modul 4.docx
Post on 09-Oct-2015
129 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
5/19/2018 Modul 4.docx
1/12
Konsep serta Prinsip Kepribadian Nasional, Semangat
Kebangsaan, Cinta Tanah Air, dan Bela Negara
Konsep serta Prinsip Kepribadian Nasional
Konsep serta Prinsip Semangat Kebangsaan
Konsep serta Prinsip Cinta Tanah Air, dan Bela Negara
MODUL 4
-
5/19/2018 Modul 4.docx
2/12
Konsep serta Prinsip Kepribadian Nasional
A.
Keanekaragaman Bangsa IndonesiaSebagai Kepribadian Nasional
B.Latar Belakang Kemajemukan Bangsa
D.
Keanekaragaman Kebudayaan yang merupakan Unsur
Kebangsaan dan Kerpribadian nasional
C.
Bhinneka Tunggal Ika dan Integrasi Nasional
E.
Landasan Hukum Bhinneka Tunggal
F.
Misi Bangsa Indonesia di Era Global
Indonesia bangsa yang
Horizontal: ada perbedaan tapi
tidak menunjukkan tingkatan
Vertikal: ada perbedaan dan
menunjukkan tingkatan
1. Perbedaan fisik atau ras
2.
Perbedaan uku Bangsa
3.
Perbedaan Agama
4. Perbedaan jenis Kelamin
Hal ini ditunjukkan perbedaan kualitas
yang berbeda di antara individu
Tingkatan pendidikan/gelar, kemampuan
ekonomi, jabatan, pangkat, keturunan/darah
Latar Belakang Faktor pendorong disintegrasi
Historis Geografis Sosiologis dan kultural
Nenek moyang berasal dari Yunan (Cina
Selatan). Perpindahan terjadi pada
zaman es, dimana saat itu daratan
Kalimantan, Jawa dan Sumatra bersatu
dengan Asia sedangkan papua bersatu
Mereka datang ke Indonesia dalam
waktu cukup lama, berupaya
memperthanakan diri sehingga
berkembang biak dengan tingkat
pengalaman dan pengetahuan yang
Kondisi kepulauan di Indonesia
berbeda seperti perbedaan iklim,
curah hujan, terdapat puladaerah daratan, pegunungan,
Mereka berupaya mempertahankan diri dan
membangun dengan perubahan demi
Berdatangan bangsa lain seperti Cina, Arab dan Bangsa Eropa
lain sehingga melahirkan kebudayaan yang beragam
Dampak teknologi manusia yang
berkembang selama berabad-aba
menghasilkan perdaban yang
Di sebagian besar pedalaman Pulau Ja
Bali selama berabad-abad ditanami in
Sistem pertanian bersifat subsitem, un
memnuhi kebutuhan sendiri
Di sepanjang pantai Jawa, Sumatra,
Kalimantan, Sulawesi berkembang kota
pusat pertemuan antar bangsa
Wilayah pedalaman Kalimantan, Sumat
papua lahan masih belum dogarap luas,
penduduknya jarang dan berpindah-pin
Faktor pendorong disintegrasi bangsa
1.Dalam pembangunan bersikap tidak adil
2.
Pembangunan hanya terkonsentrasi di beberapa d
3.
Sistem kekuasaan terpusat
4.
Sistem demokrasi semu tercermin dari KKN dan Mo
5.
Sistem kekuasaan bercorak absolut
1.
Kebudayaan
daerah sebagai
unsur
kebudayaan
2.
Pengenalan Keanekaragaman
Budaya di Indonesia
3.
Suku-suku Bangsa
indonesia
4.
Budaya Daerah 5. Membina dan
Melestarikan B
Daerah dan Na
Bhinneka Tunggal Ika dilatarbelakangi oleh
keanekaragaman suku bangsa yang inginbersatu dalam NKRI
Mewujudkan suatu kesatuan nasional
dikenal dengan integrasi nasional yaitu
suatu proses dan hasil kehidupan sosial
yang dicapai melalui beberapa tahap yaitu:
akomodasi, kerja sama, koordinasi, dan
asimilasi.
Integrasi bisa terwujud apabila
1.Setiap individu berhasil mengisi
kebutuhan satu sama lain
2.
Tercapainta konsensus mengenai norma
dan nilai
3.
Norma-norma yang berlaku di
masyarakat berubah-ubah
4.
Adanya keselarasan antara
individu/kelompok tentang tujuan
nasional yang ingin dicapai
5.
Norma-norma sosial mampu membantu
individu/kelompok dalam mencapai
tujuan nasional yang ingin dicapai
1.
Pancasila sila ketiga
2.
Pembukaan UUD 1945 alinea kedua
3.
Batang tubuh UUD 1945
a. Pasal 1 ayat 1 : Negara Indonesi
ialah negara kesatuan yang
berbentuk republik
b. Pasal 32: Negara menghormati dan
memelihara bahasa daerah sebagaikekayaan budaya nasional
c.
Pasal 35: Bendera negara Indonesia
ialah sang saka merah putih
d.
Pasal 36: Bahasa negara ialah
bahasa Indonesia
4.
Pembinaan Kebudayaan
Pasal 32 UUD 1945
menegaskan
Pemerinth
memajukan
kebudayaan nasional
Indonesia artinya
kebudayaan nasional
tumbuh dari
kebudayaan daerah
dan unsur kebudayan
asingyang dapat
dikembangkan dan
memperkaya budaya
nasional
Mengembangkan ke
membina dan mele
budaya daerah dan
antara lain mempel
kebudayaan dari be
daerah baik secara f
maupun non forma
menyaring kebuday
datang dari berbaga
maupun dari luar,
mengembangkan m
daerah agar lebih m
Manfaat pembinaan
bangsa Indonesia me
mencintai budaya se
memperkuat kepriba
diri bangsa, memper
persatuan dan kesat
Bahasa Daerah
Aceh bahasa Aceh;
Tapanuli Bahasa Batak;
Nias Bahasa Nias; jabar
Bahasa Sunda; Jateng
dan Jatim Bahasa Sunda;
Sulsel Bahasa Bugis dan
Makassar
Tari Daerah
Aceh tari seudati; Minang
tari payung; manado tari
maengket; Bali tari
legpng; Banyuwangi tari
gandrung; Solo tari
serimpi; Sunda Tari
Jaipongan
Lagu daerah
Tapanuli lagu Butet; Sulut
lagu Inanikeke; Jabar lagu
neng geulis; jateng lagu
walang keke; Maluku
lagu Ambon Manise;
Irian Jaya lagu Apuse
Pulau Sumatera
terdapat suku Aceh,
batak,
Minangkabau,
lampung, Bengkulu;
pulau Jawa ada
suku sunda, jawa
dan madura;
Kalimantan ada
suku Banjar, dayak;
Sulawesi ada suku
Bugis, Makassar,Toraja, Manado;
Nusa Tenggara ada
suku Bali, Lombok,
Sumbawa, Sasak,
Bima, Timor; Irian
ada suku Domas,
Dani; Maluku ada
suku Ambon,
Kebudayaan berasal dari sanskerta,
yaitu budaya, yang berarti akal. Jadi
kebudayaan artinya semua hasil karya
manusia berdasarkan cipta, rasa, karsa
dan karya.
Ciri umum kebudayaan daerah
Indonesia
a.
Kesnian; b. Bahasa daerah; c. Sistem
kemasyarakatan; d. mata pencaharian;
e. religi/Kepercayaan; f. peninggalan
Kebudayaan nasional sebagai jati diri
bangsa berarti alat penghubung
antardaerah, alat lambang identitas
nasional, lambang kebanggaan nasional,
pemersatu berbagai suku bangsa
dengan suku lain, bahasa Indonesia
sebagai pemersatu bangsa serta ciri
khas bangsa Indonesia
-
5/19/2018 Modul 4.docx
3/12
Mengharuskan kita mengakui keanekaragaman d
mewajibkan untuk tetap bersatu sebagai bangsa
Konsep serta Prinsip Semangat Kebangsaan
A.
Pengertian dan Unsur Terbentuknya Bangsa
B.
Menunjukkan Semangat Kebangsaan (Nasionalisme dan Patriotisme)
C.
Paham yang bertentangan dengan nasionalisme
D.
Patriotisme seba ai wu ud sika dan erilaku keban saanE.
Nilai-Nilai Seman at Keban saan
F.
Sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan
Pengertian Unsur-unsur
Negara dan bangsa adalah
sekelompok manusia yang memiliki
cita-cita bersama yang mengikat
warga negara manjadi suatu
kesatuan; memiliki sejarah hidup
bersama sehingga tercipta rasa
senasib sepenanggungan; memiliki
adat, budaya, dan kebiasaan yag
sama; menempati suatu wilayah
tertentu yag merupakan kesatuan
wilayah; terorganisasi dalam suatu
pemerintahan yng berdaulat
sehingga terikat dalam suatu hukum
masyarakat
1.
Persamaan asal
keturunan bangsa etnik
yaitu dari rumpun bangsa
melayu
2.Persamaan pola budaya,
hidup sebagai petani dan
pelaut
3.
Persamaan tempat
tinggal
4.
Persamaan nasib
kesejarahan baik padamasa kerajaan maupun
penderitaan bersama di
Bangsa Indonesia
a.
Monodualistik yaitu
bahwa hakikatnya
ssesuatu merupakan dua
unsur yang terikat
menjadi suatu kebulatan
b.
Monopluralis yaitu bangsa
Indoensia terdiri dari
unsur yang beraneka
ragam tetapi merupakan
kesatuan yang utuh
c.
Integralistik,kebersamaan,
Prinsip-prinsip nasionalisme
a.
Indonesia merupakan satu kesatuan politik
b.
Indonesia merupakan satu kesatuan sosial b
c.
Indonesia merupakan satu kesatuan ekono
d.
Indonesia merupakan satu kesatuan pertah
Faktor-faktor integratif yaitu pancasila, UUD 1
merah putih, lagu kebangsaan Indonesi Raya,
Indonesia, satu kesatuan wilayah, satu pemer
negara, satu cita-cita dan perjuangan serta pe
1.
Suknisme yaitu paham kecintaan yang berlebihan terhadap suk
serta berusaha memisahkan dri dari kehidupan suku lain
2. Chauvinisme yaitu rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan
agungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Dianut
Hitler, Benito Mussolini, Bangsa Jepang.
3.
Ekstremisme yaitu tindakan suatu golongan yang berusahan m
pemerintah yang sah melalui cara-cara yang tidak konstitusion
yaitu bahaya laten komunisme dan ekstrem kanan yaitu kelom
menyalahgunakan ajaran agama untuk m ewujudkan kepenting
golongannya.
4. Kedaerahan yaitu paham yang lebih mengutamakan kepenting
atas kepentingan nasional
Arti Tujuan Fungsi Makna Bagi Bangsa Nilai-Nilai
Patriotisme
artinya
pecinta/pembela
tanah air, dimana
ia mengorbankan
segalanya bahkan
jiwanya untuk
kemajuan,
kejayaan tanah air.
Sikap ini lahir dari
perasaan senasib
sepenanggungan
dan kebersamaan
menegakkan
Menumbuhkan
dan
meningkatkan
semangat cinta
tanah air dalam
kehidupan
berbangsa dan
bernegara yang
akhirnya ikut
serta secara
aktif dalam
usaha mencapai
tujuan
pembangunan
Dapat menjadi
dasar moral
dalam
mepertahanka
n eksistensi
bangsa dan
negara, serta
dalam mengisi
kemerdekaan
1.Ciri khas kepribadian bangsa
yakni bangsa yng cinta tanah
air, bangsa dan negara
2.Falsafah hidup bangsa
Indonesia, sebagaimana yang
tercermin dalam sila ketiga
3.
Alat pemersatu seluruh rakyat
dan salah satu faktor
pendukung pembangunan
Nilaisemua nilai yang terdapat dalm setiap sila dari Pa
proklamasi kemerdekaan
Nilai Nilai yang lahir dan berkembang dalam perjuangan ba
Indonesia
1)Ketakwaan terhadap Tuhan YME; 2) Jiwa dan semangat merdeka; 3) Nasionalisme; 4) Patriotisme; 5) Rasa harga diri sebagai bangs
6) pantang mundur dan tidak kenal menyerah; 7) Persatuan dan kesatuan; 8) Anti penjajah dan penjajahan; 9) Percaya kepada har i de
gemilang dari bangsanya; 10) idealisme kejuangan yang tinggi; 11) Berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan neg
12)kepahlawanan; 13) Sepi ing pamrih rame ing gawe; 14) Kesetiakawanan, senasib, sepenanggungan dan kebersamaan, disiplin yang
Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan hambatan dan g angguan
Arah Kebijakan Nasional yang
Transparan
Kondisi yang diiperlukan untuk Sikap Terbuka
dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
a.
Terwujudnya nilai agama dan
budaya bangsa sebagai sumber
etika dan moral untuk berbuat baik
dan menghindari perbuatan tercela
b.Terwujudnya sila Persatuan
Indonesia sebagai landasan untuk
mempersatukan bangsa
c.
Terwujudnya penyelenggara negara
yang mampu memahami dan
mengelola kemajemukan bangsa
secara baik dan adil
d.
Terselenggaranya otonomi daerah
secara adil
a.Menjadikan nilai agama dan
budaya sebagai bangsa sebagai
sumber etika kehidupan
berbangsa dalam memperkuat
akhlak dan moral penyelnggara
negara
b.
Menjadikan Pancasila sebagai
ideologi negara yang terbuka
c.
Meningkatkan kerukunan sosial
antara pemeluk agama, suku
d.
Menegakkan supremasi hukum
dan perundang-undangan yang
konsiten dan bertanggung jawab
e.Meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat
Sikap dan Perilaku yang Merugikan Nilai
Nilai yang terdapat dalam perjuangan bangsa I ndonesia
1.Nilai Persatuan
Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan
bangsa di atas kepentingan pribadi.
2.Nilai Kecintaan
Kuatnya semangat pengorbanan dan persatuan
pahlawan didasari oleh rasa cinta yang tinggi
terhadap bangsa Indonesia
3.
Nilai Kebanggaan
Bangga sebagai bangsa Indonesia dapat
menimbulkan sikap rela berkorban untuk
kepentingan bangsa. Dengan kebanggaan itu,
bangsa Indonesia merasa bahwa harkat dan
martabat bangsa harus tetap dipertahankan agar
tetap lestari.
4.Nilai Pengorbanan
Para pahlawan telah mengorbankan segalanya baik
harta, jiwa dan tenaga yang mampu mengantarkan
bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan
a.
Kemiskinan, kesenjangan sosial, keterbelakangan; b. Korupsi, kolusi, nepotisme,
pencemaran lingkungan hidup dan dekadensi moral; c. Apatisme, ketidakpedulian sosial,
ketergantungan; d. Kemerosotan nilai upacara, nilai seni, dan kemerosotan sejarah; e.
Kemerosotan kebajikan dan kemerosotan kesusilaan yang beradab; f. Kemerosotan
-
5/19/2018 Modul 4.docx
4/12
Konsep serta Prinsip Cinta Tanah Air dan Bela Negara
A.Konsep dan prinsip cinta tanah air
B.Konsep dan prinsip cinta bela negara
2.
Mengamalkan Nilai-Nilai yang Berkaitan
dengan Rasa Cinta Tanah Air1.
Nilai Budi Pekerti Cinta Tanah Air
a.
Cinta tanah air dan
hubungan dengan sila-sila
pancasila
b.Tinjauan beberapa aspek tuntunan tingkah laku c. Pengalaman dan tingkah laku cinta tanah air dan bangsa
d.
Cara menanamkan tingkah laku cinta tanah air dan
Upaya untuk usaha pembelaan NKRI
a.
Kewajiban warga negara
dalam membela negara
1)
Pengertian Cinta Tanah Air
Adalah cinta pada negeri tempat seseorang
memperoleh kehidupan dan mengalami kehidupan
semenjak lahir sampai akhir hiudonya serta berusaha
agar negerinya aman sentosa.
2)
Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
Agama menyuruh kita untuk mencintai Tanah air,
menurut suatu hadis Cinta tanah air adalah sebagian
daripada iman
3)
Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yaitu manusia
diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan
martabat sebagai mahkluk Tuhan4)
Nilai Persatuan Indonesia
Unsur penting Pembentukan Bangsa:
a)
Persamaan asal keturunan; b) persamaan pola
kebudayaan; c) Persamaan tempat tinggal; d)
Persamaan nasib kesejarahan; e) Persamaan cita-cita
5)
Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
6)
Nilai Keadilan Sosial Bagi Sosial Seluruh Rakyat
Indonesia
1)
Aspek sosial
Masyarakat kita majemuk dengan berbagai
keanekaragaman. Oleh karena itu penanaman c inta
tanah air dan bangsa harus senantiasa berpedoman
kepada corak masyarakat kita yang majemuk ini.
2)
Aspek Budaya dan Adat Istiadat
Keanekaragaman budaya merupakan kekayaan
bangsa yang harus dipelihara dan dikembangkan
untuk memperkokoh persatuan maupun promosi
pariwisata
3)
Aspek Hankamnas
Hankamnas diartikan sebagai pertahanan negara
yang merupakan salah satu fungsi pemerintahannegara, yang mencakup upaya dalam bidang
pertahanan yang ditujukan terhadap segala macam
ancaman dari luar negeri dan dalam negeri.
:Pertahanan tidak hamya upaya TNI tapi juga seluruh
lapisan masyarakat
1)
Lingkungan Keluarga
Perwujudan cinta tanah air dan bangsa antara lain
keteladanan orang tua, penanaman sikap hidup hemat,
disiplin, menciptakan suasana keluarga yang tertib serta
saling menghargai
2)
Lingkungan Sekolah
Sekolah merupakan lembaga yang terorganisir dengan
baik sehingga mudah untuk mewujudkan cinta tanah air
dan bangsa di sekolah. Berbagai kegiatan yang dapat
dilakukan yaitu: kegiatan OSIS, UKS, Upacara bendera
3)
Di lingkungan Masyarakat
Perwujudan cinta Tanah Air dapat dilakukan melalui
organisasi kemasyarakatan misalnya karang taruna, PKK,kegiatan RW
4)
Di Lingkungan Pekerjaan
Perwujudan cinta Tanah Air dapat dilakukan melalui
olahraga, penanaman disiplin pegawai, upacara bendera
1.
Keteladanan
Keteladanan suatu sistem yang tepat dilakukan d
menanamkan sikap cinta tanah air serta sesuai de
pancasila, serta sesuai dengan ing ngarso sung tu
madya man gun karso, tut wuri handayani
2.
Pembinaan
Pembinaan sebagai upaya pendidikan yang dilaku
lebih sitematis, terarah dan berkesinambungan. P
tersebut antara lain Pembinaan OSIS, UKS, Koper
Mengutamakan kepentingan umum/bangsa dberani membela bangsa, berdisiplin, bersyuku
pengabdian, rela berkorban, memelihara ama
kebersamaan, rasa memiliki dan setia
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN yang di dalamnya
memuat konsep wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Dalam kaitannya
dengan pembelaan negara keluar UU No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan
pokok Pertahanan dan Keamanan RI yang kemudian diubah dengan UU No 1
Tahun 1988. Realisasi dari UU tersebut adalah diselenggarakannya PPBN untuk
tingkat sekolah dan pendidikan kewiraan untuk pendidikan tinggi.
Konsep pertahanan diatur dalam Pasal 30 ,
sedangkan konsep Bela negara diatur dalam
pasal 27 ayat (3) UUD 1945
b.
Peraturan perundang-undangan
tentang wajib bela negara
c.Tindakan yang menunjukka
upaya membela negara
Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku
warga negara yang dijiwai o leh kecintaannya
kepada NKRI yang berdasarkan pancasila dan
UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup
bangsa dan negara. Sedangkan pertahanan
negara adalah segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa
dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan
bangsa dan negara (Pasal 1 ayat 1 UUD No. 3
Tahun 2002
Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2002
Keikutsertaan warga negara dalam upaya belanegara diselenggarakan melalui berikut ini:
1)
Pendidikan kewarganegaraan
2)
Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
3) Pengabdian sebagai prajurit TNI secara
suka rela atau wajib
4) Pengabdian sesuai profesi
Runtuhnya orde baru dan muncul reformasi kemudia MP R mengeluarkan
Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI,ketetapan NO. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI
Amandemen UUD 1945 khususnya pasal 30 dan 27 ayat (3) disusul kemudian
dengan terbitnya UU No. 3 T ahun 2002 tentang pertahanan negara yang di
dalamnya memuat aturan upaya pembelaan negara. Eangn berlakunya UU No.
20/1982 dinyatakan tidak berlaku
d.
Partisipasi dalam usaha pembela
di lingkungannya
1)
Keluarga
Setiap anggota keluarga harus mela
kewjibannya dengan baik dan sungu
agar memperoleh haknya sesuai de
dikerjakan.
2)
Sekolah
Siswa belajar dengan baik dan mem
peraturan yang berlaku, guru wajib
siswa dengan sungguh-sungguh dem
tujuan pendidikan, staf TU dan penj
melaksanakan tugasnya dengan bai
3)
Masyarakat dan Negara
a)
Kepedulian di Bidang Politik
(1)
Senantiasa berkeajiban
persatuan bangsa; (2)
pancasila dan UUD 1945 seca
konsekuen
b)
Kepedulian di Bidang hukum
(1)
Setiap warga negara berus
mematuhi hukum dan norma
(2) tidak main hakim sendiri
c)
Kepedulian di Bidang Ekonomi
(1)
Mencintai dan memakai p
negeri (2) menumbuhkemban
d)
Kepedulian di Bidang Sosial
e)
Kepedulian di Bidang Pertahan
keamanan
f)
Kepedulian terhadap alam
Contoh tindakan upaya membela negaraUpaya bela negara yang paling nampak
diperankan oleh TNI antara lain
menghadapi ancaman agresi Belanda,
menghadapi ancaman gerakan federalis
dan separatis APRA, RMS,
PRRI/PERMESTA, Papua merdeka,
speratis ACEH, melawan PKI
Mewujudkan Kekuatan Pertahanan dan Keamanan
a.
Perlawanan senjata yitu TNI, POLRI dan Ratih yang
fungsinya sebagai wanra
b.
Perlawanan tidak bersenjata yaitu ratih yang
berfungsi sebgai timbu, linra, kamra, linmas
c.
Bagian pendukung perlawanan bersenjata dan tidak
bersenjata sesuai dengan bidang profesi masing-
masing dengan memanfaatkan semua sumber daya
nasional terhadap bencana perang dan lainnya.
Upaya peningkatan pertahanan dan keamanan yaitu pertahanan dan keamanan harus dapat mewu
kesiapsiagaan serta upaya bela negara melalui siskamnas untuk menjamin kedinambungan Pembang
nasional; sebagai tentara rakyat TNI berpedoaman pada sapta marga yang merupakan penjabaran p
-
5/19/2018 Modul 4.docx
5/12
Konsep Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945
Pengertian HAM
HAM dalam UUD 1945
Kasus-Kasus Hukum Yang berkaitan dengan HAM
MODUL 5
-
5/19/2018 Modul 4.docx
6/12
Pengertian HAM
Pengertian
Nilai-nilai Dasar HAM
Pengertian Ciri Khas Umum
Deklarasi Universal HAM UU Nomor 39 Thun 1999
Hak dasar yang dimiliki oleh setiap
manusia yang telah diperoleh dan di
bawa bersamaan kelahirannya di
masyarakat. Adapun hak dasar
bersifat universal meliputi hak hidup,
hak kemerdekaan dan untuk
mendapatkan kebahagaan. Dikatakan
universal karena berlaku secara di
belahan dunia mana pun tanpa
melihat ras, agama, warna kulit
maupun perbedaan lainnya.
Kebebasan/kemerdekaan
Kemanusiaan/Perdamaian
Keadilan/Kesederajatan/Persamaan
Pengakuan akan martabat dan harkat
manusia yang menyatu dalam diri setiap
manusia meliputi kebebasan, keadilan,
perdamaian dunia
Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
yang Maha Esa dan merupakan a nugerahNya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi negara, hukum, pemerintah dan
setiap orang demi kehormatan dan perlindungan
harkat dan martabat manusia
Juga memuat tentang kewajiban dasar manusia
(Pasal 1 ayat 2) yaitu seperangkat kewaajiban
yang apabila tidak dilaksanakan tidak
memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM
Kesimpulan
1.
Kodrat, artinya HAM itu adalah pemberian dari Tuhan kepada setiap
manusia agar hidupnya tetap terhormat.
2.
Hakiki, artinya HAM itu melekat pada diri setiap manusia, tanpa melihat
latar belakang kehidupan dan status sosialnya.
3.Universal artinya HAM itu berlaku umum, tidak membeda-bedakan
manusia yang satu dengan yang lainnya.
4.
Tidak dapat dicabut, artinya dalam keadaan bagaimanapun, hak asasi
setiap orang itu tetap ada
5.
Tidak dapat dibagi artinya HAM itu tidak dapat diwakili ataupun dialihkan
kepada orang lain.
Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka.
Misalnya merdeka memilih negara, tempat
tinggal, berkeluarga, Bergerak, memperoleh dan
mendayagunakan informasiManusia dalam menjalankan kehidupannya
sangat mendambakan ketentraman, bebas dari
rasa syukur, terjamin keamanannya dan
senantiasa dalam suasana damai
Diperlakukan secara wajar dan adil, mendapatkan kesempatan
yang sama dalam memperoleh hak, tidak membeda-bedakan
antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dengan
alasan apapun merupakan keinginan setiap manusia
-
5/19/2018 Modul 4.docx
7/12
HAM dan UUD 1945
Perdebatan Pemuatan pasal-pasal tentang HAM
Prof. Mr. Soepomo mengemukakan tiga aliran pikiran tentang negara yaitu
individualistis, maxistis dan integralistik, kemudian beliau menyatakan bahwa
pengertian negara integralistik tidak akan membutuhkan jaminan Grund and
frebeitsrechte dari Individu Contra Staat. Oleh karena itu dalam UUD tidak bisa
dimasukkan pasal-pasal yang tidak berdasar aliran kekeluargaan, oleh karena
itu barangkali kita takut bahwa jikalau tidak dimasukkan di kemudian harimungkin umpamanya negara bertindk sewenang-wenang saja. Akan tetapi hal
itu dimasukkan sebetulnya pada hakikatnya UUD bertentangan dengan
konstruksinya, hal itu sebagai konstruksi hukum tidak baik.
Diperkuat oleh pendapat Ir. Soekarno yang menyatakan jikalau betul-betul
hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, tolong
menolong, gotong royong, dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran,
tiap-tiap individualisme dan liberalisme daripadanya
Dr Mohammad Hatta justru merasa khawatir Presiden akan menjadikan negara
sebagai alat kekuasaan. Meskipun negara yang dibentuk bercorak kekeluargaan
tetapi masih perlu ditetapkan hak warga negara. Selanjutnya dinyatakan, nahwa
usul saya ini tidak lain dan tidak bukan hanya menjaga supaya negara yang kita
dirikan itu ialah negara pengurus, supaya negara pengurus ini nanti jangan
menjadi negara kekuasaan, negara penindas
Usul Moh Hatta didukung oleh Moh Yamin, yang menyatakan, Segala
constitution lama dan baru atas dunia berisi perlindungan aturan dasar itu.
Aturan dasar tidaklah berhubungan dengan liberalisme, melainkan semata-
mata suatu keharusan perlindungan kemerdekaan yang harus diakui Undang-
Undang dasar
Setelah melaui perdebatan akhirnya dicapailah bentuk komprom
kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda. Hasil komp
sebagaimana yang terdapat dalam UUD 1945
Pasal-pasal hasil Perubahan
Amandemen ke-4 tentang HAM
Dicantumkan secara eksplisit tentang masalah HAM yait
XA dengan judul HAM yang terdiri atas 10 pasal (diberi lab
s.d 28 J) dan 24 ayat. Di luar yang berjudul tersendiri dala
rumusan lainnya terdapat dalam Pasal 27 (3 ayat), kemu
Pasal 29 (2 ayat), Bab XII Pasal 30, Bab XIII Pasal 31, Pasal
Pasal 33 dan Pasal 34
UUD 1945 tentang HAM Pembukaan
Kemerdekaan ada
bangs
UUD dan peradilan tentang HAM
UU No. 39 Tahun 1999
UU No 7 Tahun 1984
Keppres No 36 Tahun 1990
UU No. 8 Tahun 1998
UU No. 1 Tahun 2000
UU No. 20 Tahun 1999
Alinea ke-4
Tentang rumusan dasar pancasi
pertama merupakan bukti sekaligu
setiap warga negara untuk
kehidupan beragama secara dama
Sila kedua sangat erat kaita
pelaksanaan HAM dan kebfundamental. Hubungan antarm
kehidupan bermasyarakat, be
bernegara agar dilaksanak
berlandaskan moralitas yang adil d
Sila ketiga mengandung ide dasar
Indonesia meletakkan kepenting
atas kepentingan pribadi serta ad
dalam memandang perbedaa
lingkungan sekitar.
Sila keempat merupakan in
pancasila. Demokrasi yang
berintikan nilai agama, inti kesamapola pikir bangsa serta sumban
kontemporer dengan m
pengambilan keputusan secara
bukan pada suara mayoritas
Sila kelima mengandung prinsip
kebersamaan dalam upaya men
masyarakat adil dan makmur.
1.
Hak untuk hidup, misalnya hak mempertahankan
hidup2.
Hak berkeluarga
3. Hak mengembangkan diri misalnya hak pemenuhan
kebutuhan dasar
4.
Hak memproleh keadilan misalnya hak kepastian
hukum
5.
Hak atas kebebasan pribadi misalnya hak memeluk
agama, keyakinan politik
6. Hak atas rasa aman misalnya hak memperoleh suaka
politik, perlindungan terhadap ancaman
7.
Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9.
Hak wanita
10.
Hak anak
Ratifikasi konvensi PBB tentang penghapusan segala
bentuk diskriminasi terhadap perempuan
Ratifikasi konvensi ILO 138 tentang batasan usia kerja
Pengesahan konvensi tentang hak-hak anak
Ratifikasi konvensi ILO 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera
untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
Pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain
yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia
Majelis umum PBB
Deklarasi PBB
Dalam sidangnya yang ke 44 pada bulan Desember 1989 telah berhasil menyepakatisebuah resolusi yakni resolusi MU PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989 tentang
pengertian anak, konvensi ini menekankan pada faktor umur yakni setiap orang yang
berumur 18 tahun
Mengenai hak-hak anak tahun 1959 dan deklarasi P BB tentang tahun anak-anak
internasional. Bahkan jauh sebelumnya, LBB telah menaruh perhatian serius tentang
masalah anak-anak yang terbukti dengan dikeluarkannya Deklarasi Jenewa 1924
tentang pembentukan Uni Internasional Dana dan Keselamatan Anak-Anak. Demikian
pula PBB secara khusus memiliki organisasi khusus anak-anak yaitu UNICEF
-
5/19/2018 Modul 4.docx
8/12
Kasus-Kasus Hukum Yang berkaitan dengan HAM Ciri khusus pelaksanaan HAM
Badan yang Menegakkan HAM
Lembaga Pengontrol Penegakan HAM
Peradilan HAM
Menurut Lukman Soetrisn
adalah:
1.
Dalam bidang politik ber
pemerintah dan masya
mengakui pluralisme pe
kepentingan dalam masyara
2.
Dalam bidang sosial ber
dengan adanya perlakuan y
hukum antara wong cilik d
adanya rasa toleransi dala
terhadap perbedaan atau
agama dan ras warga negar
3. Dalam bidang ekonomi
dengan tidk adanya mo
sistem ekonomi yang berlak
Melihat kasus pelanggaran HAM p
dipahami terlebih dahulu tentang
pelaksanaan HAM
Ketiga ciri tersebut jika dipakai
pelaksanaan pembangunan ma
harapan khususnya di bidang hmasih terlihatnya penegakan h
pejabat yang melakukan pelang
yang sulit dijamah, sementara
oleh masyarakat biasa tampak
cengkramannya. Selain itu pela
selalu dikonotasikan dengan misi
Komisi Nasional HAMKomisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Kekerasan
Dasar Hukum Tujuan Fungsi
Keputusan
Presiden
Nomor 50
Tahun 1993
tertanggal 7
Juni 1993
Tujuan sebagaimana yang termuat
dalam UU No 39 Tahun 1999 yaitu
1.Mengembangkan kondisi yang
kondusif bagi pelaksanaan
HAM sesuai dengan pancasila,
UUD 1945, piagam PBB serta
Deklarasi Universal HAM
2.
Meningkatkan perlindungan
dan penegakan HAM guna
berkembangnya pribadi
manusia Indonesi seutuhnya
dan kemampuannya
berpartisipasi dalam berbagaikehidupan
Pasal 76 menyatakan Komnas HAM melaksanakan fungsi
pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan meditasi
Untuk melaksanakan fungsi dalam pengkajian
dan penelitian menurut pasal 89 Komnas HAM
bertugas dan berwenang:
1.
Pengkajian dan penelitian instrumen
internasional HAM dengan tujuan
memberikan saran-saran mengenai
kemungkinan aksesi
2. Pengkajian dan penelitian berbagai
peraturan perundang-undangan untuk
memberikan rekomendasi mengenai
pembentukan perubahan
3.
Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian
4.
Studi kepustakaan, studi lapangan danstudi banding
Untuk melaksanakan fungsi
dalam pengkajian dan
penelitian penyuluhan
menurut pasal 89 Komnas
HAM bertugas dan
berwenang:
1.
Penyebarluasan
wawasan mengenai
HAM
2.
Upaya peningkatan
kesadaran masyarakat
tentang HAM
3.
Kerja sama denganorganisasi, lembaga lain
Untuk melaksanakan fungsi dalam pemantauan menurut pasal 89
Komnas HAM bertugas dan berwenang:
1.
Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan
2.
Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul
dalam masyarakat
3.
Pemanggilan kepada pihak pengadu maupun pihak yang
diadukan
4. Pemanggilan saksi untuk dimintai keterangan
5.
Peninjauan tempat kejadian
6.
Pemanggilan pihak terkait untuk memberikan keterangan
7.
Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pkarangan, bangunan
dan tempat lain yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu
dengan persetujuan ketua pengadilan8.
Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan
Untuk melaksanakan f
mediasi menurut pasa
HAM bertugas dan be
1.
Perdamaian kedua
2.
Penyelesaian perk
cara konsultasi, ne
mediasi, konsolida
penilaian ahli
3.
Pemberian saran u
menyelesaikan se
4.
Penyampaian reko
pemerintah untuk
ditindaklanjuti pen5.
Penyampaian reke
kepada DPR RI unt
ditindaklanjuti
Dalam upaya mengawasi dan
menontrol penegakakan HAM
masyarakat melalui pembentukan
LSB dapat berperan aktif. Seperti
YLBHI (Yasayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia),
Komnas (Komisi untuk Orang
Hilang dan Koraban tindak
kekerasan), Elsam (Lembaga studi
dan advokasi masyarakat)
Pengadilan HAM Pengadilan HAM Ad Hoc
Pengadilan HAM sebagai realisasi perintah UU Nomor 3911999
tentang HAM dan UURI No 26/2000 tentang pengadilan HAM. Secara
institusional, pengadilan mulai aktif beroperasi sekitar akhir 2011.
Pengadilan HAM dirancang sebagai institusi pertanggung jawaban bagi
para pelaku pelanggaran HAM. Tahap pertama pertanggungjawaban
difokuskan bagi para pelaku pelanggaran HAM Timor Timur dan
tanjung Priok dengan mengacu kepada Keputusan Presiden RI Nomor
96/2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 53/2001
tentang pembentukan pengadilan HAM
Pasal 1 angka 3 UUD No 26 tahun 2000 tentang pengdilan HAM adalah
pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat.
Pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan
kejahatan kemanusiaan.
Menurut pasal 43 ayat 1 UU No 26 tahun 2000 pengadilan ad hoc adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili,
dan memutus pelanggaran HAM yang berat sebelum berlakunya UU No 26 Tahun 20000. Dengan demikian UU
pengadilan HAM berlaku surut atau retroaktif. Asas retroaktif merupakan dasar yang membolehkan suatu
peraturan perundang-undnagan dapat berlaku surut ke belakang. Hal ini berbeda dengan kejahatan biasa yang
perbuatannya baru dapat dihukum setelah ada hukumnya (asas legalitas).
Sejumlah persoalan yang mengiringi berlangsungnya peradilan HAM 1) paradigma pelanggaran HAM dalam dataran
kebijakan politik slalu berbeda dengan paradigma hukum 2) pelanggaran HAM selalu dikonotasikan dengan misi
politik 3) terjadi ambivalen di kalangan korban sendiri. Khusus dalam kasus pelanggaran HAM tanjung priok yang
terjadi demikian 4) Kejahatan kemanusiaan adalah kejahatan yang dilakukan oleh negara. Maka harus ada indikasi
awal alat negara seperti mioliter dan polisi terlibat dalam kejahatan.
Diharapkn pengadilan Ad Hoc untuk kasus tanjung priok dan Tim-Tim dapat berjalan dengan adil. Melaui
persidangan itu diharapkan antinya dapat membawa bangsa Indonesia selangkah lebih maju memasuki barisan
bangsa-bangsa yang demokratis dan berdab di dunia. Tentunya akan dapat berdampak pula pada perilaku aparat
keamanan yang selama ini sering menikmati impunity. Mereka akan berpikir seribu kali untuk menggunakan
kekerasan dalam menyelesaikan masalah.
-
5/19/2018 Modul 4.docx
9/12
Konsep Penegakan Hukum di Indonesia
Pengertian Hukum
Penegakan Hukum di Indonesia
Kasus-kasus yang Berkaitan dengan Hukum
MODUL 6
-
5/19/2018 Modul 4.docx
10/12
Pengertian Hukum
A.
Pengertian Hukum Menurut Para AhliB.
Konsep Negara hukum Menurut Para Ahli
C.Ciri-Ciri dan Macam-
Macam Pembagian Hukum
D. Hukum Normatif - Hukum
Ideal - Hukum Wajar
Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn Kisch. Mr. Dr. Grotius Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H J.C.T Simorangkir, S. H dan Woeryono U
Immanuel Kant
Prof. Sudiran
Hukum adalah
gejala terus
menerus dalam
keadaan bentur
dan membentur
tanpa henti-
hentinya dengan
gejala lainnya
Dalam karangannya
Rectswetenschap ,
hukum tidak dapat
ditangkap oleh
pancaindra sehingga
sukar untuk membuat
definisi tentang
hukum yang
memuaskan umum
Dalam Pengantar
Tata Hukum di
Indonesia::Huku
m adlah pikiran
orang tentang adil
dan tidak adil
mengenai
hubungan
antarmanusia
Dalam De lure
Belli ac Facis
tahun 1925,
Hukum adalah
peraturan
tentang
perbuatan
moral yang
menjamin
keadilan
Dalam bukunya
Pengantar Hukum
Indonesia
mengatakan bahwa
Hukum adalah
pikiran atau
anggapan orang adil
atau tidak adil
mengenai hubungan
antar manusia
Dalam bukunya Hukum Masyarakat
dan Pembinaan Hukum Nasional
mengatakan hukum adalah
keseluruhan kaidah serta asas yang
engatur pergaulan hidup manusia
dalam masyarakat yang bertujuan
memelihara ketertiban yang
meliputi lembaga dan proses guna
mewujudkan berlakunya kaidah itu
seba ai ken ataan mas arakat
Dalam bukunya Pelajaran Hukum
Indonesia mengemukakan Hukum itu
adalah pepraturan-peraturan yang
bersifat memaksa, yang menentukan
tingkah laku manusia dalam lingkungan
masyarakat, yang dibuat oleh badan
resmi yang berwajib, pelanggaran mana
terhadap peraturan tadi berakibat
diambilnya tindakan yaitu dengan
hukuman tertentu
1.
Peraturan mengenai t
manusia dalam perga
masyarakat
2.
Peraturan itu diadaka
badan-badan resmi ya
berwajib
3.
Peraturan itu bersifat
4. Sanksi terhadap pelan
tersebut adalah tegas
F. J Stahl
A V Dicey
Menganut sistem Anglo Saxon yaitu the
rule of law konsep negara hukum
menurutnya mengandung 3 unsur penting:
1.
Supremacy of law
2. Equality before the law
3.
Human rights
Konsep Negara
Kesejahteraan atau
Welvaarstaat (Belanda),
Social service state (Inggris).
Beliau menyatakan sebagai
elemen dari negara hukum,
antara lain:
1.
Adanya jaminan atau
hak dasar manusia
2.
Adanya pembagian
kekuasaan
3.
Pemerintahan
berdasarkan peraturan-
peraturan hukum
4.
Adanya peradilan
administrasi negara
Dikenal sebagai negara h
atau negara hukum dalam
yang diistilahkan nacht
Dikatakan negara hu
karena konsep Kant
paham liberal yang
kekuasaan absolut
Merupakan negara huku
sempit karena pemer
bertugas membua
mempertahankan huk
maksud menjamin serta
kepentingan golongan ymenschen von besitz
yakni kaum borjuis libera
nachtwakerstaat kar
hanya berfungsi sepe
malam yang menjamin
dalam sempit. Sedang
hukum dalam arti semp
bahwa pemerintah han
membuat dan mem
hukum yang bersifat d
keamanan dan keselamat
Ciri-ciri hukum: a) adanya perintah dan/ atau larangan b) perintah dan/ atau larangan itu harus
ditaati oleh setiap orang.
Pembagian Hukum
1.
Menurut sumbernya
a.Hukum Undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-
undangan
b.
Hukum kebiasaan yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan kebiasaanc.
Hukum Traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara di dalam suatu perjanjian antar
negara
d.
Hukum yurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim
2.
Menurut bentuknya
a.
Hukum tertulis ; b. Hukum tak tertulis
3.
Menurut tempat berlakunya
a.
Hukum nasional ;b. Hukum Internasional; c. Hukum Asing; d. Hukum Gereja
4.
Menurut waktu-berlakunya
a.
Ius Constitutum (hukum positif) yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang
b.
Ius Constituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang
c.
Hukum Asasi yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk
segala bangsa di dunia
5.
Menurut cara mempertahankannya dan fungsinya
a.
Hukum materiil
b.
Hukum formil6.
Menurut sifatnya atau daya kerjanya atau sanksinya
a.
Hukum memaksa yaitu aturan hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat
dikesampingkan oleh perjanjuan yang diadakan para pihak
b.
Hukum mengatur (hukum pelengkap/penambah) ialah hukum yang dalam keadaan
konkret dapat dikesmpingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.
7. Menurut isnya
a.
Hukum Publik yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan umum
b. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur kepentingan perseorangan
1.
Hukum normatif
Hukum yang nampak dalam peraturan perundangan serta
juga hukum yang tidak tertulis dalam peraturan
perundangan, tetapi ditaati oleh masyarakat karena
keyakinan bahwa peraturan hidup itu sewajarnya wajib
ditaati
2.
Hukum ideal
Hukum yang dicita-citakan. Hukum ini pada hakikatnya
berakar pada perasaan murni manusia dari segala bangsa.
Hukum ini adalah hukum yang dapat memenuhi perasaan
keadilan semua bangsa di seluruh dunia. Hukum ini
adalah benar-benar objektif
3.
Hukum wajar
Hukum seperti yang terjadi sehari-hari. Tidak jarang
hukum yang nampak sehari-hari menyimpang dari hukum
normatif (yang tercantum dalam peraturan
perundanngan) karena tidak diambil tindakan oleh alat-
alat kekuasaan pemerintah maka pelanggaran tersebut
oleh masyarakat yang bersangkutan lambat laun dianggap
biasa
-
5/19/2018 Modul 4.docx
11/12
Penegakan Hukum di Indonesia
Lembaga Penegakan Hukum
Kepolisian
Kejaksaan Kehakiman
Norma yang Mengatur Kehidupan
Norma Agama Norma Kesusilaan Norma Kesopanan Norma Adat Norma Hukum
Bertujuan untuk
mencapai suatu
kehidupan yang
beriman.
Sumber norma
ini adalah ajaran
agama atau
kepercayaan
yang oleh
pengkikutnya
dianggapsebagai perintah
Tuhan.
Adalah sekumpulan
peraturan hidup
yang dianggap
sebagai suara hati
nurani setiap
manusia. Sumbernya
adalah dari hati
sanubari manusia itu
sendiri jadi bersifat
otonom dan tidak
ditujukan kpada hal-hal yang bersifat
lahir, tetapi
ditujukan kepada
sifat batin manusia.
Serta lebih
menekankan pada
penyesalan dalam
diri.
Menurut kansil
norma kesopanan
merupakan
peraturan hidup
yang timbul dari
pergaulan
segolongan
manusia.
Peraturan itu
ditaati sebagai
pedoman yangmengatur tingkah
laku manusia
terhadap manusia
yang ada di
sekitarnya.
Merupakan
sekumpulan
peraturan hidup
yang tumbuh
dan berkembang
pada suatu
masuarakat dan
ditaati serta
dilaksanakan
oleh masyarakat
yangbersangkutan
karena
dirasakan
sebagai suatu
kewajiban
Norma hukum
bertujuan untuk
mencapai
kedamaian
dalam pergaulan
hidup.
Berlakunya
kaidah hukum
ditopang oleh
kekuatan
sanksinya yangdapat
dipaksakan
melalui organ
penegak hukum
(Soerjono
Soekanto, 1980)
Konsep penting berkenaan dengan peraturan hukum
Sanksi Delik (Tindak Pidana) Kewajiban hukum
Tanggung jawab huku
hak huku
Merupakan konsekuensi dari
perbuatan yang dianngap
melanggar hukum. Pada
hukum pidana dikenal sanksi
pidana (hukuman). Pada
hukum perdata kita
menyebutnya sebagai sanksi
perdata yang merupakan
suatu eksekusi perdata beruoa
pencabutan hak atas hartabenda yang dapat dipaksakan
dengan maksud untuk
memberikan ganti rugi yakni
kompensasi atas kerugian
yang disebabkan oleh
perbuatan melawn hukum
Lazim diterjemahkan sebagai tindak
pidana yaitu perbuatan yang bersifat
melawan hukum. Tindak pidana dapat
terjadi karena melakukan perbuatan
yang dilarang UU seperti mencuri.
Juga dapat terjadi karena dilalaikannya
untuk melakukan suatu perbuatan
yang diharuskan UU.
Beberapa macam jenis delik
(Lamintang, 1984)
1.
Delik formal2. Delik material
3.
Delik komisi
4.
Delik omisi
5.
Delik kesengajaan
6.
Delik kelalaian
7. Delik Biasa
8.
Delik Umum
9.
Delik Khusus
Menunjuk kepada
individu kepada
siapa sanksi
ditujukan. Menurut
hukum dia
diwajibkan
menghindari delik
jika delik itu berupa
tindakan positif
maka dia diwajibkan
tidak melakukantindakan itu; jika
delik itu brupa
kelalaian untuk
melakukan suatu
tindakan (omisi)
maka dia diwajibkan
melakukan tindakan
itu.
(1) Kus i
hak suatu
jus in pers
hak untuk
seseorang
berbuat m
suatu cara
yakni hak a
menuntut
membaya
uang. Sayabarang be
mempuny
untuk men
atau meru
(menggun
atas kehen
Jika sanksi ditujukan terh
individu yang termasuk k
suatu masyarakat hukum
sama dengan masyarakat
dari individu yang sebaga
masyarakat hukum melakdelik, jika hubungan anta
delik dengan individu yan
bertanggung jawab atas d
tersebut dibentuk oleh fa
bahwa si pelaku delik dan
yang bertanggung jawab
tesebut termasuk ke dala
masyarakat umum yang s
disebut tanggung jawab k
Tanggung jawab peseora
terjadi tatkala sanksi ditu
han a ke aada elaku de
Kepolisian negara ialah alat penegak hukum terutama bertugas
memelihara keamanan dalam negeri. Dalam kaitannya dengan
hukum khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara
bertindak sebagai penyelidik dan penyidik
Mnurut pasal 4 UU No
8/1981 tentang UU
Hukum Acara Pidana
(KUHAP), Penyelidik
adalah setiap pejabat
polisi negara RI.
Penyelidik mempunyai
wewenang: 1) menerima
laporan tentang adanya
tindak pidana 2) mencari
keteragan dan barang
bukti 3) menyuruh
berhenti seorang yang
dicurigai dan menanyakanserta memeriksa pengenal
diri 4) mengambil tidakan
lain menurut hukum yang
bertanggung jawab
Pasal 6 UU No 8/1981 yang bertindak
sebagai penyidik yaitu 1) pejabat polisi
negara RI 2) pejabat PNS tertentu yang
diberi wewenang khusus UU.
Wewenang penyidik
1)
Menerima laporan dan pengaduan
tentang adanya tindak pidana 2)
melakukan tindakan pertama saat
kejadian 3) menyuruh berhenti
seorang tersangka dan memeriksa
tanda pengenal 4) melakukan
penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan 5)
melakukan penyitaan surat 6)mengambil sidik jari seseorang 7)
Memanggil orang untuk diperiksa
sebagai tersangka atau saksi 8)
mengambil tidakan lain menurut
hukum yang bertanggung jawab
Kejaksaan adlah lembaga
pemerinthan yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang
penuntutan. Penuntutan adalah
tindakan penuntut umum
melimpahkan perkara ke pengadilan
negeri yang berwenang dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam
Hukum Acara Pidana dengan
permintaan supaya diperiksa dan
diputus oleh hakim di sidang
peradilan. Wewenang jaksa 1)
menerima dan memeriksa berkas
perkara penyidikan 2) membuatsurat dakwaan 3) melimpahkan
perkara ke pengadilan negeri 4)
menuntut perbuatn melanggar
hukum 5) melaksanakan penetapan
hakim
Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk
mengadili. Hakim adalah prjabat peradilan negara yang diberi
wewenang oleh UU untuk mengadili. Pasal 10 ayat (1) UU No 14/1970
tentang pokok kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan
pengadilan dalam empat lingkungan
1.
Peradilan umum
2.
3.
Peradilan agama
4. Peradilan militer
5.
Peradilan tata usaha negara
-
5/19/2018 Modul 4.docx
12/12
Kasus-kasus yang Berkaitan dengan Hukum
1. Kasus Pencurian Uang melalui ATM
2.
Kasus Perampokan
Pasal yang mengatur tentang pencurian adalah pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa
mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara atau denda
Kasus perampokan yang disertai dengan penganiayaan dan pembunuhan serta pembakaran rumah yang bernama Nyonya Sylvia. Tujuan dari para pelaku dalam pembakaran rumah korban adalah untuk menghilangkan
jejak. Terhadap pelaku kejahatan di rumah Nyonya Sylvia tersebut dijatuhi ancaman pidana bagi kejahatan terhadap nyawa, atau setidaknya ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perampokan disertai penganiyaan
yang menyebabkan matinya korban. Pelaku dapat dikenai ancaman pidana atas dasar ketentuan Pasal 339, pasal 354, pasal 355, pasal 368 Jo. 365 KUHP
Pasal 339 KUHP,menyatakan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk
melepaskan diri sendir peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam engan pidana penjara seumur hi dup
atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
Pasal 354 KUHPyaitu
Ayat 1: Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiyaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun:
Ayat 2: Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun
Pasal 339 KUHP, menyatakan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk
melepaskan diri sendir peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam engan pidana penjara seumur hidup
atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
Pasal 355 KUHP disebutkan bahwa penganiyaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dan jika perbuatan itu mengakibatkan matinya korban
naka pelaku dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Adapun ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana perampokan, yang dimuat dalam pasal 368 KUHPadalah sebagai berikut
Ayat 1: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam pemrasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
Ayat 2: Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku untuk kejahatan ini
Dikarenakan tindak pidana perampokan di rumah Nyonya Sylvia dilakukan oleh lebih dari satu orang maka terhadap para pelaku in i dikenakan ketentuan pasal 365 ayat kedua subkedua dan pasal 365 ayat ketiga. Pasal 365
ayat kedua subkedua menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, apabila perbuatan itu dilakukan o leh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Ayat ketiganya menyatakan bahwa jika
perbuatan mengakibatkan mati akan dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
top related