pemerintah kabupaten banyuwangi penguatan peran tkpk dalam ... · penguatan peran tkpk dalam tugas...

PENGUATAN PERAN TKPK DALAM TUGAS PENGENDALIAN PROGRAM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pokja Kebijakan Advokasi DaerahTim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenBanyuwangi

Rapat Koordiansi TKPK Provinsi Jawa Timur

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

ISI PAPARAN

TANTANGAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN IMPLIKASI PERAN TKPK

PENGUATAN TKPK DALAM TUGAS PENGENDALIAN

• Kemiskinan menurun tetapi dalam laju yang melambat

• Makin rendah tingkat kemiskinan makin sulitpenanggulangannya (kemiskinan yang tersisa umumnya kronisdan lokasinya makin tersebar)

KEMISKINAN

• Penduduk dengan tingkat konsumsi di sekitar Garis Kemiskinan(GK) sangat besar jumlahnya

• Jika GK naik 20% , jumlah penduduk miskin akan bertambah100%

KERENTANAN

• Laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 40% terbawah cenderung rendah (sekitar 2% per tahun).

• Beda kelompok penduduk beda intervensi kebijakan yang dibutuhkan

KESENJANGAN

TANTANGAN POKOK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

POKOK PENYEBAB MASALAH

Diolah dari berbagai sumber4

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN(PERPRES No. 15 TAHUN 2010)

PENGUATAN PENDEKATAN DAN PENARGETAN KEBIJAKAN

PENGUATAN KELEMBAGAAN KOORDINASI KEBIJAKAN

5

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Raskin, PKH, BSM, BLSM,

JKNPNPM KUR

Rumah Murah, Angkutan Murah, Listrik

Murah, PeningkatanKehidupan Nelayan,

Peningkatan KehidupanMasyarakat Pinggir

Perkotaan, Pamsimas

6

Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang

PercepatanPenanggulangan

Kemiskinan

• Dalam upaya meningkatkan koordinasipenanggulangan kemiskinan di tingkatProvinsi dan Kabupaten/Kota, dibentukTim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK(Pasal 15)

Peraturan Menteri DalamNegeri No. 42 Tahun 2010

tentang Tim KoordinasiPenanggulangan

Kemiskinan Provinsi danKabupaten/Kota

• Gubernur dalam melaksanakanpercepatan penanggulangan kemiskinansebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Provinsi (Pasal 7 Ayat 1)

• Bupati/Walikota dalam melaksanakanpercepatan penanggulangan kemiskinansebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Kabupaten/Kota (Pasal7 Ayat 2)

PEMBENTUKAN TKPK: DASAR HUKUM

7

8

STRUKTUR ORGANISASI TKPK KABUPATEN/KOTA

TUGAS TKPK

KOORDINASI

• Koordinasi penyusunan SPKD sebagai dasar RPJMD di bidang penanggulangankemiskinan

• Koordinasi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD

• Koordinasi SKPD dalam penyusunan RKPD

• Koordinasi SKPD dalam penyusunan Renja SKPD

• Evaluasi perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan

PENGENDALIAN

• Pengendalian pemantauan terhadap pencapaian tujuan program penanggulangankemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah

• Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangankemiskinan oleh SKPD, meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dankendala

• Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara periodik

• Pengendalian evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

• Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangankemiskinan

• Penyiapan LP2KD kepada Kepala Daerah dan TNP2K

PENENTU KEAKTIFAN TKPK

• Keberadaan tim teknis TKPK sebagaifocal-point adalah syarat terpentingbagi keaktifan TKPK. Kendalanyaberkaitan dengan mutasi PNS di daerah. Banyak daerahmengharapkan sekretariat TKPK didukung oleh tenaga-ahli (Non-PNS)

• Kepemimpinan langsung kepaladaerah dan wakilnya juga sangatpenting. Ketidakharmonisan antarakeduanya menghambat realisasiagenda TKPK.

10

Kaitan Antara TKPK dan Penanggulangan Kemiskinan

-2.72

-4.25 -4.35

-0.245

-1.08 -1.1

-5

-4

-3

-2

-1

0

Belum memiliki TKPK TKPK Berumur 1-2 Tahun TKPK Berumur 3 Tahun atau Lebih

Perubahan Kemiskinan berdasar Status TKPK, 2005-2010

Perubahan Angka Kemiskinan Perubahan Kesenjangan Kemiskinan

Kabupaten yang telah membentuk TKPK mampu mengurangi tingkatkemiskinan dengan skala lebih besar dibandingkan kabupaten yang belummembentuk TKPK

12

POKOK HARAPAN KEPADA TKPK

TKPK mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang menghasilkan APBD yang relevan dan efektif bagi penanggulangankemiskinan.

TKPK melakukan pengendalian pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

TKPK menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan KemiskinanDaerah (LP2KD).

TKPK mengoordinasikan penyusunan Strategi PenanggulanganKemiskinan Daerah (SPKD) sebagai acuan RPJMD bidangpenanggulangan kemiskinan

ISI PAPARAN

TANTANGAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN IMPLIKASI PERAN TKPK

PENGUATAN TKPK DALAM TUGAS PENGENDALIAN

FUNGSI TKPK DALAM TUGAS PENGENDALIANMenurut Permendagri Nomor 42 Tahun 2010

1. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaiantujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengankebijakan pembangunan daerah.

2. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangankemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan danadan kendala yang dihadapi.

3. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik.

4. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangankemiskinan.

5. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangankemiskinan.

6. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangankemiskinan kepada Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi (untuk TKPK Kabupaten/Kota), dan kepada Gubernur dan TNP2K (untuk TKPK Provinsi).

Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuanprogram dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakanpembangunan daerah.

FUNGSI 1

TKPK mengkoordinasikan penyusunan StrategiPenanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang didalamnyamemuat sistem monitoring dan evaluasi yang menyeluruhdan terpadu untuk memantau Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan.

Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangankemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan danadan kendala yang dihadapi.

Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangankemiskinan.

FUNGSI 2 dan 4

• TKPK melakukan pemantauan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan secara terpadu meliputi program nasional maupun program inisiatif daerah yang dilaksanakan olehSKPD atau dinas terkait, maupun dalam Satuan Kerja, Kelompok Kerja(Pokja), Tim Koordinasi (Tikor), dan Unit Pelaksana (UP).

• TKPK membahas hasil pemantauannya maupun hasil pemantauanSKPD atau Dinas dan unit pelaksana program atau kegiatan dalamRapat Koordinasi TKPK untuk mendapatkan rekomendasipenyelesaian dari kendala yang dihadapi.

CONTOH HASIL MONITORING (1)

CONTOH HASIL MONITORING (2)

CONTOH HASIL EVALUASI

Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan.

FUNGSI 5

TKPK mengaktifkan Pokja Pengaduan Masyarakat dalam SekretariatTKPK dan membangun mekanisme penanganan pengaduan bersamapelaksana program (kelompok program).

Acuan kebijakan:1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman

Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri danPemerintah Daerah.

3. Panduan Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat TKPK Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinankepada Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi (untuk TKPK Kabupaten/Kota), dan kepadaGubernur dan TNP2K (untuk TKPK Provinsi).

FUNGSI 6

TKPK menyiapkan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan(LP2KD).

Pokok-pokok LP2KD:1. Laporan perkembangan terakhir kondisi kemiskinan daerah, termasuk

perkembangan kondisi umum kemiskinan dan realisasi pencapaian target.2. Analisis APBD untuk penanggulangan kemiskinan.3. Laporan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.4. Laporan pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan.5. Rekomendasi

TERIMA KASIH

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANPOKJA KEBIJAKAN ADVOKASI DAERAH