penerapan cyberlaw dalam mengatasi masalah cybercrime(edit)

Penegakan Cyberlaw di Indonesia dalam mengatasi masalah cybercrime

Latar Belakang

• Penggunaan internet sebagai salah satu kebutuhan hidup masyarakat

• Internet menimbulkan dampak positif dan dampak negatif (cyber crime)

• Perlu adanya standar yang mengatur kebebasan dan pemanfaatan pada dunia maya tersebut

• Cyberlaw sebagai salah satu solusinya

PengertianCybercrime

• Pengertian Cybercrime dalam situs wikipedia adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dll.

Bentuk- Bentuk Cybercrime

• Unauthorized Accesss

Kejahatan yang dilakukan dengan cara memasuki komputer atau jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa izin. Penyusupan dilakukan secara diam-diam dengan memanfaatkan kelemahan sistem keamanan jaringan yang disusupi. Biasanya penyusup melakukannya dengan tujuan untuk mencuri informasi penting dan rahasia, sabotase (cracker) atau hanya sekedar tertantang untuk menguji kemampuannya dan keandalan sistem keamanan komputer yang disusupi (hacker)

• Illegal Contents

Bentuk cybercrime yang dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan norma-norma dengan tujuan untuk merugikan orang lain atau untuk menimbulkan kekacauan.

• Data Forgery

Bentuk cybercrime yang dilakukan dengan cara memalsukan data-data.

• Cyber Espionage

Bentuk kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan memasuki jaringan komputer pihak atau negara lain untuk tujuan mata-mata. Biasanya dilakukan untuk mendapatkan informasi rahasia negara lain atau perusahaan lain yang menjadi saingan bisnis.

• Cyber Sabogate and Extortion

Bentuk kejahatan dunia maya yang dilakukan untuk menimbulkan gangguan,perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program atau jaringan komputer pihak lain. Kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan virus atau program tertentu yang bersifat merusak. Kejahatan ini sering disebut sebagai cyber-terrorism.

• Offense against Intellectual Property

Kejahatan yang dilakukan dengan cara menggunakan hak kekayaan atas intelektual yang dimiliki pihak lain di internet.

• Infringements of Privacy

Kejahatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pribadi dan rahasia. Data-data pribadi ini apabila diketahui orang dapat merugikan pemilikdata.

• Phising

Phising yaitu bentuk kejahatan cyber yang dirancang untuk mengecohkan orang agar memberikan data-data pribadinya ke situs yang dipersiapkan oleh pelaku

• Carding

Carding adalah kejahatan penipuan dengan menggunakan kartu kredit (credit card fraud).

Kasus Cybercrime Di Indonesia

• Pencurian Nomor Kredit

• Memasuki, Memodifikasi atau Merusak Homepage (Hacking)

• Penyerangan situs atau e-mail melalui virus atau spamming

Solusi Mengatasi Cyber Crime

• Pendekatan Teknologi seperti Internet Firewall, Kriptografi

• Pendekatan Sosial Budaya dan Etika

• Pendekatan Hukum atau yang dikenal dengan Cyberlaw

Pengertian Cyberlaw

• Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang

umumnya diasosiasikan dengan internet Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya

meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang meng Cyberlaw, bila kita artikan secara harafiah berasal dari kata cyberspace law, yang berarti hukum dunia maya. Yaitu suatu aspek hukum yang mengatur setiap aspek yang berhubungan dengan individu atau subjek yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi dunia maya. Pada umumnya cyberlaw diasosiasikan dan dipublikasikan di internet.4

Cyberlaw Di Indonesia

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Penegakan Hukum Dalam Cyberspace

• Aspek Yurisdiksi

• Aspek Alat Bukti yang dipergunakan sebagai beban pembuktian

Aspek Yurisdiksi

• Hukum yang dibuat harus konkret, masyarakat harus tau keberadaan hukum tersebut, tujuan hukum itu diberlakukan, apakah ada kepentingan masyarakat yang dilindungi dan bagaimana hukum itu deberlakukan dan apa sanksinya

• Dalam menegakan hukum terhadap cybercrime perlu dipikirkan sejauh mana hukum itu harus diatur agar tidak menimbulkan permasalahan baru, karena perkembangan teknologi menimbulkan pertumbuhan jenis kejahatan baru

Aspek Yurisdiksi

• Kewenangan pengadilan untuk mengadili perlu diatur terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya penolakan untuk mengadili dari pengadlan dengan alasan tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan menghukum pelaku – pelaku cybercrime

• Karena jika terjadi penolakan maka akan terjadi ketidak adilan dan ketidak pastian hukum

Aspek Alat Bukti yang dipergunakan sebagai beban pembuktian

• seluruh informasi elektronik dan tanda tangan

elektronik yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi, termasuk print out-nya harus dapat menjadi alat bukti di pengadilan

• Hakim perlu punya pedoman bagaimana ia memeriksa validitas informasi elektronik agar jangan sampai suatu informais yang tak terjamin keutuhannya akan mengakibatkan terpidananya seseorang

Peran serta pemerintah dan dalam penegakan cyberlaw

• Pemerintah sebagi pembuat aturan hukum harus senantiasa melibatkan berbagai stakeholders dalam masyrakat guna meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi dan infrastruktur penunjangnya

Kesimpulan

• Kejahatan dalam cyber space atau kriminalitas di internet atau cyber crime pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan cyber space, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyber spac

• Penegakkan Cyberlaw harus mulai dari peningkatan SDM para aparat penegak hukum hingga hakim yang mengadili perkara cyber crime

Saran

• Pemerintah dalam membangun akses teknologi dan informasi di Indonesia, kiranya melibatkan para stakeholders bahkan yang berasal dari para ”penjahat Cyber Space” guna terwujudnya fungsi kontrol dan keamanan Cyber Space di Indonesia

• Pemerintah harus membuka jaringan Cyber Space (ISP) Internet Service Provider seluas-luasnya kepada masyarakat agar tidak terjadinya pencurian jaringan dan bentuk kejahatan lain dalam Cyber Space, mengingat biaya pemilikan/pemanfaatan akses itu sangat mahal dan sangat tidak mungkin dimiliki oleh rakyat kecil