penegakan hukum tindak pidana pencucian uang … · • menerima dengan satuan nilai besaran mata...
Post on 12-Mar-2019
233 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA
Dr. YADYN SH.,MH.
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, SELASA, 17 OKTOBER 2017
1
REPUBLIK INDONESIA
2
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
3
Penegakan Hukum dalam rangka penyelamatan
keuangan dan aset Negara :
UU Tindak Pidana Korupsi tidak maksimal
memulihkan kerugian negara melalui aset pelaku,
meskipun ada instrumen pidana uang pengganti dan
beban pembuktian semi terbalik.
Tanggal 17 April 2002 diundangkan UU NO 15 TAHUN
2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG, kemudian tanggal 13 Oktober 2003 dilakukan
perubahan dengan UU NO 25 TAHUN 2003.
LANJUTAN
Tanggal 22 Oktober 2010, UU TPPPU yang lama
diganti dengan UU No 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang).
Sejak berlakukanya UU Tindak Pidana Pencucian Uang
maka rezim penegakan hukum berubah dari “follow
the suspect” menjadi “follow the money”asset.
Berdasarkan pendekatan Follow The Money/Asset
dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, maka
salah satu tujuannya adalah pengejaran aset dan
penyelamatan aset.
( Pasal 26, Pasal 65, Pasal 70 dan Pasal 71 ).
4
LANJUTAN
Alternatif Solusi yang dilakukan KPK untuk penyelamatan aset negara pada Tindak Pidana Korupsi : Menggabungkan penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan penanganan tindak pidana pencucian uang, jika ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi sebagai predicate crime (tindak pidana asal);
Penulusuran aset oleh KPK dikaitkan dengan sinkronisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilegitimasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (penjelasan ketentuan pasal 74);
Melalui kegiatan Asset Tracing and Recovery (ATR), langkah penelusuran aset yang diduga milik tersangka atau pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang sudah terdeteksi sejak awal, guna mendukung upaya pembuktian di persidangan.
5
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PASAL 3 (AKTIF)
PASAL 4 (AKTIF)
PASAL 5 (PASIF)
SETIAP ORANG YANG MENEMPATKAN, MENTRANSFER, MEMBELANJAKAN, MEMBAYARKAN,
MENGHIBAHKAN, MENITIPKAN, MEMBAWA KE LUAR NEGERI, MENGUBAH BENTUK,
MENUKARKAN DENGAN MATA UANG ATAU SURAT BERHARGA ATAU PERBUATAN LAIN DIANCAM
DENGANPIDANA PALING LAMA 20 (DUA PULUH TAHUN) DAN DENDA PALING BANYAK Rp.
10.000.000.000,- (SEPULUH MILIAR RUPIAH)
SETIAP ORANG YANG YANNG MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL USUL , SUMBER ,
LOKASI, PERUNTUKAN, PENGALIHAN HAK-HAK, ATAU KEPEMILIKAN YANG SEBENARNYA ATAS
HARTA KEKAYAAN HARTA KEKAYAAN DIANCAM DENGANPIDANA PALING LAMA 20 (DUA PULUH
TAHUN) DAN DENDA PALING BANYAK Rp. 5.000.000.000,- (LIMA MILIAR RUPIAH)
SETIAP ORANG YANG MENERIMA, ATAU MENGUASAI PENEMPATAN, PENTRANSFERAN,
PEMBAYARAN, HIBAH, SUMBANGAN, PENITIPAN, PENUKARAN, ATAU MENGGUNAKAN HARTA
KEKAYAAN DENGANPIDANA PALING LAMA 5 (LIMA TAHUN) DAN DENDA PALING BANYAK Rp.
1.000.000.000,- (SATU MILIAR RUPIAH)
Adanya
Kerugian
Keuangan
Negara
LAMA WAKTU /
BERLARUTNYA
PERHITUNGAN KERUGIAN
NEGARA PASAL 2/3
TPK
KETIDAKPASTIAN
PENYELESAIAN
POTENSI BERMAIN ‘OKNUM’
WAJIB DILAPORKAN DALAM
30 HARI
GRATIFIKASI
BERHUBUNGAN
DENGAN JABATAN DAN
BERLAWANAN DENGAN
KEWAJIBAN TUGASNYA
Dalam Arti Luas
Dianngap Pemberian
Suap
Diatas 10 Juta Pembutian
oleh penerima Gratifikasi
Pasal 3 dan
Pasal 4 U.U No.
8 Tahun 2010 TPPU
Pasal 5 U.U No.
8 Tahun 2010
SIKAP BATHIN
(KESALAHAN)
DIKETAHUI
ATAU PATUT
DIDUGA
(CULPA / LALAI)
DAN KURANG
HATI-HATI
DALAM
MENILAI
ALUR PEMAHAMAN
FOLLOW THE SUSPECT PIDANA PENJARA
TINDAK PIDANA
KORUPSI
PEMULIHAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA
FOLLOW THE ASSET
TPPU
TITIK TAUT TPK – TPPU TEORI YADYN
• Fee/komisi/kick
back/keuntungan
tidak sah.
• Suap (hadiah)
• Gratifikasi
(hadiah)
− Placement
− Layering
− Integration
TPK
• PASAL 3 (AKTIF)
• PASAL 4 (AKTIF)
• PASAL 5 (PASIF)
Diketahui (Dolus/Sengaja)
Atau
Patut diduga (Culpa/Lalai) dan kurang hati-hati dalam menilai
TPPU
MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL
USUL HARTA KEKAYAAN TUJUAN
• Menerima secara tunai / cash dalam bentuk mata uang rupiah/valuta asing;
• Menerima dengan satuan nilai besaran mata uang tersebut adalah besaran
yang tidak umum dipergunakan sebagai alat pembayaran di pasaran wajar
seperti misalnya pecahan sin $10.000;
• Menerima dengan menggunakan sarana perbankan dengan nomor rekening
dan atas nama sendiri namun Nomor Rekening dan Kepemilikan rekening yang
atas nama sendiri tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN atau dinyatakan
sudah tidak dipergunakan;
• Menerima dalam bentuk emas atau logam/batu berharga lainnya;
• Menerima dalam bentuk surat2 berharga seperti misalnya Asuransi dll;
• Menerima dalam bentuk barang2 bergerak dan tidak bergerak;
• Menerima secara langsung atau tidak langsung melalui atau a.n.Pihak lain
seperti kelrg atau gate keeper seperti notaris, yayasan, Perseroan terbatas;
• Menerima seolah-olah sebagai hibah;
• Penerimaan tidak dilaporkan dalam LHKPN atau dilaporkan tapi tidak jujur.
• Menempatkan dalam safe deposit box
• Mentransfer ke rekening pihak ke-3 (gate keeper) seolah-olah sebagai
pembayaran hutang/suatu kegiatan sah
• Pembelanjaan secara tunai/cash
• Harta kekayaan tercatat a.n. pihak lain
• Membelanjakan Asuransi
• Menjadi jaminan pinjaman ke Bank
• Menyimpan uang cash dalam jumlah besar
• Membeli asset/usaha di luar negeri
• Membeli saham perusahaan
• Menyimpan asset tanpa nama (logam mulia)
• Memecah transaksi
• Membeli asset dengan harga seolah-olah rendah dan dilakukan tunai
• Membayarkan pembelian barang bergerak maupun tidak bergerak baik a.n
sendiri/anggota keluarga/gate keeper.
• Harta kekayaan dan transaksi dikelola gate keeper atau badan usaha tertentu
• Menitipkan kepada gate keeper
Tipologi TPK Tipologi TPPU
Hasil TPK
KEGIATAN PELACAKAN ASET
Kegiatan Pelacakan Aset adalah serangkaian
kegiatan untuk mencari dan menemukan
harta kekayaan yang dimiliki oleh Tersangka,
Terdakwa, Terpidana maupun pihak terkait
lainnya yang diduga sebagai hasil/sarana
melakukan Tindak Pidana Korupsi dan atau
Tindak Pidana Pencucian Uang.
TAHAPAN PELACAKAN ASET
1. Mengidentifikasikan profil tersangka
2. Meminta informasi aset secara formal dan informal
3. Analisis data yang diperoleh
4. Melakukan kegiatan cek fisik ke lokasi aset
5. Konfirmasi data kepada pihak terkait
6. Mendokumentasikan aset-aset yang ditemukan
7. Meminta keterangan kepada pihak terkait
8. Berkoordinasi dengan penyidik dan penuntut umum
TUJUAN PELACAKAN ASET
Mendukung kegiatan penyidikan, penuntutan dan eksekusi
Memastikan kepemilikan aset sebagai hasil/sarana tindak
pidana korupsi dan atau pencucian uang
Mengoptimalkan upaya pemulihan kerugian keuangan
negara baik dalam proses pembuktian maupun saat
eksekusi
INDIKASI MENYEMBUNYIKAN/MENYAMARKAN ASAL USUL HARTA KEKAYAAN
Memiliki identitas lebih dari satu Memalsukan identitas (Ejaan nama & TTL) Pembelian aset berupa tanah dan bangunan dengan diatasnamakan keluarga,
saudara, & pihak-pihak terdekat Manipulasi harga pembelian aset untuk menghindari pajak pembelian Adanya rekayasa transaksi dengan melakukan pemecahan transfer di bawah Rp 500
Juta guna menghindari transaksi yang dianggap mencurigakan oleh PPATK Tidak melaporkan data LHKPN secara benar Menggunakan gate keeper Menghindari transaksi melalui jasa keuangan (cash and carry)
TYPOLOGY PENYEMBUNYIAN ASET
1. Menyamarkan nama kepemilikan aset atas nama pihak lain
(Nominee)
2. Menempatkan aset dalam berbagai bentuk aset dan
investasi yang tidak mudah diketahui
3. Menghindari pencatatan dalam sistem keuangan
4. Investasi aset di LN
CONTOH KEGIATAN PELACAKAN
ASSET
BENTUK DUKUNGAN BPN TERKAIT DATA & INFORMASI ASET TSK YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PENYITAAN
SPBU di daerah Ciawi milik TSK KPK
Luas Tanah: 3.988 m2
Villa dan tanah milik TSK KPK
Luas Tanah: +/- 60 Hektar
Kab. Subang
Rumah mewah di Pesona Khayangan Depok
Luas Tanah: 360 m2
Kota Depok
]
Rumah di Cilandak – Jakarta Selatan
Luas Tanah: 644 m2
Jakarta Selatan
Rolls Royce Ghost est price USD 1,000,000
Nissan GTR, est price USD 250,000
Bentley Flying Spurs, Est price USD 530,000
MOBIL MEWAH HASIL
TPK DAN TPPU
10/17/2017
PENINDAKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Direktorat Penyelidikan
Direktorat Penyidikan
Direktorat Penuntutan
Unit Koordinasidan Supervisi
Unit Pelacakan aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi
(Labuksi )
Deputi Penindakan
Sekretariat Deputi Penindakan
17
10/17/2017
PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN
PENUNTUTAN
LAPORAN
PENGADUAN
DUMAS
PENYELI
DIKAN
(BPKP,POL,
JAKSA)
PENYA
DAPAN
DATA
&
INFO
A.T.R
PEMBLO
KIRAN
PPATK
CEKAL
PENYIDIKAN
(POL, JAKSA
TIM LID DUKUNG)
PENUNTUTAN
(TIM LID & DIK
DUKUNG )
EKSEKUSI
T.P.A
SITA
ALUR PROSES PENANGANAN PERKARA
TPPU
Pemberatan Gar – Ekosoc & Pajak
PENYELIDIKAN
PENUNTUTAN
PENYIDIKAN
18
10/17/2017
Berkas Perkara
PerkaraLid – Dik - Tut
Rekonstruksi
Yurisprudensi
Comp. Forensik
LHKPN
Rekaman SidangPengadilan
Asset Tracing
Data TPPU(LHA)
POLA PENANGANAN PERKARA
19
KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM KEGIATAN LID, DIK, TUT OLEH LABUKSI KPK
KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM KEGIATAN LID, DIK, TUT OLEH LABUKSI KPK
PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN
Geledah Sita
Benda Yang Terkait DenganTindak Pidana atau Sebagai
Hasil TP, Benda yg diprgunakanscr lgsng utk melakukan TP, Benda yg mempunyai hub
lgsng dgn TP.
pencatatan, pelabelan dan berita
acara
Dokumen
23
UNIT PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN EKSEKUSI
Diterima dan diperiksa Barang
Bukti
Pengklasifikasian dan Pendataan
Barang Bukti
Verifikasi otentisitas dan legalitas Barang
BuktiDATABASE
BARANG BUKTI
Dokumen
24
PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN BARANG BUKTI
PENYIMPANAN BARANG BUKTI
RUANG PENYIMPANAN BARANG BUKTI
INSTANSI TERKAITLAINNYA
RUBASAN
25
PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN BARANG BUKTI
PEMELIHARAAN BARANG BUKTI
Mengontrol BB secara periodik
Laporan Pelaksanaan
Pemeliharaan BB
26
PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN BARANG BUKTI YANG BERUPA DOKUMEN
Dokumen
Scan/pindai
27
www.kpk.go.id Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
PENYEBAB KORUPSI di INDONESIA
Integritas / Moralitas
Faktor Struktural
Faktor Sejarah dan Politik
Desentralisasi
Kualitas Regulasi
Low Enforcement
10 NILAI-NILAI ANTI KORUPSI=NlLAI-NILAI INTEGRITAS
BAGI MAHASISWA/MAHASISWI UNIVERSITAS HASANUDDIN
www.kpk.go.id Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
1. Bertaqwa Kepada Allah
SWT
2. Kejujuran
3. Kerja Keras
4. Kepedulian
5. Sederhana
6. Kemandirian
7. Keberanian
8. Kedisiplinan
9. Keadilan
10. Tanggungjawab
BAHAN PENELITIAN JURNAL INTEGRITAS :
1. DISPARITAS PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI;
2. MODUS OPERANDI KEJAHATAN KORUPSI SEKTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA
KONSTRUKSI
3. PROBLEMATIKA PENERAPAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI;
4. MENYINGKAP MODUS OPERANDI BITCOIN AND CRYPTOCURENCY;
5. MODUS OPERANDI KEJAHATAN KORUPSI SEKTOR AKUISISI;
6. RODA PERPUTARAN KORUPSI SEKTOR ANGGARAN LEGISLATIF;
7. KEJAHATAN KORUPSI DALAM SEKTOR MINERBA DAN MIGAS.
8. MENGUNGKAP TRANSAKSIONAL PERKARA OLEH OKNUM APGAKUM DALAM PROSES PRA
ADJUDICATION, ADJUDICATION AND POST ADJUDICATION.
9. WAJAH PERADILAN DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
10 MENGUNGKAP KEJAHATAN KORUPSI DARI MODUS OPERANDI PERIJINAN.
11. ANALISIS PENERAPAN THE SOCIAL COST OF CORRUPTION.
36
Terima Kasih 37
top related