mewujudkan jakarta yang lebih baik · 1) prov. dki jakarta diatur dengan uu tersendiri; 2) prov....
Post on 23-Feb-2020
11 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Your Logo
Template for Microsoft PowerPointIr. Basuki Tjahaja Purnama, MM. (Ahok)
(Anggota Komisi II & Badan Legislasi DPR RI)
Jakarta, 14 April 2011
MEWUJUDKAN JAKARTA
YANG LEBIH BAIK
UU 32/2004:
►Pasal 227
1) Prov. DKI Jakarta diatur dengan UU tersendiri;
2) Prov. DKI Jakarta berstatus daerah otonom & di wilayahnya tidak dibentuk
daerah otonom
3) UU Prov. DKI Jakarta mengatur kekhususan tugas, hak, kewajiban, tanggung
jawab, tempat kedudukan perwkilan negara sahabat, keterpaduan RUTR dengan
daerah sekitar & pembentukan kawasan oleh Pemerintah Pusat
.
Here comes your footer Page 2
Kekhususan Provinsi DKI Jakarta
UU 29/2007:Pasal 4
Otonomi Prov. DKI Jakarta diletakkan di tingkat Provinsi
Pasal 7
1) Wilayah Provinsi dibagi dalam Kota Adm dan Kabupaten Adm
2) Wilayah Kota Adm dan Kabupaten Adm dibagi dalam KecamatanUU 29/2007
3) Wilayah Kecamatan dibagi dalam Kelurahan
Pasal 13 ayat (3) Pengecualian
Prov. DKI Jakarta dapat mempunyai jumlah dan atau jenis Dinas & LTD berbeda
dengan Daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah
Pasal 14
Gubernur Provinsi DKI Jakarta dapat dibantu sebanyak-banyak 4 Deputi Gubernur
Here comes your footer Page 3
Kekhususan Provinsi DKI Jakarta
Here comes your footer Page 4
Kekhususan Provinsi DKI Jakarta
GUBERNUR
Walikota Administratif
Camat
Lurah
RT/RW
Diangkat
Dipilih Langsung
Dipilih Langsung
Pelayanan Publik Jakarta Masih Masuk Kategori Buruk (Laporan Survei Integritas Sektor Publik KPK 2010 & Pengaduan publik ke Ombudsman RI)
Infrastruktur Kota masih belum memadai
Keamanan dan Ketertiban Kurang terwujud di masyarakat
Masalah Kependudukan & Ketimpangan Ekonomi
Here comes your footer Page 5
Kondisi Riil Jakarta Saat Ini
Masalah Di Jakarta
Peringkat Prov. DKI Jakarta dalam survei integritas sektor
publik KPK masih dibawah rata-rata
Here comes your footer Page 6
Layanan Publik :
Masalah Di Jakarta
Tingkat Pengaduan Masyarakat atas Layanan publik di Jakarta ke Komisi
Ombudsman RI tahun 2010:
Here comes your footer Page 7
Layanan Publik :
Tingkat Jumlah PengaduanPemerintah Kota 27Provinsi 17Kelurahan 10Kecamatan 2
TOTAL 56
Masalah Di Jakarta
Masalah utama terkait infrastruktur : Infrastruktur Jalan (Kemacetan
parah)
luas permukaan jaringan jalan DKI hanyalah sebesar 6,3 persen. Rata-
rata kota besar di dunia sekitar 20 persen
Sementara tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor jauh melampaui
pertumbuhan jalan raya
Here comes your footer Page 8
Infrastruktur:
Masalah Di Jakarta
Here comes your footer Page 9
Tingginya kasus-kasus konflik horizontal masyarakat
Masyarakat Jakarta yang beragam dan majemuk membuat tingginya
potensi konflik masyarakat
Implementasi peraturan daerah masih kurang memberi kepastian hukum.
Contoh kecilnya Perda larangan merokok di tempat umum masih sering
tidak ditegakkan
Here comes your footer Page 10
Masalah Di Jakarta
Keamanan & Ketertiban
Tingkat pengangguran di Jakarta didorong tingginya arus urbanisasi dan
pertumbuhan penduduk
Hasil sensus penduduk 2010 mencatat populasi Jakarta sebanyak
9.588.198 orang (tumbuh 1,39% setiap tahun) meningkat tinggi
dibandingkan hasil sensus penduduk 2000 (8.389.443 orang)
Dari populasi tersebut, 5.272.600 orang merupakan angkatan kerja
hingga Agustus 2010, meskipun persentase pengangguran menurun,
namun jumlah pengangguran justru meningkat, dari 569,34 ribu orang
menjadi 582,85 ribu orang
Here comes your footer Page 11
Masalah Di Jakarta
Kependudukan & Ketimpangan Ekonomi
Konsep Solusi bagi permasalahan Jakarta sesungguhnya telah
banyak dirumuskan oleh para ahli di bidangnya
Maka peran pemimpin Jakarta (Gubernur) adalah
Mengimplementasikan semua rumusan tersebut secara Konsisten
dan menerapkan kepemimpinan yang Bersih, Transparan dan
Profesional
Here comes your footer Page 12
SOLUSI BAGI JAKARTA
Here comes your footer Page 13
Gubernur Sesungguhnya telah memiliki jajaran SKPD yang mendukung Tugasnya
Here comes your footer Page 14
Gubernur Sesungguhnya telah memiliki jajaran SKPD yang mendukung Tugasnya
yfgy
Peran Penting Gubernur DKI
Intinya, Ahlinya Sudah Banyak, Tinggal Bagaimana menggunakannya Secara tepat guna
Fungsi Gubernur sebagai Pengarah (Directing), bagaimana mengoptimalkan sumber daya PNS DKI Pemprov & Pemkot Jakarta, serta Konsultan luar untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik yang mampu memberikan pelayanan publik secara maksimal bagi warganya
Peluang & Tantangan Kepemimpinan DKI kedepan:
Bentuk pemerintahan DKI Jakarta yang lebih sentralistik (Walikota Ditunjuk Gubernur), peran Gubernur sangat sentral
Kesuksesan Pembangunan DKI Jakarta membutuhkan sosok Gubernur yang Konsisten menerapkan konsep dari “Para Ahli” yang sudah banyak ada
Mekanisme mencari sosok Gubernur IdealCalon Independen ?
yfgy
KESIMPULAN:
Membangun Jakarta Yang Lebih Baik Membutuhkan Kerja
Keras dan Partisipasi Dari Setiap Stakeholder di dalamnya
Gubernur DKI Jakarta harus ahli dalam mengoptimalkan peran
para ahli di bidangnya masing-masing untuk membangun
Jakarta yang lebih baik
Here comes your footer Page 18
Sekian dan Terimakasih
- Basuki T Purnama -
email : btp@ahok.orgwebsite : http://ahok.org
www.cdt31.org
Gambaran keadaan Angkatan Kerja dan Pengangguran Jakarta 2010
Proporsi Pendapatan dan Belanja dalam APBD DKI Jakarta 2010
Gambaran Kemiskinan Jakarta 2010
Perbandingan IPM Jakarta dengan Nasional
Here comes your footer Page 23
Data kecelakaan lalu lintas di Jakarta:
Kota Madya Prmhan Industri Kantor Taman Kota
Lain-lain
Luas
Jakarta Selatan 10638,3 209,9 1578,3 154,5 1992,1 14573Jakarta Timur 13403,9 1102 1832,2 212,1 2222,7 18773Jakarta Pusat 2992,3 87,7 1008,2 164,8 537,0 4790Jakarta Barat 8899,9 508,4 1327,0 132,5 1747,2 12615Jakarta Utara 8117,9 2351,7 1597,1 137,1 3197,3 15401Total 44052,3 4259,6 7342,9 800,9 9696,2 66152
Persentase
Jakarta Selatan 73,0 1,4 10,8 1,1 13,7 100,0Jakarta Timur 71,4 5,9 9,8 1,1 11,8 100,0Jakarta Pusat 62,5 1,8 21,0 3,4 11,2 100,0Jakarta Barat 70,6 4,0 10,5 1,1 13,9 100,0Jakarta Utara 52,7 15,3 10,4 0,9 20,8 100,0Total 66,6 6,4 11,1 1,2 14,7 100,0
Tata Guna Tanah DKI
25
Here comes your footer Page 26
Gambaran foto udara:
Tata Kota DKI Jakarta Dibaandingkan Kota-kota Lain di Dunia
Jakarta : high density, mix of income and activities created by a buoyant informal real estate market. Road infrastructure is of a much lower standard than in Gauteng, but the mix of economic activities is more favorable to the poor
27
Mexico city, consolidated informal areas northern part of the city, mix of incomes and activities
28
Alexandra: the very low standard housing filling the vacant space within the older formal housing is a typical example of demand driven informal housing.
29
Gauteng:Sebokeng
Physical isolation and the pattern of streets make Sebokeng difficult to serve with a mass transit system that would be convenient to the user and financially viable for the transit operator.A BRT station in the middle of Sebokeng could generate a potential for economic activities and new jobs
30
top related