penganggaran berbasis kinerja
Post on 14-Jun-2015
1.479 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
PENGANGGARAN PEMERINTAHOleh
Rizal, Arief, Casy, Deady, Dini, Citra
ANGGARAN SEKTOR PRIVAT
SIKLUS BUDGET (ANGGARAN) DAN BUDGETING
Budgeting adalah suatu alat akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka membuat suatu perencanaan dan pengendalian terhadap apa-apa yang harus dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan suatu kepuasan para pelanggan dan juga keberhasilan suatu pasar (market place)
SIKLUS BUDGET (ANGGARAN) DAN BUDGETING
Budget (anggaran) adalah:• Suatu gambaran atau perencanaan
secara kuantitatif yang diusulkan oleh manajemen untuk periode tertentu
• Membantu dalam hal mengkoordinasikan segala sesuatu yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan rencana-rencana yang telah ditentukan.
SIKLUS BUDGET (ANGGARAN) DAN BUDGETING
Budget dapat meliputi dua aspek, yaitu aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Aspek keuangan dapat berupa:
Laporan Laba rugi (Income Statement)
Laporan Arus Kas (Cash flow Statement)
Laporan Neraca (Balance Sheet)
SIKLUS BUDGET (ANGGARAN) DAN BUDGETING
Langkah-langkah budgeting sebagai berikut:• Merencanakan kinerja perusahaan secara
keseluruhan.• Menyediakan kerangka referensi.• Menginvestigasi penyebab terjadinya
perbedaan rencana dan actual.• Merencanakan kembali dengan
memperhatikan umpan balik.
SIKLUS BUDGET (ANGGARAN) DAN BUDGETING
Keuntungan dari suatu Budget• Menekan atau mendesak suatu rencana strategis
dan juga pengimplementasikannya.• Memberikan kerangka dasar untuk menilai suatu
kinerja perusahaan• Memberikan motivasi untuk para manajer dan
karyawan• Mendorong adanya suatu koordinasi dan
komunikasi diantara unit-unit kerja dalam perusahaan.
PROSES PENDEKATAN BUDGETING
Top-down
Bottom-up
Kombinasi
METODE PENYUSUNAN ANGGARAN
Anggaran inkremental
Anggaran basis nol (zero based budgeting)Anggaran statik
Anggaran fleksibel
MASTER BUDGET
Master Budget menggambarkan suatu perencanaan manajemen yang
berkaitan dengan masalah operasional dan keuangan suatu
perusahaan untuk periode yang telah ditentukan (biasanya tiap tahun) dan
juga berkaitan dengan laporan keuangan yang telah dianggarkan
MASTER BUDGET
Induk anggaran
Anggaran operasi Anggaran keuangan
Anggaran penjualanAnggaran produksiAnggaran bahan baku langsungAnggaran tenaga kerja langsungAnggaran overhead pabrikAnggaran persediaan akhir barang jadiAnggaran beban penjualan dan administrasi
Anggaran pengeluaran modalAnggaran kasLaporan laba rugi dianggarkan Neraca dianggarkan
LANGKAH MENYUSUN OPERATIONAL BUDGET
Mempersiapkan Revenue/Sales Budget
Merupakan skedul rinci yang memperlihatkan penjualan yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Anggaran penjualan berasal dari estimasi permintaan (dan kesanggupan untuk memasok) akan produk perusahaan pada harga tertentu. Estimasi ini ditentukan berdasarkan perkiraan penjualan
Mempersiapkan Production Budget Budgeted
Production (units)
=Budgeted Sales
(units)+
Target ending finished goods
inventory (units)-
Beginning finished goods
inventory (units)
LANGKAH MENYUSUN OPERATIONAL BUDGET
Mempersiapkan Direct Material
Usage and Direct Material Purchased
Budget
• Rumus untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja langsung yaitu:
• labor hours x cost per hours.
Mempersiapkan Direct
Manufacturing Labor Budget
Purchases of Direct Material
=
Direct Material Used in
Production
+
Target Ending
Inventory of Direct
Material
-
Beginning Inventory of
Direct Material
LANGKAH MENYUSUN OPERATIONAL BUDGET
Mempersiapkan Manufacturing Overhead Budget• Terdiri dari anggaran atas Variable manufacturing
cost dan Fixed Manufacturing Cost.
Mempersiapkan Ending Inventories Budget
Jumlah persediaan akhir barang jadi x
jumlah biaya produksi per unit.
LANGKAH MENYUSUN OPERATIONAL BUDGETMempersiapkan Cost of Goods Sold Budget
Beginning Finished Goods Inventory xxx
Cost of Goods Manufactured (COGM): DM Used xxxDL xxxOverhead xxx COGM xxxCOG available for Sale xxxDeduct Ending Inventory xxxCost of Good Sold xxx
LANGKAH MENYUSUN OPERATIONAL BUDGETM
em
pers
iapka
n
Nonm
anufa
cturi
ng C
ost
B
udget
Mem
pers
iapka
n B
udgete
d
Inco
me S
tate
ment
Pendapatan xxxHarga Pokok Produksi xxxLaba Kotor xxxBiaya operasional:
Biaya disain produk xxx Biaya pemasaran xxx Biaya distribusi xxx Biaya pelanggan xxx Biaya administrasi xxx
Totalxxx
Laba Operasional xxx
KAIZEN BUDGETING
Perbaikan yang berlangsung secara terus menerus, sehingga dapat mengurangi jumlah waktu tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang selama periode waktu tertentu
Misalnya: diasumsikan telah dibuat budget untuk jumlah waktu tenaga kerja yang diperlukan untuk membuat sebuah meja adalah sebesar 3,75 jam selama tahun 2004. Sedangkan menurut pendekatan kaizen jumlah waktu tenaga kerja yang diperlukan adalah:
KAIZEN BUDGETING
ANGGARAN BERDASARKAN AKTIVITAS (ACTIVITIY BASED BUDGETING/ABB)
Anggaran berdasarkan
aktivitas menekankan pada
anggaran biaya aktivitas yang
diperlukan untuk memproduksi dan menjual barang
dan jasa
ILUSTRASI ABB
Perusahan meja beroperasi 2 shift per hari untuk 250 hari kerja setahun.
Ada 4 pekerja/shift dalam aktivitas
laminating dan 50 pekerja/shift
dalam aktivitas machining
Pada saat suatu batch baru dari
produk meja akan dikerjakan,
pekerja laminasi dan permesinan membutuhkan waktu 0,5 jam
untuk pemasangan
(setup).
Setiap pekerja laminasi
mengerjakan 25 meja tiap batch
dan setiap pekerja permesinan
mengerjakan 2 meja tiap batch.
ILUSTRASI ABB
Tarif biaya setup = biaya tenaga kerja
langsung yaitu Rp25 per jam untuk pekerja
laminasi dan Rp30 per jam untuk
pekerja permesinan.
Tarif pengawasan mandor untuk setup = Rp60 per jam. • 10 jam tenaga kerja
untuk setup memerlukan 1 jam pengawasan mandor.
Asumsikan perusahaan
menganggarkan untuk
memproduksi 50.000 meja pada
tahun bersangkutan.
SOLUSI
Laminating Setup Machining Setup
1. Jumlah meja yang harus diproduksi 50.000 meja 50.000 meja
2. Jumlah meja yang harus diproduksi per batch
25 meja/batch 2 meja/jam
3. Jumlah batch (1) ÷ (2) 2.000 batch 25.000 batch
4. Waktu setup per batch 0,5 jam/batch 0,5 jam/batch
5. Total jam setup (3) x (4) 1.000 jam 12.500 jam
Langkah 1, menentukan jumlah total dari jam setup untuk tiap pekerja.
SOLUSI
Langkah 2, menentukan anggaran biaya setup untuk pekerja • Biaya setup pekerja laminasi Rp25 x 1.000 jam = Rp 25.000• Biaya setup pekerja permesinan Rp30 x 12.500 jam = Rp 375.000• Total = Rp
400.000Langkah 3, menentukan anggaran biaya setup untuk mandor
• Total jam setup : 1.000 jam (laminasi) + 12.500 jam (permesinan) = 13.500 jam• Total jam pengawasan mandor : 13.500 jam x 0,1 = 1.350 jam• Total biaya setup untuk mandor : 1.350 jam x Rp60 = Rp 81.000
Langkah 4, menentukan total anggaran biaya untuk setup:• Total anggaran biaya setup untuk pekerja = Rp 400.000• Total anggaran biaya setup untuk mandor = Rp 81.000
Total = Rp 481.000
PENDEKATAN PENGANGGARAN
PENGANGGARAN TERPADU (UNIFIED BUDGETING)
Unsur yang paling mendasar bagi penerapan pendekatan penyusunan
anggaran lainnya Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara
terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi
alokasi danaMengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan
Kementerian Negara/Lembaga untuk menghasilkan dokumen RKA-KL dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan
jenis belanjaAgar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk kementerian Negara/Lembaga baik
yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional.
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Landasan konseptual yang mendasari penerapan penganggaran berbasis kinerja meliputi:• Pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja (output
and outcome oriented)• Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan didasarkan
pada tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (money follow function)
• Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages).
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan penganggaran berbasis kinerja adalah menunjukkan keterkaitan langsung antara pendanaan dan kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan
pengelolaan anggaran.
KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan
keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari
satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan
dalam prakiraan maju
KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi: • Penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi
makro untuk jangka menengah;• Penyusunan proyeksi/rencana /target-target fiskal (seperti
tax ratio, defisit, dan rasio utang pemerintah) jangka menengah;
• Rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan) jangka menengah (medium term budget framework), yang menghasilkan pagu total belanja pemerintah (resources envelope)
KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Tujuan dari KPJM antara lain mengembangkan disiplin fiskal dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), meningkatkan keterkaitan
antara kebijakan, perencanaan, dan penganggaran (antara KPJM, RKP, dan APBN), mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis,
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien
PENDEKATAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
KONSEP ANGGARAN BERBASIS KINERJA (PERFORMANCE BASE BUDGETING)
Perubahan paradigma tersebut adalah: • Mengubah fokus penganggaran dari penganggaran yang berfokus
pada jumlah alokasi anggaran menjadi anggaran yang berfokus pada hasil yang hendak dicapai dari pengalokasian anggaran;
• Selanjutnya untuk mencapai hasil yang optimal fokus pengendalian anggaran juga harus bergeser dari sentralisasi menjadi desentralisasi pada organisasi pelaksana kegiatan
KONSEP ANGGARAN BERBASIS KINERJA (PERFORMANCE BASED BUDGETING)
Permasalahan lain dalam sistem perencanaan dan
penganggaran:
Tidak jelasnya keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, dan
penganggaran, karena sering kali kebijakan disusun tanpa
mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, dan pengalokasian
anggaran tidak mencerminkan prioritas yang telah ditetapkan oleh
pemerintah.
Rendahnya kinerja penyediaan pelayanan masyarakat karena
penekanan diberikan pada kontrol terhadap input bukan pada
pencapaian output dan outcomes, serta kurang memperhatikan
prediktabilitas dan kesinambungan daripada pendanaannya.
Kurangnya disiplin fiskal, karena total belanja negara tidak
disesuaikan dengan kemampuan penyediaan pembiayaannya, dan perumusan kebijakan fiskal hanya terfokus pada stabilitas ekonomi
makro jangka pendek.
KONSEP ANGGARAN BERBASIS KINERJA (PERFORMANCE BASE BUDGETING)
Diperlukan adanya Indikator kinerja (performance indicators) dan sasaran (targets dalam rangka mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas) pemanfaatan sumberdaya dan memperkuat proses pengambilan keputusan
Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja mendorong pengalokasian anggaran kepada program dan kegiatan yang lebih prioritas sehingga tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat tercapai. Untuk itu perlu ditekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik.
LANGKAH-LANGKAH PENGANGGARAN BERDASARKAN KINERJA
Dalam menyusun anggaran berdasarkan kinerja, organisasi ataupun unit organisasi tidak hanya diwajibkan menyusun anggaran atas dasar tungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja tetapi juga merencanakan kinerja yang ingin dicapai.
Kinerja tersebut antara lain dalam bentuk keluaran (output) dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasil (outcome) dari program yang telah ditetapkan.
Secara kronologis dalam proses penganggaran berdasarkan kinerja justru rencana kerja atau perencanaan kinerja harus dilakukan lebih dulu, baru kemudian dihitung pendanaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran atau hasil yang ditargetkan sesuai rencana kinerja. Anggaran diusulkan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.
LANGKAH-LANGKAH PENGANGGARAN BERDASARKAN KINERJA
Penyusunan target yang baik dilakukan dengan menggunakan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapa relevan, dan ada batasan waktu (specific, measurable, achievable, relevant, timely/SMART).
Keberhasilan pelaksanaan suatu program dan kegiatan diukur tingkat keberhasilannya atas pencapaian hasil (outcomes) yang telah ditargetkan.
Outcome merupakan sasaran pencapaian untuk jangke menengah atau jangka panjang sebagai tanggung jawab politis dari menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran.
LANGKAH-LANGKAH PENGANGGARAN BERDASARKAN KINERJA
Indikator kinerja yang digunakan baik pada tingkat program atau
kegiatan dalam penerapan PBK dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) macam,
yakni:
Input indicator yang dimaksudkan untuk melaporkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk
menjalankan suatu kegiatan atau program;
Output indicator yang dimaksudkan untuk
melaporkan unit barang/jasa yang
dihasilkan suatu kegiatan atau program; dan
Outcome/effectiveness indicator, dimaksudkan untuk melaporkan hasil
(termasuk kualitas pelayanan).
KOMPONEN PBK
Indikator Kinerja. • Alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu
program atau kegiatan dalam hal ini adalah Key Performance Indicator (KPI) diterjemahkan sebagai indikator Kinerja Utama Program (IKU Program) untuk menilai kinerja program, Indikator Kinerja Kegiatan (IKU kegiatan) untuk menilai kinerja kegiatan, dan indikator keluaran untuk menilai kinerja subkegiatan (tingkatan bawah kegiatan).
KOMPONEN PBK
Standar Biaya • Besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan
penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Standar biaya yang digunakan merupakan standar biaya masukan pada awal tahap perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan nantinya menjadi standar biaya keluaran. Pengertian tersebut diterjemahkan berupa Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK).
KOMPONEN PBK
Evaluasi Kinerja. • Proses penilaian dan pengungkapan masalah implementasi kebijakan
untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensi dan efektifitas dari suatu program atau kegiatan. Cara evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil terhadap target (dari sisi efektivitas) dan realisasi terhadap rencana pemanfaatan sumber daya (dilihat dari sisi efisiensi). Hasil evaluasi kinerja merupakan umpan balik (feed back) bagi suatu organisasi untuk memperbaiki kinerjanya
PERBEDAAN DAN ALOKASI ANGGARAN
PERBEDAAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA
Faktor Pembeda
Sektor Publik Sektor Swasta
Sifat anggaran terhadap publik
Terbuka, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas
Tertutup, karena menyangkut urusan internal perusahaan
Struktur anggaran
Penerimaan: pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, sumbangan, dan hibah. Pengeluarannya: belanja langsung, belanja tidak langsung, belanja operasional, belanja pegawai, dsb.
Penerimaan: keuntungan perusahaan yang menambah ekuitas. Pengeluarannya: biaya-biaya dalam rangka menghasilkan produk (biaya bahan/material, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dll).
PERBEDAAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA
Faktor Pembeda
Sektor Publik Sektor Swasta
Proses Penyusunan
Melibatkan seluruh entitas pemerintahan dan tim khusus, cukup rumit dan dimulai 1 tahun sebelum tahun anggaran.
Lebih sederhana karena hanya melibatkan manajemen atau internal perusahaan saja.
Kemudahan untuk merevisi
Lebih kaku, hanya dapat dirubah dalam kondisi tertentu .
Dapat dirubah kapan pun jika manajemen perlu.
PERBEDAAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA
Faktor Pembeda
Sektor Publik Sektor Swasta
Sistem Akuntansi yang digunakan
Diatur khusus oleh pemerintah melalui peraturan.
Mengacu kepada standar internasional.
Siklus Akuntansi Sekitar 30 bulan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Tahun yang dianggarkan selama satu tahun.
Dapat lebih dari sektor publik, dan tahun yang dianggarkan dapat lebih dari satu tahun.
ALOKASI ANGGARAN PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
Proses alokasi anggaran sesuai PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga:• Pemerintah menyelesaikan pembahasan RAPBN dan
RUU tentang APBN dengan DPR paling lambat akhir bulan Oktober => menghasilkan optimalisasi pagu anggaran => digunakan oleh Pemerintah sesuai dengan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden.
• Hasil pembahasan => berita acara hasil kesepakatan pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN dan bersifat final => disampaikan kepada Kementerian/Lembaga => melakukan penyesuaian RKA-K/L dengan berita acara.
ALOKASI ANGGARAN PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
Proses alokasi anggaran sesuai PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga:• Presiden menetapkan alokasi anggaran
Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan selaku BUN yang dirinci menurut:• a. kebutuhan Pemerintah Pusat; dan• b. transfer kepada daerah.
• Alokasi anggaran ditetapkan dengan Keppres paling lambat tanggal 30 November. Keppres ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU APBN.
ALOKASI ANGGARAN PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
Proses alokasi anggaran sesuai PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga:•Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggara berpedoman pada alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Keppres menggunakan RKAK/ L yang telah disesuaikan dengan berita acara. Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat tanggal 31 Desember.
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM ALOKASI ANGGARAN.
Beberapa kriteria yang dapat membantu dalam penentuan skala prioritas suatu program:
Program yang direncanakan untuk mendukung pencapaian
platform presiden terpilih
Program yang mendukung pencapaian misi Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan,
Program yang cukup sensitif secara politis dan mendapat perhatian dari
masyarakat dan pengguna.
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM ALOKASI ANGGARAN.
Harus ditetapkannya sumber daya yang dibutuhkan untuk
melaksanakan suatu program dan kegiatan yang terdiri dari:
Barang dan jasa yang hendak dihasilkan;
Anggaran yang dibutuhkan untuk
melaksanakan kegiatan;
Tenaga kerja yang dibutuhkan, baik jumlah pegawai
maupun jumlah jam kerja; dan
Aset pendukung seperti bangunan,
kendaraan dan aset-aset lainnya.
PENGENALAN METODE PENGHITUNGAN BIAYA
METODE PENGHITUNGAN BIAYA
1. Biaya Menurut Karakteristiknya
2. Pemacu Biaya (Cost Driver)
3. Metode Akumulasi Biaya
4. Biaya Standar (Standard Cost) Dan Varian Biaya (Cost Variance)
Metode Penghitungan Biaya adalah konsep-konsep yang digunakan untuk mengetahui jumlah biaya dari suatu kegiatan, baik biaya total maupun biaya per unit keluaran.
BIAYA MENURUT KARAKTERISTIKNYA
Biaya Tetap
Biaya Variabel
Biaya Semivariabe
l
BIAYA MENURUT KARAKTERISTIKNYA
CONTOH:•Untuk memudahkan dalam memahami klasifikasi biaya berdasarkan karakteristiknya, kita gunakan satu contoh kegiatan yaitu penyelenggaraan seminar di suatu hotel. Biaya-biaya yang harus dibayarkan antara lain:•Honorarium pembicara dan moderator;•Konsumsi (makanan besar dan makanan kecil);•Fotokopi materi seminar;•Sewa ruangan.
PEMACU BIAYA (COST DRIVER)
Pemacu biaya adalah suatu aktivitas yang menjadi dasar besarnya suatu biaya harus dimasukkan sebagai bagian dari keseluruhan biaya suatu kegiatan atau suatu produk.
METODE AKUMULASI BIAYA
Kenapa diperlukan metode akumulasi biaya? Karena kita ingin mengetahui total biaya untuk kegiatan tersebut, dan
jika diperlukan kita dapat mengetahui biaya per unit
keluaran.
Metode akumulasi biaya yang banyak digunakan adalah (Carter and Usry, 2002):•Metode Biaya Proses (Process Costing)•Metode Biaya Pesanan (Job Order Costing)
BIAYA STANDAR (STANDARD COST) DAN VARIAN BIAYA (COST VARIANCE)
Dalam bukunya yang
berjudul Manage
rial Account
ing, Dominia
ck and Louderb
ack (1991)
menyatakan
bahwa:
“Standard cost is a per-unit-cost that a company should incur to make a unit product.”
Sementara itu, dalam
buku Cost
Accounting:
Strategies for
Busisness
Decisions; Hilton,
Maher and Selto
(2006) menyata
kan bahwa:
“In essence, a standard cost is a budget for the production of one unit of product or service.”
BIAYA STANDAR (STANDARD COST) DAN VARIAN BIAYA (COST VARIANCE)
Biaya Standar dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengendalian. Tiga bagian yang diperlukan untuk melakukan pengendalian yaitu (1) penentuan biaya standar, (2) pengukuran biaya aktual, dan (3) membandingkan biaya aktual dan biaya standar yang dianggarkan (Hilton, Maher and Selto; 2006). Selisih antara biaya standar dan biaya aktual disebut varian biaya (cost variance).
Biaya standar mempunyai dua komponen yaitu (1) standar harga atau tarif dan (2) kuantitas standar (Dominiack and Louderback; 1991).
STANDAR BIAYA
Standar Biaya
Masukan
Keluaran
Satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan
kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L
Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan
Besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan
Disusun agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan efisien, efektif, dan berkeadilan
BAGAIMANA SBM DAN SBK DIBENTUK?
DJA
SBM
K/L
DJA
SBK
K/L
Akan digunakanseluruh K/LPerolehan datapendukung oleh DJA
Akan digunakan olehK/L bersangkutanPerolehan datapendukung oleh K/L
•SBM dan SBK merupakan satu kesatuan
•Proses penyusunan SBM dan SBK dilaksanakan bersamaan
STANDAR BIAYA MASUKAN
Jenis SBMHarga SatuanNilai suatu barang yang
ditentukanpada waktu tertentu untuk
penghitungan biaya komponen masukan kegiatan
TarifNilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan
kegiatan.
IndeksGabunganbeberapa barang/jasa
masukan untuk penghitungan biaya komponen
masukan kegiatan
Fungsi SBM
• Perencanaan Anggaran• Acuan/pedoman bagi kementerian negara/lembaga untuk menyusun biaya
komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) berbasis kinerja
• Pelaksanaan Anggaran• Batas Tertinggi (Lampiran I)
• Satuan biayanya tidak dapat dilampaui pada saat pembayaran• Estimasi (Lampiran II)
• Dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan
CONTOH LAMPIRAN I (BATAS TERTINGGI)
CONTOH LAMPIRAN II (ESTIMASI)
TAHAPAN-TAHAPAN PENYUSUNAN STANDAR BIAYA MASUKAN
Membuat Daftar
Inventarisasi Masalah
Membuat norma
penyusunan Standar Biaya
Masukan
Survei uji petik untuk
mengumpulkan data
Standar Biaya Masukan
Pengolahan data hasil uji petik
Pembahasan konsep Standar Biaya
Masukan
Penetapan Standar Biaya
Masukan
STANDAR BIAYA KELUARAN
Besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan
Akumulasi biaya komponen masukan kegiatan
Biaya komponen masukan terdiri dari satuan-satuan biaya dalam SBM
SBK
is…
KRITERIA BISA DIJADIKAN SBK :
Merupakan keluaran kegiatan yang bersifat berulang;
Mempunyai jenis dan satuan yang jelas dan terukur;
Mempunyai komponen/tahapan yang jelas dalam pencapaian keluaran;
Bukan merupakan keluaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana;
Bukan merupakan keluaran dari Komponen Kegiatan 001 dan Komponen Kegiatan 002.
SBK INDEKS BIAYA Merupakan besaran biaya untuk tiap keluaran
Diperoleh dari akumulasi biaya komponen masukan dibagi dengan perkiraan volume keluaran kegiatan yang akan dihasilkan
TOTAL BIAYABesaran biaya untuk keseluruhan volume keluaran
Akumulasi biaya komponen masukan untuk menghasilkan keluaran
KEGIATAN : BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN SD
Alokasi anggaran
sebesar Rp1 miliar dengan
perkiraan volume
penerima beasiswa 2.000
siswa.
Karena jumlah penerima beasiswa per tahunnya tidak tetap, maka dalam perhitungan alokasi anggarannya lebih
tepat dihitung sebagai indeks biaya keluaran per siswa =
1 milyar / 2000 siswa = 500.000
Jika tahun depan jumlah siswa yg ingin
diberi beasiswa 3000, maka
alokasi anggaran =
3000x500.000= 1,5 milyar
Kegiatan : Penyusunan Peraturan Menteri
Output : 4 Peraturan Menteri per tahun
Alokasi anggaran sebesar Rp1,2 miliar
Hal ini tidak berarti bahwa untuk menghasilkan masing-masing Peraturan Menteri tersebut dibutuhkan dana sebesar 300 juta
CONTOH SBK
CONTOH SBK
Program
Kegiatan
Output
Komponen Input
PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN SBK OLEH K/L
Mengindentifikasi dan mencermati keluaran kegiatan (output)
Menentukan keluaran yang akan diusulkan menjadi SBK
Membuat Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/Term of Reference (TOR)
Menentukan komponen/tahapan yang benar-benar mempunyai keterkaitan dan kesesuaian dalam pencapaian keluaran kegiatan (fung manajemen : POAC)Menentukan komponen/tahapan ke dalam biaya utama atau biaya pendukung
Menentukan SBK yang diusulkan sebagai total biaya keluaran atau indeks biaya keluaran
PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN SBK OLEH K/L
Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Menyimpan (backup) data usulan SBK
Membuat rekapitulasi usulan SBK sesuai Format yang telah disediakan
Mengajukan usulan SBK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran
Fungsi SBK
• Perencanaan Anggaran• Batas Tertinggi• Referensi
• Perkiraan Maju• Pagu Indikatif K/L tahun berikutnya
• Pelaksanaan Anggaran• Sebagai estimasi
• Perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
KLASIFIKASI JENIS BELANJA, KAK, INDIKATOR KINERJA DAN RAB
KLASIFIKASI JENIS BELANJABelanja Pegawai (51)
Belanja Barang (52)
Belanja Modal (53)
Belanja Bunga Utang (54)
Belanja Subsidi (55)
Belanja Hibah (56)
Belanja Bantuan Sosial (57)
Belanja Lain-Lain (58)
Transfer ke Daerah (61)
Uraian jenis-jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan RKA-KL diatur dalam PMK 101/PMK.02/2011
BELANJA PEGAWAI (51)
Belanja Pegawai dipergunakan untuk:
• Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada pembayaran Gaji Pegawai Negeri;• Belanja Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap;• Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara;• Belanja Uang Makan PNS;• Belanja Uang Lauk Pauk TNI/POLRI;• Belanja Uang Tunggu dan Pensiun PNS dan Pejabat Negara melalui PT. Taspen dan PT. ASABRI;• Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri yang disalurkan melalui PT. ASKES;.
BELANJA PEGAWAI (51)
Belanja Pegawai dipergunakan untuk:
• Belanja Uang Lembur PNS;• Belanja Pegawai Honorer guna mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi pemerintah;• Pembayaran Tunjangan Sosial PNS melalui unit organisasi/lembaga/badan tertentu;• Pembayaran uang vakasi;• Pembayaran tunjangan khusus kepada Pegawai Negeri yang besarannya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan;• Belanja pegawai transito;• Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
BELANJA BARANG (52)
Belanja Barang Operasional
Belanja Barang Non Operasional
Belanja barang Badan Layanan Umum (BLU
Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain
BELANJA MODAL (53)
Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah
Belanja modal tanah
Belanja modal peralatan dan
mesin
Belanja modal gedung dan bangunan
Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
BELANJA BANTUAN SOSIAL (57)
Belanja Rehabilitasi Sosial
Belanja Pemberdayaan
Sosial
Belanja Perlindungan
SosialBelanja
Penanggulangan Bencana
Belanja Jaminan Sosial
Belanja Penanggulangan
Kemiskinan
KERANGKA ACUAN KERJA
Dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan
dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.
Memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, dan biaya yang diperlukan.
FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA
PENYUSUNAN RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
Dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan
Penjabaran lebih lanjut dari unsur perkiraan biaya dalam rangka pencapaian output kegiatan yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja.
FORMAT RINCIAN ANGGARAN BIAYA DALAM PMK NOMOR 37/PMK.02/2012 LAMPIRAN III
FORMAT RINCIAN ANGGARAN BIAYA DALAM PMK NOMOR 37/PMK.02/2012 LAMPIRAN III
INDIKATOR KINERJA
Alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan
Key Performance Indicator (KPI) • IKU Program untuk menilai kinerja
program;• IKU kegiatan untuk menilai kinerja
kegiatan; dan • Indikator keluaran untuk menilai kinerja
subkegiatan
INDIKATOR KINERJA
PP 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan RKA-KL
•Penyusunan RKA-KL harus menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja;•Indikator kinerja merupakan instrumen dalam penyusunan RKA-KL.
Indikator kinerja
•Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi•Harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai/melihat tingkat kinerja baik dalam tahap ex-ante, pelaksanaan, maupun ex-post
INDIKATOR KINERJA
Syarat• Relevan• Penting• Efektif dan Layak
Kriteria• Spesifikasi• Dapat dicapai• Relevan• Menggambarkan sesuatu yang diukur• Dapat dikuantifikasi dan diukur• Verifiable• Cost effective
INDIKATOR KINERJA
Berdasarkan TipePendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja
Struktur Manajemen Kinerja pada Arsitektur Program
INDIKATOR KINERJA
TIPE INDIKATOR• Kualitatif• Kuantitatif absolut• Persentase• Rasio• Rata-rata• Indeks
FUNGSI INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
S Specific: sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas.
M Measurable: target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya.
A Achievable: target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada.R Relevant: mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan.
T Time Bond: waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
top related