pedoman pendidikan program studi sarjana ilmu …...buku pedoman pendidikan ini diterbitkan untuk...
Post on 14-Dec-2020
23 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
PEDOMAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN AKADEMIK 2015/2016
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015
2
KATA PENGANTAR
Atas nama Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, kami sampaikan selamat
datang kepada Mahasiswa Baru 2013 di kampus tercinta ini. Saudara merupakan putra-putri
Indonesia pilihan, karena dengan persaingan yang ketat saudara telah menyisihkan ribuan calon
untuk diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Oleh karena itu
pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.
Berdasarkan visi yang telah dicanangkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
berkeinginan untuk menjadi Fakultas Hukum terkemuka, yang menghasilkan lulusan
berkemampuan akademis, profesional, humanis, etis dan religius. Untuk mencapai cita-cita
tersebut, maka diperlukan kerja keras seluruh civitas academika.
Buku Pedoman Pendidikan ini diterbitkan untuk menjadi panduan bagi mahasiswa dalam
mengikuti seluruh kegiatan Proses Belajar Mengajar. Maka dari itu, setiap mahasiswa diharapkan
memahami dengan baik seluruh isi buku ini.
Sekali lagi kepada seluruh mahasiswa baru kami sampaikan selamat belajar, dengan harapan
setiap mahasiswa yang dihasilkan oleh kampus ini merupakan manusia-manusia terbaik, yang
dapat mencurahkan perhatian untuk kemajuan bangsa dan negara. Semoga Allah SWT senantiasa
melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.
Malang, Agustus2015
Dekan,
ttd
Dr. Rachmad Safa’at, SH. M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001
3
KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR: /SK. FH/2015
Tentang
PEDOMAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN AKADEMIK 2012/2013
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Menimbang: a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi, diperlukan adanya suatu pedoman sebagai aturan
pelaksanaannya;
b. bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, perlu diterbitkan Pedoman
Pendidikan yang memberikan arah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
di Fakultas Hukum Universitas BrawijayaTahun Akademik 2012/2013;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta
Universitas Brawijaya;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang
Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 360/SK/2011 tentang Buku
Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2011/2012;
10. Peraturan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012
tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Sarjana
Ilmu Hukum;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : 1. Pedoman Pendidikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2012/2013.
2. Keputusan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan
perubahan seperlunya apabila terdapat kekeliruan.
4
Ditetapkan di: Malang
Pada tanggal:
Dekan,
ttd.
Dr. Rachmad Safa’at, SH. M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001
5
BAB I
SEJARAH PERKEMBANGAN, VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
A. Sejarah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya semula bernama Perguruan Tinggi Hukum
dan Pengetahuan Masyarakat (PTHPM) berdiri pada 1 Juli 1957 atas Prakarsa Yayasan
Perguruan Tinggi Malang (YPTM). Dalam perkembangan selanjutnya, dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Malang, PTHPM diakui sebagai milik
Kotapraja Malang dan merupakan bagian dari Universitas Kotapraja Malang. Peresmian
pengakuan dilakukan pada 1 Juli 1960 bertepatan dengan upacara peringatan Dies Natalis
III PTHPM.
Pada 1961, Universitas Kotapraja Malang yang pada waktu itu memiliki tiga Fakultas,
yaitu Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Administrasi Niaga
(kemudian berubah menjadi FKK dan sekarang bernama Fakultas Ilmu Administrasi) dan
Fakultas Pertanian, mengganti namanya menjadi Universitas Brawijaya, sekaligus
menambah fakultas baru dengan adanya penggabungan Fakultas Ekonomi yang didirikan
oleh Yayasan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang (YPTEM) pada 1957, akhirnya terjadi
penggabungan antara YPTM dengan YPTEM menjadi Yayasan Universitas Brawijaya
Malang.
Universitas Brawijaya dinegerikan pada 5 Januari 1963 dengan Surat Keputusan
Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 1 Tahun 1963. Sejak saat itu
Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) Universitas Brawijaya menjadi
salah satu Fakultas Hukum Negeri di Jawa Timur.
Sehubungan dengan adanya kebijakan penataan fakultas-fakultas menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM)
Universitas Brawijaya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1982 tanggal 7
September 1982 berganti nama menjadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Pada tahun 1995 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya membuka program S. 1
Ekstensi yang disahkan berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 62/DIKTI/Kep/1999
tentang Pembukaan Program Ekstensi dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya. Pada tahun 2003berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor
28/DIKTI/Kep/2002,Program Ekstensi tersebut diintegrasikan dengan program reguler.
Pada1997 telah berdiri program studi Magister (S2) Ilmu Hukum berdasarkan Surat
Keputusan Dirjen Dikti Nomor 72/DIKTI/Kep/1997 dan pada 2001/2002 telah berdiri
Program Studi S3 (Program Doktor) Ilmu Hukum berdasarkan surat izin dari Dirjen Dikti
Nomor 2365/D/T/2001 tanggal 11 Juli 2001. Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi Nomor 01107/AK/1. 1/UBGIHK/VIII/1998 Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya terakreditasi dengan Kualifikasi A, dan berdasarkan Keputusan
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Nomor 06670/Ak-VIII-S1-
027/UBGIHK/VII/2005 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terakreditasi dengan
Kualifikasi A untuk kedua kalinya.
Saat ini Fakultas Hukum mengelola tiga jenjang pendidikan, yaitu Sarjana (S1),
Magister (S2) dan Doktor (S3). Jenjang Sarjana (S1) terdiri dari lima bagian dan delapan
konsentrasi. Sedangkan jenjang Magister (S2) terdiri dari enamminat kekhususan.
Pada 2008, Fakultas Hukum UB membuka Program Magister Kenotariatan (S2)
berdasarkan Keputusan Dirjen DIKTI Nomor1614/D/T/2008. Pada tahun yang sama
Fakultas Hukum UB juga membuka kelas berbahasa Inggris untuk program S1.
Pada tahun 2010 Program studi S1 Ilmu Hukum FHUB terakreditasi dengan
kualifikasi A untuk ketiga kalinya berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi Nomor 020 Tahun 2010. Demikian halnya dengan Program Magister Ilmu
Hukum FHUB terakreditasi dengan kualifikasi A untuk kedua kalinya berdasarkan
6
Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 014 Tahun 2010.
Sedangkan Program Doktor Ilmu Hukum FHUB terakreditasi dengan kualifikasi B
berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 012 Tahun
2010.
B. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Brawijaya
Visi Menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam
pembagunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
Misi
a. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran tentang keberadaban penciptaanalam
oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sadarbahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk
dihargai.
b. Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang
berkemampuan akademik dan atau profesional yang berkualitas serta berkepribadian.
c. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan teknologi, humaniora
dan seni, serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf kehidupan
masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
Tujuan Pendidikan
Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu
sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara
penyelesaian masalah yang ada didalam kawasan keahliannya.
b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya sesuai
dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada
masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya dibidang
keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat;
d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan/atau kesenian
yang merupakan keahliannya.
C. Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Visi Menjadi Fakultas Hukum unggul yang berstandar Internasional untuk menghasilkan lulusan
berkemampuan akademis, profesional, humanis, etis dan religius
Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang dapat mengembangkan penalaran dan
kemampuan profesional di bidang hukum;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian perkembangan ilmu hukum;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pendidikan dan
penelitian.
Tujuan Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan:
7
1. Memahami asas-asas hukum, dogmatik hukum dan memiliki ketrampilan dasar
penelitian dogmatik hukum;
2. Menerapkan asas dan dogmatik hukum dalam menangani masalah-masalah hukum
secara profesional;
3. Bersikap dan berperilakuhumanis, etis dan religus.
8
BAB II
ORGANISASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
Organisasi penyelenggara pendidikan secara umum telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Khusus untuk penyelenggaraan pendidikan
tinggi diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan
Tinggi. Secara struktural dan fungsional organisasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terdiri
dari:
a. Senat;
b. Unsur Pimpinan: Dekan dan para Pembantu Dekan;
c. Unsur Pelaksana Akademik:
1. Program Studi:
a) Sarjana Ilmu Hukum
b) Magister Ilmu Hukum
c) Magister Kenotariatan
d) Doktor Ilmu Hukum
2. Bagian:
a) Hukum Perdata
b) Hukum Pidana
c) Hukum Tata Negara
d) Hukum Administrasi Negara
e) Hukum Internasional
d. Unit Pelaksana Penjaminan Mutu di Tingkat Fakultas: Gugus Jaminan Mutu (GJM)
e. Unsur Pelaksana Administratif:
KepalaTata Usaha:
a) Kasubag Pendidikan;
b) Kasubag Umum dan Perlengkapan;
c) Kasubag Keuangan dan Kepegawaian;
d) Kasubag Kemahasiwaan dan Alumni;
f. Unsur Penunjang:
LaboratoriumHukum
a) Laboratorium Pengkajian Hukum
b) Laboratorium Praktik Hukum
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
1. Biro Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH);
2. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH);
3. Badan Pengelolaan Penelitian dan Kerjasama (BPPK)
4. Unit Penerbitan Jurnal;
5. Laboratorium Komputer;
6. Laboratorium Bahasa.
7. Perencanaan Sistem Informasi dan Kehumasan (PSIK)
Tugas, fungsi dan wewenang serta keterkaitan fungsional dan struktural antara sub unsur
yang satu dengan yang lain dalam penyelenggaraan pendidikan digambarkan secara rinci sebagai
berikut.
A. Senat Fakultas Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas yang
beranggotakan Guru Besar, Pimpinan Fakultas, Ketua Bagian, dan sepuluh orang yang
mewakili dosen ditiap-tiap bagian secara proporsional melalui proses pemilihan. Anggota
9
Senat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat ) tahun atas usul
Dekan. Senat Fakultas dipimpin oleh Dekan sebagai Ketua dan dibantu oleh seorang
sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat.
Senat Fakultas terdiri dari dua bidang, yaitu Bidang Pengembangan dan Bidang Evaluasi.
Keberadaan kedua bidang ini untuk memfokuskan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai
lembaga normatif tertinggi. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Senat Fakultas memiliki
peran yang strategis. Peran ini dilakukan oleh Bidang Pengembangan dan Bidang Evaluasi
yang tugas pokoknya terdiri dari: (1) merumuskan baku mutu pendidikan, (2) merumuskan
kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian civitas akademika.
B. Unsur Pimpinan
1. Dekan Dekan adalah pimpinan dan penanggungjawab utama Fakultas. Dekan diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dengan
masa jabatan 4 tahundan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak bolehlebih
dari dua kali masa jabatan berturut turut.
Dekan bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
sekaligus melakukan pembinaan terhadap tenaga kependidikan, mahasiswa serta
tenaga administrasi.
2. Pembantu Dekan Pembantu Dekan terdiri dari Pembantu Dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan
Bidang Administrasi Umum dan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan. Pembantu
Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, setelah dipilih sesuai dengan aturan
yang berlaku. Masa jabatan Pembantu Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan
berturut-turut. Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
a. Pembantu Dekan Bidang Akademik Pembantu Dekan Bidang Akademikatau biasa disebut Pembantu Dekan I
mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas dan Fungsi
Pembantu Dekan Bidang Akademik adalah mengkoordinasikan kegiatan
akademik di lingkungan Fakultas yang meliputi: (a) Perencanaan, pelaksanaan,
mengevalusi dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, (b) Pembinaan tenaga kependidikan yang dilakukan bersama Bagian,
(c) Persiapan pembukaan program pendidikan yang dilakukan bersama Bagian,
(d) Penciptaan iklim akademis yang kondusif di dalam kampus, (e) Pengelolaan
data yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, (f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses belajar
mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
b. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum atau biasa disebut Pembantu Dekan
II mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di
bidang keuangan dan administrasi umum. Dalam penyelenggaraan pendidikan,
Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum bertugas untuk mengkoordinasikan
kegiatanpenyusunan kebutuhan dan pengadaan fasilitas perlengkapan guna
keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas.
c. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan
10
Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan atau biasa disebut Pembantu Dekan III
mempunyai tugas membantu Dekan melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan
serta pelayanan kesejahteraan kemahasiswaan. Dalam bidang penyelenggaraan
pendidikan, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaa bertugas dan berfungsi
untuk mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi: (a) Pelaksanaan pembinaan
mahasiswa dalam bidang penalaran dan minat, (b) Pelaksanaan kegiatan ilmiah
mahasiswa melalui berbagai jenis lomba karya tulis ilmiah, baik pada tingkat
fakultas, universitas, regional, nasional maupun internasional.
C. Unsur Pelaksana Akademik
1. KetuaProgram Studi Sarjana Ilmu Hukum Ketua Program Studi (KPS) Sarjana Ilmu Hukum diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
dan bertanggungjawab kepada Dekan untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun. Bila
dipandang perlu dapat diangkat seorang sekretaris. KPS dalam penyelenggaraan pendidikan
bertugas untuk:
a. melaksanakan koordinasi dengan pimpinan fakultas dalam pengelolaan Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum;
b. menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan
dan pengajaran pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
c. menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga pengajar Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum;
d. memberikan laporan secara periodik kepada Dekan.
2. Bagian Bagian adalah unsur pelaksana akademik yang mengelola sumberdaya manusia
danpengembangan ilmu. Bagian terdiri atas:
a. Ketua Bagian dan dapat dibantu seorang sekretaris,
b. Kelompok pengajar,
Ketua dan Sekretaris Bagian dipilih oleh dosen kelompok pengajar pada bagian masing-
masing dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan
tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
Dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, Bagian mempunyai tugas untuk:
a. Melakukan penataan, monitoring dan evaluasi terhadap mata kuliah, dosen pengasuh
mata kuliah, silabi, Satuan Acara Perkuliahan, buku ajar, pelaksanaan perkuliahan,
evaluasi hasil belajar mahasiswa, dosen pembimbing tugas akhir dan Kuliah Kerja
Lapang (KKL).
b. Melaksanakan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh Dekan maupun Pembantu
Dekan Bidang Akademik.
c. Mengusulkan susunan majelis penguji ujian tugas akhir (skripsi) mahasiswa, dan
d. Mengelola mata kuliah konsentrasi.
D. Gugus Jaminan Mutu
Gugus Jaminan Mutu bertugas menyusun (a) Kebijakan Akademik, (b) Standar Akademik,
(c) Peraturan Akademik, (d) Manual Mutu Akademik dan (e) Manual Prosedur Tingkat
Fakultas, selain itu bertugas menyusun Kompetensi Program Studi, Instruksi Kerja
danSpesifikasi Lulusan. GJM juga bertugas untuk membantu Dekan dalam membuat
laporan keberhasilan, kegagalan dan analisisnya dalam bentuk Evaluasi Diri Kinerja
Fakultas kepada Rektor.
E. Unsur Penunjang
11
Unsur penunjang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian
pada masyarakat di Fakultas dilaksanakan oleh Laboratorium Praktik Hukum dan
Laboratorium Pengkajian Hukum.
1. Laboratorium Praktik Hukum Laboratorium Hukum secara strukturalberkedudukandi bawah Fakultas dan atau di bawah
Bagian. Laboratorium Hukum berfungsi sebagai unsur penunjang pendidikan hukum yang
melaksanakan pendidikan kemahiran dan keterampilan hukum serta pengembangan ilmu
hukum. Laboratorium Hukum terdiri dari:
a. Laboratorium Praktik Hukum
b. Laboratorium Pengkajian Hukum
Laboratorium Praktik Hukum dipimpin oleh seorang Ketua Laboratorium yang diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Dekan untuk masa jabatan selama
4 (empat) tahun. Bila dipandang perlu dapat diangkat seorang sekretaris. Laboratorium
Praktik hukum dalam penyelenggaraan pendidikan bertugas untuk:
a. Menetapkan dan mengembangkan jenis mata kuliah kemahiran dan keterampilan
hukum.
b. Mengusulkan dosen pengajar mata kuliah kemahiran dan keterampilan hukum.
c. Memfasilitasi kegiatan perkuliahan kemahiran dan keterampilan hukum.
d. Menyelenggarakan berbagai kegiatan kemahiran dan keterampilan hukum serta
pelatihan hukum yang bersifat ekstra kurikuler.
2. Laboratorium Pengkajian Hukum
Pengkajian Hukum dilaksanakan oleh Pusat-Pusat Pengembangan Hukum yang
bertanggungjawab langsung kepada Dekan. Pusat Pengembangan Hukum merupakan unsur
penunjang pengembangan ilmu hukum di bidang masing-masing dan bersifat semi otonom
yang pendirian dan pembubarannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan untuk masa
jabatan tertentu.
Pusat Pengembangan, dalam penyelenggaraan pendidikan bertugas untuk melakukan
berbagai kegiatan pengkajian, pengembangan dan penerapan hukum yang bersifat
interdisiplin yang berbasis pada ilmu hukum serta melakukan pemberdayaan masyarakat
melalui kegiatan konsultasi, pendampingan, pelatihan serta advokasi kebijakan dan hukum.
Pusat-pusat Pengembangan yang ada saat ini adalah:
1. Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda)
2. Pusat Pengembangan Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
3. Pusat Pengembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (PP HaKI)
4. Pusat Pengembangan Hukum Agraria (PPHA)
5. Pusat Pengembangan Hukum Ekonomi dan Bisnis (PPHEB)
6. Pusat Pengembangan Hukum dan Gender (PPHG)
7. Pusat Pengembangan Hukum Kelautan
8. Pusat Pengembangan Hukum Pidana dan Kriminologi
9. Pusat Pengembangan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi
10. Pusat Pengembangan Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam
11. Pusat Pengembangan Konstitusi
12. Pusat Pengembangan Perundang-undangan
13. Pusat Studi Sosio-Legal.
F. Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis Fakultas terdiri dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Badan
Pengelola Penelitian dan Kerjasama, Unit Penerbitan Jurnal Arena Hukum, Pusat
12
Dokumentasi dan Informasi Hukum, Laboratorium Bahasa Inggris, dan Laboratorium
Komputer.
1. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH)
BKBH berfungsi sebagai Pelayanan Hukum dalam bidang pendidikan masyarakat
(community education) dan pelayanan masyarakat (community service) di bidang
hukum dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat.
Organisasi ini terdiri dari seorang Ketuadan seorang sekretaris dan apabila dipandang
perlu dibantu oleh beberapa orang Ketua Divisi. Ketua, Sekretaris dan Ketua Divisi
diangkat oleh Dekan dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.
Dalam penyelenggaraan pendidikan BKBHbertugas untuk memberikan keterampilan
profesional kepada mahasiswa beracara, baik di pengadilan (litigasi) maupun di luar
pengadilan (non-litigasi) serta memfasilitasi mahasiswa dan dosen untuk melakukan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum.
2. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) berfungsi sebagai unsur pelaksana
teknis dalam bidang publikasi, dokumentasi dan informasi hukum. PDIH dipimpin
oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4
(empat) tahun.
PDIH, dalam penyelenggaraan pendidikan bertugas membantu dan memfasilitasi
dosen dan mahasiswa memperoleh bahan-bahan pustaka dan bahan-bahan hukum
serta informasi bahan-bahan hukum ketika melakukan kegiatan penelitian dan
penulisan karya ilmiah, baik berupa penulisan tugas akhir ataupun penulisan karya
ilmiah bidang hukum.
3. BadanPengelolaan, Penelitian danKerjasama BadanPengelolaan, Penelitian dan Kerjasama (BPPK)merupakan pelaksana kegiatan
penelitian dan kerjasama di Fakultas. BPPK bertugas mengembangkan penelitian
hukum dan membina sumber daya manusia di bidang penelitian serta menjalin dan
melaksanakan kegiatan kerjasama dengan institusi lain. BPPK dalam penyelenggaraan
pendidikan bertugas menjalin kerjasama di bidang penelitian dan mengkoordinasi
serta mengevaluasi penelitian dalam hal informasi tawaran penelitian, proposal dan
seminar penelitian. BPPK dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan
diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
4. Laboratorium Bahasa Inggris Unit ini bertujuan menunjang penguasaan Bahasa Inggris bagi mahasiswa, dosen dan
karyawan. Laboratorium Bahasa Inggris dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat
dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
5. Laboratorium Komputer
Unit ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa, dosen dan karyawan
dalam penggunaan komputer. Laboratorium Komputer dipimpin oleh seorang ketua
yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
6. Perencanaan Sistem Informasi dan Kehumasan (PSIK) Unit ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi bagi
mahasiswa, dosen dan karyawan di Fakultas, mulai dari tingkat perencanaan,
pengelolaan sistem informasi, pemeliharaan terhadap infrastruktur teknologi informasi
13
sampai dengan publikasi kegiatan fakultas. PSIK dipimpin oleh seorang ketua yang
diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
G. Unsur Pelaksana Administratif
Bagian Tata Usaha Unsur pelaksana administratif dikoordinasikan oleh Kepala Tata Usaha yang bertugas
mengelola urusan-urusan ketatausahaan yang meliputi urusan kependidikan dan pengajaran,
kemahasiswaan dan alumni, administrasi umum dan perlengkapan serta keuangan dan
kepegawaian. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Bagian Tata Usaha bertugas untuk
menyelenggarakan administrasi pendidikan yang dilaksanakan oleh sub-sub bagian sesuai
dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.
1. Sub Bagian Pendidikan Sub Bagian Pendidikan adalah pengelola urusan-urusan administrasi pendidikan yang
meliputi urusan-urusan pendidikan, pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada
masyarakat. Dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, Sub Bagian Pendidikan
bertugas:
a. Melakukan pengelolaan data di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
b. Melakukan pendaftaran ulang mahasiswa, pengisisan Kartu Rencana Studi (KRS),
pengisian Kartu Hasil Studi (KHS) serta penghitungan frekwensi kehadiran
mahasiswa dalam perkuliahan.
c. Menyusun jadwal kuliah dan jadwal ujian.
d. Melakukan pengaturan ruang dan sarana perkuliahan.
e. Mengatur pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester
(UAS), Ujian Tugas Akhir mahasiswa, Ujian Susulan, Ujian Khusus, serta
pelaksanaan Semester Pendek.
f. Menunjang kegiatan seminar, lokakarya, penataran dan kegiatan-kegiatan ilmiah
lainnya.
g. Melayani mahasiswa dalam pengurusan ijazah dan transkrip nilai mata kuliah.
2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan adalah pengelola urusan-urusan administrasi
umum dan perlengkapan untuk kebutuhan kerumahtanggaan Fakultas. Dalam bidang
penyelenggaraan pendidikan bertugas untuk menyusun rencana kebutuhan dan
pengadaan barang perlengkapan guna menunjang penyelengaraan pendidikan.
3. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian adalah pengelola urusan-urusan keuangan
dan kepegawaian fakultas untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas fakultas. Dalam
bidang penyelenggaraan pendidikan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian bertugas
untuk menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk
penyusunan dan penggunaan anggaran, serta masalah kepegawaian.
4. Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Sub Bagian Kemahsiswaan dan Alumni adalah sebagai pengelola urusan administrasi
kemahasiswaan dan alumni yang meliputi pengembangan penalaran, minat dan
kesejahteraan mahasiswa, serta hubungan dengan Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM)
dan Alumni. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Sub Bagian Kemahasiswaan dan
Alumni bertugas untuk memfasilitasi kegiatan mahasiswa ko-kurikuler di bidang
14
penalaran. Seluruh organisasi kemahasiswaan yang ada di Fakultas berada dalam
koordinasi Sub Bagian Kemahsiswaan dan Alumni.
Organisasi Kemahasiswaan
Organisasi kemahasiswaan yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
meliputi:
1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
2. Dewan Senat Mahasiswa (DSM)
3. Lembaga Otonom (LO):
a. Asean Law Student Asociation (ALSA)
b. Lembaga Pers Mahasiswa Manifest (LPM Manifest)
c. Law English Study Club (LESC)
d. Forum Kajian Penelitian Hukum (FKPH)
e. Forum Mahasiswa Peduli Keadilan (Formah PK)
f. Teater Kertas
g. Forum Studi Agama Islam (FORSA)
15
BAB III
KURIKULUM
Kurikulum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya disusun berpedoman
pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000
tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 menetapkan bahwa kurikulum
perguruan tinggi terdiri dari Kurikulum Inti yang berlaku secara nasional dan Kurikulum
Institusional yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi. Berdasarkan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 kurikulum pendidikan tinggi adalah kurikulum
yang berbasiskan kompetensi (competence based curriculum).
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya telah menetapkan kompetensi lulusan, yaitu lulusan
yang memiliki kemampuan:
a. Memahami asas-asas hukum, norma hukum dan memiliki keterampilan dasar penelitian
hukum.
b. Menerapkan asas dan norma hukum dalam menangani masalah-masalah hukum secara
profesional.
c. Bersikap dan berperilaku humanis, etis, dan religius.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menetapkan beban program studi Sarjana Ilmu
Hukum adalah 144-160 sks dengan lama studi 7-14 semester. Beban studi wajib minimal adalah
144 sks, sedangkan bagi mahasiswa yang ingin menempuh lebih dari itu disediakan mata kuliah
yang bersifat fakultatif dengan jumlah maksimal sampai dengan 160 sks.
Beban studi Sarjana Ilmu Hukum 144 sks tersebut di atas, terdiri dari mata kuliah wajib
Program Studi sejumlah 128 sks yang meliputi mata kuliah wajib nasional (kurikulum inti), wajib
universitas dan wajib lokal, serta mata kuliah wajib konsentrasi sejumlah 16 sks yang disusun
dalam beberapa konsentrasi. Masing-masing konsentrasi merupakan suatu racikan mata kuliah
yang mencerminkan arah minat khusus mahasiswa tetapi bukan merupakan spesialisasi.
Mata kuliah wajib Program Studi dikelompokkan dalam lima kelompok mata kuliah sebagai
berikut:
a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) 5 sks.
b. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKPB) 10 sks
c. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MKBB) 12 sks
d. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum (MKKKH) 91 sks
e. Mata KuliahKeahlian Berkarya (MKKB) 10 sks
Sedangkan mata kuliah wajib konsentrasi terdiri dari:
a. Mata Kuliah Wajib Konsentrasi (MWK) 10 sks
b. Skripsi 6 sks.
Selain Mata Kuliah Wajib Program Studi dan Wajib Konsentrasi, mahasiswa dapat
memrogramkan Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi dan Mata Kuliah lintas konsentrasi.
Struktur mata kuliah dalam kurikulum adalah sebagai berikut:
A. Muatan Kurikulum Wajib Program Studi: 128 sks
A. 1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK)
16
No. Nama Mata Kuliah Sks Keterangan
1. Pendidikan Agama Wajib nasional
Pendidikan Agama Islam 2
Pendidikan Agama Katolik 2
Pendidikan Agama Protestan 2
Pendidikan Agama Hindu 2
Pendidikan Agama Budha 2
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 Wajib nasional
Jumlah 5
A. 2. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKPB)
No Nama Mata Kuliah Sks Keterangan
1. Etika Profesi Hukum 2 Wajib nasional
2. Pengantar Filsafat Hukum 2 Wajib nasional
3. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 4 Wajib nasional
4. Kuliah Kerja Lapangan (KKL/KKN/PPM) 2 Wajib lokal
Jumlah 10
A. 3. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MKBB)
No. Nama Mata Kuliah Sks Keterangan
1. Dasar-Dasar Kewirausahaan 2 Wajib Univ.
2. Logika dan Penalaran Hukum 2 Wajib lokal
3. Bahasa Indonesia 2 Wajib nasional
4. Bahasa Inggris 2 Wajib nasional
5. Pengantar Antropologi Hukum 2 Wajib lokal
6. Pengantar Sosiologi Hukum 2 Wajib lokal
Jumlah 12
A. 4. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum (MKKKH)
No. Nama Mata Kuliah Sks Keterangan
1. Ilmu Negara 2 Wajib nasional
2. Pengantar Ilmu Hukum 4 Wajib nasional
3. Pengantar Hukum Indonesia 4 Wajib nasional
4. Hukum Perdata 4 Wajib nasional
5. Hukum Pidana 4 Wajib nasional
6. Hukum Tata Negara 4 Wajib nasional
7. Hukum Administrasi Negara 4 Wajib nasional
8. Hukum Islam 2 Wajib nasional
9. Hukum Internasional 4 Wajib nasional
10. Hukum Adat 2 Wajib nasional
11. Hukum Dagang 4 Wajib nasional
12. Hukum Perburuhan 3 Wajib lokal
13. Hukum Agraria 3 Wajib nasional
14. Hukum Lingkungan 3 Wajib nasional
15. Hukum Acara Perdata 4 Wajib nasional
16. Hukum Perikatan 4 Wajib lokal
17. Hukum Perbankan 2 Wajib lokal
18. Hukum Pajak 2 Wajib lokal
17
19. Hukum Acara Pidana 4 Wajib nasional
20. Tindak Pidana Dalam KUHP 4 Wajib lokal
21. Hukum Pidana Khusus 2 Wajib lokal
22. Kriminologi 2 Wajib lokal
23. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 Wajib nasional
24. Hukum Pemerintahan Daerah 2 Wajib lokal
25. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2 Wajib lokal
26. Hukum Administrasi Daerah 2 Wajib lokal
27. Hukum Hak Asasi Manusia 2 Wajib lokal
28. Hukum Perjanjian Internasional 2 Wajib lokal
29. Hukum Laut Internasional 2 Wajib lokal
30. Hukum Ekonomi Internasional 2 Wajib lokal
31. Hukum Waris Islam 2 Wajib lokal
32. Hukum Acara Peradilan Konstitusi 2 Wajib lokal
Jumlah 91
A. 5. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB)
No Nama Mata Kuliah Sk
s
Keterangan
1. Praktik Peradilan Perdata 2 Wajib nasional
2. Praktik Peradilan Pidana 2 Wajib nasional
3. Perancangan Peraturan Perundang-Undangan 2 Wajib nasional
4. Perancangan Kontrak 2 Wajib nasional
5. Perancangan Kontrak Internasional 2 Pilihan
6. Praktik Peradilan Konstitusi 2 Pilihan
7. Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa 2 Pilihan
Jumlah 14
Keterangan: Mahasiswa wajib mengambil minimal 10 sks yang terdiri dari 8 sks (4 mata
kuliah) wajib nasional dan 2 sks dari mata kuliah pilihan yang disediakan.
B. Mata Kuliah Wajib Konsentrasi (MKWK) 16 sks
B. 1. Konsentrasi Hukum Keperdataan
No Nama Mata Kuliah Sk
s
Keterangan
1. Hukum Perkawinan dan Keluarga 2 Wajib Kons.
2. Hukum Waris BW 2 Wajib Kons.
3. Hukum Waris Adat 2 Wajib Kons.
4. Perbandingan Hukum Perdata 2 Wajib Kons.
5. Hukum Perdata Internasional 2 Wajib Kons.
6. Skripsi 6 Wajib nasional
Jumlah 16
B. 2. Konsentrasi Hukum Ekonomi dan Bisnis
No Nama Mata Kuliah Sk
s
Keterangan
1. Hukum tentang Surat Berharga 2 Wajib Kons.
2. Hukum Kepailitan 2 Wajib Kons.
3. Hukum HAKI 2 Wajib Kons.
4. Hukum Perusahaan 2 Wajib Kons.
18
5. Hukum Jaminan 2 Wajib Kons.
6. Skripsi 6 Wajib nasional
Jumlah 16
B. 3. Konsentrasi Hukum Perburuhan
No Nama Mata Kuliah Sk
s
Keterangan
1. Perselisihan Hubungan Industrial 2 Wajib Kons.
2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2 Wajib Kons.
3. Perjanjian dalam Hubungan Industrial 2 Wajib Kons.
4. Hukum Perlindungan Buruh Migran 2 Wajib Kons.
5. Hukum Organisasi Buruh 2 Wajib Kons.
6. Skripsi 6 Wajib nasional
Jumlah 16
B. 4. Konsentrasi Hukum Agraria
No Nama Mata Kuliah Sk
s
Keterangan
1. Politik Agraria 2 Wajib Kons.
2. Hukum Tata Ruang 2 Wajib Kons.
3. Hukum Pengelolaan Pesisir dan Lautan 2 Wajib Kons.
4. Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Wajib Kons.
5. Hukum Pengelolaan Hutan dan Tambang 2 Wajib Kons.
6. Skripsi 6 Wajib nasional
Jumlah 16
B. 5. Konsentrasi Hukum Kepidanaan
No Nama Mata Kuliah Sk
s
Keterangan
1. Kapita Selekta Hukum Pidana 2 Wajib Kons.
2. Kejahatan Korporasi 2 Wajib Kons.
3. Hukum Pidana Pers 2 Wajib Kons.
4. Kejahatan Lintas Negara 2 Wajib Kons.
5. Sistem Peradilan Pidana 2 Wajib Kons.
6. Skripsi 6 Wajib nasional
Jumlah 16
B. 6. Konsentrasi Hukum Administrasi Negara
No Nama Mata Kuliah Sk
s
Keterangan
1. Hukum Keuangan Negara 2 Wajib Kons.
2. Hukum Kepegawaian 2 Wajib Kons.
3. Hukum dan Kebijakan Publik 2 Wajib Kons.
4. Hukum Perijinan 2 Wajib Kons.
5. Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara 2 Wajib Kons.
6. Skripsi 6 Wajib nasional
Jumlah 16
B. 7. Konsentrasi Hukum Tata Negara
No Nama Mata Kuliah Sk
s
Keterangan
1. Kapita Selekta Hukum Tata Negara 2 Wajib Kons.
19
2. Perbandingan HTN 2 Wajib Kons.
3. Hukum Pemilu 2 Wajib Kons.
4. Hukum Pemerintahan Desa 2 Wajib Kons.
5. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian 2 Wajib Kons.
6. Skripsi 6 Wajib nasional
Jumlah 16
B. 8. Konsentrasi Hukum Internasional
No Nama Mata Kuliah Sk
s
Keterangan
1. Hukum Udara dan Ruang Angkasa 2 Wajib Kons.
2. Hukum Diplomatik dan Konsuler 2 Wajib Kons.
3. Hukum Humaniter Internasional 2 Wajib Kons.
4. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional 2 Wajib Kons.
5. Kapita Selekta Hukum Internasional 2 Wajib Kons.
6. Skripsi 6 Wajib nasional
Jumlah 16
C. Mata Kuliah Pilihan (masing-masing 2 sks)
No Nama Mata Kuliah
1. Hukum Tanah Adat
2. Hukum Arbitrase
3. Hukum Perbankan Islam
4. Hukum Ekstradisi
5. Ilmu Kedokteran Forensik
6. Hukum Pidana Militer
7. Psikiatri Kehakiman
8. Hukum Pidana Anak
9. Hukum Perlindungan Konsumen
10. Hukum Kesehatan
11. Hukum Pidana Internasional
12. Hukum Kerjasama Daerah
13. Hukum Perdagangan Internasional
14. Hukum Kewilayahan
15. Kapita Selekta Hukum Perdata
16. Hukum Pengangkutan
17. Kriminalistik
18. Hukum Penanaman Modal
19. Perbandingan Hukum Pidana
20. Hukum Pidana Islam
21. Kapita Selekta Hukum Islam
22. Hukum Pertahanan dan Keamanan Nasional
23. Penegakan Hukum Lingkungan
24. Hukum Ekonomi
25. Hukum Pasar Modal
26. Hukum Persaingan Usaha
27. Hukum Asuransi
28. Viktimologi
29. Penologi
30. Hukum Lingkungan Internasional
20
31. Hukum Organisasi Internasional
32. Hukum Maritim
33. Politik Hukum Perburuhan
34. Hukum Perlindungan Buruh Perempuan dan Anak
35. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
36. Hukum Rumah Susun
37. Hukum Teknologi Informasi
38. Legal Opinion dan Eksaminasi
39. Sosiologi dan Antropologi
D. Mata Kuliah Prasyarat
a. Beberapa mata kuliah merupakan mata kuliah prasyarat yang lebih dahulu harus
diprogramkan dan dikreditkan dengan nilai minimal D sebelum memrogramkan mata
kuliah lain. Mata kuliah prasyarat tersebut adalah:
1. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia prasyarat untuk semua
Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum (MKKKH);
2. Ilmu Negara prasyarat untuk Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara
dan Hukum Internasional;
3. Hukum Perdata prasyarat untuk Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Hukum
Agraria, Hukum Perbankan, dan Hukum Perikatan;
4. Hukum Pidana prasyarat untuk Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana Dalam
KUHP, Hukum Pidana Khusus, dan Kriminologi;
5. Hukum Administrasi Negara prasyarat untuk Hukum Adminstrasi Daerah, Hukum
Agraria, dan Hukum Acara PTUN;
6. Hukum Tata Negara prasyarat untuk mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dan
Hukum Acara Peradilan Konstitusi;
7. Hukum Islam prasyarat untuk Hukum Waris Islam
8. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan prasyarat untuk Perancangan
Peraturan Perundang-Undangan;
9. Hukum Internasional prasyarat untuk Hukum Laut Internasional, Hukum Perjanjian
Internasional, dan Hukum Ekonomi Internasional.
b. Hukum Lingkungan, Pengantar Sosiologi Hukum, Pengantar Antropologi Hukum serta
Hukum Perburuhan baru dapat diprogramkan setelah lulus mata kuliah Hukum Perdata,
Hukum Pidana, dan Hukum Administrasi Negara.
c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB), Mata Kuliah Pengantar Filsafat Hukum,
Mata Kuliah Logika dan Penalaran Hukum, Mata Kuliah Etika Profesi, dan Mata
Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum hanya dapat diprogramkan setelah
mahasiswa menempuh seluruh MKKKH.
d. Kuliah Kerja Nyata (KKN) terdiri dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dapat diprogramkan setelah mahasiswa mengumpulkan
minimal 96 sks dan untuk KKL harus telah lulus Mata Kuliah Metode Penelitian dan
Penulisan Hukum.
f. Penulisan Skripsi dapat diprogramkan setelah mahasiswa mengumpulkan minimal 120
sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,00 (dua) dan tanpa nilai E.
g. Mahasiswa dapat memilih kelompok Mata Kuliah Konsentrasi yang ditawarkan
Fakultas sesuai dengan konsentrasi yang dipilih, setelah menempuh seluruh MKKKH.
h. Mahasiswa yang telah memilih konsentrasi tertentu dan telah mencapai 144 sks dapat
menambah mata kuliah lain sampai dengan maksimal 160 (seratus enam puluh) sks,
yaitu yang terdapat pada:
1) Mata kuliah pilihan;
21
2) Mata kuliah pada konsentrasi lain;
3) Mata kuliah lintas Fakultas/Universitas yang diakui Fakultas;
4) Pendidikan dan keterampilan dari institusi lain;
5) Mata kuliah keterampilan hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas;
i. Mahasiswa tidak dapat membatalkan mata kuliah yang telah ditempuh.
E. Ketentuan Peralihan 1. Perubahan kurikulum Tahun 2012 berlaku secara keseluruhan kepada mahasiswa mulai
angkatan 2012/2013.
2. Bagi mahasiswa sebelum angkatan 2012/2013, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Apabila mata kuliah yang sudah diambil mengalami perubahan nama atau bobot
sks, maka yang bersangkutan tidak perlu mengambil mata kuliah pengganti.
Namun apabila mahasiswa yang bersangkutan mengulang maka mata kuliah yang
harus diambil adalah mata kuliah yang baru.
b. Apabila mata kuliah yang sudah diambil dihapuskan atau diubah statusnya, mata
kuliah tersebut tetap diperhitungkan dengan status sebagaimana sebelum
perubahan, kecuali apabila mahasiswa tersebut akan mengulang berlaku ketentuan
pada huruf a.
c. Bobot keseluruhan sks yang harus ditempuh tetap minimal 144 sks dan maksimal
160 sks.
d. Bagi Mahasiswa yang belum menempuh mata kuliah konsentrasi, diterapkan
kurikulum perubahan sehingga hanya diharuskan lulus 5 mata kuliah wajib
konsentrasi ditambah dengan mata kuliah wajib prodi baru yang belum ditempuh.
e. Bagi Mahasiswa yang sudah mengambil konsentrasi tetapi belum mengambil
keseluruhan mata kuliah wajib konsentrasi berdasarkan kurikulum lama (7 mata
kuliah) berlaku ketentuan sebagai berikut.
1) Mahasiswa yang bersangkutan tetap harus memenuhi 7 mata kuliah wajib
konsentrasi.
2) Apabila mata kuliah wajib konsentrasi telah berubah statusnya menjadi mata
kuliah wajib prodi atau mata kuliah pilihan, bagi mahasiswa tersebut tetap
diperhitungkan sebagai mata kuliah wajib konsentrasi.
3) Apabila mata kuliah wajib konsentrasi berdasarkan kurikulum lama
dihilangkan, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah
pilihan atau lintas konsentrasi.
3. Hal-hal lain yang belum diatur akan ditentukan kemudian oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya.
22
BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
A. Pengertian Sistem Kredit Semester (SKS) Berdasarkan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan penyelenggaraan pendidikan tinggi
dilakukan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester. Penerapan Sistem Kredit Semester
di lingkungan Universitas Brawijaya telah dilakukan sejak tahun 1976 berdasarkan
Keputusan Rektor Nomor 22/SK/1976 dan Keputusan Rektor Nomor 111/SK/1996 tentang
Kurikulum di Lingkungan Universitas Brawijaya.
1. Sistem Kredit
a. Sistem kredit adalah suatu sistem penghargaanterhadap beban studi mahasiswa,
beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang
dinyatakan dalam kredit.
b. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu matakuliah secara
kuantitatif.
c. Ciri-ciri sistem kredit ialah:
1. Dalam sistem kredit, tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai
kredit.
2. Banyaknya nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak selalu sama.
3. Banyaknya nilai kredit untuk tiap mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya
usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan
perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau tugas-tugas lain.
2. Sistem Semester a. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang
menggunakan satuan waktu tengah tahunan yang disebut semester.
b. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan
pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu. Satu semester setara
dengan 16 sampai dengan 19 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif
termasuk ujian akhir, atau sejumlah-banyaknya 22 minggu kerja termasuk waktu
evaluasi ulang dan minggu tenang.
c. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan-kegiatan
perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta
kegiatan akademik terstruktur dan mandiri.
d. Dalam setiap semester disajikan sejumlah matakuliah dan setiap matakuliah
mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), sesuai
dengan yang ditetapkan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Sistem Kredit Semester (SKS)
a. SKS adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu
semester.
b. Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan
besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu semester serta besarnya pengakuan
keberhasilan usaha mahasiswa serta besarnya usaha untuk penyelenggaraan
program pendidikan di Perguruan Tinggi khususnya bagi dosen.
23
c. Setiap matakuliah atau kegiatan akademik lainnya disajikan pada setiap semester
dengan ditetapkan harga satuan kredit semesternya yang menyatakan bobot
kegiatan dalam matakuliah tersebut.
B. Tujuan Sistem Kredit Semester
1. Tujuan Umum Agar Perguruan Tinggi dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan, perlu disajikan
program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel. Dengan cara tersebut akan
memberi kemungkinan lebih luas kepada setiap mahasiswa untuk menentukan dan
mengatur kurikulum dan strategi proses belajar mengajarnya agar diperoleh hasil yang
sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik.
2. Tujuan Khusus
a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar
dapat menyelesaikan studi dalam waktu singkat.
b. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah
yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
c. Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan outputnya yang
majemuk dapat dilaksanakan.
d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan
perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
e. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat
diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
f. Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar Program Studi atau antar
Fakultas dalam suatu Perguruan Tinggi atau antar Perguruan Tinggi.
g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi satu ke Perguruan
Tinggi lain atau dari suatu Program Studi ke Program Studi lain dalam suatu
Perguruan Tinggi tertentu.
C. Nilai Kredit dan Beban Studi
1. Nilai Kredit Semester Untuk Perkuliahan
Untuk Perkuliahan, nilai satu satuan kredit semester ditentukan berdasarkan beban
kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan per minggu, sebagai berikut:
a. Untuk mahasiswa � 50 (lima puluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya
dalam bentuk kuliah, seminar dan sebagainya.
� 60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan
studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam
bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
� 60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang
harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu
tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi.
b. Untuk Dosen � 50 (lima puluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
� 60 (enam puluh) menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik
terstruktur.
� 60 (enam puluh) menit pengembangan materi kuliah.
24
2. Beban Studi Dalam Semester
Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu
kerja sehari dan kemampuan individu. Pada umumnya orang bekerja rata-rata 6
(enam) sampai 8 (delapan) jam selama 6 (enam) hari berturut-turut. Seorang
mahasiswa dituntut bekerja lebih lama sebab tidak saja ia bekerja pada siang hari
tetapi juga pada malam hari. Kalau dianggap seorang mahasiswa normal bekerja rata-
rata siang hari 6 (enam) sampai 8 (delapan) jam dan malam hari 2 (dua) jam selama 6
(enam) hari berturut-turut, maka seorang mahasiswa diperkirakan memiliki waktu
belajar sejumlah 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) jam sehari atau 48 (empat puluh
delapan) sampai 60 (enam puluh) jam seminggu.
Oleh karena satu satuan kredit semester kira-kira setara dengan 3 (tiga) jam kerja,
maka beban studi mahasiswa untuk tiap semester akan sama dengan 16 (enam belas)
sampai 20 (dua puluh) sks atau sekitar 18 (delapan belas) sks. Dalam menentukan
beban studi satu semester, perlu diperhatikan kemampuan individu berdasarkan hasil
studi seorang mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter
indeks prestasi.
Indeks prestasi (IP) dapat dihitung sebagai berikut:
Σ K (NA)
IP = –––––––––––––––
Σ K
Keterangan:
IP adalah indeks prestasi, dapat berupa indeks prestasi semester atau indeks prestasi
kumulatif.
K adalah jumlah sks setiap mata kuliah.
NA adalah nilai akhir setiap mata kuliah.
Σ adalah jumlah.
Besarnya beban studi pada semester pertama ditentukan berdasarkan paket, yaitu
sebesar 19 (sembilan belas) sks untuk setiap mahasiswa, yaitu terdiri dari:
1. Pendidikan Agama (MKPK) atau Dasar-Dasar Kewirausahaan (MKBB), masing-
masing 2 sks;
2. Bahasa Inggris (MKBB) 2 sks;
3. Pengantar Ilmu Hukum (MKKKH) 4 sks;
4. Pengantar Hukum Indonesia (MKKKH) 4 sks;
5. Ilmu Negara (MKKKH) 2 sks;
6. Bahasa Indonesia (MKBB) 2 sks;
7. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (MKPK) 3 sks.
Mahasiswa semester pertama dibagi menjadi dua kelompok yaitu mahasiswa yang
menempuh Mata Kuliah Pendidikan Agama dan mahasiswa yang menempuh Mata
Kuliah Dasar-Dasar Kewirausahaan. Bagi mahasiswa yang menempuh Mata Kuliah
Pendidikan Agama pada semester pertama, pada semester kedua harus
memrogramkan Mata Kuliah Dasar-Dasar Kewirausahaan. Sebaliknya, bagi
mahasiswa yang menempuh Mata Kuliah Dasar-Dasar Kewirausahaan pada semester
pertama, harus memrogramkan Mata Kuliah Pendidikan Agama pada semester kedua.
Dalam rencana studi pada setiap semester berikutnya, jumlah maksimal kredit mata
kuliah yang dapat diprogramkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) ditentukan
berdasarkan prestasi akademik mahasiswa yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP)
sesuai tabel sebagai berikut ini:
25
Indeks Prestasi (IP) Beban Studi (sks)
≥ 3,00
2,50 - 2,99
2,00 - 2,49
1,50 - 1,99
< 1,50
22 – 24
19 -21
16 -18
12 - 15
< 12
D. Syarat-syarat Pengajuan Tugas Akhir Seorang mahasiswa diperkenankan mengajukan tugas akhir bilamana memenuhi syarat-
syarat kumulatif sebagai berikut:
a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademis yang bersangkutan;
b. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 120 SKS, tanpa nilai E;
c. Lulus mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum;
d. Telah menyusun Proposal Tugas Akhir.
e. Melampirkan bukti telah mengikuti kegiatan seminar proposal sebagai berikut :
1) Moderator dan/atau Pembahas sebanyak 4 (empat) kali;
2) Peserta sebanyak 5 (lima) kali.
E. Syarat-Syarat Menempuh Ujian Tugas Akhir Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian Tugas Akhir bilamana memenuhi
syarat-syarat kumulatif sebagai berikut:
a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
b. Telah lulus semua mata kuliah.
c. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 138 sks.
d. IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.
e. Tidak ada nilai akhir E.
f. Nilai D/D+ tidak melebihi 10 % dari beban kredit total.
g. Menyelesaikan skripsi dengan bukti lembar persetujuan dari dosen pembimbing.
h. Menyerahkan artikel ilmiah yang dibuat dari skripsi yang disusun. Artikel disusun
sesuai dengan pedoman penulisan dan disetujui dosen pembimbing bersamaan dengan
persetujuan ujian skripsi. Artikel ilmiah dilampirkan dalam naskah skripsi yang akan
diujikan.
i. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan fakultas.
F. Penilaian Kemampuan Akademik
1. Ketentuan Penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah a. Penilaian matakuliah ditentukan melalui komponen tugas terstruktur 1 (T1) dan
terstruktur 2 (T2), ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
b. Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata
kuliah pada suatu semester dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu
semester, yaitu terstruktur 1 (T1) sebelum ujian tengah semester dan terstruktur 2
(T2) sebelum ujian akhir semester, yang masing-masing mempunyai bobot
penilaian (Bt) 1 (satu).
c. Ujian tengah semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
dalam kalender akademik, yaitu ujian yang diadakan secara terjadwal pada tengah
semester dengan prosentase 50% dari materi matakuliah, sehingga mempunyai
bobot penilaian (Bm) 2 (dua).
d. Ujian akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
dalam kalender akademik, yaitu ujian yang diadakan secara terjadwal pada akhir
26
semester dengan prosentase 100% dari materi matakuliah, sehingga mempunyai
bobot penilaian (Bf) 4 (empat).
e. Penghitungan nilai tugas terstruktur 1 dan 2, ujian tengah semester dan ujian akhir
semester menentukan nilai akhir (NA) dengan rumus sebagai berikut:
(Nt1+Nt2) . Bt + Nm. Bm + Nf. Bf
NA = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2 Bt + Bm + Bf
Keterangan:
NA = Nilai Akhir Nf = Nilai UAS
Nt1 = Nilai T1 Bt = Bobot T1 & T2
Nt2 = Nilai T2 Bm = Bobot UTS
Nm = Nilai UTS Bf = Bobot UAS
Apabila dipandang perlu dosen dapat mengubah prosentasi nilai T1, T2, UTS dan
UAS sesuai dengan kebutuhan dan karakter mata kuliah.
f. Nilai Akhir (NA) dinyatakan dengan huruf sebagai hasil konversi nilai angka.
Konversi yang dimaksud sebagaimana tabel berikut ini
Nilai Angka Nilai Huruf Bobot
> 80-100
> 75-80
> 69-75
> 60-69
> 55-60
> 50-55
> 44-50
0-44
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0
g. Bagi mahasiswa yang sudah memrogramkan mata kuliah di semester yang sedang
berjalan, akan tetapi mahasiswa tersebut tidak mengikuti proses perkuliahan atau
tidak memenuhi batas minimal kehadiran perkuliahan, tidak dapat menempuh
Ujian Akhir Semester (UAS). Sehubungan dengan itu, maka nilai tugas terstruktur
dan Ujian Tengah Semester yang telah diperoleh dinyatakan gugur sehingga yang
bersangkutan mendapatkan kualifikasi E. Untuk itu sks mata kuliah tersebut tetap
diperhitungkan sebagai pembagi dalam penghitungan IP.
h. Bagi mahasiswa yang sudah memrogramkan mata kuliah di semester yang sedang
berjalan, akan tetapi mahasiswa tersebut belum menyerahkan tugas terstruktur dan
atau belum mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan atau Ujian Akhir
Semester (UAS) karena alasan yang dapat dibenarkan oleh Fakultas, maka
mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan kualifikasi T (Tertunda). Dalam
penghitungan IP, beban sks mata kuliah tersebut tidak diperhitungkan sampai
dengan terselenggaranya Ujian Susulan dan atau penyerahan tugas terstruktur.
2. Ketentuan Penilaian Praktikum (Matakuliah Kemahiran Hukum) ditentukan
melalui komponen proses kegiatan dan laporan akhir.
3. Ketentuan Penilaian PPM/KKN ditentukan melalui komponen proses kegiatan
dan laporan akhir.
27
Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi:
a. Keikutsertaan dalam pembekalan (15 %)
b. Usulan program kegiatan PPM (10 %)
c. Realisasi program kegiatan PPM di lapang sesuai dengan usulan kegiatan PPM
(20%)
d. Intensitas kehadiran mahasiswa di lokasi (25%)
e. Laporan hasil kegiatan PPM (20%)
f. Presentasi laporan hasil kegiatan PPM (10%)
4. Ketentuan Penilaian KKL ditentukan melalui komponen proses kegiatan dan
laporan akhir. Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi:
a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan KKL oleh lembaga tempat KKL (bobot nilai 50%)
b. Unsur-unsur yang termuat dalam laporan KKL yang dinilai oleh dosen
pembimbing (bobot nilai 50%)
5. Ketentuan Penilaian Penulisan Tugas Akhir: Komponen yang dinilai:
1. Kualitas penulisan tugas akhir yang meliputi bobot akademik dan tata cara
penulisan.
2. Penampilan selama ujian.
3. Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan
dari majelis penguji.
G. Evaluasi Keberhasilan Studi Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan
angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir
semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya, sampai
pada batas waktu program studi berakhir.
1. Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester Evaluasi keberhasilan studi pada setiap semester dilakukan pada akhir semester,
meliputi matakuliah yang diprogramkan mahasiswa pada semester tersebut. Hasil
evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil
pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berikut:
IP semester yang bersangkutan Beban kredit yang dapat diambil
> 3,00
2,50-2,99
2,00-2,49
1,50-1,99
< 1,50
22-24 sks
19-21 sks
16-18 sks
12-15 sks
< 12 sks
2. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama Pada Akhir tahun pertama sejak mahasiswa terdaftar di Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, keberhasilan studinya dievaluasi untuk menentukan yang bersangkutan
boleh melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studinya
apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 sks
b. Mencapai Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari
24 sks mata kuliah yang terbaik nilainya.
28
3. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua Pada akhir studi tahun kedua terhitung mulai mahasiswa terdaftar, keberhasilan
studinya dievaluasi untuk menentukan apakah yang bersangkutan boleh melanjutkan
studi atau tidak. Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya apabila
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks.
b. Mencapai Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari
48 sks matakuliah yang terbaik nilainya.
4. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 72 sks
b. Mencapai Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari
72 sks matakuliah yang terbaik nilainya.
5. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Mengumpulkansekurang-kurangnya 96 sks
b. Mencapai Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari
96 sks matakuliah yang terbaik nilainya.
6. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kelima dan seterusnya
Pemimpin Fakultas akan membuat kebijakan terhadap mahasiswa yang mendapat
evalasi keberhasilan studi tahun kelima dan seterusnya.
7. Evaluasi Akhir Studi Evaluasi akhir studi seorang mahasiswa dapat dilakukan apabila memenuhi syarat:
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang bersangkutan.
b. Telah mengumpulkan sks sekurang-kurangnya 144 sks
c. Masa Studi tidak lebih dari 7 tahun. Untuk mahasiswa pindahan, lama belajar
pada perguruan tinggi asal diperhitungkan sebagai masa studi. Masa studi 7 tahun
tersebut tidak termasuk cuti akademik/terminal, tetapi bagi mahasiswa yang tidak
mendaftar ulang tanpa seijin Rektor diperhitungkan sebagai masa studinya.
d. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 2,0 tanpa nilai E, dan nilai D paling banyak
10% dari beban kredit total.
e. Lulus ujian tugas akhir.
Fakultas wajib memberi peringatan evaluasi yang dilakukan pada akhir semester
ganjil berdasarkan hasil studi mahasiswa dan kemampuannya dalam memenuhi
jumlah sks dan IPK pada semester genap berikutnya.
H. Semester Pendek
1. Semester pendek adalah program perkuliahan yang bersifat remedial yang dapat
dilaksanakan pada saat liburan semester genap berdasarkan Keputusan Dekan.
2. Semester pendek diselenggarakan dengan tujuan untuk memperbaiki Indeks Prestasi.
3. Mata kuliah yang ditawarkan pada semester pendek adalah matakuliah-matakuliah
yang berdasarkan pertimbangan tertentu ditetapkan oleh Dekan.
4. Jumlah sks yang dapat diprogramkan maksimal 8 sks.
29
5. Jumlah Peserta
a. Semester pendek baru diselenggarakan apabila jumlah peserta setiap kelas
sekurang-kurangnya 10 orang.
b. Jumlah peserta yang kurang dari 10 orang dapat diselenggarakan apabila ada
alasan mendesak dengan berdasar pada kebijakan Dekan.
6. Syarat Pendaftaran
a. Semester pendek hanya boleh diikuti mahasiswa yang mengulang suatu mata
kuliah (remedial) dengan nilai serendah-rendahnya D dengan menunjukkan bukti
Kartu Hasil Studi (KHS).
b. Menyerahkan copy bukti pembayaran semester pendek.
c. Menyerahkan copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
7. Tempat Pendaftaran di Bagian Akademik dan jadwal kuliah akan diumumkan
menjelang pelaksanaan perkuliahan.
8. Penyelenggaraan Perkuliahan
a. Perkuliahan diselenggarakan minimal 6 kali dan maksimal 8 kali tatap muka
untuk mata kuliah yang bobotnya 2 sks, serta minimal 12 kali dan maksimal 16
kali tatap muka untuk mata kuliah yang bobotnya 4 sks, termasuk Ujian Tengah
Semester Pendek (UTSP) dan Ujian Akhir Semester Pendek (UASP).
b. Untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester Pendek (UASP), sekurang-
kurangnya kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sebesar 80% dari total
penyelenggaraan kuliah.
9. Biaya perkuliahan termasuk biaya ujian, ditetapkan berdasarkan Peraturan Dekan.
10. Pembatalan Mata Kuliah
a. Mata kuliah yang sudah diprogramkan tidak dapat dibatalkan oleh mahasiswa
yang bersangkutan.
b. Mata kuliah yang dibatalkan karena pesertanya kurang dari ketentuan No. 5 (a),
maka mahasiswa yang terkena pembatalan dapat memilih mata kuliah lain yang
ditawarkan.
c. Mahasiswa yang mata kuliahnya terkena pembatalan dan tidak mengalihkan pada
mata kuliah lain yang ditawarkan, biaya pendaftarannya dikembalikan.
11. Komponen yang dinilai hanya meliputi Ujian Tengah Semester Pendek (UTSP) dan
Ujian Akhir Semester Pendek (UASP).
12. Pada Semester Pendek tidak diselenggarakan ujian susulan.
13. Nilai mata kuliah yang ditempuh melalui semester pendek setinggi-tingginya B.
14. Hasil semester pendek tidak mempengaruhi pengambilan sks pada semester
berikutnya.
I. Ujian Susulan 1. Ujian susulan adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan/atau Ujian Akhir Semester
(UAS) yang bersifat susulan dan hanya diselenggarakan berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan khusus oleh Dekan melalui KPS S1, yakni :
a. rawat jalan Sakit yang berkategorikan dan/atau rawat inap (dengan bukti surat
Keterangan Rawat Jalan dan/atau Rawat Inap yang dikeluarkan olehTenaga Kesehatan
dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana yang diatur oleh Pemerintah)
b. Keluarga sedarah dan/atau Semenda sampai Derajat Ke-3 meninggal dunia (dengan
bukti Surat Kematian dan Surat Keterangan Keluarga sedarah dan/atau Semenda
sampai Derajat Ke-3 resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah)
c. Menjalankan ibadah keagamaan yang sudah terjadwal dalam kalender keagamaan
yang dikeluarkan oleh Pemerintah
d. Menjalankan tugas negara (dengan bukti surat resmi dari instansi pemerintah)
30
e. Menjalankan tugas Fakultas/Universitas (dengan bukti surat resmi dari pimpinan
Fakultas/Universitas)
2. Nilai mata kuliah yang ditempuh melalui Ujian Susulan setinggi-tingginya B.
31
J. Bagan Alur Penyusunan Rencana Studi
32
BAB V
ADMINISTRASI PENDIDIKAN
Untuk melaksanakan administrasi pendidikan berdasarkan sistem kredit semester,
diselenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
A. Penerimaan Mahasiswa Baru
Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan secara terpadu di lingkungan
Universitas Brawijaya.
B. Pemberian Buku Pedoman Pendidikan
Buku Pedoman Pendidikan ini diberikan sebelum perkuliahan tahun akademik tertentu
dimulai, dan berisi antara lain:
a. Kalender Akademik, yang mengatur:
1. Waktu awal dan akhir kuliah, ujian, pendaftaran ulang dan kegiatan akademik lain
pada semester ganjil dan genap.
2. Kegiatan-kegiatan Dies Natalis, Wisuda dan kegiatan seremonial yang lain.
3. Kegiatan Kemahasiswaan.
b. Penjelasan tentang Sistem Kredit Semester.
c. Penjelasan tentang Tujuan Pendidikan.
d. Penjelasan tentang Peraturan Akademik yang terkait dengan perkuliahan, ujian,
evaluasi keberhasilan studi, mutasi mahasiswa, dan lain-lain.
e. Penjelasan tentang pengelolaan administrasi pendidikan.
f. Penjelasan tentang bimbingan konseling dan Penasehat akademik.
g. Penjelasan tentang tatakrama kehidupan di kampus.
C. Penasehat Akademik (PA) Penjelasan tentang Penasehat Akademik tertera pada Bab IX.
D. Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
Nomor Induk Mahasiswa ditetapkan oleh Universitas Brawijaya.
E. Pendaftaran
a. Persiapan Pendaftaran Akademik Bahan-bahan yang diperlukan pada tahap persiapan pendaftaran ini antara lain:
1. Daftar nama Penasehat Akadernik (PA) beserta mahasiswa yang dibimbingnya.
2. Kartu-kartu yang harus diisi oleh mahasiswa dan ditandatangani oleh Penasehat
Akademik, yaitu:
a. Kartu Rencana Studi (KRS)
b. Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS)
c. Kartu Pembatalan Matakuliah (KPM)
d. Kartu Hasil Studi (KHS) (telah diisi oleh Bagian Akademik)
b. Pelaksanaan Pendaftaran Akademik
1. Pengisian Kartu Rencana Studi Mahasiswa mengisi KRS melalui Sistem Informasi Akademik (SIAKAD).
2. Penentuan Rencana Studi Semester
33
a. Penentuan rencana studi dilakukan dengan bimbingan dosen Penasehat
Akademik.
b. Untuk mahasiswa baru, rencana studi pertama diwajibkan mengambil beban
studi yang telah ditetapkan.
c. Penentuan rencana studi semester selanjutnya ditentukan berdasarkan prestasi
yang dicapai oleh mahasiswa pada semester sebelumnya.
d. Besarnya beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya ditentukan
oleh indeks prestasi yang telah dicapai.
e. Rencana studi semester yang telah disusun dianggap sah setelah divalidasi
oleh Penasehat Akademik.
3. Perubahan Rencana Studi a. Perubahan rencana studi adalah mengganti suatu matakuliah dengan
matakuliah lain pada semester yang sama.
b. Perubahan rencana studi hanya dapat dilakukan apabila:
1. Perubahan jadwal yang menyebabkan benturan mata kuliah.
2. Mata kuliah yang diprogramkan ditolak karena belum memenuhi
prasyarat yang ditentukan.
3. Mata kuliah yang diprogramkan dibatalkan oleh Fakultas.
c. Perubahan rencana studi dilaksanakan paling lambat pada akhir minggu
pertama dan harus mendapat persetujuan dari Penasehat Akademik, serta
segera dilaporkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas.
4. Pembatalan Mata Kuliah a. Pembatalan matakuliah adalah pembatalan rencana pengambilan matakuliah
yang telah diprogramkan pada semester tersebut.
b. Bagi mahasiswa yang akan membatalkan sesuatu matakuliah diberi
kesempatan selambat-lambatnya pada minggu kedua.
c. Pembatalan ini harus disetujui oleh dosen Penasehat Akademik, dan segera
dilaporkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas.
5. Hasil Studi Hasil studi adalah nilai yang diperoleh mahasiswa untuk semua matakuliah yang
diprogram dalam kartu rencana studi (KRS) dan dicantumkan dalam kartu hasil
studi (KHS).
c. Kuliah, Seminardan Praktikum Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah, seminar proposal, praktikum (peradilan
semu, Laboratorium Bahasa dan Laboratorium Komputer). Jadual jam kuliah, seminar
dan praktikum ditetapkan oleh Fakultas.
d. Penyelenggaraan Ujian Matakuliah
Tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan ujian adalah sebagai
berikut:
1. Merencanakan Jadual Ujian a. Sesuai dengan kalender akademik, jadual ujian tengah semester dan akhir
semester harus direncanakan terlebih dahulu secara cermat dan diumumkan
kepada mahasiswa serta dosen.
b. Jadwal ujian diumumkan selambat-lambatnya seminggu sebelum ujian
berlangsung, Ujian tengah semester dan ujian akhir semester diselenggarakan
oleh panitia yang ditetapkan oleh Dekan.
2. Pelaksanaan Ujian
34
a. Pelaksanaan ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan oleh
Panitia yang ditetapkan oleh Dekan.
b. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan berpedoman pada
kalender akademik yang ditetapkan Universitas
c. Panitia ujian, dosen penguji, dan mahasiswa peserta ujian wajib menaati tata
tertib ujian yang ditetapkan oleh Fakultas.
d. Lembar jawaban ujian diserahkan oleh panitia ujian kepada dosen penguji
pada hari pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan.
e. Nilai hasil ujian diserahkan kepada bagian akademik paling lambat tujuh hari
setelah lembar jawaban diterima oleh dosen penguji. Apabila waktu tersebut
terlampaui akan diberikan peringatan, dan apabila setelah peringatan tersebut
dosen penguji yang bersangkutan belum juga menyerahkan nilai hasil ujian,
maka Fakultas akan mengambil berkas lembar jawaban ujian dan selanjutnya
memerintahkan kepada rumpun pengajar mata kuliah yang bersangkutan
untuk dilakukan koreksi.
f. Nilai hasil ujian yang meliputi nilai tugas terstruktur I dan II, nilai ujian
tengah semester dan nilai ujian akhir semester diisi oleh dosen pengampu
mata kuliah yang bersangkutan melalui Sistem Informasi Akademik atau
diserahkan kepada bagian Akademik berupa nilai angka dan nilai akhir berupa
nilai huruf paling lambat pada batas waktu yang ditentukan setelah
pelaksanaan Ujian Akhir Semester. Apabila sampai batas waktu dimaksud
dosen pengampu mata kuliah belum menyerahkan nilai, secara otomatis
Sistem Informasi Akademik akan memberikan nilai B.
g. Nilai hasil ujian tersebut selanjutnya diproses di Bagian Akademik dan
diumumkan kepada mahasiswa.
e. Pengadministrasian Nilai
1. Kartu Hasil Studi (KHS) Nilai hasil ujian selanjutnya diisikan ke dalam Kartu Hasil Studi (KHS) dan
dijadikan dasar untuk pengisian KRS pada semester berikutnya. KHS semester
dibuat rangkap 4 (empat), masing-masing untuk dosen Penasehat Akademik,
mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa dan Sub Bagian Akademik Fakultas.
2. Penyimpanan Hasil Ujian Mahasiswa Penyimpanan hasil ujian mahasiswa dilakukan oleh Bagian Akademik Fakultas.
Data hasil ujian mahasiswa yang perlu disimpan ialah:
1. Daftar hasil ujian mahasiswa setiap mata kuliah.
2. KHS yang mencakup nilai kumulatif hasil ujian mahasiswa yang
bersangkutan pada setiap semester dan indek prestasinya.
3. Nilai kumulatif untuk semua matakuliah sejak semester awal sampai dengan
semester yang bersangkutan.
F. Registrasi Mahasiswa
1. Tujuan
a. Untuk penertiban pelaksanaan kegiatan akademik pada setiap semester.
b. Untuk mengetahui jumlah keseluruhan mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan
akademik secara aktif pada setiap semester,
c. Untuk mendapatkan data tentang aktivitas dan keadaan mahasiswa.
2. Macam Registrasi
a. Registrasi Administrasi
35
Registrasi administrasi adalah kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai
mahasiswa.
Kegiatan registrasi administrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara
tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik.
1. Registrasi administrasi calon mahasiswa baru.
a. Syarat-syarat
1. Setiap calon mahasiswa baru diharuskan datang sendiri untuk
menyelesaikan registrasi administrasi.
2. Menyerahkan kartutanda peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru.
3. Membawa Ijazah/STTB asli dan menyerahkan salinan/fotokopinya.
4. Membawa Rapor asli dan menyerahkan salinan/fotokopinya.
5. Membawa Nilai Nilai Ujian Nasional dan menyerahkan salinan /
fotokopinya,
6. Membawa akte kelahiran/akte kenal lahir dan menyerahkan salinan/
fotokopinya.
7. Menyerahkan masing-masing 2 (dua) lembar pasfoto ukuran 3x4 cm
dan 4x6 cm.
8. Membawa Surat Keterangan kewarganegaraan bagi warga keturunan
asing dan menyerahkan salinan/fotokopinya.
9. Menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan dari Tim Kesehatan
Universitas Brawijaya.
10. Mengisi formulir registrasi administrasi calon mahasiswa baru serta
menandatangani Surat Pernyataan yang di keluarkan oleh Universitas
Brawijaya di atas meterai.
11. Menyerahkan bukti pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan
(SPP) dan pembayaran lain sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan.
b. Sanksi
1. Setiap calon mahasiswa yang tidak memenuhi syarat-syarat yang
ditetapkan, tidak dapat diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya.
2. Setiap calon mahasiswa yang terlambat registrasi administrasi, dengan
alasan apapun tidak dapat dibenarkan dan yang bersangkutan
dianggap mengundurkan diri.
3. Setiap calon mahasiswa yang memberikan keterangan tidak benar
dapat dibatalkan registrasi administrasinya atau dikeluarkan dari
Universitas Brawijaya.
4. Tidak ada perpanjangan waktu untuk registrasi administrasi.
2. Registrasi administrasi mahasiswa lama.
a. Syarat-syarat
Setiap mahasiswa lama diharuskan datang sendiri untuk menyelesaikan
registrasi administrasi dengan menyerahkan:
1. Formulir registrasi administrasi yang telah diisi.
2. Kartu Tanda Mahasiswa semester sebelumnya.
3. Tanda bukti pelunasan SPP tahun akademik sebelumnya.
4. Tanda bukti pelunasan SPP semester/tahun akademik yang
bersangkutan.
36
5. Bagi mahasiswa yang tidak terdaftar sebagai mahasiswa atau cuti
akademik pada semester sebelumnya harus mendapat ijin untuk
registrasi administrasi kernbali dari Rektor.
b. Sanksi
1. Mahasiswa lama yang tidak melakukan herregistrasi administrasi pada
suatu semester tertentu tanpa persetujuan Rektor, maka mahasiswa
tersebut dinyatakan bukan mahasiswa untuk semester tersebut dan
diperhitungkan dalam masa studinya.
2. Mahasiswa lama yang terlambat herregistrasi administrasi dengan
alasan apapun tidak dapat dibenarkan dan pada semester tersebut
dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya.
3. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar seperti pada angka 2 dapat
mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor
selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak penutupan registrasi
administrasi.
4. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester
kumulatif dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya.
5. Tidak ada perpanjangan waktu untuk registrasi administrasi.
b. Registrasi akademik Registrasi akademik adalah pendaftaran untuk memperoleh hak mengikuti
kegiatan akademik pada semester tertentu, yang meliputi:
1. Kegiatan registrasi akademik:
a. Pengisian dan pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS)
b. Pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi.
c. Pembatalan matakuliah
2. Konsultasi rencana studi merupakan kegiatan yang harus dilakukan antara
mahasiswa dengan dosen Penasehat Akademik sesuai dengan kalender
akademik.
3. Seorang mahasiswa dapat menjadi peserta suatu matakuliah apabila telah
memenuhi ketentuan yang berlaku dan disetujui dosen Penasehat
Akademiknya.
G. Ketentuan Pembayaran Biaya Studi
1. Mahasiswa Baru Setiap mahasiswa baru yang diterima di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya wajib
membayar Biaya Pendidikan yang ditentukan oleh Rektor.
2. Mahasiswa Lama a. Setiap mahasiswa yang melakukan herregistrasi administrasi diwajibkan membayar
SPP yang dapat dibayar sekaligus dalam satu tahun atau dua tahap pada setiap awal
semester ganjil dan genap.
b. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang tanpa seijin Rektor, tetap
diwajibkan untuk membayar SPP dan pembayaran dilakukan pada saat herregistrasi
dimana yang bersangkutan akan aktif kuliah kembali.
37
c Apabila mahasiswa memperoleh ijin Rektor untuk cuti akademik, maka yang
bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar SPP selama menjalani cuti
akademik tersebut. Jika ijin cuti akademik diberikan setelah batas akhir pengajuan cuti
akademik, maka diwajibkan membayar SPP. Ketentuan ini juga berlaku untuk
mahasiswa baru.
d. SPP Progresif akan dikanakan kepada mahasiswa apabila:
1). Masa studi melampaui 4 tahun, maka SPP yang harus dibayar pada tahun kelima
adalah (100+15)%, pada tahun keenam adalah (100+30)% dan pada tahun ketujuh
adalah (100+45)%
2). Mahasiswa Alih Program yang melampau masa studi 3 tahun, maka SPP yang
harus dibayar pada tahun keempat (100+30)%.
e. Besarnya SPP ditentukan dengan Keputusan Rektor.
H. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
1. Mahasiswa yang terdaftar akan memiliki KTM yang memiliki “barcode number”.
2. KTM diterimakan kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan registrasi
administrasi secara lengkap.
3. Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian KTM, mahasiswa harus melaporkan
kepada Biro Administrasi Akademik dan kemahasiswaan (BAAK) untuk diganti
dengan KTM yang baru.
4. KTM merupakan tanda bukti terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Brawijayapada
semester yang bersangkutan.
I. Mutasi Mahasiswa Mutasi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa yang meliputi status akademik dan
administrasi. Mutasi mahasiswa dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Cuti Akademik Cuti akadernik adalah penundaan registrasi administrasi dalam jangka waktu tertentu
dengan ijin Rektor. Ketentuan cuti akademik:
a. Permohonan cuti akademik diajukan kepada Rektor dengan disertai alasan-alasan
yang kuat dan diketahui oleh Dekan dan orang tua/wali/instansi mahasiswa yang
bersangkutan, paling lambat 1 (satu) minggu sejak penutupan registrasi akademik.
b. Cuti akademik diajukan untuk masa paling lama 2 (dua) tahun kumulatif.
c. Jangka waktu cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi kecuali bagi
mahasiswa yang tidak daftar ulang tanpa seijin Rektor tetap diperhitungkan
sebagai masa studi.
2. Mahasiswa Tugas Belajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menerima mahasiswa tugas belajar dari
Instansi Pemerintah/Swasta dengan syarat-syarat sebagai berikut:
a. Berijazah Sarjana Muda Hukum Negeri
b. Dikirim oleh instansi yang bersangkutan sebagai mahasiswa tugas belajar
c. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sejak lulus
d. Memenuhi syarat-syarat akademik dan administratif yang ditentukan Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya.
e. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan
Fakultas Hukum paling lambat 1 bulan sebelum perkuliahan tahun akademik baru
dimulai.
f. Penerimaan mahasiswa tugas belajar dilakukan oleh Rektor atas pertimbangan
Dekan.
38
3. Pindah ke Perguruan Tinggi Lain
a. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang akan pindah ke
Perguruan Tinggi lain harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan
tembusan kepada Dekan, disertai alasan kepindahannya.
b. Mahasiswa yang telah pindah ke Perguruan Tinggi lain tidak dapat diterima
kembali sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya.
4. Putus Kuliah Mahasiswa putus kuliah ialah mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi
keberhasilan studi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan akhir
program studi sarjana atau mahasiswa yang tidak mendaftar ulang lebih dari 2 (dua)
semester kumulatif, baik secara berturut-turut maupun tidak. Jika terdapat mahasiswa
yang putus kuliah, maka:
a. Dekan melaporkan kepada Rektor.
b. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang putus kuliah untuk mahasiswa
yang bersangkutan.
5. Meninggal Dunia Apabila ada mahasiswa Fakultas Hukum meninggal dunia, Dekan Fakultas Hukum
melaporkan kepada Rektor.
6. Pemberhentian sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Mahasiswa dapat diberhentikan sementara atau selamanya apabila melanggar
Keputusan Rektor Nomor: 044/SK/1985 tentang Tata Tertib Keluarga Besar
Universitas Brawijaya.
K. Perpindahan Mahasiswa ke Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dari Perguruan
Tinggi Lain Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang pindah ke Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya dari perguruan tinggi lain adalah :
1. Yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah mahasiswa fakultas hukum
atau fakultas Non Eksakta atau Fakultas Eksakta perguruan tinggi lain yang telah
mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2(dua) semester dan
setinggi-tingginya 3 (tiga) semester dengan ketentuan:
a. untuk 2 (dua) semester, telah mencapai 40 sks dengan IPK sekurang-kurangnya
3,00
b. untuk 3 (tiga) semester, telah mencapai 60 sks dengan IPK sekurang-kurangnya
3,00
2. Berasal dari Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi setara
dengan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bukan putus studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik
4. Tidak pernah melanggar peraturan dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari
perguruan tinggi asal.
5. Persetujuan pindah dari fakultas hukum asal, dan menyerahkan bukti-bukti kegiatan
akademik lain yang sah.
6. Pernyataan kesediaan menerima secara tertulis dari Dekan Fakultas Hukum dan
diajukan kepada Rektor.
L. Pindah ke Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lain Tata cara mengajukan permohonan pindah adalah sebagai berikut:
39
1. Permohonan pindah diajukan secara tertulis dengan alasan yang kuat kepada Rektor
Universitas Brawijaya dengan ditandatangani Dekan Fakultas Hukum.
2. Permohonan tersebut harus dilampiri:
a. Daftar nilai asli dengan IPK nya.
b. Persetujuan orang tua/wali/instansi.
c. Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan
Keputusan Rektor Nomor: 044/SK/1985 tentang Tata Tertib Keluarga Besar
Universitas Brawijaya dari Dekan Fakultas Hukum
d. Pernyataan kesediaan menerima secara tertulis dari Dekan Fakultas yang dituju.
3. Waktu Pengajuan Permohonan Pindah
a. Permohonan pindah harus diterima Rektor Universitas Brawijaya paling lambat 1
(satu) bulan sebelum kuliah tahun akademik baru (semester ganjil) dimulai.
b. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu seperti
tersebut pada butir (1) dilampaui.
40
BAB VI
PEDOMAN
KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)
A. PENDAHULUAN Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah kegiatan mahasiswa yang dilakukan secara individual
yang bersifat intra kurikuler, berorientasi pada program akademik dengan bobot 2 sks
dibawah bimbingan dosen. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan,
pemahaman dan ketrampilan hukum yang diperoleh melalui keterlibatanmahasiswa terhadap
bekerjanya suatu lembaga hukum dan atau lembaga lain yang mekanisme kerjanya
berimplikasi pada masalah hukum.
B. PERSYARATAN
1. Persyaratan Akademik Mahasiswa yang menempuh Program KKL, harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:
a. Telah menempuh sekurang-kurangnya 96 sks
a. Telah lulus Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
b. Materi KKL harus sesuai dengan konsentrasi yang telah dipilih.
c. Diprogramkan dalam KRS dalam semester yang bersangkutan.
2. PersyaratanAdministrasi Mahasiswa yang menempuh program KKL, sebelum melaksanakan kegiatan tersebut
harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut:
a. Membayar biaya KKL di Bagian Keuangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
b. Mengisi formulir yang telah disediakan di Bagian Akademik dengan dilampiri:
1) Transkrip nilai;
2) Foto Copy KRS yang sudah ditandatangani Dosen Pembimbing Akademik ;
3) Kwitansi pembayaran KKL.
c. Mengajukan proposal KKL kepada Ketua Bagian sesuai dengan konsentrasi;
d. Ketua Bagian selanjutnya mengusulkan Pembimbing kepada Dekan.
e. Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Bagian, menetapkan Pembimbing KKL bagi
mahasiswa yang bersangkutan dengan Surat Keputusan Dekan.
C. PROSEDUR PELAKSANAAN KKL Prosedur pelaksanaan KKL yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi harus sesuai
dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Fakultas.
1. Persiapan
Setelah mendapatkan Surat Keputusan Dekan tentang Penetapan Pembimbing,
mahasiswa harus melakukan persiapan sebagai berikut:
a. Melakukan konsultasi dengan Pembimbing untuk mendiskusikan hal-hal yang
berkaitan dengan proposal.
b. mengurus Surat Permohonan ijin KKL dariDekan di Bagian Pendidikan yang
ditujukan kepada lembaga tempat KKL.
2. Pelaksanaan Dalam melaksanakan KKL, tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa
adalah sebagai berikut:
41
a. Mahasiswa yang bersangkutan menyampaikanSurat ijin KKL dari Dekan dan
proposal KKL yang telah disetujui oleh Pembimbing ke lembaga tempat KKL.
b. Mahasiswa yang melakukan KKL di lembaga yang sudah ditetapkan harus
menggunakan metode partisipatif,wawancara, studi dokumentasi danapabila perlu
melakukan observasi.
c. Pada saat melaksanakanKKL mahasiswa yang bersangkutan mencatat berbagai
informasi yangmenyangkut hal-hal sebagai berikut:
1) Namalembaga tempat KKL.
2) Fungsi dan tugas lembaga tempat KKL.
3) Mekanisme bekerjanya lembaga tempat KKL pada saat ini.
4) Kendala dan atau problematik yang dihadapi lembaga tempatKKL.
5) Upaya yang sudah dilaksanakan oleh lembaga tempat KKL.
6) Rekomendasi yang diberikan mahasiswa peserta KKL untuk perbaikan dan atau
alternatif pemecahan problematik yang dihadapi lembaga tempat KKL.
d. Mahasiswa peserta KKL melakukan konsultasi dengan Pembimbing untuk
pelaksanaan kegiatan dan pembuatan laporan.
e. Pelaksanaan KKL harus diselesaikan dlam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
Penetapan Dosen Pembimbing KKL;
f. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan ternyata belum dapat menyelesaikan KKL,
mahasiswa dapat mengajukan permohonan perpanjangan;
g. Perpanjangan Surat Penetapan pembimbing KKL berlaku 1 (satu) bulan dan dapat
diajukan maksimal 2 (dua) kali;
h. Apabila setelah dilakukan perpanjangan 2 (dua) kali mahasiswa tetap tidak dapat
menyelesaikan KKL, maka Surat penetapan Pembimbing KKL gugur dan mahasiswa
harus mengajukan Judul KKL baru.
3. Evaluasi a. Evaluasi terhadap kegiatan KKLdilakukan oleh Lembaga tempat KKL dan Dosen
Pembimbing selama proses pelaksanaan kegiatan KKL dan pembuatan laporan
dengan berpedoman kepada sistem evaluasi program KKL yang meliputi:
1). Evaluasi pelaksanaan kegiatan KKL oleh lembaga tempat KKL dilakukan pada akhir
pelaksanaan kegiatan KKL. Evaluasi oleh lembaga tempat KKL berbobot 50% dari
total nilai dengan memperhatikan:
a) Tingkat kehadiran mahasiswa.
b) Keaktifan mahasiswa di lembaga tempat KKL.
c) Keikutsertaan dalam kegiatan di lembaga tempat KKL.
d) Pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa terkait kegiatan di lembaga KKL.
2). Evaluasi laporan KKL yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing dilakukan setelah
pembuatan laporan KKL. Evaluasi oleh Dosen Pembimbing berbobot 50% dengan
memperhatikan isi laporan yang sesuai dengan format penulisan sebagai berikut:
a) Nama kantor lembaga tempat KKL
b) Fungsi dan tugas lembaga tempat KKL
c) Bekerjanya lembaga tempat KKL pada saat ini
d) Kendala yang dihadapi dalam bekerjanya lembaga tempatKKL
e) Upaya yang sudah dilaksanakan oleh lembaga tempat KKL
f) Analisis dan rekomendasi yang diberikan mahasiswa peserta KKL untuk
perbaikan terhadap bekerjanya lembaga tempat KKL
3). Penilaian evaluasi laporan KKL baik oleh lembaga maupun dosen pembimbing diberikan
dalam bentuk angka dengan rentangan 40 s/d 100.
42
b. Bagi Dosen Pembimbing selambat-lambatnya tiga (3) hari dari saat penilaian
dilakukan, menyerahkan nilai KKL tersebut ke Bagian Akademik Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya.
c. Mahasiswa peserta KKL membuat laporan rangkap 3 (tiga) yang disetujui oleh:
1) Pembimbing.
2) Lembaga tempat KKL
3) Ketua Bagian
d. Mahasiswa peserta KKL harus menyerahkan laporan KKL yang sudah disetujui
kepada:
1) Pimpinan lembaga tempat KKL
2) Dosen Pembimbing KKL
3) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya.
43
BAB VII
PEDOMAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PPM)
A. PENDAHULUAN Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah kegiatan mahasiswa yang dilakukan
secara kelompok yang bersifat kurikuler dengan bobot 2 sks yang berorientasi pada
pemberdayaan masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah:(a) memberikan pemahaman dan
melatih kepekaan terhadap permasalahan hukum di masyarakat, (b) bersama masyarakat
secara partisipatif mencari pemecahan terhadap permasalahan hukum yang ditemukan dalam
masyarakat, serta (c) kegiatan lain yang dapat membantu pemberdayaan masyarakat.
B. PERSYARATAN
1. Persyaratan Akademik Mahasiswa yang menempuh Program PPM, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Sudah menempuh sekurang-kurangnya 96 sks .
b. Diprogramkan dalam KRS pada semester yang berjalan.
2. PersyaratanAdministrasi Mahasiswa yang menempuh program PPM, harus memenuhi syarat-syarat administrasi
sebagai berikut:
a. Membayar biaya PPM di Bagian Keuangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
b. Mengisi formulir pendaftaran PPM yang dilampiri:
1). Transkrip nilai yang disahkan oleh Bagian Akademik
2). Foto copy KRS
3). Kwitansi pembayaran PPM
4). Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar
C. JADWAL PENYELENGGARAAN PPM 1. PPM diselenggarakan satu kali dalam satu tahun pada pergantian antara semester ganjil
ke genap
2. PPM diselenggarakan selama 5 (lima) minggu dengan kegiatan meliputi:
a. Persiapan dan Pembekalan :minggu ke I
b. Kegiatan lapang :minggu ke II s/d IV
c. Laporan dan evaluasi :minggu ke V
D. PELAKSANA PPM
1. PPM diselenggarakan Fakultas yang dilaksanakan oleh tim pelaksana terdiri dariunsur
dosen dan mahasiswa berdasarkan Surat Keputusan Dekan.
2. Struktur Organisasi Pelaksana PPM terdiri dari:
a. Penanggung Jawab
b. Tim Pengarah
c. Tim Pelaksana meliputi:
1). Koordinator Pelaksana
2). Tim Pembekalan
3). Dosen Pembimbing Lapangan
4). Tim Lapangan (unsur mahasiswa)
44
E. PEMBIAYAAN 1. Biaya pelaksanaan PPM dibebankan kepada mahasiswa. Dana tersebut sebagian
diserahkan kembali kepada peserta untuk kelancaran tugas-tugas di lapang, antara lain
untuk dokumentasi, transportasi, konsumsi, akomodasi dan penyuluhan.
2. Dimungkinkan adanya sumber dana dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat.
F. PROSEDUR PELAKSANAAN PPM
1. Persiapan a. Mahasiswa peserta PPM dibagi secara berkelompok.
b. Mahasiswa peserta PPM wajib mengikuti pembekalan secara berkelompok yang
diselenggarakan oleh pelaksana PPM.
c. Masing-masing kelompok wajib melaksanakan orientasi lapang.
d. Masing-masing kelompok wajib membuat usulan program kegiatan PPM berdasarkan
orientasi lapang sesuai format yang telah ditentukan dan dibimbing oleh dosen
pembimbing lapang.
2. Pelaksanaan
a. Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan yang diprogramkan selama kegiatan
lapang berlangsung.
b. Mahasiswa harus merealisasikan seluruh rencana program yang telah disusun.
c. Mahasiswa wajib mematuhitata tertib pelaksanaan PPM.
d. Mahasiswa wajib membuat laporan secara berkelompok tentang pelaksanaan PPM
sesuai dengan format yang telah ditentukan dan dibimbing oleh dosen pembimbing
lapang.
e. Menggandakan laporan hasil kegiatan PPM rangkap 4 (empat), yang sudah disetujui
oleh Dosen Pembimbing, Ketua Pelaksana dan Kepala Desa dan diserahkan kepada:
1). Dosen Pembimbing
2). Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
3). Kepala Desa lokasi kegiatan PPM
3. Evaluasi
Penilaian kepada mahasiswa penempuh PPM dilakukan secara individu dengan
memperhatikan unsur-unsur yang dievaluasi meliputi:
a. Keikutsertaan dalam pembekalan (15 %)
b. Usulan program kegiatan PPM (10 %)
c. Realisasi program kegiatan PPM di lapang sesuai dengan usulan kegiatan PPM
(20%)
d. Intensitas kehadiran mahasiswa di lokasi (25%)
e. Laporan hasil kegiatan PPM (20%)
f. Presentasi laporan hasil kegiatan PPM (10%)
G. SANKSI
1. Mahasiswa yang tidak mengikuti pembekalan secara penuh tidak diikutsertakan ke
lapang.
2. Mahasiswa yang meninggalkan lokasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada
koordinator desa, yang selanjutnya disampaikan kepada Dosen Pembimbing.
3. Mahasiswa yang meninggalkan lokasi lebih dari 5 hari dinyatakan gugur.
4. Hal-hal lain yang belum diatur akan ditentukan tersendiri dalam buku pedoman PPM
45
BAB VIII
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR
A. SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN TUGAS AKHIR
1. Pengertian
Seminar Proposal penelitian tugas akhiradalah suatu wadah yang berfungsi sebagai
sarana tukar pikiran, dialog dan konsultasi antara mahasiswa yang akan menyusun
tugas akhir dengan para dosen yang bidang keilmuannyaterkait dengan topik atau
materi tugas akhir yang akan disusun disajikan dalam bentuk proposal penelitian dan
diikuti pula olehpara mahasiswa yang memenuhi syarat.
2. Tujuan
Seminar proposal tugas akhir bertujuan untuk membantu mahasiswa yang akan
menyusun tugas akhir menentukan dan merumuskan topik dan judul tugas akhir yang
aktual; merumuskan masalah yang tepat; dan menentukan penggunaan metode
penelitian yang sesuai, sehingga mempermudah mahasiswa yang bersangkutan
mengerjakan dan menyelesaikanpenyusunan tugas akhir dengan tetap memperhatikan
kaedah-kaedah keilmuan yang berlaku. Mahasiswa yang bersangkutan harus membuat
proposal penelitian sebagai bahan diskusi.
3. Peserta Seminar
Peserta Seminar terdiri dari
a. Dua dosen pembahas terkait dengan substansi draf proposal
b. Sebanyak-banyaknya dua mahasiswa pengusul draf proposal
c. Dua mahasiswa pembahas untuk setiap draf proposal
d. Satu mahasiswa sebagai moderator
e. Sedikitnya sepuluh mahasiswa peserta wajib yaitu mahasiswa yang telah
memprogramkan konsentrasi.
f. Mahasiswa lain yang berminat mengikuti diskusi.
4. Bentuk Kegiatan
Kegiatan Seminar Proposal Penelitian Tugas Akhir dapat dilakukan dalam bentukindividu
atau panel diskusi dengan pengusul sebanyak-banyaknya 2 (dua) mahasiswa.
5. Sifat Kegiatan
Kegiatan Seminar Proposal wajib diikuti oleh setiap mahasiswa yang akan menyusun tugas
akhir.
6. Kewenangan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Seminar Proposal merupakan kewenangan Ketua Bagian atau ketua
konsentrasi yang terkait dengan topik atau materi yang tertulis dalam proposal penelitian.
7. Pelaksanaan Seminar Proposal
46
Diskusi secara keseluruhan, mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaannya, dilakukan
sebagai berikut:
1. Ketua Bagian menetapkan dua orang dosen mata kuliah terkait dengan topik atau
materi yang akan dijadikan tugas akhirsebagai dosen pembahas.
2. Dosen pembahas,sub bagian pendidikan dan mahasiswa calon peserta seminar
proposalmengatur dan menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Seminar Proposal.
3. Acara Seminar Proposal dilakukansebagai berikut:
a). Pembukaan seminar Proposal oleh moderator dan sekaligus mempersilahkan
mahasiswa pengusul tugas akhir menyampaikan pokok-pokok pikiran yang
tertuang dalam draft proposal.
b). Mahasiswa pengusul menyampaikan pokok-pokok pikiran yang tersaji dalam
proposal penelitian.
c). Pembahas mahasiswa menyampaikan masukan-masukan kepada mahasiswa
pengusul mengenai format penulisan maupun substansi draf proposal.
d). Peserta seminar memberikan masukan, baik mencakup format penulisan, isi
maupun metode penelitian yang digunakan.
e). Mahasiswa pengusul berhak menanggapi masukan-masukan yang diberikan oleh
peserta.
f). Dosen Pembahas memberikan masukan dan tanggapan tentang draf proposal
pengusul maupun masukan yang diberikan oleh mahasiswa pembahas dan
peserta seminar.
g). Hasil diskusi yang telah disepakati forum digunakan oleh mahasiswa pengusul
sebagai bahan perbaikan draft proposal.
h). Dosen Pembahas Seminar Proposal berkewajiban membuat berita acara hasil
Seminar Proposal yang berisi rekomendasi perbaikan atau penolakan.
i). Penutupan acara Seminar Proposal dilaksanakan oleh moderator, dengan
membacakan hasil pembahasan yang berupa kesimpulan dan rekomendasi.
j). Berita Acara hasil Seminar Proposal diserahkan kepadaKetua Bagian.
4. Dosen pembahas menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi Seminar Proposal
kepada Ketua Bagian untuk dijadikan sebagai pertimbangan penetapanproposal
penelitian beserta dosen pembimbingnya.
8. Waktu Dan Tempat
1. Waktu penyelenggaraan sesuai dengan jam kerja Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya.
2. Tempat penyelenggaraan Seminar Proposal di Kantor dan atau Kampus Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya.
9. Pakaian Mahasiswa Pengusul
Setiap mahasiswa pengusul proposal tugas akhir wajib menggunakan pakaian kemeja lengan
panjang berwarna putih, celana atau rok hitam, berdasi dan jas almamater.
10. Pengesahan Proposal
a. Pengajuan penetapan dosen pembimbing tugas akhir dilakukan paling lama 15 (lima
belas) hari setelah seminar, jika melampaui batas waktu maka mahasiswa wajib
melakukan seminar ulang
b. Pengesahan proposal ditetapkan oleh Ketua Bagian setelah proposal tersebut direvisi
dan mendapat persetujuan dari dosen pembahas seminar proposal. Waktu yang
diberikan bagi mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan revisi terhadap
47
proposal tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pelaksanaan Seminar
Proposal. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mahasiswa tidak dapat
menyelesaikan revisi maka harus mengajukan seminar proposal ulang.
B. PEMBIMBING DAN PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR
1. Pembimbing
a. Pembimbing adalah dosen yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan mendapat
tugas dari Dekan untuk melakukan pembimbingan.
b. Pembimbing tugas akhir terdiri dari seorang Pembimbing Utama dan seorang
Pembimbing Pendamping.
2. Syarat-Syarat Pembimbing
Syarat seorang dapat ditetapkan sebagai pembimbing utamapada program sarjana ilmu
hukum adalah Doktor yang serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional Asisten
Ahli, Magister yang mempunyai jabatan fungsional lektor atau Sarjana Hukumyang
menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala. Sedangkan syarat seorang dapat ditetapkan
sebagai pembimbing pendamping adalah Magister yangmenduduki jabatan
fungsionalAsisten Ahliatau Sarjana yang menduduki jabatan fungsionalserendah-
rendahnya Lektor. Penentuan pembimbing di luar persyaratan di atas ditentukan oleh
Dekan atas usul Ketua Bagian.
3. Tugas Pembimbing
Tugas Pembimbing Utama meliputi:
a. Memberikan arahan kepada mahasiswa dalam penulisan tugas akhir yang meliputi
kegiatan mencari bahan pustaka, menyusun instrumen penelitian, pengumpulan data
lapang atau bahan hukum, mengorganisir dan menganalisis data atau bahan hukum, serta
menarik kesimpulan.
b. Apabila dipandang perlu pembimbing utama dapat merekomendasikan dan meminta
bantuan ahli lain sebagai nara sumber.
c. Pembimbing utama harus bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas akhir
mahasiswa.
Tugas Pembimbing Pendamping adalah membantu pelaksanaan pembimbingan yang
diserahkan Pembimbing Utama kepada Pembimbing Pendamping.
4. Prosedur Penetapan Pembimbing
1) Ketua Bagian, setelah menerima usulan nama dosen pembimbing dari dosen pembahas
seminar proposal dan menerima proposal yang telah direvisi oleh mahasiswa kemudian
mengusulkan penetapan dosen pembimbing utama dan pendamping kepada Dekan.
2) Dekan menetapkan pembimbing utama dan pendamping dengan mengeluarkan surat
penetapan pembimbing.
5. Proses dan Jangka Waktu Penulisan Tugas Akhir a. Proses penulisan tugas akhir dilakukan dengan berkonsultasi kepada dosen pembimbing
yang dibuktikan dengan kartu kendali pembimbingan.
48
b. Penulisan tugas akhir harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak
diterbitkannya surat penetapan pembimbing tugas akhir.
c. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan ternyata belum dapat menyelesaikan tugas akhirnya,
mahasiswa dapat mengajukan permohonan perpanjangan.
d. Perpanjangan surat penetapan pembimbing tugas akhir berlaku 3 (tiga) bulan dan dapat
diajukan maksimal 2 (dua) kali.
e. Apabila setelah dilakukan perpanjangan 2 (dua) kalimahasiswa tetap tidak dapat
menyelesaikan tugas akhirnya, maka surat penetapan pembimbing tugas akhir gugur dan
mahasiswa harus mengajukan judul baru.
C. UJIAN TUGAS AKHIR
1. Sifat dan Tujuan Ujian Tugas Akhir
a. Ujian tugas akhir adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat
untuk mendapatkan gelar kesarjanaan.
b. Ujian tugas akhir bersifat komprehensif.
c. Ujian dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam
penguasaan ilmu dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya,
mengevaluasi substansi, metode dan redaksional yang salah atau kurang tepat dalam
penulisan.
2. Majelis Penguji Ujian Tugas Akhir
a. Majelis Penguji ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Bagian.
b. Susunan majelis penguji terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang
sekretaris merangkap anggota dan 1-3 orang anggota.
c. Ujian dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang
penguji.
d. Ketua dan sekretaris majelis penguji adalah Ketua dan Sekretaris Bagian atau dosen lain
yang ditetapkan oleh Dekan atas usulan Ketua Bagian.
e. Majelis Penguji adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: serendah-
rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor Kepala, atau Lektor dengan
tambahan gelar Magister/sederajat, atau Asisten dengan tambahan gelar
Doktor/sederajat. Penetuan majelis penguji di luar persyaratan di atas ditentukan oleh
Ketua Bagian.
f. Anggota penguji dapat terdiri dari pembimbing dan atau bukan pembimbing.
g. Penguji bukan pembimbing dapat diangkat dari dosen bagian/instansi yang bidang
ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.
h. Tugas Majelis Penguji Ujian Tugas Akhir:
- Ketua bersama sekretaris majelis penguji bertugas mengatur kelancaran
pelaksanaan ujian.
- Majelis penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian.
3. Waktu Ujian Tugas Akhir
Waktu yang disediakan untuk ujian tugas akhir selama 1 (satu) jam/mahasiswa.
4. Pakaian Peserta Ujian Tugas Akhir
Setiap mahasiswa peserta ujian tugas akhir wajib menggunakan pakaian kemeja lengan
panjang berwarna putih, celana atau rok hitam, berdasi dan jas almamater.
49
5. Penilaian
a. Yang dinilai dalam ujian tugas akhir meliputi:
1). Kualitas penulisan tugas akhir yang meliputi bobot akademik dan tata cara penulisan.
2). Penampilan selama ujian.
3). Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari
majelis penguji.
b. Penentuan Nilai Akhir
Ketua majelis penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian yang
dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D atau E. Nilai akhir dari tugas akhir
juga termasuk nilai pelaksanaan tugas akhir dan nilai seminar dengan bobot yang
ditentukan oleh fakultas.
c. Untuk dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir, seorang mahasiswa sekurang-kurangnya
harus mencapai nilai C.
d. Mahasiswa yang menempuh ujian tugas akhir harus melaksanakan segala perbaikan
tugas akhir yang diputuskan oleh majelis penguji.
D. YUDISIUM
a. Yudisium merupakan kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan
seluruh persyaratan akademik dan menjadi waktu penetapan akhir masa studi, yang
dipimpin oleh Dekan atau yang mewakili.
b. Yudisium wajib dihadiri oleh seluruh mahasiswa peserta ujian tugas dengan mengenakan
pakaian kemeja lengan panjang berwarna putih, celana atau rok hitam, berdasi dan jas
alamamter.
c. Peserta ujian tugas akhir yang disyaratkan oleh majelis penguji untuk melakukan revisi
terhadap tugas akhirnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara ujian, dapat
mengikuti yudisium apabila telah selesai melakukan revisi dengan dibuktikan oleh
lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Penguji dan seluruh anggota
Majelis Penguji.
d. Mahasiswa peserta ujian tugas akhir yang dinyatakan lulus pada saat yudisium, berhak
mendapatkan Surat Keterangan Lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum
yang disingkat SH.
e. Mahasiswa peserta ujian tugas akhir yang tidak hadir dalam yudisium, maka penyerahan
Surat Keterangan Lulus mahasiswa yang bersangkutan ditunda sampai periode
berikutnya.
f. Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi
maksimum, untuk program sarjana 5 tahun sedangkan untuk alih program (n+0,25)
tahun.
g. Predikat kelulusanterdiri dari 3 tingkat yang didasarkan pada capaian Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK) yaitu:
b. IPK 2,00-2,75: Memuaskan
c. IPK 2,76-3,50: Sangat Memuaskan
d. IPK 3,51-4,00: Pujian
- masa studi tidak lebih dari 8 semester
- Komposisi semua nilai minimal B
- Tidak pernah terkena sanksi akademik
50
BAB IX
PENASEHAT AKADEMIK (PA)
Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasihat akademik
kepada mahasiswa, dengan tujuan agar studinya selesai dengan baik.
1. TugasPenasehat Akademik bertugas:
a. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi
kegiatan akademik dan non akademik.
b. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik.
c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik
sehingga tumbuh kemandirian belajar sebagai seorang ahli.
d. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk
keperluan tertentu.
e. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya
manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berfikir dan berperilaku sesuai
dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yang berlaku dalam
masyarakat.
f. Membantu mahasiswa mengembangkan wawasan belajar keilmuan secara mandiri.
g. Memberi peringatan terhadap mahasiswa yang IP-nya kurang dari 2,00 dan sks yang
dicapai kurang dari ketentuan.
2. Pada saat registrasi akademik setiap awal semester, Penasehat Akademik berkewajiban
melaksanakan tugas kepenasehatannya melalui kegiatan antara lain:
a. Memproses pengisian KRS dan tanggung jawab atas kebenaran isinya.
b. Menetapkan kebenaran jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dalam semester
yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
c. Meneliti dan memberi persetujuan terhadap studi semester yang disusun oleh
mahasiswa dalam KRS.
d. Pada saat memutuskan jumlah beban studi Penasehat Akademik wajib memberikan
penjelasan secukupnya atas keputusan tersebut agar mahasiswa dapat mengambil
keputusan secara tepat.
e. Melakukan validasi KRS dengan sistem terpadu melalui Sistem InformasiDosen
(SIADO)
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Penasehat Akademik harus memperhatikan hasil belajar
mahasiswa asuhannya secara perorangan atau kelompok.
4. Penasehat Akademik dapat meminta bantuan kepada unit-unit kerja lainnya untuk
kepentingan mahasiswa yang berada pada bimbingannya.
5. Kegiatan kepenasehatan dalam bidang akademik dikoordinir oleh Pembantu Dekan bidang
Akademik.
6. Setiap Penasehat Akademik harus selalu memperhatikan Kode Etik Kehidupan Kampus.
51
BAB X
SANKSI AKADEMIK
1. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kurang dari batas minimal perkuliahan (80%) tidak
diperbolehkan menempuh Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah bersangkutan.
2. Mahasiswa yang membatalkan suatu mata kuliah dalam KRS diluar waktu yang ditentukan,
maka mata kuliah tersebut tetap diperhitungkan dalam IP.
3. Mahasiswa yang curang dalam ujian, akan dikenakan sanksi pembatalan ujian semua mata
kuliah dalam semester bersangkutan.
4. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi
pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester bersangkutan.
5. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing
paling lama 2 semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.
6. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran tersebut apabila disertai ancaman kekerasan/
memberikan sesuatu/ janji/ tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Fakultas.
7. Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan dalam pembuatan skripsi, maka skripsi
tersebut dan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan dibatalkan.
8. Hal-hal yang belum termasuk dalam bagian ini diatur selanjutnya pada Bab V tentang Tata
Tertib Keluarga Besar Universitas Brawijaya dalam Buku Pedoman Akademik Universitas
Brawijaya.
52
Lampiran 1
PIMPINAN DAN STAF FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
A. PIMPINAN FAKULTAS:
D e k a n : Dr. Rachmad Safaat, SH. MSi.
Pembantu Dekan I : Dr.Prija Djatmika, SH. MS.
Pembantu Dekan II : Dr. Iwan Permadi, SH. MH.
Pembantu Dekan III : Arif Zainudin, SH. MHum.
B. STAF
Ketua Program Studi S1 : Dr. Lucky Endrawati, SH. MH.
Ketua Bagian Hukum Perdata : Djumikasih, SH. MH..
Ketua Bagian Hukum Pidana : Eny Harjati, SH. M. Hum
Ketua Bagian Hukum Tata Negara : Herlin Wijayati, SH. MH.
Ketua Bagian H. Administrasi
Negara : Lutfi Effendi, SH. MHum.
Sekretaris Bagian Hukum
Administrasi Negara : Agus Yulianto, SH. MH.
Ketua Bagian Hukum Internasional : Nurdin, SH. MH.
Sekretaris Bagian Hukum
Internasional : Ikaningtyas, SH. LLM.
Ketua Lab. Komputer dan PSIK : Alfons Zakaria,SH. LLM
Ketua Badan Penelitian,Pengabdian
Masyarakat& Kerjasama (BPPMK) : Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MH.
Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan
Hukum (BKBH) : Imam Ismanu, SH. MS.
Ketua Pusat Dokumentasi dan
Informasi Ilmu Hukum (PDIH) : M. Zairul Alam, SH. MH.
Ketua Pengelola Laboratorium
Bahasa Inggris : Dra. Ismarita Ida R, M. Pd.
Kepala Bagian Tata Usaha : Ir. Suhardiyono
Kepala Sub. Bagian Pendidikan : Setu, SE.,MM
Kepala Sub. Bagian Keuangan
dan Kepegawaian : Sujono, SH.
Kepala Sub. Bagian Umum dan
Perlengkapan : Edy Roesanto, SH. MH
Kepala Sub. Bagian Kemahasiswaan
dan Alumni : Ach. Murtadho, SE, Ak..
53
C. SENAT FAKULTAS
Ketua : Dr. Rachmad Safaat, SH. MSi. .
Sekretaris : Dr. Muchamad Ali Safa’at, SH. MH.
Komisi Pengembangan Ketua : Prof. Dr. M. Bakrie, SH. MS.
Sekretaris : Siti Hamidah, SH. M. M.
Anggota : Dr. Sihabudin, SH. MH.
Dr. Muchamad Ali Safa’at, SH. MH.
Prof. Masruchin Ruba’i, SH. MS.
Prof. Dr. Sudarsono, SH. MS.
Herlin Wijayati, SH. MH.
Dr. Rachmat Syafa’at, SH. MSi.
Dr. Prija Djatmika, SH. MS.
Setyo Widagdo, SH. MHum.
Dr. Moh. Ridwan, SH. MS.
Drs. M. Hafid Hamid, M.Ag.
Komisi Evaluasi Ketua : Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MS.
Sekretaris : Dr. Nurini Aprilianda,SH. MH.
Anggota : Rachmi Sulistyorini, SH. MHum.
Arif Zainudin, SH. MHum.
Prof. Dr. Thohir Luth, M.Ag.
Nurdin, SH. MHum.
Eny harjati, SH. MH.
Luthfi Effendi, SH. MHum.
Sentot Prihandayani Sigito, SH. MH.
Dr. Iwan Permadi, SH. MHum.
Aan Eko Widiarto, SH. MHum.
Budi Santoso, SH. MHum.
54
55
Lampiran 3
BAGAN ORGANISASI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LAB BAHASA
Praktek Non Legislasi
SENAT FAKULTAS
UNSURPELAKSANAADMINISTRATIF
UNSUR PENUNJANG
LABORATORIUM ILMU
HUKUM
UNSUR PELAKSANA
TEKNIS
UNSURPELAKSANA AKADEMIK
LAB Pengkajian
Hukum
Pusat-Pusat Pengemban
gan
PROGRAM STUDI
BKBH
PDIH
JURNAL
LAP KOMPUTER
Lab Bahasa
BPPK
GUGUS JAMINAN
MUTU
BAGIAN TATA USAHA
Sub Bag. Pendidikan
Sub Bag. Umum dan Perlengkapan
Sub Bag. Keuangan dan Kebagawaian
Sub Bag. Mahasiswaan
UNSUR PIMPINAN
DEKAN
PD I PD II PD III
LAB Praktek Hukum
Praktik Peradilan
Legislatif Drafting
Contrak Drafting
Magister Ilmu Hukum
Magister Kenotariatan
Doktor Ilmu Hukum
PSIK
Sarjan Ilmu Hukum
56
Lampiran 4
PROSEDUR PENGAJUAN PENULISAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI ATAU LEGAL MEMORANDUM)
1 Mahasiswa
mengambil dan
mengisi Blangko
Pengajuan Judul TA di
loket Bagian
Akademik dan
meminta pengesahan
dari petugas dan KPS
S1
2 Mahasiswa menerima
Blangko Pengajuan
Judul TA yang telah
disahkan
3 Mahasiswa membawa
rekomendasi dari KPS S1
kepada Ketua Bagian (Kabag)
4 Kabag memberikan
berkas pengajuan
kepada Koordinator
Konsentrasi
5 Koordinator
Konsentrasiatau
Kabag menentuka
jadwal Seminar
Proposal
6 Seminar propos
menghasilkan usu
perbaikan tugas a
dan calon pembim
7 Mahasiswa memperbaiki
usulan tugas akhir dan
diberikan kepada Ketua
Bagian
8 Kabag menetapkan
pembimbing tugas akhir
MAHASISWA
KETUA
BAGIAN KOORDINATOR
KONSENTRASI
SEMINAR
PROPOSAL
MAHASISWA
KPS S1
Bagian Akademik
KETUA
BAGIAN Staf Administrsi
Staf Administrsi
57
Penjelasan prosedur pengajuan proposal tugas akhir:
a. Mahasiswa mengambil formulir pengajuan judul di Sub Bagian Akademik disertai
syarat-syarat administrasi
b. Mengisi formulir dan menyerahkan kepada Sub Bagian Akademik dengan dilampiri
proposaltugas akhir, transkrip nilai dan syarat-syarat sebagaimana di atas untuk
mendapatkan persetujuan persyaratan administrasi akademik.
c. Menyerahkan berkas-berkas yang sudah disetujui oleh Sub Bagian Akademik kepada
KPS untuk memperoleh persetujuan.
d. Menyerahkan berkas-berkas yang telah disetujui KPS kepada Ketua Bagian untuk
mengkoordinasikan proposal tugas akhir dengan ketua konsentrasi terkait dengan
substansi draft proposal tugas akhir. Apabila di dalam bagian tersebut hanya ada satu
konsentrasi maka ketua bagian berwenang untuk menyelenggarakan forum diskusi.
e. Koordinator konsentrasi atau Ketua Bagian menentukan jadwal dan peserta forum
diskusi.
f. Rekomendasi hasil pembahasan proposal dalam forum diskusi dipakai oleh mahasiswa
sebagai masukan untuk memperbaiki proposal. Proposal yang telah diperbaiki
diserahkan kembali kepada Ketua Bagian.
g. Ketua Bagian menentapkan dosen pembimbing tugas akhir untuk mendapatkan
penetapan dari Dekan.
h. Mahasiswa menyerahkan berkas tugas akhir kepada Bagian Administrasi Akademik
untuk memperoleh Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir.
i. Bagian akademik memproses Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir
untuk dimintakanpenetapan kepada Dekan.
58
Lampiran 5
Bagan Alir Prosedur Registrasi Mahasiswa Baru
59
Lampiran 6
Bagan Alir Prosedur Registrasi Mahasiswa Lama
Mahasiswa
Mahasiswa
Mahasiswa dan Dosen
PA
Mahasiswa
Dosen PA dan Bagian Akademik
Selesai
KRS
Memvalidasi, mengesahkan dan mencetak KRS Mahasiswa
Mengisi KRS secara online
Rancangan Mata Kuliah yang diambil Konsultasi Akademik
Melakukan Aktivasi Account di UPPTI dengan melampirkan
bukti pembayaran SPP
Bukti Pembayaran SPP
dan KHS Membayar SPP dan mencetak Kartu Hasil Studi
Mulai
60
Lampiran 7
Bagan Alir Prosedur Ujian Susulan
61
Lampiran 8
Bagan Alir Prosedur Program Pemberdayaan Masyarakat
Dekan
Mahasiswa
Panitia
Mahasiswa
Mahasiswa
Dosen Pembimbing
A
Melakukan kunjungan lapang secara periodik
Absen kehadiran dan kegiatan
Melakukan kegiatan PPM di lokasi sesuai dengan usulan kegiatan
dalam proposal
Proposal kegiatan PPM setiap kelompok
Mengikuti Pembekalan, melakukan orientasi lapang, dan membuat
proposal kegiatan PPM
Kerangka Acuan PPM Menentukan Lokasi,
merencanakan pembekalan dan membentuk kelompok-kelompok
peserta PPM
Bukti Pembayaran dan Pendaftaran
Membayar Biaya PPM dan Mendaftar PPM
Keputusan Dekan
Mulai
Membentuk Tim Pelaksana
PPM
62
Mahasiswa
Mahasiswa
Dosen Pembimbing
Dosen Pembimbing
Selesai
Menyerahkan nilai kepada bagian akademik.
Daftar nilai PPM Melakukan evaluasi dan
memberikan nilai
Mempresentasikan laporan kegiatan PPM di hadapan dosen pembimbing dengan dihadiri seluruh anggota kelompok
Laporan kegiatan PPM Setelah kegiatan di lapangan,
mahasiswa menyusun laporan kegiatan PPM
A
63
Lampiran 9
Bagan Alir Prosedur Kuliah Kerja Lapang
Mahasiswa
Mahasiswa
Mahasiswa
Ketua bagian
Dekan
Mahasiswa
Mahasiswa
Mahasiswa
Surat Keterangan telah melaksanakan KKL di
lembaga/kantor tempat dilaksanakannya KKL
Melaksanakan kegiatan KKL di lembaga/kantor tempat dilaksanakannya KKL
Surat Pengantar Dekan
Mengurus surat Pengantar Dekan di Bagian akademik yang ditujukan kepada lembaga/kantor tempat
dilaksanakannya KKL
Revisi proposal
Melakukan konsultasi dengan
pembimbing terkait proposal KKL
SK Dekan tentang
Pembimbing KKL
Form Pengajuan Dosen Pembimbing KKL
MenerbitkanSurat keputusan
Pembimbing KKL bagi mahasiswa
Menyetujui proposal KKL dan mengusulkan pembimbing kepada
Dekan
Proposal KKL
Mengajukan proposal KKL ke Ketua Bagian
Formulir pendaftaran KKL dan dokumen persyaratan
Mengisi formulir pendaftaran KKL dan melampiri persyaratan
Tanda Bukti Pembayaran
Membayar biaya KKL
Mulai
64
Mahasiswa
Mahasiswa
Mahasiswa
Bagian
akademik
Mahasiswa
Dosen Pembimbing
Dosen Pembimbing
Penilaian KKL
Menyerahkan nilai kepada bagian akademik
Form Penilaian KKL
Memeriksa dan memberikan penilaian KKL
Form Penilaian KKL
Laporan KKL
Menyerahkan laporan KKL kepada dosen pembimbing untuk
meminta nilai KKL
Menyerahkan laporan KKL yang telah disetujui dosen
pembimbing ke bagian akademik
Persetujuan Laporan KKL
Membuat laporan dan menyerahkan kepada dosen pembimbing untuk mendapat
persetujuan
Draft Laporan KKL
Melakukan konsultasi penyusunan laporan hasil KKL dengan dosen pembimbing
selesai
Menyerahkan laporan KKL kepada lembaga tempat KKL dan
meminta nilai KKL
Laporan KKL dan
Form Penilaian KKL
65
Lampiran 10
Bagan Alir Prosedur Ujian Tugas Akhir
Bagian akademik
Ketua Bagian
Ketua Bagian
dan Bagian
Akademik
Dekan
Bagian Akademik
Bagian Akademik
Majelis Penguji
Majelis Penguji
Hasil Penilaian ujian tugas akhir oleh Majelis
Menyerahkan Hasil Penilaian Ujian Tugas Akhir kepada Bagian
Akademik
Penilaian hasil ujian
tugas akhir oleh Majelis
Melaksanakan Ujian Tugas akhir sesuai SK Dekan dengan jadwal
yang telah ditentukan
Pengumuman jadwal dan tenpat ujian tugas
akhir
Mengumumkan jadwal dan Tempat Ujian Tugas Akhir di
papan pengumuman
SK Dekan tentang Majelis Penguji dan Jadwal Ujian Tugas
Akhir dan naskah ujian
Mengirim SK Dekan tentang Majelis Penguji dan jadwal Ujian Tugas Akhir serta naskan ujian ke
majelis penguji
SK Dekan tentang
Majelis Penguji dan Jadwal Ujian Tugas Akhir
Menerbitkansuratkeputusan tentang
Majelis Penguji dan Jadwal Ujian tugas
akhir
Draft Rencana Jadwal Ujian
Menyusun Rencana Jadwal Ujian
Draft susunan
rencana majelis penguji
Menyusun Rencana majelis penguji
Daftar calon peserta ujian tugas akhir masing-masing bagian
Menyerahkan daftar peserta ujian kepada ketua bagian
Mulai
66
Dekan
Surat Tanda Luluis
Sementara
Menyelenggarakan Yudisium
selesai
67
Lampiran 11
Bagan Alir Prosedur Semester Pendek
68
Lampiran 12
Bagan Alir Prosedur Cuti Akademik
69
Lampiran 13
Bagan Alir Prosedur Perpindahan Mahasiswa ke FH UB
Mahasiswa
Pembantu Dekan I
Dekan
Rektorat
Keputusan Rektor Mengeluarkan surat
keputusan menolak atau
menerima, ditujukan ke mahasiswa ybs, dengan
tembusan kepada Dekan
FHUB)
Surat Pemberitahuan Pemberitahuan layak atau tidak
kepada Rektor
Draft surat
keputusan menolak atau menerima
Memeriksa persyaratan pindah
Draft Surat permohonan pindah, dan kelengkapan
administrasi
Menyerahkan surat permohonan pindah, dan kelengkapan
administrasi ke rektorat (dengan tembusan ke Dekan FH)
Mulai
selesai
70
Lampiran 14
Bagan AlirProsedur Pindah Mahasiswa ke Perguruan Tinggi Lain
Mahasiswa
Rektor
Rektor
Mahasiswa
Mahasiswa
Selesai
Transkrip Nilai Mengambil transkrip nilai ke
bagian akademik Fakultas Hukum
Surat Keputusan Mengambil Surat Keputusan
Rektor
Tembusan Surat Keputusan
Memberikan Tembusan Surat Keputusan kepada Dekan
Surat Keputusan Mengeluarkan surat keputusan pindah bagi mahasiswa tersebut
Surat Permohonan
Mulai
Mengajukan permohonan pindah
kepada Rektor
71
Lampiran 15
Bagan Alir Prosedur Putus Kuliah
Bagian Akademik
Dekan
Rektor
Mahasiswa
Selesai
Surat Keputusan Rektor
Menima surat keputusan rektor tentang putus kuliah
Surat keputusan rektor tentang putus kuliah
Menerbitkan surat keputusan tentang
putus kuliah
Prestasi akademik terakhir mahasiswa
Menyampaikan data tentang mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan
studi kepada rektor
Kartu hasil studi dan transkrip nilai mahasiswa.
Mendata mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi
keberhasilan studi
Mulai
72
Lampiran 16
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN
ORANG TUA MAHASISWA (IOM)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PEMBUKAAN
Bahwa pendidikan bagi suatu bangsa mempunyai peranan yang sangat penting
untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Oleh
karena itu, pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan
membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan
ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa
tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Dalam rangka
meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat, terutama dalam usaha menciptakan
suasana yang mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional tersebut, maka kami
orang tua/ wali mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan niat ikhlas dan
penuh semangat gotong royong bersepakat untuk mendirikan sebuah organisasi Orang Tua
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan susunan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:
ANGGARAN DASAR
BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PASAL 1 Organisasi/Ikatan ini bernama IKATAN ORANG TUA MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UN[VERSITAS BRAWIJAYA MALANG, yang kemudian disingkat dengan
IOM FH UNIBRAW.
PASAL 2 IOM FH UNIBRAW didirikan pada tanggal 15 Juni 1993 untuk jangka waktu yang
tidak ditentukan.
PASAL 3 IOM FH UNIBRAW berkedudukan dan berkantor di Kampus Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Jl. Mayjen Haryono No. 169 Malang.
BAB II
AZAS DAN TUJUAN
PASAL 4 IOM FH UNIBRAW berazaskan Kekeluargaan yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.
73
PASAL 5 IOM FH UNIBRAW bertujuan:
1. Membantu dan membina kerjasama yang baik antar orang tua mahasiswa dengan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Membantu dan membina kelangsungan dan kelancaran jalannya pendidikan di
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Berperan serta dalam upaya peningkatan mutu pembinaan mahasiswa di Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya.
4. Membantu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan atau dana yang
diperlukan dan yang belum/ tidak dicukupi oleh pemerintah, guna menunjang
kelancaran dan upaya peningkatan mutu pendidikan di Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya.
BAB III
KEANGGOTAAN
PASAL 6 Anggota IOM FH UNIBRAW adalah semua orang tua atau wali mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya.
BAB IV
PENGURUS, PELINDUNG DAN PENASEHAT
PASAL 7 1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, yang
sehabis masa jabatannya dapat dipilih kembali, maksimal dua kali masa jabatan
2. Pengurus memimpin organisasi baik kedalam maupun keluar
3. Pengurus sedikit-dikitnya terdiri dari 6 (enam) orang dan dapat ditambah menurut
kebutuhan apabila diperlukan
PASAL 8
Rektor Universitas Brawijaya karena jabatannya adalah Pelindung, dan Dekan Fakuttas
Hukum Universitas Brawijaya karena jabatannya adalah Penasehat IOM FH UNIBRAW.
BAB V
RAPAT-RAPAT
PASAL 9 Rapat-rapat IOM FH Universitas Brawijaya terdiri dari Rapat Pengurus dan Rapat
Anggota.
74
PASAL 10 Rapat Pengurus:
1. Rapat Pengurus diselenggarakan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan
2. Rapat Pengurus dapat dimulai apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah
anggota pengurus
3. Jika jumlah yang menghadiri suatu Rapat Pengurus tidak memenuhi ketentuan
jumlah sebagaimana diatur dalam ayat (2) tersebut, maka selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari setelah rapat pertama diselenggarakan Rapat Pengurus yang kedua.
Rapat Pengurus yang kedua ini sah walaupun tidak memenuhi ketentuan pasal 10
ayat (2).
PASAL 11 1. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi
2. Rapat Anggota terdiri atas rapat anggota biasa dan rapat anggota istimewa.
3. Rapat Anggota biasa diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali
4. Rapat Anggota istimewa adalah rapat anggota yang diadakan atas permintaan
sekurang-kurangnya sepersepuluh jumlah anggota untuk keperluan yang sangat
mendesak
PASAL 12
1. Keputusan rapat-rapat IOM FH Universitas Brawijaya diusahakan melalui cara
musyawarah untuk mencapai mufakat
2. Apabila pengambilan keputusan menurut ketentuan ayat (1) tersebut tidak berhasil,
maka ditempuh dengan cara pemungutan suara.
3. Keputusan rapat sah, apabila disetujui lebih dari separuh yang hadir.
BAB VI
KEUANGAN
PASAL 13 Keuangan IOM FH UniversitasBrawijaya diperoleh dari:
1. Iuran Anggota
2. Sumbangan yang tidak mengikat
3. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PASAL 14 1. Semua keuangan milik IOM FH Universitas Brawijaya disimpan di Rekening Rektor
Universitas Brawijaya .
2. Selambat-lambatnya pada akhir setiap semester genap, pengurus membuat laporan
tahunan keuangan untuk disampaikan kepada para anggota, pelindung dan Penasehat.
75
BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PASAL 15 Perubahan Anggaran dasar hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota sesuai ketentuan
pasal 11 dan 12.
BAB VIII
PEMBUBARAN IOM FH UNIBRAW
PASAL 16 1. Pembubaran IOM FH Universitas Brawijaya hanya dapat dilakukan oleh Rapat
Anggota yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut .
2. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut harus dihadiri oleh sekurang-
kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota IOM FH dan keputusan pembubaran baru
dapat dinyatakan sah apabila dua pertiga dari anggota yang hadir menyatakan setuju.
3. Pembubaran IOM FH Universitas Brawijaya dilaksanakan oleh pengurus dan seluruh
harta kekayaan IOM FH dihibahkan kepada FH Universitas Brawijaya.
BAB IX
PENUTUP
PASAL 17 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak berdirinya IOM FH Universitas Brawijaya.
76
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PASAL I
KEANGGOTAAN Anggota IOM ialah semua orang tua atau wali mahasiswa FH Universitas Brawijaya yang
keanggotaannya secara otomatis.
PASAL 2
HAK ANGGOTA
1. Tiap anggota mempunyai hak mengeluarkan pendapat, memilih dan dipilih sebagai
pengurus.
2. Dalam rapat anggota, tiap anggota mempunyai satu hak suara.
3. Hak suara anggota, karena sesuatu hal dengan surat kuasa dapat diwakilkan kepada
anggota keluarganya yang telah dewasa.
PASAL 3
KEWAJIBAN ANGGOTA 1. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Rapat
Anggota maupun referendum serta keputusan-keputusan rapat pengurus.
2. Membayar uang iuran yang besarnya ditetapkan pengurus berdasarkan Rapat
Anggota, yang dibayarkan setiap semester.
3. Menjaga dan menjunjung tinggi nama dan martabat IOM FH Universitas Brawijaya
PASAL 4
HILANGNYA KEANGGOTAAN 1. Anggota IOM kehilangan keanggotaannya apabila putra/putrinya telah lulus atau
keluar dari FH Universitas Brawijaya.
2. Anggota yang menjadi pengurus IOM apabila putra/putrinya telah lulus dari FH
Universitas Brawijaya dapat melanjutkan sampai dengan berakhir masa
kepengurusannya.
PASAL 5
PENGURUS, PELINDUNG DAN PENASEHAT 1. Susunan Pengurus Harian terdiri:
a. Ketua
Wakil Ketua
b. Sekretaris
Wakil Sekretaris
c. Bendahara
Wakil Bendahara
2. Apabila diperlukan jumlah pengurus tersebut dapat ditambah menurut kebutuhan,
3. Untuk lancarnya tugas yang menjadi tanggung jawab pengurus, maka ditunjuk
pelaksana harian yaitu Kasubag Kemahasiswaan berdasarkan Surat Keputusan
Pengurus IOM FH Universitas Brawijaya.
4. Pelindung dan Penasehat apabila dipandang perlu, dengan persetujuan Rektor
Universitas Brawijaya dapat ditambah menurut kebutuhan.
PASAL 6
KEUANGAN
77
1. Seluruh pemasukan uang IOM melalui rekening Rektor Universitas Brawijaya.
2. Seluruh Pengeluaran uang IOM melalui Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Fakultas bersama PengurusIOM
pada setiap Tahun Ajaran baru.
4. Untuk kelancaran program dan laporan tahunan, apabila dipandang perlu dapat
dibentuk Tim Verifikasi sebanyak 3 (tiga) orang yang anggota-anggotanya terdiri
dari bukan anggota pengurus.
PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Anggaran Rumah Tangga IOM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini
disetujui pada Rapat Anggota dan berlaku sejak ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk
Peraturan IOM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang disetujui oleh Rapat
Pengurus.
Ditetapkan di Malang
Pada tanggal: 7 April 2008
Ketua Sekretaris
Ttd Ttd
Dr. Ibnu Mas’ud, MS Drs. Rochim Subahagia.
Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Ttd
HERMAN SURYOKUMORO,SH. MS NIP. 131 472 741
78
Lampiran 17
DAFTAR NAMA, BAGIAN, ALAMAT RUMAH DAN NOMOR TELPON
DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NO NAMA BAGIAN
1. A. RACHMAD BUDIONO, Dr. SH. MH. (NIP. 19591118 198601 1 002)
Hukum Perdata
2. AAN EKO WIDIARTO, SH. MHum. (NIP. 19760417 200501 1 001)
Hukum Tata Negara
3. ABDUL HALIM, Drs. M. Ag.
(NIP. 19590206 198903 1 001) Agama Islam
4. ABDUL MADJID, SH. MHum.
(NIP. 19590126 198701 1 001) Hukum Pidana
5. ADI KUSUMANINGRUM, SH. MHum. (NIP. 19790913 200501 2 001)
Hukum Internasional
6. ADUM DASUKI, SH. MS.
(NIP. 19480522 197803 1 002) Hukum Perdata
7. AFIFAH KUSUMADARA, SH. LLM. SJD. (NIP.
19661112 198903 2 001) Hukum Perdata
8. AGIS ARDHIANSYAH, SH. LLM (NIP. 19840313
200912 2 001) Hukum Internasional
9. AGUS YULIANTO, SH. MH.
(NIP. 19590717 198601 1 001) Hukum Administrasi
Negara
10. ALFONS ZAKARIA, SH. LLM. (NIP. 19800629 200501 1 002)
Hukum Pidana
11. AMELIA SRIKUSUMADEWI, SH. MKn. (NIP. 19811214 200801 2 010)
Hukum Perdata
12. ARDI FERDIAN, SH. MKn Hukum Pidana
79
(NIP. 19830930 200912 1 003)
13. ARIF ZAINUDIN, SH. MHum.
(NIP. 19720123 200312 1 001) Hukum Tata Negara
14. BAMBANG SUDJITO, SH. MHum.
(NIP. 19520605 198003 1 006) Hukum Pidana
15. BAMBANG SUGIRI, SH. MS.
(NIP. 19570717 198403 1 002) Hukum Pidana
16. BAMBANG WINARNO, Dr. SH. MS.
(NIP. 19530121 197903 1 002) Hukum Perdata
17. BUDI SANTOSO, SH. LLM (NIP. 19720622 200501 1 002)
Hukum Perdata
18. DHIANA PUSPITAWATI,SH. LLM. Ph. D NIP. 19740603 2010 12 2001
Hukum Internasional
19. DIAH AL UYUN, SH. MH. (NIP. 19841118 200812 2 005)
Hukum Tata Negara
20. DJUMIKASIH, SH. MH.
(NIP. 19721130 199802 2 001) Hukum Perdata
21. DONY ADITYA PRASETYO,SH,MH Hukum Internasional
22. ENY HARJATI, SH. MHum.
(NIP. 19590406 198601 2 001) Hukum Pidana
23. FACHRIZAL AFANDI, S. Psi. SH. MH. (NIP.
19810409 200812 1 001) Hukum Pidana
24. FAIZIN SULISTIO, SH. LLM (NIP. 19780914 200501 1 003)
Hukum Pidana
25. FINES FATIMAH,SH,MH. Hukum Pidana
26. FITRI HIDAYAT,SH,MH Hukum Perdata
27. HANIF NUR WIDHIYANTI, SH. MHum.
(NIP. 19780811 200212 2 001) Hukum Internasional
28. HARDOWIYONO, Drs. M. Si. Mata Kuliah Umum
80
(NIP. 19480201 197603 1 001)
29. HARU PERMADI,SH Hukum Administrasi
Negara
30. HERLIN WIJAYATI, SH. MH.
(NIP. 19601020 198601 2 001) Hukum Tata Negara
31. HERLINDAH, SH. MKn. (NIP. 19791207 200801 2 010)
Hukum Perdata
32. HERMAN SURYOKUMORO, SH. MS. (NIP.
19560528 198503 1 002) Hukum Internasional
33. HERU PRIJANTO, SH. MH
(NIP. 19560202 198503 1 003) Hukum Internasional
34. HIKMATUL ULA,SH,MKn Hukum Internasional
35. IBNU SAM WIDODO,SH, MH Hukum Tata Negara
36. I N D R A T I, SH. MS.
(NIP. 19480222 198003 2 001) Hukum Perdata
37. I NYOMAN NURJAYA, Prof. Dr. SH. MS. (NIP.
19540925 198003 1 002) Hukum Pidana
38. IKANINGTYAS, SH. LLM (NIP. 19810531 200501 2 002)
Hukum Internasional
39. I S T I S L A M, Dr. SH. MHum.
(NIP. 19620823 198601 1 002) Hukum Administrasi
Negara
40. IMAM ISMANU, SH. MS.
(NIP. 19510727 198002 1 001) Hukum Perdata
41. IMAM KUSWAHYONO, SH. MHum. (NIP.
19571021 198601 1 002) Hukum Perdata
42. INDAH DWI QURBANI,SH,MH Hukum Tata Negara
43. ISMAIL NAVIANTO, SH. MH.
(NIP. 19550212 198503 1 003) Hukum Pidana
44. IWAN PERMADI, Dr. SE. SH. MHum. Hukum Administrasi
81
(NIP. 19720117 200212 1 002) Negara
45. JAZIM HAMIDI, Dr. SH. MH.
(NIP. 19661116 199702 1 001) Hukum Tata Negara
46. LUCKY ENDRAWATI, Dr. SH. MHum.
(NIP. 19750316 199802 2 001) Hukum Pidana
47. LUTFI EFFENDI, SH. MHum.
(NIP. 19600810 198601 1 002) Hukum Administrasi
Negara
48. M. DAHLAN, SH. MH.
(NIP. 19800906 200812 1 002)
Hukum Tata Negara
49. M. HAFID HAMID, Drs. MA.
(NIP. 19491102 198503 1 001) Agama Islam
50. M. HAMIDI MASYKUR, SH. MKn
(NIP. 19800419 200812 1 002)
Hukum Perdata
51. M. HISYAM SYAFIOEDIN, SH.
(NIP. 19500422 197903 1 002) Hukum Perdata
52. MASRUCHIN RUBA'I, Prof. SH. MS. (NIP.
19481230 197312 1 001) Hukum Pidana
53. MILDA ISTIQOMAH, SH. MTCP (NIP. 19840118 200604 2 001)
Hukum Pidana
54. MOCH. BAKRI, Prof. Dr. SH. MS.
(NIP. 19500815 197903 1 002) Hukum Perdata
55. M. MUNIR, Prof. Dr. SH.
(NIP. 19440117 197106 1 001) Hukum Perdata
56. M. ZAIRUL ALAM, SH. MH (NIP. 19740909 200601 1 002)
Hukum Perdata
57. MOH. FADLI, SH. MHum.
(NIP. 19650401 199002 1 001) Hukum Administrasi
Negara
58. MOH. RIDWAN, Dr. SH. MH.
(NIP. 19530529 198403 1 001) Hukum Internasional
82
59. MUDAYATI P. SUMARMAN, SH. CN. (NIP.
19481123 198003 2 001) Hukum Perdata
60. MUCHAMAD ALI SAFA' AT, Dr. SH. MH. (NIP.
19760815 199903 1 003) Hukum Tata Negara
61. MUFATIKHATUL FARIKHAH,SH. MH. Hukum Pidana
62. MUKTIONO, SH. MPhil (NIP. 19761108 200501 1 001)
Hukum Administrasi
Negara
63. MUSLICH SUBANDI, SH.
(NIP. 19490518 197802 1 001) Hukum Internasional
64. NGESTI DWI PRASETYO, SH. MHum. (NIP.
19781215 200501 1 001) Hukum Tata Negara
65. NUR CHANIFAH. M. Pd. I (NIP. 19831118 200912 2
006) Agama Islam
66. N U R D I N, SH. MHum.
(NIP. 19561207 198601 1 001) Hukum Internasional
67. NURINI APRILIANDA,Dr. SH. MHum.
(NIP. 19760429 200212 2 001) Hukum Pidana
68. PAHAM TRIYOSO, SH. MHum.
(NIP. 19540517 198203 1 003) Hukum Pidana
69. PATRICIA AUDREY RUSLIJANTO, SH. MKn (NIP.
19850101 200912 2 005) Hukum Internasional
70. PRIJA DJATMIKA, Dr. SH. MS.
(NIP. 19611116 198601 1 001) Hukum Pidana
71. RACHMAD SAFA' AT, Dr. SH. M. Si.
(NIP. 19620805 198802 1 001) Hukum Perdata
72. RACHMI SULISTYARINI, SH. MH.
(NIP. 19611112 198601 2 001) Hukum Perdata
73. RATIH DHEVIANA PURU H. T. SH. LLM (NIP. 19790728 200502 2 001)
Hukum Perdata
74. REKA DEWANTARA, SH. MH. (NIP. 19830502 Hukum Perdata
83
200812 1 003)
75. RIANA SUSMAYANTI, SH. MHum. (NIP. 19790117 200801 2 013)
Hukum Tata Negara
76. RIKA KURNIATY, SH. MA. (NIP. 19830101 200604 2 002)
Hukum Internasional
77. SANTI RISKAWATI,SH,M. Kn Hukum Perdata
78. SETIAWAN WICAKSONO,SH,MH Hukum Internasional
79. SHINTA HADIYANTINA, Dr. SH. MH (NIP. 19770305 200912 2 001)
Hukum Administrasi
Negara
80. SIHABUDIN, Dr. SH. MH.
(NIP. 19591216 198503 1 001) Hukum Perdata
81. SUCIPTO, SH. MH.
(NIP. 19501211 198010 1 001) Hukum Internasional
82. SUDARSONO, Prof. Dr. SH. MS.
(NIP. 19510825 197903 1 004) Hukum Administrasi
Negara
83. SUKARMI, Dr. SH. MH.
(NIP. 19670503 199103 2 002) Hukum Internasional
84. SENTOT PRIHANDAJANI SIGITO, SH. MHum.
(NIP. 19600423 198601 1 002) Hukum Perdata
85. SETIAWAN NURDAYASAKTI, SH. MH. (NIP.
19640620 198903 1 002) Hukum Pidana
86. SETYO WIDAGDO, SH. MHum.
(NIP. 19590320 198601 1 003) Hukum Internasional
87. SITI HAMIDAH, SH. M. M.
(NIP. 19660622 199002 2 001) Hukum Perdata
88. SRI KUSTINA, SH. CN
(NIP. 19480729 198002 2 001) Hukum Administrasi
Negara
89. SRI LESTARININGSIH, SH. MHum. (NIP. 19681102
199003 2 001) Hukum Pidana
84
90. SUHARININGSIH, Prof. Dr. SH. SU.
(NIP. 19500526 198002 2 001) Hukum Perdata
91. SYAMSUL MAARIF, SH. LL. M. DCL. (NIP.
19570926 198403 1 001) Hukum Internasional
92. THOHIR LUTH, Prof. Dr. M. A.
(NIP. 19540807 198601 1 001)
Agama Islam
93. TUNGGUL ANSHARI SN, SH. MH. (NIP. 19590524 198601 1 001)
Hukum Tata Negara
94. ULFA AZIZAH, SH. MKn
(NIP. 19490623 198003 2 001) Hukum Perdata
95. UMU HILMY, SH. MS.
(NIP. 19490712 198403 2 001) Hukum Perdata
96. WARKUM SUMITRO, SH. MH.
(NIP. 19560222 198403 1 002) Hukum Perdata
97. YASNIAR RAHMAWATI,SH,MH Hukum Internasional
98. YENNI ETA WIDYANTI, SH. MH. (NIP. 19790603 200812 2 002)
Hukum Perdata
99. Y U L I A T I, SH. LL. M.
(NIP. 19660710 199203 2 003) Hukum Pidana
85
Lampiran 18
DAFTAR NAMA, NIP, BAGIAN, ALAMAT RUMAH DAN NOMOR TELPON
KARYAWAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NO NAMA BAGIAN
1. AHMAD YULIANTO ( NIP. 19720705 200801 1 001)
Staf Subbag. Umum dan
Perlengkapan
2. AMIN MUCHSININ, SAP NIP. 19700419 200112 1 001
Staf Sub Bag. Keuangan
dan Kepegawaian
3. ANDRI CAHYONO, SH. (NIP. 19790408 2009 10 1001)
Staf Sub Bag. Keuangan
dan Kepegawaian
4. ANGELA ADE SAPTARI,S. Kom. Staf Sub Bag. Umum dan
Perlengkapan
5. ARIFIEN NIP. 19591219 198303 1 004
Staf Subbag. Umum dan
Perlengkapan
6. BAGONG PARMAN NIP. 19641102 200701 1 001
Staf Sub Bag. Umum dan
Perlengkapan
7. BAMBANG SUHERMANTO NIK. 570326 01 21 0011
Staf Sub Bag. Umum dan
Perlengkapan
8. CHILDA MAULINA, SAB ( NIP. 19830430 200910 2 001)
Staf Sub Bag. Akademik
9. DANANG BIANTORO NIK. 820331 01 21 0323
Staf Sub Bag. Umum dan
Perlengkapan
10. DEVI CHOSTANTI, SAB Staf Sub Bag. Akademik
11. DIANITA NOER NIP. 19690611 200701 2 002
Staf Sub Bag. Akademik
12. D
K DIDIK WIYONO, SAP Staf Sub Bag. Umum dan
Perlengkapan
13. DIDIT SUHENDRO (NIP. 19800726 200810 1 002)
Staf Sub Bag. Umum dan
Perlengkapan
14. DITO PRASETYO NIK. 791113 01 21 0324
Staf Sub Bag. Umum dan
Perlengkapan
15. DJUMIN, SH. Staf Sub Bag. Akademik
86
(NIP. 19800809 200810 1 002)
16. EDY ROESANTO, SH. MH. NIP. 19640103 198703 1 002
Kasubag Kemahasiswaan
dan Alumni
17. EKO SLAMET, SH. (NIP. 19811206 200910 1 003)
Staf Sub Bag. Keuangan
dan Kepegawaian
18. ENDAH SETYOWATI NIP. 19650522 199403 2 001
Staf Sub Bag. Umum dan
Perlengkapan
19. ENDANG SUSILONINGSIH, S.Sos. MAP. NIP. 19630821 198608 2 001
Kasubag. Akademik
20. FATMAMIA PUTRI MEGAWATI,SE Staf Sub Bag. Keuangan
dan Kepegawaian
21. FERRY SUBAGIO, Drs. NIP. 19660205 198603 1 002
Kasubag. Keuangan dan
Kepegawaian
22. FIRMAN HADI NIK. 840524 01 21 0444
Staf Sub Bag. Umum dan
Perlengkapan
23. GUNTUR ROY HERMINTO NIK. 851101 01 21 0325
Staf Sub Bag. Umum dan
Perlengkapan
24. HARIADI NIP. 19620315 198202 1 001
Staf Sub Bag. Akademik
25. IMAM HIDAYAT, SH. NIP. 19680713 200003 1 002
Staf Sub Bag. Keuangan
dan Kepegawaian
26. IVAN SYAHRUDIN BAHTIAR NIK. 810824 01 21 0185
Staf Sub Bag. Umum dan
Perlengkapan
27. KINTOKO PAMULARSIH, SP NIP. 19740920 200701 2 001
Staf Sub Bag. Akademik
28. LULUK FARIDA, SH NIP. 19640207 200112 2 001
Staf Sub Bag. Akademik
29. M. CHOIRUL NIK. 730417 01 21 0326
Staf Sub Bag. Umum dan
Perlengkapan
30. M. R. F ASTUTI NIP. 19590210 198103 2 005
Staf Sub Bag. Keuangan
dan Kepegawaian
87
31. M MAR’ATUN SHOLIKHAH, A. Md. Staf Sub Bag. Umum dan
Perlengkapan
32. MARDIANTO NIP. 19711020 200701 1 002
Staf Sub Bag. Akademik
33. MOHAMAD YUSUF ALFAN SOBIRIN NIP. 19691027 200112 1 001
Staf Sub Bag. Akademik
34. MUGIYONO NIP. 19620926 198403 1 001
Staf Sub Bag. Akademik
35. MUNIF NIP. 19581231 198311 1 001
Staf Sub Bag. Keuangan
dan Kepegawaian
36. RATNA SRI HARTATIK,SPd.
Staf Sub Bag. Umum dan
Perlengkapan
37. SAIFUL AZAN NIP. 19651115 200701 1 001
Staf Sub Bag. Akademik
38. SIGIT HADI WIJAYA NIK. 821008 01 21 0041
Staf Sub Bag.
Kemahasiswaan & Alumni
39. SRI AGUS CAHYONO, SH. NIK. 830819 01 21 0186
Staf Sub Bag. Akademik
40. S U C I P T 0 NIP. 19710512 200710 1 001
Staf Sub Bag. Keuangan
dan Kepegawaian
41. SUDI PRISTIWANTO NIP. 19660907 198703 1 001
Staf Sub Bag. Umum dan
Perlengkapan
42. SUHARDI NIP. 19650331 1987 031001
Staf Sub Bag. Akademik
43. SUHARDIYONO, Ir NIP. 19590520 198601 1 001
Kepala Bagian Tata Usaha
44. S U J O N O, S. H NIP. 19591009 198703 1 002
Kasub Bag. Keuangan dan
Kepegawaian
45. S U K A M D I, SH. NIP. 19650815 198601 1 001
Staf Sub Bag. Umum dan
Perlengkapan
46. S SUNARYO Staf Sub Bag. Umum dan
Perlengkapan
47. SUPARDI, S.Kom NIP. 19701128 200112 1 001
Staf Sub Bag. Akademik
88
48. WIYONO NIK. 580512 01 21 0005
Staf Sub Bag. Umum dan
Perlengkapan
89
1. Peraturan Presensi
PERATURAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PRESENSI PERKULIAHAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan lulusan yang berkemampuan akademis dan
profesional diperlukan kegiatan tatap muka perkuliahan sebagai media
utama proses pembelajaran;
b. bahwa untuk mewujudkan lulusan yang berkemampuan humanis, etis,
dan religius diperlukan atmosfir akademik yang menjunjung tinggi
kedisiplinan, kejujuran, dan integritas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut perlu
dibentuk Peraturan Dekan tentang Presensi Perkuliahan Mahasiswa
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor
232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 360/SK/2011 tentang
Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik
2011/2012;
90
6. Keputusan Senat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor Nomor:
002/SK/Snt/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun
2012 tentang Kurikulum dan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BRAWIJAYA TENTANG PRESENSI PERKULIAHAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU
HUKUMFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan penghargaan
terhadap beban studi mahasiswa dan beban kerja dosen yang dinyatakan dalam satuan
kredit dengan satuan waktu tengah tahunan yang disebut semester.
2. Satuan kredit semester adalah bobot yang ditetapkan untuk suatu mata kuliah
berdasarkan cakupan dan kedalaman materi substansi mata kuliah, selanjutnya disebut
sks.
3. Tatap Muka Perkuliahan adalah kegiatan belajar mengajar yang diikuti oleh dosen
pengajar mata kuliah dan mahasiswa yang dilakukan di kelas, atau dengan media dan
metode lain yang mewadahi interaksi antara dosen dan mahasiswa.
4. Ujian Tengah Semester adalah ujian yang diselenggarakan untuk melakukan evaluasi
keberhasilan pembelajaran mahasiwa hingga pertengahan semester, selanjutnya disebut
UTS.
5. Ujian Akhir semester adalah ujian yang diselenggarakan untuk melakukan evaluasi
keberhasilan pembelajaran mahasiwa di akhir semester, selanjutnya disebut UAS.
6. Petugas Presensi adalah pegawai Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang ditetapkan
oleh Dekan sebagai petugas yang menyiapkan, merekam, memasukkan dalam sistem
informasi, dan mengarsipkan daftar hadir perkuliahan.
7. Sistem Informasi Akademik adalah sistem informasi pada Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya yang merekam kegiatan akademik, selanjutnya disebut SIAKAD.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya.
9. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
10. Pembantu Dekan I adalah Pembantu Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya.
BAB II
SISTEM PENDIDIKAN
Pasal 2
91
Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum dilakukan dengan
menggunakan Sistem Kredit Semester.
Pasal 3
Nilai setiap satu satuan kredit semester meliputi:
� 50 (lima puluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya dalam bentuk
kuliah, seminar dan sebagainya.
� 60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang
tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk mengerjakan
pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
� 60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus
dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik,
misalnya dalam bentuk membaca buku referensi.
BAB III
JUMLAH TATAP MUKA PERKULIAHAN
Pasal 4
(1) Setiap mata kuliah memiliki bobot 2 (dua), 3 (tiga), atau 4 (empat) sks.
(2) Jumlah tatap muka mata kuliah yang memiliki bobot 2 (dua) dan 3 (tiga) sks adalah 14
(empat belas) kali dalam satu semester.
(3) Jumlah tatap muka mata kuliah yang memiliki bobot 4 (empat) sks adalah 28 (dua
puluh delapan) kali dalam satu semester.
(4) Untuk semester pendek, jumlah tatap muka mata kuliah yang memiliki bobot 2 (dua)
dan 3 (tiga) sks adalah 8 (delapan) kali termasuk pelaksanaan UTS dan UAS.
(5) Untuk semester pendek, jumlah tatap muka mata kuliah yang memiliki bobot 4 (empat)
sks adalah 16 (enam belas) kali termasuk pelaksanaan UTS dan UAS.
BAB IV
PRESENSI KULIAH
Pasal 5
(1) Setiap kegiatan tatap muka perkuliahan mahasiswa wajib mengisi daftar hadir.
(2) Petugas Presensi menyiapkan daftar hadir sebelum pelaksanaan perkuliahan.
(3) Pengisian daftar hadir oleh mahasiswa dilakukan pada saat kegiatan perkuliahan
dengan cara menandatangani daftar hadir atau dilakukan oleh dosen pengajar dengan
cara memanggil nama mahasiswa dan memberikan tanda kehadiran di dalam daftar
hadir.
(4) Daftar hadir yang telah diisi ditandatangani oleh dosen pengajar dan perwakilan
mahasiswa.
Pasal 6
(1) Dosen pengajar menyerahkan daftar hadir yang telah diisi kepada Petugas Presensi
setiap selesai perkuliahan.
(2) Petugas Presensi menandai mahasiswa yang Alpa, Ijin, dan Sakit dan memasukkan
rekaman presensi ke dalam SIAKAD.
92
(3) Mahasiswa dinyatakan Alpa apabila tidak hadir tanpa disertai dengan surat ijin atau
surat sakit, atau dalam hal surat ijin dan surat sakit tidak memenuhi persyaratan.
(4) Mahasiswa dinyatakan Ijin apabila menyerahkan surat ijin tidak mengikuti kuliah
sesuai dengan ketentuan.
(5) Mahasiswa dinyatakan Sakit apabila menyerahkan surat sakit sesuai dengan ketentuan.
Pasal 7
(1) Ijin tidak masuk kuliah dapat diajukan dengan alasan:
a) kepentingan keluarga;
b) sakit ringan yang tidak memerlukan perawatan dokter;
c) menjalankan ibadah keagamaan;
d) menjalankan tugas negara; atau
e) menjalankan tugas Universitas atau Fakultas.
(2) Surat ijin dengan alasan kepentingan keluarga, sakit ringan, atau menjalankan ibadah
keagamaan dibuat dan ditandatangai oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan
menyebutkan mata kuliah dan kelas yang tidak dapat diikuti.
(3) Surat ijin menjalankan tugas negara dibuat oleh instansi atau lembaga negara disertai
keterangan mata kuliah dan kelas yang tidak dapat diikuti.
(4) Surat ijin menjalankan tugas Universitas atau Fakultas dibuat oleh Rektor, Pembantu
Rektor, Dekan atau Pembantu Dekan disertai keterangan mata kuliah dan kelas yang
tidak dapat diikuti.
(5) Surat ijin tidak mengikuti kuliah diserahkan kepada Petugas Presensi paling lambat
pada saat perkuliahan mata kuliah yang tidak dapat diikuti diselenggarakan.
(6) Dalam hal surat ijin tidak mengikuti kuliah diserahkan setelah waktu perkuliahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan Alpa.
Pasal 8
(1) Mahasiswa dinyatakan Sakit dalam daftar hadir kuliah apabila menyerahkan Surat
Keterangan Sakit.
(2) Surat Keterangan Sakit dikeluarkan oleh Poliklinik, Puskesmas, Rumah Sakit, atau
Dokter Praktik.
(3) Surat Sakit berisi hasil diagnosa penyakit yang diderita, waktu istirahat yang
dibutuhkan, nama terang dan tanda tangan dokter yang berwenang.
(4) Surat sakit diserahkan kepada Petugas Presensi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
tanggal dibuatnya surat sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
BAB V
KETENTUAN MENGIKUTI UAS
Pasal 9
(1) Mahasiswa yang kehadirannya dalam kuliah paling sedikit 80% (delapan puluh
perseratus) dari jumlah tatap muka yang seharusnya sesuai dengan bobot sks mata
kuliah, dinyatakan dapat mengikuti UAS.
(2) Dalam hal kehadiran kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
untuk mata kuliah dengan bobot 2 (dua) atau 3 (tiga) sks mahasiswa hanya dapat
mengikuti UAS dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Alpa tidak lebih dari 3 (tiga) kali; atau
b) Ijin tidak lebih dari 5 (lima) kali; atau
c) Sakit tidak lebih dari 7 (tujuh) kali.
93
(3) Dalam hal terdapat lebih dari satu komponen ketidakhadiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mahasiswa hanya dapat mengikuti UAS dengan ketentuan sebagai
berikut:
a) Jumlah Alpa dan Ijin tidak lebih dari 5 (lima) kali, dengan komponen Alpa paling
banyak 3 (tiga) kali;
b) Jumlah Alpa dan Sakit tidak lebih dari 7 (tujuh) kali, dengan komponen Alpa
paling banyak 3 (tiga) kali;
c) Jumlah Ijin dan Sakit tidak lebih dari 7 (tujuh) kali, dengan komponen Ijin paling
banyak 5 (lima) kali;
d) Jumlah Alpa, Ijin, dan Sakit paling banyak 7 (tujuh) kali, dengan komponen Alpa
paling banyak 3 (tiga) kali dan Ijin paling banyak 5 (lima) kali.
(4) Dalam hal kehadiran kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
untuk mata kuliah dengan bobot 4 (empat) sks mahasiswa hanya dapat mengikuti UAS
dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Alpa tidak lebih dari 6 (enam) kali; atau
b) Ijin tidak lebih dari 10 (sepuluh) kali; atau
c) Sakit tidak lebih dari 14 (empat belas) kali.
(5) Dalam hal terdapat lebih dari satu komponen ketidakhadiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) mahasiswa hanya dapat mengikuti UAS dengan ketentuan sebagai
berikut:
a) Jumlah Alpa dan Ijin tidak lebih dari 10 (sepuluh) kali, dengan komponen Alpa
paling banyak 6 (enam) kali;
b) Jumlah Alpa dan Sakit tidak lebih dari 14 (empat belas) kali, dengan komponen
Alpa paling banyak 6 (enam) kali;
c) Jumlah Ijin dan Sakit tidak lebih dari 14 (empat belas) kali, dengan komponen Ijin
paling banyak 10 (sepuluh) kali;
d) Jumlah Alpa, Ijin, dan Sakit paling banyak 14 (empat belas) kali, dengan
komponen Alpa paling banyak 6 (enam) kali dan Ijin paling banyak 10 (sepuluh)
kali.
Pasal 10
Persyaratan kehadiran untuk mengikuti UAS semester pendek berlaku ketentuan sebagai
berikut:
a) Mata kuliah dengan bobot 2 (dua) atau 3 (tiga) sks, ketidakhadiran mahasiswa paling
banyak 2 (dua) kali.
b) Mata kuliah dengan bobot 4 (empat) sks, ketidakhadiran mahasiswa paling banyak 4
(empat) kali.
Pasal 11
Dalam hal jumlah tatap muka perkuliahan kurang dari 50% (lima puluh perseratus) dari
jumlah tatap muka yang seharusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5), seluruh mahasiswa yang memrogram mata kuliah dimaksud dinyatakan
dapat mengikuti UAS.
BAB VI
SANKSI AKADEMIK Pasal 12
(1) Setiap mahasiswa yang membuat Surat Ijin atau Surat Keterangan Sakit palsu, atau
memalsukan isi Surat Ijin atau Surat Keterangan Sakit, atau memberikan keterangan
palsu yang menjadi dasar pembuatan Surat Ijin atau Surat Keterangan Sakit, dijatuhi
94
sanksi akademik pembatalan seluruh mata kuliah yang diprogramkan pada semester
berjalan.
(2) Penjatuhan Sanksi dilakukan oleh Pembantu Dekan I atas nama Dekan Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum.
Pasal 14
Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 8 Pebruari 2013
Dekan,
ttd.
DR. SIHABUDIN, S.H., M.H. NIP. 19591216 198503 1 001
2. DESKRIPSI MATA KULIAH PERDATA
HUKUM ACARA PERDATA
NAMA MATA KULIAH : HUKUM ACARA PERDATA
KODE MATA KULIAH : HKT 4009
JUMLAH SKS : 4
DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan sebagai lanjutan dari mata kuliah
Hukum Perdata. Sasaran pembelajarannya menitikberatkan kepada penguasaan rangkaian
peraturan-peraturan bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan, dan cara
bagaimana bertindak satu sama lain untuk melaksanakan hukum perdata materiil.
HUKUM PERUSAHAAN
NAMA MATA KULIAH : HUKUM PERUSAHAAN
KODE MATA KULIAH : HKE 4018
JUMLAH SKS : 2 DESKRIPSI MATA KULIAH
Mata kuliah ini membahas mengenai hukum perusahaan di Indonesia serta berbagai
macam bentuk badan usaha, baik yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan
hukum. Mata Kuliah ini terdiri dari 9 (sembilan) level kompetensi, yang terdiri dari : (1)
Pengantar Hukum Perusahaan; (2) Badan Usaha; (3) Badan Usaha Yang Tidak Berbadan
Hukum; (4) Badan Hukum : Perseroan Terbatas; (5) Badan Hukum : BUMN; (6) Badan
95
Hukum : Koperasi; (7) Badan Hukum : Yayasan; (8) Tanggung Jawab Perusahaan; serta
(9) Kapita Selekta Hukum Perusahaan.
HUKUM WARIS ADAT
NAMA MATA KULIAH : HUKUM WARIS ADAT
STATUS MATA KULIAH : WAJIB KONSENTRASI
KODE MATA KULIAH :
JUMLAH SKS : 2
DESKRIPSI MATA KULIAH
Hukum Waris Adat merupakan mata kuliah dibidang hukum perdata materiil
sebagai lanjutan Hukum Adat yang berisi pokok pokok pengertian, system
pewarisn,hartawarisan,para waris. Proses pewarisan dan penyelesaian sengketa
waris.
HUKUM ADAT
NAMA MATA KULIAH : HUKUM ADAT
STATUS MATA KULIAH : WAJIB
KODE MATA KULIAH : 13
JUMLAH SKS : 2 sks
DESKRIPSI MATA KULIAH
Hukum Adat merupakan mata kuliah wajib yang berisi pokok pokok pengertian dasar,
dasar hukum berlakunya Hukum Adat dan politik hukum yang berhubungan dengan
Hukum Adat, Tata susunan Rakyat Indonesia, Guna mempelajari hukum Adat serta
Hukum Adat dan Perubahan Sosial.
HUKUM AGRARIA
NAMA MATA KULIAH : HUKUM AGRARIA
STATUS MATA KULIAH : WAJIB
KODE MATA KULIAH : HKT 4006
JUMLAH SKS : 3 (TIGA) SKS
PRASYARAT :
DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah ini hendak memberikan ilmu yang komprehensif mengenai hukum agraria positif
yang didasarkan pada UUD 1945, beserta peraturan perundang-undangan pelaksananya yaitu:
Undnag-undang No.5 Tahun 1960 serta peraturan perundangan lain yang terkait. Diawali
dengan pengertian Hukum Agraria dalam arti sempit dan luas, ruang lingkup Agraria, sejarah
pengaturan agraria pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan pada masa kemerdekaan,
azas-azas yang terkandung di dalamnya, hak-hak atas tanah dan ketentuan konversi. Hasil
akhir yang diharapkan yakni mahasiswa peserta memperoleh bekal pemahaman hukum agraria
positif Indonesia.
HUKUM DAGANG
NAMA MATA KULIAH : HUKUM DAGANG
STATUS MATA KULIAH : WAJIB
96
KODE MATA KULIAH : HKT 4004
JUMLAH SKS : 4
DESKRIPSI MATA KULIAH
Hukum Dagang merupakan mata kuliah yang membahas mengenai pengertian dan
ruang lingkup, sejarah, pengaturan, subyek dan obyek Hukum Dagang dan cara
penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa dagang.
HUKUM HAKI
NAMA MATA KULIAH : HUKUM HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL
KODE MATA KULIAH : 68/HKR 022
JUMLAH SKS : 2
DESKRIPSI MATA KULIAH:
Mata kuliah hukum hak kekayaan intelektual sebagai mata kuliah pilihan dalam
perdata bisnis akan membahas tentang Sejarah perkembangan hak kekayaan
intelektual yang terdiri dari Hak cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia
Dagang dan Tata letak sirkuit terpadu. Mata kuliah ini juga mempelajari konvensi-
konvensi internasional serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan HKI beserta penerapannya di Indonesia.
HUKUM ISLAM
NAMA MATA KULIAH : HUKUM ISLAM
KODE MATA KULIAH :
JUMLAH SKS : 2 DESKRIPSI MATA KULIAH
Mata kuliah ini mempelajari hukum Islam yang bersumber pada Al Qur’an dan hadist,
serta penerapan hukum islam di Indonesia. Materi kuliah meliputi alasan hukum Islam
diajarkan sebagai mata kuliah wajib di Fakultas Hukum di Indonesia, pengertian hukum
Islam, ruang lingkup, istilah kunci, ciri/karakter, sumber hukum, azas dan perkembangan
hukum Islam mulai dari masa awal turunnya Al Qur’an sampai sekarangnya. Dilanjutkan
dengan penerapan di Indonesia, dimulai dari kedudukan hukum Islam dalam sistem
hukum di Indonesia, teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, dan diakhiri dengan
selayang pandang berbagai peraturan perundangan di Indonesia yang bersumber dari
hukum Islam.
HUKUM JAMINAN
NAMA MATA KULIAH : HUKUM JAMINAN
STATUS MATA KULIAH : WAJIB KONSENTRASI
KODE MATA KULIAH : HKT4017
JUMLAH SKS : 2 (DUA) SKS
PRASYARAT :
DESKRIPSI MATA KULIAH Hukum Jaminan merupakan mata kuliah yang membahas tentang Jaminan secara keseluruhan yang
terbagi menjadi Jaminan Umum dan Jaminan Khusus. Pembahasan akan dimulai dengan
Pendahuluan, Penggolongan Jaminan, Hak-hak yang memberi Jaminan dan macam lembaga
Jaminan Khusus seperti Borgtoch, Gadai, Fidusia, Resi Gudang, Hipotek, Mortgage dan Hak
Tanggungan Hingga pada perkembangan masing-masing lembaga.
97
HUKUM KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN
NAMA MATA KULIAH : HUKUM KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN
STATUS MATA KULIAH : Wajib Konsentrasi
KODE MATA KULIAH : HK 078
JUMLAH SKS : 2 (dua)
DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan ilmu bagi peserta pembelajaran mengenai aspek
hukum pengelolaan sumber daya tambang dan sumber daya hutan mencakup materi: pengertian dan
asas-asas hukum pertambangan, sejarah dan politik hukum pertambangan, konsep hak menguasai
Negara (HMN),kewenangan, serta masalah dan penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya
tambang dan sumber daya hutan.
3. deskripsi mata kuliah hukum internasional
HUKUM INTERNASIONAL
IDENTITAS MATA KULIAH
NAMA MATA KULIAH : HUKUM INTERNASIONAL
STATUS MATA KULIAH : WAJIB
KODE MATA KULIAH :
PRASYARAT : PIH,PHI
JUMLAH SKS : 4
DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah Hukum Internasional ini memiliki kedudukan sebagai Mata Kuliah yang
mendasari seluruh mata kuliah dalam bagian Hukum Internasional. Berfungsi sebagai
rujukan substansi mata kuliah Hukum Internasional lainnya. Mengajarkan tentang asas-
asas, norma-norma dan aturan serta fenomena yang ada dalam Hukum Internasional.
HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL
IDENTITAS MATA KULIAH
NAMA MATA KULIAH : HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL
STATUS MATA KULIAH : WAJIB
KODE MATA KULIAH :
PRASYARAT : PIH,PHI, HI
JUMLAH SKS : 2
DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional ini memiliki kedudukan sebagai mata kuliah
yang mendalami keberadaan perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum
internasional. Mata kuliah hukum Perjanjian Internasional ini mengajarkan tentang dasar
pengertian, tahapan pembuatan perjanjian internasional serta memahami pemberlakuan
perjanjian internasional dalam hukum nasional.
HUKUM LAUT INTERNASIONAL
98
IDENTITAS MATA KULIAH
NAMA MATA KULIAH : HUKUM LAUT INTERNASIONAL
STATUS MATA KULIAH : WAJIB PROGRAM STUDI
KODE MATA KULIAH : HKI4003
JUMLAH SKS : 2
PRASYARAT : PIH,PHI,HI
DESKRIPSI MATA KULIAH Merupakan mata kuliah wajib program studi di fakultas hukum yang berisi dasar-dasar,
aspek-aspek hukum, zona-zona maritimserta kegiatan manusia dalam pengelolaan laut.
HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL
IDENTITAS MATA KULIAH
NAMA MATA KULIAH : HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL
STATUS MATA KULIAH : WAJIB
KODE MATA KULIAH : HKI 4011
JUMLAH SKS : 2
PRASYARAT : PIH,PHI ,HI
DESKRIPSI MATA KULIAH Kuliah ini mengajarkan hukum yang mengatur fenomena dan kegiatan ekonomi di dunia
internasional. Hukum Ekonomi Internasional (HEI) mencakup ranah hukum publik dan juga
ranah hukum privat, namun khusus dalam mata kuliah ini, materi yang disampaikan ialah
terbatas kepada aspek publik saja.Kuliah ini sangat bermanfaat di era globalisasi dewasa ini
di mana aktivitas ekonomi internasional yang dilakukan lembaga publik maupun privat
semakin meningkat, sehingga mahasiwa juga perlu mengetahui dan memahami materi HEI
khususnya aktivitas ekonomi internasional yang dilakukan oleh Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
HUKUM UDARA DAN RUANG ANGKASA
IDENTITAS MATA KULIAH
NAMA MATA KULIAH : HUKUM UDARA DAN RUANG ANGKASA
STATUS MATA KULIAH : WAJIB KONSENTRASI
KODE MATA KULIAH : HKI 4012
JUMLAH SKS : 2
PRASYARAT : HUKUM INTERNASIONAL
SEMESTER SAJIAN : 7
DESKRIPSI MATA KULIAH Merupakan mata kuliah hukum internasional di bidang hukum udara dan ruang angkasa yang
berisi dasar-dasar, prinsip-prinsip dan teori-teori hukum dalam hukum udara dan ruang
angkasa, serta tanggung jawab negara di wilayah udara dan ruang angkasa.
99
HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER
IDENTITAS MATA KULIAH
NAMA MATA KULIAH : HUKUM DIPLOMATIK & KONSULER
STATUS MATA KULIAH : WAJIB KONSENTRASI
KODE MATA KULIAH : HKI 4014
JUMLAH SKS : 2
PRASYARAT : HUKUM INTERNASIONAL
SEMESTER SAJIAN : 7
DESKRIPSI MATA KULIAH
Merupakan mata kuliah konsentrasi hukum internasional di bidang hubungan diplomatik dan
konsuler yang berisi dasar-dasar dan aspek-aspek hukum dalam hubungan diplomatik & dan
konsuler, serta teori-teori kekebalan diplomatik.
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
IDENTITAS MATA KULIAH
NAMA MATA KULIAH : HK. HUMANITER INTERNASIONAL
(HHI)
STATUS MATA KULIAH : WAJIB KONSENTRASI
KODE MATA KULIAH : HK14016
JUMLAH SKS : 2 SKS
PRASYARAT : -
DESKRIPSI MATA KULIAH
Hukum Humaniter Internasional merupakan mata kuliah wajib konsentrasi yang
mendeskripsikan konsep-konsep, teori-teori dan segala peraturan mengenai Hukum
Humaniter Internasional.
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL
IDENTITAS MATA KULIAH
NAMA MATA KULIAH : PENYELESAIAN SENGKETA
INTERNASIONAL
STATUS MATA KULIAH : WAJIB
KODE MATA KULIAH :
JUMLAH SKS : 2
PRASYARAT :
SEMESTER SAJIAN : SEMESTER 7
DESKRIPSI MATA KULIAH
Merupakan mata kuliah hukum internasional di bidang penyelesaian sengketa
internasional dengan materi sajian meliputi : pendahuluan, prinsip-prinsip
penyelesaian sengketa secara damai, penyelesaian sengketa internasional yang
bersifat nonlitigasi, penyelesaian sengketa internasional yang bersifat litigasi,
penyelesaian sengketa internasional berdasarkan Bab VII Piagam PBB,
100
penyelesaian sengketa dengan menggunakan kekerasan, penyelesaian sengketa di
organisasi internasional.
KAPITA SELEKTA HUKUM INTERNASIONAL
IDENTITAS MATA KULIAH
NAMA MATA KULIAH :KAPITA SELEKTA HUKUM
INTERNASIONAL
STATUS MATA KULIAH : WAJIB KONSENTRASI
KODE MATA KULIAH : HKI4018
PRASYARAT :
JUMLAH SKS : 2 SKS
SEMESTER SAJIAN : SEMESTER 6 KE ATAS
DESKRIPSI MATA KULIAH Merupakan mata kuliah Hukum Internasional yang digunakan untuk memperdalam asas,
teori dan konsep-konsep dalam Hukum Internasional, serta mengasah ketrampilan
mahasiswa untuk mengaplikasikan hal tersebut untuk memecahkan kasus-kasus konkrit
yang telah/sedang terjadi dalam masyarakat internasional.
HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL
IDENTITAS MATA KULIAH
NAMA MATA KULIAH : HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL
STATUS MATA KULIAH : PILIHAN KONSENTRASI
KODE MATA KULIAH :
PRASYARAT :
JUMLAH SKS : 2
DESKRIPSI MATA KULIAH
Merupakan mata kuliah konsentrasi hukum internasional di bidang hukum
organisasi internasional dengan materi sajian meliputi : pendahuluan, status
hukum organisasi internasional, keanggotaan organisasi internasional, landasan
hukum suatu organisasi internasional, ketentuan umum bagi organisasi
internasional,pengambilan keputusan dalam organisasi internasional, hubungan
eksternal organisasi internasional.
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
IDENTITAS MATA KULIAH
NAMA MATA KULIAH : HUKUM PERDAGANGAN
INTERNASIONAL STATUS MATA KULIAH : KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 2 PRASYARAT :
DESKRIPSI MATA KULIAH Mata Kuliah ini merupakan lanjutan dari beberapa Mata Kuliah dasar yaitu,
101
Hukum Perdata, Hukum Dagang dengan Hukum Internasional, dimana akan
mempelajari hubungan perdagangan dibuat oleh para pihak yang berasal dari
yurisdiksi negara yang berlainan atau bersifat internasional. Materi yang akan
diajarkan merupakan berbagai materi dan ketentuan hukum yang berkaitan
dengan praktek perdagangan internasional
HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL
IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : Hukum Lingkungan Internasional
STATUS MATA KULIAH : Wajib konsentrasi
KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 2 SKS PRASYARAT : Semua mata kuliah wajib
DESKRIPSI MATA KULIAH
Mengkaji asas-asas dan norma-norma hukum lingkungan internasional, selanjutnya
melakukan simulasi cara pencegahan secara yuridis, dan penyelesaian sengketa hukum
lingkungan internasional
4. DESKRIPSI MATA KULIAH (BAGIAN HUKUM PIDANA)
1. NAMA MATA KULIAH : KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA
STATUS MATA KULIAH : WAJIB KONSENTRASI
KODE MATA KULIAH :
JUMLAH SKS : 2 SKS
DESKRIPSI MATA KULIAH
Kapita Selekta Hukum Pidana merupakan salah satu mata kuliah
konsentrasi hukum pidana yang mengkaji tentang berbagai permasalahan
aktual dalam hukum pidana yang sering terjadi dalam kehidupan
masyarakat, serta mengkaji berbagai perkembangan peraturan perundang –
undangan baru di bidang hukum pidana terutama permasalahan aktual dan
perundang – undangan yang belum masuk ke dalam ranah mata kuliah –
mata kuliah lain.
2. NAMA MATA KULIAH : TINDAK PIDANA DALAM KUHP
STATUS MATA KULIAH : Wajib
KODE MATA KULIAH :
JUMLAH SKS : 4 SKS
DESKRIPSI MATA KULIAH Tindak PidanaBerdasar KUHP adalah mata kuliah yang mengajarkan tindak pidana yang
pengaturannya melandaskan diri pada KUHP. Tindak Pidana ini terbagi atas kelompok
tindak pidana mengenai tubuh, nyawa, kesusilaan, penghinaan,membuka
rahasia,kemerdekaan orang dan keamanan negara yang ada di dalam KUHP. Berikutnya
adalah tindak pidana pencurian, pemerasan/pengancaman, penggelapan, penadahan,
penipuan, pemalsuan dan pengrusakan barang.
3. NAMA MATA KULIAH : HUKUM PIDANA STATUS MATA KUALIAH : WAJIB NASIONAL
KODE MATA KULIAH : 10
102
JUMLAH SKS : 4
DESKRIPSI MATA KULIAH
Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang memberikan uraian mengenai
pemahaman awal hukum pidana yang menguraikan
Pengertian,tujuan,fungsi, jenis-jenis dan kaitannya dengan bidang hukum
lain, sejarah dan hubungan antara KUHP dengan ketentuan luar KUHP
serta eksistensi Hukum pidana Adat,kemudian dilanjutkan dengan uraian
asas-asas,teori,dan konsep hokum pidana, uraian berikutnya adalah
mengenai dua hal pokok dalam hokum pidana yaitu perbuatan pidana dan
kesalahan dan dilanjutkan dengan pidana dan pemidanaan serta uraian
mengenai ketentuan umum dalam KUHP yang terkait dengan Percobaan
(poging),penyertaan (Deelneming), Gabungan (concursus),kambuhan
(Residive) kemudian diakhiri dengan selayang pandang pembaharuan hokum
pidana Indonesia.
4. NAMA MATA KULIAH : HUKUM ACARA PIDANA
STATUS MATA KULIAH : WAJIB NASIONAL
JUMLAH SKS : 4
SEMESTER SAJIAN : DIMULAI SEMESTER 3
DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah ini mempelajari tentang tahapan-tahapan proses pemeriksaan dan
penyelesaian pemeriksaan perkara pidana.
5. NAMA MATA KULIAH : HUKUM PIDANA KHUSUS
STATUS MATA KULIAH : LOKAL WAJIB
KODE MATA KULIAH :
JUMLAH SKS : 2
DESKRIPSI MATA KULIAH
Hukum Pidana Khusus merupakan mata kuliah yang perlu memberikan
penjelasan mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian
uang. Mengingat korupsi dan pencucian uang merupakan tindak pidana
yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Pembahasan tindak pidana korupsimeliputi : Pengertian, Sejarah, dan
sumber-sumber Hukum Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Korupsi
materil, Hukum Pidana Korupsi Formil , Sistem Pembuktian dalam Tindak
Pidana Korupsi, dan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak
pidana Korupsi.
Pembahasan tindak pidana pencucian uang, meliputi : Urgensitas UU
Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi, Pengertian, Sejarah dan Sumber Hukum Tindak Pidana pencucian
uang; Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang; Pihak Pelapor dalam
Tindak Pidana Pencucian Uang; Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana
Pencucian Uang; Hukum Acara Pidana Pencucian Uang.
6. NAMA MATA KULIAH : HUKUM PIDANA PERS
KODE MATA KULIAH :
JUMLAH SKS : 2
103
DESKRIPSI MATA KULIAH Hukum Pidana Pers merupakan mata kuliah yang perlu memberikan penjelasan
mengenai tindak pidana yang terkait dengan percetakan dan redaksional pers.
Pembahasan hukum pidana pers meliputi : Pengertian dan Sejarah Pers di
Indonesia, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Bentuk dan macam produk
Pers, Organisasi Perusahaan dan Redaksional Pers, Tindak Pidana Pers dalam
KUHP, TP Pers di Luar KUHP, Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan
Penyelesaian sengketa Pers.
7. IDENTITAS MATA KULIAH
NAMA MATA KULIAH : KRIMINOLOGI
KODE MATA KULIAH : HKD4005
SKS : 2 SKS
DESKRIPSI MATA KULIAH:
Kriminologi merupakan mata kuliah bagian dari ilmu pengetahuan hukum pidana
yang bersifat empiric yang mengkaji mengenai kejahatan yang secara faktual
terjadi dalam masyarakat dengan melihat pada kausa kejahatan, tipe dan
karakteristik kejahatan, upaya penanggulangan serta reaksi masyarakat terhadap
kejahatan yang terjadi.
8. NAMA MATA KULIAH : PENOLOGI
KODE MATA KULIAH :
JUMLAH SKS : 2
DESKRIPSI MATA KULIAH
Mata kuliah ini mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan pidana
dan pemidanaan.pembahasannya difokuskan pada upaya-upaya pemecahan pada
pembinaan pelanggar hukum pada umumnya dan narapidana pada khususnya
yang dilihat dari pelaksanaan sistem kepenjaraan dan sistem pemasyarakatan.
9. Nama Mata Kuliah : SistemPeradilanPidana
Kode Mata Kuliah :
SKS : 2 (dua) Sks
DESKRIPSI MATA KULIAH :
Sistem peradilan pidana merujuk pada bekerjanya sistem penanggulangan
kejahatan sarana hukum pidana. Sebagai suatu sistem,bekerjanya peradilan pidana
melibatkan berbagai komponen (sub sistem) yang saling berinteraksi secara
efisien untuk mewujudkan penegakan hukum atas ketentuan hukum pidana
materiil dengan batas-batas kemampuan yang dimilikinya.
10. NAMA MATA KULIAH :HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
STATUS MATA KULIAH :PILIHAN KONSENTRASI
KODE MATA KULIAH :
JUMLAH SKS :2
DESKRIPSI MATA KULIAH
Merupakan mata kuliah yang mengkaji tentang Hukum Pidana Internasional
baik dari segi hukum materiil maupun hukum formil.
11. NAMA MATA KULIAH : KEJAHATAN LINTAS NEGARA
KODE MATA KULIAH :
JUMLAH SKS : 2 SKS
DESKRIPSI MATA KULIAH
104
Mata kuliah kejahatan lintas negara merupakan mata kuliah yang mengkaji
tentang kejahatan lintas negara dari berbagai aspek secara komprehensif
dalam konteks perkembangan kejahatan di lingkup internasional.
top related