777 sebanyak 10 unit, pesawat A330 berjumlah 16 unit yang ditambah menjadi 30 unit, serta pesawat Boeing 747.
- Bahkan maskapai lain dunia, khususnya Asia Pasifik dengan armada berbadan lebarnya akan landing ke BAI. Tercatat tahun 2013 total pasar perawatan pesawat di Asia Pasifik senilai USD 16,4 milyar dan dipastikan pada tahun 2022 akan meningkat 43,4 persen menjadi USD 26,5 milyar.
- Selain GMF, Bandara BAI juga bekerjasama dengan Sriwijaya Air Group (SAG). Dengan banyaknya kerjasama maskapai penerbangan, Bintan maupun Kepri akan menjadi kunjungan wisatawan diseluruh penjuru dunia. Pada tahun 2017, ditargetkan akhir 2019 Bandara BAI akan dipergunakan untuk penerbangan skala lokal dan internasional.
- Dengan hadirnya Bandara BAI, Bintan menjadi destinasi wisata utama didunia. PT BRC akan menyediakan kebutuhan penunjang kepariwisataan, antara lain pengembangan hotel dan resort dengan target 20 ribu kamar, empat wahana atraksi olahraga (lapangan golf internasional), wahana atraksi keluarga, jaringan utilitas listrik sebesar 30 Megawatt (Mw) milik sendiri dan 3O Mw dari PT PLN.
- Berikutnya, ketersediaan air bersih melalui waduk buatan dengan kapasitas 6 juta meter kubik. Kemudian pengelolaan air minum, jalan raya, jaringan kabel optik bawah tanah, pengelolaan limbah, pemadam kebakaran, sekolahan dan fasiltas lainnya, dengan target wisatawan tidak hanya 2 juta orang tapi hingga mencapai 6 juta sampai 8 juta orang pertahunnya.
- Diharapkan, pembangunan akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja asal Bintan sebagai dukungan menekan angka kemiskinan, dan Pendapat Asli Derah (PAD) Bintan juga akan bertambah.
-
11
Catatan Kunjungan:
- Pembangunan Bandara Busung telah diinisiasi sejak lama, dan tengah dalam proses pembangunan.
- Lahan pembangunan Bandara dan perijinan sudah tidak ada masalah.
- Dibutuhkan dukungan politik Komisi V DPR RI untuk percepatan pembangunan Bandara Busung.
- Ruang Udara Bandara Busung dan Bandara Hang Nadim sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan c.q. Perhubungan Udara dengan ditandai keluarnya ijin pembangunan bandara tersebut.
- Pada kegiatan pembangunan mengutamakan bahan material lokal.
- Jika pembangunan fisik telah selesai, diharapkan bahwa operasional bandara mengutamakan penyedia jasa nasional.
- Bandara ini akan mengembangkan Bintan sebagai pusat penerbangan dan pariwisata. Selain itu, bisnis industri penerbangan Commercial Internasional Private Airport akan menghadirkan berbagai jenis pesawat, manufaktur dan perakit mesin, komponen pesawat, pusat pendidikan dan pelatihan di bidang aviasi, serta pusat penelitian dan pengembangan. Untuk itu, diharapkan dukungan Komisi V DPR RI untuk mewujudkannya.
- Sesuai dengan amanat dalam UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bahwa Penerbangan diselenggarakan dengan tujuan:
“menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional”.
Untuk itu, kehadiran industri penerbangan yang handal, harus dikawal dengan sebaik-baiknya, dengan tetap memprioritaskan penyedia jasa penerbangan nasional terkait sebagai ujung tombaknya.
- Kehadiran PT GMF sebagai partner kerja GVG, harus bersinergi dengan pemangku kepentingan/ stakeholder dalam dan luar negeri dengan tetap memperhatikan kepentingan dunia penerbangan nasional.
- Selain itu, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk memperhatikan dan mengawasi secara ketat aspek keselamatan, keamanan dan kualitas pelayanan di Bandara Busung.
G. PENINJAUAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN/ DAM BUSUNG;
Selayang Pandang
- Dalam prediksi beberapa tahun kedepan, Kota Batam diperkirakan akan
mengalami defisit air akibat pertumbuhan jumlah penduduk. Ketersediaan
air baku juga vital bagi perkembangan Kota Batam sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau.
12
- Jika tidak ada permasalahan dalam penyediaan lahan yang dibantu
Pemerintah Daerah, maka proses konstruksi dapat dilakukan paling
lambat tahun 2021. Sei Busung diproyeksikan dapat memasok air baku
untuk Kota Batam, Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan dengan
kapasitas 4.000 liter/detik pada lahan seluas 4.721 Hektar (Ha). Adapun
rencananya adalah 2.500 liter perdetik untuk kebutuhan Kota Batam.
Sementara itu 1.500 untuk kebutuhan Pulau Bintan.
- Berdasarkan analisasi neraca air baku oleh BWS Sumatera IV, pada 2016
lalu defisit air di Pulau Bintan adalah 211 liter perdetik. Apabila tidak ada
embung atau waduk yang segera dibangun, maka pada 2020 mendatang
defisit air baku di Pulau Bintan mencapai pada angka 948 liter perdetik.
- Bendungan/Dam Busung namun masih tetap dalam kerangka rencana,
walau segala kelengkapan teknis DED dan Dokumen AMDAL-nya
sebenarnya telah dilakukan oleh Ditjen Sumber Daya Air Kementerian
PUPR.
- Kendala yang menghadang adalah belum jelasnya pembebasan lahan,
seyogyanya diselesaikan pemda.
- Bendungan/ Dam Busung diharapkan dapat membantu Bintan dalam
ketersediaan pasokan air hingga lebih 10 tahunan ke depan, dan bahkan
dapat mendukung KEK Galang Batang dan daerah sekitar Bintan.
Catatan Kunjungan
- Waduk Busung saat ini tengah dalam penyelesaian desain dan persiapan
pengadaan lahan.
- Terdapat kurang lebih 1.250 jiwa di area genangan.
- Masih terdapat kendala dalam rencana pembangunan fisik Bendungan/
DAM Busung karena masih terdapat masalah dalam pembebasan lahan,
yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- Pembebasan lahan dalam area rencana pembangunan Bendungan/ DAM
Busung dimaksud, termasuk didalamnya ditengarai masuk sejumlah
kawasan hutan lindung.
- Untuk itu, Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Sumber Daya Air
Kementerian PUPR untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah
Daerah Kepulauan Riau terkait titik lokasi rencana pembangunan
dimaksud, dan meminta Pemerintah Daerah Kepulauan Riau untuk segera
melakukan pembebasan lahan berdasarkan review Rencana Tata Ruang,
dan melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait yang membidangi
Kehutanan dalam rangka penggunaan kawasan di wilayah hutan.
13
H. PERTEMUAN DENGAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, PARA BUPATI/
WALIKOTA BERSAMA SKPD TERKAIT, SERTA SELURUH MITRA
KOMISI V DPR RI;
Selayang Pandang
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini Pelaksana Tugas
Gubernur Kepulauan Riau, Bapak H. Isdianto, S.Sos., yang didampingi
Forkopimda dan jajaran SKPD, memaparkan usulan pembangunan di
Kepualauan Riau yang memerlukan dukungan APBN, termasuk
diantaranya dukungan APBN dari Mitra Kerja Komisi V DPR RI.
- Permohonan dan usulan dukungan pembiayaan terhadap pembangunan
tersebut, antara lain sebagai berikut:
1. Pembangunan Jembatan Batam-Bintan;
2. Pembangunan Waduk Busung;
3. Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Kundur di Pulau Kundur;
4. Penetapan Status Hak Atas Labuh Jangkar, yang saat ini masih
dilakukan pungutan dari UPT Kemenhub padahal sesuai UU No 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerag dan Perpres 16/2017
tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, sudah merupakan
kewenangan hak Daerah Provinsi;
5. Permintaan Pembentukan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN)
Provinsi Kepri dan Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat
(BPTD) Provinsi Kepri sendiri;
6. Pembangunan Jalan/Jembatan di Kota Tanjung Pinang
(Pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjung Pinang; Jembatan
Madong-Sungai Nyirih; Jembatan Pinang Marina-Tanjung Lanjut; Fly
Over Simpang Ramayana);
7. Penataan Kawasan Kota Pusaka di Kota Tanjung Pinang (Kawasan
Kota Lama di jalan Merdeka; Kawasan Pulau Penyengat; Kawasan
Kota Rebah);
8. Peningkatan Jalan/jembatan di Kota Batam ( Peningkatan Jalan
Ruas Simpang Batu Besar – Nongsa 8,5km; Peningkatan Jalan
Simpang Jam-Batu Ampar 6,6km; Peningkatan Jalan Simpang Sei
Harapan – Simpang Basecamp 8km; Pembangunan Fly Over
Simpang Kabil; Peningkatan Jalan Pelabuhan Batu Ampar-Bundaran
Nan Tongga-Simpang Baloi Center 5,2km; Pembangunan Jalan
Simpang Tembesi-Tanjung BErikat 7,76km; Pembangunan Jalan
Lingkat Luar (outer ringroad) Tiban-Jodoh 4km; Pembangunan Jalan
Tol Batu Ampar – Muka Kuning – Hang Nadim 25km)
14
9. Pembangunan Pasar Induk Jodoh;
10. Pembangunan Rusunawa 15 twin block untuk MBR;
11. Pembangunan Jalan yang mendukung Kawasan FTZ, KEK dan
Kawasan Pariwisata Pulau Bintan, dan Major Project Integrasi
Pembangunan Batam-Bintan, yaitu peningkatan Jalan Nasional
Lintas Barat-Timur Pulau Bintan (penambahan Ruas Jalan)
sepanjang 66 km, dan Pembangunan Jalan Lingkar Pantai Timur
(Inner Ring Road) Pulau Bintan sepanjang 40km;
12. Pembangunan Pelabuhan Umum Angkutan Penyeberangan/ Mini Ro-
Ro di daerah pesisir (Pualau Kelong, Pulau Mapur, Pulau Numbing di
Kecamatan Bintan Pesisir, Pulau Mantang dan Pulau Dendun di
Kecamatan Mantang.;
13. Pembangunan Bandara Internasional Kelarik di perbatasan;
14. Penyelesaian Pembangunan Jalan Nasional Payalaman-Peninting
12km;
15. Pembangunan Pelabuhan Peti kemas di Kecamatan Siantan Selatan;
16. Pembangunan Bendungan Arung Hijau Baruk di Kabupaten
Kepulauan Anambas;
17. Pembangunan Pelabuhan Malarko di Kawasan FTZ Karimun;
18. Peningkatan Bandar Udara Raja Abdulah (Sei Bati) dari 1400m
menjadi 1600 meter;
19. Pembangunan Konektivitas Pembangunan Jembatan Pulau Papan-
Pulau Belat-Pulau Kundur;
20. Pembangunan Bendungan Jeluntung;
21. Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Peti Kemas di Kawasan
Industri Sebayur;
22. Peningkatan Bandara Dabo dari 1350meter menjadi 2300meter.
Adapun selengkapnya terlampir
Catatan Kunjungan
- Komisi V DPR RI mendukung usulan pemerintah provinsi Kepulauan Riau
dalam memajukan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan
infrastruktur dan transportasi di Kepulauan Riau.
- Terkait dengan sejumlah usulan pembangunan yang perlu untuk
diakomodir dengan dukungan pembiayaan melalui APBN dari Mitra Kerja
Komisi V DPR RI, maka Komisi V DPR RI meminta Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan
Mitra Kerja terkait, dengan mengedepankan aspek skala prioritas,
15
akuntabilitas, dan memberikan output dan outcome yang seluas-luasnya
kepada masyarakat Kepulauan Riau, sesuai koridor aturan paraturan
perundang-undangan.
- Terhadap usulan yang menjadi skala prioritas, Komisi V DPR RI meminta
Mitra Kerja Komisi V DPR RI untuk segera mensinkronisasi dengan
sejumlah dokumen pemerintah, baik RPJM, maupun Renstra masing-
masing Mitra Kerja, dan menyampaikannya ke Komisi V DPR RI.
I. PENINJAUAN WADUK/BENDUNG GESEK, PULAU BINTAN
Selayang Pandang
- Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bintan dan Kota
Tanjung Pinang di Pulau Bintan (Jumlah Penduduk Pulau Bintan
diperkirakan ± 351,128 jiwa – Sumber : Biro Pusat Statistik 2012)
mengakibatkan peningkatan kebutuhan air baku untuk Pulau Bintan baik
untuk kebutuhan domestik / rumah tangga masyarakat serta kebutuhan
kegiatan pemerintahan, perekonomian, dan prasarana lainnya.
- Selain air, persoalan mendasar lain yang menjadi perhatian khusus 2HMS
adalah listrik dan konektiviti. Sejauh ini, Kepulauan Riau, khususnya
Bintan selalu didera dengan persoalan air. Keberadaan waduk Sei Pulai di
KM 14 arah Kijang yang sudah beroperasi sejak lama hanya mampu
menampung debit maksimal 250 liter/detik, dan waduk di Kolong Enam
Kijang baru mampu menampung debit 50 liter per detik. Dengan adanya
tiga waduk yang ada saat ini, yakni Waduk/Embung Gesek, Sei Pulai dan
Kolong Enam baru mampu menampung kapasitas air maksimal total 400
liter/detik.
- Pembangunan tampungan air baku sangat sesuai untuk penyediaan air
baku di Provinsi Kepulauan Riau, mengingat lapisan tanah di bawah
humus adalah bauksit yang bersifat kedap air. Hal ini menyebabkan di
Provinsi Kepulauan Riau tidak terdapat cekungan air tanah. Satu satunya
cara yang efisien dalam rangka menyimpan air hujan adalah dengan
membangun tampungan air baku sebanyak-banyaknya, dengan
mempertahankan dan memperbaiki daerah tangkapan air pada
tampungan tersebut.
Catatan Kunjungan
- Volume air waduk/embung Gesek dalam kondisi normal hanya dua meter.
Saat kemarau, waduk-waduk tersebut seringkali mengalami kekeringan.
16
Pendalaman waduk yang diusulkan sejak tahun lalu kepada Balai Wilayah
Sungai sampai sekarang belum terealisasi. Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau berencana mengatasi krisis air bersih di wilayah Pulau Bintan dengan
mengintegrasikan ketiga waduk (Waduk Gesek, Waduk Kawal, dan Waduk
Sei Pulai) sebelum didistribusikan ke masyarakat.
- Namun Waduk Gesek, walaupun sudah diselesaikan dan beroperasi sejak
2015, bahkan telah dimanfaatkan oleh PDAM setempat, namun belum
dilakukan proses serah terima asset, dengan berbagai kendala di pihak
pemerintah daerah.
- Dikhawatirkan, dengan belum adanya serah terima asset, maka tidak ada
pihak yang akan melakukan pemeliharaan Waduk tersebut, termasuk
ancaman sedimentasi. yang kian lama kian bertumpuk.
- Untuk itu, Komisi V DPR RI meminta proses percepatan serah terima asset
dari Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam kepada pemerintah daerah.
- Untuk mengatasi pendangkalan akibat proses sedimentasi yang akan
mempengaruhi fungsi dari Waduk/Embung Gesek terhadap daerah
layanan, Komisi V DPR RI meminta Balai Wilayah Sungai Sumatera IV
Batam untuk segera melakukan koordinasi dengan Ditjen Sumber Daya Air
Kementerian PUPR.
J. PENINJAUAN PEMBANGUNAN KEK GALANG BATANG
Selayang Pandang
- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang berada di Pulau Bintan
Kepulauan Riau, yang merupakan sentra choke point Selat Malaka,
berdekatan dengan Batam Free Trade Zone dan Selat Philip. Lokasi KEK
Galang Batang mempunyai akses langsung dengan Selat Malaka dan Laut
China Selatan. KEK Galang Batang diusulkan oleh badan usaha PT Bintan
Alumina Indonesia dan telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2017, yang diundangkan pada 12 Oktober 2017 dan
diresmikan beroperasinya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
Bapak Darmin Nasution pada tanggal 8 Desember 2018.
- Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang memiliki luas 2.333,6 ha (dua
ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma enam helrtar) yang terletak dalam
wilayah Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan
Riau.
17
- Batas Wilayah:
- Utara: Desa Gunung Kijang
- Timur: Desa Gunung Kijang dan Laut Cina Selatan
- Selatan: Desa Gunung Kijang dan Laut Cina Selatan
- Barat: Desa Gunung Kijang dan Desa Toapaya Selatan
- Keunggulan geostrategi wilayah Kepulauan Riau merupakan bagian dari
kerjasama Segitiga Pertumbuhan Ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura
melalui Growth Triangle Singapura-Johor-Riau dan Kepulauan Riau.
- Kawasan Ekonomi Khusus Gatang Batang akan berkembang bersamaan
dengan pengembangan wilayah beberapa kawasan di Indonesia seperti
Kawasan perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Bintan, Kawasan
Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Batam, dan Kawasan
Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Karimun. Dengan demikian
Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang berada pada pasar perdagangan
ASEAN.
- KEK Galang Batang akan dikembangkan sebagai sentra industri
pengolahan mineral hasil tambang (bauksit) dan produk turunannya baik
dari refinery maupun dari proses smelter. Diperkirakan KEK Galang Batang
akan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 23.200 orang, tersebar
untuk industri pengolahan refinery sebesar 350 orang, industri
pengolahan smelter sebesar 260 orang dan jasa dermaga serta pelabuhan
yang berpotensi menciptakan kegiatan ikutan (multiplier effect) di
kawasan tersebut. Adapun nilai investasi pembangunan KEK Galang
Batang adalah sebesar Rp 36,25 Triliun untuk 6 tahun.
Catatan Kunjungan
- Komisi V DPR RI mengharapkan pada pembangunan KEK Galang Batang
ini dilakukan alih teknologi dan menyerap tenaga kerja konstruksi lokal.
- Selain itu, diharapkan penyelenggara pembangunan infrastruktur KEK
Galang Batang, utamanya Pelabuhan dan Jaringan Jalan Akses dari dan ke
lokasi KEK dimaksud, dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah serta
Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Ditjen Bina
Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
18
III. KESIMPULAN/REKOMENDASI
1. Komisi V DPR RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur
dan transportasi di Kepulauan Riau dan meminta Mitra Kerja Komisi V
DPR RI untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau.
2. Terkait dengan sejumlah kendala pembangunan, antara lain
pembebasan lahan, Komisi V DPR RI meminta Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau untuk segera melakukan proses pembebasan lahan
agar proses pembangunan fisik dapat segera dimulai.
3. Terkait sejumlah usulan pembangunan dari Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau yang disampaikan dalam pertemuan Kunjungan Kerja
Spesifik Komisi V DPR RI ke Kepulauan Riau, Komisi V DPR RI akan
mendukung usulan pembangunan yang terkait infrastruktur dan
transportasi yang berada dalam lingkup tugas dari Mitra Kerja Komisi V
DPR RI dengan mengedepankan aspek aspek skala prioritas,
akuntabilitas, dan memberikan output dan outcome yang seluas-
luasnya kepada masyarakat Kepulauan Riau, sesuai koridor aturan
paraturan perundang-undangan.
Jakarta, 14 Desember 2019
KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI KE KEPULAUAN RIAU/ PIMPINAN KOMISI V DPR RI, IR, RIDWAN BAE A - 345
19
LAMPIRAN
1. Daftar Nama Anggota Tim Komisi V DPR RI Dalam Kunjungan Spesifik Ke
Kepulauan Riau
NO NO. ANG
N A M A FRAKSI DAPIL
1. A-345 IR. RIDWAN BAE KETUA TIM/
WAKIL KETUA KOMISI V/ FPG
SULTRA
2. A-253 H. HERSON MAYULU, SIP. F-PDIP/
ANGGOTA SULUT
3. A-153 BAMBANG SURYADI, SH., MH. F-PDIP/ ANGGOTA LAMPUNG II
4. A-275 Drs. H. HASAN BASRI AGUS, M.M F-PG/ ANGGOTA JAMBI
5. A-285 H. ANSAR AHMAD, SE., MM. F-PG/ ANGGOTA KEPRI
6. A-325 H. TUBAGUS HAERUL JAMAN, S.E FPG/ ANGGOTA BANTEN II
7. A-130 H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, SE, MSi. F-GERINDRA/ ANGGOTA SULSEL II
8. A-1 H. IRMAWAN, SSos. MM. F-PKB/ ANGGOTA ACEH I
9. A-5 SOFYAN ALI, S.Ag., SH., M.Pd. F-PKB/ ANGGOTA JAMBI
10. A-568 H. IRWAN, S.IP., MP. F-PD/ ANGGOTA KALTIM
11. A-525 DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM. F.PD/ ANGGOTA SUMUT II
12. A-551 LASMI INDARYANI, SE. F-PD/ ANGGOTA JATENG VII
13. A-418 H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A F-PKS/ ANGGOTA RIAU II
14. A-486 H.A. BAKRI HM., SE. F-PAN/ ANGGOTA JAMBI
15. A-488 HANNA GAYATRI, SH. F-PAN/ ANGGOTA SUMSEL II
16. A-482 ATHARI GHAUTHI ARDI F-PAN/ ANGGOTA SUMBAR I
SEKRETARIAT
18. NUNIK P. BUDIASTUTI, SH. KABAGSET KOMISI V DPR RI
19. MUHAMMAD SUBQI STAF
20. YULIATI DWININGRUM, SH STAF
21. GREGORIUS F.PADULUNA PTT
22. M. HASBI AZIS TENAGA AHLI
23. NUR FUAD TV PARLEMEN
24. M.RIZKY NUGROHO PEMBERITAAN
20
2. Daftar Mitra Pendamping
NO N A M A JABATAN
KEMENTERIAN PUPR
DITJEN BINA MARGA
1. Ir. Bosar Hasoloan Pasaribu, M.T. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV Jambi
2. Endry Z. Djamal, S.T, M.T Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Kepri
3. Boffi Asril, ST., MT Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Kepri
DITJEN SUMBER DAYA AIR
1. Made Sumiarsih Kepala Pusat Bendungan
2. Dr. Ismail Widadi, S.T., M.Sc. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam
DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN
1. Yudha Rommell Sibero, S.T., M.M. KaSubdit Data & Informasi, Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan
DITJEN CIPTA KARYA
1. Albert Reinaldo, S.T., M.Si., M.Sc. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wil. Kepri
2. Adi Suaidi, S.T., M.T. Kasie Perencana, Balai Prasarana Permukiman Wil. Kepri
3 Indra Setiady, ST Kasie Pelaksanaan, Balai Prasarana Permukiman Wil. Kepri
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
1. Arif Muljanto Kasubdit Angkutan TSDP
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
1. Capt. Barlet, MM Kepala KSOP Khusus Batam
2. Fakhrin Riza, S.Sos, M.Si Kepala UPP Kelas I Tanjung Uban
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
1. Asri Santosa Direktur Navigasi Penerbangan
2. Ary Winarni Kasubdit Prasarana Bandara
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
1 Drs. Saudi Lian, M.Si
Kasubdit Sumber Daya Air, Pertanahan dan Maritim, Dit. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian DPDTT.
BMKG
1. Edison Kurniawan KaBalai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I BMKG
2. Dhira Utama Kepala Stasiun Meteorologi Kijang - Tanjungpinang
3. Suratman Kasie Datin Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam
4. Reno Sudibyo Staf Subbag Program dan Penyusunan Anggaran I.
21
NO N A M A JABATAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
1. F. Indrajaya Direktur Bina Potensi
2. Mumin Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjung Pinang
PT ANGKASA PURA II
1. Ajar Setiadi Director of Human Capital
2. Muhammad Syahril EGM Bandara Raja Haji Fisabilillah
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AEROASIA TBK (PT GMF AEROASIA TBK)
1. I Wayan Susena Direktur Business & Base Operation PT GMF AeroAsia Tbk
2. Rahmat Hanafi Senior Executive Project Manager Batam Bintan
3. Ariya Pramudiatama Government Relations Executive
PT ASDP INDONESIA FERRY
1. Arifuddin TS GM ASDP Cabang Batam
2. Sri Lin Astuti SGM Regional 1
PT PELINDO I
1. Syahputera Sembiring Direktur Operasi dan Komersil
3. Pejabat Pemerintah Daerah
PEMERINTAH DAERAH
1 Bapak H. Isdianto, S.Sos., Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Riau
2 Bupati Bintan
Didampingi juga Perwakilan Pejabat Kabupaten di Kepulauan Riau, dan
Forkopimda Kepulauan Riau
top related