materi 6 kuliah amdal
Post on 18-Jun-2015
1.737 Views
Preview:
TRANSCRIPT
AMDAL DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
1972
1983
1987
1992
2002PBB membentuk
World Commission On
Environment And
Development (WCED)
GERAKAN DUNIA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP
World conference on
human and environment
WCED membuat laporan yang
berjudul‘OUR COMMON
FUTURE’ tentang
sustainable development KTT bumi/earth
summit yang diselenggarakan
PBB di rio de janeiro
(Un conference on environment and
development - unced)
KTT yang
diselenggarakan PBB di
johannesburg
1980
PERGESERAN PANDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Pengelolaan lingkungan dipandang sebagai biaya yang harus dihindari dan mengurangi competitve advantage
Attitude : Defensif Menghindari
berbagai klaim lingkungan
Bersengketa dengan ajar rumput
Pengelolaan lingkungan dipandang sebagai investasi masa depan dan meningkatkancompetitve advantage
Attitude : Proaktif Kreatif Tumbuh Ecologically concius
management Bekerjasama dengan
ajar rumput
Command and control Market based mechanism
Motivasi wajib Motivasi sukarela
Pengelolaan parsial Pengelolaan bersifat sistemik
Cara pengelolaan yang bersifat individual
Pengelolaan jaring kerjasama (net works)
Bersifat instrumental Fundamental (values, ethics)
PERGESERAN PANDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
1980 1990 2000 2009
Fase pemahaman
dan penyadaran
permasalahan lingkungan
dengan mengadopsi
tata penyelenggara
an modern Fase penguatan institusi
pengelolaan lingkungan
Fase desentralisasi
dan revitalisasi
PERKEMBANGAN PENYELENGGARAANPENGELOLAAN LINGKUNGAN
DI INDONESIA
Tradisionil :Penyelenggaraan Oleh Komunitas
Konvensional :Pengelolaan Oleh Pemerintah
Modern :Penyelenggaraan Oleh Pemerintah Dan Konstituennya
SISTEM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
RAGAM INSTRUMENPENGELOLAAN LINGKUNGAN
1. Regulasi dalam format standar atau baku mutu kualitas lingkungan :
a. Pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam.
b. Pelarangan pembangunan fisik dan non-fisik.
c. Baku mutu efluen.
d. Baku mutu emisi.
e. dll.
2. Rencana alokasi penggunaan sumberdaya alam dan lahan:
a. Rencana tata guna lahan
b. Rencana tata guna air
c. dll
3. Kajian lingkungan terhadap krp dan kegiatan pembangunan :
a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
b. Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL)
c. DPPL
d. Audit Lingkungan
e. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
4. Mekanisme insentif dan disinsentif :
a. Penghargaan Adipura
b. Kalpataru
c. Proper
d. dll
RAGAM INSTRUMENPENGELOLAAN LINGKUNGAN
5. Investigasi langsung terhadap kerusakan sumberdaya alam dan penurunan kualitas lingkungan
6. Mekanisme pasar melalui iso 14000, trade barrier, dsb
7. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan :
a. Perencanaan
b. Pemantauan
c. Pengawasan
d. Pengaduan
e. dll
RAGAM INSTRUMENPENGELOLAAN LINGKUNGAN
PENGERTIAN AMDAL
Kajian mengenai dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan kelayakan lingkungan
Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha/kegiatan
Ijin Lingkungan
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN MENGENAI AMDAL
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenaai Dampak Lingkungan Hidup
Keputusan Kepala BAPEDAL No 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-124/12/1997 Tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 105 Tahun 1997 Tentang Panduan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN MENGENAI AMDAL
1. Mengurangi atau meniadakan akibat (yang tidak direncanakan) atas perubahan lingkungan, khususnya akibat yang mendasar, meluas, berjangka panjang
2. Mengidentifikasi pemecahan masalah yang optimal
3. Mencegah atau mengatasi konflik kepentingan
4. Melibatkan publik dan menjamin keterbukaan proses pengambilan keputusan
5. Tujuan pengendalian dapat dicapai jika kedudukan amdal dalam proses pembangunan tepat
TUJUAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MELALUI AMDAL
AMDAL merupakan salah satu upaya preventif pengendalian dampak lingkungan oleh kegiatan pembangunan (selain tata ruang, tata guna lahan, audit lingkungan, plca, dsb)
Pengambilan Keputusan Kelayakan Lingkungan
Perizinan Bagian studi kelayakan
Perencanaan pengembangan
wilayah
IJIN LINGKUNGANIJIN LINGKUNGAN
Perencanaan teknologi dan perancangan proses
FUNGSI AMDAL
AMDAL merupakan keputusan dan arahan eksternal yang mempengaruhi keputusan internal
Untuk memaksakan agar keputusan eksternal dipatuhi, maka di indonesia amdal dikaitkan dengan perijinan
Di banyak negara, keputusan eksternal dikaitkan dengan kontrol sosial, sehingga keberdayaan masyarakat dan keterbukaan informasi menjadi syarat penting
Amdal merupakan instrumen pengendalian pembangunan yang bersifat komprehensif dan situasional
KARAKTERISTIK AMDAL
Amdal bersifat reaktif terhadap suatu rencana kegiatan
Amdal hanya mengenai proyek
Amdal tidak ditujukan untuk pengendalian masalah lingkungan secara parsial
Amdal tidak dapat dipergunakan untuk pengendalian kegiatan yang berkembang atau tumbuh secara terus menerus
Amdal hanya untuk kegiatan yang berada dalam suatu kesatuan ruang
KETERBATASAN AMDAL
Tidak efisien Tidak cost effective Proses panjang dan birokratis Metodologi amdal bersifat kaku Amdal tidak terintegrasi dalam studi kelayakan teknis
dan ekonomis Mitigasi cenderung berorientasi kepada end of pipe
approach Bersifat statis dan tidak dapat mengakomodasikan
kompleksitas dan dinamika (ketidakpastian) Tidak terkait dengan sistem pengelolaan lingkungan
lainnya Pengawasan penyelenggaraan amdal lemah Peranserta masyarakat rendah
EVALUASI PENYELENGGARAAN AMDAL
FASE AKTIVITAS KEPUTUSAN
INTERNAL EKSTERNAL PRAKARSA Proposal PERSIAPAN
AMDAL
Studi/ Pra Studi Kelayakan, Survey, Investigasi, Eksplorasi, Basic Design, Rencana Tapak
J enis Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Skala Kegiatan, Pilihan Teknologi, Sumber Dana, Pembiayaan
Manfaat lebih luas (outcome), Risiko, Dampak (Spasial Dan Temporal)
PELAKSANAAN Rancang Bangun,
Rencana Teknik, Dokumen Konstruksi, Konstruksi
PENGOPERASIAN Operasi dan pemeliharaan
TAHAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN MENGAMBILAN KEPUTUSAN MELALUI AMDAL
Pemerintah
PemrakarsaMasyarakat
KonsultanLembaga Swadaya
MasyarakatPakar
Komisi Penilai AMDAL
Pemrakarsa
KEPUTUSAN :Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota
IMPELEMENTASI KEGIATAN/PROYEK : Organisasi
Struktural
Dokumen K.A. Andal; Andal; Rkl;
Dan Rpl
PARA PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN AMDAL
PROSEDUR PENYELENGGARAAN AMDAL
PROSEDUR PENYELENGGARAAN AMDAL (LANJUTAN)
KEPUTUSAN TERHADAP PROYEK Menteri Negara LH
Gubernur
Bupati/Walikota
PELAKSANAAN (IMPLEMENTASI) Di luar kewenangan Komisi Penilai
RENCANA PENGENDALIAN DAN AMDAL
PENANGANAN DAMPAK Bagian dari kewenangan birokrasi
struktural
RENCANA KEGIATAN
PENAPISAN
TIDAK WAJIB AMDALWAJIB AMDAL
KERANGKA ACUAN(KA) ANDAL
UKL & UPL
ANDALIDENTIFIKASIHAL PENTING
IDENTIFIKASIDAMPAK PENTING
PELINGKUPAN
PRAKIRAAN DAMPAK PENTING
ANALISIS DAN EVALUASIDAMPAK PENTING
RENCANA PENGELOLAAN DAMPAKRENCANA PEMANTAUAN DAMPAK
ProsesKemasyarakatanIterasi/Reiterasi
PROSEDUR AMDAL SEBAGAI SUATU SISTEM
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
(SEA)
RENCANA DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
(SEA)
PROYEK
(EIA)
NASIONAL
REGIONAL
LOKAL
Makro
Mikro
EIS : Enviromental Impact Assessment (AMDAL)
SEA : Strategic Enviromental Assessment (KLHS)
KECENDERUNGAN MEMPERLUAS LINGKUP ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN
Kawasan hutan lindung Kawasan bergambut Kawasan resapan air Sempadan pantai dan sempadan sungai Kawasan sekitar danau/waduk dan mata air Kawasan suaka alam dan suaka alam laut Kawasan pantai berhutan bakau Taman nasional, taman hutan raya, taman
wisata alam Kawasan cagar budaya Kawasan rawan bencana alam
USAHA/KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN BERLOKASI DI DALAM ATAU BERBATASAN LANGSUNG DENGAN KAWASAN LINDUNG
POSISI INSTRUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
top related