pak satya_bahan_isu permasalahan wilayah utk revisi uu 4_2009
Post on 01-Feb-2016
225 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
ISU PERMASALAHAN WILAYAH TERKAIT
PERUBAHAN UU NOMOR 4/2009
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
ISU WILAYAH
1. Pasal-pasal yang tidak sesuai fakta dan
kondisi pertambangan saat ini.
2. Hal terkait wilayah yang belum
dimasukkan dalam UU 4/2009
1. WILAYAH PERTAMBANGAN DALAM POLA RUANG
• Pasal 9 UU 4/2009
• (1) “WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan”
• (2)“WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Rakyat Republik Indonesia”
• BAHAN DISKUSI
1. Wacana penguatan konsep model tata ruang WP dari horizontal menjadi vertikal berbasis analisis ekonomi, sosial & lingkungan utk tentukan SDA yg memenuhi Ps 33 ay (3) UUD 45.
2. Penjelasan definisi konsultasi?
DEPOSIT
SUMBER DAYA MINERAL
DAN ENERGI
Wilayah Potensial untuk Pertambangan
LAHAN
PERMUKAAN
TANAH
Potensi minerba
WUP
WUP
WIUP
PKP2B
KK
HUTAN
KONSERVASI
WPR
INDUSTRI
IPR
WIUPK
LAUT
WPN
PERTANIAN/
PERKEBUNAN
HUTAN
WILAYAH PERTAMBANGAN
2. ATURAN YG LEBIH RINCI UTK TUMPANG
TINDIH & PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH
• Perlu pengaturan yang lebih rinci berkaitan dengan
penyelesaian tumpang tindih WIUP sama komoditas,
beda komoditas dan tumpang tindih kewenangan
administrasi.
• Hak tanah adat/ulayat diakui di UU 41/1999, perlu aturan
yg rinci & mekanisme penyelesaian yg jelas utk
pelaksanaan kegiatan tambang permukaan (sirtu, tanah
urug, dll) yg menempati tanah adat dan hak atas tanah
lainnya, termasuk penyelesaian tumdih lintas sektor.
3. PENGUSAHAAN WPN
• Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diberikan oleh
Menteri dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
(WIUPK) pada Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK)
→ Ps 74
• WUPK berasal dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yg
penetapannya harus mendapatkan persetujuan DPR RI dan
memperhatikan aspirasi daerah → Ps 27
• WPN dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan
persetujuan DPR RI → Ps 27
• BAHAN DISKUSI
• Wilayah penciutan/terminasi KK/PKP2B yg berada di kwasan
non konservasi apakah tetap menjadi WPN? Perubahannya
menjadi WUPK/WIUPK perlu persetujuan DPR?
4. LUAS WILAYAH IUP EKSPLORASI
BATUAN • Pasal 58 ayat (1) “Pemegang IUP Eksplorasi batuan
diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare
dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare”
• BAHAN DISKUSI
• Tidak ada batasan minimal dalam IUP Eksplorasi batuan?
• Persyaratan IUP batuan dibedakan dengan IUP mineral
bukan logam, logam & batubara?
• Small scale mining (< 5 Ha, temporary) = IPR atau IUP?
5. PENUGASAN PENYELIDIKAN &
PENELITIAN • Pasal 87 “Untuk menunjang penyiapan WP dan
pengembangan IPTEK pertambangan, Menteri atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi
lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan
penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan”
• BAHAN DISKUSI
• Diklit mjd tusi dan kegiatan BG & Balitbang ESDM,
apakah penugasan relevan?
• Apakah Menteri ESDM dapat menugaskan BATAN, BPPT
& LIPI (kedudukannya setara) ?
www.minerba.esdm.go.id
top related