pemberlakuan dan pedoman penelitian pertukaran data elektronik surat … · 2020-01-22 ·...
Post on 09-Mar-2020
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Diirektorat Kepabeanan Internasional
Dan Antar Lembaga
PEMBERLAKUAN DAN PEDOMAN PENELITIAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK
SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK MEMFASILITASI PENERAPAN PERJANJIAN
PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-KOREA (E-FORM AK)
Disampaikan oleh :Eko Yulianto
Kasi Regional I
Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga
3 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
FREE TRADE AGREEMENT (FTA)
(Spaghetti Bowl Effect)
Type of Free Trade Agreement (FTA) :1. Bilateral (Country to Country)2. Regional (Among Countries)3. Multilateral (Block to Block or Block to Country)
Rapid Increase of FTA :Number of FTA recorded by WTO :1. 1999 → 247 FTA2. 2019 → 681 FTA
(22 FTA in average annually)
434 FTA in 20 years
5 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
KETENTUAN TERKAIT ROO
Ketentuan Internasional:• Rules Of Origin (ROO)
• Operational Certification Procedures (OCP)
Ketentuan Domestik :A. PMK Tata Cara Pengenaan (DJBC)
1. PMK No. 229/PMK.04/2017;
2. PMK No. 11/PMK.04/2019 (Perubahan Pertama PMK 229);
3. PMK No. 109/PMK.04/2019 (Perubahan Kedua PMK 229);
4. PMK No. 124/PMK.04/2019 (Perubahan Ketiga PMK 229).
B. PMK Tarif Preferensi (BKF)
6 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
ALUR PERUBAHAN KETENTUAN FTA (DOMESTIK)
PMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan
Perjanjian atauKesepakatanInternasional
PMK No. 205/PMK.04/2015
Latar Belakang:1. MoU Indonesia -
Palestina;
2. Fitur keamanan Form E;
3. Penggunaan e-Form D untuk yang unit kerjayang belum mandatory.
PMK No. 11/PMK.04/2019
Latar Belakang:1. Indonesia – Chile CEPA;
2. Upgrading Protocol AC-FTA.
PMK No. 109/PMK.04/2019 danPMK 124/PMK.04/2019
PMK ini mencabut
PMK No. 205/PMK.04/2015
PMK No. 229/PMK.04/2017
1. ATIGA2. AC-FTA3. AK-FTA4. AANZ-FTA5. AI-FTA6. IJEPA7. IP-PTA
1. ATIGA2. AC-FTA3. AK-FTA4. AANZ-FTA5. AI-FTA6. IJEPA7. IP-PTA8. AJCEP
1. ATIGA2. AC-FTA3. AK-FTA4. AANZ-FTA5. AI-FTA6. IJEPA7. IP-PTA8. AJCEP9. Indonesia-
Palestina
1. ATIGA2. AC-FTA3. AK-FTA4. AANZ-FTA5. AI-FTA6. IJEPA7. IP-PTA8. AJCEP9. Indonesia-
Palestina10. Indonesia-Chile
Penting !!!
Cara Menggunakan PMK:
Batang TubuhKombinasi Pasal-pasal dalam
PMK 229, PMK 11, dan PMK
124
Lampiran I Lampiran I PMK 11
Lampiran IILampiran II PMK 229
7 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
ILUSTRASI IMPLEMENTASI KETENTUAN FTA
4. The product is covered by
FTA
The product comply with the
Rules of Origin
Satisfy Origin
Criteria
Satisfy
Consignment Criteria
Satisfy
Procedural
Provision
1. Identify goods
(HS Code)
2. Identify whether the
importing country is Party
of FTA or not
3. If yes, check
the Agreement
Documentary
Evidence of
Origin
Preferential Tariff given
Preferential Tariff
Pending / not Given
= MFN
Import
Declaration
SYSTEMS MANUALS
All of those criteria arefulfilled
If those criteriaare
doubted
Retroactive
Check
If one or more ofthose
criteria are notfulfilled
Rejection
8 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
ELECTRONIC FORM DI INDONESIA
1. Electronic Form D (ATIGA) Full implementasi oleh 10 (sepuluh) Negara ASEAN pada tahun 2019
2. Electronic Form AK (ASEAN Korea FTA) Rencana implementasi per 1 Februari 2020
3. Electronic Form E (ASEAN China FTA) Pengembangan Sistem (testing phase)
10 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
LANDASAN HUKUM E-FORM AK
10
MoU / Nota Kesepahaman,
antara :
1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
2. Indonesia National Single Window, dan
3. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
dengan
Korea Customs Service, Korea
tentang Pertukaran Data Elektronik Surat Keterangan
Asal untuk Memfasilitasi Penerapan Perjanjian
Perdagangan Bebas yang ASEAN Korea.
Ditandatangani pada tanggal 2 April 2019
11 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
IMPLEMENTASI E-FORM AK
Form AK dapat disampaikan secara elektronik oleh Instansi
Penerbit SKA kepada Kantor Pabean (e-Form AK)
Berlaku efektif mulai
1 Februari 2020Paper Based COO (SKA Form AK Biasa)
atau e-Form AK dapat digunakan untuk
klaim tarif preferensi.
Apa Kelebihannya?
1. Lebih cepat;
2. Lebih murah;
3. Pasti valid (tidak palsu);
4. Menghindari notul
karena terlambat
menyerahkan SKA.
12 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
MEKANISME PEMANFAATAN E-FORM AK
Indonesia
Issuing Certificate Agency
1. Apply for COO
Overseas
Korea
13 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
MEKANISME PEMANFAATAN E-FORM AK
Korea
Import Declaration
Indonesia
Customs-Excise Information
System and Automation
Overseas
Data Elements
COO Examinations by Customs
Korea
Sebelum aju PIB / Pemberitahuan
Pabean Impor, lakukan tracking di
web INSW untuk :
1. Memastikan bahwa SKA sudah
tersedia di Sistem BC; dan
2. Data sudah sesuai.
14 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
IMPLEMENTASI E-FORM AK
Importir, Penyelenggara / Pengusaha TPB, Penyelenggara / Pengusaha PLB,
Pengusaha di Kawasan Bebas yang menggunakan e-Form AK:
a. Dikecualikan dari penyerahan Lembar Asli SKA (Pasal 10);
b. Wajib mencantumkan:
• Kode fasilitas secara benar sesuai dengan skema perjanjian atau kesepakatan
internasional yang digunakan; dan
• Nomor dan tanggal e-Form AK, dengan benar pada Pemberitahuan Pabean
Impor.
Bagaimana kalau
belum mandatory
CEISA atau ada
gangguan /
kegagalan sistem?
Pejabat BC meminta hasil cetak atau pindaian e-
Form AK kepada Importir, Penyelenggara /
Pengusaha TPB, Penyelenggara / Pengusaha PLB,
atau pengusaha di Kawasan Bebas
Web tracking INSW
15 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
IMPLEMENTASI E-FORM AK
Hasil cetak atau pindaian e-Form AK, wajib disampaikan kepada Petugas BC
dengan ketentuan :
1) untuk Kantor Pabean 24/7, hasil cetak atau pindaian e-Form AK disampaikan
paling lambat pada pukul 12.00 hari berikutnya; atau
2) untuk Kantor Pabean yang belum 24/7, hasil cetak atau pindaian e-Form AK
disampaikan paling lambat pada pukul 12.00 hari kerja berikutnya,
terhitung sejak tanggal permintaan hasil cetak atau pindaian e-Form AK
disampaikan.
16 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
IMPLEMENTASI E-FORM AK
Kolom Category Code
Kolom Invoice Party /
Invoice Country
17 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
PENERBITAN DAN KESALAHAN PENGISIAN E-FORM AK
Penelitian pemenuhan ketentuan penerbitan e-Form AK:
1. Penerbitan e-Form AK sebelum, pada saat, atau sampai
dengan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak
melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
2. Dalam hal e-Form AK diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari
kerja sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi,
maka pada kolom “category code” dicantumkan kode
“IRA”;
3. Dalam hal terdapat kesalahan pengisian e-Form AK,
diterbitkan e-Form AK baru dan dilakukan pembatalan e-
Form AK sebelumnya.
At the Time of
Shipment/Exportation
Prior to
Shipment/Ex
portation
1 Jan 2 Jan 3 Jan 4 Jan
Issued
Retroactively
Max 1 th sejak tanggal Shipment/
Exportation3 working days
18 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
E-FORM AK BACK TO BACK
Penelitian e-Form AK Back-to-Back :
1. Pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8
PMK No. 11/PMK.04/2019;
2. Pemenuhan ketentuan penerbitan;
3. Pencantuman nilai FOB barang di Negara Anggota
pengekspor kedua pada pada kolom “Value (FOB)” e-Form
AK Back-to-Back, dalam hal kriteria asal barang adalah
RVC;
4. Pada kolom “category code” harus dicantumkan kode
Back-to-Back “BCO”.
Dalam hal informasi pada e-Form AK Back-to-Back
diragukan / tidak lengkap, Pejabat BC dapat meminta
Importir untuk menyerahkan copy / pindaian SKA Form AK
atau hasil cetak e-Form AK dari Negara Anggota
pengekspor pertama.
Apabila Importir tidak dapat menyerahkan lembar copy /
pindaian SKA Form AK atau hasil cetak e-Form AK,
Pejabat BC akan mengirimkan Retroactive Check kepada
Negara Anggota pengekspor pertama dan/atau Negara
Anggota pengekspor kedua.
THAILAND INDONESIA
KOREA
Barang dikirim
dengan Form AK
yang diterbitkan oleh
Thailand
Barang dikirim dengan
Back to Back e-Form
AK yang diterbitkan
oleh Korea
1
2
3
INTERMEDIATE 500
LCD TV
1000
LCD TV
19 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
E-FORM AK THIRD COUNTRY INVOICING
Penelitian e-Form AK Third Country Invoicing :
1. Nama perusahaan dan negara yang menerbitkan
invoice pihak ketiga (Third Country Invoice) harus
dicantumkan pada kolom “Invoice Party” dan “Invoice
Country”;
2. Nomor invoice pihak ketiga atau nomor invoice asal
barang harus dicantumkan pada kolom 10 e-Form AK;
dan
3. Dalam hal invoice pihak ketiga diterbitkan di negara
yang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya e-
Form AK, pada kolom “category code” harus
dicantumkan kode Third Country Invoicing “TCI”.
KOREA INDONESIA
e-Form AK
21 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
TAMPILAN E-FORM AK
Kolom Category Code
Kolom Invoice Party /
Invoice Country
22 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
LAIN-LAIN
Ketentuan lain terkait dengan penerapan perjanjian
ASEAN-Korea FTA berpedoman pada PMK No.
229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea
Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau
Kesepakatan Internasional sebagaimana diubah beberapa
kali terakhir dengan PMK No. 124/PMK.04/2019 tentang
Perubahan Ketiga atas PMK No. 229/PMK.04/2017
tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas
Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan
Internasional.
23 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
ELECTRONIC FORM AK
ON CUSTOMS SYSTEM
(CEISA)
24 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
ILUSTRASI TAMPILAN
Tab Dokumen Lampiran
26 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
ELECTRONIC FORM AK
ON MINISTRY OF TRADE
SYSTEM (eSKA)
27 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
MEKANISME PENERBITAN E-FORM
Sumber Lengkap : User Manual, Sistem e-SKA untuk Eksporter, Versi 1.3 - Full
Alur Pengajuan Permohonan SKA
28 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
MEKANISME PENERBITAN E-FORM
Halaman Utama Sistem e-SKA
top related