peradilan etik mahkamah kehormatan dewan...
Post on 06-Mar-2019
229 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN
DEWAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM
(STUDI KASUS SETYA NOVANTO)
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh:
SITI KHADIJAH ALIAS PUTRI PERMAI SALJI
NIM : 1111045200008
KONSENTRASI KETATANEGARAAN ISLAM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1437 H/2016 M
ABSTRAK
Siti Khadijah alias Putri Permai Salji, NIM: 1111045200008, Peradilan Etik
Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Perspektif Politik Islam (Studi Kasus
Setya Novanto).
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Mahkamah
Kehormatan Dewan (MKD), mengetahui juga proses dan hasil persidangan di
MKD, serta mengetahui pandangan Islam terhadap pengadilan etika MKD,
bertentangan atau tidak dengan ajaran Islam.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (library
research). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun atau
mengumpulkan data dari berbagai literatur baik data yang ada di perpustakaan
atau media informasi lainnya. Dalam penelitian ini juga menggunakan jenis
penelitian hukum normatif, serta menggunakan analisis deskriptif komparatif
yaitu dengan cara menggambarkan serta menjabarkan bagaimana eradilan Etik
Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Perspektif Islam, kemudian menganalisa
putusan Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap kasus pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh Setya Novanto.
Kasus pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh mantan Ketua DPR-RI
bisa dikatakan cukup banyak, namun sangat disayangkan hampir semua yang
dilanggar olehnya tidak mendapatkan sanksi yang jelas. Terlebih di kasus terakhir
yang sedang diadili justru Setya Novanto berhasil mengundurkan diri agar tidak
mendapatkan sanksi yang jelas dari putusan Mahkamah Kehormatan Dewan.
Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD),
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan etik.
Dosen Pembimbing : Dr. H. Mujar Ibnu Syarif, SH, M.Ag.
Daftar Pustaka : 1965-2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Skripsi ini secara spesifik membahas tentang Peradilan Etik Mahkamah
Kehormatan Dewan. Setelah Indonesia memasuki masa reformasi pada bulan Mei
1998 etika merupakan hal pokok yang masuk dalam progress pemerintahan. Etika
menjadi suatu hal yang penting untuk para pejabat negara terutama anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, yang langsung dipilih oleh rakyat sendiri. Setiap
anggota dewan harus bisa bertindak sesuai dengan etika politik yang ada.
Salah satu buah penting dari reformasi adalah tersedianya ruang kebebasan
yang kian terasa cenderung tak bertepi. Setiap suara, keinginan, dan kepentingan
memiliki hak yang sama untuk diaktualisasikan berbagai kalangan. Namun suara
itu akan menjadi riuh, keinginan akan menjadi gaduh, bahkan kepentingan akan
berubah rusuh, ketika upaya mewujudkannya dilakukan tanpa aturan. Inilah yang
kita saksikan belakangan ini terkait dengan aktualisasi kepentingan elite politik
dan menguatnya aspirasi masyarakat yang cenderung tak terkendali. Politik
menjadi pintu masuk pemuas hasrat meraih kekuasaan dengan menghalalkan
segala cara. Akibatnya demokrasi mengalami deviasi karena tindakan dan aksi
atas nama demokrasi tak jarang berujung anarki. Ini semua merupakan muara dari
perilaku politik yang mengalir melampaui mekanisme dan sistem yang tertoreh
dalam konstitusi dan tata tertib hukum (law and order).1
1 A. Bakir Ihsan, Kata Pengantar Etika dan Logika Berpolitik, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2009), cet. ke-1, h. iii.
2
Secara ideologis, Indonesia memiliki landasan yang cukup kuat bagi
terbangunnya etika politik.2 Ideologi Pancasila merupakan landasan sintesis dari
sekian ragam ideologi (nilai) yang mendunia. Etika berpolitik secara tidak
langsung dapat merawat dan mengantarkan demokrasi pada substansi dan menjadi
rujukan seluruh dinamika anak bangsa.
Etika politik tidak hanya masalah perilaku politikus. Ia berhubungan juga
dengan praktisi institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik,
dan ekonomi. Etika politik memiliki tiga dimensi: tujuan, sarana dan aksi politik
itu. Perilaku politikus hanya salah satu dimensi etika politik.3
Etika politik mengandung aspek individual dan sosial. Di satu pihak etika
politik sekaligus adalah etika individual dan etika sosial; etika individual karena
membahas masalah kualitas moral perilaku; etika sosial karena merefleksikan
masalah hukum, tatanan sosial, dan institusi yang adil. Etika politik mengajak kita
untuk berpikir secara kritis dalam arti menempatkan pada posisi orang lain,
membantu untuk memberikan penjelasan isi normatif yang ditunjukkan oleh
sejarah dan lainnya.4
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sudah cukup banyak berdiri
lembaga-lembaga penegak kode etik dalam jabatan-jabatan publik. Di bidang
kehakiman misalnya sudah ada Komisi Yudisial, disamping adanya Majelis
Kehormatan Hakim, dalam sistem internal Mahkamah Agung. Di Mahkamah
2 A. Bakir Ihsan, Kata Pengantar Etika dan Logika Berpolitik, h. v dan vi.
3 Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan,( Jakarta: Kompas, 2014), cet. ke-3, h. 33.
4 Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, (Jakarta: Kompas, 2014), cet. ke-3, h. 37.
3
Konstitusi juga ada Mahkamah Konstitusi Hakim. Di dunia pers dan jurnalistik,
terdapat Dewan Pers.5
Etika politik juga diterapkan di lingkungan lembaga legislatif, yaitu
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi sorotan masyarakat. Landasan
sosiologis akan berdirinya Mahkamah Kehormatan Dewan, dikarenakan akhir-
akhir ini pers, mahasiswa, dan masyarakat sering menyoroti dan menilai
kedudukan, fungsi, dan tugas DPR-RI hanya atas keinginan dan kehendak politik
pemerintah atau pihak eksekutif. Sepintas lalu, bagi mereka yang kurang mengerti
dan memiliki data, pengalaman serta pengetahuan tentang cara kerja DPR secara
lengkap, penilaian itu seakan-akan benar dan tentunya akan dapat menimbulkan
salah tafsir. Yang padahal dalam praktek kerjanya anggota DPR-RI tersebut telah
mencoba bekerja keras dan fungsional.
Seperti yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014, DPR mempunyai Alat Kelengkapan yang terdiri atas: Pimpinan, Badan
Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerja Sama
Antar Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga,
Panitia Khusus dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat
paripurna.6
Baru-baru ini ada sebuah alat kelengkapan DPR juga yang bertugas untuk
menegakan kode etik para anggota dewan yang sedang menjabat di DPR-RI, alat
kelengkapan tersebut saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat dan
5 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),
cet. ke-2, h. 100. 6 http://m.hukumonline.com, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,
DPR, DPD, DPRD (MD3), Pasal 83 Alat Kelengkapan DPR. Diakses pada 27 Januari 2016.
4
diperbincangkan juga di berbagai media elektronik, maupun media cetak, alat
kelengkapan DPR tersebut adalah Mahkamah Kehormatan Dewan. MKD
berwenang untuk memanggil anggota yang diduga melakukan pelanggaran, untuk
memberikan penjelasan dan pembelaan atas apa yang telah dilanggarnya, terutama
dalam hal etika seorang anggota DPR-RI. Ditambahkan pula selain Alat
Kelengkapan DPR, diatur lebih rinci dalam Peraturan Tata Tertib DPR.
Sesuatu hal baru dalam Peraturan Tata Tertib DPR yang diputuskan 23
September 1999, ialah dicantumkannya tentang Kode Etik DPR, yang tidak
terdapat dalam Peraturan Tata Tertib sebelumnya. Dalam pasal 9 peraturan tata
tertib DPR No.16/DPR-RI/I/1999-2000 disebutkan:
(1) DPR menyusun Kode Etik yang berisi norma-norma yang harus
dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugas-tugasnya dalam rangka
menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR.
(2) Kode Etik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam
Rapat Paripurna DPR.
(3) Penanganan atas dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik menjadi
wewenang Dewan Kehormatan sebagaimana diatur dalam Bab XII.
Pencatuman Kode Etik DPR ini menjadi lebih aktual lagi dikaitkan dengan
era keterbukaan dan transparansi seperti dituntut oleh masyarakat.7
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa perlu menyajikan
pembahasannya dalam bentuk skripsi yang berjudul. PERADILAN ETIK
7 B. N. Marbun, DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, (Jakarta: s.n, 2004), Edisi
Revisi, h. 202.
5
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM PERSPEKTIF
POLITIK ISLAM (Studi Kasus Setya Novanto).
B. Identifikasi Masalah
1. Bagaimana pengaruh didirikannya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)
terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Bagaimana Kewenangan MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR
yang harus menegakkan kode etik.
3. Bagaimana kinerja Setya Novanto selama menjabat sebagai anggota dan
Ketua DPR.
4. Bagaimana mekanisme Peradilan Etik di MKD terhadap kasus Setya Novanto
dan sejauh mana tindak lanjut terhadap kasus Setya Novanto.
5. Bagaimana keputusan MKD dalam kasus Setya Novanto ditinjau dari
Perspektif Politik Islam.
6. Bagaimana tanggapan orang-orang yang bekerja sebagai anggota DPR
terhadap kasus Setya Novanto.
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Sebagaimana kita ketahui pasti banyak hal yang dapat di bahas jika
menyinggung MKD, terlebih lagi saat MKD menjadi sorotan masyarakat. Dalam
penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi pada kajian peradilan etik MKD,
khususnya dalam kasus Setya Novanto.
6
2. Perumusan Masalah
Masalah yang dikaji dan dicarikan jawabannya dalam skripsi ini dirumuskan
sebagai berikut:
a. Bagaimana mekanisme Peradilan Etik di MKD terhadap kasus Setya
Novanto?
b. Bagaimana keputusan MKD dalam kasus Setya Novanto ditinjau dari
Perspektif Politik Islam?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Mengetahui mekanisme peradilan etik di Mahkamah Kehormatan Dewan
terhadap kasus Setya Novanto.
b. Mengetahui pandangan politik Islam terhadap putusan MKD dalam kasus
Setya Novanto.
2. Manfaat Penelitian
Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Dapat memberi kritik dan saran terhadap kasus yang diadili oleh
Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakkan kode etik anggota
dewan.
b. Dapat mengembangkan dan menambah khazanah ilmu politik (siyasah)
terutama dalam kajian kelembagaan khususnya penegak etika politik yaitu
MKD.
7
c. Bagi fakultas, diharapkan memberikan sumbangan kepustakaan dalam
pengembangan wacana sivitas akademika di Jurusan Hukum Tata Negara.
E. Review Study Terdahulu
Ada beberapa tulisan dalam bentuk skripsi yang membahas tentang etika
politik di antaranya adalah: Arsilan Rifki dari Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas
Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Jakarta, tahun (2010) yang
berjudulkan tentang “Etika Politik Perspektif Al-qur’an, skripsi ini ditulis karena
penulis menilai bahwa etika politik memiliki hubungan yang erat dengan nilai-
nilai moral dan agama, sehinggan penulis mengambil pendekatan kontekstual
melalui tafsir dengan mengkaji ayat di dalam Al-Quran.
Asep Sholahuddin dari Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, tahun (2014) yang berjudulkan
“Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, skripsi ini membahas
sistem kenegaraan antara kedua pemikiran politik dan membandingkannya.
Adapun penelitian ini jauh berbeda dengan penelitian-penelitian yang di
atas. Penelitian ini membahas tentang Peradilan Etik Mahkamah Kehormatan
Dewan dalam Perspektif Politik Islam ( studi kasusnya Setya Novanto), skripsi ini
akan mengupas satu per satu tentang MKD itu sendiri, etika politik, pengadilan
etika tersebut dalam perspektif Islam dan sejarah kasus yang dilakukan oleh Setya
Novanto.
F. Metode Penelitian
Metode Penelitian adalah satu teknik pemikiran yang dipergunakan dalam
penelitian tertentu untuk menggali dan mengembangkan pengetahuan dari
8
sumber-sumber primer maupun sekunder.8 Metode penelitian ini adalah metode
kepustakaan (library research),9 yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara
menghimpun atau mengumpulkan data dari berbagai literatur baik data yang ada
di perpustakaan atau media informasi lainnya. Agar tercapai maksud dan tujuan
pembahasan pokok-pokok masalah diatas maka penulis menggunakan metode
penelitian kepustakaan sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data yang
deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan hal yang berkaitan dengan
MKD. Dalam hal ini adalah kasus yang dilakukan oleh Setya Novanto. Penulis
akan melakukan kajian kasus secara mendalam dan komprehensif.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif, yaitu menjelaskan pokok
permasalahan atau obyek penelitian yang penulis teliti sebagaimana adanya lalu
dibandingkan dengan hal lain melalui analisis. Jadi penulis akan menjelaskan dan
memaparkan pokok pembahasan dalam penelitian ini, yakni mengenai Etika
Politik dan Pengadilan Etika Politik Mahkamah Kehormatan Dewan kemudian
membandingkannya dengan Etika Politik Islam serta pandangan Islam terhadap
Peradilan Etika Politik MKD.
8 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2007), cet. ke-12, h. 27. 9 Library Research ini dilakukan dengan mendayagunakan sumber informasi yang
terdapat di pperpustakaan dan jasa informasi yang tersedia. Lihat Masri Singarimbun dan Sofyan
Effendi “Metode Penelitian Survey”, h. 70.
9
3. Tehnik Pengumpulan dan Sumber Data
Dalam penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara
langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku yang
valid. Yang diperoleh langsung dari masyrakat dinamakan data primer (data
dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan
data sekunder.10
Jadi nanti ada pembagian data primer dan data sekunder, untuk
memudahkan penelitian pada MKD dan kasus Setya Novanto.
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara terhadap
3 tokoh baik dari anggota DPR-RI sendiri, kemudian dari anggota Mahkamah
Kehormatan Dewan (MKD), dan dari masyarakat , serta pengumpulan dokumen-
dokumen hasil putusan langsung dari MKD, dan metode pengumpulan data
primer adalah dokumentasi dan wawancara.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder penulis mengambil data dan informasi dari pemberitaan
di media cetak mengenai kasus Setya Novanto yang dilakukan anggota dewan
yang merupakan suatu pelanggaran, dan dari berbagai artikel serta aturan-aturan
MKD yang penulis temukan dalam penelitian ini.
4. Tehnik Analisis Data
Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dan analisis data
yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif yang berarti
10
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003), cet. ke-7, h. 12.
10
mendeskripsikan, kemudian membandingkan hal yang telah dideskripsikan
tersebut.
5. Tehnik Penulisan Skripsi
Tehnik penulisan skripsi ini berpedoman kepada Buku pedoman Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang
diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri
(UIN) Jakarta tahun 2012.
G. Sistematika Penulisan
Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih
lengkap, agar bisa lebih memperjelas rangkaian penelitian ini, maka penulis
memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan
melalui beberapa bab, serta disertai beberapa sub-sub dalam menjelaskan pelbagai
hal yang lebih terperinci dan membutuhkan kajian pengetahuan yang lebih
mendalam. Adapun deskripsi dari sistematika penulisan ini dijabarkan dalam 5
bab sebagai berikut:
Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, yang
berisi tentang mengapa penulis lebih memilih judul ini dalam penulisan skripsi,
pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.
Bab kedua, etika politik perspektif politik Islam, diataranya definisi, ruang
lingkup, dasar-dasar , dan tujuan dari etika politik dalam perspektif Islam.
11
Bab ketiga, profil MKD, seperti sejarah berdirinya MKD, dasar-dasar
hukum berdirinya MKD, kewenangan MKD terhadap anggota DPR, serta
pengaruh MKD terhadap anggota DPR.
Bab keempat, profil Setya Novanto, sejarah beberapa kasus sSetya
Novanto yang melanggar etika politik seorang anggota DPR, kemudian akan
dibahas juga proses pengadilan dan putusan pengadilan terhadap kasus Setya
Novanto, serta analisis politik Islam terhadap keputusan MKD.
Bab kelima, penutup yang dalam bab ini disajikan serta saran yang
berkaitan dengan masalah atau kasus yang dikaji dalam skripsi ini.
12
BAB II
ETIKA POLITIK dan MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN
A. Definisi dan Ruang Lingkup Etika Politik Islam
Manusia adalah makhluk politik, pernyataan seperti ini sering diartikan
bahwa kehidupan manusia secara langsung tidak dapat dipisahkan dari yang
namanya permasalahan atau persoalan politik. Sedangkan dalam politik terdapat
nilai-nilai etika yang tidak bisa dipisahkan, agar kegiatan politik pada manusia
dapat berjalan dalam mencapai tujuan, baik dalam tujuan di dunia maupun sebagai
salah satu ibadah untuk umat Islam.
Secara kebahasaan Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang
buruk serta hak dan kewajiban moral, etika juga bisa disebut sebagai kumpulan
asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak yang diatur oleh suatu golongan
masyarakat.1 Etika dapat dikatakan sebagai watak, kesusilaan, atau adat yang
diambil dari bahasa Yunani atau ethos, yang berarti karakter dan studi yang
sistematis tentang pengertian dan hakikat nilai baik dan buruk, dan salah benar,
seharusnya dan tidak semestinya, serta prinsip umum yang membenarkan kita
melakukan atau menggunakan sesuatu.2 Dalam bentuk jamak (ta etha) artinya
adalah adat kebiasaan dan arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang bagi
terbentuknya istilah “Etika” yang oleh filsuf besar Yunani, Aristoteles sudah
dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.3 Etika pada umumnya hanya terlihat
1 “Etika” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Edisi III
cet. ke-8. 2 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Etika Berkeluarga, bermasyarakat, dan
Berpolitik, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2009), cet. ke-1, h. 6. 3 K. Bertens, Etika, cet ke-8 (Jakarta: Gramedia Media Utama, 2004), cet. ke-8, h. 4.
13
dari sisi nilai baik dan buruknya, karena biasanya nilai baik itu dianggap pasti
benar dan nilai buruk dianggap salah, hal ini semakin jelas jika dikaitkan dengan
erika religius, apa yang diperintahkan oleh Tuhan dianggap benar dan baik,
sedangkan yang dilarang-Nya dianggap buruk dan salah.4
Etika menyelidiki segala perbuatan manusia kemudian menetapkan
hukuman baik dan buruk akan tetapi tidak semua perbuatan dapat diberi hukuman
seperti ini, perbuatan manusia yang timbul dengan kehendak bukanlah pokok
persoalan etika. Pokok dari persoalan etika ialah segala perbuatan yang timbul
dari orang yang melakukan dengan ikhtiar dan sengaja, dan ia mengetahui ketika
melakukannya dengan penuh kesadaran. Demikian juga soal perbuatan yang
timbul tanpa kehendak tetapi dapat diikhtiarkan penjagaan sewaktu sadar.
Perilaku inilah yang dapat dikenakan hukuman baik dan buruk dalam
permasalahan etika.5
Sedangkan politik adalah kehidupan untuk mencapai kehidupan yang lebih
baik. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan, segala urusan,
tindakan, mengatur strategi dan siasat yang dilakukan dalam pemerintahan atau
negara, serta kebijakan dalam bertindak.6 Dalam perspektif Islam, menurut Ibnu
Khaldun, politik harus menjadi pencarian untuk etika dan keduanya saling
terkait.7 Politik juga bisa diartikan sebagai seni dalam mengatur dan mengurus
4 Abdul Haris, Etika Hamka: Kontruksi Etik Berbasis Rasional Religious, (Yogyakarta:
LKIS, 2010), cet. ke-1, h. 35. 5 Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak), (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), cet. ke-8, h. 5.
6 Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam entry “Politik” (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),
Edisi III cet. ke-8. 7 Mujar Ibnu Syarif, “Contemporary Islamic Political Discourse on The Political Ethics
of State officials”, Syariah Journal, Vol. 22, No. 2 (2014), h. 163.
14
suatu negara, serta cara atau kebijakan untuk mencapai suatu tujuan.8 Istilah
politik muncul dalam bahasa Yunani, “Politicon” yang mengandung arti “
berhubungan dengan warga masyarakat”, kata tersebut diambil dari kata polis
yang berarti kota.9 Orang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakan
sebagai the good life. Dalam kehidupan manusia modern seperti saat ini,
kebutuhan hidup orang banyak membutuhkan institusi negara sebagai pelindung
dan pengatur masyarakat yang majemuk. Dengan demikian politik dalam suatu
negara berkaitan dengan masalah kekuasaan pengambil keputusan, kebijakan
publik dan alokasi atau distribusi.10
Padanan kata politik dalam bahasa arab adalah
Siyasah yang berasal dari kata sasa. Kata ini diartikan sebagai mengatur,
mengurus dan memerintah. Sedangkan kata siyasah diartikan policy of
government yang bertujuan untuk kemaslahatan.11
Politik mengikhtiarkan optimalnya kehidupan bersama sehingga
aktualisasi diri dan fungsi optimal individu dapat berlangsung serta pencapaian
kebahagiaan dapat dilakukan. Dari hal tersebut dapat kita pahami, politik adalah
implikasi dari kehidupan bersama. Keberadaan manusia dengan manusia yang lain
di dunia, kehidupan bersama di sebuah wilayah, memerlukan pengaturan agar
8 B. N. Marbun, Kamus Politik, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), cet. ke-1, h. 445.
9 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Etika berkeluarga, Bermasyarakat, dan
Berpolitik, h 37. 10
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010),
cet. ke-4, h. 14. 11
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Etika berkeluarga, Bermasyarakat, dan
Berpolitik, h. 38.
15
rakyatnya dapat memenuhi kebutuhan dan mengembangkan dirinya masing-
masing, lebih jauh lagi sama-sama mengembangkan dunia.12
Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa etika politik adalah filsafat
moral tentang dimensi politis kehidupan manusia.13
Dalam Islam pengambilan
hukum tidak terlepas dari Al-Quran, Sunah dan Ijtihad para ulama sebagai
pedoman dalam berbagai aspek termasuk politik. Etika politik menurut Fiqh
Siyasah adalah menjalankan suatu pemerintahan, perjalanan politik muslim yang
nilai-nilai baik dan buruknya berdasarkan sumber hukum Islam. Menurut Prof.
Azumardi Azra ketika etika politik melanggar perintah-perintah agama maka
dapat merusak kesucian politik serta tujuan akan berubah dan jauh dari maslahat
umat.14
Karena memang sebenarnya islam merupakan agama politik, memiliki
pemikiran yang disalurkan dalam akidah Islam dan metode-metode yang terdapat
dalam hukum Syara.15
Dari uraian di atas, jelaslah bahwa etika dan politik memiliki hubungan
yang sangat dekat. Jalinan sempurna antara etika dan politik dicontohkan oleh
Nabi Muhammad saw ketika rasulullah memimpin Negara Madinah, dijelaskan
dalam Al-Qur’an (al-Ahzab, 21).
Berbeda dengan periode Nabi dan al-Khulafa ‘al-Rasyidin, pemerintah
dijalankan oleh pejabat negara di berbagai negara Muslim di periode kontemporer
12
Bagus Takwin, “Etika Politik Menimbang Ulang Politik”, dalam Budi Hardiman dkk.
Empat esai etika Politik, (Jakarta: Komunitas Salihara, 2011), cet. ke-1, h. Vii. 13
Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,
(Jakarta: Gramedia, 1988), cet. ke-2, h. 8. 14
Azyumardi Azra dan Amsal Bachtiar, Etiika Politik dalam Islam, Artikel diunduh 04
Februari 2016, http://www.republika.co.id/berita//ensiklopedia-islam/himah/08/07/13/122-etika-
politik-dalam-islam. 15
Hafidz Abdurrahman, Diskursus Islam Politik Spiritual, (Jakarta: Al-Azhar Press
2007), cet. ke-2, h. 21.
16
ini, tidah banyak yang dapat diperdebatkan karena moral dan praktek pejabat
negara yang tercemar. Oleh karena itu, umat Islam di masa kontemporer masih
kurang mendapatkan yang baik.16
Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat
teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara
bertanggung jawab. Adalah salah ketika etika politik langsung mau mencampuri
politik praktis sebagaimana etika pada umumnya tidak dapat menetapkan apa
yang harus dilakukan seseorang. Tugas etika politik adalah subsider: membantu
agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara obyektif,
artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh
semua yang mengerti permasalahan. Etika politik tidak dapat mengajarkan atau
mengkhotbahi para politisi, tetapi dapat memberikan patokan-patokan orientasi
dan pegangan normatif bagi mereka yang memang mau menilai kualitas tatanan
kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia.17
Etika dapat dilihat dari dua bagian yaitu: etika umum dan etika khusus.
Etika umum adalah prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan
manusia, sedangkan etika khusus adalah dalam berbagai lingkup kehidupan.
Dibedakan antara etika individual yang mempertanyakan kewajiban manusia
sebagai individu, terutama terhadap dirinya sendiri dan melalui suara hati
terhadap Tuhan, dan etika sosial. Etika sosial jauh lebih luas dari etika individual
karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa
16
Mujar Ibnu Syarif, “Contemporary Islamic Political Discourse on The Political Ethics
of State officials”, Syariah Journal, h. 163. 17
Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,
h.3.
17
ia merupakan makhluk sosial. Dengan bertolak dari martabat manusia sebagai
pribadi yang sosial, etika sosial memuat banyak etika yang khusus mengenai
wilayah-wilayah kehidupan manusia tertentu. Di sini termasuk misalnya
kewajiban disekitar permulaan kehidupan, dan juga norma-norma moral yang
berlaku dalam hubungan dengan satuan-satuan kemasyarakatan yang berlembaga
seperti etika berkeluarga, etika berbagai profesi, dan etika pendidikan. Dan disini
termasuk juga etika politik atau filsafat moral mengenai dimensi politis kehidupan
manusia.18
Etika politik memiliki kemiripan dengan kode etik profesi, terutama ketika
etika politik menyoroti masalah-masalah pejabat publik. Secara kebahasaan kode
etik adalah aturan atau tata susila. Adapun yang dimaksud dengan kode etik
profesi adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang tingkah laku dalam
suatu kelompok profesi tertentu yang sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-
hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis.19
Etika khusus sering disamakan dengan etika terapan, yaitu etika yang
dilaksanakan sehari-hari oleh pelaku etika. Etika terapan menerapkan etika dalam
kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dan bernegara. Hubungannya dengan pelaku
etika sangat erat, karena pembuatan etika itu melekat pada pelaku etika. Etika
politik tidak hanya berbicara tentang prilaku institusi politisi saja, etika politik
juga berhubungan dengan praktek institusi sosial, hukum, komunitas struktur-
18
Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,
h. 13. 19
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Etika berkeluarga, Bermasyarakat, dan
Berpolitik, h. 17.
18
struktur sosial, politik, ekonomi.20
Ruang lingkup etika terapan seperti etika
politik meliputi dua persoalan yaitu menyoroti masalah-masalah profesi dan
membahas masalah-masalah aktual dalam kehidupan politik, tata cara berpolitik
serta hasil kebijakan politik.
Lembaga penata normatif masyarakat adalah hukum. Hukumlah yang
memberitahukan kepada semua anggota masyarakat bagaimana harus bertindak.
Hukum terdiri dari norma-norma bagi kelakuan yang betul dan salah dalam
masyarakat. Hukum hanya bersifat normatif dan tidak efektif. Artinya hukum
sendiri tidak dapat menjamin agar orang memang taat kepada norma-normanya.
Yang dapat secara efektif menentukan kelakuan masyarakat hanyalah lembaga
yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan hukum dan lembaga itu adalah
negara. Penataan efektif msyarakat adalah penataan yang de facto dalam
kenyataan , menentukan kelakuan masyarakat. Dengan demikian hukum dan
kekuasaan negara merupakan bahan bahasan utama etika politik. Hukum sebagai
lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan tanpa hukum akan menjadi
negara penindas dan irasional, begitu pula hukum tanpa kekuasaan negara tidak
bisa berbuat apa-apa hanya normatif belaka.21
Etika politik terutama berfungsi sebagai sarana kritik ideologi. Bukan
negara dan hukum melainkan paham-paham dan strategi legitimasi yang
mendasari penyelenggaraan yang menjadi bahan pembahasannya. Itu mempunyai
implikasi bagi etika politik itu sendiri suatu usaha ideologis tidak tanpa alasan.
Etika politik tidak berada di tingkat sistem legitimasi politik tertentu dan tidak
20
Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, (Jakarta: Kompas 2003), cet. ke-1, h. 25. 21
Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, h. 21.
19
dapat menyaingi suatu ideologi negara, tetapi etika politik dapat membantu usaha
masyarakat untuk mengejewantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas
politik nyata. Misalnya dengan merefleksikan apa inti keadilan sosial, apa dasar
etis kerakyatan, bagaimana kekuasaan harus ditangani supaya sesuai dengan
martabat manusia dasarnya, etika politik dapat membantu dengan menjelaskan
implikasi dari berbagai alternatif dan pandangan yang kontroversial. Justru
apabila suatu bangsa bertekad untuk membangun kehidupannya sesuai dengan
dan berdasarkan nilai-nilai luhurnya, etika politik dapat membagikan keahliannya
dalam bidang normatif etis untuk merealisasikan tekad itu.22
B. Dasar-Dasar Etika Politik Islam
Komitmen pada cita-cita politik pada khususnya kesejahteraan dan
kesentosaan rakyat dan menghasilkan hukum-hukum yang adil adalah sesuai
dengan ajaran Al-quran. Sistem politik yang di kehendaki adalah berupa
penerapan hukum-hukum Tuhan dalam lingkungan tanpa menutup kemungkinan
upaya pembuatan dan penerapa hukum untuk penyelengarakan kepentingan yang
didiamkan Al-quran dan Sunnah adalah sistem politik Islami,23
yang di dalam
nya terkandung nilai-nilai etika dalam berpolitik, Al-quran menekankan etika
politik itu harus mengacu kepada hal-hal berikut:
1) Amanat
Bahwa politik itu merupakan akses terhadap kekuasaan negara secara lahiriah
berasal dari amanat rakyat, maka kekuasaan itu harus digunakan, di alokasikan
22
Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, h. 7.
23
Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah: Konsepsi kekuasaan Politik Dalam Al-Quran,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), cet. ke-2, h. 223.
20
dan di distribusikan dengan benar dan adil untuk kesejahteraan rakyat, seperti
yang terkandung dalam surat An-Nissa:58
5
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.
Seseorang yang mendapatkan amanah kepemimipinan politik maka
menjadi keharusan konstitusional dan sekaligus mnejadi kewajiban dalam agama
untuk menunaikan amanat sebagai tanggung jawabnya. Amanat yang bersal dari
tuhan yang harus ditunaikan adalah mnegakan hukum-hukum agama. Menegakan
agama berarti menuaikan hal-hal yang diperintahkan dalam al-quran dah hadist.
Khusus dalam etika politik, maka di antara yang mesti ditunaikan adalah
menyelenggarakan pembangunan spiritual dan kesejahteraan manusia, serta
memelihara dan mengembangkan ketertiban dan keamanan negara.
Dalam prinsip Ibnu Taimiyah ia mengatakan, karena beratnya Amanah
maka pengangkatan pemimpin untuk mengurusi umat harus dilakukan secara
seleksi yang ketat. Karena pada dasarnya seorang pemimpin akan dihadapkan
pada permasalahan umat yang sangat kompleks.24
Dengan demikian, dalam
hubungannya dengan negara dan rakyat, prinsip etika amanah adalah salah satu
prinsip etika politik pembangunan menghendaki agar negara seyogyanya
24
Ibnu taimiyah, Siyasah Syariah: Etika Politik Islam, (Bandung: Risalah Gusti), h. 4.
21
menghargai hak-hak setiap warganya dan tidak sewenang-wenang
memperlakukan rakyatnya.25
2) Musyawarah
Setelah menjalankan amanah dalam menerapkan etika politik tentu harus
dibarengi dengan sistem musyawarah, mengingat dalam politik Islam,
musyawarah adalah keharusan dalam mencapai sebuah kesepakatan. Tentu ini ada
kemiripan dari sistem demokrasi modern saat ini. Substansi demokrasi adlah
memberikan bentuk dan beberapa sistem yang praktis seperti pemilu untuk
meminta pendapat rakyat, kebebasan berpendapat, dan lain-lain.26
Karena tanpa
musyawarah semua peserta memiliki persamaan hak untuk mendapatkan
persamaan, untuk mendapatkan kesempatan secara adil untuk mengungkap
pendapat dan pandangan masing-masing terhadap masalah yang dirundingkan.27
Dalam Al-quran yang terkait etika dalam berpolitik yang mengandung nilai-nilai
bermusyawarah terkandung pada surat Ali-Imran ayat 159:
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah
25
Arskal Salim, Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah, (Jakarta:
Logos, 1999), cet. ke-1, h. 79. 26
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-quran, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan
Berpolitik, h. 42. 27
Suyuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari
Pandangan Al-quran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), cet. ke-1, h. 201.
22
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam
urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakkal kepada-Nya.
Dalam ayat ini dicantumkan 3 sifat dan sikap secara beruntun untuk
dilaksanakan sebelum bermusyawarah. Ketika ketiga sifat tersebut adalah berlaku
lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Esensi sifat itu yang kemudian
harus dimiliki setiap muslim yang hendak melakukan musyawarah. Ayat tersebut
termasuk dalam kelompok ayat Makkiyah. Ini berarti bahwa umat Islam telah
mengenal tradisi Musyawarah sebelum Islam datang, masyarakat Arab, telah
mengenal tradisi musyawarah.28
Musyawarah bukan berarti bahwa seseorang
pemimpin meminta nasihat kepada orang lain, melainkan nasihat timbal balik
melalui diskusi pertama, hal ini secara langsung menunjukkan bahwa kepada
eksekutif tidak dapat sama sekali menolak keputusan yang diambil melalui
majelis musyawarah.29
3) Adil
Etika selanjutnya dalam berpolitik adalah Adil, seseorang yang adil adalah
yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan
ukuran yang ganda. Persamaan itulah yanng adil tidak berpihak kepada yang
28
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-quran, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan
Berpolitik, h. 43. 29
Mumtaz Ahmad, Masalah Teori Politik Islam, (Bandung: Mizan, 1996), Cet- Ke-3, h.
122.
23
salah.30
Imam khomaini mengatakan bahawa Adalah (keadilan) adalah – antara
berelebuhan dan kurang, ia adalah termasuk perkarang penting dalam mencapai
keutamaan akhlak, baik secara batiniah dan lahiriah yang merupakan keutamaan
besar insaniah. Keadilan bukanlah salah satu bagian keutamaan, bahkan keadilan
adalah semua keutamaan.31
Sedangkan menurut Yusuf Qhardawi keadilan adalah
keseimbangan antara individu dengan unsur materidan spiritual yang di miliki,
keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara masyarakat satu dan
masyarakat lainnya. Kesimbanagan ini tidak akan terwujud tanpa melaksanakan
syariat yang telah di tetapkan oleh Allah. Arti keadilan bukanlah keutamaan
mutlak. Persamaan antar dua bentuk yang berbeda tidak lebih dari pada dikotomi
antara dua hal yang sama, dan hal ini bukanlah keadilan.32
Dalam Al-Quran, keadilan mengandung berbagai macam makana, tidak
hanya pada proses penetapan hukum dan polotik tetapi juga berbicara persoalan
perselisihah akhlak dan segala aspek kehidupan beragama.dalam kaitan etika
dalam berpolotik, keadilan dalam Al-Quran dijelaskan pada surat An-Nisa ayat
135:
30
Lajnah PentashihaMushaf Al-quran, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan
Berpolitik, h. 36. 31
Imam Khomaini, Insan Illahiah: Menjadi Manusia Sempurna dengan Sifat-Sifat
Ketuhanan, Puncak Penyingkapan Hijab-Hijab Duniawi, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), h. 164. 32
Yusuf Qhardawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Cet ke-3 (Jakarta: Gemma Insani
Press), cet. ke-3, h. 228.
24
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih
tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau
enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala
apa yang kamu kerjakan.
Ayat ini berbicara tegas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman
untuk menegakan keadilan secara total dalam semua kondisi dan dalam segala
bidang, pemimpin, politisi, hakim atau masyarakat biasahendak menjalankan dan
menegakan keadilan. Terhadap objek di mana keadilan harus di tegakkan dalam
arti memberikan perlakuan yang sama.33
Prinsip keadilan mrndapatkan posisi
dalam Piagam Madinah yang menyatakan tegas sebagai sistem perundang-
undangan dalam kehidupan bermasyarakat negara Madinah. Semua warga negara
baik Muslim, Nasrani dan Yahudi diperlakukan secara adil dengan memperoleh
hak perlindungan dan hak persamaan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.
Artinya sebagai sesama manusia mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan
keadilan. Karena keadilan bersifat inklusif tidak eksklusif untuk golongan
tertentu.34
Kewibawaan Imam akan lenyap jika melakukan tinndakan yang
33
Lajnah Pentashihan Muashaf Al-Quran, Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan
Berpolitik, h. 52.
34
Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari
Pandangan Al-Quran, h. 225.
25
terlarang atau sejenisnya. Ini mengakibatkan hilangnya kekuatan imam dalam
mengurusi suatu perkara yang menyangkut kehidupan umatnya.35
4) Memiliki Rasa Malu
Politisi yang memiliki rasa malu adalah mereka yang merasa malu melanggar
agama, rasa malu dan tidak pernah melakukan kesalahan dengan sengaja, dan
malu melanggar norma-norma yang telah disepakati. Ketika seorang politikus
telah melanggar salah satu yang dilarang oleh agama, seperti mengkonsumsi
alkohol, itu berarti dia tidak lagi memiliki rasa malu. Seorang politisi mabuk,
menurut al-Ghazali, akan menderita kerugian dan juga mungkin akan kehilangan
kekuasaannya.
Seorang pejabat negara yang memiliki rasa malu, akan berhati-hati dan
waspada, dan tidak akan pernah melakukan apapun yang sekiranya bisa
mempermalukan dirinya sendiri. Etika politik utama yang harus dipraktekkan
oleh seorang politisi adalah kejujuran, dan menghindari korupsi, kolusi dan
nepotisme. Oleh karena itu jika ia telah dinyatakan korupsi misalnya, seorang
politisi tersebut jika memiliki rasa malu, maka akan cepat untuk mengundurkan
diri dari kantor. Pada saat ini tampak bahwasannya politisi di negara Muslim tidak
memiliki rasa malu atau kehilangan rasa malu.
Oleh karena itu meskipun melakukan korupsi atau banyak kejahatan lainnya,
banyak diantara mereka yang masih tetap bertahan di kantor tanpa memiliki rasa
malu. Seorang politisi yang tau malu adalah orang yang tahu akan dirinya.36
35
Osman Raliby, Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara, (Jakarta: sBulan
Bintang,1965), cet. ke-3, h. 169. 36
Mujar Ibnu Syarif, “Contemporary Islamic Political Discourse on The Political Ethics
of State officials”, Syariah Journal, h. 183.
26
5) Memenuhi Janji Politik
Yang dimaksud dengan menghormati janji-janji politik untuk politisi untuk
selalu berusaha sejauh mungkin untuk memenuhi semua janji-janji yang
dinyatakan dia di publik. Terutama, kepada orang-orang yang berada saat
penyampaian kampanye untuk pemilihan sebagai pejabat publik, seperti sebagai
Presiden, Perdana Menteri atau posisi politik tinggi lainnya.
Ini penting untuk menekankan kepada para pejabat penting yang telah berhasil
menduduki posisi nya. Dengan kata lain, dibutuhkan kejujuran dan integritas
sebelum dan sesudah berkampanye atau pemilu serta setelah berada di kantor.37
C. Tujuan Etika Politik
Etika politik dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,
efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana pilitik yang demokratis yang
bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tangap akan aspirasi rakyat,
menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan serta menjunjung tinggi hak asasi
manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika
poltik mengamanattkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian
tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik.38
Ini semata agar terciptanya
pemerintahan yang menjunjung tinggi hak rakyat agar terciptanya kesejahteraan
rakyat.
Studi Etika Politik Islam bertujuan untuk mendorong atau mengarahkan
pejabat negara untuk melakukan berbagai tindakan politik yang baik dan
37
Mujar Ibnu Syarif, “Contemporary Islamic Political Discourse on The Political Ethics
of State officials”, Syariah Journal, h. 186. 38
Abdul Haris, Etika Hamka: Konstruksi Etika Berbasis Rasional Religius, (Yogyakarta:
LKIS, 2010), cet.. ke-1, h. 35.
27
menghindari berbagai perilaku buruk politik, sehingga semua tindakan politik
yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi bangsa dan negara.39
Meskipun Al-Quran tidak mengemukakan secara eksplisit fungsi dan
struktur dan sistem serta etika politik, namun dari uraian di atas dapat ditemukan
adanya unsur-unsur dalam politik. Sosialisasi politik, misalnya dapat ditemukan
dalam tugas dan ajaran-ajaran agama, termasuk di dalamnya yang berkenaan
dengan kehidupan politik dikembangkan dengan sistem pendidikan dan
pengajaran sehingga masyarakat dapat memiliki persepsi dan budaya yang sama.
Dengan begitu diharapakan warga masyarakat dapat melaksanakan peran masing-
masing dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bernegara. Pada sisi lain
sosial politik, keyakinan dan budaya beerpolitik dapat diwariskan dari satu
generasi ke generasi berikutnya
Diharapkan dalam berjalannya suatu pemerintahan sesuai dengan etika
politik yang terkandung dalam Al-Quran dapat terjadinya pembuatan hukum-
hukum yang adil dalam masyarakat, legislatif dapat mengerti dan mengetahui
hukum yang pantas dibuat, tujuan serta maksudnya demi kesejahteraan rakyat.
Eksekutif dapat menjalankan dan melaksanakan hukum-hukum agama dan
perundang-undangan dan menjadi pemimpin yang amanah dan adil. Sedangkan
yudikatif dapat menindak dengan tegas para pelanggar hukum.40
Cita-cita yang diharapkan dapat menjadi kenyataan yaitu ketentraman,
kesejahteraan, dalam kehidupan bermayarakat dan dilindungi oleh hukum Islam,
tersipulkan dengan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang
39
Mujar Ibnu Syarif, “Contemporary Islamic Political Discourse on The Political Ethics
of State officials”, Syariah Journal, h. 171. 40
Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, h. 297.
28
mengandun negeri sejahtera dan sentosa, nilai yang diharapkan terwujud sehingga
dengan begitu memperoleh sarana dan wahana untuk aktualisasi kodrat manusia
sebagai makhluk yang diberikan kedudukan sebagai khalifah dalam membangun
kemakmuran di muka bumi untuk kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan
akhirat. Sesuai janji Allah tujuan itu hanya dapat tercapai dengan iman dan amal.
Ini bermakna manusia harus mengakui dan mengikuti kebenaran yang dibawa
oleh Rasulullah Saw dan melaksanakan usaha pembangunan material, spiritual,
dan memelihara serta mengembangkan ketertiban kemudian keamanan bersama.
Usaha ini pada hakikatnya adalah penerapan hukum-hukum dan ajaran agama
yang diwajibkan atas setiap orang mukmin dan pemerintah sebagai pemegang
kekuasaan politik.41
41
Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, h. 298.
29
BAB III
PROFIL MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN
A. Sejarah dan Dasar Hukum Berdirinya MKD
Sistem kode etik dan kode perilaku terus berkembang dalam praktik di
semua bidang kehidupan, baik di ranah dunia usaha (market), di ranah masyarakat
(civil society), maupun di sektor publik dan dalam penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan negara (state). Dalam ranah negara pun, sistem kode etik dan
infrastruktur etik ini berkembang, baik di lingkungan cabang kekuasaan eksekutif,
legislatif, maupun judikatif, serta di lembaga-lembaga atau agencies yang bersifat
indipenden. Di bidang kehakiman, telah mengadopsi ide pembentukan komisi
yudisial yang bersifat permanen dan diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. Di
lingkungan DPR dan DPD, berdasarkan UU MD3 telah dibentuk Mahkamah
Kehormatan DPR (MKD).1 Di lingkungan Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi terdapat pula Majelis Kehormatan Hakim (MKH), yang bersifat
adhoc.2
Gejala pembentukan komisi-komisi atau institusi-institusi penegak kode
etik ini, baik yang bersifat permanen ataupun yang bersifat adhoc atau sewaktu-
waktu diperlukan, mencerminkan semakin berkembangnya kesadaran umat
manusia mengenai pentingnya sistem etika profesional itu ditegakkan secara
efektif. Hal ini mendorong United Nations menetapkan secara resmi rekomendasi
Sidang Umum (General Assembly) pada tahun 1996, yang menganjurkan agar
1 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),
Cet Ke-2, h. 100. 2 Adhoc adalah suatu pengadilan yang memiliki sifat tidak permanen dan dibentuk hanya
untuk sementara saja dan untuk menangani suatu kejadian tertentu. Pengadilan ini menangani
beberapa masalah terutama dalam hal Hak Asasi Manusia.
30
semua negara anggota PBB membangun apa yang disebut infrastruktur etika
untuk jabatan-jabatan publik (ethics infra-structure in public offices). Hal ini tentu
sangat berpengaruh keseluruh dunia, sehingga semua negara – dewasa ini – terus
mengadakan upaya pembentukan kode etik di pelbagai bidang dengan didukung
oleh institusi-institusi penegakannya dalam praktik. Dengan demikian, sistem
kode etik yang sudah dikenal abad ke-19 sampai akhir abad ke-20, mengalami
revitalisai lebih lanjut dengan dukungan kelembagaan yang memungkinkan sistem
etika benar-benar diterapkan secara fungsional dan ditegakkan secara efektif.3
Sebelum berganti nama menjadi MKD, alat kelengkapan DPR bernama
Badan Kehormatan (BK) DPR. Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh
DPR juga dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR
menetapkan susunan dan keanggotaan MKD dengan memperhatikan perimbangan
dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan
DPR, dan permulaan tahun sidang. Penyebab bergantinya istilah BK menjadi
MKD, adalah memberikan kekuasaan yang lebih.4
Anggota MKD berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan ditetapkan dalam
rapat paripurna pada permulaan tahun sidang. Pimpinan MKD merupakan satu
kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri dari satu orang
ketua dan tiga orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota MKD yang
Berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan
memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota
3 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),
h. 101. 4 Hasil Wawancara dengan Ketua MKD Bapak KH. Surahman Hidayat pada tanggal 15
Februari 2016, di Gedung Nusantara II jam 11.20am.
31
tiap-tiap fraksi. Dalam anggota MKD terdapat beberapa fraksi yang ikut serta di
dalamnya, berikut nama-nama yang menjabat sebagai anggota MKD dari mulai
ketua, wakil ketua dan beberapa anggota pendukung di dalamnya5:
Nomor
Anggota
Nama
Fraksi
Dapil
Jabatan
107 DR. K.H.
SURAHMAN
HIDAYAT, M.A.
Partai
Keadilan
Sejahtera
(PKS)
Jawa Barat X Ketua
255 Dr. Ir. H. LILI
ASDJUDIREDJA,
S.E., Ph.D.
Golongan
Karya
(GOLKAR)
Jawa Barat II Wakil Ketua
128 DR. JUNIMART
GIRSANG, SH,
MBA, MH
Partai
Demokrasi
Indonesia
Perjuangan
Sumatra Utara
III
Wakil Ketua
377 Ir. SUFMI DASCO
AHMAD, SH, MH
Partai Gerakan
Indonesia
Raya
Banten
III
Wakil Ketua
464 H. A. BAKRI
H.M., S.E.
Partai Amanat
Nasional
Jambi Anggota
498 H. SUKIMAN, S.
Pd., M.M.
Partai Amanat
Nasional
Kalimantan
Barat
Anggota
527 Drs. H. ZAINUT
TAUHID SA’ADI,
Partai
Persatuan
Jawa Tengah
IX
Anggota
5 www.dpr.go.id, Alat Kelengkapan DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan, Diakses Pada
Tanggal 22 Februari 2016.
32
M.Si Pembangunan
183 DR.
MUHAMMAD
PRAKOSA,PHd
Partai
Demokrasi
Indonesia
Perjuangan
Jawa Tengah
IX
Anggota
436 Drs. H. GUNTUR
SASONO, M.Si.
Partai
Demokrat
Jawa
Timur
Anggota
402 H. DARIZAAL
BASIR
Partai
Demokrat
Sumatra Barat
Anggota
559 H. SARIFUDDIN
SUDDING, S.H.,
M.H.
Partai
HaNuRa
Sulawesi
Tengah
Anggota
326 H.R.
MUHAMMAD
SYAFI’I, SH,
M.Hum
Partai Gerakan
Indonesia
Raya
Sumatera
Utara
I
Anggota
132 MARSIAMAN
SARAGIH
Partai
Demokrasi
Indonesia
Perjuangan
Riau
II
Anggota
50 H. ACEP ADANG
RUHIAT, Msi
Partai
Kebangkitan
Bangsa
Jawa Barat
XI
Anggota
269 H. AHMAD
ZACKY SIRADJ
Golongan
Karya
Jawa
Barat
XI
Anggota
13 Drs. FADHOLI NasDem Jawa Ttengah Anggota
33
I
530 SY. ANAS
THAHIR
Partai
Persatuan
Pembangunan
Jawa Timur
III
Anggota
321 DR. SAIFUL
BAHRI RURAY,
SH, Msi
Golongan
Karya
Maluku Utara Anggota
Tata cara pelaksanaan tugas MKD diatur dengan peraturan DPR tentang tata
beracara MKD.6
B. Kewenangan MKD terhadap anggota DPR
MKD bertugas atau memiliki wewenang untuk menyelidiki serta
memverifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:
Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 81;
tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
sebagai anggota DPR, selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR, sebagaimana ketentuan
mengenai syarat calon anggota DPR, yang diatur dalam undang-undang mengenai
pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; melanggar ketentuan larangan
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Selain tugas tersebut diatas, MKD melakukan evaluasi dan
penyempurnaan peraturan DPR, tentang Kode Etik DPR. MKD juga berwenang
6 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),
h. 102.
34
memanggil pihak yang berkaitan dengan melakukan kerjasama dengan lembaga
lain.7
Ketika MKD masih beristilahkan BK. BK tidak memiliki kekuasaan yang
begitu besar dibandingkan dengan MKD dalam hal mengusut kasus bisa dikatakan
bahwa BK tidak berhak mengusut kasus seorang Ketua DPR, meskipun ketua
DPR tersebut telah melakukan pelanggaran etik, beda dengan MKD karena MKD
diberi kesempatan untuk menyidangkan Ketua DPR, Menteri, Menko, dan lainnya
jika melakukuan pelanggaran etik. Di MKD juga diizinkan pihak lain untuk
melakukan penyelidikan seperti Kapolda dan Kapolri. BK diganti jadi MKD agar
dapat meningkatkan fungsi dan posisinya sebagai alat kelengkapan DPR.8
Dalam Peraturan DPR RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Beracara
MKD Bab II mengenai Fungsi, Tugas dan Wewenang tertera di Pasal 2 ayat (3a-
3k), dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, MKD berwenang untuk:
a. Menerbitkan surat edaran mengenai anjuran untuk menaati Tata Tertib serta
mencegah pelanggaran Kode Etik kepada seluruh anggota;
b. Memantau perilaku dan kehadiran Anggota dalam rapat DPR;
c. Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah terjadinya
pelanggaran Kode Etik dan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan
kredibilitas DPR;
d. Melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan
oleh Anggota, baik berdasarkan Pengaduan maupun tanpa Pengaduan;
7 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),
h. 102. 8 Hasil Wawancara dengan Ketua MKD Bapak KH. Surahman Hidayat pada tanggal 15
Februari 2016.
35
e. Memanggil dan memeriksa setiap orang yang terkait tindakan dan atau
peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak
melaksanakan salah satu kewajiban atau melanggar ketentuan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib dalam
Sidang MKD;
f. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain;
g. Memanggil pihak terkait;
h. Menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dalam
hal Pengadu mencabut aduannya atau diputuskan oleh rapat MKD;
i. Memutuskan perkara pelanggaran yang patut diduga dilakukan oleh Anggota
yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan atau melanggar
ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatiur mengenai MPR, DPD, DPR, Peraturan DPR yang mengatur
tentang Tata Tertib dan Kode Etik;
j. Menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan
kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan urusan rumah
tangga;dan
k. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPR yang mengatur
tentang Kode Etik.9
C. Pengaruh MKD Terhadap Kinerja Anggota DPR
Pengaruh adanya MKD sebagai Alat Kelengkapan DPR, sejauh ini tidak
begitu pesat pengaruhnya karena ternyata masih banyak yang belum mengetahui
9 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Kode Etik DPR-RI dan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan
DPR-RI, (Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, 2015), h. 8-10.
36
sejauh mana proses tindak lanjut dari Alat Kelengkapan DPR yang disebut MKD
ini, banyak anggota DPR yang hanya menganggap MKD itu sebuah alat
kelengkapan biasa, hanya saja setelah adanya MKD ini jauh berkurang kasus-
kasus pelanggaran etik yang terjadi pada anggota DPR. Sedikit demi sedikit para
anggota DPR mulai membenahi diri agar tidak melakukan pelanggaran Kode Etik.
Semenjak adanya perubahan nama berpengaruh juga memperkecil
kemungkinan anggota DPR untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran Kode
Etik, seperti bersikap, bergaul sesama staff, berpakaian, kemudian absensii
kehadiran, dan melayani tamu dengan sangat baik, serta banyak hal lainnya yang
membuat anggota DPR lebih terlihat beretika dalam hal apapun. Tapi yang pasti
setiap tahunnya dari yang dulunya bernama BK, dan sekarang menjadi MKD,
kasus-kasus yang masuk bisa dibilang cukup banyak tapi tidak semua kasus
diterima oleh MKD, ada juga yang tidak diproses karena nama teradu atau
kasusnya atau bahkan mnam peserta teradu tidak jelas seperti layaknya proses
pengaduan yang sebenranya.10
10
Hasil Wawancara dengan Ketua MKD Bapak KH. Surahman Hidayat pada tanggal 15
Februari 2016.
37
BAB IV
PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM
PERSPEKTIF ISLAM
A. Sekilas Profil Setya Novanto
1. Identitas Setya Novanto
Nama lengkap dari ketua DPR RI H. Setya Novanto, S.E. Beliau lahir di
Banduung pada hari Jumat tanggal 12 November tahun 1954 yang berzodiakkan
scorpion, belia merupakan warga negara Republiik Indonesia, beragama Islam
memiliki profesi sebagai Pengusaha dan Politisi. Beliau memiliki seorang Istri
yang memiliki nama Deisti Asriani, S.H. Dan memiliki 2 orang anak laki-laki dan
seorang anak perempuan. Beliau sekeluarga bertempat tinggal di Kalibata sebagai
rumah dinas anggota DPR-RI sedangkan rumah pribadinya ada di Pondok Indah.
H. Setya Novanto, S.E. merupakan sosok Ketua DPR RI periode 2014 – 2019
yang baru saja terpilih. Sebelumnya juga telah menjabat sebagai anggota DPR RI
periode 1999 - 2004, 2004-2009, 2009-2014 dapil Nusa Tenggara Timur Dua
melalui fraksi Partai Golkar. Setya Novanto juga Ketua Fraksi Partai Golkar
untuk masa periode 2009-2014.
Dalam catatan kariernya, Setya Novanto mengawalinya dengan membuat
usaha kecil-kecilan saat masih kuliah di Universitas Katolik Widya Mandala
Surabaya. Untuk menjaga kelandsungan hidupnya saat merantau, Setya Novanto
memulai berbisnis dengan berjualan beras dan madu di Surabaya. Setya Novanto
juga pernah bekerja pada posisi sales di dealer penjualan mobil. Berkat
38
kemampuannya dalam memasarkan produk, ia pun diangkat sebagai Kepala
Penjualan Mobil di wilayah Indonesia Timur.
Setelah mendapatkan gelar sarjana, Setya Novanto melanjutkan pendidikannya
di Universitas Trisakti. Pada saat itu, Setya Novanto tetap membuat usaha bisnis
kios fotokopi di dekat kampus. Setya Novanto juga diminta untuk menjalankan
bisnis SPBU di daerah Cikokol, Tangerang dari teman ayahnya dan kemudian
berhasil ia kembangkan. Tak lama kemudian, Setya Novanto bersama teman-
temannya mulai membuat perusahaan yang berfokus pada bidang peternakan.
Setya Novanto juga mendirikan perusahan yang bergerak pada bidang transportasi
dan perdagangan.
Keberhasilnya dalam dunia bisnis membuatnya terjun ke dunia politik.
Mengawali dengan membuat buku mengenai mantan presiden Soeharto. Setya
Novanto kembali bersama teman-temannya menerbitkan sebuah buku berjudul
"Manajemen Soeharto". Hanya saja, buku yang ia terbitkan tersebut dilarang
beredar setelah bentrokan Mei 1997. Setya Novanto pun mulai bergabung
bersama Organisasi Bahumas Kosgoro dan PPK Kosgoro 1957 serta menjadi
anggota Partai Golkar. Setya Novantojuga aktif di kepengurusan KONI dan
organisasi organisasi kemasyarakatan lainnya.1
2. Riwayat Pendidikan
1 www.profilpedia.com/2014/10/profil-dan-biografi-setya-novanto.html, Biografi Setya
Novanto. Diakses pada hari Jumat, 05 Februari 2016.
39
Setya novanto memulai pendidikannya dari TK Dewi Sartika Bandung, SD
Negeri 5 Bandung, kemudian lanjut ke SMP Negri 73 Tebet Jakarta pada tahun
(1967-1970), dilanjutkan ke SMA Negri 9 Jakarta pada tahun (1970-1973).
Setelah lulus sekolah Setya Novanto memasuki Perguruan Tinggi Universitas
Katholik Widya Mandala Surabaya, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada
tahun 1979 dan setelah itu Universitas Trisakti Jakarta, Fakultas Ekonomi,
Jurusan Akuntansi Management (1983).
3. Riwayat Pekerjaan
Pada tahun 1987 – 2004 pernah bekerja di PT. Nagoya Plaza Hotel, Batam
sebagai Presiden Komisaris, kemudian merangkap juga di PT. Dwisetia Indo
Lestari, Batam sebagai Komisaris, masuk di tahun 1990 Novanto juga bekerja di
PT. Bukit Granit Mining Mandiri, Batam sebagai Komisaris. Pada tahun 1992 –
2003 dia juga bekerja di PT. Menara Wenang, Jakarta sebagai Komisaris,
sedangkan di tahun yang sama 1992 juga beliau bekerja juga di PT. Solusindo
Mitra Sejati, Jakarta sebagai Komisaris namun hanya sampai tahun 1996, dan
ditahun yang sama juga Novanto bekerja di PT. Dwimarunda Makmur, Jakarta
sebagai Direktur namun hanya berlangsung sampai tahun 2000. Memasuki tahun
1996, Novanto bekerja di PT. Bogamakmur Arthawijaya, Jakarta sebagai
Komisaris dan merangkap juga di Founder Tee Box Cafe, Jakarta dan itu bertahan
sampai sekarang, 1998 – 2004 bekerja di NOVA GROUP, Jakarta sebagai
40
Presiden Komisaris, masuk tahun 1999 – 2000 bekerja di PT. Mulia Intan Lestari,2
Jakarta sebagai Presiden Direktur dan pada tahun 1999 – 2004 Novanto menjabat
sebagai Anggota DPR-RI dari Partai Golkar sampai memasuki tahun 2009 – 2014
pun masih menjabat di DPR-RI sebagai ketua dari Partai Golkar. 2014 – 2016 awal
menjadi Ketua DPR-RI dari Partai Golkar.
4. Riwayat Organisasi
Dari Tahun 1994 - 1998 : Bendahara Masyarakat Telekomunikasi Indonesia
(MASTEL) dan juga menjadi Wakil Sekjen Forum Asosiasi Pengusaha (FPAP).
Tahun 1994 sampai dengan 2002 menjadi Anggota Young President Organization
(YPO). Ketika memasuk tahun 1995 Setya Novanto menjadi Ketua Umum
Yayasan Generasi Bangsa * Wakil Ketua Yayasan Ki Hajar Dewantara.
Dilanjutkan pada tahun 1996-2000. Di tahun 2004 sampai dengan sekarang Setya
Novanto menjadi Ketua Umum Federasi Olahraga Beladiri Indonesia (FOBI),
Ketua Umum Masyarakat Trisakti, Anggota Wali Amanah Trisakti, dan pada
tahun 2007-2011 beliau sempat menjadi Ketua Umum Persatuan Tinju Indonesia
(PERTINA)3.
B. Sejarah Kasus Pelanggaran Etika Politik Setya Novanto
Kasus-kasus menyangkut Setya Novanto Menurut catatan Kompas.com,
Setya beberapa kali diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Revisi
2 http://m.merdeka.com/profil/indonesia/s/setya-novanto/, Riwayat pekerjaan Setya
Novanto, Diakses pada tanggal 29 Februari 2016. 3 http://profil.merdeka.com/indonesia/s/setya-novanto/, Riwayat Hidup Setya Novanto.
Diakses pada hari Jumat, 05 Februari 2016.
41
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena
Menembak PON Riau. Kasus ini menjerat mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal,
yang juga politikus Partai Golkar. KPK juga pernah menggeledah ruangan Setya
Novanto di lantai 12, Nusantara I DPR, terkait penyidikan kasus yang sama.
Dugaan keterlibatan dirinya dan anggota DPR Kahar Muzakir dalam kasus PON
Riau terungkap melalui kesaksian mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Riau, Lukman Abbas, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau. Saat itu, Lukman
mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada
Kahar, anggota Komisi X DPR dari Partai Golkar. Penyerahan uang merupakan
langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp 290 miliar. Lebih jauh,
Lukman mengungkapkan, awal Februari 2012, Setya Novanto menemani Rusli
Zainal untuk mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON
melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 290 miliar. Proposal itu
disampaikan Rusli kepada Setya Novanto yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar
ketika itu. Untuk memuluskan langkah itu, harus disediakan dana 1.050.000 dollar
AS. Dan alhasil pertemuan di ruangannya tersebut pernah diakui Setya Novanto.
Namun, menurut Setya, pertemuan itu bukan membicarakan masalah PON,
melainkan acara di DPP Partai Golkar. Setya Novanto juga membantah terlibat
dalam kasus dugaan suap PON Riau dalam beberapa kesempatan.4 Dirinya
membantah pernah menerima proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON
Riau, atau memerintahkan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Riau (Dispora Riau)
untuk menyerahkan uang suap agar anggaran turun. Kasus Akil Mochtar dan
4 https://m.tempo.co/topik/tokoh/903/setya-novanto, Sejarah Kasus Setya Novanto,
Diakses pada tanggal 11 Februari 2016.
42
Setya Novanto Ikut Bermain Selain kasus suap PON Riau, Setya Novanto juga
pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan
pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang bergulir di
Mahkamah Konstitusi. Kasus ini menjerat mantan Ketua MK, Akil Mochtar, yang
juga mantan politikus Partai Golkar.
Pada 24 April 2014 lalu, Setya Novanto bersaksi dalam persidangan kasus
Akil bersama dengan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Dalam
persidangan itu terungkap adanya pesan BlackBerry (BBM) antara Akil dan Ketua
Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jatim sekaligus Ketua Bidang
Pemenangan Pemilu Jawa Zainuddin Amali. Pesan BBM tersebut berisi
permintaan uang Rp 10 miliar dari Akil kepada Zainuddin. “Ya cepatlah, pusing
saya menghadapi sekjenmu itu, kita dikibulin melulu aja. Katanya yang biayai
Nov sama Nirwan B? menurut sekjenmu, krna (karena) ada kepentingan bisnis
disana. Jd (jadi)sama aku kecil2 aja, wah.. gak mau saya saya bilang besok
atw(atau) lusa saya batalin tuh hasil pilkada Jatim. Emangnya aku anggota fpg
(Fraksi Golkar di DPR)?” Demikian bunyi pesan BBM yang dikirimkan Akil
yang diperlihatkan jaksa KPK sebagai barang bukti dalam persidangan. Sementara
itu Menurut transkrip BBM yang diperoleh jaksa KPK, Akil Mochtar juga merasa
dibohongi oleh Idrus karena awalnya bersedia menyiapkan dana melalui Setya
Novanto dan Nirwan B. Sayangnya, sebelum kesepakatan tersebut tidak
terlaksana, penyidik KPK menangkap Akil Mochtar bersama dengan politisi
Golkar lainnya, Chariun Nisa, bersama pengusaha Cornelis Nalau yang datang ke
rumah dinas Akil untuk mengantarkan uang suap terkait Pilkada Gunung Mas,
43
Kalimantan Tengah. Saat dikonfirmasi mengenai pesan BBM ini dalam
persidangan, baik SetyaNovanto maupun Idrus membantah adanya permintaan
uang dari Akil. Setya Novanto mengaku telah melarang Zainuddin mengurus
masalah Pilkada Jatim. Dia juga mengakui bahwa hubungan Akil Mochtar dengan
Golkar tidak baik karena banyak perkara sengketa pilkada di MK yang tidak
dimenangi Golkar.
Kasus E-KTP Nama Setya Novanto juga disebut-sebut terlibat dalam
kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk
elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri. Mantan Bendahara Umum
Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Setya Novanto dan mantan
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai pengendali proyek e-
KTP. Nazaruddin menuding Setya Novanto membagi-bagi fee proyek e-KTP ke
sejumlah anggota DPR. Setya juga disebut mengutak-atik perencanaan dan
anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.5 Terkait proyek e-KTP, Setya
membantah terlibat, apalagi membagi-bagikan fee. Dia mengaku tidak tahu
menahu soal proyek e-KTP. Terkait pengadaan e-KTP, KPK menetapkan Direktur
Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai
tersangka. Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau
penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait
pengadaan proyek tersebut. Sejauh ini, KPK belum pernah memeriksa Setya
5 http://m.kompasiana.com, Aktor Pelanggaran Kode Etik, Diakses Pada tanggal 20
Februari 2016.
44
Novanto sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan
tersangka Sugiharto, demikian dirilis Kompas.com.
Pelanggaran Etik Setya Novanto jilid I Berita sebelum mencuat kasus
pelanggaran etik dalam soal perpanjangan kontrak Pt Freeport Indonesia oleh
pemerintah RI, Setya Novanto membuat manuver dasyatnya yang cukup
mengentak publik adalah kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua
DPR Fadli Zon dalam kampanye calon presiden Partai Republik Donald Trump
untuk pemilu Amerika Serikat tahun 2016. Padahal, agenda resmi pimpinan
Dewan beserta rombongan di AS pada 31 Agustus-2 September 2015 lalu adalah
menghadiri Forum Ketua Parlemen Sedunia di New York. Meski Setya Novanto
dan Fadli Zon membalut pertemuan dengan Trump ini dengan alasan
mempromosikan peluang investasi di Indonesia, kehadiran mereka dalam momen
kampanye tersebut tetap menuai kontroversi. Sebab, apa yang dikatakan oleh
kedua unsur pimpinan Dewan ini tidak sesuai dengan kapasitas mereka. DPR
bukanlah lembaga yang berwenang untuk mengambil keputusan negara terkait
membangun kerja sama investasi dengan negara lain. Sementara Fadli Zon dalam
aksi foto bersamanya dengan Trump juga mendapat sorotan publik karena
tindakan itu dianggap mencoreng wibawa DPR sebagai lembaga negara yang
berdaulat di Indonesia. Meski Setya Novanto dan Fadli Zon membalut pertemuan
dengan Trump ini dengan alasan mempromosikan peluang investasi di Indonesia,
kehadiran mereka dalam momen kampanye tersebut tetap menuai kontroversi.6
6 http://m.liputan6.com/tag/setya-novanto, Berita Harian Kasus Setya Novanto, Diakses
pada tanggal 27 Februari 2016.
45
Sebab, apa yang dikatakan oleh kedua unsur pimpinan Dewan ini tidak sesuai
dengan kapasitas mereka. DPR RI bukanlah lembaga yang berwenang untuk
mengambil keputusan negara terkait membangun kerja sama investasi dengan
negara lain. Sementara Fadli Zon dalam aksi foto bersamanya dengan Trump juga
mendapat sorotan publik karena tindakan itu dianggap mencoreng wibawa DPR
RI sebagai lembaga negara yang berdaulat di Indonesia.
Pelanggaran Etik Setya Novanto jilid II Pencatutan Nama Presiden dan
Wakil Presiden RI dalam soal Freeport Indonesia Lengkap Dengan Istilah “Papa
Minta Saham” Mahmud Syaltout, dosen pascasarjana Universitas Indonesia,
menyatakan pembuktian Setya Novanto sebagai aktor besar itu melalui
perhitungan algoritma berbentuk bintang lima. Yang dia maksudkan adalah terkait
pembicaraan dalam pertemuan Ketua DPR Setya Novanto, M Riza Chalid, dan
Presiden Direktur Utama Pt Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin. Auditor
hukum masuk lewat (ketua DPR RI) Setya Novanto selanjutnya (pengusaha) Riza
Chalid, (dirut Freeport) Maroef Syamsoedin, (deputi I staf kepresidenan)
Dharmawan Prasojo (Darmo), dan Luhut Binsar Panjaitan, yang bisa mengungkap
kasus Papa Minta Saham,” ujarnya disela-sela seminar bertema Urgensi Auditor
Hukum menghadapi Masyarakat Ekonomu Asean di Jakarta Design Center (JDC)
Slipi, Jakarta, Jumat (harian Poskota 4 Desember 2015). Dijelaskannya, lima
nama tersebut ternyata terkait dengan banyak nama-nama besar yang dikenal
46
Indonesia. Mulai pejabat tinggi pemerintahan dan legislatif hingga petinggi partai
politik pendukung pemerintahan.7
Namun begitu, Prof Qomaruddin SH MH CLa mengisyaratkan kesulitan
bakal dialami auditor hukum memasuki ranah kinerja legislatif, eksekutif, dan
yudikatif. “Mereka sangat resistensi dengan pihak luar. Apalagi yudisial, seperti
kehakiman yang mengatasnamakan teknis yudisial walaupun terhadap komisi
yudisial,” ujar presiden Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (Asahi) itu didampingi
Ketua Ikadin Jakarta, Petrus Leatomu SH MH CLa. Akan tetapi Setya Novanto
sudah jelas merupakan aktor besar dibalik kasus “Papa Minta Saham” yang bisa
dibuktikan melalui audit hukum, yang mungkin memang sulit dibuktikan melalui
prosesi sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Dan benar
adanya ternyata pagelaran terbuka panggung pengadilan pelanggaran Etik yang
melibatkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI dan sekaligus sebagai anggota
DPR RI, ternyata sebagian banyak anggota sidang MKD DPR RI lebih banyak
menyudutkan saksi dari kasus tersebut.
Terutama dari para anggota MKD dari Partai Golkar lebih mengupayakan
untuk pembelaan Setya Novanto. Pengadilan MKD DPR RI yang sudah tergulir
kemaren selama dua hari tersebut (2 – 3 Desember 2015) ternyata tak ubahnya
hanya suguhan panggung Stand Up Komedian MKD DPR RI kasus Setya
Novanto jilid dua Pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden RI dalam soal
7 http://www.kompasiana.com/syaifud_adidharta_2/setya-novanto-badut-
aktor-pelanggaran-etika-dpr-ri, Sejarah Kasus Pelanggaran Kode Etik yang
Dilakukan Oleh Setya Novanto. Diakses pada 14 Februari 2016.
47
Freeport Indonesia Lengkap Dengan Istilah “Papa Minta Saham” Sepertinya
Setya Novanto akan kembali lulus terbebas dari kasusnya ini, pasalnya sebagian
banyak anggota MKD DPR RI lebih senang bolak balikan persidangan tersebut
diatas menjadi rancuh, tidak ada kesepakkatan untuk menetapkan vonis terhadap
Setya Novanto yang jelas-jelas terbukti telah melanggar Etika sebagai Dewan
terhormat, apalagi dirinya menyandang orang nomor satu di DPR RI saat ini
periode 2014 – 2019.8 Dan yang terakhir sebelum Setya Novanto mengundurkan
diri dia sempat melakukan pelanggaran etik yaitu pencatutan nama Presiden.
Setelah jeda skors, sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dimulai kembali. Tidak seperti sidang
awal, pertemuan lanjutan untuk mendengarkan pandangan Ketua dan Wakil Ketua
Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) Surahman Hidayat dan Kahar Muzakir,
sempat berjalan tertutup.
Di tengah rapat tersebut tersiar kabar Setya Novanto mundur dari Ketua
DPR. Benar, ketika sidang dibuka kembali menjelang pukul 21.00 malam itu,
Surahman membacakan surat pengunduran diri tersebut. “Untuk menjaga harkat
dan martabat, serta kehormatan lembaga DPR RI, serta demi menciptakan
ketenangan masyarakat,” demikian pernyataan Setya kepada piminan DPR RI
yang dibacakan Surahman, Rabu, 16 Desember 2015.
8 http://www.kompasiana.com/syaifud_adidharta_2/setya-novanto-badut-
aktor-pelanggaran-etika-dpr-ri, Sejarah Kasus Pelanggaran Kode Etik yang
Dilakukan Oleh Setya Novanto. Diakses pada 16 Februari 2016.
48
Pengunduran diri ini tentu menjadi antiklimaks dari persidangan di
Mahkamah Kehormatan yang sudah berjalan sejak dua pekan lalu. Tarik-ulur tak
hanya terjadi di ruang persidangan. Berbagai intrik terjadi seperti pergantian
anggota MKD di pertengahan hingga di hari terakhir putusan. Akbar Faizal,
anggota MKD dari Fraksi NasDem menjadi bagian terakhir dalam tambal sulam
ini.
Yang juga mengejutkan publik adalah penilaian akhir anggota MKD.
Fraksi Gerindra dan Golkar yang dari awal persidangan selalu
mempermasalahkan legal standing pengadu dan validasi alat bukti, bahkan
bermaksud menutup sidang terhadap Setya ini, malah menetapkan Setya
melakukan pelanggaran berat. Mereka yang memilih opsi ini yaitu Dimyati
Natakusuma dari PPP, M. Prakosa (PDIP), Sufmi Dasco dan Supratman
dari (Gerindra), lalu Adies Kadir, Ridwan Bae, dan Kahar Muzakir dari Golkar.
Sementara itu, sembilan anggota lainnya menyatakan pelanggaran Setya
Novanto tergolong sedang. Yang memilih alternatif tersebut yaitu Darizal Bazir
dan Guntur Sasongko dari Demokrat, Junimart Girsang dan Riska Mariska dari
PDIP, Maman Imanulhaq (PKB), Victor Laiskodat (NasDem), Sukiman dan
Ahmad Bakri dari PAN, serta Syarifuddin Suding (Hanura).9
Dalam Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara
Mahkamah Kehormatan, kedua opsi pelanggaran tersebut memang mempunyai
9 http://www.kompasiana.com/syaifud_adidharta_2/setya-novanto-badut-
aktor-pelanggaran-etika-dpr-ri, Sejarah Kasus Pelanggaran Kode Etik yang
Dilakukan Oleh Setya Novanto. Diakses pada 20 Februari 2016.
49
konsekuensi berbeda. Bila kata akhir Mahkamah Kehormatan memutuskan
melakukan pelanggaran sedang maka teradu akan dipindahkan keanggotaanya
dalam alat kelengkapan DPR atau dicopot dari jabatan di pimpinan DPR.
Adapun bila divonis berat, Setya Novanto akan diberhentikan sementara
paling singkat tiga bulan. “Atau pemberhentian sebagai Anggota,” demikian
bunyi Pasal 63 ayat c.
Namun, sanksi ini memilik konsekuensi lanjutan yaitu mesti dibentuk
panel yang bersifat ad hoc. Putusan panel kemudian disampaikan kepada MKD
untuk dilaporkan ke rapat paripurna DPR untuk mendapat persetujuan
pemberhentian tetap sebagai anggota DPR.10
Karena itu ada anggapan bahwa pembentukan panel merupakan siasat lain
untuk menyelamatkan Setya. Sebab, panel ad hoc dirasa lebih mudah untuk
mendapat intervensi dan memiliki kelemahan yang dapat memutarbalikan hasil
persidangan. “Itu hanya strategi mereka. Ada udang di balik batu,” kata Bvitri
Susanti anggota Koalisi Bersihkan DPR.
Bvitri mengatakan terdapat dua kelemahan utama jika panel ad-hoc
dibentuk. Pertama, pemilihan anggota panel sangat riskan dan rawan intervensi
serta membuat masa penyelidikan yang lebih lama. “Jika dibentuk, saya minta
pemilihan anggota terbuka dan sidang terbuka,” ujarnya. Kelemahan kedua adalah
10
http://katadata.co.id/berita/2015/12/04/setya-novanto-dituding-terbukti-langgar-kode-
etik, Terbukti Melakukan Pelanggaran Kode Etik, Diakses pada tanggal 18 Februari 2016.
50
keputusan panel ad hoc sifatnya hanya rekomendasi untuk dibawa ke paripurna,
dan paripurna bisa menolak rekomendasi itu.
Untuk diketahui, kasus ini bermula pada pertengahan bulan lalu ketika
Setya Novanto dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Sudirman Said karena dinilai mengintervensi perpanjangan kontrak PT Freeport
Indonesia. Upaya Setya cawe-cawe ini terungkap melalui rekaman pertemuan
Setya dengan pengusaha minyak Muhamad Riza Chalid dan Presiden Direktur PT
Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin di Pacific Place pada 8 Juni 2015.
Pertemuan tersebut merupakan ketiga kalinya mereka berkumpul yang diprakarsai
oleh Setya.
Dengan rentetan kejadian itu, Sudirman menganggap tindakan Setya
bukan saja melanggar tugas dan tanggung jawab seorang anggota Dewan
mencampuri eksekutif, tetapi juga mengandung unsur konflik kepentingan. Lebih
tidak patut lagi tindakan ini melibatkan pengusaha swasta dan mencatut nama
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.11
C. Proses Peradilan MKD dalam Kasus Setya Novanto
Peradilan Kasus Setya Novanto melalui tata beracara persidangan yang
sesuai dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2015 tentang tata beracara
Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setya
Novanto sempat dipanggil beberapa kali untuk menghadiri sidang dan dari
11
http://katadata.co.id/berita/2015/12/16/akhir-percaloan-freeport-setya-novanto-mundur#sthash.CCreyvDC.dpbs, Jejak Kontroversi Setya Novanto. Diakses pada Sabtu, 07 Februari 2016.
51
beberapa panggilan tersebut Setya Novanto sempat tidak datang dengan beberapa
alasan.
Dalam proses peradilan kasus setya novanto yang bersangkutan dengan
pencatutan nama Presiden Joko Widodo, dalam sidang pertama ini persidangan
dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai
pengadu kasus pencatutan tersebut, sidang ini berlangsung pada tanggal 2
Desember 2015,12
dan masih ada beberapa persidangan lagi yang dihadiri oleh
Setya Novanto.
D. Keputusan Peradilan MKD dalam Kasus Setya Novanto
Dalam kasus Donald trump Setya Novanto mendapatkan sanksi teguran
yang bisa dikatakan kasus ringan dan mendapatkan kategori sanksi ringan. Dalam
kasus freeport Setya Novanto masih mendapatkan sanksi teguran atau diibaratkan
sanksi ringan. Masuk ke permasalah pencatutan nama presiden yang sedang
menjadi topik saat ini. Setya novanto tidak mendapatka keputusan peradilan yang
pasti dari hasil persidangan MKD, dikarenakan lambatnya keputusan yang
diambil.
Al hasil Setya Novanto dalam kasus Pencatutan Nama Presiden ini, ia
tidak mendapatkan keputusan yang pasti dari MKD, itu semua terjadi karena
Setya Novanto berhasil mengundurkan diri sebelum adanya putusan terhadap dia,
apakah mendapatkan sanksi sedang atau mendapatkan sanksi berat. Dari pihak
MKD berfikir bahwa dengan memberikan keputusan sanksi sedang maka itu sama
12
http://m.tempo.co/read/news/2015/12/02/078724126/begini-kronologi-sudirman-said-
laporkan-setya-novanto-ke-mkd, Kronologi Pelaporan Kasus Setya Novanto, Diakses Pada
tanggal 1 Maret 2016.
52
saja dengan yang dilakukan oleh Setya Novanto sudah benar, dan jika dikenakan
sanksi berat maka akan sangat merusak nama lembaga DPR-RI yang mempunyai
Ketua namun Etika nya buruk.13
Dengan kata lain pengunduran diri yang
dilakukan oleh Setya Novanto itu sudah termasuk ke dalam sanksi sedang yang
diberikan oleh MKD, yang padahal kategori sanksi seedang itu sama dengan
dimutasi ke komisi berapa misalnya dari komisi 3 ke komisi 8, tapi ini lah yang
tidak bisa dilakukan oleh orang-orang MKD, karena menurut merek kemana harus
mereka pindahkan seorang Ketua DPR, terlalu signifikan jika itu harus
diputuskan, maka dari itu MKD pasrah dengan pengunduran dirinya Setya
Novanto.
E. Analisis Politik Islam Terhadap Keputusan MKD
Seperti yang telah diketahui bahwa Etika Politik Islam memiliki beberapa
dasar-dasar yang harus dipenuhi agar tingkah seorang politisi bisa lebih terarah
dan memiliki atitude dalam bersikap baik diluar dari ranah pekerjaanya, dari dasar
Etika Politik yang ada:
1. Amanat
Seseorang politisi harus bisa mengemban amanat yang diberikan oleh siapapun
dalam kategori ini harus bisa menjaga etikanya, jika di bawa ke ranah MKD
orang-orang yang bekerja di MKD sudah berupaya untuk meningkatkan Etika
setiap politisi agar masyarakat benar-benar yakin dengan anggota DPR yang telah
dipilih, sejauh ini cukup banyak yang bisa mengemban amanat dan ada juga yang
13
Hasil Wawancara Dengan Ketua MKD Bapak KH, Surahman Hidayat. Pada Tanggal
15 Februari 2016.
53
manganggap etika itu tidak penting otomatis dia tidak melaksanakan Amanat yang
semestinya, sepert Setya Novanto
2. Musyawarah
Dalam sidang MKD yang diutamakan adalah musyawarah, karena tidak
gampang untuk mengambil sebuah keputusan terhadap para pihak yang
melakukan pelanggaran kode etik, sejauh ini MKD sudah sangat menerapkan cara
bermusyawarah, sakin menerapkan dasar Etika Politik yang satu ini, terjadilah
pengunduran diri seorang Ketua DPR yang belum sempat diberikan keputusan,
dalam hal ini seharusnya orang-orang di MKD harus bisa mana yang semestinya
cepat diberi keputusan dan mana yang benar-benar harus dipertimbangkan dalam
musyawarah.
3. Adil
Adil itu sangat penting di dalam mengambil sebuah keputusan karena semua
manusia di muka bumi ini derajatnya sama yang membedakannya hanya imannya,
jadi MKD harus bisa bersikap adil dalam memberi keputusan, untuk saat ini
sejauh saya menganalisa, MKD bisa dikatakan belum cukup adil dalam
memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran kode Etik, contohnya dalam
kasus Setya Novanto dibandingkan dengan kasus Mustafa Assegaf, dikarenakan
posisi Setya Novanto yang sangat berperan dalam lembaga tinggi negara ini,
MKD sangat berfikir untuk memberikan sanksi apa yang pantas untuk seorang
Ketua DPR.
54
Berbeda halnya dengan kasus Mustafa Assegaf, yang posisinya tidak begitu
berpengaruh bagi kelangsungan DPR, MKD sangat gampang dan cepat
mengambil sebuah keputusan dengan masalah yang dilakukan olehnya.
4. Memiliki Rasa Malu
Rasa Malu penting diterapkan bagi seorang politisi, karena mereka merupakan
sambung tangan dari para rakyat yang telah memilih mereka. Sejauh ini MKD
sudah menerapkan dasar Etika Politik yang ini dengan menegakkan Kode Etik
yang harus ditaati oleh para Anggota DPR, contoh keputusan MKD yang
menerapkan rasa malu itu adalah pada saat memberi putusan terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh Setya Novanto, MKD malu karena tidak
berhasil memberikan keputusan yang pasti terhadap pelanggaran Kode Etik yang
dilakukan oleh Ketua DPR, MKD merasa tidak dianggap kkarena adanya
pengunduran diri tersebut.
5. Memenuhi Janji Politik
MKD sudah sangat menjalankan dasar Etika Politik yang ini, contohnya
dengan menghakimi kasus-kasus pelanggaran kode Etik yang dilakukan oleh para
Anggota maupun Ketua DPR, karena dengan menghakimi para pelanggar tersebut
akan membuat mereka lebih baik lagi dan lebih sadar bahwa mereka adalah wakil
rakyat yang harus bisa menjadi sosok terbaik.
Maka MKD mengeluarkan surat akhir yang mendukung pemberhentian /
pengunduran diri dari Setya Novanto.
55
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari penjabaran bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Mekanisme Peradilan Etik di MKD terhadap kasus Setya Novanto tidak berjalan
dengan baik atau semestinya, dikarenakan adanya tekanan dari fraksi-fraksi
kemudian media yang membuat proses persidangan, yang berujung putusan jadi
terhambat, dalam beberapa kali persidangan Setya Novanto sempat hadir dan ada
juga beberapa kali persidangan Novanto tidak bisa menghadiri tanpa alasan yang
pasti. Proses persidangan tidak sukses dan begitu pula hasil putusan yang tidak
memuaskan, banyak faktor yang membuat mekanisme peradilan Etik ini tidak
berjalan mulus, seperti adanya gejolak antar fraksi, kemudian sulitnya mengambil
kata sepakat ketika menyelesaikan atau mengambil keputusan atas sanksi apa
yang akan diberikan terhadap Setya Novanto, yang pada akhirnya Setya Novanto
berhasil mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR-RI, sedangkan
putusan atas masalah pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya belum keluar.
Namun seiring berjalannya waktu kasus yang dilakukan oleh Setya Novanto
tentang Pencatutan nama Presidenpun mendapatkan sanksi, yang dikategorikan
sebagai sanksi sedang.
2. Keputusan MKD dalam kasus Setya Novanto ditinjau dari Perspektif Politik
Islam, bisa dibilang belum maksimal, ada beberapa poin yang mengikuti
perspektif Islam ada juga yang belum sukses diterapkan selama MKD memberi
keputusan terhadap persidangan yang pernah dilaksanakan. Dalam dasar-dasar
56
etika politik Islam MKD baru bisa melaksanakan sikap amanah dan musyawarah,
sedangkan adil, mempunyai rasa malu dan memenuhi janji politik itu belum
terwujudkan dengan baik oleh MKD. Seperti yang sudah dijabarkan di bab
sebelumnya bahwa MKD masih belum bisa dengan baik melaksanakan keputusan
berdasarkan Perspektif Islam.
B. Saran
Dalam mekanisme Peradilan Etik sebaiknya MKD dapat lebih tegas agar
bisa melaksanakan proses dan putusan persidangan dengan sempurna, tidak terlalu
lambat mengambil keputusan dan jangan juga terlalu gampang mengambil
keputusan, kalau bisa alangkah lebih baik diberi target setiap masalah pelanggaran
kode etik, jika masalahnya termasuk dalam kategori sanksi ringan harap ditindak
lanjuti dalm kurun waktu 2 minggu selambat-lambatnya.
Ketika masalah tersebut dikategorikan sebagai sanksi sedang maka dapat
diproses dalam kurun waktu sebulan sampai dengan satu setenggah bulan, jangan
terlalu bertele-tele, dan ketika memasuki kategori sanksi Berat, targetkan sebisa
mungkin hanya 3x persidangan dan wajib dihadiri oleh pelaku pelanggaran Kode
Etik, jangan sampai pelaku bisa semaunya untuk hadir atau tidak dalam
persidangan.
Untuk masalah putusan kalau bisa merujuk ke Perspektif Islam, karena
sebaik-baiknya hukum adalah Hukum Islam, tinggal ditingkatkan dan disesuaikan
dengan kasus-kasus pelanggaran Kode Etik yang ditangani oleh MKD.
57
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Al-Quran al Karim.
Abdurrahman, Hafidz. Diskursus Islam Politik Spiritual. sJakarta: Al-Azhar Press
2007.
Ahmad, Mumtaz. Masalah Teori Politik Islam, (Bandung: Mizan, 1996)
Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Aripin, Jaenal. Metode Penelitian Hukum.
Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Cetakan pertama 2010.
Amin Ahmad. Etika (Ilmu Akhlak). Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
Asshiddiqie, Jimly. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Jakarta: Sinar Grafika,
2015.
Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2010
Haris Abdul, Etika Hamka: Kontruksi Etik Berbasis Rasional Religious.
Yogyakarta: LKIS, 2010.
Haryatmoko. Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Kompas, 2003.
-------Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Kompas, 2014.
Ihsan, Bakir. Etika dan Logika Berpolitik. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
K. Bertens, Etika, cet ke-8 (Jakarta: Gramedia Media Utama, 2004.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
Khomaini, Imam. Insan Illahiah. Menjadi Manusia Sempurna dengan Sifat-Sifat
Ketuhanan, Puncak Penyingkapan Hijab-Hijab Duniawi. Jakarta: Pustaka
Zahra, 2004.
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Etika Berkeluarga, bermasyarakat, dan
Berpolitik. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2009.
Mahdini, Etika Politik. Pandangan Raja Ali Haji dalam Tsamarat Al-Muhaimah.
Riau : Yayasan Pustaka Riau, 2000.
Marbun, B.N. DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya. Jakarta: s.n , 2004.
58
Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2007.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2015
Tsentang Kode Etik DPR-RI dan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata
Beracara Mahkamah Kehormatan DPR-RI, (Jakarta: Mahkamah
Kehormatan Dewan DPR RI, 2015
Pulungan, Suyuti. Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau
dari Pandangan Al-quran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
Raliby, Osman. Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara. Jakarta: Bulan
Bintang,1965.
Qhardawi, Yusuf. Norma Dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gemma Insani
Press.
Salim, Abdul Muin. Fiqh Siyasah: Konsepsi keekuasaan Politik Dalam Al-Quran.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
Salim, Arsykal. Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah.
Jakarta: Logos, 1999.
Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. Metode Penelitian Survei.
Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003.
Suseno, Frans Magnis. Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan
Modern. Jakarta: Gramedia, 1988.
Syarif, Mujar Ibnu “Contemporary Islamic Political Discourse On The Political
Ethics of state officials”, Syariah Journal. Vol. 22, No. 2 2014.
Takwin, Bagus. “Etika Politik Menimbang Ulang Politik”, dalam Budi Hardiman
dkk. Empat esai etika Politik. Jakarta: Komunitas Salihara, 2011.
Taimiyah, Ibnu. Siyasah Syariah: Etika Politik Islam. Bandung: Risalah Gusti.
B. Internet
Azyumardi Azra dan Amsal Bactiar, Etiika Politik dalam Islam, Artikel diunduh
04 Februari 2016, http://www.republika.co.id/berita//ensiklopedia-
islam/himah/08/07/13/122-etika-politik-dalam-islam.
59
http://m.hukumonline.com, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 83
Tentang Alat Kelengkapan DPR. Diakses pada 27 Januari 2016.
http://profil.merdeka.com/indonesia/s/setya-novanto/, Riwayat Hidup Setya
Novanto. Diakses pada hari Jumat, 05 Februari 2016.
https://m.tempo.co/topik/tokoh/903/setya-novanto, Sejarah Kasus Setya Novanto,
Diakses pada tanggal 11 Februari 2016.
http://m.kompasiana.com, Aktor Pelanggaran Kode Etik, Diakses Pada tanggal 20
Februari 2016.
http://m.liputan6.com/tag/setya-novanto, Berita Harian Kasus Setya Novanto,
Diakses pada tanggal 27 Februari 2016.
http://katadata.co.id/berita/2015/12/04/setya-novanto-dituding-terbukti-langgar-
kode-etik, Terbukti Melakukan Pelanggaran Kode Etik, Diakses pada
tanggal 18 Februari 2016.
http://www.kompasiana.com/syaifud_adidharta_2/setya-novanto-badut-aktor-
pelanggaran-etika-dpr-ri, Sejarah Kasus Pelanggaran Kode Etik yang
Dilakukan Oleh Setya Novanto. Diakses pada 20 Februari 2016.
http://katadata.co.id/berita/2015/12/16/akhir-percaloan-freeport-setya-novanto-
mundur#sthash.CCreyvDC.dpbs, Jejak Kontroversi Setya Novanto.
Diakses pada Sabtu, 07 Februari 2016.
www.dpr.go.id, Alat Kelengkapan DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan, Diakses
Pada Tanggal 22 Februari 2016.
C. Wawancara
Hasil Wawancara dengan Ketua MKD Bapak KH. Surahman Hidayat pada
tanggal 15 Februari 2016, di Gedung Nusantara II jam 11.20am.
63
Wawancara dengan tenaga ahli DPR fraksi PKB, Ahmad Sofyan Zaki
P : Apa yang anda ketahui tentang MKD?
J : Simple kalau menurut saya menjadi bagian dari supporting system sebuah lembaga
tinggi negara tersebut.
P : Berpengaruhkan dengan adanya MKD terhadap anda pribadi?
J : Secara pribadi sedikit berpengaruh karena saya hanya bagian dari lembaga tinggi ini
P : Kasus apa saja yang anda ketahui yang telah masuk dalam penanganan MKD?
J : Sejauh ini tentang “PAPA MINTA SAHAM”
P : Setuju atau tidak dengan pengunduran mantan Ketua DPR?
64
J : Saya setuju, secara obyektif sebenrnya pengunduran diri yang dilakukan oleh Setya
Novanto itu sangatlah terlambat, karena publik akan berfikir bahwa dengan adanya
tekanan yang sedemikian rupa dia akan mengundurkan diri dari pelanggarn yang telah
diperbuatnya, tapi dari bagian mekanisme kerja semestinya MKD ini harus bisa
bergerak lebih cepat dlam memberi keputusan terhadap pelanggar Kode Etik.
P : Apakah dari fraksi PKB, sudah ada yang masuk dalam kasus pelanggaran Kode Etik?
J : Berhubung saya baru disini saya belum tau persis karna saya hanya sebagai Tenaga
Ahli.
top related