otonomi daerah pkn kelas 9
Post on 26-Oct-2015
192 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
SK
Kelompok 1 KELAS : IX - 4 Allika Nur Ramdina S.Arinda Suci D.Dida RivaldoDandy Aryo P.KhairunnisaRizky Nurcahyati
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
2
Memahami pelaksanaan Otonomi Daerah
2.1 Mendeskripsikan Pengertian Otonomi Daerah
2.2 Menjelaskan Pentingnya Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah
APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH berasal dari
bahasa Yunani autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan.
ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKATNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN (Ps. 1 AYAT 5 DAN 6 UU No. 32 TH.2004).
APA ITU DAERAH OTONOM ? DAERAH OTONOM ADALAH
KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMPUNYAI BATAS – BATAS WILAYAH YANG BERWEWENANG MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT MENURUT PRAKARSA SENDIRI BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
MENGAPA ADA OTONOMI DAERAH ?
1. SEBAGAI WUJUD ADANYA PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DIINDONESIA YANG SELAMA INI (SEBELUM ERA REFORMASI) BERSIFAT SENTRALISTIK TELAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN TUNTUTAN KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI.
2. SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN UUD 1945 Ps. 18 (1) NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH – DAERAH PROVINSI DAN DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN KOTA, YANG TIAP – TIAP PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAH DAERAH, YANG DIATUR DENGAN UNDANG – UNDANG.
(2) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN DAN KOTA MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN.
3. PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, KEADILAN DAN PEMERATAAN, SERTA MEMELIHARA HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT DAN DAERAH DALAM MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
TUJUAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
1. PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN BAIK
2. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, KEADILAN, DAN PEMERATAAN
3. PEMELIHARAAN HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH DAN ANTAR DAERAH DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI
4. MENDORONG UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT
5. MENUMBUHKAN PRAKARSA DAN KREATIVITAS, MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN MENGEMBANGKAN PERAN DAN FUNGSI DPRD
SASARAN YANG AKAN DICAPAI MELALUI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
1. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK, PENGEMBANGAN KREATIFITAS MASYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH.
2. KESETARAAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEWENANGAN DAN KEUANGAN.
3. PEMBERIAN JAMINAN UNTUK MENINGKATKAN RASA KEBANGSAAN, DEMOKRASI, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH.
4. PENCIPTAAN RUANG YANG LEBIH LUAS BAGI KEMANDIRIAN DAERAH.
PEMERINTAHAN / KEKUASAAN SENTRALISTIK TIDAK SESUAI DENGAN TUNTUTAN MASYARAKAT SAAT INI ?
1. DALAM SISTEM KEKUASAAN PEMERINTAHAN SENTRALISTIK KEKUASAAN SEPENUHNYA DIATUR OLEH PEMERINTAH PUSAT SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH MENJADI SANGAT TERGANTUNG PADA PEMERINTAH PUSAT.
2. WILAYAH INDONESIA SANGAT LUAS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT DI TIAP – TIAP DAERAH SANGAT HETEROGIN.
3. KEBUTUHAN MASYARAKAT TIAP DAERAH BERBEDA – BEDA SESUAI DENGAN PERMASALAHAN MASING – MASING.
BAGAIMANA OTONOMI DAERAH DILAKSANAKAN ?
I. DASAR HUKUM: Ps. 18 UUD 1945, UU No. 32 TH. 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DAN UU No. 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
Ps. 18 UUD 1945
1) NEGARA KESATUAN RI DIBAGI ATAS DAERAH – DAERAH PROVINSI DAN DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN KOTA, YANG TIAP – TIAP PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIATUR DENGAN UNDANG – UNDANG.
2) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA MENGATUR SENDIRI URUSAN PEMERINTAHANNYA MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN
3) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN DAN KOTA MEMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG ANGGOTA – ANGGOTANYA DIPILIH MELALUI PEMILIHAN UMUM
4) GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MASING – MASING SEBAGAI KEPALA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DIPILIH SECARA DEMOKRATIS
5) PEMERINTAH DAERAH MENJALANKAN OTONOMI SELUAS – LUASNYA, KECUALI URUSAN PEMERINTAHAN YANG OLEH UNDANG – UNDANG DITENTUKAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH PUSAT.
6) PEMERINTAH DAERAH BERHAK MENERAPKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN – PERATURAN LAIN UNTUK MELAKSANAKAN OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN.
7) SUSUNAN DAN TATACARA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DIATUR DALAM UNDANG – UNDANG.
II. DAERAH OTONOM: DAERAH OTONOM DI INDONESIA DIBAGI
ATAS DAERAH PROPINSI, DAERAH KABUPATEN DAN DAERAH KOTA (Ps. 3 AYAT 1 UU No. 32 TH 2004)
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS MEMENUHI SYARAT : ADMINISTRASI, TEKNIS DAN FISIK WILAYAH
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR – FAKTOR : POTENSI DAERAH, LUAS WILAYAH, KEPENDUDUKAN, SOSIAL POLITIK, SOSIAL BUDAYA, HANKAM DAN FAKTOR LAIN YANG MEMUNGKINKAN TERSELENGGARANYA OTONOMI DAERAH.
III. ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
1. ASAS KEPASTIAN HUKUM2. ASAS KEPENTINGAN UMUM3. ASAS KETERBUKAAN4. ASAS PROPORSIONALITAS5. ASAS AKUNTABILITAS6. ASAS EFISIENSI7. ASAS EFEKTIVITAS
1. ASAS KEPASTIAN HUKUM
2. ASAS KEPENTINGAN UMUM
3. ASAS KETERBUKAAN
4. ASAS PROPORSIONALITAS
5. ASAS AKUNTABILITAS
6. EFISIENSI
7. EFEKTIFITAS
IV. ASAS – ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(PEMERINTAH PUSAT)
1. ASAS DESENTRALISASI : YAITU PENYERAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT KAPADA DAERAH OTONOM UNTUK MENGURUS DAN MENGATUR URUSAN PEMERINTAHAN DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SEHINGGA PADA AKHIRNYA MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH
4 macam Desentralisasi.
Desentralisasi politik. Bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif di Masyarakat.
Desentralisasi admitrasi. Dekonsentrasi. Memiliki 3 bentuk utama : delegasi. Devolosi. Bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah dapat Berjalan secara efektif dan efesien.
Desentralisasi ekonomi / pasar. Bertujuan untuk lebih memberikan tanggung jawab yang ber Kaitan sektor publik ke sektor privat.
Desentralisasi fiskal. Bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk Menggali berbagai sumber dana.
2. ASAS DEKONSENTRASI : YAITU PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAHAN DAN KEPADA INSTANSI VERTIKAL WILAYAH TERTENTU. DAN PADA HAKEKATNYA HAL ITU TETAP MENJADI URUSAN PEMERINTAH PUSAT
3. ASAS TUGAS PEMBANTUAN (MEDE BEWIND) : YAITU PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA, ATAU DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN / KOTA / DESA, ATAU DARI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA
KEUANGAN DAERAH.
Sumber keuangan daerah
PAD ( pendapatan asli daerah ) Hasil pajak daerah Hasil retribusi daerah Hasil perusahaan daerah Hasil pengolahan daerah Pendapatan daerah yang lain yang sah Dana perimbangan. Penerimaan pajak bumidan banggunan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Penerimaan dari SDA DAU ( dana alokasi umum ) DAK ( dana alokasi khusus ) Pinjaman daerah. Penerimaan lain yang sah.
Dana perimbangan PBB 10% pemerintah pusat 90% pemerintah daerah Bea perolehan hak atas tanah Dan bangunan : 20% pemerintah pusat 80% pemerintah daerah Sektor kehutanaan, pertanggu Ngan umum dari perikanan : 20% pemerintah pusat 80% pemerintah daerah Pertambangan minyak : 85% pemerintah pusat 15% pemerintah daerah GAS alam 70% pemr pusat 30% pemr daerah.
V. ASAS – ASAS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (PEMERINTAH DAERAH)
1. OTONOMI LUAS : YAITU KEKUASAAN DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG MENCAKUP KEWENANGAN SEMUA BIDANG, KECUALI KEWENANGAN YANG OLEH UNDANG – UNDANG DITETAPKAN TIDAK MENJADI WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
2. OTONOMI NYATA : YAITU KELELUASAAN DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DIBIDANG TERTENTU YANG SECARA NYATA ADA DAN DIPERLUKAN UNTUK TUMBUH DAN BERKEMBANG DI DAERAH
3. OTONOMI YANG BERTANGGUNG JAWAB : YAITU PERWUJUDAN PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI KONSEKUENSI PEMBERIAN HAK DAN KEWENANGAN KAPADA DAERAH SEBAGAI WUJUD TUGAS DAN KEWAJIBAN DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN OTONOMI
VI. HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAHHAK :1. MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN
PEMERINTAH2. MEMILIH PIMPINAN DAERAH3. MENGELOLA APARATUR DAERAH4. MEMUNGUT PAJAK DAERAH5. MENDAPATKAN BAGI HASIL DARI [ENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA YANG ADA DI DAERAH
6. MENDAPATKAN SUMBER – SUMBER PENDAPATAN LAIN YANG SAH
7. MENDAPATKAN HAK LAINNYA YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN (Ps. 21 UU No. 32 TH 2004)
KEWAJIBAN1. MELINDUNGI MASYARAKAT, MENJAGA
PERSATUAN, KESATUAN DAN KERUKUNAN NASIONAL SERTA KEUTUHAN NKRI
2. MENINGKATKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI3. MENGEMBANGKAN KUALITAS
KEHIDUPAN MASYARAKAT4. MEWUJUDKAN KEADILAN DAN
PEMERATAAN5. MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR
PENDIDIKAN6. MENYEDIAKAN FASILITAS KESEHARAN7. DAN SEBAGAINYA (Ps. 22 UU No. 32 TH
2004)
VII. URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI URUSAN PEMERINTAH PUSAT:
1. POLITIK LUAR NEGERI2. PERTAHANAN3. KEAMANAN4. YUSTISI5. MONETER DAN FISKAL NASIONAL6. AGAMA
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG PEMERINTAH PUSAT ?
1. PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT
2. MELIMPAHKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH
3. MENUGASKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA PEMERINTAH DESA BERDASAR ATAS ASAS TUGAS PEMBANTUAN
VIII. PRINSIP – PRINSIP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
1. MEMPERHATIKAN ASPEK DEMOKRASI, KEADILAN, PEMERATAAN, POTENSI, DAN KERAGAMAN DAERAH
2. DIDASARKAN ATAS OTONOMI LUAS, OTONOMI NYATA, DAN BERTANGGUNG JAWAB
3. OTONOMI LUAS DAN UTUH DILETAKKAN PADA KABUPATEN / KOTA, SEDANGKAN OTONOMI PROPINSI MERUPAKAN OTONOMI YANG TERBATAS
4. PELAKSANAAN OTONOMI HARUS SESUAI DENGAN KONSTITUSI NEGARA SEHINGGA TETAP TERJALIN HUBUNGAN PUSAT, DAERAH DAN ANTAR DAERAH
5. HARUS MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH OTONOM SERTA DI DALAM KABUPATEN DAN KOTA TIDAK ADA LAGI WILAYAH ADMINISTRATIF
6. HARUS MENINGKATKAN PERANAN DAN FUNGSI LEGISLATIF DAERAH DAN FUNGSI ANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
7. ASAS DEKONSENTRASI DILETAKKAN PADA PROPINSI SEBAGAI WILAYAH ADMINSTRASI UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN TERTENTU YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR
IX. SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN DENGAN PRINSIP OTONOMI SELUAS – LUASNYA DALAM SISTEM DAN PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH TERDIRI ATAS KEPALA DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH
UNSUR PERANGKAT DAERAH:SEKRETARIAT DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH
SEKRETARIS DAERAHLEMBAGA DINAS DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH
KEPALA DINASLEMBAGA TEKNIS DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH
KEPALA BADAN DAERAHKECAMATAN YANG DIPIMPIN OLEH CAMATKELURAHAN YANG DIPIMPIN OLEH LURAH
PEMERINTAHAN DAERAH ADA DUA TINGKATAN YAITU PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI YANG DIPIMPIN ULEH GUBERNUR DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA YANG DIKEPALAI OLEH BUPATI / WALI KOTA YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI KEPALA DAERAH OTONOM DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPRD
GUBERNUR MEMILIKI PERAN ATAU KEDUDUKAN GANDA YAITU : SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN SEKALIGUS WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH ?
KEBIJAKAN PUBLIK
ADALAH PERATURAN PERUNDANGAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR TINDAKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATUR DAN MELAYANI MASYARAKAT DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN SEHARI - HARI
MACAM KEBIJAKAN PUBLIK ?1. KEBIJAKAN DALAM PERATURAN –
PERATURAN (TERTULIS):KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT / NASIONAL :
- UUD 1945- UU / PERPU- PERATURAN PEMERINTAH- PERATURAN PRESIDEN- PERATURAN MENTERI,
KEPUTUSAN MENTERI, DAN KEPUTUSAN DIREKTORAT.
1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH:- PERATURAN DAERAH- PERATURAN GUBERNUR- PERATURAN BUPATI / WALIKOTA- KEPUTUSAN KEPALA DINAS / INSTANSI DAERAH
2. KEBIJAKAN DALAM PERATURAN YANG TIDAK TERTULIS (KONVENSI) CONTOHNYA : - PERATURAN TENTANG PEMBERIAN DANA BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM- PERATURAN TENTANG PENGATURAN DAN PENERTIBAN KAWASAN KOTA- PERATURAN TENTANG UPAYA PEMBANGUNAN JALAN DAN SARANA UMUM DLL.
PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?
1.ISU MASALAHPUBLIK
2.PERUMUSANKEBIJAKANPUBLIK
3.PENERAPANKEBIJAKAN PUBLIK
4. EVALUASI KEBIJAKANPUBLIK
MANFAAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK 1. MEMBENTUK PERILAKU / BUDAYA DEMOKRATIS YAITU
KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN HAK POLITIKNYA, BERORGANISASI, BERKUMPUL DAN MENYATAKAN PENDAPAT
2. MEMBENTUK MASYARAKAT HUKUM YAITU MASYARAKAT YANG PATUH PADA HUKUM YANG BERLAKU
3. MEMBENTUK MASYARAKAT YANG BERETIKA / BERMORAL YAITU KONDISI MSYARAKAT YANG TERBIASA BERSIKAP BAIK DAN TUMBUH SUASANA KEKELUARGAAN, SALING MENGHORMATI, SALING MENGHARGAI HAK – HAK SEBAGAI SESAMA MANUSIA
4. MEMBENTUK MASYARAKAT MADANI YAITU MASYARAKAT YANG TERDIRI DARI BERBAGAI KELOMPOK YANG BERBEDA DAN DAPAT HIDUP SECARA DAMAI
PENYEBAB MASYARAKAT TIDAK BERPERAN AKTIF DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?
A. FAKTOR INTERNAL :1. MASYARAKAT TELAH TERBIASA DENGAN
SISTEM LAMA BAHWA PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK ITU ADALAH URUSAN PEMERINTAH.
2. MASYARAKAT TIDAK TAHU ADANYA KESEMPATAN UNTUK BERPERAN SERTA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
3. MASYARAKAT TIDAK MENGERTI PROSEDUR / LANGKAH UNTUK BERPARTISIPASI
4. MASYARAKAT TIDAK MAU TAHU / ACUH TAK ACUH
B. FAKTOR EKSTERNAL :
1. TIDAK DIBUKANYA KEPADA WARGA UNTUK BERPARTISIPASI
2. ADANYA KESEMPATAN UNTUK BERPARTISIPASI WARGA TETAPI BELUM BANYAK DIKETAHUI
3. MASIH ADANYA POLA SENTRLALISTIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN SEMANGAT OTONOMI
4. ADANYA ANGGAPAN BAHWA BANYAK UNSUR YANG TELIBAT MAKA PERUMUSAN AKAN BERJALAN LAMBAN
AKIBAT APABILA MASYARAKAT TIDAK AKTIF DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?
1. PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK TIDAK AKAN MEMENUHI HAK – HAK RAKYAT SECARA MENYELURUH
2. KEBIJAKAN PUBLIK BISA JADI TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN KEINGINAN MASYARAKAT
3. KEBIJAKAN PUBLIK TIDAK SEJALAN BAHKAN BERTENTANGAN DENGAN NILAI – NILAI BUDAYA MASYARAKAT
UU RI No. 32 tahun 2004 Pemerintahan daerah. UU RI No. 33 tahun 2004 Perimbangan keuangan antara Pemerintaha pusat dan daerah.
Beberapa istilah :
1 Pemerintah
2 Pemerintah daerah.
3 Desentralisasi.
4 Dekonsentrasi.
5 Tugas pembantuan.
Perangkat NKRI yang terdiri dari presiden bersama para Menteri. Kepala daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain Sebagai badan eksekutif daerah, DPRD adalah badan Legislative daerah. Penyerahan wewenag pemerintah oleh pemerintah kepada Daerah otonomi dalam kerangka NKRI. Pelimpahan wewenag dari pemerintah pusat kepada Gubenur sebagai wakil presiden dan / perangkat pusat Daerah. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa untuk Melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, Sarana, prasarana dan SDM dg kewajiban melaporkan Pelaksanaanya.
6. Otonomi daerah.
7. Daerah otonom.
8. Wilayah adminitrasi.
9. Instansi vertical.
10. Pejabat yang berwenang.
11. kecamatan.
12. Kelurahan.
Kewengan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksaan Sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan perundang – undangan. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa Sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI. Wilayah kerja gubenur selalu wakil pemerintah. Perangkat departemen dan / atau lembaga pemerintah Non departemen di daerah. Pejabat pemerintah di tingkat pusat / pejabat pemerintah di Tingkat propensi yang berwenang memilih dan mengawasi Penyelengaraan pemda. Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Dan daerah kota. Wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten / Kota di bawah kecamatan.
13. Desa. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat Berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam Sistim pemerintahan nasional dan brada di daerah kabupaten.
Desentralisasi. Transfer ( perpindahan ) kewenangan dan tanggung jawab Fungsi – fungsi publik.
Pemerintah pusat kepada pihak lain.
Daerah Bawahan
Organisasi pemerintah Yang semi bebas.
Sektor swasta.
3. Asas – asas dan prinsip pemerintahan daerah.
Asas pemerintahan Daerah.
Pasal 18 ayat 2 UUD 1945
Pemerintah daerah Propinsi, daerah Kabupaten, dan kota Mengatur dan meng Gurus sendiri urusan Pemerintahan mem Uat asas otonomi Dan tugas pemban Tuan.
Asas otonomi : pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat Di selengarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu Sendiri.
Asas tugas pembantuan : Pelaksanaan melalui penugasan oleh pemerintah Provinsi ke pemerintah kabupaten / kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten / kota ke desa.
Pasal 16 ayat 6 UUD 1945. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Prinsip penyelengaraan pemerintahan daerah : Mengunakan asas : Desentralisasi Dekonsentrasi Tugas pembantuan menyelengarakan asas desentralisai secara utuh dan bulat yang di laksana Kan di daerah kabupaten / kota. Asas pembantuan dilaksanakan di : Daerah propinsi Daerah kabupaten Daerah kota Daerah desa
4. Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
DASAR
Pasal 18 A ayat 1 UUD 1945 Pasal 18 A ayat 2 UUD 1945
Antar susunan pemerintahan memiliki hubungan yang bersifat hirarkis Pengaturan hubungan pemerintahan tersebut memperhatikan ke khususan dan Keragaman Daerah. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan keuangan, Pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya.
5. BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAERAH
DPRD ( Legislatif ) Pemerintahan daerah ( Eksekutif )
merupakan wahana Untuk Melaksanakan Demokrasi berdasar Pancasila berkedudukan sejajar Dan menjadi mitra dari Pemerintahan darah ( pasal 40 UU RI No. 32 th 2004 )
Kepala daerah Perangkat daerah lainya
Fungsi DPRD ( pasal 41 UU RI No. 32 Tahun 2004 )
Fungsi legislasi. pembentuk PERDA
Fungsi anggaran. kewenangan dalam hal anggaran Daerah ( APBD )
Fungsi pengawasan. mengontrol pelaksanaan perda Dan peraturan yang lain.
Cara pemilihan anggota DPRD.
1 Dasr pasal 18 ayat 3 UUD 1945.2Anggotanya di pilih melalui PEMILU.3Wakil pelaksanaan bersamaan dg pemilu untuk anggota DPR dan DPD
Tugas dan wewenang DPRD ( pasal 42 UU RI No. 32 tahun 2004 )a membentuk perda yang di bahas bersama kepala daerah.
bMembahas dan menyetujui RAPERDA – APBD bersama dg kepala daerahcPelaksanaan pengawasan terhadap :
Perda dan aturan lain Peraturan kepala daerah APBD Kebijakan pemda
d Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian : DPRD provinsi Gubenur dan wakil gubenur kepada presiden melalui Menteri dalam negeri
DPRD kabupaten Bupati / wali kota dan wakilnya kepada menteri dalam / kota negeri melalui gubenur.
e. Memiliki wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah. f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemda terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasiaonal oleh pemda. h. Menerima keterangan laporan pertanggung jawaban kepada daerah dalam penyelengaraan pemda. i. Membentuk PANWAS PILKADA. j. Melaksanakan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan PILKADA k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah .
HAK DPRD
Pasal 43 UU No. 32 tahun 2004
HAK Interpelasi Hak badan legis latif untuk Meminta keterangan atau Pertangung jawaban Mengenai suatu masalah Tertentu kpd pemerintah
HAK Angkat Hak badan legeslatif untk Mengadakan penyelidi Kan tentang ketidak Beresan kekuasaan ter Tinggi.
Menyatakan pendapat
Hak anggota DPRD Pasal 44 UU No. 32 th 2004
Mengajukan Raperda. Mengajukan pertanyaan Menyampaikan usul dan pendapat Memilih dan di pilih Membela diri Imunitas ( kekebalan ) Protokoler, keuangan dan admistratif Tugas dan wewenag kepala daerah :
1 Memimpin penyelenggaraan pemda berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama BPRD.
2 Mengajukan RAPERDA. 3 Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. 4 Menyusun dan mengajukan RAPERDA tentang APBD kepada DPRD. 5 Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. 6 Mewakili daerahnya didalam dan di luar pengadilan, dapat menunjuk kuasa hukum untuk Mewakilinya
7 Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan
Kepala daerah
Kepala Eksekutif
PROVINSI
Bupati dan wakilnya
Gubernur dan wakilnya
KABUPATEN
KOTA Wali kota dan wakilnya
B Partisipasi masyarakat dalam perumasan kebijakan publik.
Definisi kebijakan publik. 1 DYE Apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan.
2 EDWAR III Apa yang pemerintah katakan dan di lakukan atau tidak dilakukan kebijakan Merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program – progam pemerinth
3 KARTA SASMITA Kebijakan public merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan:1 Apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan pemerintah
2 Apa yang menyebabkannya 3 Apa pengaruhnya
4 ANDERSON Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti dan diLaksanakan oleh pelaku atau kelompok guna
memecahkan masalah tertentu
Tujuan penerapan Publik.
Apa yang telah di gariskan bukan hanya bersifat Apstrak belaka.
Harus direalisasikan dalam kehidupan ber Masyarakat berbangsa dan bernegara.
Tujuan penerapan Manusia Kebijakan publik Dana Sarana dan prasarana..
Sosialisasi kebijakan public Dapat di lakukan denngan
Media masa dan Elektronik
Secara manual ( spanduk, selebaran )
Pengumpulan masa dalam suatu tempat
Partisipasi dalam perumusan kebijakan public.
Melalui praktek belajar kewarganegaraan Berbaris foto folio.
WASSALAMUALIKUM
WR.WBClick icon to add picture
Allika Nur Ramdina S.
Arinda Suci D.Dida Rivaldo
Dandy Aryo P.Khairunnisa
Rizky Nurcahyati
top related