pendaftran tanah pertama kali
Post on 30-Jun-2015
1.514 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PROSES PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI
SECARA SPORADIK ASAL TANAH ADAT ATAU YASAN
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL
TUGAS AKHIR
Untuk memperoleh gelar Ahli Madya Manajemen Pertanahan
Pada Universitas Negeri Semarang
Oleh
Bayu Prasetyo
NIM 3451304002
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2007
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Tugas akhir ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia
tugas akhir pada :
Hari :
Tanggal :
Pembimbing
Rodhiyah, S.Pd, M. Si NIP.132 258 661
Mengetahui :
Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan
Drs. Slamet Sumarto, M. Pd. NIP. 131 570 070
ii
PENGESAHAN KELULUSAN
Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Tugas Akhir
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :
Hari : Sabtu
Tanggal : 4 Agustus 2007
Penguji Tugas Akhir
Penguji Utama Penguji I
_Drs. Sartono Sahlan, M.H Rodhiyah, S. Pd, M. Si. NIP. 131125644 NIP. 132258661
Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Drs. Sunardi, M.M_ NIP. 130367998
iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO :
Masalah yang kita hadapi tidak bisa kita pecahkan pada tingkat
berpikir yang sama seperti pada saat kita menciptakan masalah
tersebut.
Semakin dekat cita-citamu makin dekat pula rintangan yang akan
dihadapi
PERSEMBAHAN
Tugas akhir ini kupersembahkan kepada :
1. Bapak dan Ibu yang selalu mencurahkan segenap doa dan
kasih sayangnya.
2. Kakakku Pratiwi dan adekku Prawita
3. Dedeku yang telah mendukungku
4. Teman-teman D III Managemen Pertanahan angkatan
2004
5. Temen-temen kos (Firman, Boz nyoto, Purnomo, Lattep,
Arzak, Andi, Indro)yang telah memberi dukungan dan
bantuanya.
6. Almamaterku Universitas Negeri Semarang
iv
PERNYATAAN
Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam tugas akhir ini benar-benar hasil
karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau
seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tugas akhir ini
dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.
Semarang, Juli 2007
BAYU PRASETYO NIM. 3451304002
v
PRAKATA
Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan pembuatan tugas akhir ini.
Tugas akhir yang berjudul “PROSES PENDAFTARAN TANAH
PERTAMA KALI SECARA SPORADIK ASAL TANAH ADAT ATAU
YASAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL”, ini disusun
dalam rangka menyelesaikan studi Diploma III guna memperoleh gelar Ahli
Madya dalam Manajemen Pertanahan di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan
pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
Keberhasilan penyusunan tugas akhir ini tidak akan berhasil tanpa
bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang ikut berpartisipasi dalam
pembuatan tugas akhir ini. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Prof. DR. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri
Semarang yang telah memberi ijin dalam penyusunan Tugas Akhir.
2. Drs. Sunardi, M.M, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Semarang beserta para Pembantu Dekan yang telah memberi kesempatan
dan kemudahan dalam pembuatan Tugas Akhir.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Si, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
vi
4. Drs. Rustopo, S.H, M.Hum, Ketua Program Studi Manajemen Pertanahan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
5. Rodhiyah, S. Pd, M. Si, Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan tulus
membimbing dan mengarahkan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
6. Drs. Sartono sahlan, M..H. Penguji Utama yang telah memberikan arahan,
saran dan masukan kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini.
7. Santoso, SH, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal beserta staf
yang telah membantu untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam
penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial UNNES dan para staf
administratife yang telah berkenan mendidik dan membantu.
9. Pihak-pihak lain yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan
satu persatu.
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tugas akhir ini masih banyak
kekurangan dan jauh dari sempurna. Namun demikian penulis tidak menutup
pintu kritik dan saran pembaca yang bersifat positif dan membangun demi
kemajuan dan kesempurnaannya.
Semarang Juli 2007
Penulis
vii
ABSTRAK
Bayu Prasetyo, 2007. Proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik asal tanah adat atau yasan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Tugas akhir. Manajemen Pertanahan D3. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.69 halaman Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Sporadik, Tanah Adat
Penulis dalam menyusun tugas akhir ini dilatar belakangi masalah banyaknya masyarakat yang belum mengerti arti penting pendaftaran tanah, cara pendaftarannya, dan untuk memenuhi syarat kelulusan DIII manegemen pertanahan.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik asal tanah adat atau yasan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal? hambatan-hambatan dan cara penanganannya dalam proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik asal tanah adat atau yasan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik asal tanah adat atau yasan dan mendeskripsikan hambatan-hambatan dan cara penanganannya dalam proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik asal tanah adat atau yasan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun tugas akkhir ini adalah wawancara, dokumentasi, observasi dan metode analisis data dengan analisis kualitatp. Tugas akhir ini mengambil lokasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.
Hasil Penulisan dan analisis data mengenai proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik asal tanah adat atau yasan di kantor Pertanahan Kabupaten Kendal sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan ketentuan pelaksanaan dalam peraturan mentri negara agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.
Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah dengan memahami bagaimana proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik asal tanah adat atau yasan dan syarat-syarat yang diperlukan sampai proses selesai, menjadikan masyarakat sadat akan arti penting pendaftran tanah.
Saran dari penulis adalah supaya kantor pertanahan kabupaten kendal lebih meningkatkan lagi dalam hal pelayanan pendaftaran tanah karena semakin banyak masyarakat yang sadar atau peduli untuk mendaftarkan tanahnya guna untuk menjamin kepastian hukum.
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................. ii
PENGESAHAN KELULUSAN ................................................................. iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN........................................ iv
PERNYATAAN........................................................................................... v
PRAKATA................................................................................................... vi
ABSRAK ...................................................................................................... vii
DAFTAR ISI................................................................................................ ix
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... xii
DAFTAR TABEL ....................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................ 1
A. Latar Belakang ............................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ....................................................................... 4
C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 4
D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 5
E. Sistematika laporan ..................................................................... 6
BAB II LANDASAN TEORI ..................................................................... 9
A. Pendaftaran tanah........................................................................ 9
B. Tujuan pendaftaran tanah............................................................ 11
C. Penyelenggaraan pendaftaran tanah............................................ 12
D. Satuan wilayah dan pelaksanaan pendaftaran tanah..................... 13
ix
E. Tanah bekas milik adat................................................................ 15
F. Dasar hukum pendaftaran tanah.................................................. 18
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................ 19
A. Lokasi penelitian ......................................................................... 19
B. Fokus penelitian ......................................................................... 19
C. Teknik pengumpulan data ........................................................... 20
D. Analisis data ................................................................................ 21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN......................... 25
A. Hasil Penelitian ......................................................................... 25
1. Gambaran umum Kantor Pertanahan Kabupaten Kenal ....... 25
2. Susunan organisaai Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal .. 30
3. Uraian kerja dari masing-masing Sub bagian dan seksi di
Kantor Pertanahan kabupaten Kendal................................... 30
4. Proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik asal
tanah adat atau yasan di Kantor Pertanahan Kabupaten
Kendal ................................................................................... 42
B. Pembahasan .............................................................................. 48
1. Proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik
asal tanah adat atau yasan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kendal ................................................................ 48
2. Hambatan-hambatan dan cara penanganannya dalam proses
pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik asaltanah adat
atau yasan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal ........... 65
x
BAB V PENUTUP....................................................................................... 67
A. Kesimpulan................................................................................ 67
B. Saran .......................................................................................... 68
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................. 69
LAMPIRAN-LAMPIRAN
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 01 : Peta Wilayah Kabupaten Kendal
Lampiran 02 : Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
Lampiran 03 : POPP-3.08-KPM (Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara
Sporadik)
Lampiran 04 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor
600.02/I/2007 tentang Tarif Biaya Pengukuran dan Pemetaan
Bidang Tanah pada Kantor Pertanahan Kebupaten Kendal Tahun
Anggaran 2007
Lampiran 05 : Kwitansi (DI 306)
Lampiran 06 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB)
Lampiran 07 : Formulir Permohonan Hak
Lampiran 08 : Fotokopi Letter C
Lampiran 09 : Sket Lokasi
Lampiran 10 : Surat Pernyataan Penetapan Batas dan Menerima Hasil Ukur
Lampiran 11 : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
(DI 201)
Lampiran 12 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis
Lampiran 13 : Sertipikat
Lampiran 14 : Surat Ukur
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Jumlah Permohonan Hak Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
Tahun 2006.
xiii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam pembangunan nasional peranan tanah bagi pemenuhan berbagai
keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim atau untuk kegiatan
usaha. Sehubungan dengan itu kan meningkat pula kebutuhan akan dukungan
berupa jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Pemberian jaminan
hukum dibidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersediamya
perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas. Selain itu dalam
mengahadapi kasus-kasus kongkrit diperlukan juga terselenggaranya
pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang atas tanah untuk
dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, khususnya
adalah tanah bekas milik adat. Tanah bekas milik adat adalah hak atas tanah
yang lahir berdasarkan proses adat setempat misalnya hak yasan, hak
andrabeni, hak atas druwe desa, pesini, grant sultan dan sebagainya yang
sejak tanggal 24 September 1960 dikonversi menjadi hak milik namun belum
terdaftar.( Badan Pertanahan Nasional)
Jenis tanah bekas milik adat sendiri terdiri dari : (1) tanah bekas milik
adat yang mempunyai surat tanda bukti pemilikan atas nama pemegang hak
pada waktu berlakunya UUPA dan apabila kemudian itu berakhir, bukti
peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu
dilakukan pembukuan; (2) tanah bekas milik adat yang tidak mempunyai
tanda bukti pemilikan atau yang kurang lengkap.
1
Dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada
pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum dibidang
pertanahan juga untuk menghimpun dan menyajikan informasi yang lengkap
mengenai data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang
bersangkutan. Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan
pemilikan tanah faktor kepastian letak dan batas tiap bidang tanah tidak dapat
diabaikan.
Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan
pembangunan disegala bidang, sementara kesediaan tanah relatif tetap,
sehingga permasalahan di pertanahan makin meningkat pula. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan
menyelengarakan pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan kepastian
hukum kepada tanah-tanah yang dimohonkan haknya bagi keperluan
perseorangan, badan hukum, swasta maupun bagi kepentingan instansi
pemerintah.
Di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar
Pokok-pokok agraria, dalam Pasal 19 ayat 1 memerintahkan di
selelenggarakan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
Dalam pasal 1 menentukan untuk kepastian hukum atas tanah perlu diadakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah negara Indonesia. Selanjutnya di dalam
ayat 2 menentukan bahwa pendaftaran tanah yang dimaksud dalam ayat 1
meliputi :
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
2
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya.
c. pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku yang sebagai alat
pembuktian yang kuat.
Pasal 19 ayat 3 menentukan bahwa Pendaftaran tanah diselenggarakan
dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial
ekonomis serta kemungkinan penyelengaraanya, menurut pertimbangan
mentri agraria, peraturan tentang pendaftaran tanah selain di atur dalam
Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 juga di atur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan
telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang sampai
saat ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah.
Dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Pasal 1 yang
dimaksud pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data
fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya
bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan
rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya, dan dilaksanakan
melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara
sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran
tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua
obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian
3
wilayah suatu desa atau kelurahan, sedangkan Pendaftaran tanah secara
sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu
atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah
suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal
Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 mewajibkan bagi pemilik
tanah adat atau yasan untuk mendaftarkan tanahnya sehingga tertib
administrasi bisa tercapai.
Dari uraian tersebut diatas maka penulis tertarik mengambil judul ”
PROSES PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA
SPORADIK ASAL TANAH ADAT ATAU YASAN DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL ”
B. Rumusan masalah
1. Bagimana proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Asal
Tanah Adat atau Yasan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.
2. Hambatan dan cara penanganan dalam proses Pendaftaran Tanah Pertama
Kali Secara Sporadik Asal Tanah Adat atau Yasan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kendal.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini adalah :
1. Mendeskripsikan proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik
Asal Tanah Adat atau Yasan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.
4
2. Mendeskripsikan hambatan-hambatan yang di hadapi dan cara penanganan
dalam proses Pendaftaran tanah Pertama Kali Secara Sporadik Asal Tanah
Adat Atau Yasan di Kantor Pertanahnan Kabupaten Kendal.
D. Manfaat Penelitian
Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :
1. Teoritis
Menambah pengetahuan dan wawasan serta untuk menerangkan
disiplin ilmu yang di peroleh dari program studi manajemen pertanahan
hukum dan kewarganegaraan, khususnya dapat mengetahui Proses
Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Asal Tanah Adat
atauYasan di kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.
2. Praktis
a. Bagi Masyarakat
Dengan adanya Tugas Akhir ini masyarakat diharapkan lebih
mengetahi tentang proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara
sporadik Asal Tanah Adat atau Yasan di Kantor Pertanahan Kabupaten
Kendal
b. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
Dapat memberikan masukan pada instansi tesebut untuk lebih
memperhatikan proses Pendaftaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali
Secara sporadik Asal Tanah Adat/Yasan, dan menambah referensi di
bidang pertanahan
5
E. Sistematika Penulisan
Tugas akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut
1. Bagian awal tugas akhir, terdiri dari : Judul tugas akhir, pengesahan,
abstrak, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar
lampiran.
2. Bagian utama tugas akhir, terdiri dari :
BAB I : Pendahuluan
Pada bab ini Penulis menguraikan tentang
A. Latar belakang masalah
B. Rumusan masalah
C. Tujuan penelitian
D. Manfaat penelitian
E. Sistematika penulisan
Bab II : Landasan Teori
Pada bab ini penulis membahas tentang :
A. Pendaftaran tanah
B. Tujuan pendaftaran tanah
C. Penyelenggaraan pendaftaran tanah
D. Satuan wilayah dan pelaksanaan pendaftaran tanah
E. Tanah bekas milik adat
F. Dasar hukum pendaftaran tanah
Bab III : Metode Penelitian
Pada bab ini penulis menerangkan tentang :
6
A. Lokasi penelitian
B. Fokus penelitian
C. Teknis pengumpulan data
D. Analisis data
Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pada bab ini penulis menerangkan tentang :
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran umum Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.
2. Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten
Kendal.
3. Uraian kerja dari masing-masing sub Bagian dan seksi di
Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.
4. Proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik
asal tanah adat atau yasan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kendal
B. Pembahasan
1. Proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik
asal tanah adat atau yasan.
2. Hambatan-hambatan dan cara penanganannya dalam
proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik
asal tanah adat atau yasan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kendal.
7
BAB V : Penutup
Pada bab ini berisi tentang:
A. Simpulan
B. Saran.
3. Bagian pelengkap tugas akhir berisi : Daftar Pustaka dan Lampiran.
8
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pendaftaran Tanah
Dalam pembangunan jangka panjang kedua peranan tanah bagi
pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat
bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan
meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum
dibidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang
pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum yang
tertulis, lengkap dan jelas, yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan
jiwa isi ketentuan-ketentuanya. Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus
kongkret diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran tanah, yang
memungkinkan bagi para para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah
membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya, dan bagi para pemegang
hak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk
memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek
perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk
melaksanakan kebijaksanaan pertanahanya. Sehubungan dengan itu Undang-
Undang Pokok Agraria memerintahkan di selenggarakanya pendaftaran tanah
dalam rangka menjamin kepastian hukum.
Pada tanggal 8 Juli 1997 ditetapkan dan diundangkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun1997 tentang pendaftaran tanah menggantikan
9
Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961 yang sejak tahun 1961 mengatur
pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 19
Undang-Undang pokok Agraria.
Menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1,
Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah
susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi pendaftaran tanah untuk
pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah Pasal 11. Adapun
pengertian pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran
tanah yang dilakukan secara serentak terhadap obyek pendaftaran tanah yang
belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah.
Pendaftaran pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara
sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.
Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah
suatu desa atau kelurahan.Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan
10
atas prakarsa Pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang
dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh
Mentri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal
suatu desa atau kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran
secara sistematik, pendaftarannya dilakukan melalui pendaftaran tanah secara
sporadik.
Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara
individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas
permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas objek
pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.
B. Tujuan pendaftaran tanah
Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961 disempurnakan
dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997. dalam Peraturan
Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 telah diatur dalam Pasal 3 yaitu tujuan dari
pendaftaran tanah :
1 Memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak
atas suatu bidag tanah, satuan rumah susun dan hak – hak lain yang
terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan (Pasal 19 UUPA).
11
2 Menyediakan informasi kepada pihak – pihak yang berkepentingan
termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang di
perlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang – bidang
tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3 Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum maka kepada
pemegang hak atas tanah di berikan suatu bukti hak yang disebut dengan
sertifikat hak atas tanah, sedangkan untuk melaksanakan fungsi informasi,
data yang berkaitan dengan aspek fisik dan yuridis dari bidang – bidang tanah
yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. Dalam hal mencapai tujuan tertib
administrasi pertanahan, maka setiap bidang atau satuan rumah susun,
termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak
milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.
C. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Pasal 5 dan
Pasal 6 pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.
Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala
Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan
pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan
kepada pejabat lain. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah Kepala Kantor
Pertanahan dibantu oleh pejabat pembuat akte tanah PPAT dan pejabat lain
yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut
12
peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan.
Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam garis besar meliputi kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah
(dalam PP Nomor 10 tahun 1961). Kedua hal tersebut sama pentingnya karena
kekurang perhatian terhadap salah satu dari keduanya akan mendatangkan hal-
hal yang tidak diharapkan dikemudian hari.
D. Satuan Wilayah dan Pelaksanaan Pendaftaran tanah
1. Satuan wilayah pendaftaran tanah
Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau
kelurahan yang merupakan wilayah pemerintah desa atau kelurahan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005
tentang pemerintah desa. Satuan wilayah pendaftaran tanah tata usaha
Pendaftaran Tanah bagi kegiatan pendaftaran tanah hak guna usaha, hak
pengelolaan, hak tanggungan, dan tanah Negara adalah kabupaten dan
kota, karena pada umumnya area hak guna usaha, hak pengelolaan, dan
tanah Negara, serta obyek hak tanggungan dapat meliputi beberapa desa
atau kelurahan.
Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah nmor 10 tahun 1961, satuan
wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah:
a. Desa atau Kelurahan
13
b. Khususnya untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan,
hak tanggungan dan tanah negara satuan wilayah pendaftarannya
adalah Kabupaten.
2. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan secara bertahap mulai
dari pengumpulan dan pengolahan data fisik sampai dengan penyimpanan
daftar umum dan dokumen. Dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah
nomor 24 tahun 1997 di jelaskan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan
dalam proses pendaftaran tanah yaitu
a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik,meliputi
1) Pembuatan peta dasar pendaftaran
2) Penetapan batas bidang-bidang tanah
3) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembutan peta
pendaftaran
4) Pembuatan surat ukur (Budi Harsono 2003 : 490)
b. Pembuktian hak dan pembukuannya, meliputi
1) Pembuktian hak baru
2) Pembuktian hak lama
3) Pembukuan hak (Budi Harsono 2003 : 494)
c. Penerbitan sertifikat
Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang
bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah
didaftar dalam buku tanah. (Budi Harsono 2003 : 503)
14
d. Penyajian data fisik dan data yuridis
Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor
Pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam
daftar umum yang terdiri dari :
1) Peta pendaftaran
2) Daftar tanah
3) Surat ukur
4) Buku tanah
5) Daftar nama (Budi Harsono 2003 : 507)
e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen
Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah
digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan
disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tempat lain
yang ditetapkan oleh mentri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari daftar umum. (Budi Harsono 2003 : 508)
E. Tanah Bekas Milik Adat
1. Pengertian
Tanah bekas milik adat yang pada tanggal 24 september 1960
pemiliknya berstatus sebagai warga Negara Indonesia (tunggal). Tanah
bekas milik adat adalah hak atas tanah yang lahir berdasarkan proses adat
setempat misalnya hak yasan, hak andrabeni, hak atas druwe desa, penisi,
15
grant sultan dan sebagainya yang sejak tanggal 24 September 1960
dikonversi menjadi hak milik namun belum terdaftar. (Badan Pertanahan
Nasional)
konversi adalah hak-hak tanah menurut kitab Undang-undang hukum
perdata barat dan tanah-tanah yang tunduk kepada hukum adat untuk
masuk dalam sistem hak-hak atas tanah. Menurut ketentuan Undang-
Undang Pokok Agraria (A. P. Perlindungan 1990:5}. Dari kalimat tersebut
dapat dikatakan bahwa Konversi adalah penyesuaian hak atas tanah yang
telah diberikan berdasarkan peraturan yang lama dan tidak diberlakukan
lagi kepada peraturan yang baru yang berlaku sampai saat ini.
Sasaran pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik
asal tanah adat adalah tanah-tanah dengan status hak milik adat yang
belum bersertifikat, ini berarti bahwa terhadap hak-hak atas tanah tersebut
belum pernah dibukukan atau dengan kata lain bahwa terhadap hak atas
tanah dengan status hak milik adat dimaksud belum pernah diterbitkan
sertifikat tanahnya. Sehingga perlu didaftarkan sertifikat atau bukti
kepemilikan hak atas tanahnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997. Sebagai penyempurna dari Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961. Didalamnya dijelaskan secara rinci mengenai
pendaftaran tanah.
Dalam hal ini apabila permohonan pendaftaran hak tersebut diajukan
diatas bidang tanah dengan status hak bekas milik adat maka Kepala Desa
terlebih dahulu harus mengeluarkan surat keterangan milik adat yang
merupakan dasar dari penerbitan sertifikat tanahnya. Dalam memberikan
16
surat keterangan milik adat inilah Kepala Desa memegang peranan yang
sangat penting, yakni kepala desa yang bersangkutan harus terlebih dahulu
menyelidiki riwayat tanah, batas-batasnya, panjang dan lebar serta luas
tanah tersebut, karena kepala desalah yang paling dekat dengan tanah yang
dimohon dan banyak mengetahui asal-usul tanah yang bersangkutan.
Surat keterangan milik adat adalah merupakan sumber pertama dari
terbitnya suatu hak milik atas tanah. Melalui pendaftran hak inilah status
tanah yang pada mulanya milik adat berubah statusnya menjadi hak milik
sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria.
Sedangkan jenis tanah bekas milik adat dibedakan menjadi 2 (dua) macam
yaitu :
a. Tanah bekas milik adat yang mempunyai surat tanda buktipemilikan
atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila
kemudian hal itu beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke
tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan.
b. Tanah bekas milik adat yang tidak mempunyai tanda pemilikan atau
yang kurang lengkap.
2. Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat hukum
adat, yaitu :
a. Karena sifatnya
Yaitu merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun
mengalami keadaan yang bagaimanapun juga masih bersifat tetap
dalam keadaannya melakukan menjadi lebih menguntungkan.
17
b. Karena fakta yaitu kenyataan bahwa tanah :
1) Merupakan tempat tinggal persekutuan
2) Memberikan kehidupan
3) Merupakan tempat dimana warga persekutuan dikebumikan.
(Supomo, 1983 : 17).
F. Dasar hukum pendaftaran tanah
Adapun dasar Hukum Pendaftaran tanah
1. Undang – Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria
2. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2002 tenang Tarif Atas jenis
penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Badan Pertanahan
Nasional.
4. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3
tahun 1997 tentang kententuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor
24 tahun 1997.
18
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi penelitian
Lokasi yang ditetapkan dalam melaksanakan penelitian untuk
memperoleh data yang nantinya akan digunakan untuk menyusun Tugas Akhir
adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal jalan Soekarno-Hatta No. 333
Kendal. Lokasi tersebut dipilih karena :
1. Peneliti tertarik untuk mengetahui secara mendalam mengenai
pelaksanaan proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik asal
tanah adat atau yasan
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal merupakan instansi yang terkait
dengan permasalahan yang diteliti
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal bertepatan dengan lokasi dimana
peneliti melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
B. Fokus penelitian
Penulisan tugas akhir ini penulis memberikan batasan masalah terhadap
uraian tugas akhir supaya dalam pembahasanya tidaklah jauh dari masalah
yang di timbulkan oleh tanah. Yang menjadi fokus dalam penelitian adalah:
1. Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Asal Tanah Adat
Atau Yasan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.
19
19
2. Hambatan-hambatan dan Cara Penanganannya Dalam Proses Pendaftaran
Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Asal Tanah Adat atau Yasan di
Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.
C. Teknik pengumpulan data
Untuk memperoleh data yang objektif maka penulis mengumpulkan data
dengan metode sebagai berikut :
1. Wawancara
Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanyajawab, sehingga dapat dikontruksikan
makna dalam suatu topic tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2002:72)
Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan
pertanyaan atau tanya jawab secara langsung. Tanya jawab ini diajukan
kepada Sri Sudarmi S.H selaku subseksi Pendaftaran Hak di Kantor
Pertanahan Kabupaten Kendal. Peneliti mengadakan penelitian tentang
proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik asal tanah adat atau
yasan.
2. Dokumentasi
Metode ini digunakan untuk melihat keadaan yang ada pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Kendal. Pada metode ini dilakukan survay
mengenai data proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik asal
tanah adat atau yasan yang berupa catatan, transkip, buku agenda dan
dokumen-dokumen dari objek yang diteliti.
20
3. Observasi
Observasi adalah pengamatan secara langsung. Meliputi kegiatan
pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh
alat indera. (Suharsimi Arikunto,1998:133)
Penulis melakukan kegiatan observasi langsung ke lapangan dengan
mengamati dan melakukan pencatatan terhadap proses pendaftaran tanah
pertama kali secara sporadik asal tanah adat atau yasan Kegiatan ini
dilakukan di Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kendal. Hal-hal yang diamati adalah :
a. Berkas atau dokumen yang diserahkan pemohon kepada Kantor
Pertanahan sebagai persyaratan pendaftaran hak atas tanah
b. Pengolahan dokumen yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pertanahan
c. Penerbitan dan penyerahan sertipikat kepada pemohon.
D. Analisis Data
Data yang telah terkumpul dan disajikan selanjutnya dianalisis secara
kualitatif, yaitu dalam bentuk uraian yang menghubungkan antara teori dan
hasil penelitian di lapangan yang berhubungan dengan proses pendaftaran
tanah pertama kali secara sporadik asal tanah adat atau yasan di Kantor
Pertanahan Kabupaten Kendal. Analisis kualitatif tersebut diperoleh dari hal-
hal yang dinyatakan oleh para informan secara lisan yang berupa jawaban atau
tanggapan serta pendapat, dianalisa dan diinterpretasikan sehingga
menghasilkan suatu data yang deskriptif yaitu data yang melukiskan keadaan
objek atau peristiwa yang diteliti.
21
Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif,
dimana setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Meskipun tahap
penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan, akan tetapi
kegiatan penelitian tetap harus dilakukan secara berulang antara kegiatan
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta verifikasi atau penarikan
suatu kesimpulan.
Tahapan analisis data ada 4 (empat) menurut Miles dan Huberman
(1992:16-19), yaitu:
1. Pengumpulan Data
Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan
hasil wawancara di lapangan.
2. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul
dari catatan tertulis di lapangan.
3. Penyajian Data
Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Pengambilan Keputusan
Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari
konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama
penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada
reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam
penelitian.
22
Untuk mempermudah pemahaman tentang metode analisis tersebut
Miles dan Huberman, menggambarkan siklus data interaktif sebagai
berikut:
Pengumpulan Data Penyajian Data
Reduksi Data Kesimpulan-kesimpulan
Penarikan/Verifikasi
Komponen Analisis Data : Model Interaktif (Miles dan Huberman, 1992:20)
Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling
mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian
lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut
tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak, maka
diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan penyajian
data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data.
Apabila ketiga tersebut selesai dilakukan maka diambil suatu keputusan
atau verifikasi.
23
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN
1. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
a. Letak Geografis dan Luas Wilayah
Secara geografis letak wilayah Kabupaten Kendal terletak pada
koordinat 109040’ – 110018’ Bujur Timur dan 6032’ – 7024’ Lintang
Selatan. Secara administrative wilayah Kabupaten Kendal berbatasan
dengan batas-batas wilayah :
Sebelah utara : Laut Jawa
Sebelah timur : Kota Semarang
Sebelah selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung
Sebelah barat : Kabupaten Batang
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta administratif
Kabupaten Kendal. Keadaan rata-rata suhu udara atau temperature
wilayah Kabupaten Kendal adalah terbagi dalam 2 bagian :
1) Wilayah bagian utara : 27 0C
2) Wilayah bagian selatan : 25 0C
Ketinggian dari permukaan laut :
1) Wilayah bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan
ketinggian antara 0 s/d 10 m
24
2) Wilayah bagian selatan merupakan daerah tanah pegunungan
dengan ketinggian wilayah 0 s/d 2.579 m
Luas wilayah Kabupaten Kendal adalah 1002,23 km2, yang
wilayahnya secara administratif terbagi menjadi 19 kecamatan dan 285
desa.
b. Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
Kantor Pertanahan kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan
Nasional jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1
tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa
tugas pokok Kantor Pertanahan adalah melaksanakan sebagian tugas
Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten/Kotamadya.
Sedangkan fungsi yang diemban adalah menyiapkan dan
melaksanakan :
1) Kegiatan ketatausahaan
2) Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara
3) Pengendalian dan Pemberdayaan
4) Pengaturan dan Penataan Pertanahan
5) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
6) Survey, Pengukuran dan Pemetaan
25
Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi,
haruslah mempunyai visi dan misi Kantor Pertanahan Kabupaten
Kendal yang telah ditetapkan. Adapun Visi dan Misi Kantor
Pertanahan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :
1) Visi
Visi adalah pandangan ideal yang menggambarkan arah dan
apa yang ingin diwujudkan di masa depan yang secara potensial
dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, visi bukanlah fakta saat ini
tetapi gambaran masa depan yang realistis. Visi dapat memberikan
arah serta dorongan bagi anggota organisasi untuk menunjukkan
kinerja yang baik, dapat menimbulkan inspirasi serta siap
menghadapi tantangan yang dihadapi. Oleh karena visi sifatnya
sementara dan tidak abadi, sehingga dimungkinkan visi akan
berubah/disesuaikan
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta arah kebijakan
pembaharuan agraria yang dituangkan dalam Ketetapan MPR
No.IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan
sumber daya Alam serta peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2001
tentang Restra Kabupaten Kendal 2002-2006. Visi Kantor
Pertanahan Kabupaten Kendal adalah : “Terwujudnya Kantor
Pertanahan yang handal pada tahun 2006, untuk menunjang
Pelaksanaan Pembangunan menuju masyarakat Kendal yang
sejahtera. Diharapkan pada akhir tahun 2006, Kantor Pertanahan
26
sudah menjadi kantor yang handal yang dapat melayani semua
stake holder dengan professional.”( Wawancara dengan Sri
Sudarmi S.H selaku subseksi pendaftaran hak )
2) Misi
Misi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus
dicapai organisasi di masa mendatang yang bermanfaat bagi
masyarakat. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu
pada visi yang ditetapkan, maka misi Kantor Pertanahan
Kabupaten Kendal adalah :
a) Menyiapkan kegiatan di bidang Survey Pengukuran dan
Pemetaan, Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Pengaturan dan
Penataan Tanah, Pengendalian dan Pemberdayaan, Sengketa
Konflik dan Perkara.
b) Melaksanakan kegiatan di bidang Survey Pengukuran dan
Pemetaan, Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Pengaturan dan
Penataan Tanah, Pengendalian dan Pemberdayaan, Sengketa
Konflik dan Perkara, serta meningkatkan sistem informasi
pertanahan.
c) Melaksanakan pelaksanaan prosedur pelayanan dalam rangka
memberikan pelayanan pertanahan yang prima
d) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga seperti
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan
sarana dan prasarana kerja.
27
Seluruh misi tersebut yang merupakan upaya untuk
mewujudkan visi dan pelaksanaannya dipandu oleh nilai-nilai yang
dianut organisasi. Nilai merupakan faktor penggerak perilaku
organisasi yang mendorong keunggulan karyawan serta
menentukan pencapai visi dan misi organisasi. Selain
mempedomani tuntutan agama, nilai-nilai yang dipegang teguh
adalah tanggung jawab, transparansi, melayani, kemitraan,
kebersamaan, kesejahteraan, kesinambungan, kejujuran, disiplin,
dedikasi, motivasi dan keunggulan.
Agar dapat berjalan dengan baik atas keberadaan suatu
organisasi yang berpedoman pada visi dan misi, maka dalam
organisasi Kantor Pertanahan kabupaten Kendal dipimpin oleh top
manager yaitu Kepala Kantor yang dibantu oleh 5 Kepala Seksi
dan 1 Kepala Subbagian tata usaha. Dari masing-masing kepala
seksi dan subbagian tata usaha membawahi kepala seksi - kepala
subseksi dan kepala urusan - kepala urusan beserta staf dibawah
Kepala sebseksi dan kepala urusan.
Salah satu kegiatan yang menjadi wewenang dari Kepala
Subseksi Pendaftaran Hak adalah melayani masyarakat dalam hal
pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik asal tanah adat atau
yasan.
28
2. Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
a. Kepala Kantor Pertanahan
b. Sub. Bagian Tata Usaha (TU);
c. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan;
d. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ;
e. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
f. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan;
g. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
3. Uraian Kerja dari masing-masing Sub Bagian dan Seksi di Kantor
Pertanahan Kabupaten Kendal
a. Subbagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan
pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi Kantor
Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan
program, dan peraturan perundang-undangan.
Dalam menyelenggarakan tugas, Subbagian Tata Usaha
mempunyai fungsi :
1) pengelolaan data dan informasi;
2) penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan
akuntabilita kinerja pemerintah;
3) pelaksanaan urusan kepegawaian;
29
4) pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran;
5) pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan
prasarana;
6) penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program;
7) koordinasi pelayanan pertanahan.
Subbagian Tata Usaha terdiri dari :
1) Urusan Perencanaan dan Keuangan;
Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program dan
anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan
dan penyiapan bahan evaluasi.
2) Urusan Umum dan Kepegawaian.
Mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian,
perlengkapan, rumah tanga, sarana dan prasarana, koordinasi
pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi.
b. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan
Seksi survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas
melakukan survey, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan
perairan; perapatan kerangka dasar, pengukuran batas
kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survey potensi tanah,
penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.
Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Survey, Pengukuran dan
Pemetaan mempunyai fungsi :
30
1) pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang
dan perairan; perapatan kerangka dasar, pengukuran batas
kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah,
pembinaan surveyor berlisensi;
2) perapatan kerangka dasar orde 4 dan penukuran batas kawasan/
wilayah;
3) pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang,dan
perairan;
4) survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembanagn pemetaan
tematik dan potensi tanah;
5) pelaksanaan kerjasama teknis surveyor berlisensi dan pejabat
penilai tanah;
6) pemeliharaan peralatan teknis.
Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan terdiri dari :
1) Subseksi Pengukuran dan Pemetaan;
Mempunyai tugas menyiapkan perapatan kerangka dasar orde 4,
penetapan batas bidang tanah dan pengkuran bidang tanah, batas
kawasan/wilayah, kerjasama teknis surveyor berlisensi dan
memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat
ukur, gambar ukur dan daftar-daftar lainnya di bidang pengukuran.
2) Subseksi Tematik dan Potensi Tanah.
Mempunyai tugas menyiapkan survey, pemetaan, pemeliharaan
dan pengembangan pemetaan tematik, survei potensi tanah,
31
pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi dan pembinaan
pejabat penilai tanah.
c. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran mempunyai tugas
menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka
pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak tanah, pengadaan tanah,
perijinan, pendataan dan penertiban berkas tanah hak; pendaftaran,
peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran
Tanah mempunyai fungsi :
1) pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah;
2) penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar-
menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan
perijinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak
pengelolaan tanah;
3) penyiapan telaah dan pelaksanaan pemberian rekomendasi
perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau
pendaftaran hak;
4) pengadministrasian atas tanah yang dikuasai da/atau milik Negara,
daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan
hukum pemerintah;
32
5) pendataan dan penertiban tanah bekas tanah hak;
6) pelaksanan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan
pertanahan;
7) pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak;
8) pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan
PPAT.
Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari :
1) Subseksi Penetapan Hak Tanah;
Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemerikasan, saran
dan pertimbangan mengenai penetapan Hak Milik, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai, perpanjangan jangka waktu, pembaruan
hak, perijinan, peralihan hak atas tanah; penetapan
dan/rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang
pemasukan dan atau pendaftaran hak tanah perorangan.
2) Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah;
Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran
dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik dan hak pakai,
Hak Guna Bangunan dan hak pengelolaan bagi instansi
pemerintah, badan hukum pemerintah, perpanjangan jangka waktu,
pembaruan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah; rekomendasi
pelepasan dan tukar-menukar tanah pemerintah.
33
3) Subseksi Pendaftaran Hak;
Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas
tanah, pengakuan dan penegasan konversi hak-hak lainnya, hak
milik atas satuan rumah susun, tanah hak pengelolaan, tanah
wakaf, data yuridis lainnya, data fisik bidang tanah, data
komputerisasi pelayanan pertanahan serta memelihara daftar buku
tanah, daftar nama, daftar hak atas tanah dan wakah serta daftar
lainnya di bidang pendaftaran tanah.
4) Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta
Tanah.
Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan,
pembebanan hak atas hak tanah, pembebanan hak tanggungan dan
bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran
tanah.
d. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas
menyiapkan bahan dan melakukan peñatagunaan tanah, landreform,
konsolidasi tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau
kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya.
Dalam menyelenggarakan tugas, seksi Pengaturan dan Penataan
Pertanahan mempunyai fungsi :
34
1) Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah
dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan
wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian penggunaan
dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah
dalam rangka perwujudan fungsi kawasan/zoning, penyesuaian
penggunaan dan pemanfaatan tanah, penerbitan ijin perubahan
penggunaan tanah, penataan tanah bersama untuk peremajaan kota,
daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman
kembali;
2) Penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan
pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota
dan kawasan lainnya;
3) Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota dan
kawasan;
4) Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan
penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi
kawasan/zoning dan redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi
tanah, pemberian tanah obyek landreform dan pemanfaatan tanah
bersama serta penertiban administrasi landreform;
5) Pengusulan penetapan atau penegasan tanah menjadi obyek
landreform;
6) Pengambilalihan dan/atau penerimaan penyerahan tanah-tanah
yang terkena ketentuan landreform;
35
7) Penguasaan tanah-tanah obyek landreform;
8) Pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin
redistribusi tanah dengan luasan tertentu;
9) Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan
pengeluaran tanah dari obyek landreform;
10) Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek landreform dan
penegasan obyek konsolidasi tanah;
11) Penyediaan tanah untuk pembangunan;
12) Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan;
13) Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data
landreform.
Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan terdiri dari :
1) Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu;
Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana
persediaan, peruntukan, pemeliharaan dan penggunaan tanah,
rencana penataan kawasan, pelaksanaan koordinasi, monitoring
dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan
pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning, penerbitan
pertimbangan teknis penatagunaan tanah, penetapan penggunaan
dan pemanfaatan tanah, serta melaksanakan pengumpulan dan
pengolahan dan pemeliharaan data tekstual dan spasial.
2) Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah
36
Mempunyai tugas menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan
tanah menjadi obyek landreform, penguasaan tanah-tanah obyek
landreform; pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin
redistribusi tanah luasan tertentu; usulan penerbitan surat
keputusan redistribusi tanah, ganti kerugian, pemanfaatan tanah
bersama dan penertiban administrasi landreform serta fasilitasi
bantuan keuangan/permodalan, teknis dan pemasaran; usulan
penegasan obyek penataan tanah bersama untuk peremajaan
pemukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta
pemukiman kembali; penyediaan tanah dan pengelolaan
sumbangan tanah untuk pembangunan; pengembangan teknik dan
metode; promosi dan sosialisasi; pengorganisasian dan
pembimbingan masyarakat; kerja sama dan fasilitasi; pengelolaan
basis data dan informasi; monitoring dan evaluasi serta koordinasi
pelaksanaan konsolidasi tanah.
e. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai tugas
menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan,
pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta
pemberdayaan masyarakat.
Dalam menyelenggarakan tugas, seksi Pengendalian dan
Pemberdayaan mempunyai fungsi :
37
1) Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara,
tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;
2) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan
kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi
penerapan kebijakan dan program pertanahan dan program
sektoral, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis;
3) Pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi,
pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan
dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah
negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis;
4) Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta
usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan
pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam
pengelolaan tanah negara serta penanganan tanah terlantar dan
tanah kritis;
5) Inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi dan
pembentukan kelompok masyarakat, fasilitas dan peningkatan
akses ke sumber produktif;
6) Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat
dan mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan
masyarakat;
7) Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk
pembangunan;
38
8) Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah terlantar,
dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;
9) Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian
hubungan hukum atas tanah terlantar.
Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan terdiri dari :
1) Subseksi Pengendalian Pertanahan;
Mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan basis data, dan
melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusunan saran tidak
dan langkah penanganan, serta menyiapkan bahan koordinasi
usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan
hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah; pemantauan,
evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program
pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara,
penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.
2) Subseksi Pemberdayaan Masyarakat.
Mempunyai tugas menyiapkan bahan inventarisasi potensi,
asistensi, fasilitas dalam rangka penguatan penguasaan, dan
melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga
masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolan pertanahan, serta
melakukan kerjasama pemberdayaan dengan pemerintah
kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha, serta
bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.
39
f. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai tugas
menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa,
konflik dan perkara pertanahan.
Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara mempunyai fungsi :
1) Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
2) Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan;
3) Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan
secara hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian
perkara, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik
pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitas dan lainnya, usulan
dan rekomendasi pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan
serta usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan
hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah;
4) Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara
pertanahan;
5) Pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan
perkara pertanahan.
Seksi Konflik, sengketa dan Perkara terdiri dari :
1) Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
Mempunyai tugas menyiapkan pengkajian hukum sosial, budaya,
ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan,
40
usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum
antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan
alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, dan
koordinasi penanganan sengketa dan konflik.
2) Subseksi Perkara Pertanahan.
Mempunyai tugas menyiapkan penanganan dan penyelesaian
perkara, koordinasi penanganan perkara, usulan rekomendasi
pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang
dan/atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan
lembaga peradilan.
4. Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Asal
Tanah Adat Atau Yasan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.
Untuk Memperlancar dalam pemberian pelayanan pendaftaran tanah
Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal menyediakan loket-loket
pendaftaran tanah, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
a. Loket I : Pelayanan informasi
b. Loket II : Pelayanan penerimaan berkas-berkas permohonan
pendaftaran hak atas tanah untuk proses pensertipikatan.
c. Loket III : Bendahara khusus penerima.
d. Loket IV : Pengambilan sertipikat.
41
Dalam proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik asal
tanah adat atau yasan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon adalah
sebagai berikut :
a. Bagi tanah bekas milik adat yang mempunyai surat tanda bukti
pemilikan
1) Asli tanda pemilikan tanah yang dimohon antara lain Petuk, Girik,
Ketitir, Pipil, Verponding Indonesia sebelum berlakunya UUPA
No. 5 Tahun 1960.
2) Surat tanda perolehan tanah tersebut didapat secara berurut (jual
beli, hibah, warisan).
3) Surat keterangan kepala desa atau lurah tentang riwayat tanah
tersebut.
4) Surat pernyataan tidak dalam sengketa dari pemilik.
5) Foto copy KTP pemohon (jual beli, warisan, hibah).
6) Pelunasan SPPT PBB terakhir
7) Bukti pelunasan bukti BPHTB apabila perolehan tanah setelah
tanggal 1 januari 1998.
8) Bukti pelunasan PPH.
b. Bagi tanah bekas milik adat yang tidak mempunyai surat tanda bukti
pemilikan
1) Surat pernyataan bahwa pemohon telah menguasai secara nyata
tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara
berturut-turut atau telah memperoleh pengawasan dari pihak-pihak
42
yang telah menguasainya sehingga waktu penguasaan pemohon
dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih.
2) Surat perolehan tanah.
3) Surat pernyataan bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan
dengan itikad baik.
4) Surat pernyataan bahwa penguasaan tanah itu tidak pernah
diganggu gugat diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat
atau desa atau kelurahan yang bersangkutan.
5) Surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
6) Surat pernyataan, apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang
tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut
dimuka hakim secara pidana maupun perdata apabila memberikan
keterangan palsu.
7) Surat keteranagan dari kepala desa atau lurah dan sekurang
kurangnya dua orrang saksi yang kesaksianya dapat dipercaya,
karena fungsinya sebagai ketua adat setempat atau penduduk yang
sudah lama bertempat tinggal didesa atau lurah letak tanah yang
bersangkutan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan
pemohon sampai derajat kedua baik dalam keberatan fertikal
maupun horizontal.
8) Foto copy pemohon.
9) Bukti pelunasan SPPT PBB terakhir.
43
10) Bukti pelunasan BPHTB, apabila perolehan tanah setelah tanggal 1
januari 1998
11) Bukti pelunasan PPH
Adapun proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik asal
tanah adat atau yasan.
a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten kendal melalui loket dengan mengisi formulir penegasan
atau pengakuan hak.
b. Membayar biaya pengukuran, pemetaan dan pemeriksaan tanah(biaya
terdapat dilampiran).
c. Pemeriksaan data fisik meliputi penetapan dan pemasangan tanda
batas, pengukuran dan pemetaan oleh petugas yang ditunjuk.
d. Penelitian data yuridis bidang tanah, apabila bukti-bukti tertulis tidak
lengkap maka penelitian dilanjutkan oleh Panitia ”A” yang bertugas :
e. Daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang tanah
yang bersangkutan diumumkan di Kantor Pertanahan dan kantor desa
atau kelurahan letak letak tanah selama 60 hari berturut-turut.
f. Setelah jangka waktu pengumuman berakhir dan tidak ada pihak yang
mengajukan keberatan terhadap isi pengumuman maka data fisik dan
data yuridis yang diumumkan tersebut disahkan oleh kepala kantor
pertanahan dalam suatu berita acara.
g. Pelanjutnya dilakukan pendaftaran pembukuan hak atas tanah yang
bersangkutan, lalu menerbitkan sertipikat hak milik tanah tersebut.
44
Alur dalam proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadaik asal
tanah adat atau yasan.
PEMOHON
APARAT DESA
RAPAT PANITIA ‘A’( DI 201 )
LOKET 1 PENDAFTARAN LOKET 3 BENDAHARA
PENGUKURAN BID TANAH dan
PEMBUATAN SU dan GU
PEBNELITIAN dan PENGOLAHAN DATA
YURIDIS
PENYE AHAN SERTIPIKAT
SANGGAHAN
PENGONSEPAN, PENGETIKAN, PENJILITAN, KOREKSI PARAF KASI HT dan PT TANDA
TANAGAN KEPALA KANTOR ( DI 307 dan DI 208 )
PENERBITAN SERTIPIKAT
PENGUMUMAN
45
Tabel.1 Jumlah permohonan hak
Kantor pertanahan kabupaten kendal tahun 2006
No Bulan Permohonan Penyelesaian
pekerjaan
Sisa pekerjaan
bulan ini
1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Januari
Februari
Maret
Aprel
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Jumlah
45
41
47
42
47
38
37
43
49
32
40
49
510
42
39
44
40
45
32
35
41
45
28
38
46
475
3
2
3
2
2
6
2
2
4
5
2
3
36
(sumber Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 2006)
Untuk jumlah permohonan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik
asal tanah adat atau yasan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal pada tahun
2006 adalah 510 bidang dengan jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan
sebanyak 475 bidang. Jumlah permohonan terbanyak pada tahun 2006 adalah
bulan desember dengan jumlah 49 bidang
46
B. PEMBAHASAN
1. Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Asal
Tanah Adat Atau Yasan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data
fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda
bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah haknya dan hak milik
atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Pendaftaran tanah ini memiliki tujuan yaitu :
a. Memberikan Kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemilik hak atas tanah dan hak-hak lain yang terdaftar.
b. Menyediakan informasi atas bidang tanah satuan rumah susun dan
bidang-bidang tanah yang terdaftar.
c. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali
kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ini atau
perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain.
Dalam melaksanakan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantu
oleh pejabat pembuat akte tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut peraturan
Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
47
a. Syarat-Syarat Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara
Sporadik Asal Tanah Adat atau Yasan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kendal
Dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali
secara sporadik asal tanah adat atau yasan syarat-syarat yang harus
dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut menurut Peraturan
Menteri Negara Agraria nomor 3 tahun 1997 standar prosedur operasi
pengaturan dan pelayanan (SPOPP) :
1) Bagi tanah bekas milik adat yang mempunyai surat tanda bukti
pemilikan
a) Asli tanda pemilikan tanah yang dimohon antara lain Petuk,
Girik, Ketitir, Pipil, Verponding Indonesia sebelum berlakunya
UUPA No. 5 Tahun 1960.
b) Surat tanda perolehan tanah tersebut didapat secara berurut
(jual beli, hibah, warisan).
c) Surat keterangan kepala desa atau lurah tentang riwayat tanah
tersebut.
d) Surat pernyataan tidak dalam sengketa dari pemilik.
e) Foto copy KTP pemohon (jual beli, warisan, hibah).
f) Pelunasan SPPT PBB terakhir
g) Bukti pelunasan bukti BPHTB apabila perolehan tanah setelah
tanggal 1 januari 1998.
h) Bukti pelunasan PPH.
48
2) Bagi tanah bekas milik adat yang tidak mempunyai surat tanda
bukti pemilikan
a) Surat pernyataan bahwa pemohon telah menguasai secara nyata
tanah yang bersangkutan selama 20 tahan atau lebih secara
berturut-turut atau telah memperoleh pengawasan dari pihak-
pihak yang telah menguasainya sehingga waktu penguasaan
pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau
lebih.
b) Surat perolehan tanah.
c) Surat pernyataan bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan
dengan itikad baik.
d) Surat pernyataan bahwa penguasaan tanah itu tidak pernah
diganggu gugat diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum
adat atau desa atau kelurahan yang bersangkutan.
e) Surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
f) Surat pernyataan, apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal
yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia
dituntut dimuka hakim secara pidana maupun perdata apabila
memberikan keterangan palsu.
g) Surat keteranagan dari kepala desa atau lurah dan sekurang
kurangnya dua orrang saksi yang kesaksianya dapat dipercaya,
karena fungsinya sebagai ketua adat setempat atau penduduk
yang sudah lama bertempat tinggal didesa atau lurah letak
49
tanah yang bersangkutan, dan tidak mempunyai hubungan
keluarga dengan pemohon sampai derajat kedua baik dalam
keberatan fertikal maupun horizontal.
h) Foto copy pemohon.
i) Bukti pelunasan SPPT PBB terakhir.
j) Bukti pelunasan BPHTB, apabila perolehan tanah setelah
tanggal 1 januari 1998
k) Bukti pelunasan PPH
b. Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali
1) Pengumpulan data dan pengolahan data fisik.
Untuk keperluan pengumpulan dan pengelolaan data fisik perlu
dilakukan pengukuran dan pemetaan agar dapat diketahui letak,
batas dan luas tanah tersebut. Kegiatan pengukuran dan pemetaan
meliputi :
a) Pembuatan peta dasar pendaftaran
(1) Di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah
pendaftaran tanah secara sistematik oleh Badan Pertanahan
Nasional diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran
untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik.
(2) Untuk keperluan pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Badan
Pertanahan Nasional menyelenggarakan pemasangan,
pengukuran, pemetaan dan pemetaan, pemeliharaan titik
dasar teknikdisetiap Kabupaten atau Kota..
50
(3) Pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran
sebagaimana dimaksud diatas diikatkan dengan titik dasar
teknik sebagai dasar kerangkanya.
(4) Jika disuatu daerah tidak ada atau belum ada titik dasar
teknik sebagaimana dimaksud di atas, dalam melaksanakan
pengukuran untuk pembuatan Peta Dasar Pendaftaran dapat
digunakan titik dasar teknik lokal yang bersifat sementara,
yang kemudian diikatkan menjadi titik dasar teknik
nasional.
(5) Peta Dasar Pendaftaran menjadi dasar untuk pembuatan
Peta Pendaftaran.
b) Penetapan batas-batas bidang tanah
(1) Untuk memperoleh data yang diperlukan bagi pendaftaran
tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur
setelah ditetapkan tanda batas disetiap sudut bidang tanah
yang bersangkutan.
(2) Dalam penetapan batas-batas bidang tanah pada
pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah
secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan
kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya,
wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanh yang
bersangkutan.
51
(4) Bentuk ukuran dan teknis penempatan tanda batas
ditetapkan oleh mentri.
(5) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan
suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar
tetapi belum ada surat ukur atau gambar situasinya atau
surat ukur dan gambar situasinya tidak sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh Panitia Ajudikasi
dalam pendaftaran tanah secara sistematik, atau oleh
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara
sporadik. Berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang
hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin
disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang
berbatasan, persetujuannya dituangkan dalam suatu berita
acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan
persetujuan. Bentuk berita acara ditetapkan oleh mentri.
(6) Jika dalam penetapan batas bidang tanah tidak diperoleh
kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dengan yang
berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk
sementara dilakukan berdasarkan batas-batas menurut
kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang
bersangkutan.
(7) Jika dalam waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas
tanah yang bersangkutan atau yang berbatasan tidak hadir
52
setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang
tanahnya untuk sementara dilakukan sesuai dengan
ketentuan diatas.
(8) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara
dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa
batas-batas bidang tanah tersebut baru yang merupakan
batas-batas sementara.
(9) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah
mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh
kepastiannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian
terhadap data yang ada peta pendaftaran yang
bersangkutan.
c) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan
peta pendaftaran.
(1) Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya
diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar
pendaftaran.
(2) Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang
belum ada peta pendaftaran, dapat digunakan peta lain
sepanjang peta tersebut memenuhi syarat untuk pembuatan
Peta Dasar Pendaftaran.
53
(3) Jika dalam wilayah tersebut belum tersedia Peta Dasar
Pendaftaran maupun peta lainnya, pembuatan Peta Dasar
Pendaftaran dilakukan bersama dengan pengukuran dan
pemetaan bidang tanah yang bersangkutan.
(4) Keterangan lebih lanjut mengenai pengukuran dan
pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan Peta Dasar
Pendaftaran ditetapkan oleh menteri.
d) Pembuatan daftar tanah
(1) Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan atau
dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran
dibukukan dalam daftar tanah.
(2) Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan
surat ukur ditetapkan oleh menteri.
e) Pembuatan surat ukur.
(1) Bagi bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik,
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak
Pengelolaan dan Tanah Wakaf yang sudah diukur serta
dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur
untuk keperluan pendaftaran haknya.
(2) Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik
yang belum tersedia peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari
hasil pengukuran
(3) Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan
surat ukur ditetapkan oleh mentri.
54
2) Pembuktian Hak dan Pembukuannya
Pembuktian hak meliputi hak baru dan pembuktian hak lama.
a) Pembuktian Hak Baru
Untuk keperluan pendaftaran hak diperlukan :
(1) Hak atas tanah baru dibuktikan dengan :
(a) Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang
memberikan hak yang bersangkutan menurut yang
berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari
tanah negara.
(b) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut
oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang
bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan
dan hak pakai atas tanah hak milik.
(2) Hak Pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian
Hak Pengelolaan oleh pejabat yang berwenang.
(3) Tanah Wakaf dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf.
(4) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dibuktikan dengan
Akta Pemisahan.
(5) Pemberian Hak Tanggungan dibuktikan dengan Akta
Pemberian Hak Tanggungan.
b) Pembuktian Hak Lama.
(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang
berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat
55
bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti
tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang
bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara
sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak,
pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
(2) Dalam hal tidak lagi tersedianya secara lengkap alat-alat
pembuktian sebagaimana dimaksud di atas pembukuan hak
dapat dilakukan berdasarkan penguasaan fisik bidang tanah
yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara
berturut-turut oleh pemohon pendaftaran tanah dan
pendahulu-pendahulunya dengan syarat yaitu :
(a) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan
secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang
berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang
yang dapat dipercaya.
(b) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama
pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat
hukum adat atau desa atau kelurahan yang bersangkutan
ataupun pihak lainnya.
(3) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti dilakukan
pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang
56
tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam
pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
(4) Hasil penelitian alat bukti dituangkan dalam daftar isian
yang ditetapkan oleh mentri.
(5) Daftar isian beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah
yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran diumumkan
selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik
atau 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik, hal
ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada pihak
yang berkepentingan mengajukan keberatan.
(6) Pengumuman dilakukan di Kantor Panitia ajudikasi dan
Kantor Kepala Desa atau Kelurahan letak tanah yang
bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik seta
di tempat lain yang dianggap perlu.
(7) Selain pengumuman dalam hal pendaftaran tanah secara
sporadik dilakukan secara individual, pengumuman juga
dapat dilakukan melalui media massa.
(8) Jika dalam jangka waktu pengumuman ada yang
mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data
yuridis yang diumumkan, oleh Panitia Ajudikasi untuk
pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik
57
mengusakan agar secepatnya keberatan yang diajukan
diselesaikan dengan musyawarah untu mufakat.
(9) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat
membawa hasil maka dibuatkan berita acara penyelesaian
dan jika penyelesaian yang dimaksud mengakibatkan
perubahan pada apa yang diumumkan, perubahan tersebut
diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar
isian yang bersangkutan
(10) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat
tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam
pendaftaran tanah secara sistematik dan Kepala Kantor
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik
memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang
mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai
data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan di
pengadilan.
(11) Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, data fisik dan
data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Ketua Panitia
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara
sporadik disahkan dengan suatau berita acara yang mana
bentuknya ditetapkan oleh mentri.
58
(12) Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman masih
ada kekuranglengkapan data fisik dan atau data yuridis
yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum
diselesaikan, pengesahan dilakukan dengan catatan
mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan
yang belum diselesaikan.
(13) Berita Acara Pengesahan menjadi dasar untuk :
(a) Pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam
buku tanah
(b) Pengakuan hak atas tanah
(c) Pemberian hak atas tanah
c) Pembukuan Hak
Pembukuan Hak merupakan kegiatan membukukan atau
mencatat hak-hak atas tanah antara lain :
(1) Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun didaftar dengan membukukannya
dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik
bidang tanah yang bersangkutan dan sepanjang ada surat
ukurnya dicatat pula dalam surat ukur tersebut.
(2) Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya dalam
surat ukur merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan
beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang
59
diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
(3) Pembukuan hak dilakukan berdasarkan alat bukti dan berita
acara pengesahan.
(4) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan hak atas
tanah bidang tanah :
(a) Yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan
tidak ada yang disengketakan, dilakukan dalam
pembukuannya dalam buku tanah.
(b) Yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap
dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan
catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap.
(c) Yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan
tetapi tidak diajukan gugatan ke pengadilan dilakukan
pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan
mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak
yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah
secara sporadik untuk mengajukan gugatan ke pengadilan
mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 hari
dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 90 hari
untuk pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak
disampaikannya permberitahuan tersebut.
60
(d) Yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan
dan diajukan gugatan ke pengadilan tetapi tidak ada
perintah dari pengadilan untuk status quo dan tidak ada
putusan penyitaan dari pengadilan, dilakukan
pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan
mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang
disengketakan.
(e) Yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan
dan diajukan ke pengadilan serta ada perintah untuk
status quo dan putusan penyitaan dari pengadilan,
dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan
nama pemegang haknya dalam hal-hal lain yang
disengketakan serta mencatat didalamnya adanya sita atau
perintah status quo tersebut.
(f) Telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-
pihak yang bersengketa.
(g) Diperoleh putusan pengadilan mengenai sengketa yang
bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dan pencabutan sita atau status quo dari pengadilan.
3) Penerbitan Sertipikat
a) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang
bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang
telah didaftar dalam buku tanah.
61
b) Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya
tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai
pemegang hak atau kepada pihak lain yang diberi kuasa.
c) Mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun kepunyaan bersama beberapa orang atau Badan Hukum
diterbitkan satu sertipikat, yang diterimakan kepada salah satu
pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang
hak bersama yang lain.
d) Mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun kepunyaan bersama dapat diterbitkan sertipikat sebanyak
jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap
pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama
serta besarnya bagian masing-masing dari hak besama tersebut.
e) Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertipikat
ditetapkan oleh mentri.
4) Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis
a) Dalam rangka penyajian data fisikidan data yuridis, Kantor
Pertanahan yang menyelenggarakan tata usaha pendaftaran
tanah dalam daftara umum yang terdiri dari Peta Pendaftaran.
Daftar Tanah, Surat Ukur, Buku Tanah dan Daftar Nama.
b) Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan dan
penggantia Peta Pendaftaran, Daftar Tanah, Surat Ukur, Buku
Tanah dan daftar Nama ditetapkan oleh menteri.
62
c) Setiap orang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan
data yuridis yang tersimpan dalam Peta Pendaftaran, Daftar
Tanah, Surat Ukur dan Buku Tanah.
d) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama
hanya terbuka bagi instansi pemerintah tertentu untuk
keperluan pelaksanaan tugasnya.
e) Persyaratan dana tata cara untuk memperoleh keterangan
mengenai data ditetapkan oleh mentri.
5) Penyimpanan Daftar Umum dan Dokumen
a) Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang
telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda
pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan setempat atau
ditempat lain yang ditetapkan oleh mentri, sebagai bagian yang
tak terpisahkan dari daftar umum.
b) Peta Pendaftaran, Daftar Tanah, Surat Ukur, Buku Tanah,
Daftar Nama dan Dokumen-dokumen harus tetap berada di
Kantor Pertanahan setempat atau ditempat lain yang ditetapkan
oleh mentri.
c) Dengan izin tertulis dari mentri atau pejabat yang ditunjuk
dapat diberikan salinan dokumen kepada instansi lain yang
memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya.
d) Atas perintah pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara,
asli dokumen dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat
63
atau pejabat yang ditunjuk ke sidang pengadilan tersebut untuk
diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang
bersangkutan.
e) Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan
dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikro film.
f) Rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik dan mikro
film mempunyai kekuatan pembuktian sesudah ditandatangani
dan dibubuhi cap dinas dari Kantor Pertanahan setempat.
g) Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan
dokumen-dokumen, demikian juga cara penyimpanan dan
penyajian data pendaftaran tanah dengan alat elektronik dan
mikro film ditetapkan oleh menteri.
2. Hambatan-hambatan dan Cara Penanganannya Dalam Proses
Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Asal Tanah Adat
atau Yasan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.
Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik
terdapat kendala-kendala, antara lain :
a. Berkas permohonan yang tidak lengkap
Untuk mengatur masalah permohonan yang tidak lengkap, maka
Kantor Pertanahan perlu mengkaji ulang berkas permohonannya
barang kali ada berkas yang terselip. Jika memang berkasnya kurang
pemohon diberitahu secepatnya bahwa berkasnya kurang dan harus
segera melengkapinya, supaya pemrosesan dapat segera dilaksanakan
64
b. Biaya pendaftaran tanah yang cukup besar
Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik biaya
merupakan faktor yang penting. Karena proses pendaftarannya
dibiayai sendiri. Apabila pemohon tidak mampu membayar, Mentri
atau pejabat yang ditunjuk dapat membebankan pemohon dari
sebagian atau seluruh biaya jika pemohon dapat membuktikan dirinya
tidak mampu membayar dalam kegiatan pendaftaran tersebut. Biaya
yang harus ditanggung oleh pemohon cukup besar karena dalam
penguasaan permohonan pendaftaran tanah tersebut diserahkan kepada
pihak ketiga melainkan bukan pihak pemilik tanah yang bersangkutan.
Hal ini yang menyebabkan masyarakat enggan untuk mengurus sendiri
permohonan pendaftaran tanah tersebut.
c. Terdapat sanggahan dari pihak ketiga
Jangka waktu pengumuman yang diberikan adalah 60 hari untuk
memberi kesempatan pihak lain untuk mengajukan keberatan. Apabila
dalam jangka waktu tersebut timbul sanggahan atau keberatan dari
pihak lain maka pihak yang mengajukan keberatan dapat mengajukan
gugatan kemuka pengadilan atau diadakan musyawarah untuk mufakat
agar diperoleh jalan keluar yang terbaik.
d. Penunjukan batas yang tidak jelas.
Untuk penunjukan batas yang tidak jelas, maka pemegang hak
atas tanah yang bersangkutan dan pemegang hak atas tanah yang
berbatasan harus dipertemukan untuk memperoleh keterangan yang
benar dan jelas dari kedua belah pihak.
65
BAB V
PENUTUP
Pada bab terakhir ini yaitu penutup, penulis akan mengemukakan kembali
hal-hal pokok yang perlu diketahui dari bab-bab sebelumnya dalam bentuk
kesimpulan. Selain itu juga memuat tentang saran-saran yang perlu diusulkan
sebagai bahan masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dan bagi
masyarakat setempat.
A. Simpulan
1. Pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
sudah berjalan cukup baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang
berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan
Mentri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3
tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24
tahun 1997.
2. Hambatan yang dihadapi
a. Hambatan yang dihadapi pada proses pendaftaran tanah pertama kali
secara sporadik asal tanah adat atau yasan, diantaranya adalah berkas
permohonan tidak lengkap, biaya pendaftaran yang cukup besar,
terdapat sanggahan dari pihak ke 3(tiga), dan penunjukan batas yang
tidak jelas.
66
b. Adapun hambatan dari pihak Kantor Pertanahan yaitu mengenai
masalah jumlah tenaga kerja yang terbatas, beban pekerjaan yang
banyak dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.
B. Saran
1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal agar lebih meningkatkan pelayanan
pendaftaran tanah ini disebabkan karena semakin banyaknya masyarakat
yang sadar atau peduli untuk mendaftarkan tanahnya guna mendapat
kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya.
2. a. Mengatasi hambatan yang ada, khususnya bagi masyarakat yaitu
dalam proses pendafaran tanah pertama kali secara sporadik asal tanah
adat atau yasan, mengenai biaya pendaftaran tanah yang cukup besar,
pemerintah harus mengadakan pendaftaran tanah secara sistematik
yang mana kegiatan ini akan meringankan masyarakat yang tidak
sanggup dalam membiayai pensertipikatan tanahnya.
b. Untuk kelancaran dalam kinerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Kendal sebaiknya tenaga kerja ditambah dan penyediaan sarana
prasarana yang dibutuhkan agar kinerja tidak terhambat.
67
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi.1998. Prosedur Penelitian Suatu Praktik . Jakarta : Rineka Cipta.
Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta : Djambatan.
Harsono, Boedi. 2004. Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan Hukum Tanah Indonesia. Jakarta : Djambatan.
Miles, B. Mattew dan Huberman A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : Universitas Indonesia.
Supriadi. 2006. Hukum Agraria. Jakarta : Sinar Grafika.
Sugiyono, SH, 1992.2005. memahami penelitian kualitatif. Bandung :Alfabeta
Wignjodipuro Surojo, 1983. Pengantar dan asas-asas hokum adat. Jakarta : PT Gunnung agung
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 24 tahun 1997
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas Sub Bagian Seksi dan Urusan Serta Sub Seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria.
68
top related