peran pemerintah daerah untuk pencapaian tpb/sdgs indonesia filepelaksanaan tpb/sdgs (17...
Post on 26-Oct-2019
16 Views
Preview:
TRANSCRIPT
REPUBLIK INDONESIA
Amalia Adininggar WidyasantiStaf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan
Kementerian PPN/Bappenas
Disampaikan pada Workshop Kajian Kapasitas Yurisdiksi Pemda oleh IIEF - URDIJakarta, 30 April 2019
Peran Pemerintah Daerah untuk Pencapaian TPB/SDGs Indonesia
Milestone dan Capaian PelaksanaanTPB/SDGs
2
TIM KOORDINASI
NASIONAL
PRINSIP INKLUSIVITAS
DOKUMEN SDGs
PELAKSANAAN SDGs DI DAERAH
HINGGA 2030
MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN
Milestone TPB/SDGs berdasar Arahan Perpres No. 59 Tahun 2017 -Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
3
Melibatkan aktor pemerintah & non pemerintah (K/L, Filantropi & Pelaku Usaha, Akademisi & Ormas)
PembentukanTim Koordinasi Nasional denganMenteri PPN/Ka Bappenas sebagaiKoordinatorPelaksana
Tiga (3) dokumen ygharus diselesaikan:• RAN TPB (setiap
5 thn)• RAD TPB (setiap 5
thn)• Peta Jalan TPB
Pelaksanaan TPB di daerah & peranGubernur selakuWPP denganpelibatan Bupatidan Walikota
Monevdilaksanakan oleh pemerintah dan nonpemerintah.
Pelaksanaan TPB/SDGs(17 Tujuan/Goals, 169 Target,dan 244 Indikator)
4
SDGs
Political Will
Strong Legal Basis Good Strategy
Pelaksanaan TPB/SDGs sebagaiGERAKAN
Komitmen semua Stakeholders(Pemerintah dan Aktor Non-Pemerintah)
Perpres No. 59/2017 ttg TPB sebagai dasar penyusunan RAN dan RAD TPB/SDGs
Pengarusutamaan dalam Dokumen Perencanaan (RPJMN/RPJMD) Dasar penentuan prioritas dan alokasi anggaran
Proses yang partisipatif dalam penyusunan semua pihak terlibat dari awal
Tujuan dan indikator yang jelas dan terukur akurasi dan sumber data
Sumber Pendanaan yang jelas Pemerintah dan swasta, DN dan LN
Tanggungjawab Pelaksanaan setiap indikator ada K/L pengampu
Monitoring dan Evaluasi akuntabilitas dan transparansi
Strategi Komunikasi tepatdan efektif
SDGs
Kolaborasi untuk Pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia
5
KERJASAMA YANG KONSTRUKTIF DAN POSITIF
TPB/SDGs merupakan target yang ambisius dan hanya dapat dicapai melalui KEMITRAAN antarapemerintah dan nonpemerintah yang dilandasi oleh prinsip-prinsip:
SALING PERCAYA
PRINSIP KEMITRAAN
SALING MENGISI
SALINGTERBUKA
SALINGMENGHORMATI
NO ONE LEFT BEHIND
UNTUK MEMASTIKAN
Pemerintah dan Parlemen
Filantropi dan Pelaku Usaha
Akademisi dan Pakar
Ormas dan Media
6Perkembangan Pelaksanaan SDGs di Indonesia (1/4)
PENGARUSUTAMAAN DALAM DOKUMEN RKP 2018 – 2019
PELUNCURAN RAN SDGs 2017 – 2019
DI KANTOR WAPRES TGL 5 JUNI 2018
KEPEMIMPINAN INDONESIA TENTANG SDGs DALAM ACARA IMF-WB ANNUAL MEETING 2018
Localizing SDGs
Mou-SDSN
ASEAN LeaderGathering
ASEAN MinisterialForum
PENETAPAN 19 PERATURAN GUBERNUR RENCANA AKSI DAERAH (RAD) SDGs
1.Sumatera Barat
1.Riau
1.Bengkulu
1.Lampung
1.Jawa Barat
1.Jawa Tengah
7.Di. Yogyakarta
7.Jawa Timur
7.Kalimantan Utara
7.Kepulauan Riau
7.Kalimantan Timur
7.Sulawesi Selatan
7.Gorontalo
13.Bali
1.Nusa Tenggara Barat
1.Nusa Tenggara Timur
7.Sumatera Selatan
7.Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
1
3
2
4
8
9
5
6
7
10
12
11
13
17
18
14
15
16
19
SDGs CENTER (PERGURUAN TINGGI & LEMBAGA PENDIDIKAN )
SAAT INI, 8 SDGS CENTER DI PERGURUAN TINGGI TELAH TERBENTUK
UNIVERSITAS
PADJAJARAN
UNIVERSITAS JEMBER
UNIVERSITAS BENGKULU
UNIVERSITAS MATARAM
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
UNIVERSITAS HASANUDDIN
Indonesia merupakan satu dari
enam negaradengan perumusan
VNR terbaik
VNR SDGs 2017 KETERLIBATAN DALAMG20
KEGIATAN 4 PLATFORMSDGS
DPR –World Parliamentarian Forum 2017 & 2018
BPK – INTOSAI
Baznas – Fiqih Zakat on SDGs di 2018
Filantropi Festival 2016 & 2018
Pedoman Kemitraan CSOs
Tanoto Foundation - “SDGs Academy”
KETERLIBATAN pada SDG Investment Fair
15-17 April 2019, UNHQ
Perkembangan Pelaksanaan SDGs di Indonesia (2/4)7
Perkembangan Pelaksanaan SDGs di Indonesia (3/4)
Dalam pelaksanaannya melibatkan empat (4) platform partispasi
1. Pemerintah dan Parlemen2. Filantropi dan Pelaku Usaha
3. Organisasi Masyarakat dan Media4. Akademisi dan Pakar
Tujuan Annual Conference:
1. Memberikan masukan kepada para perumus kebijakan untuk melaksanakanprogram-program pembangunan secara lebih baik dalam mencapai target-targetSDGs 2030.
2. Meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaanpencapaian SDGs di Indonesia.
3. Membahas isu-isu dan pembelajaran dari pelaksanaan SDGs di tingkat Regionaldan Asia Pasifik.
4. Membahas praktek-praktek baik terkait isu capaian SDGs.
DELAPAN (8)MATERI PEMBAHASAN
8
2018 SDGs ANNUAL CONFERENCE(17 – 18 Desember 2018)
9Perkembangan Pelaksanaan SDGs di Indonesia (4/4)
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi dengan Kementerian/Lembaga serta Lembaga NonPemerintah
Persiapan Penyusunan Voluntary National Review (VNR) 2019 yang akan disampaikan di HLPF bulan Juli 2019 di PBB
Tema HLPF 2019: “Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality”.
Berfokus pada enam (6) Tujuan:
Pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabiladiperlukan
Evaluasi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekaliatau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Laporan pemantauan disampaikan 15 harisetelah periode semester berjalan
Laporan evaluasi pelaksanaan pencapaianTPB/SDGs disampaikan satu bulan setelahtahun berjalan
MEMASTIKAN PENERAPAN PRINSIP INKLUSIF DAN “NO ONE LEFT BEHIND”
DATABASE YANG KOMPREHENSIF
DAN TERINTEGRASI
INTEGRASI PROGRAMSELURUH PEMANGKU
KEPENTINGAN
MENYELARASKAN RENCANA AKSI KE DALAM AGENDA PEMBANGUNAN
MENYELARASKAN PRIORITAS
PEMERINTAH DENGAN NON-PEMERINTAH
INDONESIA ADALAH NEGARA KEPULAUAN
TERBESAR DAN MEMILIKI JUMLAH PENDUDUK
TERBESAR KEEMPAT DI DUNIA
PERIODESASI
PEMERINTAH
DAERAH
Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs10
Kesiapan Daerah
11
Kesiapan Daerah Dalam Pelaksanaan TPB/SDGs
SDGs Center Universitas Padjajaran telah melakukan kajian mengenai kesiapan daerahdalam melaksanakan SDGs yang disampaikan dalam Acara Fasilitasi Daerah PenyusunanRencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs dengan metodologi sebagai berikut :
1. Menentukan indikator yang akan diproyeksikan (atau disusun baseline-nya)• Identifikasi daftar indikator SDGs• Identifikasi ketersediaan dan aksesibilitas data (data bisa yg sudah
dipublikasikan atau harus diolah dari data mentah)• Menentukan indikator terpilih
2. Memproyeksikan indikator-indikator tersebut ke 2030• Analisis tren, model, atau expert judgment
3. Melakukan analisis berdasarkan seberapa jauh sasaran dapat tercapai denganbaseline (BAU)
12
Metode Mengkaji Kesiapan Mencapai TPB/SDGs
SEKARANG
Sumber: SDGs Center Universitas Padjajaran
13
• Dalam studi ini SDGs Center UNPAD sementara hanyateridentifikasi 40 indikator dari 16 SDGs goal untukPropinsi-Propinsi di Indonesia. Pada kasus Jawa Barat 45indikator dari 16 SDGs goal;
• Sumber data: BPS baik berupa publikasi maupun dataSUSENAS yang diolah.
Indikator Baseline SDGs14
AMencapai atau hampir mencapai target SDGsAsumsi business-as-usual, hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mencapai atau hampir mencapai (97.5%) target SDGs.
BMendekati target SDGsAsumsi business-as-usual, hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mendekati target SDGs dan mencapai setidaknya 90% jalan menuju target SDGs.
CLebih dari seperempat jalan menuju target SDGsAsumsi business-as-usual, hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mengarah kepada target SDGs dan mencapai lebih dari 25% jalan menuju target SDGs.
DKurang dari seperempat jalan menuju target SDGsAsumsi business-as-usual, hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator tersebut masih antara 25%-50% dari mencapai target SDGs.
EMasih cukup jauh mencapai target SDGsAsumsi business-as-usual, hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030, masih setengah jalan (50%) atau lebih target SDGs dapat tercapai.
Sistem Penilaian Scorecard15
Nilai Rata-rata Provinsi (1)
Hanya 13 provinsi dengan score > 2 (C)
Sumber: SDGs Center Universitas Padjajaran
16
Nilai Rata-rata Provinsi (2)
Sumber: SDGs Center Universitas Padjajaran
17
Nilai Rata-rata Provinsi (3)
Sumber: SDGs Center Universitas Padjajaran
18
Peran Pemerintah Daerah untuk PencapaianTarget TPB/SDGs
19
2020
Kesiapan Data
Jumlah Indikator TPB Indonesia menurut Sumber Data (319
indikator)
31
66
Indikator Nasional Sesuai Indikator
Global
Indikator Nasional sebagai Proksi
Indikator Global
Indikator TPB Indonesia yang akan disediakan BPS menurut kesesuaian dengan indikator global
.
N=97
Secara Total BPS akan berkontribusiterhadap 136 indikator TPB Indonesia
183
97
39
K/L BPS BPS & K/L
N = 319
*Dari 85 indikator
BPS diharapkan dapat menyediakan data disagregasi yang tertera dalam metadata
TPB/SDGs Indonesia
20
Pemetaan Indikator TPB
117105
60
0
50
100
150
Nasional Provinsi Kab/kota
Jumlah indikator yang diharapkan tersedia di BPS menurut level wilayah penyajian di
tahun 2018 (sesuai metadata)
14
6
17
1112
5
3
11
6 6
3
1211
14
6
14
1110
5
3
14
4
6
3
11
4
12
0
6
11
45
3
5
34
0
5
2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Indikator TPB yang Diharapkan Tersedia Dari Sumber BPS Menurut Goal/Tujuan dan Level Wilayah Penyajian
Nasional Provinsi Kab/kota
Goal/TujuanSumber: Dokumen Metadata Indikator TPB (Sekretariat TPB Nasional/Bappenas)
Yang Menjadi Tanggung Jawab BPS atau BPS Bersama K/L
Catatan:• 83 dari 117 indikator level nasional telah
tersedia datanya• 67 dari 105 indikator level provinsi telah
tersedia datanya
BPS tidak dapat menyediakan
21
Peran Pemerintah Daerah Berdasar Perpres 59/2017
Penyusunan RAD-TPB 5 Tahunan
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi RAD-TPB (2x dalam 1 Tahun)
Pelibatan Seluruh Pemangku Kepentingan
a. Memberikan dukungan kebijakan, regulasi, anggaran dan program;
b. Pemetaan dan integrasi target dan indikator TPB/SDGs nasional ke dalam RPJMD;
c. Peningkatan kapasitas Pemda dan para pemangku kepentingan dalampelaksanaan TPB/SDGs;
d. Sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi kepada seluruh masyarakat;
e. Persiapan data dan informasi.
22
23Alur Pemantauan RAD TPB/SDGs
Dewan
Pengarah
Koordinator
Pelaksana
Tim Pelaksana
Kelompok
Kerja
Sekretariat
Voluntary Self Assesment Ormas & Media, Pelaku Usaha dan Filantropi serta
Perguruan Tinggi danAkademisi
Pelaporan
Arahan/Penugasan
Koordinasi
1
4
3
2
Pemda mengkoordinirpelaporan hasilpemantauan oleh pihaknonpemerintah sebagibagian tak terpisahkandari laporan daerah untukdisampaikan ke tingkatpusat
Pihak Pemerintah Pihak Nonpemerintah
1. Membentuk Tim Koordinasi TPB/SDGs Daerah (bagi yang belum membentuk) dandibantu oleh Sekretariat TPB/SDGs daerah;
2. Mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam agenda pembangunan daerah:
a) Bagi daerah yang sedang melaksanakan RPJMD, membuat pemetaan target &indikator TPB/SDGs yang telah ada dalam RPJMD dan memutakhirkan target &indikator TPB/SDGs ke dalam RKPD;
b) Bagi daerah yang sedang dan akan menyusun RPJMD, mengintegrasikantujuan/goals, target dan indikator TPB/SDGs ke dalam RPJMD;
3. Menyusun dan menyelaraskan RAD TPB/SDGs (sebagai “Wadah/Payung”) denganberbagai RAD yang telah ada di daerah, seperti RAD-Pangan dan Gizi, RAD-GRK,RAD-Pengentasan Kemiskinan, dll;
4. Melakukan reviu atas RAD TPB/SDGs sebagai rujukan untuk penyusunan RADperiode selanjutnya;
Tindak Lanjut Di Daerah (1)24
5. Melaksanakan program & kegiatan pembangunan daerah selaras denganTPB/SDGs didukung dengan sumber daya yang memadai sesuai dengankewenangan, serta didukung dengan data & informasi yang diperlukan;
6. Membangun Kerjasama antar Pemda Provinsi, dan antara Pemda Provinsi denganKabupaten/Kota serta dengan organisasi nonpemerintah dalam menyusun &melaksanakan RAD-TPB/SDGs;
7. Meningkatkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakanTPB/SDGs di daerah;
8. Melakukan sosialisasi/diseminasi, komunikasi & advokasi pelaksanaan TPB/SDGs kepada seluruh masyarakat;
9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan kegiatan pelaksanaan RAD TPB/SDGs.
Tindak Lanjut Di Daerah (2)25
26
TERIMA KASIH
sdgs.bappenas.go.idsekretariat.sdgs@bappenas.go.id
top related