pengadilan tinggi medan filehalaman 1 dari 43 halaman putusan nomor 196 /pdt/2016 ... medan 20111...
Post on 18-Jul-2019
225 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Halaman 1 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
P U T U S A N
NOMOR 196/ PDT/2016/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara:
DARWIN, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan H. AR. Syihab No. 7-I,
Kelurahaan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Sumatera
Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1).Langsir
Ginting SH, 2). Lyonist Sitepu,SH, 3) Anton Diary Steward
Surabakti, SH semuanya Advokat & Law Office “LANGSIR
GINTING & PARTNERS,“ bekantor di Jln Kumango No. 11
Medan 20111 dengan kekuatan surat Kuasa Khusus tanggal
18 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 20/Pdt-
G/2014/PN-KIS, semula sebagai Penggugat, selanjutnya
disebut Pembanding.
Melawan:
1. Tuan HASIM, laki-laki, umur ± 69 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama
Budha, Kewarganegaraan Indonesia, tinggal / beralamat di
Jln. T. Amir Hamzah Lingk. IV, Kelurahan Pangkalan Dodek,
Kec. Medang Deras, Kab. Batubara dan pemegang KTP
N.I.K. 12190129011440002, semula sebagai Tergugat I,
selanjutnya disebut Terbanding-I.
2. Nyonya SUMIWATY, perempuan, umur ± 69 tahun, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tinggal / beralamat di
Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, tinggal /
beralamat di Jln. T. Amir Hamzah Lingk. IV, Kelurahan
Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten
Batubara dan pemegang KTP N.I.K.12190129011440002,
semula sebagai Tergugat II, selanjutnya disebut
Terbanding-II.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 2 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
3. Tuan ABU BAKAR JOYO, laki-laki, umur ± 83 tahun, pekerjaan Wiraswasta,
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tinggal /
beralamat di Jalan Makmur, Pagurawan, Kecamatan Medang
Deras, Kabupaten Batubara, tetapi sekarang tidak dapat
diketahui tempat tinggalnya yang pasti, akan tetapi masih di
wilayah hukum Republik Indonesia, semula sebagai Tergugat
III, selanjutnya disebut Terbanding-III.
4. Tuan HAMZAH RANGKUTI, laki-laki, umur ± 65 tahun, pekerjaan
Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,
tinggal / beralamat di Dusun Pengajian Desa Lalang
Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, dan
pemegang KTP N.I.K. 1219011708490004, semula sebagai
Tergugat IV, selanjutnya disebut Terbanding-IV.
5. Nyonya SUMIATI, perempuan, umur ± 64 tahun, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tinggal / beralamat di
Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, tinggal /
beralamat Dusun Pengajian Desa Lalang Kecamatan
Medang Deras Kabupaten Batubara, dan pemegang KTP
N.I.K. 1219017112500048, semula sebagai Tergugat V,
selanjutnya disebut Terbanding-V.
6. Tuan KULAL, laki-laki, umur ± 60 tahun, pekerjaan Wiraswasta,
Kewarganegaraan Indonesia, tinggal / beralamat di Desa
Nenas Siam, Kecamatan Medang Deras, dan pemegang
Surat Izin Mengemudi (SIM) No. 540807191477, dalam hal
ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan
Tergugat VI memberikan kuasa kepada Lili Arianto, SH, -
Swiderli Saragih, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang
berkantor di Jl. Chut Nyak Dhien No. 5A Kisaran-Asahan-
Sumut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2014
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kisaran No: 106/PSK-KUM/2014 tanggal 14 Juli 2014,
semula sebagai Tergugat VI, selanjutnya disebut
Terbanding-VI.
7. TATA ULINA SINAGA, SH, Notaris / PPAT / PPAK Kabupaten Batubara,
beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Indrasakti (Depan
Lapangan Bola) Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara
Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Solaiman Siringoringo, SH, Advokat dari Kantor
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 3 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
Advokat Solaiman Siringo-ringo, SH, dan Rekan di Jl. Baja
No. 9 Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 17 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kisaran No: 118/PSK-KUM/2014 tanggal
7 Agustus 2014, semula sebagai Turut Tergugat, selanjutnya
disebut Turut Terbanding.
Pengadilan Tinggi Tersebut:
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR
196/PDT/2016/PT MDN tanggal 24 Mei 2016 tentang penunjukan majelis hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
Telah membaca berkas perkara dan surart-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Kis
tanggal 20 April 2015.
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannnya tanggal 25
Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dibawah
register Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Kis telah mengajukan gugatan dan telah
mengajukan perbaikan gugatan tanggal 26 Agustus 2015, yang setelah
dilakukan perbaikan, maka selengkapnya adalah sebagai berikut:
1. Bahwa, berdasarkan Akte Jual Beli No. 593/8383/323/1989, tanggal
12 September 1989 yang diperbuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan
Medang Deras, PENGGUGAT memiliki dan menguasai sebidang tanah
rawa-rawa dengan membelinya dari Nyonya DIANA selaku Penjual,
pekerjaan Dokter, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.11 / Kampung
Lalang, atas nama Nyonya DIANA, dengan ukuran luas 19.080.M2
(Sembilan belas ribu delapan puluh meter bujur sangkar).
2. Bahwa, adapun batas-batas tanah Sertifikat Hak Milik No.11/Kampung
Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Asahan tersebut, adalah
sebagai berikut:
Sebelah Utara : berbatasan dengan “parit air” / Laut Selat Malaka (± 50.M).
Sebelah Selatan : berbatasan dengan parit air / tanah milik Kendi (±30.M).
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanggul dan Sungai Rindam / parit air ke laut (± 480.M).
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 4 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Nyonya Machdina
SHM No.10/Kampung Lalang.
3. Bahwa, adapun tanah tersebut, Penggugat jadikan sebagai tempat usaha
budidaya tambak udang atas nama perusahaan PT. Mestika Tirta Jasa,
dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.: SIUP:
9719/02.13/PM/X/89 tanggal 20 Oktober 1989, yang dikeluarkan atas nama
Menteri Perdagangan RI oleh Kepala Kantor Departemen Perdagangan
Kota Medan, dan hingga saat ini usaha tambak udang tersebut tetap
berjalan dan / atau beroperasi.
4. Bahwa, baik sebelum, maupun sesudah Penggugat membeli tanah tersebut
pada tahun 1989, jalan satu-satunya yang mengakses dapat dipergunakan
menuju lokasi tanah tempat usaha Penggugat, maupun masyarakat yang
hendak menuju ke laut / Selat Malaka, yang datang dari arah Jalan Raya
Kuala Tanjung adalah unggukan tanah atau benteng sebagai pembatas
antara Sungai Rindam (sebelah Timur) dengan ukuran lebar ± 15.M dan
panjangnya ± 800 M atau 0,8 KM, bahwa panjang jalan tersebut dihitung
dari Jalan Raya Kuala Tanjung sampai ke batas pinggir laut.
5. Bahwa, setahu bagaimana, tanah tanggul / tanah benteng yang dijadikan
jalan tersebut, kemudian sekitar tahun 2000 diklaim Tergugat-I sebagai
miliknya, dengan ukuran lebar ± 12.M dan panjang ± 130.M. Terhadap
klaim Tergugat-I ic. Tuan HASIM tersebut, Penggugat mengajukan
keberatan karena faktanya, adapun tanah benteng / tanggul tersebut, sejak
keberadaannya selain berfungsi sebagai pembatas antara Sungai Rindam
dengan tanah masyarakat sekitarnya, dan juga dijadikan sebagai jalan
umum termasuk dengan tanah Penggugat maupun tanah jiran Penggugat
dibahagian Selatan yaitu tanah milik Kendi, yang kemudian telah menjadi
milik Lie Si Hui, dkk, sepanjang ± 150.M.
6. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut adapun tanah jalan dimaksud
± 12.M x 130 M dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : berbatasan dengan “parit air” (± 12.M)
Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan kampung menuju jalan ke Inalum (± 12.M)
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanggul air sungai Rindam (± 130.M)
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Lie Si Hui, dkk (± 130.M).
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 5 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
7. Bahwa, fungsi lainnya dari pada jalan dan / atau benteng sebagai pembatas
Sungai Rindam dengan tanah masyarakat, dimana letak sungai tersebut
adalah sebelah Timur daripada tanah Penggugat selebar ± 15.M, yang
difungsikan sebagai akses jalan dari arah Jalan Raya Kuala Tanjung
menuju lokasi tambak udang Penggugat serta masyarakat sekitarnya yang
mau menuju ke laut tanpa melalui sungai, oleh karena itulah, maka
Penggugat bersedia membeli tanah tersebut dari pemilik semula / penjual
yaitu Ny. Diana, pekerjaan Dokter.
8. Bahwa, adapun teman-teman sebatas dengan tanah Penggugat dibahagian
Selatan ialah berbatas dengan parit air sepanjang ± 30.M, dan sebelah
Selatan dari parit air tersebut adalah tanah milik Kendi, yang lebarnya
±82.M dan panjangnya ke Selatan (Jalan Umum Kuala Tanjung) ± 150.M.
9. Bahwa, kemudian Tuan Kendi pada tahun 1976, menjual tanahnya seluas ±
82.M x 150.M atau luasnya ±12.300.M2, kepada:
8.1. Tuan Lie Si Hui.
8.1 Tuan Ng. Tian Soe.
8.3. Tuan Wianto.
8.4. Tuan Legimin.
8.5. Tuan Salimin.
Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Utara : berbatasan dengan parit air dan tanah Darwin (± 30.M) dan tanah Ny. Machdina (± 52.M) .
Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan lama (± 58.M) .
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanggul atau benteng Sungai Rindam lebar ±15.M dan panjang ±150.M .
Sebelah Barat : tidak disebut nama teman sebatas (± 150.M) . 10. Bahwa, sekitar pertengahan tahun 2000, TERGUGAT-I ic HASIM
mengklaim selaku pemilik dan yang berhak atas tanah dengan ukuran
lebar ± 12.M dan panjang ± 130.M, dengan batas-batas tanah, sebagai
berikut:
Sebelah Utara : berbatasan dengan parit tali air (± 12.M) .
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan ke Alai (± 12.M) .
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 6 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Rindam (±130.M) .
Sebelah Barat : berbatasan dengan benteng jalan ke laut (± 130.M)
Yang dibeli Tergugat-I pada tanggal 23 Oktober 1988 dari Tergugat-III ic.
ABU BAKAR JOYO) .
11. Bahwa, pada tanggal 29 Juli 2000, Kepala Desa Lalang dan Kasie
Pemerintahan Kecamatan Medang Deras, membuat Berita Acara
Pengukuran tanah milik Penggugat maupun tanah yang diklaim oleh
TERGUGAT-I ic HASIM ukuran luas ±12.M x ± 130.M, yang menyatakan
bahwa tanah yang dimiliki Darwin ic Penggugat sesuai dengan bukti
kepemilikkannya, penuh dan cukup ukurannya dilapangan, sesuai dengan
suratnya, dan dilain hal tanah TERGUGAT-I ic Tuan HASIM sesuai dengan
surat yang dimilikinya, cukup ukurannya dilapangan.
12. Bahwa, sejak itu, TERGUGAT-I mengklaim PENGGUGAT, agar
PENGGUGAT tidak melintasi dan tidak mempergunakan jalan yang
mengakses dari Jalan Raya Kuala Tanjung menuju lokasi tanah Penggugat
dan ke laut / Selat Malaka, yang ukuran lebarnya ± 15.M, dengan dalih
benteng / jalan tersebut adalah hak milik Tergugat-I dengan ukuran lebar
±12.M dan panjang ± 130.M.
13. Bahwa, melalui Kantor Kuasa Hukum Penggugat yaitu Kantor Advokat /
Law Office “LANGSIR GINTING & PARTNERS” di Medan, Jalan Kumango
No.11, Medan-20111, pada tanggal 13 November 2012, menyurati Camat
Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara,
memohonkan perlindungan hukum terhadap jalan ukuran ±15.M x ± 150.M
dari Jalan Umum Kuala Tanjung menuju ke lokasi tambak udang
Penggugat, yang diklaim Tergugat-I (Tuan Hasim) sebagai miliknya, yang
bermaksud “hendak” menutup jalan tersebut dengan membuat palang
kayu.
14. Bahwa, masyarakat umum mengetahui, bahwa jauh-jauh hari sebelum
TERGUGAT-I ic Tuan HASIM mengklaim sebagai pemilik atas tanah jalan
tersebut, atau benteng Sungai Rindam yang diketahui statusnya adalah hak
masyarakat banyak, termasuk Penggugat, terlebih-lebih lagi walaupun a
quo non Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 23 Oktober 1988 yang
diperbuat antara TERGUGAT-I ic Tuan HASIM dengan TERGUGAT-III ic
Tuan ABU BAKAR JOYO selaku Penjual, yang turut disaksikan diantaranya
Kendi atau Kendy Affan, Penggugat tidak pernah mendapat larangan.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 7 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
15. Bahwa, kalaulah diperhatikan tentang batas-batas tanah dalam Surat
Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 23 Oktober 1988 antara
TERGUGAT-I (Tuan Hasim) dengan TERGUGAT-III (Tuan Abu Bakar
Joyo), dibandingkan dengan batas-batas tanah dalam Surat Keterangan
Situasi Tanah No.:593/05/2001, dimana batas tanah sebelah Barat, yang
berukuran ±12.M x ±130.M atau ukuran luasnya ±1.560.M2 terletak di
Dusun Sono, sangat berbeda penyebutan namanya dan tidak bersesuaian,
sebab didalam Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah, batas sebelah “Barat”
dengan benteng jalan ke laut (±130.M) dan didalam Surat Keterangan
Situasi Tanah, batas sebelah “Barat” dengan tanah benteng / tambak PT.
Mestika Tirta Jasa (±130.M).
16. Bahwa, adapun tanah tambak PT. Mestika Tirta Jasa adalah milik
Penggugat (Tuan DARWIN), yang sebelah Timur panjangnya adalah
480 M, dan bukan ±130.M, sebagaimana yang diterangkan dalam surat-
surat yang dimiliki TERGUGAT-I ic. Tuan HASIM.
17. Bahwa, dengan demikian Surat Keterangan Situasi Tanah tanggal 15
Oktober 2001 No.593/05/2001 tanah ukuran ±12.M x ± 130.M atas nama
TERGUGAT-I ic Tuan HASIM, dan Surat Pernyataan Tergugat-I ic Tuan
HASIM tertulis tanggal 15-10-2001, yang disaksikan oleh Kepala Dusun
Sono dan diketahui oleh Kepala Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras,
serta Surat Keterangan Tanah No.593/05/2001 tanggal 15-10-2001 yang
diperbuat oleh Kepala Desa Lalang dan diketahui oleh Camat Medang
Deras, penunjukan tanah lokasinya adalah keliru dan tidak tepat, serta tidak
benar oleh karena itu surat-surat tersebut mengandung cacat hukum dan
membawa akibat hukum tidak sah terhadap klaim Tergugat-I ic Tuan HASIM.
18. Bahwa, oleh karenanya tentang penyebutan batas tanah sebelah Barat
yang ditulis dan disebut “Benteng / tambak Tirta Jasa ± 130.M”, nyata-
nayata menunjukkan dan memperlihatkan ketidak benaran lokasi tanah
yang diklaim Tergugat-I, sebab faktanya dilapangan, “tanah tambak udang
Penggugat / PT. Mestika Tirta Jasa”, sebab letak dan lokasi tambak udang
Penggugat / PT. Mestika Tirta Jasa, batas sebelah Selatan berbatas dengan
parit air ± 30.M / tanah Kendi, yang kemudian dibeli oleh Lie Si Hui, dkk
berdasarkan Akte Jual Beli No.20/3/1976 tanggal 28 Februari 1976, bahwa
dengan demikian, maka dapat diambil satu kesimpulan, berdasarkan fakta,
tanah yang diperjanjikan antara Tergugat-I dengan Tergugat-III, lokasi
tanahnya ukuran ± 12.M, jelas tidak benar ataupun fiktif.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 8 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
19. Bahwa, atas prakarsa Kepala Desa Kampung Lalang, telah dibuat
pertemuan antara Penggugat selaku Pengusaha tambak udang PT. Mestika
Tirta Jasa, dan dilain pihak Tergugat-I yang tertuang didalam dibuatlah
Berita Acara pada tanggal 29 Juli 2000, untuk pencocokan surat-surat yang
berkaitan atas tanah Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik No.1/Kampung
Lalang atas nama Darwin dan dengan tanah ukuran ±12.M x ± 130.M atas
nama Hasim Ic Tergugat I, bahwa semua ada kecocokan tentang ukuran
luas tanah, namun faktanya dimana letak dan keberadaan tanah yang
diklaim oleh Tergugat-I sebagai miliknya yang dibeli dari Tergugat-III yang
disaksikan oleh Kendi, tidak lain dan tidak bukan, yang diklaimnya adalah
tanah lokasi jalan yang mengakses dari Jalan Umum Kuala Tanjung menuju
ke laut / Selat Malaka dan lokasi tambak udang Penggugat.
20. Bahwa, dengan demikian niat dan rencana Tergugat-I untuk memasang
palang agar jalan selebar ±15.M tersebut tidak dapat dilewati, Penggugat
tetap menggagalkannya, namun akhir-akhir ini sebelum Gugatan II (ke-2)
diamajukan Penggugat tetap mendapat gangguan dari tindakan Tergugat-I
ic. HASIM, dengan mendalilkan ukuran tanah ±12.M x ± 130.M sebagai
miliknya, sedangkan klaim Tergugat-I tersebut tidak beralasan, karena
fakta-fakta dan surat-surat yang berkaitan dengan Tergugat-II dengan tanah
ukuran ±12.M x ± 130.M, baik berkaitan dengan batas-batasnya, ternyata
tidak mempunyai kecocokan dilapangan.
21. Bahwa, oleh karena itu, setiap kalinya ada rencana dan tindakan Tergugat-I
untuk menutup jalan tersebut, dikwalifiser sebagai perbuatan melawan
hukum, karena faktanya tanah ukuran ±15.M x ± 1.000.M sepanjang dari
Jalan Umum Kuala Tanjung menuju ke laut / Selat Malaka, adalah tidak sah,
karena faktanya dari dulu, jalan tersebut merupakan benteng yang
dipergunakan oleh masyarakat dan sekarang oleh Penggugat sebagai
akses jalan menuju ke lokasi tambak udang Penggugat.
22. Bahwa, atas dasar Surat Keterangan Tanah yang diperbuat oleh Kepala
Desa Lalang Nomor: 593/05/2001 tanggal 15 Oktober 2001 Tergugat I ic.
Tuan HASIM dan disaksikan TERGUGAT II ic. Nyonya SUMIWATY (isteri
Terggugat I) menjual tanah ukuran ± 12 M x 130 M atau objek perkara a quo
kepada TERGUGAT IV ic. Tuan HAMZAH RANGKUTI berdasarkan Akte
Nomor.: 2559/NOT-TUS/L/XIII/2012 yang dilegaliser TURUT TERGUGAT
ic. ULINA SINAGA, SH Notaris / PPAT / PPAK di Kabupaten Batubara.
23. Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2014, Penggugat mengetahui, Tergugat IV ic
Tuan HAMZAH RANGKUTI dan TERGUGAT V ic Ny. SUMIATI (isteri
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 9 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
Tergugat IV) telah menjual tanah terperkara a quo dengan ukuran ± 12 M x
± 130 M kepada TERGUGAT VI ic. Tuan KULAL berdasarkan Akta No.:
3275/SBTS/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 dilegaliser oleh TURUT
TERGUGAT ic. TATA ULINA SINAGA, SH Notaris / PPAT / PPAK di
Kabupaten Batubara.
24. Bahwa, faktanya dilapangan tanah ukuran luas ± 12 M x 130 M tersebut
sebagai mana yang Penggugat uraikan diatas, yang fisiknya dikuasai /
dipakai / dipergunakan Penggugat untuk sarana jalan masuk menuju ke
lokasi tempat usaha budidaya pertambakan Penggugat dari Jalan Umum
Kuala Tanjung.
25. Bahwa, sebagai mana faktanya antara Penggugat dengan Tergugat-I dan III
telah terjadi sengketa atas tanah jalan ukuran ± 12 M (lebar) x ± 130 M
(panjang) karena Tergugat I menjelaskan Surat Keterangan Tanah yang
diperbuat Kepala Desa Kampung Lalang tanggal 15 -10-2001 Nomor.:593 /
05 / 2001 menerangkan tanah ukuan ± 12 M x ± 130 M hak Tergugat–I
dengan alas hak tidak lain dan tidak bukan Surat Pernyataan Tergugat-I ic
Tuan HASIM tanggal 15-10-2001 menyatakan dirinya yang berhak atas
tanahnya tersebut.
26. Bahwa, terhadap Pernyataan TERGUGAT–I ic Tuan HASIM tersebut
nyata–nyata dikwalifiser sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena tanpa
dasar hukum yang solid menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah objek
terperkara, bahwa isi pernyataan Tergugat-I tersebut adalah menempatkan
keterangan bohong dan tidak benar, dan atas dasar Surat Keterangan
Tanah tanggal 15-10-2001 tersebut, TERGUGAT-I ic Tuan HASIM telah
melakukan yang dikwalifiser Perbuatan Melawan Hukum dengan cara
memasang palang penghalang sehingga hasil tambak Penggugat menjadi
terhalang dibawa keluar untuk pemasaran dan demikian juga sebaliknya
menjadi terhalang barang - barang kebutuhan untuk kebutuhan Penggugat.
27. Bahwa, terhadap tanah yang disengketakan antara PENGGUGAT dengan
TERGUGAT-I ic Tuan HASIM dan Tergugat III ic Tuan ABU BAKAR JOYO,
kemudian Tergugat–I ic Tuan HASIM dengan niat tidak baik telah
menjualnya dengan cara Pelepasan Hak dan Ganti Rugi kepada Tergugat–
IV ic Tuan HAMZAH RANGKUTI berdasarkan AKTA PELEPASAN HAK
Dan GANTI RUGI No.:2559/NOT-TUS/L/XII/2012, tanggal 01 Desember
2012 antara TERGUGAT I ic Tuan HASIM yang disaksikan TERGUGAT II
(isteri Tergugat I) dengan TERGUGAT IV ic Tuan HAMZAH RANGKUTI
yang dibuat di Tata ULINA SINAGA, SH, Notaris / PPAT / PPAK di
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 10 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
Kabupaten Batubara, dan Kemudian TERGUGAT-IV ic Tuan HAMZAH
RANGKUTI juga telah menjualnya dengan cara Pelepasan Hak dan Ganti
Rugi kepada TERGUGAT VI ic Tuan KULUL berdasarkan AKTA Pelepasan
Hak dan Ganti Rugi No.: 3275/SBTS/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 antara
TERGUGAT IV yang disaksikan Terggugat V (isteri Tergugat IV) dengan
TERGUGAT VI ic Tuan KULAL yang dibuat di TATA ULINA SINAGA, SH,
Notaris / PPAT / PPAK di Kabupaten Batubara, yang mana baik Tergugat I,
Tergugat IV dan Tergugat VI tidak pernah menguasai fisik tanah sengketa.
28. Bahwa, sifat Jual-Beli atau Pengalihan Hak dan Ganti Rugi dari
TERGUGAT–I kepada TERGUGAT-IV dan kemudian TERGUGAT IV
kepada TERGUGAT-VI, Penggugat merasakan hal tersebut adalah
perbuatan TERGUGAT–I Tuan HASIM untuk mengaburkan pokok
persoalan.
29. Bahwa, tujuan TERGUGAT-I ic Tuan HASIM melakukan pengalihan hak
atas dasar jual beli kepada Tergugat–IV ic Tuan HAMZAH RANGKUTI dan
kemudian Tergugat IV ic Tuan HAMZAH RANGKUTI kepada Tergugat VI ic
Tuan KULAL adalah untuk menarik banyak orang dalam sengketa terhadap
tanah jalan keluar masuk ketempat usaha pertambakan Penggugat di Desa
Kampung Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dahulu
termasuk Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara berada diatas tanah
Sertifikat Hak Milik No. 11 / Kampung Lalang.
30. Bahwa, adalah beralasan serta mempunyai dasar hukum yang kuat bagi
Penggugat untuk menggugat Para Tergugat a quo.
31. Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I
maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil,
dengan rincian sebagai berikut:
a. Kerugian Materiil:
Penggugat dapat kehilangan hak atas tanah akibat:
Pengikatan Pelepasan Hak dan Ganti Rugi berdasarkan AKTA
No.:2559/NOT-TUS/L/XII/2012, tanggal 01 Desember 2012 antara
TERGUGAT I ic Tuan HASIM yang disaksikan TERGUGAT II (isteri
Tergugat I) dengan TERGUGAT IV ic Tuan HAMZAH RANGKUTI yang
dibuat di Tata Ulina Sinaga, SH, Notaris / PPAT / PPAK di Kabupaten
Batubara.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 11 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
Serta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi berdasarkan AKTA No.:
3275/SBTS/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 antara TERGUGAT IV yang
disaksikan Terggugat V (isteri Tergugat IV) dengan TERGUGAT VI ic
Tuan KULAL yang dibuat di Tata Ulina Sinaga, SH, Notaris / PPAT /
PPAK di Kabupaten Batubara, PENGGUGAT akan mengalami kerugian
sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
Oleh karena kerugian tersebut timbul akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat
II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI , maka Tergugat I
s/d Tergugat VI wajib dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung
renteng kepada Penggugat sebesar rupiah Rp.800.000.000,- (delapan ratus
juta rupiah).
b. Kerugian Immateriil:
Akibat perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI, Penggugat telah banyak
membuang waktu dan tenaga, pikiran untuk mengurus permasalahan ini
dan turunnya reputasi serta harga diri Penggugat dalam keluarga,
adanya tekanan mental bagi Penggugat akibat permasalahan ini, yang
mana kerugian tersebut dapat dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah). Oleh karena itu sudah sepantasnya menurut hukum
Tergugat I s/d Tergugat VI dihukum secara tanggung renteng membayar
ganti rugi immateriil kepada Penggugat.
32. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi illusioir (sia-sia) apabila
gugatan ini nantinya dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Majelis
Hakim yang menangani perkara ini meletakkan sita jaminan (Conservatoir
Beslag) atas asset atau harta kekayaan milik Tergugat I s/d Tergugat VI
yang perinciannya akan diserahkan kemudian, oleh karenanya Penggugat
mereservir haknya untuk mengajukan permohonan tersendiri.
33. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti surat yang
sah dan menurut aturan yang berlaku dan dapat diterima sebagai bukti serta
tidak terbantah kebenarannya, sangatlah beralasan apabila putusan dalam
perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij
voorrad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
34. Bahwa, tindakan penetapan untuk menyatakan stand pass terhadap tanah
objek perkara ukuran luas ± 12 M x ± 130 M untuk menghindarkan segala
bentuk pelanggaran atau pemasangan palang agar tidak dapat melintasi
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 12 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
jalan dan tanggul, baik oleh Para Tergugat maupun masyarakat sekitar,
sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo.
Akhirnya, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dengan segala
kerendahan hati, berkenanlah kiranya Bapak KETUA Pengadilan Negeri
Kisaran, memanggil para pihak yang berperkara, guna diperiksa dalam perkara
ini pada satu hari dipersidangan di Gedung Pengadilan Negeri Kisaran,
selanjutnya memberikan putusan perkara dalam perkara kedua belah pihak,
dengan permohonan sebagai berikut:
A. DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN (PROVISI):
1. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat I s/d Tergugat VI agar
terhadap tanah ukuran luas ±12.M x ± 130.M, dibuka untuk
menghindarkan segala bentuk pelanggaran atau pemasangan palang
agar tidak dapat melintasi jalan dan tanggul, baik oleh PENGGUGAT ic
Tuan DARWIN maupun masyarakat sekitar sampai ada putusan
berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo.
2. Menghukum Tergugat I s/d VI dan juga setiap orang tanpa kecuali yang
menghalang-halangi Penggugat untuk mempergunakan atau melintasi
objek sengketa pada perkara a quo, di denda Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) setiap harinya sampai Penggugat bebas mempergunakan atau
melintasi objek sengketa tersebut.
B. DALAM POKOK PERKARA
1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap penetapan status Stand Pass
terhadap tanah ukuran lebar ±12.M, dan ukuran panjang ± 130.M atas
tindakan / Perbuatan Tergugat-I s/d Tergugat VI ataupun oleh setiap orang
yang disuruhnya.
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah
dari tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.11 seluas 19.080 M2 yang
terletak di Kampung Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten
Asahan.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang
telah diletakkan terhadap Tergugat I s/d Tergugat VI.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,
Tergugat V dan Tergugat VI merupakan perbuatan melawan hokum.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 13 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
6. Menyatakan tanah yang terletak dan berukuran luas ±12.M x ± 130.M
dalam Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 23 – 10 – 1988 antara
TERGUGAT-I dengan TERGUGAT-III, salah lokasi, dan demikian juga
Surat Pernyataan Tergugat-I tanggal 15 Oktober 2001 serta Surat
Keterangan Tanah No.:593/05/2001 tanggal 15 – 10 – 2001, yang
diperbuat Kepala Desa Kampung Lalang, yang diketahui oleh Kecamatan
Medang Deras, tanggal 28-12-2001 No.:593/74/2001, juga salah lokasi
tanahnya, oleh karenanya surat-surat tersebut yang keberadaannya tidak
sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menyatakan bahwa tanah yang ukuran lebarnya ±15.M dengan panjang
jalan ±800.M yaitu dari Jalan Umum Kuala Tanjung ke pinggir Laut / Selat
Malaka, yang merupakan tanggul pembatas Sungai Rindam dengan tanah
lokasi bekas milik Kendi alias Kendy Affan / Lie Si Hui, dkk, dan juga tanah
Penggugat adalah merupakan sarana jalan umum.
8. Menyatakan batal serta tidak sah dengan segala akibat hukumnya:
7.1 AKTA Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.:2559/NOT-
TUS/L/XII/2012, tanggal 01 Desember 2012 antara TERGUGAT I ic
Tuan HASIM yang disaksikan TERGUGAT II (isteri Tergugat I)
dengan TERGUGAT IV ic Tuan HAMZAH RANGKUTI yang dibuat di
Tata Ulina Sinaga, SH, Notaris / PPAT / PPAK di Kabupaten
Batubara.
7.1 AKTA Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.: 3275/SBTS/III/2014
tanggal 11 Maret 2014 antara TERGUGAT IV yang disaksikan
Terggugat V (isteri Tergugat IV) dengan TERGUGAT VI ic Tuan
KULAL yang dibuat di Tata Ulina Sinaga, SH, Notaris / PPAT /
PPAK di Kabupaten Batubara.
9. Menyatakan perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-III juga setiap orang atas
suruhan Tergugat-I atau Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum,
setiap kali melakukan pemasangan larangan dan / atau palang penghalang
untuk melewati tanah dengan ukuran lebar ±15.M ataupun ±12.M,
sepanjang dari Jalan Umum Kuala Tanjung menuju ke lokasi usaha
tambak udang Penggugat yaitu PT. Mestika Tirta Jasa.
10. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung untuk
membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- setiap
harinya, setiap kalinya terjadi halangan dan hambatan atau larangan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 14 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
terhadap pekerjaan Penggugat didalam melewati asses jalan yang menuju
ke lokasi usaha tambak udang Penggugat dan juga sebaliknya.
11. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI secara tangung renteng membayar
kepada Penggugat:
a. Kerugian materiil immaterial sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus
juta rupiah).
b. Kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan dalam
perkara ini berkekuatan hukum tetap.
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta
merta, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoorbaar bij
voorraad).
13. Menghukum Turut Tergugat tunduk kepada Putusan perkara a quo.
14. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung untuk
membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau:
Apabila Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat I, II, IV, V dan VI hadir Kuasanya
Tersebut, Turut Tergugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat III telah
dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan tanggal 2 Juli
2014 dan pemanggilan melalui media cetak surat kabar tanggal 15 September
2014 dan tanggal 15 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh
Tohiran, Juru Sita Pengadilan Negeri Kisaran ternyata tidak hadir dan tidak
menyuruh wakilnya yang sah namun tidak hadir tanpa alasan sehingga
persidangan dilanjutkan.
Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menguapayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi dengan menunjuk H.E.P. Sipahutar Hakim
Pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai mediator, akan tetapi upaya
perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara
dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 15 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II,
IV, V dan VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi
I. Tentang Gugatan Tidak Jelas Dasar Hukumnya
1. Tentang Kedudukan Hukum Tunggal
Bahwa sebagai suatu gugatan kontentiosa maka kedudukan hukum
Penggugat sangatlah ditentukan dengan ada atau tidaknya hubungan
hukum antara Penggugat dengan objek yang disengketakan, sehingga
Penggugat tersebut mempunyai dasar (berkedudukan) hukum melakukan
gugatan (bertindak sebagai Penggugat).
Bahwa sebagaimana dalil Penggugat menyebutkan, bahwa Penggugat
adalah pemilik tanah rawa-rawa yang Penggugat beli dari Nyonya Diana
dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 11/ Kampung Lalang,
berdasarkan Akte Jual Beli No. 593/ 8383/ 323/ 1989, tanggal 12
September 1989 yang diperbuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan
Medang Deras {lihat angka 1 (satu) halaman 3 (tiga) Surat Gugatan
Penggugat}.
Bahwa Penggugat tidak menyebutkan apakah Camat yang bersangkutan
adalah merupakan Pejabat Pembuat Akte Tanah sehingga berwenang
untuk menerbitkan Akta Oktentik (ic Akte Jual Beli) yang selanjutnya dapat
pula mengalihkan kepemilikan atas nama dimaksud atau adanya Balik
Nama dari Pemilik awal Nyonya Diana menjadi Tuan Darwin.
Bahwa dengan demikian adalah sangat meragukan tentang telah adanya
perpindahan kepemilikan atas tanah dimaksud kepada Penggugat,
sehingga dengan demikian pula, kedudukan Penggugat untuk melakukan
gugatan dalam perkara a quo tidaklah berdasar dan dengan demikian,
gugatan Penggugat petut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijke Verklaard).
2. Tentang Dalil Gugatan Penguat Tidak Jelas dasar hukumnya Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, yang menjadi objek
sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah yang terletak Dusun
Sono Desa Lalang Kec. Medang Deras, Kab. Batubara dengan luas lebih
kurang 1560 m2 (seribu lima ratus enam puluh meter bujur sangkar), yang
didalilkan Penggugat adalah merupakan sarana jalan umum.
Bahwa faktanya tanah objek Sengketa tersebut adalah merupakan tanah
milik Tergugat-I yang diperoleh berdasarkan Penyerahan Ganti Rugi pada
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 16 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
tanggal 23 Oktober 1988, dari ABU BAKAR JOYO (Tergugat-III, telah
meninggal) yang kemudian dialihkan kepada Tergugat-IV, jadi sangat
mengada-ada jika Pengugat mengatakan tanah yang menjadi objek
sengketa dalam perkara a quo sebagai sarana jalan umum, dimana sarana
jalan umum menuju laut adalah melalui Sungai Rindam yang berada di
disebelah Timur Objek Sengketa tersebut.
Bahwa akan tetapi, jika pun benar dalil Penggugat, maka menjadi tidak
jelas dan kabur kedudukan Penggugat terhadap Objek Sengketa apakah
sebagai pemilik, penyewa atau pemakai, sehingga dengan demikian
Gugatan Penggugat tidak jelas dalil gugatannya, karena tidak jelas hak
Penggugat atas Objek gugatan, dengan demikian Gugatan Penggugat
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
II. Tentang Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat tidak Lengkap (Kurang Pihak)
1. Bahwa sebagaimana maksud dan tujuan suatu gugatan adalah untuk
mendapat penyelesaian atau kepastian hukum terhadap suatu objek yang
disengketakan, dengan suatu Keputusan Hukum.
2. Bahwa dengan demikian adalah suatu keharusan didalam suatu Surat
Gugatan menarik sebagai pihak dalam perkara (baik sebagai Penggugat
atau Tergugat), setiap orang yang berkaitan secara hukum atas objek
yang disengketakan sebagaimana diuraikan didalam gugatan, sehingga
tidak menimbulkan permasalahan hukum yang lain.
3. Bahwa sebagaimana dalam perkara a quo Penggugat dengan tegas
mempermasalahkan alas hak yang dipegang oleh Tergugat-I yang
dijadikan sebagai bukti penguasaan atas objek sengketa yaitu berupa
Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 23 Oktober 1988, Surat Keterangan
Tanah No. 593/ 05/ 2001, yang kemudian didalam Petitumnya Penggugat
menuntut (menyatakan) surat-surat dimaksud Tidak Sah dan Tidak
Mempunyai Kekuatan Hukum.
4. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Tanah No. 593/05/2001 tersebut
adalah diterbitkan kedua Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala
Desa Kampung Lalang, Kec. Medang Deras dan kemudian dilegalisasi
pula oleh Camat Medang Deras, yang wilayah pemerintahannya adalah
mencakup Objek sengketa a quo.
5. Bahwa dengan demikian jika kemudian Penggugat mempermasalahkan
Keabsahan Surat yang diterbitkan kedua Pejabat dimaksud atas Objek
sengketa, maka adalah kewajiban bagi Penggugat untuk menarik Pejabat
dimaksud yaitu Kepala Desa dan Camat Kec. Medang Deras sebagai
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 17 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
pihak (Tergugat) dalam perkara a quo, sehingga nantinya Keputusan Akhir
perkara a quo juga mengikat para pejabat dimaksud.
6. Bahwa dengan tidak ditariknya kedua Pejabat dimaksud yaitu Kepala Desa
dan Camat Medang Deras dalam Perkara a quo, maka jelas pihak yang
ditarik tidak lengkap (kurang pihak), dengan demikian gugatan Penggugat
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
III. Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel) karena Kontradiksi antara Dalil yang
satu dengan yang lain.
1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat menyebutkan objek
sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanggul/ benteng yang
dijadikan jalan oleh masyarakat menuju kelaut/ Selat Malaka, dengan
ukuran lebar lebih kurang 15 (lima belas) meter dan panjangnya lebih
kurang 800 (delapan ratus) meter, yang kemudian sebagian dari bidang
tanah tersebut diklaim Tergugat-I sebagai tanah miliknya dengan ukuran
lebar lebih kurang 12 (dua belas) meter dan panjang lebih kurang 130
(seratus tiga puluh) meter (mohon perhatikan Surat Gugatan Penggugat
pada angka 4 (empat), 5 (lima) dan 14 (empat belas) halaman 3 dan 5).
2. Bahwa dalam suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum (sabagaimana
diformulasikan Penggugat dalam Surat Gugatannya dalam perkara a quo),
maka sebagai Dasar Fakta Penggugat menjelaskan didalam Surat
Gugatannya: bahwa atas klaim Tergugat-I atas Tanah Objek Sengketa,
yang kemudian Tergugat-I melarang Penggugat melintasi tanah dimaksud,
dan Tergugat-I bermaksud memagari Tanah Objek Sengketa tersebut
denga pagar kayu, sehingga tindakan tersebut menurut Penggugat
dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dimana akibat dari
tindakan Tergugat-I tersebut telah mengakibatkan kerugian berupa
terhalangnya hasil Tambak Udang Penggugat untuk dipasarkan keluar dan
terhalangnya barang-barang kebutuhan Penggugat {mohon perhatikan
surat gugatan Penggugat pada angka 12 (dua belas) halaman 5 (lima),
angka 21 (dua puluh satu) halaman 7 (tujuh) dan angka 26 (dua puluh
enam) halaman 6-7 (enam sampai tujuh) }.
3. Bahwa dari uraian tersebut, maka jika pun benar dalil Penggugat maka
akibat dari perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat-I adalah
terjadinya sejumlah kerugian meteril yang diakibatkan terhalangnya
pemasaran hasil Tambak Udang dan terhalangnya barang-barang
Penggugat dimaksud.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 18 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
4. Bahwa menjadi sangat bertentangan jika kemudian Penggugat
mendalilkan pada angka 31 (tiga puluh satu) halaman 8-9 (delapan sampai
sembilan) yang menyebutkan: “Bahwa akibat adanya Perbuatan Melawan
Hukum Tergugat-I maka Penggugat mengalami kerugian baik Materil
maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut:
a. Kerugian Materiil: Penggugat dapat kehilangan hak atas tanah akibat:
Pengikatan Pelepasan Hak dan Ganti Rugi ........ dan seterusnya.
Serta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi ........., dan seterusnya”.
5. Bahwa kerugian Meteriil terhadap kehilangan hak atas tanah tidaklah
berkaitan dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo
(kecuali dala perkara a quo Penggugat mengklaim Objek sengketa adalah
Sarana Jalan Umum), dengan kata lain tindakan penutupan (memagari)
Tanah Objek Sengketa oleh Tergugat-I tidaklah dapat menimbulkan
(mengakibatkan) hilangnya hak atas tanah Penggugat, dimana Objek
Sengketa bukanlah milik Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka jelas terjadi pertentangan
antara dalil yang satu dengan dalil lainnya sehingga mengakibatkan
gugatan Penggugat kabur, dengan demikian patut dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
7. Bahwa kemudian pada angka 21 (dua puluh satu) halaman 7 (tujuh) surat
gugatan Penggugat disebutkan “...... karena faktanya dari dulu, adalah
merupakan benteng yang dipergunakan oleh masyarakat dan sekarang
oleh Penggugat sebagai akses jalan menuju kelokasi tambak udang
Penggugat”.
8. Bahwa dengan demikian saat ini yang menggunakan objek sengketa
sebagai jalan adalah hanya Penggugat sedangkan sebelumnya Penggugat
mendalilkan objek sengketa tersebut adalah masyarakat umum, sehingga
dengan jelas telah terjadi pertentangan antara dalil gugatan yang satu
dengan dalil lainnya, sehingga gugatan Penggugat dan dengan demikian
patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
IV.Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Karena Terjadi Kontradiksi Posita
Dengan Petitum.
1. Bahwa sebagaimana Surat Gugatan didalam merumuskannya antara
Posita dengan Petitum Gugatan haruslah saling mendukung. Tidak boleh
saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan
gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 19 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
dituntut didalam Petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang
didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antar Posita dengan
Petitum. Hanya yang dijelaskan dalam Posita yang dapat diminta dalam
Petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat
diminta dalam Petitum, oleh karena itu Petitum tersebut harus dinyatakan
tidak dapat diterima (lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya: Hukum
Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika hal. 452).
2. Bahwa demikian halnya didalam Surat Gugatan Penggugat, telah terjadi
ketidaksinkronan antara Positaa dengan Petitum, hal mana dapat dilihat
didalam Petitum Surat Gugatan Penggugat pada angka 26 (dua puluh
enam) halaman 7 (tujuh) disebutkan: “Bahwa, terhadap pernyataan
Tergugat-I Ic Tuan Hasim tersebut nyata-nyata dikwalifisir sebagai
perbuatan Melawan Hukum karena tanpa dasar hukum yang solit
menyatakan sebagai pemilik tanah objek sengketa, bahwa isi pernyataan
Tergugat-I itu adalah menempatkan keterangan bohong dan tidak benar,
dan atas Surat Keterangan Tanah tanggal 15 Oktober 2001 tersebut,
Tergugat-I Tuan Hasim telah melakukan perbuatan dikwalifisir Perbuatan
Melawan Hukum dengan cara memasang ..... dan seterusnya” dan pada
angka 31 (tiga puluh satu) halaman 8 (delapan) disebutkan: “Bahwa akibat
adanya Perbuatan Melawan Hukum Tergugat-I maka Penggugat
mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil ...... dan seterusnya”.
3. Bahwa berdasarkan kedua uraian Posita tersebut, maka dalam perkara a
quo yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah hanya Tergugat-I
sedangkan Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V, dan Tergugat-VI tidak
pernah didalilkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Bahwa akan tetapi kemudian didalam Petitum tentang Pokok Perkara
Surat Gugatan Penggugat (lihat pada angka 5 (lima) halaman 10 (sepuluh)
disebutkan: “Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-IV,
Tergugat-V, dan Tergugat-VI merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan
pada angka 11 (sebelas) disebutkan: “Menghukum Tergugat-I s/d
Tergugat-VI sacara tanggung renteng ........ dan seterusnya”
5. Bahwa dengan demikian dalam Surat Gugatan Penggugat telah terjadi
pertentangan antara Posita dengan Petitum sehingga dengan demikian
sangat berdasar menurut hukum menyatakan gugatan Penggugat kabur
(Obscuur Liber), dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet Onvankelijke Verklaaard).
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 20 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
V.Tentang Perubahan Gugatan Penggugat
1. Bahwa sebagaimana pada persidangan terdahulu yaitu pada tanggal 26
Agustus 2014, didepan Persidangan Penggugat telah mengajukan
perbaikan gugatan yang salah satu diantaranya adalah mengenai Identitas
Tergugat-III.
2. Bahwa sebagaimana didalam Surat Gugatan Penggugat mengenai
Identitas Tergugat-III, menganai alamat disebutkan .......... di Jalan Makmur
Pagurawan .......... dan seterusnya, kemudian didalam perbaikan Surat
Gugatan Penggugat disebutkan .......... beralamat di jalan Makmur,
Pagurawan, Kec. Medang Deras, Kab. Batubara, tetapi sekarang tidak
dapat diketahui tempat tinggalnya yang pasti .......... dan seterusnya.
3. Bahwa faktanya Tergugat-III telah meninggal dunia, sehingga seharusnya
yang ditarik sebagai Tergugat adalah ahli waris dari Tergugat-III tersebut.
4. Bahwa dengan demikian dengan ditariknya Tergugat-III yang telah
meninggal dunia tersebut dan tidak menarik ahli waris Tergugat-III dalam
perkara a quo, maka adalah patut untuk menyatakan Gugatan Penggugat
tidak dapat diterima (vide putusan MA-RI No. 459/ Sip/ 1973 tanggal 29
Desember 1975: karena Tergugat-I telah meninggal dunia sebelum
perkara diputus oleh Pegadilan Negeri adalah tidak tepat jika nama
Tergugat-I masih saja dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri,
karena seandainya Penggugat menginginkan Tergugat dikutsertakan
sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka dimohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
Dalam Pokok Perkara
Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-IV,
Tergugat-V dan Tergugat-VI uraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis
mohon dianggap telah diuraikan pula dalam pokok perkara ini, sehingga tidak
perlu untuk diulang.
I. Tentang Tergugat-I
1. Bahwa benar Tergugat-I mempunyai sebidang tanah yang luasnya 1.560
m2 (seribu lima ratus enam puluh) bujur sangkar, yang yerletak di Dusun
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 21 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
Sono, Desa Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batubara dengan batas-
batas sebagai berikut:
Sebelah Utara dengan Paret Tali Air......................= lk 12 (dua belas)
meter.
Sebelah Selatan dengan Jalan.................................= lk 12 (dua belas)
meter.
Sebelah Timur dekat Sungai Rindam...........................= lk 130 (saratus
tiga puluh) meter.
Sebelah Barat dengan Benteng.................................= lk 130 (saratus
tiga puluh) meter.
Yang Tergugat-I peroleh berdasarkan ganti rugi dari Almarhum Abu
Bakar Joyo pada tahun 1988, sebagaimana di terangkan didalam Surat
Penyerahan Ganti Rugi Tanah tertanggal 23 Oktober 1988 yang
diwarmeking oleh Notaris Djaman Peringeten Meliala, Notaris pengganti
di Tebing Tinggi Deli tertanggal 9 Mei 1995.
2. Bahwa akan tetapi pada saat ini tanah dimaksud telah Tergugat-I ganti
rugikan kepada Hamzah Rangkuti (Tergugat-IV) pada tanggal 01
Desember 2012, sebagaimana diterangkan pada Akta Pelepasan Hak
dan Ganti Rugi No. 2559/ NOT-TUS/ L/ XII/ 2012 yang diperbuat oleh
Tata Ulina Sinaga, SH., Notaris di Kabupaten Batubara.
3. Bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan Tanah dimaksud
adalah merupakan benteng yang dipergunakan sebagai sarana jalan
umum menuju kelaut adalah tidak benar dan sangat mengada-ada,
dimana sepanjang pengetahuan Tergugat-I sarana yang digunakan oleh
Masyarakat jika ingin kelaut satu-satunya adalah dengan melalui sungai
yaitu Sungai Rindam yang berada persis disebelah Timur tanah Tergugat-
I tersebut dan mengenai benteng itu sendiri sebagaimana maksud
Penggugat adalah disebelah Barat Objek Sengketa yang sekarang telah
beralih fungsi karena telah dikuasai masyarakat.
4. Bahwa selain hal itu tersebut fakta yang sangat bertentangan dengan dalil
Penggugat adalah tanah Penggugat yang dijadikan Penggugat sebagai
lahan Tambak udang disebelah Timur adalah berbatasan langsung
dengan Sungai Rindam sebagaimana juga tanah Tergugat-I (perhatikan
halaman 3 poin 2 (dua) Surat Gugatan Penggugat tentang batas-batas
tanah Penggugat Sertifikat Hak Milik No. 11.........disebelah Timur:
berbatasan dengan Tanggul dan Sungai Rindam/ Parit air ke Laut.......),
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 22 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
mana jika dilihat dilokasi Tambak Udang Penggugat tersebut memang
nyata berbatasan langsung dengan Sungai Rindam dibagian Timur nya,
dengan demikian artinya tidaklah berdasar jika Penggugat mendalilkan
bahwa Tergugat-I telah mengklaim tanggul yang digunakan sebagai
sarana jalan umum kelaut sebagai tanah milik Tergugat-I, dimana
Penggugat juga melakukan hal yang sama, bahkan telah menguasai dan
mengusahai tanah yang disebut Penggugat sebagai sarana jalan umum
demi keuntungan sendiri.
5. Bahwa dengan perkataan lain dari uraian diatas, jikapun benar tanah milik
Tergugat-I yang telah Tergugat-I alihkan kepada Tergugat-IV adalah
merupakan sarana jalan umum menuju kelaut, dan kemudian difungsikan
sebagai jalan umum menuju kelaut, maka tentunya akan terhalang oleh
bangunan tembok Tambak Udang milik Penggugat sendiri dengan
demikian adalah beralasan dan sangat berdasar jika Tergugat-I
menyatakan dalil Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar
sama sekali.
6. Bahwa selain dari pada hal tersebut, sebagaimana juga diakui oleh
Penggugat didalam Surat Gugatannya (perhatikan dalil gugatan
Penggugat pada angka 11 (sebelas) halaman 5 (lima) dan angka 19
(sembilan belas) halaman 6 (enam) dimana diuraikan: “Kepala Desa
Lalang dan aparatnya yang telah melakukan pengukuran terhadap objek
sengketa dan ternyata ukurannya pas (sesuai dengan surat Tergugat-I).
7. Bahwa, dengan demikian jelas dalil Penggugat adalah dalil tanpa dasar,
dimana Kepala Desa dan aparatnya tentu mengetahui wilayahnya, mana
yang merupakan tanah perorangan dan mana yang merupakan sarana
umum. Nah jika benar Objek Sengketa adalah sarana umum (jalan)
bagaimana mungkin Kepala Desa yang bersangkutan menyatakan ukuran
yang dterangkan didalam Surat Keterangan milik Tergugat-I yang
merupakan alas hak dari objek sengketa pas dan sesuai dengan yang
ada dilapangan.
8. Bahwa dengan demikian pula apa yang di dalilkan Penggugat dengan
mengatakan tanah milik Tergugat-I yang telah Tergugat-I alihkan kepada
Tergugat-IV adalah merupakan sarana jalan umum menuju kelaut adalah
dalil yang tidak berdasar dimana Penggugat “berdalih atas dasar
kepentingan umum”, padahal tujuannya hanyalah demi kepentingan
pribadi Penggugat yaitu untuk memudahkan usahanya, untuk mengeruk
keuntungan keuntungan sebanyak-banyaknya.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 23 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
9. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat-I
telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah membuat
palang di Tanah Objek Sengketa demi menghalangi Penggugat melalui
tanah dimaksud adalah pernyataan tanpa dasar, dimana adalah wajar dan
dibenarkan oleh hukum jika Tergugat-I berusaha (dengan membuat
palang/ pagar) agar tanah milik Tergugat-I tidak dilalui siapa saja
termasuk Penggugat tanpa izin.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka segala tuntutan
Penggugat yang menyatakan tentang adanya kerugian Penggugat akibat
dari apa yang dilakukan Tergugat-I terhadap Objek Sengketa yang
merupakan tanah milik Tergugat-I sendiri, demikian juga termasuk
tuntutan Penggugat untuk menyatakan stand Pass terhadap Objek
Sengketa adalah tidak beralasan dan tidak berdasar dan dengan
demikian haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijke Verklaard).
II. Tentang Tergugat-II
1. Bahwa benar Tergugat-II sabagai istri dari Tergugat-I, ikut hadir pada
proses Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atas sebidang tanah yang terletak
di Dusun Sono Desa Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batubara dengan
luas lebih kurang 1.560 m2 (seribu lima ratus enam puluh meter bujur
sangkar) antara Tergugat-I dengan Tergugat-IV dihadapan Notaris Tata
Ulina Sinaga, SH.
2. Bahwa akan tetapi Tergugat-II sangat keberatan ditarik sebagai Tergugat
dalam perkara a quo apalagi kemudian dituntut untuk melakukan
pembayaran atas kerugian yang dialami Penggugat atas dalih telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Bahwa tuntutan Penggugat adalah adalah tidak berdasar karena
sabagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya, tidak
ada yang menunjukkan tentang adanya keterlibatan Tergugat-II didalam
Perbuatan Melawan Hukum dimaksud.
4. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak, atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
Verklaard).
III. Tentang Tergugat IV, Tergugat-V, Tergugat-VI
1. Bahwa benar Tergugat-IV ada mengganti rugikan tanah yang luasnya
1.560 m2 (seribu lima ratus enam puluh meter bujur sangkar) yang
terletak di Dusun Sono Desa Lalang Ke. Medang Deras Kab. Batubara
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 24 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
dari Hasim (Tergugat-I) pada tanggal 01 Desember 2012 dengan batas-
batas sebagai berikut:
Sebelah Utara dengan Paret Tali Air ..............= lk 12 (dua belas)
meter.
Sebelah Selatan dengan Jalan ......................= lk 12 (dua belas) meter.
Sebelah Timur dengan Sungai Rindam.............= lk 130 (seratus tiga
puluh) meter.
Sebelah Barat dengan Benteng...............= lk 130 (saretus tiga puluh)
meter.
2. Bahwa akan tetapi pada saat ini tanah dimaksud telah Tergugat-IV ganti
rugikan kepada Kulal (Tergugat-VI) pada tanggal 11 Maret 2014, dimana
pada saat ganti rugi tersebut juga dihadiri oleh Tergugat-V sebagaimana
diterangkan pada Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No: 3275/ SBTS/
III/ 2014 yang diperbuat oleh Tata Ulina Sinaga, SH Notaris di Kabupaten
Batubara.
3. Bahwa sebagaimana pembeli yang beritikat baik Tergugat-IV telah
melakukan prosedur jual beli termasuk pelunasan (pembayaran dengan
Tunai) kepada Tergugat-I dan kemudian menguasai Objek Sengketa dan
telah mengetahui tentang asal-usul tanah dimaksud, dimana sebelumnya
tanah dimaksud adalah benar milik Tergugat-I yang diperoleh Tergugat-I
dari Almarhum Abu Bakar Joyo pada tahun 1988.
4. Bahwa demikian halnya dengan Tergugat-VI pada saat melakukan ganti
rugi dengan Tergugat-IV, Tergugat telah mengetahui dengan persis
tentang keberadaan tanah yang akan Tergugat-VI ganti rugikan (ic tanah
Objek Sengketa) yang dahulunya merupakan tanah Almarhum. Abu
Bakar Joyo.
5. Bahwa dengan demikian adalah merupakan dalil tanpa dasar jika
Penggugat mengatakan tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam
perkara a quo adalah merupakan Sarana Jalan Umum/ benteng yang
dipergunakan menuju kelaut, dimana sepanjang sepengetahuan
Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI, sarana yang digunakan
masyarakat jika ingin kelaut satu-satunya adalah dengan melalui sungai
yaitu Sungai Rindam yang berada persis di disebelah Timur tanah Objek
Sengketa tersebut dan mengenai benteng itu sendiri sebagaimana
maksud Penggugat adalah berada di sebelah Barat Objek Sengketa.
6. Bahwa demikian pula tentang ditariknya Tergugat-IV, Tergugat-V, dan
Tergugat-VI oleh Penggugat dalam perkara a quo kemudian menuntut
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 25 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
Tergugat-IV, Tergugat-V, dan Tergugat-VI untuk membayar kerugian-
kerugian Penggugat adalah Tuntutan tanpa dasar, dimana Penggugat
tidak mampu menjelaskan didalam gugatannya tentang keterkaitan
Tergugat-IV, Tergugat-V, dan Tergugat-VI dalam timbulnya kerugian-
kerugian yang dialami Penggugat.
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut adalah berdasar menurut hukum
untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan
tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
Berdasarkan alasan dalil-dalil yang telah Para Tergugat uraikan diatas,
dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan
memutus perkara a quo kiranya berkenan membuat putusan yang amarnya
sebagai berikut:
I. Dalam Eksespi
Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
II. Dalam Provisi
Menolak permohonan Provisi seluruhnya.
III. Dalam Pokok Perkara
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat
IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut, kemudian Penggugat mengajukan
jawaban/Replik pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya yang
selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.
Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat kemudian Tergugat I,
Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan
jawaban/Duplik pada pokoknya tetap mempertahankan dalil jawabannya yang
selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.
Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri
Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Kis pada tanggal
20 April 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan
Tergugat VI.
DALAM PROVISI
- Menolak Provisi Penggugat.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 26 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari
ini ditetapkan sejumlah Rp.5.546.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh
enam ribu rupiah).
Menimbang bahwa putusan tersebut telah diberithukan kepada:
Tergugat-III dan kepada Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 29 April
2015.
Menimbang bahwa Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri
Kisaran Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Kis tanggal 20 April 2015 tersebut, dan
menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor
7/Akta.Pdt/2015/PN Kis tanggal 29 April 2015. Pernyataan banding tersebut
telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Kisaran kepada Kuasa Hukum:
Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI sebagaimana
tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 5 Mei 2015,
kepada Tergugat-III sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan
Pernyataan Banding tanggal 11 Mei 2015 melalui panggilan umum, dan kepada
Turut Tergugat pada tanggal 11 Mei 2015.
Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori
banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 8 Mei 2015.
Menimbang bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran telah
memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut sebagaimana
tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding masing-
masing: kepada Kuasa Hukum: Tergugat-I, II, IV, V, VI pada tanggal 7 Mei
2015, kepada Terguga-III pada tanggal 11 Mei 2015, dan kepada Turut
Terguga pada tanggal tanggal 11 Mei 2015.
Menimbang bahwa Kuasa Hukum Tergugat: I, II, IV, V VI telah
mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam kontra
memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran
pada tanggal 13 Mei 2015. Dan kontra memori banding tersebut telah
diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana tersebut di
dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 24
Juni 2015.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 27 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
Menimbang bahwa baik Tergugat-III maupun Turut Tergugat tidak
mengajukan kontra memori banding.
Menimbang bahwa untuk memeriksa berkas perkara, Pengadilan Negeri
Kisaran telah memberitahukan Kepada Pembanding melalui Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan
Memeriksa Berkas pada tanggal 1 Maret 2016, dan Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kisaran telah memberitahukan kepada: Kuasa Hukum: Terbanding-I, II,
IV, V, VI pada tanggal 11 Mei 2015. Dan kepada Terbanding-III dan kepada
Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 11 Mei 2015 - untuk mempelajari
berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah
diterimanya pemberitahuan tersebut.
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang
ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima.
Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta
mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Kis tanggal 20 April 2015.
Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding menolak putusan
Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Kis tanggal 20 April 2015
tersebut, dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut dalam memori
bandingnya tanggal 8 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:
A. TENTANG EKSEPSI:
1. Bahwa, Pembanding / Penggugat asal sangat menaruh keberatan terhadap
keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, oleh karena itu,
Pembanding / Penggugat asal akan mengemukakan alasan keberatannya
untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding
dimohonkan agar Pengadilan Tinggi Medan, dapat memberikan “putusan
yang adil dan benar”.
2. Bahwa, pertimbangan peradilan tingkat pertama yang mempertimbangkan
terhadap jawaban Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V, dan
Tergugat-VI, bahwa sumber pembelian objek sengketa atau pihak yang
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 28 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
pertama diantara Para Tergugat menyatakan milik objek tanah sengketa
adalah milik Tergugat-III (Tuan ABU BAKAR JOYO), sedangkan Tergugat-I,
Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V, dan Tergugat-VI, (vide bukti bertanda
T.I.9, T.II.9, T.IV.9, T.V.9, dan T.VI.9), yang menyatakan Tergugat-III telah
meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.:474.3/II
tanggal 09 Februari 2015, namun berdasarkan surat penyerahan ganti rugi
tanggal 23 Oktober 1998 antara Tuan ABU BAKAR JOYO ic Tergugat-III
telah menyerahkan sebidang tanah dan menerima ganti rugi sebidang tanah
kepada HASIM ic Tergugat-I (vide bukti bertanda T.I.II, T.II.II, T.IV.II, T.V.II
dan T.VI.II).
3. Bahwa, dari fakta maupun yuridis kalau pun seandainya a quot non
Tergugat-III dalam perkara a quo, bahwa dalil gugatan Pembanding /
Penggugat asal tidaklah termasuk sebagai gugatan kurang pihak, dengan
demikian Penggugat asal bukan bersifat mengada-ada.
4. Bahwa, sebagai fakta dan yuridis Tergugat-III secara formil telah dipanggil
untuk menghadiri perkara a quo dan namun tidak hadir di persidangan,
karena alasan bahwa, yang bersangkutan ic Tergugat-III tersebut tidak
dijumpai pada alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 25 Juni 2014.
5. Bahwa, Ketua Majelis menganjurkan agar merubah formil gugatan
Penggugat, dan untuk itu Pembanding / Penggugat “mengajukan perubahan
formil atas “gugatan Penggugat berdasarkan surat permohonan “tanggal 26
Agustus 2014 perihal Perbaikan Surat “Gugatan Perkara Perdata Daftar
No.:20/Pdt.G/2014 “/PN.Kis berisikan antara lain bahwa khusus “terhadap
Tergugat-III diterangkan Tuan ABU “BAKAR JOYO, laki-‘laki, umur 83
Tahun, pekerjaan “Wiraswasta, agama Islam, Kewarganegaraan “Indonesia,
tinggal / beralamat di Jalan Makmur “Pagurawan, Kec. Medang Deras, Kab.
Batu Bara “selanjutnya disebut Tergugat-III”.
6. Bahwa, sewaktu Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran hendak
menyampaikan relas panggilan, Tuan ABU BAKAR JOYO, ternyata tidak
dijumpai pada alamat yang tersebut maka untuk penyebutan alamat
Tergugat-III tersebut, Pembanding / Penggugat asal membuat surat
permohonan untuk menyempurnakan terhadap alamat Tergugat-III (Tuan
ABU BAKAR JOYO) yang bunyi panggilannya sebagai berikut:
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 29 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
“Tuan ABU BAKAR JOYO, laki-‘laki, umur 83 “Tahun, pekerjaanWiraswasta,
agama Islam, “Kewarganegaraan Indonesia, tinggal / beralamat “di Jalan
Makmur Pagurawan, Kec. Medang Deras, “Kab. Batu Bara, sekarang tidak
dapat diketahui “tempat tingggalnya yang pasti, akan tetapi masih “diwilayah
hukum RI selanjutnya disebut Tergugat-“III”.
- Untuk hari persidangan berikutnya agar Tergugat-III hadir, pemanggilan
dilakukan melalui “Surat Kabar.
7. Bahwa, pada hari: Senin, tanggal 15 September 2014, oleh TOHIRAN,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran telah memanggil
kepada (Tuan ABU BAKAR JOYO), laki-laki, umur ± 83 tahun, disebut
Tergugat-III, untuk datang menghadap pada persidangan yang akan
diselenggarakan di Pengadian Negeri Kisaran, Jalan Jend. A. Yani No.33
Kisaran, pada hari: Selasa, tanggal 07 Oktober 2014 jam 10.00 Wib pagi,
sehubungan dengan perkara perdata gugatan antara Tuan DARWIN
sebagai Penggugat melawan Tuan HASIM, dkk. sebagai Para Tergugat.
8. Bahwa, adapun batas waktu pemanggilan untuk hadir di persidangan
lamanya 3 minggu artinya waktu cukup panjang bagi Tergugat-III.
9. Bahwa, kalaupun seandainya a quot non, Terbanding-III / Tergugat-III
(Tuan ABU BAKAR JOYO) benar telah meninggal dunia sewaktu perkara a
quo diperiksa di persidangan, oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo, maka bagi ahli waris ataupun keluarga Tergugat-III
mempunyai hak mengajukan jawabannya atau setidak-tidaknya pihak ahli
waris dari Tergugat-III / Terbanding-III patut dan wajib untuk
memberitahukan ke persidangan / Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa
Tergugat-III telah meninggal dunia dan bukan diberitahukan oleh Tergugat-I,
Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI, terhadap surat bukti
bertanda jawabnya di persidangan (T.I.9, T.II.9, T.IV.9, T.V.9, dan T.VI.9),
yang menyatakan Tergugat-III telah meninggal dunia berdasarkan Surat
Keterangan Kematian No.: 474.3/II tanggal 09 Februari 2015, dan yang
berhak memegang dan mendapatkan Surat Keterangan Kematian Tergugat-
III tersebut adalah ahli warisnya, sebab faktanya “sewaktu relas panggilan
dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara a quo”,
bukan alamat yang tidak diketemukan akan tetapi Tergugat-III pada waktu
itu telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal
09 Februari 2015, No.:474.3/II”.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 30 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
10. Bahwa, terhadap pertimbangan hakim dalam perkara a quo yang
menyatakan gugatan Pembanding / Penggugat asal terhadap Tergugat-III
tidak sempurna adalah tidak beralasan berdasarkan fakta tersebut diatas
vide alasan (No.:5, 6, 7, 8, dan 9).
11. Bahwa, tentang amar putusan Majelis Hakim / Pengadilan Negeri Kisaran
terhadap eksepsi Pembanding menyatakan eksepsi Tergugat-I , Tergugat-II,
Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI, “telah tepat dan benar” dan harus
disempurnakan berkaitan dengan alasan-alasan Pembanding / Penggugat
asal menyangkut terhadap Tergugat-III.
B. TENTANG POKOK PERKARA
Bahwa adapun keberatan Pembanding / Penggugat asal terhadap
pertimbangan dan amar putusan dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:
1. Bahwa, tentang pendapat hakim Majelis dalam pertimbangan hukumya
pada halaman 35 dari salinan surat putusan perkara a quo yang berkaitan
tentang dalil gugatan poin 7, bahwa dengan redaksi Penggugat “bersedia
membeli”, berarti Penggugat belum membeli objek sengketa sehingga tidak
berhak mengajukan gugatan sebagai pemilik dan di persidangan
mengajukan saksi Wianto yang menerangkan, bahwa saksi Wianto bersama
dengan Lie Si Hui, Ng Tian Soe, Salimen dan Legimen adalah pemilik atas
objek sengketa yang telah di beli dari Kendi pada tanggal 28 Februari 1976.
2. Bahwa, adapun tentang dalil gugatan Pembanding / Penggugat poin 7 yang
berbunyi dan/atau kalimatnya ialah sebagai berikut “ Bahwa, fungsi lainnya
dari pada jalan dan/atau benteng pembatas Sungai Rindam dengan tanah
masyarakat, dimana letak, sungai tersebut adalah sebelah Timur dari pada
tanah Penggugat seluas ± 15. M, yang difungsikan sebagai akses jalan
dari arah Jalan Raya Kuala Tanjung menuju lokasi Tambak Udang
Penggugat serta masyarakat sekitarnya yang mau menuju ke laut tanpa
melalui sungai, oleh karena itu, maka Penggugat bersedia membeli tanah
tersebut dari pemilik semula / penjual yaitu Ny. Diana, pekerjaan Dokter”.
3. Bahwa, dilain hal kalaulah diperhatikan secara seksama dan secara benar
dan utuh, terhadap petitium yang dimohonkan Penggugat poin 7 pada
halaman 11 surat gugatan Penggugat yaitu berbunyi:
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 31 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
“Menyatakan bahwa tanah yang ukuran lebarnya “± 15 M dengan panjang
jalan ± 800 M. yaitu dari “Jalan Umum Kualan Tanjung ke pinggir laut /
“Selat Malaka, yang merupakan tanggul pembatas “Sungai, Rindam dengan
tanah lokasi bekas milik “Kendi alias Kendy Affan / Li Si Hui, dkk dan juga
“tanah Penggugat adalah merupakan sarana Jalan “Umum”.
4. Bahwa, dari fakta tersebut diatas tentang dalil gugatan poin 7 Penggugat
yang dipertimbangkan Majelis Hakim, didalam mengambil putusannya yaitu
dengan redaksi Penggugat “bersedia membeli” yang berarti Penggugat
belum membeli tanah …. dst.
bahwa pertimbangan tersebut adalah sangat keliru, karena yang dimaksud
Penggugat “mau membeli tanah milik Dokter Diana” vide bukti P.I dan P.II,
karena ada sarana jalan ukuran ± 12 M x 130 M, jadi bukan terhadap tanah
akses jalan ukuran ± 12 M x 130 M, yang diklaim Tergugat-I sebagai
miliknya, yang terakhir berpindah pada Tergugat-VI. Sebab kalimat dalil pon
7 “tidak boleh dipisah rangkaiannya” dengan dalil gugatan poin 1, 2, 4, 5,
juga poin 6, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim “bersedia
membeli” terhadap tanah akses jalan, adalah “keliru dan salah”, sebab
hakim didalam mempertimbangkan perkara tidak boleh menafsirkan lain dari
pada yang dijadikan sebagai fakta dan posita Penggugat, oleh karena itu,
terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim dalam perkara a quo,
telah terjadi pertimbangan yang diindikasi, telah terjadi dilakukan
“penyelewengan fakta dan hukum”.
5. Bahwa, dari fakta tersebut Pengadilan Negeri Kisaran / Majelis Hakim telah
menjadikan pertimbangan hukum tidak berdasarkan dalil gugatan dalam
perkara daftar No.:20/Pdt.G/2014/PN.Kis yang didaftarkan pada tanggal 25
Juni 2014 oleh Pembanding / Penggugat asal, oleh karena itu,
pertimbangan hukum tersebut “cacat hukum dan harus dibatalkan oleh
tingkat banding”.
6. Bahwa, putusan perkara yang dimohonkan banding ini ternyata tidak
memberikan makna untuk memberikan penyelesaian suatu perkara, karena
Majelis hakim menyatakan dalam putusannya gugatan Penggugat tidak
dapat diterima (NO), dengan alasan gugatan kabur atau obscuur libel,
dengan pertimbangan bahwa tanah sengketa “belum dibeli” oleh Penggugat
(hal tersebut tidak ada didalilkan ataupun dimohonkan dalam petitum )
dan dilain pihak pertimbangan karena tidak ikut turut digugat
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 32 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
Pemerintah dalam hal ini BPN (Badan Pertanahan Negara) dan juga oknum
Liu Si Hui, dkk sebagai Tergugat, pertimbangan tersebut sama sekali tidak
mendasar dan tidak beralasan, sebab yang menjadi sengketa dalam
perkara a quo yaitu tanah berukuran ± 12 M x 130 M yang merupakan
sarana Jalan Umum termasuk untuk kepentingan Pembanding / Penggugat
asal yang dilakukan “pemasangan palang penutup jalan” oleh Tergugat-I
Hasim yang mengklaim sebagai pemilik tanah sarana untuk jalan tersebut.
7. Bahwa, bukan sengketa kepemilikan tanah, dan juga bukan sengketa
perbuatan Tata Usaha Negara berkaitan tanah sarana jalan tersebut, oleh
karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakin Tingkat Pertama tidak
menceminkan kebenaran, kadilan hukum maupun hukum keadilan, oleh
karena itu, Pengadilan Tingkat Banding berkenan untuk menerima
permohonan banding ini, dengan memberikan putusan membatalkan
putusan yang dimohonkan banding, untuk kepastian hukum dan keadilan
sebagai mana yang diharapkan Pembanding / Penggugat asal.
8. Bahwa, adapun hubungan antara Pembanding / Penggugat disatu pihak
dan Para Terbanding / Para Tergugat dan juga Turut Terbanding / Turut
Tergugat berkaitan dengan sengketa “pemasangan palang penutup jalan”
adalah nyata dan terdapat korelasi hukum, terlebih lagi yang menjadi
pertanyaan kalau benar dan beralasan tanah tersebut telah sah milik
Terbanding-I / Tergugat-I yang dibelinya dari Terbanding-III / Tergugat-III
(Tuan ABU BAKAR JOYO) yang kemudian dijual oleh Tergugat-I bersama-
sama Tergugat-II kepada Tergugat-IV dan Tergugat-IV menjual atas
persetujuan Tergugat-V (Ny. SUMIATI isteri HAMZAH RANGKUTI) menjual
pula kepada Tuan KULUL ic Terbanding-VI / Tergugat-VI. Bahwa tentang
dalil tersebut ternyata tidak dibantah oleh Para Terbanding / Para Tergugat
maupun Turut Terbanding / Turut Tergugat (TATA ULINA SINAGA, SH
selaku Notaris) pembuat akte jual beli antara Tergugat-V (Ny. SUMIATI)
dengan Tergugat-VI (Tuan KULUL).
9. Bahwa, pasal 311 RBg – pasal 174 HIR, fakta yang tidak dibantah
merupakan pengakuan dan sebagai bukti yang sah, bahwa oleh karena itu
“pemasangan palang penutup jalan” yang berukuran ± 12 M x 130 M yang
dilakukan oleh Terbanding-I / Tergugat-I nyata-nyata perbuatan melawan
hukum, kalau pun seandainya mempunyai kebenaran hukum tanah a quo
milik dari pada KULUL ternyata belum ada keputusan sebagai pemilik
apalagi HASIM , dkk ic Terbanding-I dan II / Tergugat-I dan II.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 33 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
10. Bahwa untuk selebihnya Pembanding / Penggugat asal tetap pada
gugatannya.
Dengan uraian tersebut diatas, dimohonkan kepada Bapak KETUA
Pengadilan Tinggi di Medan untuk menerima dan mempertimbangkan
permohonan banding Pembanding / Penggugat asal dengan permohonan
putusan hukum sebagai berikut:
1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat yaitu
DARWIN tersebut .
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 20 April 2015
daftar No.:20/Pdt.G/2014 /PN.Kis, atau yang dimohonkan banding tersebut.
MENGADILI SENDIRI
1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat DARWIN tersebut.
2. Menghukum Para Tergugat maupun Turut Tergugat untuk membayar
seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung menanggung.
Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding: I, II, IV, V, VI telah
mengajukan kontra memori banding yang selengkapnya seperti tersebut dalam
kontra memori banding tanggal 13 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai
berikut:
A. Tentang Eksepsi
Bahwa Penggugat/Pembanding keberatn atas Pertimbangan Majelis Hakim
tentang kedudukan Tergugat/Terbanding-III yang telah meninggal Dunia.
1. Bahwa tentang Pertimbangan Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan
Bukti Surat T.I.9, T.II.9, T.IV.9, T.V.9, T.VI.9 adalah cukup tepat karena
sesuai dengan fakta yang ada, dimana Tergugat-III memang telah
meninggal dunia.
2. Bahwa sebelum proses jawab menjajab dalam perkara a quo Majelis Hakim
telah mengingatkan kepada Penggugat/Pembanding agar melakukan
perubahan Surat Gugatan khusus mengenai Tergugat-III yang ternyata
telah meninggal dunia tersebut.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2014, di depan Persidangan
Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan yang intinya adalah
mengenai Identitas yaitu menyangkut perubahan alamat Tergugat-III, akan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 34 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
tetapi tidak menyangkut siapa ahli waris Tergugat-III yang akan ditarik
untuk didudukkan menggantikan posisi Tergugat-III didalam perkara
a quo .
4. Bahwa sebagaimana juga pertimbangan Majelis Hakim didalam proses
pembuktian Penggugat/Pembanding juga tidak memberikan Bukti apapun
untuk menyangkal kebenaran Bukti T.I.9, T.II.9, T.IV.9, T.V.9, T.VI.9
sehingga fakta bahwa Tergugat-III telah meninggal dunia tidak dapat
dibantah.
5. Bahwa sebagaimana pula yang telah Tergugat/Terbanding-I,
Tergugat/Terbanding-II, Tergugat/Terbanding-IV, Tergugat/Terbanding-V
dan Tergugat/Terbanding-VI didalam Eksepsinya dimana seharusnya
Penggugat/Pembanding menarik ahli waris Tergugat-III untuk mengganti
kedudukan Tergugat-III, akan tetapi Penggugat/Pembanding tetap
menempatkan Tergugat-III yang telah meninggal dunia sebagai pihak
dalam perkara a quo, maka adalah patut untuk menyatakan Gugatan
Penggugat tidak dapata diterima (vide Putusa MA-RI No.459.K/Sip/1973.
Tanggal 29 Desember 1975: Karena Tergugat I telah meninggal dunia
sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri adalah tidak tepat jika
nama Tergugat I masih saja dicantumkan dalam putusan Pengadilan
Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan Tergugat
diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah
ahli warisnya).
B. Tentang Pokok Perkara
Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan atas pendapat Majelis hakim
dalam Pertimbanagan Hukumnya pada halaman 35 Surat Putusan Perkara a
quo dalam kaitannnya denga Dalil Penggugat/Pembanding pada poin 7
terhadap bunyi redaksi “bersedia membeli” yang kemudian diartikan belum
terjadi pembelian (belum membeli) Objek Sengketa, sehingga tidak berhak
mengajukan gugatan sebagai pemilik.
Bahwa Tergugat/ Terbanding-I, Tergugat/ Terbanding-II, Tergugat/
Terbanding-IV, Tergugat/ Terbanding-V dan Tergugat/ Terbanding-VI dalam hal
ini akan mengkaitkan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
perkara a quo dengan Eksepsi Tergugat/Terbanding-I, Tergugat/Terbanding-II,
Tergugat/Terbanding-IV, Tergugat/Terbanding-V dan Tergugat/Terbanding-VI
pada angka 2 (dua) halaman 3 (tiga).
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 35 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
- Bahwa sebagai mana dalil gugatan Penggugat didalam Surat Gugatannya,
bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang
tanah yang terletak di Dusun sono Desa Lalang Kecamatan Medang
Deras Kabupaten Batu Bara dengan luas lebih kurang 1.560 m2 (seribu lima
ratus enam puluh meter bujur sangkar), yang didalilkan Penggugat adalah
merupakan sarana jalan umum.
- Bahwa faktanya tanah objek Sengketa tersebut adalah merupakan tanah
milik Tergugat-I yang diperoleh berdasarkan Penyerahan Ganti Rugi pada
tanggal 23-10-1988, dari ABU BAKAR JOYO ( Tergugat-III, telah meninggal
dunia) yang kemudian dialihkan kepada Tergugat –IV Bukti T.I.1, T.II.1,
T.IV.1, T.V.1, T.VI.1, Bukti T.I.2, T.II.2, T.IV.2, T.V.2, T.VI.2 dan Bukti T.I.3,
T.II.3, T.IV.3, T.V.3, T.VI.3 yang kemudian didukung dengan keterangan
Saksi ARIFIN LUBIS dan Saksi SYAHBILAL.
- Bahwa jika pun benar Keterangan Saksi yang dihadirkan oleh
Penggugat/Pembanding, maka juga akan berdampak bahwasanya Tanah
Objek Sengketa bukanlah Sarana Jalan Umum sebagaimana Dalail
Penggugat/Pembanding.
- Bahwa dengan demikian sesungguhya kedudukan Penggugat terhadap
objek sengketa adalah Kabur (tidak Jelas) Kedudukan Hukumnya apakah
sebagai pemilik, penyewa atau pemakai, sehingga dengan demikian dalam
kaitannya dengan Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan
Penggugat/Pembanding tidak berhak mengajukan gugatan karena bukanlah
Pemilik atas Objek Sengketa adalah sangat beralasan Hukum, dengan
demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijke Verklaard) .
Bahwa kemudian tentang alasan penggugat-Pembanding yang
menyatakan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim “cacat hukum dan harus
dibatalkan oleh tingkat banding” karena telah menjadikan pertimbangan hukum
tidak berdasarkan dalil gugatan.
Bahwa didalam mengambil keputusan dalam Perkara a quo tentu harus
juga diperhatikan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim secara
lengkap, dimana dalam terbitnya Putusan yang “menyatakan Gugatan
Penggugat tidak dsapat diterima” adalah didasari dengan pertimbangan
sebagaimana diuraikan didalam butir 1, butir 2, butir 3 dan butir 4 halaman 35,
36 dan 37 Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PN-Kis , dengan demikian bukanlah
hanya berdasarkan Redaksional sebagaimana dikemukan
Penggugat/Pembanding.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 36 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
Bahwa dengan demikian dengan memperhatikan apa yang telah
diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangannya, maka sesungguhnya
meskipun Majelis Hakim telah menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding-II,
Tergugat/Terbanding-II, Tergugat/Terbanding-IV, Tergugat/Terbanding-V dan
Tergugat/Terbanding-VI, akan tetapi secara Substansial apa yang diuraikan
didalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah sesuai
dengan apa yang Tergugat/Terbanding-I, Tergugat/Terbanding-II,
Tergugat/Terbanding-IV, Tergugat/Terbanding-V dan Tergugat/Terbanding-VI,
uraikan didalam Eksepsi, dimana dasar-dasar pertimbangan dimaksut
sebagaimana juga dalil-dalil Eksepsi Tergugat/Terbanding-II,
Tergugat/Terbanding-II, Tergugat/Terbanding-IV, Tergugat/Terbanding-V dan
Tergugat/Terbanding-VI (sehingga mohon dianggap telah diuraikan dalam
Kontra Memori Banding ini sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan) telah terbukti dalam proses pembuktian dalam persidangan
perkara a quo.
Bahwa berdasarkan alsan-alasan tersebut diatas, maka dimohon kepada
Ketua Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
berkenan mengambil suatu putusan yang amarnya Menolak Permohonan
Banding Penggugat/Pembanding dan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
Kisaran .
Menimbang bahwa menanggapi permohonan banding Penggugat, dan
kontra memori banding Kuasa Hukum Tergugat: I, II, IV, V, VI tersebut Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini
akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan
putusan pengadilan negeri tersebut seperti di bawah ini.
Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah memutus perkara
gugatan tersebut yang amarnya seperti tersebut dalam putusannya Nomor
20/Pdt.G/2014/PN Kis pada tanggal 20 April 2015 berdasarkan pertimbangan
yang pada pokonya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI:
Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan
Tergugat VI telah mengajukan Eksepsi yang didasarkan pada hal-hal
sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam surat jawabannya yang pada
pokoknya sebagai berikut:
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 37 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
1. Tentang Gugatan Tidak Jelas Dasar Hukumnya.
2. Tentang Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (kurang pihak).
3. Tentang gugatan kabur (obscuur libel) karena kontradiksi antara dalil yang
satu dengan yang lain.
4. Tentang gugatan kabur (obscuur libel) karena terjadinya kontradiksi antara
posita dengan petitum.
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg bahwa sanggahan-
sanggahan yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV,
Tergugat V dan Tergugat VI, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak
boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah
melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok
perkara.
Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV,
Tergugat V dan Tergugat VI tersebut diatas adalah bukan mengenai wewenang
Hakim untuk mengadili suatu perkara akan tetapi didasarkan pada hal-hal lain
sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan
Pasal 162 R.Bg serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 dan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 yang
menyatakan eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan atau
kompetensi pengadilan maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara,
sehingga dengan demikian eksepsi dinyatakan ditolak.
DALAM PROVISI
Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon tuntutan
provisi yaitu memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI
agar terhadap tanah ukuran luas 12 (dua belas) meter x 130 (seratus tiga puluh)
meter, dibuka untuk menghindarkan segala bentuk pelanggaran atau
pemasangan palang agar tidak dapat melintasi jalan dan tanggul, baik oleh
Penggugat maupun masyarakat sekitar dan menghukum Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan setiap orang tanpa terkecuali
yang menghalang-halangi Penggugat untuk mempergunakan atau melintasi
objek sengketa pada perkara a quo di denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
setiap harinya sampai Penggugat bebas mempergunakan atau melintasi objek
sengketa tersebut.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 38 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
Menimbang, bahwa setelah mempelajari atas Tuntutan Provisi tersebut
adalah ternyata menyangkut tentang perintah larangan kepada Tergugat I,
Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk tidak melakukan
pemasangan palang di objek perkara sehingga hal tersebut berkaitan langsung
dengan pokok perkara.
Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat
tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tidak dijumpai alasan-alasan yang
mendesak untuk terlebih dahulu dijatuhkan putusan sebelum memeriksa pokok
perkara dan berdasarkan Pasal 191 R.Bg dan Pasal 54 Rv serta berdasarkan
SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij
Voorraad) dan Provisionil Jo SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan
Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil yang berisikan
tentang untuk ditetapkan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad)
diisyaratkan ”adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai
barang /objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain,
apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan
putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga dari uraian pertimbangan maka
terhadap tuntutan provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada
pokoknya adalah mengenai:
1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berupa Tambak Udang yang
terletak di Desa/Kampung Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten
Batu Bara.
2. Bahwa satu-satunya jalan masuk dari Jalan Raya ke tanah Tambak Udang
milik Penggugat adalah melalui pinggir Sungai Rindam dengan ukuran lebar
15 (lima belas) meter dan panjang 800 (delapan ratus) meter yang dulunya
digunakan sebagai Jalan Umum namun kemudian Jalan Umum tersebut
dibeli oleh Kendi dan kemudian dibeli oleh Lie Si Hui, Wianto dan kawan-
kawan.
3. Bahwa Penggugat kemudian bersedia membeli tanah tersebut untuk
dijadikan jalan masuk ke Tambak Udang milik Penggugat, namun Tergugat I
mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan miliknya dengan lebar 12 (dua
belas) meter dan panjang 130 (seratus tiga puluh) meter.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 39 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah
pihak adalah mengenai:
1. Bahwa Penggugat menyatakan tidak bisa masuk ke Tanah Tambak Udang
miliknya karena terhalang masuk dimana Para Tergugat (yang terakhir
dikuasai oleh Tergugat VI) menguasai objek sengketa dengan menyatakan
bahwa objek sengketa adalah miliknya, sedangkan Penggugat menyatakan
tanah tersebut adalah merupakan sarana jalan umum.
2. Bahwa Para Tergugat menyatakan objek sengketa adalah miliknya dengan
cara membeli yaitu dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat III kemudian
Tergugat I dan Tergugat II menjualnya kepada Tergugat IV yang kemudian
Tergugat IV dan Tergugat V menjualnya kepada Tergugat VI.
3. Bahwa menurut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan
Tergugat VI kalau Tergugat III telah meninggal dunia.
Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama
akan dalil-dalil dan konstruksi hukum surat gugatan maupun jawaban tersebut
maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut seluruh alat bukti yang diajukan
oleh para pihak maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai dalil gugatan
dan jawaban:
1. Dalil point 7 adanya redaksi “Penggugat bersedia membeli tanah dari
pemilik semula.....”
2. Dalil point 4 yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah dulunya
adalah berstatus Jalan Umum.
3. Dalil point 5 tentang bahwa jalan Umum tersebut kemudian menjadi milik
Kendi yang kemudian dibeli oleh Lie Si Hui dkk.
4. Dalam Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan
Tergugat VI bahwa sumber pembelian objek sengketa atau pihak yang
pertama diantara para Tergugat menyatakan memiliki tanah objek sengketa
adalah Tergugat III, sedangkan di persidangan Kuasa Tergugat I, Tergugat
II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam jawaban menyatakan
bahwa Tergugat III telah meninggal dunia yang dikuatkan dengan bukti
surat T.I.9, T.II.9, T.IV.9, T.V.9, T.VI.9.
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim
perpendapat sebagai berikut:
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 40 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
1. Tentang dalil gugatan point 7, bahwa dengan redaksi Penggugat “bersedia
membeli” berarti Penggugat belum membeli objek sengketa sehingga tidak
berhak mengajukan gugatan sebagai pemilik, dan di persidangan Penggugat
mengajukan saksi Wianto yang menerangkan bahwa saksi Wianto bersama
dengan Lie Si Hui, Ng Tian Soe, Salimin dan Legimin adalah pemilik atas
objek sengketa yang telah dibeli dari Kendi pada tanggal 28 Pebruari 1976
hal ini bersesuai dengan bukti surat P-13. Bahwa objek sengketa tersebut
selanjutnya dipinjam oleh Penggugat untuk dipakai sebagai akses jalan
menuju ke lokasi tambak udang yang posisinya berada di belakang objek
sengketa.
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang menyatakan: “suatu gugatan harus
diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan
mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan
oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang
secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai
suatu gugatan tidak dapat diterima.
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998, yang menyatakan: “menurut hukum
acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu
perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan
kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh
orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa,
maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan
cacat error in persona”.
2. Gugatan tidak jelas maksud tujuannya, karena disatu sisi menyatakan objek
sengketa sebagai jalan umum sedangkan di sisi lain menyatakan objek
sengketa adalah milik Liu Si Hui, dkk sebagai pemilik terakhir, dan juga
menyatakan bahwa tanah objek sengketa di klaim sebagai tanah miliknya
Para Tergugat.
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
913 K/Pdt/1995, yang menyatakan “gugatan kabur karena mengandung
cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi Penggugat yang
tidak jelas”.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 41 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
3. Bahwa apabila objek sengketa merupakan Jalan Umum maka harus
mengikut sertakan pemerintah sebagai pihak yaitu BPN (Badan Pertanahan
Negara) dan instansi lain yang mewakili Negara atas penguasaan tanah.
Dan juga menarik pihak lain yakni Liu Si Hui, dkk sebagai Tergugat
bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya.
4. Bahwa obyek sengketa atau pihak yang pertama diantara para Tergugat
menyatakan memiliki tanah obyek sengketa adalah Tergugat III dan di dalam
persidangan telah dinyatakan bahwa Tergugat III telah meninggal dunia
sebagaimana bukti surat T.I.9, T.II.9, T.IV.9, T.V.9, T.VI.9, dimana
Penggugat tidak mengajukan bukti tambahan, dan juga sebelumnya
Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak mau melakukan perubahan
gugatan sepanjang mengenai Tergugat III, sedangkan menurut Majelis
Hakim, apabila Tergugat meninggal dunia, maka akan di panggil ahli
warisnya, sehingga kedudukan atau asal usul perolehan objek sengketa
diantara para Tergugat dapat dibuktikan oleh pihak yang berkapasitas
sehingga dapat menjelaskan status hukum objek sengketa.
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
332 K/Sip/1971 tanggal 19 Juli 1971, yang menyatakan “dalam hal Tergugat
meninggal sebelum perkara diputus, haruslah ditentukan lebih dahulu siapa-
siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu
diteruskan, karena bila tidak, putusannya tidak dapat dilaksanakan”.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan
Penggugat menjadi kabur dan oleh karenanya terhadap gugatan tersebut
dinyatakan tidak dapat diterima, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang
menyatakan “gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut
tidak memenuhi persyaratan formal dan gugatan untuk perkara tersebut masih
dapat diajukan lagi”.
Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama pertimbangan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam putusannya Nomor
20/Pdt.G/2014/PN Kis tanggal 20 April 2015 tersebut, dihubungkan dengan
bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara baik berupa bukti
surat maupun bukti berupa keterangan saksi dengan memperhatikan memori
banding Penggugat / Pembanding, ternyata tidak ada hal - hal baru yang
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 42 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
perlu dipertimbangkan karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam
pertimbangannya telah memuat dan menguraikan semua keadaan dan alasan
yang menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut, sedangkan keberatan
Pembanding tersebut hanyalah merupakan pengulangan saja. Dalam hal ini
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar. Oleh
karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai
pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.
Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan
Tingkat Banding berpendapat bahwa putusanPengadilan Negeri Kisaran dalam
putusannya Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.Kis tanggal 20 April 2015 yang
dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga dapat
dipertahankan dan dikuatkan.
Menimbang bahwa karena Penggugat di pihak yang kalah, maka
Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua
tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah tersebut di dalam amar
putusan ini.
Memperhatikan ketentuan hukum, dan Perundang-undangan yang
bersangkutan.
M E N G A D I L I
1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor. 20/Pdt.G/2014/PN.Kis
tanggal 20 April 2015 yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua
tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 oleh
kami : BANTU GINTING, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-
KARO, SH, MH dan YANSEN PASARIBU, SH masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 15 September 2016 di
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 43 Dari 43 Halaman PUTUSAN NOMOR 196/PDT/2016/PT MDN
dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.SYARIFAH
MASTHURA, SH,MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para
pihak yang berperkara.
HAKIM ANGGOTA MAJELIS HAKIM KETUA MAJELIS
1. BENAR KARO KARO, S.H., MH. BANTU GINTING, S.H.
2. YANSEN PASARIBU, S.H.
PANITERA PENGGANTI
SYARIFAH MASTHURA, SH, MH
Perincian ongkos perkara:
Meterai ----------------: Rp 6.000,-
Redaksi ----------------: Rp 5.000,-
Pemberkasan --------: Rp 139.000.
Jumlah-----------------: Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
top related