pembangunan kesejahteraan rakyat
Post on 29-Jan-2018
69 Views
Preview:
TRANSCRIPT
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYATPEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
DISAMPAIKAN OLEH :DISAMPAIKAN OLEH :
DEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATDEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
VISI: INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILANVISI: INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
SEJAHTERA
DEMOKRATIS Menetapkan konsolidasi demokrasi
BERKEADILAN
Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan
Memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta pengurangan kesenjangan
2
INDONESIA SETELAH KRISIS 1997: AKSELERASI LAJU PERTUMBUHAN INDONESIA SETELAH KRISIS 1997: AKSELERASI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMIEKONOMI
-Indonesia salah satu dari 13 negara di dunia yang berhasil tumbuh > 6% per tahun selama 3 dasawarsa.-Kedepan, potensi tumbuh 7+% relatif besar. -Manfaatkan Golden Opportunities
3
•Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menurunkan tingkat kemiskinan•Setelah krisis, pertumbuhan ekonomi melambat, penurunan tingkat kemiskinan melambat pula.
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, 1970 - 09PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, 1970 - 09
4
• Pembangunan Yang Inklusif– Inklusif dalam outcomes:
• Penciptaan Lapangan Kerja Maksimal• Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan
– Inklusif dalam Proses : Partisipasi Masyarakat
• Dimensi Kewilayahan– Daerah sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber yang berbeda.– Pengembangan Ekonomi Lokal untuk memperkuat ekonomi domestik
• Integrasi Ekonomi Nasional– Dinamika Ekonomi Indonesia sebagai wilayah Kepulauan– Penduduk besar dengan struktur demografis yang menguntungkan
“ “ PEMBANGUNAN UNTUK SEMUA”PEMBANGUNAN UNTUK SEMUA”
5
• Pertumbuhan Ekonomi yang mendorong perbaikan pemerataan– Pola Pertumbuhan yang ramah keluarga miskin (pro poor growth)– Pengurangan Kesenjangan Pembangunan Antar Daerah
• Pembangunan untuk Manusia Indonesia– Manusia Indonesia sebagai subyek pembangunan– Perbaikan dalam kualitas hidup termasuk dalam dimensi lingkungan
hidup (Millenium Development Goal terpenuhi)
APA YANG INGIN DICAPAI DALAM 2010 – 2014:APA YANG INGIN DICAPAI DALAM 2010 – 2014:
““PEMBANGUNAN UNTUK SEMUA”PEMBANGUNAN UNTUK SEMUA”
6
Dibutuhkan investasi sekitar Rp. 2.000 Triliun
Sasaran pokok RPJMN 2014 : •Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3- 6,8%, sebelum 2014 tumbuh 7%•Inflasi rata-rata sebesar 4-6%;•Tingkat Pengangguran sebesar 5-6%; •Tingkat Kemiskinan sebesar 8-10%.
Swasta 80%
Pemerintah20%
Kepercayaan kepada pemerintah
Iklim investasi yg kondusif
Dukungan ketahanan sosial
Penguatan pertahanan
Pembangunan infrastruktur
Ketahanan Energi
• Reformasi birokrasi• Perbaikan pelayanan publik• Pemberantasan korupsi, dst
• Penyederhanaan prosedur perijinan• Stabilitas makro ekonomi• Perbaikan sistem. logistik nasional, dst
• Pengentasan kemiskinan• Peningkatan kesehatan masyarakat• Peningkatan kualitas pendidikan, dst
TARGET RPJM 2014 – PERTUMBUHAN EKONOMI YG BERKEADILANTARGET RPJM 2014 – PERTUMBUHAN EKONOMI YG BERKEADILAN DAN DAN DEMOKRATISDEMOKRATIS
77
• Akselerasi pertumbuhan ekonomi minimal 7% pada tahun 2014 dibutuhkan untuk:
• Penciptaan Lapangan Kerja -> tingkat pengangguran 5-6% (2014)• Tingkat Kemiskinan : 8-10% (2014)
• Growth tidak cukup, perlu intervensi pemerintah yang efektif.
SASARAN PEMBANGUNAN: AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMISASARAN PEMBANGUNAN: AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI
8
9
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan
6 Infrastruktur
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Prioritas NasionalKabinet Indonesia Bersatu II
2009-2014
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
PRIORITAS NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II (2009 – 2014)PRIORITAS NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II (2009 – 2014)
10
Tema
•Pengentasan Kemiskinan
•Reformasi Birokrasi
•Harmonisasi Peraturan Perundangan
•Iklim Investasi
•Pertanahan dan Tata Ruang
•Pembangunan Daerah Tertinggal, Terluar, terdepan dan Pasca-Konflik
•Perubahan Iklim
•Pengelolaan Bencana Alam
Penanggungjawab*
• Wakil Presiden
• Wakil Presiden
• Menko Polhukam
• Menko Perekonomian
• Menko Perekonomian
• Menko Perekonomian
• Menko Kesra
• Menko Kesra
Tema Lintas Bidang
* Dibantu oleh Menko dan Menteri Terkait
PEMBANGUNAN MENYELURUH DI SEGALA BIDANG
10
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
* Dan seluruh Menteri atau Pimpinan lembaga non-kementerian terkait
• Wakil Presiden
• Menteri Pendidikan Nasional
• Menteri Kesehatan
Penanggungjawab
• Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
• Menteri Sekretaris Negara• Menteri Pendidikan Nasional• Menteri Perindustrian• Menteri Negara Koperasi dan UKM• Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral• Menteri Kelautan dan Perikanan• Menteri Keuangan• Menteri Negara Perencanaan dan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas• Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara• Menteri Pekerjaan Umum• Menteri Kehutanan• Menteri Pertanian• Menteri Dalam Negeri• Menteri Negara Riset dan Teknologi• Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia• Kepala Badan Pertanahan Nasional• Sekretaris Kabinet
• Menteri Komunikasi dan Informatika• Menteri Agama
Bekerjasama dengan*
• Menteri Pekerjaan Umum• Menteri Sosial
11
PRIORITAS NASIONAL OLEH SELURUH DAN SETIAP MENTERIPRIORITAS NASIONAL OLEH SELURUH DAN SETIAP MENTERI
4 Penanggulangan Penanggulangan KemiskinanKemiskinan
5 Ketahanan Pangan
6 Infrastruktur
* Dan seluruh Menteri atau Pimpinan lembaga non-kementerian terkait
• Wakil PresidenWakil Presiden
Penanggungjawab
• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
• Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian• Menteri Kesehatan• Menteri Pendidikan Nasional• Menteri Sosial• Menteri Keuangan• Menteri Negara Koperasi dan UKM • Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas
Bekerjasama dengan*
• Menteri Pertanian• Menteri Pekerjaan Umum• Menteri Komunikasi dan Informatika• Menteri Perhubungan• Menteri Perindustrian• Menteri Keuangan• Menteri Negara Riset dan Teknologi• Menteri Kesehatan• Menteri Negara Lingkungan Hidup• Kepala Badan Penerapan & Pengkajian Teknologi• Kepala Badan Pertanahan Nasional
• Menteri Pekerjaan Umum• Menteri Dalam Negeri• Menteri Kehutanan• Menteri Pertanian• Menteri Komunikasi dan Informatika• Menteri Perhubungan• Menteri Negara Perumahan Rakyat• Kepala Badan Pertanahan Nasional• Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 12
PRIORITAS NASIONAL OLEH SELURUH DAN SETIAP MENTERIPRIORITAS NASIONAL OLEH SELURUH DAN SETIAP MENTERI
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
* Dan seluruh Menteri atau Pimpinan lembaga non-kementerian terkait
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
• Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
• Menteri Negara Lingkungan Hidup
Penanggungjawab
• Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara• Menteri Negara Riset dan Teknologi• Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal• Kepala Badan Pertanahan Nasional
• Menteri Kehutanan• Menteri Negara Riset dan Teknologi• Menteri Keuangan• Menteri Perdagangan
• Menteri Keuangan• Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia• Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional• Menteri Perdagangan• Menteri Perindustrian• Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia• Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional• Menteri Perhubungan• Menteri Pekerjaan Umum• Menteri Komunikasi dan Informatika• Menteri Dalam Negeri• Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal• Kepala Badan Pertanahan Nasional
Bekerjasama dengan*
• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
13
PRIORITAS NASIONAL OLEH SELURUH DAN SETIAP MENTERIPRIORITAS NASIONAL OLEH SELURUH DAN SETIAP MENTERI
* Dan seluruh Menteri atau Pimpinan lembaga non-kementerian terkait
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
• Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
• Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Penanggungjawab
• Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
• Menteri Pendidikan Nasional• Menteri Kesehatan• Menteri Pekerjaan Umum• Menteri Perhubungan• Menteri Negara Komunikasi dan Informatika• Menteri Pertahanan• Menteri Kelautan dan Perikanan• Menteri Luar Negeri• Menteri Sosial• Menteri Dalam Negeri• Menteri Pertahanan• Menteri Negara Riset dan Teknologi• Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan
Nasional
• Menteri Negara Riset dan Teknologi
Bekerjasama dengan*
14
PRIORITAS NASIONAL OLEH SELURUH DAN SETIAP MENTERIPRIORITAS NASIONAL OLEH SELURUH DAN SETIAP MENTERI
I. Bantuan dan Perlindungan Sosial
II. Pemberdayaan Masyarakat/
PNPM Mandiri
III. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
(UMK)
Program -program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang tersebar di K/L dalam PNPM Mandiri ditambah program dari Pemda dan Dunia Usaha. Bentuk : Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sampai maks. Rp. 3 Milyar/kec./tahun.
“ diberi ikan”
“ diajari mancing”
“ dibantu untuk punya pancing dan perahu sendiri”
Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin
Komunitas/Kelompok Masyarakat
Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
Tahun 2009•Sasaran 18,5 juta RTS (RTSM, RTM, RTHM).•Program Utama : Raskin, Jamkesmas, PKH, Beasiswa untuk siswa miskin•Program Lainnya : bantuan sosial untuk penyandang cacat, lansia, anak-anak, KAT, dllsb.
Tahun 2009 Sasaran : seluruh kecamatan (6.408 kec.) di 465 kab/kota.
Sasaran: Pelaku usaha mikro dan kecil yang sudah ‘feasible’ namun belum ‘bankable’.
Penyaluran KUR: diarahkan untuk kredit di bawah Rp. 5 juta. Plus: penyaluran program pendanaan dari Kementerian /Lembaga (K/L).
Sasaran :
Tahun 2009 : Rp. 20 Trilyun dan 4 juta nasabah KUR.
Tujuan : untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan biaya hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
Tujuan : untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
Tujuan : untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil.
15
PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINANPRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN
15
16
1. MEMPERBAIKI PENDATAAN RUMAH TANGGA SASARAN UNIFIKASI DATA
Satu data untuk semua program berbasis keluarga
MENINGKATKAN AKURASI
2. MENYEMPURNAKAN PROGRAM JAMKESMAS
4. MENINGKATKAN CAKUPAN PKH
6. MENINGKATKAN CAKUPAN DAN INTEGRASI PNPM PENDUKUNG
8. MEMPERTAJAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
TANTANGAN UTAMA:TANTANGAN UTAMA:
16
• Dalam rangka merespon tantangan penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang tercantum dalam program kerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, maka di tingkat pusat, kelembagaan TKPK Nasional akan ditingkatkan di bawah koordinasi dan pengendalian Wakil Presiden.
• Kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah tetap dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai wadah koordinasi dan pengendalian para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.
17
PENINGKATAN KOORDINASI DAN PENGENDALIANPENINGKATAN KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
Terima kasih
1818
top related