peraturan anggota dewan gubernur perubahan … · sertifikat deposito bank indonesia yang...
Post on 29-Jul-2019
243 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/29/PADG/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG
PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan moneter, Bank
Indonesia menerbitkan transaksi domestic non-deliverable
forward sebagai salah satu instrumen operasi moneter;
b. bahwa dengan diterbitkannya transaksi domestic non-
deliverable forward sebagai instrumen operasi moneter,
diperlukan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan
transaksi domestic non-deliverable forward tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor
20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar
Terbuka;
2
Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang
Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6198) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/12/PBI/2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 199, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6259)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN
GUBERNUR NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG
PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan
Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan
Operasi Pasar Terbuka diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka di
antara angka 46 dan angka 47, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang
dimaksud dengan:
1. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum
syariah, dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya
disingkat BUK adalah bank umum yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai perbankan.
3
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS
adalah bank umum yang menjalankan kegiatan
usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai perbankan syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS
adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
perbankan syariah.
5. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan
moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian
moneter, yang dilakukan secara konvensional dan
berdasarkan prinsip syariah.
6. Operasi Moneter Konvensional yang selanjutnya
disingkat OMK adalah pelaksanaan kebijakan
moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian
moneter yang dilakukan secara konvensional.
7. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat
OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh
Bank Indonesia untuk pengendalian moneter, yang
dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
8. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat
OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang
dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh
Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain
untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara
konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
9. Operasi Pasar Terbuka Konvensional yang
selanjutnya disebut OPT Konvensional adalah
kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar
valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia
dengan BUK dan/atau pihak lain.
10. Operasi Pasar Terbuka Syariah yang selanjutnya
disebut OPT Syariah adalah kegiatan transaksi di
pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan/atau
pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank
Indonesia dengan BUS, UUS, dan/atau pihak lain.
4
11. Peserta OPT adalah peserta OPT Konvensional dan
peserta OPT Syariah.
12. Peserta OPT Konvensional adalah BUK yang telah
memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta
OMK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan
operasi moneter.
13. Peserta OPT Syariah adalah BUS dan/atau UUS yang
telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai
peserta OMS sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
kepesertaan operasi moneter.
14. Lembaga Perantara adalah pialang pasar uang rupiah
dan valuta asing dan perusahaan efek yang ditunjuk
oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai
dealer utama yang telah memperoleh izin dari Bank
Indonesia sebagai lembaga perantara dalam Operasi
Moneter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Bank Indonesia yang mengatur mengenai
kepesertaan operasi moneter.
15. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat
SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah
yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai
pengakuan utang berjangka waktu pendek.
16. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya
disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan
prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu
pendek.
17. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya
disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata
uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek
yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK.
18. Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing
yang selanjutnya disebut SBBI Valas adalah surat
berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh
5
Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka
waktu pendek.
19. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat
SBN adalah surat utang negara dan surat berharga
syariah negara.
20. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN
adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
surat utang negara.
21. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya
disingkat SBSN adalah surat berharga syariah negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai surat berharga syariah negara.
22. Transaksi Repurchase Agreement Surat Berharga
untuk OPT Konvensional yang selanjutnya disebut
Transaksi Repo OPT Konvensional adalah transaksi
penjualan surat berharga oleh Peserta OPT
Konvensional kepada Bank Indonesia, dengan
kewajiban pembelian kembali oleh Peserta OPT
Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu
yang disepakati.
23. Transaksi Repurchase Agreement Surat Berharga
untuk OPT Syariah yang selanjutnya disebut
Transaksi Repo OPT Syariah adalah transaksi
penjualan surat berharga oleh Peserta OPT Syariah
kepada Bank Indonesia, dengan janji pembelian
kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai dengan
harga dan jangka waktu yang disepakati.
24. Transaksi Reverse Repo Surat Berharga untuk OPT
Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi
Reverse Repo OPT Konvensional adalah transaksi
pembelian surat berharga oleh Peserta OPT
Konvensional dari Bank Indonesia, dengan kewajiban
penjualan kembali oleh Peserta OPT Konvensional
sesuai dengan harga dan jangka waktu yang
disepakati.
6
25. Transaksi Reverse Repo Surat Berharga untuk OPT
Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi Reverse
Repo OPT Syariah adalah transaksi pembelian surat
berharga oleh Peserta OPT Syariah dari Bank
Indonesia, dengan janji penjualan kembali oleh
Peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka
waktu yang disepakati.
26. Penempatan Berjangka OPT Konvensional yang
selanjutnya disebut Transaksi Term Deposit OPT
Konvensional adalah penempatan dana secara
berjangka di Bank Indonesia dalam rupiah dan/atau
valuta asing milik Peserta OPT Konvensional.
27. Penempatan Berjangka OPT Syariah yang selanjutnya
disebut Transaksi Term Deposit OPT Syariah adalah
penempatan dana secara berjangka di Bank
Indonesia dalam valuta asing milik Peserta OPT
Syariah.
28. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di
Bank Indonesia dalam mata uang rupiah dan/atau
valuta asing.
29. Rekening Surat Berharga adalah rekening surat
berharga milik Bank pada BI-SSSS dalam mata uang
rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di
Bank Indonesia untuk pencatatan kepemilikan dan
setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi
dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar
keuangan.
30. Sub-Registry adalah Bank Indonesia dan pihak yang
memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank
Indonesia sebagai peserta BI-SSSS untuk melakukan
fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah.
31. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah
Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat
berharga, dan setelmen dana seketika.
7
32. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement
System yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah
BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Bank Indonesia yang mengatur mengenai
penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat
berharga, dan setelmen dana seketika.
33. Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform
yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah
Sistem BI-ETP sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat
berharga, dan setelmen dana seketika.
34. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya
disebut Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank
kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk
penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman
dari Bank Indonesia.
35. Bank Koresponden adalah bank yang memelihara
rekening giro valuta asing dalam rangka pembayaran
dan/atau penerimaan dana valuta asing ke dan/atau
dari Bank.
36. Bank Pembayar adalah bank yang memiliki Rekening
Giro valuta asing di Bank Indonesia untuk
melakukan pembayaran dan/atau penerimaan dana
dalam rangka setelmen transaksi SBBI Valas.
37. Transaksi Spot adalah transaksi jual atau beli valuta
asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana
dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
38. Transaksi Spot Beli Bank Indonesia adalah transaksi
beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia
dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja
setelah tanggal transaksi.
39. Transaksi Spot Jual Bank Indonesia adalah transaksi
jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank
Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua)
hari kerja setelah tanggal transaksi.
8
40. Transaksi Swap adalah transaksi pertukaran valuta
asing terhadap rupiah melalui pembelian atau
penjualan tunai (spot) dengan penjualan atau
pembelian kembali secara berjangka (forward) yang
dilakukan secara simultan dengan counterpart yang
sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan
disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
41. Transaksi Swap Beli Bank Indonesia adalah transaksi
jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank
Indonesia secara tunai (spot) dengan diikuti transaksi
pembelian kembali valuta asing terhadap rupiah oleh
Bank Indonesia secara berjangka (forward) yang
dilakukan secara simultan dengan counterpart yang
sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan
disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
42. Transaksi Swap Jual Bank Indonesia adalah
transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank
Indonesia secara tunai (spot) dengan diikuti transaksi
penjualan kembali valuta asing terhadap rupiah oleh
Bank Indonesia secara berjangka (forward) yang
dilakukan secara simultan dengan counterpart yang
sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan
disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
43. Standard Settlement Instruction adalah suatu
pedoman tertentu dalam melakukan transfer dana
melalui sarana telekomunikasi yang antara lain
memuat nama Bank Koresponden, nomor rekening,
kode kliring, dan kode Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication (SWIFT).
44. Transaksi Forward adalah transaksi jual atau beli
valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan
dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah
tanggal transaksi.
45. Transaksi Forward Jual Bank Indonesia adalah
transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank
Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih
dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
9
46. Transaksi Forward Beli Bank Indonesia adalah
transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank
Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih
dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
47. Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward yang
selanjutnya disebut Transaksi DNDF adalah
transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang
standar (plain vanilla) berupa transaksi forward
dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar
domestik.
48. Mekanisme Fixing adalah mekanisme penyelesaian
transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara
menghitung selisih antara kurs Transaksi Forward
dan kurs acuan pada tanggal tertentu yang telah
ditetapkan di dalam kontrak (fixing date).
49. Transaksi DNDF Jual Bank Indonesia adalah
transaksi derivatif jual valuta asing terhadap rupiah
yang standar (plain vanilla) oleh Bank Indonesia
berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing
yang dilakukan di pasar domestik.
50. Transaksi DNDF Beli Bank Indonesia adalah
transaksi derivatif beli valuta asing terhadap rupiah
yang standar (plain vanilla) oleh Bank Indonesia
berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing
yang dilakukan di pasar domestik.
51. Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate
yang selanjutnya disebut JISDOR adalah representasi
harga spot dolar Amerika Serikat terhadap rupiah
dari transaksi antar Bank di pasar domestik,
termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri,
yang informasi data transaksinya dapat diakses
melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing
Terhadap Rupiah sebagaimana diatur dalam
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank
dengan pihak domestik.
10
52. Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendebitan
dan pengkreditan Rekening Surat Berharga untuk
penatausahaan.
53. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan
pengkreditan Rekening Giro di Bank Indonesia
melalui Sistem BI-RTGS untuk penatausahaan.
54. Delivery Versus Payment yang selanjutnya disingkat
DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan
cara Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana
dilakukan secara bersamaan.
55. Pelunasan atau Pencairan Sebelum Jatuh Waktu
yang selanjutnya disebut Early Redemption adalah
pelunasan SBI, SDBI, SBBI Valas sebelum jatuh
waktu atau pencairan Term Deposit OPT Konvensional
atau Term Deposit OPT Syariah sebelum jatuh waktu.
56. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia,
termasuk hari kerja operasional terbatas Bank
Indonesia.
2. Ketentuan Bab II ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni
Bagian Kedua Belas, yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga)
Pasal, yakni Pasal 184A sampai dengan Pasal 184W
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua Belas
Transaksi DNDF
Paragraf 1
Pengumuman Lelang Transaksi DNDF
Pasal 184A
(1) Bank Indonesia mengumumkan rencana Transaksi
DNDF secara lelang dan perubahannya paling lambat
sebelum window time, melalui sistem otomasi lelang
operasi moneter valuta asing, Sistem LHBU,
dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
11
(2) Pengumuman rencana Transaksi DNDF secara lelang
meliputi:
a. jenis Transaksi DNDF;
b. sarana transaksi;
c. tanggal lelang;
d. nama lelang (auction name), apabila lelang
Transaksi DNDF dilakukan melalui sistem
otomasi lelang operasi moneter valuta asing;
e. tanggal spot;
f. tanggal tertentu yang ditetapkan di dalam
kontrak (fixing date);
g. waktu penyerahan dana (tenor);
h. window time;
i. metode lelang;
j. tanggal setelmen (tanggal valuta);
k. kurs DNDF, apabila lelang dilakukan dengan
metode harga tetap (fixed rate tender);
l. kurs acuan yang digunakan pada saat fixing date
adalah kurs JISDOR;
m. target indikatif lelang, apabila lelang dilakukan
dengan metode harga beragam (variable rate
tender);
n. jenis valuta; dan/atau
o. informasi lainnya.
Paragraf 2
Pengajuan Penawaran Transaksi DNDF Secara Lelang
Pasal 184B
Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara
mengajukan penawaran Transaksi DNDF secara lelang
kepada Bank Indonesia melalui sistem otomasi lelang
operasi moneter valuta asing dan/atau sarana transaksi
lain dalam window time yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
12
Pasal 184C
(1) Pengajuan penawaran Transaksi DNDF secara lelang
meliputi informasi:
a. nama Peserta OPT Konvensional;
b. tanggal transaksi;
c. waktu penyerahan dana (tenor);
d. tanggal spot;
e. tanggal tertentu yang ditetapkan di dalam
kontrak (fixing date);
f. tanggal setelmen (tanggal valuta);
g. jenis valuta;
h. nilai nominal, apabila lelang dengan metode
harga tetap (fixed rate tender);
i. nilai nominal dan kurs DNDF, apabila lelang
dengan metode harga beragam (variable rate
tender);
j. Standard Settlement Instruction; dan/atau
k. informasi lainnya.
(2) Pengajuan setiap penawaran nilai nominal dari
Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara
paling sedikit USD1,000,000.00 (satu juta dolar
Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan
USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).
(3) Dalam hal lelang Transaksi DNDF dilakukan dengan
metode harga beragam (variable rate tender),
pengajuan setiap penawaran kurs DNDF dari Peserta
OPT Konvensional dan Lembaga Perantara paling
sedikit dengan kelipatan Rp1,00 (satu rupiah).
Pasal 184D
(1) Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara
harus memantau kebenaran data penawaran
Transaksi DNDF secara lelang yang disampaikan
kepada Bank Indonesia.
(2) Lembaga Perantara harus menyampaikan informasi
kepada Peserta OPT Konvensional mengenai
Transaksi DNDF secara lelang yang diajukan untuk
13
kepentingan Peserta OPT Konvensional.
(3) Dalam hal Peserta OPT Konvensional dan Lembaga
Perantara mengajukan penawaran yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 184C dan tidak melakukan koreksi pengajuan
penawaran dalam window time Transaksi DNDF
secara lelang, penawaran tersebut dinyatakan batal.
Paragraf 3
Pendaftaran dan Pengkinian Informasi untuk Mengikuti
Transaksi DNDF Secara Lelang Melalui Sistem Otomasi
Lelang Operasi Moneter Valuta Asing
Pasal 184E
Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara
melakukan pendaftaran dan/atau pengkinian informasi
sebelum mengikuti Transaksi DNDF secara lelang.
Pasal 184F
(1) Peserta OPT Konvensional menyampaikan surat
permohonan pendaftaran untuk mengikuti Transaksi
DNDF secara lelang, yang dilengkapi dengan
informasi paling sedikit sebagai berikut:
a. nama Peserta OPT Konvensional;
b. Bank Identifier Code (BIC) Peserta OPT
Konvensional;
c. 1 (satu) Terminal Controller Identifier (TCID)
dalam hal Peserta OPT Konvensional telah
memiliki Terminal Controller Identifier (TCID);
d. nama, surat elektronik, dan contoh tanda tangan
dealer yang berwenang melakukan Transaksi
DNDF; dan
e. nama, surat elektronik, dan contoh tanda tangan
dari pejabat yang membawahkan dealer yang
berwenang melakukan Transaksi DNDF
sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
14
(2) Lembaga Perantara menyampaikan surat
permohonan pendaftaran untuk mengikuti Transaksi
DNDF secara lelang, yang dilengkapi dengan
informasi paling sedikit sebagai berikut:
a. nama Lembaga Perantara;
b. 1 (satu) Terminal Controller Identifier (TCID)
Lembaga Perantara;
c. nama, surat elektronik, dan contoh tanda tangan
broker yang berwenang melakukan Transaksi
DNDF; dan
d. nama, surat elektronik, dan contoh tanda tangan
dari pejabat yang membawahkan broker yang
berwenang melakukan Transaksi DNDF
sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
(3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang mewakili Peserta OPT Konvensional
atau Lembaga Perantara.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan melalui surat kepada Bank Indonesia
pada saat pertama kali akan melakukan Transaksi
DNDF.
(5) Surat permohonan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menggunakan format
sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran
XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
(6) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan ke alamat sebagai berikut:
Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
(7) Dalam hal terjadi perubahan alamat surat-menyurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bank Indonesia
memberitahukan melalui surat dan/atau media lain.
15
Pasal 184G
(1) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184F ayat (1)
dan ayat (2), Peserta OPT Konvensional dan Lembaga
Perantara menyampaikan pengkinian informasi
melalui surat dengan menggunakan format
sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran
XV.
(2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184F ayat (6).
Pasal 184H
Bank Indonesia menyampaikan persetujuan pendaftaran
untuk mengikuti Transaksi DNDF secara lelang kepada
Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara melalui
surat yang memuat informasi sebagai berikut:
a. nama Peserta OPT Konvensional dan/atau Lembaga
Perantara;
b. Bank Identifier Code (BIC) Peserta OPT Konvensional;
c. Terminal Controller Identifier (TCID) Peserta OPT
Konvensional dan/atau Lembaga Perantara;
d. kode individual page yang terdiri dari active page,
historical page, dan confirmation page pada sistem
otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing;
e. Standard Settlement Instruction Peserta OPT
Konvensional;
f. tanggal efektif untuk mengikuti lelang Transaksi
DNDF; dan/atau
g. informasi lainnya.
16
Paragraf 4
Pengajuan Penawaran Transaksi DNDF Secara Lelang
Melalui Sistem Otomasi Lelang Operasi Moneter Valuta
Asing
Pasal 184I
(1) Pengajuan penawaran Transaksi DNDF secara lelang
dengan metode harga tetap (fixed rate tender) meliputi
informasi paling sedikit sebagai berikut:
a. nama lelang (auction name);
b. penawaran nilai nominal; dan
c. Terminal Controller Identifier (TCID) Peserta OPT
Konvensional, dalam hal Lembaga Perantara
mengajukan penawaran untuk dan atas nama
Peserta OPT Konvensional,
untuk masing-masing jangka waktu Transaksi DNDF.
(2) Pengajuan penawaran Transaksi DNDF secara lelang
dengan metode harga beragam (variable rate tender)
meliputi informasi paling sedikit sebagai berikut:
a. nama lelang (auction name);
b. penawaran nilai nominal;
c. kurs DNDF; dan
d. Terminal Controller Identifier (TCID) Peserta OPT
Konvensional, dalam hal Lembaga Perantara
mengajukan penawaran untuk dan atas nama
Peserta OPT Konvensional,
untuk masing-masing jangka waktu Transaksi DNDF.
Pasal 184J
(1) Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara
dapat mengajukan koreksi untuk setiap penawaran
yang diajukan dalam window time Transaksi DNDF.
(2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Peserta OPT Konvensional dapat mengajukan
koreksi terhadap informasi penawaran, selain
informasi nama lelang (auction name); dan/atau
17
b. Lembaga Perantara yang mengajukan
penawaran lelang Transaksi DNDF untuk dan
atas nama Peserta OPT Konvensional dapat
mengajukan koreksi terhadap informasi
penawaran selain informasi Terminal Controller
Identifier (TCID) Peserta OPT Konvensional dan
nama lelang (auction name).
(3) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memenuhi persyaratan pengajuan penawaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184I.
Paragraf 5
Pengajuan Penawaran Transaksi DNDF Secara Lelang
Melalui Sarana Transaksi Lain Yang Ditetapkan Oleh
Bank Indonesia
Pasal 184K
Pengajuan penawaran Transaksi DNDF secara lelang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184C ayat (1) melalui
sarana transaksi lain yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia, dilakukan paling banyak 2 (dua) kali untuk
masing-masing tenor yang ditawarkan.
Pasal 184L
(1) Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara
hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk
setiap penawaran yang diajukan dalam window time
Transaksi DNDF secara lelang.
(2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan terhadap informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 184C ayat (1) kecuali
informasi nama Peserta OPT Konvensional dan tenor
Transaksi DNDF secara lelang.
(3) Dalam hal dilakukan koreksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atas jumlah penawaran (nilai nominal),
jumlah penawaran (nilai nominal) tersebut harus
18
memenuhi persyaratan penawaran nilai nominal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184C ayat (2).
Paragraf 6
Penetapan Pemenang Transaksi DNDF Secara Lelang
Pasal 184M
(1) Dalam hal Transaksi DNDF secara lelang dilakukan
dengan metode harga tetap (fixed rate tender),
penetapan pemenang dihitung dengan cara:
a. penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta
OPT Konvensional dimenangkan seluruhnya;
atau
b. penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta
OPT Konvensional dapat dimenangkan sebagian
dengan perhitungan secara proporsional sesuai
dengan perhitungan Bank Indonesia.
(2) Dalam hal Transaksi DNDF secara lelang dilakukan
dengan metode harga beragam (variable rate tender),
penetapan pemenang dihitung dengan cara:
a. Bank Indonesia menetapkan batas kurs DNDF
yang diterima;
b. untuk Transaksi DNDF Jual, Bank Indonesia
menetapkan penawaran yang dimenangkan
dengan cara:
1. dalam hal kurs DNDF yang diajukan
Peserta OPT Konvensional lebih tinggi dari
batas penawaran kurs DNDF yang diterima
Bank Indonesia, Peserta OPT Konvensional
yang bersangkutan memenangkan seluruh
penawaran yang diajukan; atau
2. dalam hal kurs DNDF yang diajukan
Peserta OPT Konvensional sama dengan
batas penawaran kurs DNDF yang diterima
Bank Indonesia, Peserta OPT Konvensional
yang bersangkutan memenangkan seluruh
atau sebagian dari penawaran yang
19
diajukan secara proporsional sesuai dengan
perhitungan Bank Indonesia; dan
c. untuk Transaksi DNDF Beli, Bank Indonesia
menetapkan penawaran yang dimenangkan
dengan cara:
1. dalam hal kurs DNDF yang diajukan
Peserta OPT Konvensional lebih rendah dari
batas penawaran kurs DNDF yang diterima
Bank Indonesia, Peserta OPT Konvensional
yang bersangkutan memenangkan seluruh
penawaran yang diajukan; atau
2. dalam hal kurs DNDF yang diajukan
Peserta OPT Konvensional sama dengan
batas penawaran kurs DNDF yang diterima
Bank Indonesia, Peserta OPT Konvensional
yang bersangkutan memenangkan seluruh
atau sebagian dari penawaran yang
diajukan secara proporsional sesuai dengan
perhitungan Bank Indonesia.
(3) Contoh perhitungan pemenang Transaksi DNDF
secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran XV.
(4) Pembulatan nilai nominal yang dimenangkan oleh
pemenang Transaksi DNDF secara lelang dengan
perhitungan secara proporsional dilakukan dengan
pembulatan ke seratusribuan dolar Amerika Serikat
terdekat dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk nominal kurang dari USD50,000.00 (lima
puluh ribu dolar Amerika Serikat) dibulatkan
menjadi 0 (nol); dan
b. untuk nominal USD50,000.00 (lima puluh ribu
dolar Amerika Serikat) atau lebih dibulatkan
menjadi USD100,000.00 (seratus ribu dolar
Amerika Serikat).
20
Pasal 184N
Peserta OPT Konvensional menyampaikan konfirmasi hasil
penetapan pemenang Transaksi DNDF melalui SWIFT
message format MT300 atau sarana lain kepada Bank
Indonesia c.q. Departemen Operasional Tresuri dan
Pinjaman.
Pasal 184O
Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang
Transaksi DNDF secara lelang.
Paragraf 7
Pengumuman Hasil Transaksi DNDF Secara Lelang
Pasal 184P
Bank Indonesia mengumumkan hasil Transaksi DNDF
secara lelang setelah dilakukan proses penetapan
pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang
kepada semua Peserta OPT Konvensional dan
Lembaga Perantara secara keseluruhan melalui
sistem otomasi lelang operasi moneter valuta asing,
Sistem LHBU dan/atau sarana lain, yang memuat
informasi berupa nilai nominal Transaksi DNDF yang
dimenangkan, rata-rata tertimbang (weighted
average) kurs DNDF per tenor, dan/atau informasi
lainnya;
b. melakukan konfirmasi kepada pemenang lelang
secara individual melalui sistem otomasi lelang
operasi moneter valuta asing, dan/atau sarana
transaksi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
berupa:
1. nominal lelang Transaksi DNDF yang
dimenangkan Peserta OPT Konvensional;
2. kurs DNDF yang dimenangkan;
3. jangka waktu transaksi;
21
4. tanggal valuta;
5. permintaan Standard Settlement Instruction
Peserta OPT Konvensional;
6. permintaan nomor Rekening Giro rupiah Peserta
OPT Konvensional; dan/atau
7. informasi lainnya; dan
c. dalam hal penawaran lelang diajukan melalui
Lembaga Perantara, konfirmasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. dalam hal Peserta OPT Konvensional tidak
memiliki sistem otomasi lelang operasi moneter
valuta asing dan/atau sarana transaksi lain
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, konfirmasi
akan dilakukan melalui Lembaga Perantara;
atau
2. dalam hal Peserta OPT Konvensional memiliki
sistem otomasi lelang operasi moneter valuta
asing dan/atau sarana transaksi lain yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia, konfirmasi
akan dilakukan kepada Peserta OPT
Konvensional yang bersangkutan.
Paragraf 8
Transaksi DNDF Secara Nonlelang
Pasal 184Q
Transaksi DNDF secara nonlelang dilakukan secara
bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta OPT
Konvensional dengan cara langsung atau melalui Lembaga
Perantara.
22
Paragraf 9
Setelmen Transaksi DNDF
Pasal 184R
(1) Penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dengan
Mekanisme Fixing.
(2) Mekanisme Fixing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan menggunakan kurs acuan
berupa kurs JISDOR untuk mata uang dolar Amerika
Serikat terhadap rupiah pada tanggal tertentu yang
ditetapkan dalam kontrak (fixing date).
(3) Penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dalam mata
uang rupiah.
(4) Transaksi DNDF tidak dapat dilakukan perpanjangan
(roll over), pengakhiran transaksi (unwind) dan
percepatan penyelesaian transaksi (early termination).
Pasal 184S
(1) Pada tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak
(fixing date) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
184R ayat (2), Bank Indonesia melakukan
perhitungan selisih antara kurs transaksi DNDF
dengan kurs JISDOR.
(2) Bank Indonesia menginformasikan selisih antara
kurs Transaksi DNDF dengan kurs JISDOR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta
OPT Konvensional melalui sistem otomasi lelang
operasi moneter valuta asing, sarana transaksi lain
dan/atau sarana informasi lain yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.
(3) Peserta OPT Konvensional menyampaikan konfirmasi
atas perhitungan selisih antara kurs Transaksi DNDF
dengan kurs JISDOR sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) melalui SWIFT message format MT300 atau
sarana transaksi lain yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia kepada Bank Indonesia c.q. Departemen
Operasional Tresuri dan Pinjaman.
23
Pasal 184T
(1) Untuk Transaksi DNDF Jual, dalam hal:
a. Kurs DNDF lebih tinggi dari kurs JISDOR, Bank
Indonesia menerima selisih antara kurs DNDF
dengan kurs JISDOR pada tanggal tertentu yang
ditetapkan dalam kontrak (fixing date) dikalikan
dengan nilai nominal (notional amount); atau
b. Kurs DNDF lebih rendah dari kurs JISDOR,
Bank Indonesia membayar selisih antara kurs
DNDF dengan kurs JISDOR pada tanggal
tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (fixing
date) dikalikan dengan nilai nominal (notional
amount);
(2) Pada tanggal setelmen Transaksi DNDF, Bank
Indonesia:
a. mendebit Rekening Giro rupiah Peserta OPT
Konvensional di Bank Indonesia sebesar selisih
antara kurs DNDF dengan kurs JISDOR pada
tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak
(fixing date) dikalikan dengan nilai nominal
(notional amount) dalam hal kurs DNDF lebih
tinggi dari kurs JISDOR pada tanggal tertentu
yang ditetapkan dalam kontrak (fixing date); atau
b. mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta OPT
Konvensional di Bank Indonesia sebesar selisih
antara kurs DNDF dengan kurs JISDOR pada
tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak
(fixing date) dikalikan dengan nilai nominal
(notional amount) dalam hal kurs DNDF lebih
rendah dari kurs JISDOR pada tanggal tertentu
yang ditetapkan dalam kontrak (fixing date).
Pasal 184U
(1) Untuk Transaksi DNDF Beli, dalam hal:
a. kurs DNDF lebih tinggi dari kurs JISDOR pada
tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak
(fixing date), Bank Indonesia membayar selisih
24
antara kurs DNDF dengan JISDOR pada tanggal
tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (fixing
date) dikalikan dengan nilai nominal (notional
amount); atau
b. kurs DNDF lebih rendah dari kurs JISDOR pada
tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak
(fixing date), Bank Indonesia menerima selisih
antara kurs DNDF dengan JISDOR pada tanggal
tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (fixing
date) dikalikan dengan nilai nominal (notional
amount).
(2) Pada tanggal setelmen Transaksi DNDF, Bank
Indonesia:
a. mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta OPT
Konvensional di Bank Indonesia sebesar selisih
antara kurs DNDF dengan JISDOR pada tanggal
tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (fixing
date) dikalikan dengan nilai nominal (notional
amount) dalam hal kurs DNDF lebih tinggi dari
kurs JISDOR pada tanggal tertentu yang
ditetapkan dalam kontrak (fixing date); atau
b. mendebit Rekening Giro rupiah Peserta OPT
Konvensional di Bank Indonesia sebesar selisih
antara kurs DNDF dengan JISDOR pada tanggal
tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (fixing
date) dikalikan dengan nilai nominal (notional
amount) dalam hal kurs DNDF lebih rendah dari
kurs JISDOR pada tanggal tertentu yang
ditetapkan dalam kontrak (fixing date).
Pasal 184V
(1) Dalam hal pada tanggal setelmen Transaksi DNDF
dengan Bank Indonesia, Peserta OPT Konvensional
tidak memiliki dana rupiah yang cukup untuk
memenuhi kewajiban setelmen, Peserta OPT
Konvensional wajib menyediakan dana rupiah yang
cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen pada
25
Hari Kerja berikutnya.
(2) Pembayaran kewajiban setelmen Transaksi DNDF
dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pendebitan Rekening Giro
rupiah Peserta OPT Konvensional di Bank Indonesia.
Pasal 184W
(1) Dalam hal tanggal tertentu yang ditetapkan dalam
kontrak (fixing date) ditetapkan sebagai hari libur oleh
pemerintah maka kurs JISDOR pada tanggal tertentu
yang ditetapkan dalam kontrak (fixing date)
dilakukan menggunakan kurs JISDOR pada Hari
Kerja sebelumnya.
(2) Dalam hal tanggal setelmen ditetapkan sebagai hari
libur oleh pemerintah maka tanggal pelaksanaan
setelmen dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
3. Ketentuan Pasal 306 ditambahkan ayat (1) huruf d dan
ayat 3 (tiga) sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 306
(1) Peserta OPT Konvensional dikenakan sanksi dalam
hal tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen
Transaksi OPT Konvensional dalam valuta asing,
meliputi:
a. Transaksi Spot sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 145 huruf c dan Pasal 146 huruf c;
b. Transaksi Swap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 162, Pasal 164 ayat (1), Pasal 166 ayat (1),
dan Pasal 168;
c. Transaksi Forward sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 181 ayat (1) dan Pasal 183; dan
d. Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 184V ayat (1).
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b dan huruf c berupa:
a. teguran tertulis dengan tembusan kepada
26
Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
1. rata-rata suku bunga efektif Fed Fund yang
berlaku pada tanggal penyelesaian
transaksi ditambah margin sebesar 200
(dua ratus) basis point dikalikan nilai
transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga
ratus enam puluh), untuk penyelesaian
kewajiban pembayaran dalam valuta asing
dolar Amerika Serikat;
2. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh
bank sentral atau otoritas moneter di
negara valuta yang bersangkutan (official
rate) yang berlaku pada tanggal
penyelesaian transaksi ditambah margin
sebesar 200 (dua ratus) basis point
dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/360
(satu per tiga ratus enam puluh), untuk
penyelesaian kewajiban pembayaran dalam
valuta asing nondolar Amerika Serikat; atau
3. rata-rata Bank Indonesia 7-Day (Reverse)
Repo Rate yang berlaku ditambah margin
sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) basis
point dikalikan nilai transaksi dikalikan
1/360 (satu per tiga ratus enam puluh),
untuk penyelesaian kewajiban pembayaran
dalam rupiah.
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
berupa:
a. kewajiban membayar dalam rupiah yang
dihitung atas dasar rata-rata Bank Indonesia 7-
Day (Reverse) Repo Rate yang berlaku ditambah
margin sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) basis
point dikalikan kewajiban setelmen dan
dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam
puluh), paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) per transaksi; dan
27
b. penghentian sementara untuk mengikuti
kegiatan Operasi Moneter sampai dengan akhir
hari saat Peserta OPT Konvensional memenuhi
kewajibannya.
4. Pasal 308 ditambahkan 3 (tiga) ayat sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 308
(1) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 306 ayat (2) dilakukan dengan
mendebit Rekening Giro rupiah atau Rekening Giro
valuta asing Peserta OPT yang ada di Bank Indonesia
paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal
kewajiban setelmen.
(2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 306 ayat (3) huruf a dilakukan
dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta OPT
Konvensional yang ada di Bank Indonesia paling lama
1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal kewajiban
setelmen.
(3) Sanksi penghentian sementara untuk mengikuti
kegiatan OM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306
ayat (3) huruf b diberlakukan mulai 1 (satu) Hari
Kerja setelah diperoleh informasi tidak dipenuhinya
kewajiban setelmen Transaksi DNDF.
(4) Sanksi penghentian sementara untuk mengikuti
kegiatan Operasi Moneter sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dikenakan sampai dengan akhir hari
saat Peserta OPT Konvensional memenuhi kewajiban
setelmen Transaksi DNDF.
5. Pasal 312 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 312
Atas batalnya transaksi OMK, yang terdiri atas transaksi
OPT Konvensional dan/atau transaksi Standing Facilities
28
Konvensional, yang ketiga kali dalam kurun waktu 6
(enam) bulan, selain dikenakan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 303 ayat (2) dan Pasal 309, Peserta
OPT juga dikenakan sanksi penghentian sementara
untuk mengikuti kegiatan OMK selama 5 (lima) Hari
Kerja berturut-turut.
6. Lampiran ditambahkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran
XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
Pasal II
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2018
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,
TTD
ERWIN RIJANTO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/29/PADG/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR
TERBUKA
I. UMUM
Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, telah diatur secara jelas bahwa
tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter antara lain melalui penerbitan
Transaksi DNDF sebagai salah satu instrumen Operasi Moneter. Oleh
karena itu perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan
Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar
Terbuka yang mengatur mengenai mekanisme Transaksi DNDF tersebut.
2
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 184A
Cukup jelas.
Pasal 184B
Cukup jelas.
Pasal 184C
Cukup jelas.
Pasal 184D
Cukup jelas.
Pasal 184E
Cukup jelas.
Pasal 184F
Cukup jelas.
Pasal 184G
Cukup jelas.
Pasal 184H
Cukup jelas.
Pasal 184I
Cukup jelas.
Pasal 184J
Cukup jelas.
3
Pasal 184K
Cukup jelas.
Pasal 184L
Cukup jelas.
Pasal 184M
Cukup jelas.
Pasal 184N
Cukup jelas.
Pasal 184O
Cukup jelas.
Pasal 184P
Cukup jelas.
Pasal 184Q
Cukup jelas.
Pasal 184R
Cukup jelas.
Pasal 184S
Cukup jelas.
Pasal 184T
Cukup jelas.
Pasal 184U
Cukup jelas.
Pasal 184V
Cukup jelas.
top related