materi sharing sdm list (phi mtq)
Post on 17-Aug-2015
27 Views
Preview:
TRANSCRIPT
15.01.201015.01.2010
“Mengantisipasi PenyelesaianPerselisihan HubunganIndustrial”(Sharing Knowledge & Experience)
“Mohammad Mustaqim, SE, MM, AAAIJ, QIP”
Sharing Sharing Sharing SDMListSDMListSDMList, 15 , 15 , 15 JanuariJanuariJanuari 201020102010JAC Business Centre, Skyline Building 19JAC Business Centre, Skyline Building 19JAC Business Centre, Skyline Building 19ththth FloorFloorFloor
15.01.201015.01.2010
Definisi Hubungan Industrial (Menurut UU No. 13 tahun 2003)
2
Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15.01.201015.01.2010
Dasar Keputusan Dalam UrusanKetenagakerjaan
BAGAIMANA SEHARUSNYA? Berdasar pada aturan atau nilai kebenaran
BAGAIMANA BIASANYA?Berdasar pada realita dilapangan
BAGAIMANA BAIKNYA? Berdasar pada jalan terbaik yang disesuaikan
15.01.201015.01.2010
Norma Dalam Hubungan Industrial4
Umum Global /HETERONOMAturan yang bersifat umum dan mengikat bagi seluruh perusahaanAturan yang dibuat perusahaan minimal harus sesuai dengan aturan ini, jika lebih baik diperkenankanSering disebut REGULASI KETENAGAKERJAAN
Khusus Kondisional/OTONOMAturan yang bersifat lebih rinci dan tiap perusahaan umumnya memiliki sendiri-sendiriMengatur hal-hal yang tidak diatur dalam aturan Umum GlobalSering disebut PERSYARATAN KERJA
15.01.201015.01.2010
Definisi Perselisihan Hubungan Industrial5
Menurut UU No. 2 Tahun 2004, Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha
dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan
hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.
15.01.201015.01.2010
Perselisihan Hak6
Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya
perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
15.01.201015.01.2010
Perselisihan Kepentingan7
Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya
kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan
dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
15.01.201015.01.2010
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja8
Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena
tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
15.01.201015.01.2010
Perselisihan Antar Serikat Pekerja9
Perselisihan antar serikat pekerja adalah perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lain
hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan,
pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan.
15.01.201015.01.2010
PERUNDINGAN BIPARTIT10
Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
(Menghasilkan Risalah).
Isi Risalah:nama lengkap dan alamat para pihak;
tanggal dan tempat perundingan;
pokok masalah atau alasan perselisihan;
pendapat para pihak;
kesimpulan atau hasil perundingan;
tanggal serta tandatangan para pihak yang melakukan perundingan.
15.01.201015.01.2010
PERSELISIHAN
SELESAI
PERJANJIANBERSAMA
DIDAFTAR
TIDAK SELESAI
DISETUJUIANJURAN
DITOLAK
SELESAI
PERJANJIANBERSAMA
TIDAK SELESAI
INSTANSI KETENAGA KERJAAN
PENCATATAN
MENAWARKAN PILIHAN
PENYELESAIAN
TIDAK SELESAI
ANJURANDISETUJUI
DITOLAK
DIDAFTAR
TIDAK SELESAI
PUTUSANEKSEKUSI
DITOLAK PERMOHONAN PEMBATALAN
PERTAMA:
- PHK
- HAK
TERAKHIR:
- KEPENTINGAN
- ANTAR SP
BIPARTIT
MEDIASI
KONSILIASI
ARBITRASE
MAHKAMAH
AGUNG
PENGADILAN
NEGERI
KEPEN-TINGAN
PHK
H A K
ANTAR SP
DITOLAK
DISETUJUI
KASASIPUTUSAN SELA
SELESAI
AKTE PERDAMAIAN
SELESAI
PERJANJIANBERSAMA
15.01.201015.01.2010
PERANTARA PERSELISIHAN Hubungan Industrial12
Mediator Konsiliator ArbiterBeriman dan bertakwa Beriman dan bertakwa Beriman dan bertakwa
WNI WNI WNI
Pendidikan S1Pendidikan S1Pendidikan S1
Berbadan sehatBerbadan sehatBerbadan sehat
Berwibawa, jujur, adil danberkelakuan tidak tercela
Berwibawa, jujur, adil danberkelakuan tidak tercela
Menguasai per-UU-an ketenagakerjaan
Menguasai per-UU-an ketenagakerjaan
Menguasai per-UU-an ketenagakerjaan
Syarat lain ygditetapkan menteri
Syarat lain ygditetapkan menteri
Umur 45 tahun Umur 45 tahun
Berpengalaman5 tahun
Berpengalaman5 tahun
Cakap melakukantindakan hukum
Hakim Ad-HocBeriman dan bertakwa
WNI
Pendidikan S1
Berbadan sehat
(Sarjana hukum utk MA)
Berwibawa, jujur, adil danberkelakuan tidak tercela
Umur 30 tahun
Berpengalaman5 tahun
Setia kepada Pancasiladan UUD45
15.01.201015.01.2010
13
Konsiliasi
• Konsiliator orang swasta yang terdaftar dan diangkat oleh instansi ketenagakerjaansetempat.
• Wilayah kerjanya di tempat kerja pekerja bekerja.• Bewenang menyelesaikan perselisihan kepentingan, PHK dan antar SP.• Atas permintaan penyelesaian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.• Waktu kerja paling lama 30 hari.• Bila tercapai kesepakatan dibuat perjanjian bersama yang didaftar para pihak (akte bukti
pendaftaran).• Bila tidak tercapai kesepakatan dikeluarkan anjuran tertulis.• Diminta jawaban tertulis para pihak, bila tidak menjawab dianggap menolak.• Bila anjuran diterima dibuat perjanjian bersama yang didaftarkan pada Pengadilan
Negeri setempat (akte bukti pendaftaran).• Perjanjian bersama yang tidak dilaksanakan dimintakan eksekusi di pengadilan
setempat atau tempat pemohon untuk diteruskan.• Salah satu pihak atau para pihak yang menolak mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri setempat.
15.01.201015.01.2010
14
• Mediator adalah PNS yang diangkat oleh Menteri Tenagakerja.• Wilayah kerjanya tidak diatur.• Menyelesaikan perselisihan kepentingan, Hak, PHK dan antar SP.• Wajib apabila para pihak tidak memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase,
khususnya perselisihan hak.• Waktu kerja paling lama 30 hari.• Bila tercapai kesepakatan dibuat perjanjian bersama yang didaftar para pihak (akte
bukti pendaftaran).• Bila tidak tercapai kesepakatan dikeluarkan anjuran tertulis.• Diminta jawaban tertulis para pihak, bila tidak menjawab dianggap menolak.• Bila anjuran diterima dibuat perjanjian bersama yang didaftarkan pada Pengadilan
Negeri setempat (akte bukti pendaftaran).• Perjanjian bersama yang tidak dilaksanakan dimintakan eksekusi di pengadilan
setempat atau tempat pemohon untuk diteruskan.• Salah satu pihak atau para pihak yang menolak mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri setempat.
Mediasi
15.01.201015.01.2010
15
Arbitrase
• Arbitor adalah orang swasta yang diangkat oleh Menteri Tenagakerja, setelah lulus ujian seleksi.
• Wilayah kerjanya seluruh Indonesia.
• Bewenang menyelesaikan perselisihan kepentingan dan antar SP.
• Dipilih berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak dengan suatu surat perjanjian arbitrasi.
• Arbitor yang ditunjuk boleh tunggal atau gasal (3 orang).
• Waktu kerja paling lama 30 hari.
• Bila menerima penunjukkan memberitahu secara tertulis.
• Dibuat perjanjian penunjukkan arbitor, setelah itu tidak boleh menarik diri kecuali dengan persetujuan keduabelah pihak atau Pengadilan Negeri dengan alasan yang sah.
• Apabila diragukan (hubungan kerja atau keluarga) para pihak dapat mengajukan tuntutan ingkar kepadaPengadilan Negeri yang tidak dapat dilakukan perlawanan.
• Bila tercapai kesepakatan dibuat akte perdamaian yang didaftar para pihak (akte bukti pendaftaran).
• Bila tidak tercapai kesepakatan dikeluarkan putusan arbitor.
• Bila putusan diterima dibuat akte perdamaian yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat (akte buktipendaftaran).
• Akte perdamaian atau putusan arbiter yang tidak dilaksanakan dimintakan eksekusi di pengadilan setempatatau tempat pemohon untuk diteruskan.
• Salah satu pihak atau para pihak yang menolak mengajukan permohonan pembatalan ke MA.
15.01.201015.01.2010
16
Pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.Kecuali ditentukan lain dalam UUPPHI yang berlaku hukum acara perdata. Majelis hakim terdiri dari satu hakim sebagai ketua, masing-masing satuhakim Ad-Hoc dari unsur pengusaha dan pekerja.Hakim Ad-Hoc tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota lembaga tingginegara, kepala daerah, lembaga legislatif daerah, PNS, TNI-Polri, penguruspartai, pengacara, mediator, konsiliator, arbiter dan pengurus SP atau OP. Tugas lainnya: - Mencatat pendaftaran perjanjian bersama.
- Mencatat pendaftaran akte perdamaian.- Melaksanakan eksekusi.- Meneruskan berkas kasasi.
Untuk perselisihan kumulatif, perselisihan hak dan kepentingan diputus lebihdahulu dari perselisihan PHK.Proses pengadilan dilakukan dengan acara cepat atau acara biasa.Dapat mengeluarkan putusan sela.Tidak dikenakan biaya beracara dan eksekusi untuk perkara yang nilaigugatannya < Rp150 juta.Harus mengeluarkan keputusan paling lama 50 hari kerja.
Pengadilan Hubungan Industrial (Pada Pengadilan Negeri)
15.01.201015.01.2010CHR Workshop
17
Majelis hakim sama dengan majelis diPengadilan Negeri.Tata cara permohonan kasasi sesuai denganper-UU yang berlaku.Putusan telah dikeluarkan paling lama 30 harikerja sejak permohonan kasasi diterima.Berwenang membatalkan keputusan arbitrase.
Pengadilan tingkat Kasasi (MA)
15.01.201015.01.2010
Kesimpulan dan Saran
Perlunya peningkatan pemahaman atas regulasiketenagakerjaan bagi semua pihakPengaturan atas hal-hal yang bersifat “grey area”melalui aturan “Khusus Kondisional”Pengusaha memfasilitasi jalur komunikasi atau diskusisecara konkret dan resmiMengedepankan kepentingan bersama diataskepentingan masing-masing pihakMekanisme BIPARTIT diusahakan menjadi solusi akhir!
15.01.201015.01.2010
Sampai Jumpa Lagi….
Tema saya berikutnya:
“Strategi Pemenuhan TunjanganKesehatan Karyawan Yang Efektif”
15.01.201015.01.2010
PT Indo Human ResourceKrakatau Steel Building, 6th FloorJl. Jend. Gatot Subroto Kav. 54
Jakarta 12950Phone : (021) 525.0515, 5292.1815
Fax : (021) 520.7830
For More Discussion:Mohammad Mustaqim, SE, MM, AAAIJ, QIP
Phone: 0811 835 941 / 0817 917 4555Fax: 021 - 7720 6963
Email: mustaqim@corpHR.com
www.corpHR.comHR-Diskusi-subscribe@yahoogroups.com
www.konsultan-asuransi.com
"Inna Ma'al ‘Usri Yusraa"
top related