npwp teori
Post on 12-Aug-2015
104 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
8
BAB II
LANDASAN TEORI
II.1.1 Pengertian Nomor Pokok Waib Pajak (NPWP)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan
sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak
dan kewajiban perpajakannya.
Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari 15 digit, yaitu:
- 2 digit pertama merupakan kepala nomor
- 6 digit merupakan kode administrasi Wajib Pajak
- 1 digit merupakan nomor cek digit
- 3 digit merupakan kode Kantor Pelayanan Pajak
- 3 digit merupakan kode banyaknya cabang
Kepala Nomor:
- 00 Untuk bendaharawan pemerintah pusat/daerah
- 01 Wajib Pajak Badan
- 02 dan 03 cadangan
- 04 dan 06 Wajib Pajak Orang Pribadi
- 05 Wajib Pajak Pegawai Negri Sipil, TNI, POLRI
9
II.1.2 Fungsi dan Guna NPWP
Fungsi NPWP adalah sebagai suatu sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipakai sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak,
oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok
Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran
pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
Guna NPWP adalah:
- Untuk dicantumkan dalam dokumen/formulir perpajakan yang
tercantum kolom NPWP seperti dalam Surat Pemberitahuan, Surat
Setoran Pajak, Bukti Potong/Pungut pajak, surat-menyurat dan
sebagainya.
- Untuk memenuhi persyaratan yang diharuskan diisi dalam mengisi
formulir guna mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi
pemerintah seperti dalam dokumen tagihan kepada Bendaharawan
Pemerintah, dokumen imigrasi, ijin perdagangan, PIUD, PEB,
telepon, listrik, kredit bank, dokumen badan hukum dan lainnya.
II.1.3 Yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
Yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ialah:
- Wajib Pajak Badan.
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas.
10
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan memperoleh
penghasilan yang jumlahnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP) setahun.
- Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat
mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.
- Bendaharawan sebagai pemotong/pemungut pajak.
- Joint Operation sebagai pemotong/pemungut pajak.
- Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup
terpisah berdasarkan hakim atau dikehendaki secara tertulis
berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan atau harta.
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di
beberapa tempat.
- Pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah.
II.2. Tempat Pendaftaran atau Pelaporan Usaha
Tempat pendaftaran diatur dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (5) KUP jo
Kep DJP NoKep.161/PJ/2001 yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah
kerjanya meliputi:
- Tempat tinggal untuk WP Orang Pribadi atau
- Tempat kedudukan untuk WP Badan, dan atau
11
- Tempat kegiatan usaha WP dan atau pengusaha yang bersangkutan.
Tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak tertentu dan tempat pelaporan
usaha bagi Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak tertentu diatur dalam Keputusan
Direktur Jendral Pajak No: Kep-515/PJ/2000 tanggal 4 Desember 2001.
Wajib Pajak tertentu dan Pengusaha Kena pajak tertentu adalah Wajib
Pajak dan Pengusaha Kena Pajak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, Penanam Modal Asing, Bentuk Usaha Tetap dan orang asing dan
perusahaan masuk bursa.
Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu adalah wajib Pajak Orang
Pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar dibeberapa tempat.
Wajib Pajak baru adalah Wajib Pajak yang mendaftarkan untuk
memperoleh NPWP dan melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak
pada saat atau setelah berlakunya Keputusan Direktur Jendral Pajak ini.
Tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak tertentu adalah sebagai berikut:
a. Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP PND),
untuk BUMN, termasuk anak perusahaan BUMN yang penyertaan
modal induk lebih dari 50% (lima puluh persen);
b. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing I, II, III, IV, untuk
seluruh Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa
dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri kimia dan barang
galian non logam (PMA I), bidang industri logam dan mesin (PMA
II), sektor pertambangan dan perdagangan (PMA III), sektor industri
12
tekstil, makanan dan kayu (PMA IV), kecuali yang selama ini telah
terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
berkedudukan;
c. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing V, untuk seluruh
Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan
melakukan kegiatan usaha di sektor agribisnis dan jasa, kecuali yang
selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib
Pajak berkedudukan dan badan-badan khusus (Self Regulatory
Organization) yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan
undang-undang Pasar Modal;
d. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing VI, untuk Wajib
Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan
melakukan kegiatan usaha disektor jasa dan perdagangan kecuali
yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat
Wajib Pajak berkedudukan;
e. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, untuk Wajib pajak
bentuk usaha tetap dan orang asing yang berkedudukan bertempat
tinggal di wilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta;
f. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, untuk seluruh
Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi saham telah
dinyatakan efektif oleh Badan Pengawasan Pasar Modal kecuali yang
selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib
13
Pajak berkedudukan dan Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara dan
Badan Usaha Milik Daerah;
g. Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
kedudukan Wajib Pajak Badan Usaha Milik Daerah dan Bentuk Usaha
Tetap, untuk Wajib Pajak Badan Usaha Milik Daerah dan Bentuk
Usaha Tetap, atau tempat tinggal Wajib Pajak orang asing untuk
Wajib Pajak orang asing, yang berkedudukan atau bertempat tinggal di
luar Daerah Khusus lbukota Jakarta;
h. Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
cabang, perwakilan, atau kegiatan usaha dilakukan, untuk Wajib Pajak
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, penanaman
modal asing, badan dan orang asing, dan perusahaan masuk bursa,
terbatas pada Pajak Penghasilan Pemotongan, Pajak Penghasilan
Pemungutan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah;
i. Tempat pendaftaran dan pelaporan usaha sebagai Pengusaha Kena
Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal atau Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
Ketentuan mengenai tempat Pendaftaran Wajib Pajak Penanaman Modal
Asing (PMA) juga berlaku Wajib Pajak PMA tetapi kemudian status modalnya
14
berubah menjadi Penanaman Modal Asing kecuali Wajib Pajak yang
bersangkutan memilih untuk tetap terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak semula.
Bagi Wajib Pajak Penanaman Modal Asing dan Perusahaan Masuk Bursa
yang bertempat kedudukan di Kawasan Berikat Pulau Batam, Kawasan Pulau
Bintan dan Kawasan Pulau Karimun yang selama ini telah terdaftar di Kantor
Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing dan Kantor Pelayanan Pajak Masuk
Bursa dapat mengajukan permohonan pindah ke Kantor Pelayanan Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak.
II.3. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
Direktur Jendral Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila Wajib
Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1) dan atau ayat (2).
Penjelasan:
Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan Pengusaha kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak Orang Pribadi atau Badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Lampiran III Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-161/PJ/2001
tanggal 21 Februari 2001 mengatur Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib
Pajak secara Jabatan.
15
Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan adalah pemberian
Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak yang telah
memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak tetapi tidak
memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya
berdasarkan data yang diperoleh dan dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak
Tata cara pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan sebagai
berikut:
a. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak
menerima data Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat untuk
dikukuhkan secara jabatan dari petugas yang melaksanakan kegiatan
ekstensifikasi, maupun dari Kantor Penyuluhan Pajak.
b. Meneliti administrasi Kantor Pelayanan Pajak untuk mengetahui
apakah Wajib Pajak sudah terdaftar atau belum. Bila sudah terdaftar
kepadanya tidak diberikan NPWP lagi, hanya dicatat pada data Wajib
Pajak yang bersangkutan. Untuk Wajib Pajak yang berstatus cabang,
orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta
diberikan NPWP dengan aturan sebagai berikut:
- Kode Wajib Pajak sama dengan kode Wajib Pajak Pusat, kode
Wajib Pajak domisili atau kode Wajib Pajak suami.
- Kode Administrasi perpajakan sesuai dengan yang diberikan
Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar.
16
Dalam hal Wajib Pajak pernah terdaftar, maka kepadanya diberikan
NPWP yang sama dengan NPWP semula.
c. Petugas pendaftaran mengisi dan menandatangani formulir
permohonan pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak kemudian
merekam data Wajib Pajak tersebut sesuai dengan tata cara yang telah
ditentukan, mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen untuk
digabungkan dengan formulir Permohonan Pendaftaran dan
Perubahan Data Wajib Pajak.
d. Petugas mencetak Surat Keterangan Terdaftar, Kartu NPWP
kemudian diteruskan kepada kasi TUP untuk ditandatangani, setelah
itu menyampaikan Surat Keterangan Terdaftar, kartu NPWP kepada
Wajib Pajak melalui pos tercatat paling lama pada hari kerja
berikutnya.
II.4. Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan serta Tata Cara
Pendaftaran dan Pengukuhan NPWP
Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan
pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
termasuk penghapusan NPWP diatur dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak.
Penjelasan:
Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan kewajiban melaporkan usaha untuk memperoleh pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak yang terutang. Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pencabutan Pengukuhan
17
Pengusaha Kena Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Pengaturan tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan tersebut, tata cara pemberian dan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak.
Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara
pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak diatur dalam Keputusan
Direktur Jendral Pajak Nomor Kep: 161/PJ/2001 tanggal 21 Februari 2001.
Dalam pasal 1 diberikan beberapa pengertian yang perlu diketahui, yaitu:
1. Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam
tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok
Wajib Pajak yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan)
digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit
berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.
2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak adalah kartu yang diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak
dan identitas lainnya.
3. Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak
telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang berisikan
Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta kewajiban
perpajakan Wajib Pajak.
18
4. Pemindahan Wajib Pajak adalah tindakan memindahkan administrasi
perpajakan Wajib Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak lama
ke tata usaha Kantor Pelayanan Pajak baru, karena alasan pindah
tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha
atau perubahan status perusahaan.
5. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dulu antara
saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan.
6. Surat pernyataan pindah adalah surat pernyataan yang dibuat oleh
Wajib Pajak dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
untuk memberitahukan dan memohon perubahan tempat terdaftar dari
suatu Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak lainnya,
karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau
tempat kegiatan usaha atau perubahan status perusahaan.
7. Surat Pindah adalah surat yang berisi keterangan pindah Wajib Pajak
ke Kantor Pelayanan Pajak baru yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Pajak lama, karena alasan pindah tempat tinggal atau
tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha atau perubahan
status perusahaan.
8. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah tindakan
menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari tata usaha Kantor
Pelayanan Pajak.
19
Jangka waktu pendaftaran atau pelaporan kegiatan usaha sebagai berikut:
1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan
setelah saat usaha mulai dijalankan.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas, apabila sampai dengan satu bulan memperoleh
penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena
Pajak setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya ke
Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
kegiatan usaha Wajib Pajak.
3. Wajib Pajak orang pribadi selain yang dimaksud dalam nomor (1) dan
nomor (2) yang memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib
Pajak.
4. Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2000, yang:
20
a. memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib mengajukan
pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak;
b. tidak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi sampai
dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai
peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan
sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir
masa pajak berikutnya.
5. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam nomor (1), nomor (2), dan nomor (4) huruf b
diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.
Tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai
berikut:
1. Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan
diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak wajib mengisi,
menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke Kantor
Pelayanan Pajak.
Lampiran Formulir Permohonan dan Perubahan Data Wajib Pajak,
berfungsi sebagai formulir pendaftaran harus dilampiri lampiran:
21
a. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan, melampirkan identitas
berupa:
- Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia;
- Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari
instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa, bagi
orang asing.
b. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan melampirkan :
- Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia; atau
- Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari
instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa, bagi
orang asing;
- Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
c. Untuk WP Badan melampirkan:
- Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat
keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT;
- Fotokopi identitas dari salah seorang pengurus aktif, bagi
penduduk Indonesia fotokopi KTP atau bagi orang asing
fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari
instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa;
- Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
22
d. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong melampirkan:
- Fotokopi KTP bendaharawan;
- Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.
e. Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemotong/Pemungut
melampirkan:
- Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;
- Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation;
- Fotokopi identitas dari salah seorang pengurus joint operation
(bagi penduduk Indonesia fotokopi KTP atau bagi orang asing
fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari
instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
2. Berdasarkan formulir pendaftaran, Kantor Pelayanan Pajak
menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan
Terdaftar.
3. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib
Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama pada hari kerja
berikutnya setelah permohonan pendaftaran beserta persyaratannya
diterima secara lengkap.
4. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran sekaligus melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka
Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar dan
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
23
Pajak diterbitkan secara bersamaan paling lama 3 (tiga) hari kerja
berikutnya setelah permohonan pendaftaran dan pelaporan beserta
persyaratannya diterima secara lengkap.
Catatan:
Bagi pemohon dengan: status cabang, orang pribadi pengusaha
tertentu, atau wanita kawin tidak pisah harta, harus melampirkan
fotokopi surat keterangan terdaftar.
Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi
dengan surat kuasa khusus.
Dalam hal Wajib Pajak sudah terdaftar, maka kepadanya tidak
diberikan NPWP.
Dalam hal formulir dan persyaratannya belum lengkap,
dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.
Dalam hal Wajib Pajak pernah terdaftar, maka kepadanya
diberikan NPWP semula.
Dalam hal Wajib Pajak pernah terdaftar maka kepadanya
diberikan NPWP. Khususnya untuk Wajib Pajak berstatus
cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin
tidak pisah harta diberikan NPWP dengan aturan sebagai
berikut:
24
- Kode Wajib Pajak sama dengan kode Wajib Pajak Pusat, kode
Wajib Pajak domisili atau kode Wajib Pajak suami.
- Kode administrasi perpajakan sesuai yang diberikan oleh
Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak mendaftar.
II.5. Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal:
- Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan
warisan dengan syarat adanya pemberitahuan tertulis dari ahli waris
dilampiri fotokopi akte kematian.
- Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan dengan syarat dilampiri fotokopi surat nikah atau akte
perkawinan.
- Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak
sesudah selesai terbagi dengan syarat surat pernyataan dari ahli waris.
- Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat
akte pembubaran dan neraca likuidasi.
- Bentuk Usaha Tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya
sebagai bentuk usaha tetap dengan syarat surat atau dokumen lain
yang mendukung hal tersebut.
25
- Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Wajib Pajak yaitu berdasarkan laporan Pemeriksaan Lapangan
yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi syarat lagi
sebagai Wajib Pajak.
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan apabila utang
pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa dari
hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau
tidak mungkin ditagih lagi karena:
- Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dengan tidak
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli
waris tidak dapat ditemukan lagi.
- Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
- Sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan.
Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak harus diselesaikan
dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara
lengkap.
II.6. Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Karyawan
Tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang
Pribadi yang berstatus karyawan diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak
Nomor Kep-338/PJ/2001 tanggal 8 Mei 2001, berlaku sejak 8 Mei 2001.
Beberapa pengertian yang perlu diketahui yaitu:
26
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus karyawan adalah karyawan
tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan yang jumlahnya diatas Penghasilan Tidak kena
Pajak.
- Pemberi kerja adalah Orang Pribadi, Badan, dan ataupun Kerja Sama
Operasi (KSO) yang merupakan induk, cabang, perwakilan atau unit
perusahaan, termasuk badan yang dikecualikan sebagai pemotong
pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang membayar atau
terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain
dengan nama apapun kepada karyawan sebagai imbalan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan termasuk juga
organisasi internasional.
- Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat,
Pemerintah daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah,
Lembaga-lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik
Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan,
honorarium dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
atau kegiatan.
- Kantor Pajak Lokasi adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Pemberi Kerja atau
Bendaharawan Pemerintah terdaftar.
27
- Kantor Pelayanan Pajak Domisili adalah Kantor Pelayanan Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak
Orang Pribadi yang berstatus karyawan.
- Wajib pajak Orang Pribadi yang berstatus karyawan, misalnya:
a. Pejabat Negara, yaitu Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara, Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negara, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan
Lurah.
b. Direktur dan Komisaris Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan
perusahaan swasta.
c. Pemegang saham yang berstatus karyawan.
d. Tenaga kerja asing.
e. Pejabat dan karyawan perbankan termasuk Gubernur dan Staf
Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
f. Anggota TNI/POLRI yang berpangkat Letnan Dua keatas.
g. Pegawai Negeri Sipil setingkat golongan III keatas.
h. Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Dosen
beserta Staf Perguruan Tinggi Swasta.
i. Karyawan yang memperoleh penghasilan baik dari Orang Pribadi,
Badan, maupun Kerja Sama Operasi (KSO) yang mempunyai
penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak.
28
Tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang
Pribadi yang berstatus sebagai karyawan melalui Kantor Pelayanan Pajak Lokasi
sebagai berikut:
a. Melakukan inventarisasi Pemberi Kerja dan Bendaharawan
Pemerintah, serta mengisi kolom Daftar Karyawan yang telah
memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi untuk setiap
Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah berdasarkan formulir
1721-A1 atau 1721-A2.
b. Mengirim Surat Permintaan Bantuan Pendaftaran Wajib Pajak Orang
Pribadi yang berstatus sebagai karyawan kepada Pemberi
Kerja/Bendaharawan Pemerintah yang dilampiri dengan formulir
Daftar Karyawan yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Orang
Pribadi dan formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data
Wajib Pajak.
c. Menerima daftar karyawan yang memenuhi syarat sebagai Wajib
Pajak Orang Pribadi yang telah diisi oleh Pemberi
Kerja/Bendaharawan Pemerintah yang dilampiri dengan Permohonan
Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak yang telah diisi lengkap
oleh karyawan.
d. Meneliti kelengkapan Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data
Wajib Pajak dan mencocokannya dengan daftar karyawan yang
memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.
29
e. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal
pengiriman Surat Permintaan Bantuan Pendaftaran Wajib Pajak
Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan, Kantor Pelayanan
Pajak belum menerima atau telah menerima tetapi belum lengkap
sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan Permohonan Pendaftaran dan
Perubahan Data Wajib Pajak maka Kantor Pelayanan Pajak segera
mengirimkan Surat Permintaan Keterangan Data Wajib Pajak Orang
Pribadi yang berstatus sebagai karyawan dilampiri dengan daftar
karyawan yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi,
Surat Himbauan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, dan
formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak
ke Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.
f. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman
Surat Permintaan Keterangan Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang
berstatus sebagai karyawan, Kantor Pelayanan Pajak belum
menerima atau telah menerima tetapi belum lengkap, Permohonan
Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak dan daftar karyawan
yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi maka
Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan pencarian data Wajib Pajak
Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan.
g. Mengelompokkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak Orang
Pribadi yang berstatus sebagai karyawan yang sudah lengkap
30
maupun berkas karyawati kawin yang tidak dapat diberikan Nomor
Pokok Wajib Pajak berdasarkan alamat tempat tinggal Wajib Pajak
yang bersangkutan per wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak
Domisili.
h. Mengirimkan data pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara
jabatan ke Kantor Pelayanan Pajak Domisili paling lambat 3 (tiga)
hari kerja setelah diterimanya permohonan pendaftaran dari petugas
yang ditunjuk untuk melaksanakan pencarian data Wajib Pajak Orang
Pribadi yang berstatus karyawan.
i. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang
Pribadi yang berstatus sebagai karyawan yang berdomisili di wilayah
kerjanya.
j. Menerima dari Kantor Pelayanan Pajak Domisili Surat
Pemberitahuan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi
yang berstatus sebagai karyawan yang permohonan pendaftarannya
diproses di Kantor Pelayanan Pajak Domisili yang dilampiri Surat
Keterangan Terdaftar dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi
Wajib Pajak Orang Pribadi yang pemberi kerjanya terdaftar di Kantor
Pelayanan Pajak Lokasi.
k. Mensortir Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu Nomor Pokok Wajib
Pajak baik yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Lokasi
maupun yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak Domisili
31
Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.
l. Mengirim Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu Nomor Pokok Wajib
Pajak yang telah dikelompokan per-Pemberi Kerja/Bendaharawan
Pemerintah untuk diteruskan ke Wajib Pajak yang bersangkutan.
Kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak Lokasi sebagai berikut:
a. Menerima Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak
beserta lampiran yang diisyaratkan dan berkas karyawati kawin yang
tidak dapat diberikan Nomor Pokok Wajjib Pajak dari Kantor
Pelayanan Pajak Lokasi.
b. Menerima data permohonan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak
secara jabatan dari Kantor Pelayanan Pajak Lokasi.
c. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang
Pribadi yang berstatus sebagai karyawan yang berdomisili di wilayah
kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Mensortir Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu Nomor Pokok Wajib
Pajak yang diterbitkan per-Kantor Pelayanan Pajak Lokasi.
e. Mengirim Surat Pemberitahuan Pemberian Nomor Pokok Wajib
Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan, Surat
Keterangan Terdaftar dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor
Pelayanan Pajak Lokasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
diterimanya permohonan pendaftaran secara lengkap dan
32
atau data permohonan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara
jabatan.
II.7.1 Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan (PPh) merupakan sumber penerimaan negara dari
pajak yang terbesar selain PPN. Untuk mempermudah Wajib Pajak untuk
mempelajari dan memahaminya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya,
maka Pemerintah terus menerus memperbaharui Undang-Undang Republik
Indonesia No.7 Tahun 1983 Tentang PPh yang telah beberapa kali mengalami
perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008.
Penghasilan berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang
PPh Pasal 4 ayat 1 adalah ”Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”
Dari pengertian diatas, definisi penghasilan mengandung unsur-unsur
sebagai berikut :
1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis.
Yang dipakai dalam pengertian penghasilan sebagai objek pajak
adalah setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan
jasa tanpa menghiraukan dari mana sumber tambahan kemampuan
tersebut berasal dan untuk apa tambahan kemampuan itu
33
dipergunakan.
2. Yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.
Tujuan dari tambahan ungkapan ”yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak” adalah untuk menyatakan bahwa tambahan kemampuan
ekonomis itu baru dikenakan pajak apabila tambahan kemampuan
ekonomis tersebut telah menjadi realisasi atau telah dicatat
berdasarkan basis akuntansi yang dipakai oleh Wajib Pajak yang
bersangkutan.
3. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
Tambahan kemampuan ekonomis yang dikenakan pajak bukan saja
yang didapat di Indonesia melainkan juga yang didapat di luar negeri,
sehingga dimana pun penghasilan itu didapat oleh Wajib Pajak,
merupakan objek pajak penghasilan di Indonesia.
4. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
Wajib Pajak yang bersangkutan.
Ungkapan ini dicantumkan dengan tujuan untuk memberikan
kepastian tentang dua hal, yaitu bahwa penggunaan penghasilan, baik
untuk konsumsi atau ditabung, semua dikenakan pajak.
5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Apabila Wajib Pajak menerima tambahan kemampuan ekonomis,
tidak peduli diberi nama apa saja oleh Wajib Pajak dan sebagai akibat
dari transaksi apa saja maka tambahan kemampuan ekonomis
34
tersebut tetap harus dihitung sebagai penghasilan yang dikenakan
pajak.
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek
pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.
Dalam hal ini berarti bahwa subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila
menerima atau memperoleh penghasilan. Kemudian subjek pajak yang
menerima atau memperoleh penghasilan tersebut secara administratif perpajakan,
mendaftarkan diri ke Direktorat Jendral Pajak disebut sebagai Wajib Pajak.
Dalam hal ini Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk
penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajaknya dimulai atau
berakhir dalam tahun pajak.
II.7.2 Subjek Pajak Penghasilan
Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 2,
disebutkan siapa yang menjadi Subjek Pajak. Subjek Pajak penghasilan adalah
Wajib Pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong atau
memungut pajak yang terhutang atas objek pajak. Yang dimaksud dengan Subjek
Pajak Penghasilan yaitu:
1. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi
yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12
35
bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di
Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan, menggantikan yang
berhak.
II.7.3 Objek Pajak Penghasilan
Objek Pajak adalah apa yang dikenakan pajak. Dalam Undang-Undang
No.17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 4 ayat 1, menyebutkan bahwa yang
menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan-penghasilan yang menjadi
objek pajak antara lain :
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk, gaji, upah, tunjangan, honorarium,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang.
36
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa
hasil usaha koperasi.
8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya
yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak.
II.7.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan
Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 4 ayat 3
menyebutkan bahwa yang bukan merupakan objek pajak adalah antara lain:
37
1. a). Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan
oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
b). Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau
badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil
termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang
bersangkutan.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham
atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau
kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi
jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha
38
Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan
modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia dengan syarat :
a) Dividen beasal dari cadangan laba yang ditahan.
b) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham
pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua
puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus
mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh
pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
sebagaimana dimaksud dalam no 7, dalam bidang-bidang tertentu
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana
selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau
pemberian izin usaha.
39
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat
pasangan badan usaha tersebut:
a) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan.
b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
top related