paparan konferensisanitasidanairminum(ksan) 2017 · 2 gambaran umum kpbu kewajiban)pemerintah)...
Post on 26-May-2019
216 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PAPARAN KONFERENSI SANITASI DAN AIR MINUM (KSAN)
2017
Sri Bagus Guritno Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun
Kementerian PPN / Bappenas
Jakarta, 7 November 2017
2
GAMBARAN UMUM KPBU
KEWAJIBAN PEMERINTAH MELAYANI MASYARAKAT
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
KEWAJIBAN PEMERINTAH MELAYANI MASYARAKAT
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PERUBAHAN PARADIGMA
PEMBENTUKAN ASET PELAYANAN MASYARAKAT
KONVENSIONAL KPBU
PENGADAAN ASET
DISERAHKAN SETELAH KERJASAMA SELESAI
ALUR KERJA KPBU SECARA UMUM
Iden4fikasi dan usulan
Tahap Konstruksi dan Operasi
Studi Pendahuluan Penyusunan OBC Penyusunan FBC
Tahap Screening dan Seleksi Tahap Penyiapan Proyek
PQ RfP Bid Award
PPP Agreement Signing
Financial Close
Tahap Transaksi
PJPK sebagai Pelaksana Proyek
PJPK – Bappenas (Perencanaan)
Bappenas menganggarkan
Dana OBC
PPP Unit di Kemenkeu sebagai penyedia fasilitas PDF dan VGF
BKPM memas4kan kelayakan investor dan proses market sounding
LKPP ber4ndak sebagai transac'on probity
PT PII melakukan proses penjaminan pemerintah
PT PII secara informal memberikan masukan dalam penyusunan OBC dan FBC
Kemenko Perekonomian sebagai Fasilitator Debo%lenecking
Kemendagri Per4mbangan terhadap dokumen rencana kegiatan KPDBU terkait AP
3
4
SPAM UMBULAN
Dukungan Pembanguan fisik
Perjanjian Regres
Perjanjian Penjaminan
Dukungan Kelayakan (VGF)
Penyiapan Proyek
PKS
Perjanjian Konsesi antara PJPK dengan Bandan Usaha
Penugasan PDAB
Kapitalisasi
Perjanjian II Jual Beli Air Antara PDAB dengan Bandan Usaha
Pembayaran Air Curah
Perjanjian Jual Beli Air Curah antara PDAB dengan PDAM Pembayaran Air Curah
Dukungan Pemkab/Pemkot
Kab. Pasuruan
Kota Pasuruan
Kab. Sidoarjo
Kota Surabaya
Kab. Gresik
PEMERINTAH PUSAT
Men. PUPR Menkeu
PT. SMI PT. PII
GUBERNUR JAWA TIMUR
BADAN USAHA
PDAB
5 PDAM
KETERANGAN: Dalam Struktur Proyek ini: • Perjanjian Konsesi
Mengatur Hak & Kewajiban PJPK dan Badan Usaha untuk BOT SPAM Umbulan 4dak Termasuk Jual Beli.
• Kewajiban Pembayaran Tarif Diatur Dalam Perjanjian Jual Beli Air Minum antara PDAB dan Badan Usaha.
• Dalam Perjanjian KPS juga diatur Jaminan PJPK Kepada Badan Usaha Atas Gagal Bayar PDAB
KPBU SPAM PEKANBARU
PDAM (PJPK) BUP
SPONSOR
BANK
PEMKOT
PII
FASILITAS SPAM
PELANGGAN
Penjaminan Regres
Penugasan dan Dukungan
Pelayanan
Perjanjian BOT +
Equity
Loan
Pembayaran
Pembayaran
Catatan : Skema KPBU adalah BOT plus dengan waktu kerjasama 25 tahun
5
STRUKTUR UMUM KPBU
8
Infrastructure Financing Fund
Project Development Fund
Dukungan Pemerintah (Kementerian Keuangan)
Dukungan Kelayakan (VGF)
Penjaminan Pemerintah
1. Membantu PJPK mengatasi keterbatasan dana dan eksper4s infrastruktur dalam penyiapan dan transaksi proyek KPBU
2. Memas4kan proses lelang dilakukan berdasarkan azas adil, kompe44f, dan transparan
Untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek KPBU, diberikan dukungan fiskal untuk sebagian dana konstruksi “melalui anggaran BUN”
Diberikan pemerintah melalui PT PII
Melalui PT SMI dan PT IIF
Pengaturan mengenai Pemanfaatan BMN untuk infrastruktur
Kementerian Keuangan
Pembayaran berkala kepada Badan Usaha oleh Pemerintah (PJPK)
berdasarkan ketersediaan layanan infrastruktur yang diberikan
Pembayaran Ketersediaan Layanan
(Availability Payment)
Tarif/User Payment
Skema Pengembalian Investasi
PT. PII Recourse Agreement Guarantee Agreement
Bentuk lain sepanjang Tdak bertentangan dengan
Perundang-‐undangan
top related