peraturan kepala lembaga sandi negara tentang … · 2016-02-23 · pasal 5 (1) tim pembangunan zi...
Post on 17-Jun-2019
221 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LEMBAGA SANDI NEGARA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi perlu ditetapkan
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lembaga Sandi Negara;
b. bahwa untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani perlu dibuat Peraturan Kepala Lembaga Sandi
Negara tentang Penyelenggaraan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lembaga Sandi Negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Penyelenggaraan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lembaga Sandi
Negara;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun …
- 2 -
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG
PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LEMBAGA SANDI NEGARA.
BAB I …
- 3 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:
1. Zona Integritas yang selanjutnya disebut ZI adalah predikat yang diberikan
kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai
komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya
dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK
adalah predikat yang diberikan kepada suatu Unit Kerja yang memenuhi
sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan
sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan
akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut
Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu Unit Kerja
yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata
laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan,
penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
4. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lembaga Sandi Negara.
5. Tim Identifikasi Unit Kerja yang selanjutnya disebut TIUK adalah tim
Inspektorat yang dibentuk oleh Kepala Lembaga Sandi Negara yang
mempunyai tugas melakukan identifikasi dan pembinaan terhadap Unit
Kerja yang akan diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju
WBBM.
6. Tim Pembangunan ZI Unit Kerja adalah tim yang dibentuk oleh Kepala
Unit Kerja yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan ZI di
setiap Unit Kerja.
7. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disebut TPI adalah tim yang dibentuk
oleh Kepala Lembaga Sandi Negara yang mempunyai tugas melakukan
penilaian Unit Kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju
WBK/Menuju WBBM.
8. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disebut TPN adalah tim yang
dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap Unit Kerja yang diusulkan
menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM, terdiri dari
unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi …
- 4 -
Birokrasi (Kementerian PAN & RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Pasal 2
Penyelenggaraan ZI menuju WBK dan WBBM di Lembaga Sandi Negara
bertujuan untuk :
a. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
b. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan
c. meningkatkan pelayanan publik.
BAB II
PEMBANGUNAN ZI
Pasal 3
(1) Pembangunan ZI difokuskan pada penerapan program manajemen
perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan
pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas
pelayanan publik yang bersifat konkret.
(2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
membuat dokumen rencana pembangunan ZI sebagaimana terdapat pada
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Lembaga Sandi Negara ini.
(3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
seluruh Unit Kerja dengan membentuk Tim Pembangunan ZI Unit Kerja.
Pasal 4
(1) Tim Pembangunan ZI Unit Kerja membuat laporan atas pembangunan ZI di
Unit Kerjanya secara berkala.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala
Unit Kerja masing-masing dan Kepala Unit Kerja yang membidangi
pengawasan.
Pasal 5
(1) Tim Pembangunan ZI Unit Kerja terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4
(empat) orang sebagai anggota.
(2) Tim Pembangunan ZI Unit Kerja diketuai oleh pejabat yang berada 1 level di
bawah kepala Unit Kerjanya.
BAB III …
- 5 -
BAB III
PENETAPAN UNIT KERJA MENUJU WBK/WBBM
Pasal 6
(1) Kepala Lembaga Sandi Negara menetapkan satu atau beberapa unit kerja
yang diusulkan sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju WBK dengan
Surat Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara.
(2) Kepala Lembaga Sandi Negara menetapkan satu atau beberapa unit
kerja yang telah memperoleh predikat menuju WBK untuk diusulkan
sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju WBBM dengan Surat Keputusan
Kepala Lembaga Sandi Negara.
(3) Penetapan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan melalui proses identifikasi oleh TIUK.
BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 7
(1) Unit Kerja yang telah ditetapkan untuk diusulkan memperoleh predikat
Menuju WBK/WBBM dilakukan pembinaan oleh TIUK sebelum dilakukan
penilaian oleh TPI.
(2) Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Menuju WBK tetap dilakukan
pembinaan oleh TIUK dalam rangka mempertahankan predikat Menuju
WBK serta memperoleh predikat Menuju WBBM.
(3) Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Menuju WBBM tetap dilakukan
pembinaan oleh TIUK dalam rangka mempertahankan predikat Menuju
WBBM.
(4) Pembinaan dilakukan dengan cara memberikan asistensi dan konsultasi
kepada Tim Pembangunan ZI Unit Kerja.
(5) Pembinaan dilakukan atas 6 (enam) komponen pengungkit dan 2 (dua)
indikator hasil.
(6) Komponen pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas
manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM,
penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan
kualitas pelayanan publik.
(7) Indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas
terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya
peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
BAB V …
- 6 -
BAB V
PENILAIAN WBK/WBBM
Pasal 8
(1) TPI melakukan penilaian terhadap Unit Kerja yang ditetapkan untuk
diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dengan mengacu pada
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Lembaga Sandi Negara ini.
(2) Hasil penilaian TPI dilaporkan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara
untuk disampaikan ke Menteri PAN & RB dalam rangka evaluasi oleh
TPN.
(3) Unit Kerja yang telah mendapat rekomendasi dari TPN untuk memperoleh
predikat Menuju WBK ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala
Lembaga Sandi Negara sebagai Unit Kerja berpredikat menuju WBK.
(4) Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat menuju WBK agar
meningkatkan pembangunan ZI menuju predikat WBBM.
(5) Unit Kerja yang telah mendapat rekomendasi dari TPN untuk memperoleh
predikat Menuju WBBM ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri PAN
& RB sebagai Unit Kerja berpredikat menuju WBBM.
(6) Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat menuju WBBM agar
mempertahankan predikat WBBM.
(7) Unit Kerja yang belum memenuhi syarat memperoleh predikat menuju
WBK/WBBM dilakukan pembinaan kembali.
Pasal 9
TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 terdiri dari:
a. satu orang ketua berasal dari Unit Kerja yang membidangi pengawasan;
b. satu orang sekretaris berasal dari Unit Kerja yang membidangi Organisasi;
dan
c. anggota berasal dari Tim Pembangunan ZI masing-masing 1 (satu) orang
dari setiap Unit Kerja.
BAB VI …
- 7 -
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Mei 2015
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,
ttd.
DJOKO SETIADI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 710
RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK/WBBM DI UNIT KERJA …
A. DASAR
1. …
2. …
3. dst.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. …
2. …
3. dst.
C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT
a. Manajemen Perubahan
INDIKATOR RENCANA AKSI TARGET WAKTU PELAKSANAAN
Penyusunan Tim Kerja
Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
Dokumen Rencana
Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM
1. Penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas
menuju WBK/WBBM;
2. Sosialisasi pembangunan zona
integritas menuju WBK/WBBM.
Pemantauan
dan Evaluasi Pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Pelaksanaan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.
Perubahan Pola Pikir dan
Budaya Kerja
1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM
2. Penetapan agen perubahan dalam pembagunan zona
LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LEMBAGA SANDI NEGARA
integritas
3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
4. Anggota organisasi terlibat
dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
b. Penataan Tatalaksana
INDIKATOR RENCANA AKSI TARGET WAKTU PELAKSANAAN
Prosedur Operasional tetap (SOP)
Kegiatan Utama
1. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada bisnis proses Lembaga Sandi Negara;
2. Evaluasi/perbaikan SOP.
E-Office 1. Penyusunan Sistem pengukuran
kinerja berbasis sistem informasi;
2. Penyusunan Sistem kepegawaian
berbasis sistem informasi;
3. Penyusunan Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.
Keterbukaan Informasi
Publik
1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik;
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik
c. Penataan Sistem Manajemen SDM
INDIKATOR RENCANA AKSI TARGET WAKTU PELAKSANAAN
Perencanaan Kebutuhan
Pegawai sesuai dengan Kebutuhan
Organisasi
1. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada
peta jabatan dan hasil analisis bebankerja;
2. Menerapkan monitoring dan
evaluasi terhdap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
Pola Mutasi Internal
1. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal;
2. Penerapan kebijakan pola mutasi internal;
3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal;
Pengembangan
Pegawai Berbasis
1. Penganggaran kegiatan
pengembangan profesi (Diklat);
2. Monitoring dan evaluasi atas
Kompetensi kegiatan pengembangan profesi.
Penetapan Kinerja Individu
1. Penerapan penetapan kinerja individu;
2. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level diatasnya;
3. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik;
4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan
mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
Penegakan Aturan Disiplin/Kode
Etik/Kode Perilaku
Pegawai
Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
Sistem Informasi
Kepegawaian
Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara
berkala
d. Penguatan Akuntabilitas
INDIKATOR RENCANA AKSI TARGET WAKTU
PELAKSANAAN
Keterlibatan
Pimpinan
1. Pimpinan terlibat secara
langsung dalam penyusunan perencanaan;
2. Pimpinan terlibat secara
langsung dalam penyusunan penetapan kinerja;
3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
1. Penyusunan dokumen perencanaan;
2. Dokumen perencanaan
berorintasi hasil;
3. Penetapan Indikotor Kinerja Utama (IKU);
4. Indikator kinerja memiliki kriteria SMART;
5. Penyusunan Laporan kinerja;
6. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani auntabilitas inerja;
e. Penguatan Pengawasan
INDIKATOR RENCANA AKSI TARGET WAKTU PELAKSANAAN
Pengendalian Gratifikasi
1. Public campaign tentang
pengendalian gratifikasi;
2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
Penerapan Sistem
Pengawasan Internal Pemerintah
(SPIP)
1. Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja;
2. Melakukan penilaian risiko atas unit kerja terkait;
3. Sosialisasi SPI ke pihak terkait.
Pengaduan
Masyarakat
1. mengimplementasikan kebijakan
pengaduan masyarakat;
2. menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan
masyarakat;
3. monitoring dan evaluasi hasil
penanganan pengaduan masyarakat;
4. menindaklanjuti hasil evaluasi
penanganan pengaduan masyarakat.
Whistle Blowing System
1. Menerapkan Whistle Blowing System;
2. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System;
3. Menindaklanjuti evaluasi penerapan Whistle Blowing System;
Penanganan Benturan
Kepentingan
1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi
utama;
2. Mensosialisasikan kebijakan
penanganan benturan kepentingan;
3. Mengimplementasikan kebijakan
penanganan benturan kepentingan;
4. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.
f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
INDIKATOR RENCANA AKSI TARGET WAKTU PELAKSANAAN
Standar Pelayanan
1. Penyusunan standar pelayanan di unit kerja;
2. Penyusunan SOP bagi standar pelayanan;
3. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
Budaya
Pelayanan Prima
1. Melakukan Sosialisasi/pelatihan
berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya
penerapan budaya pelayanan prima;
2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana
layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
standar;
4. Memiliki sarana layanan
terpadu/terintegrasi;
5. Melakukan inovasi pelayanan.
Penilaian
Kepuasan Terhadap
Pelayanan
1. Melakukan survey kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan;
2. Hasil survey kepuasan masyakat
dapat diakses secara terbuka;
3. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan
masyarakat.
D. RENCANA AKSI INDIKATOR HASIL
a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
INDIKATOR RENCANA AKSI TARGET WAKTU PELAKSANAAN
Nilai persepsi korupsi
Melakukan survei eksternal atas persepsi korupsi di Lembaga Sandi Negara
Presentase penyelesaian
TLHP
Menindaklanjuti TLHP
b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
INDIKATOR RENCANA AKSI TARGET WAKTU PELAKSANAAN
Nilai persepsi kualitas pelayanan
Melakukan survei eksternal atas persepsi kualitas pelayanan di Lembaga Sandi Negara
Kepala Unit Kerja,
ttd.
(.................................................)
NIP. ...........................................
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,
ttd.
DJOKO SETIADI
LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
:
:
Pilihan
JawabanJawaban Nilai % Penjelasan Bukti yang harus Diperoleh
A.
I. 5.0 0.00 0.00%
1 1.0 0.00 0.00%
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk
melakukan pembangunan Zona Integritas ?
Y/T Tidak 0 Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam unit kerja Kepka Tim Pembangunan ZI Unit Kerja
a. Dengan prosedur / mekanisme yang jelas; Prosedur / mekanisme penentuan anggota tim
b. Sebagian menggunakan prosedur;
c. Tidak di seleksi
2 1.0 0.00 0.00%
a.
Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan
Zona Integritas menuju WBK / WBBM ?
Y/T Tidak 0 Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan
Zona Integritas
Dokumen Rencana Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM
a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan
pembangunan WBK / WBBM;
b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan
pembangunan WBK / WBBM;
c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan
tujuan pembangunan WBK / WBBM
c.
Apakah terdapat mekanisme atau media untuk
mensosialisasikan pembangunan WBK / WBBM ?
Y/T Tidak 0 Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK /
WBBM
Dokumentasi dan Laporan Sosialisasi; notulensi pengarahan
mengenai ZI oleh pimpinan di unit kerja
3 2.0 0.00 0.00%
a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan
sesuai dengan rencana;
Laporan Pelaksanaan Pembangunan ZI di Unit Kerja
b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah
dilaksanakan sesuai dengan rencana;
c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah
dilaksanakan sesuai dengan rencana;
d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan
sesuai dengan rencana
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK / WBBM
dilakukan bulanan;
Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan
Pembangunan ZI di Unit Kerja
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK / WBBM
dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK / WBBM
dilakukan semesteran;d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK / WBBM
dilakukan tahunana. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal
atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK /
WBBM telah ditindaklanjuti;
Dokumen Rencana Aksi terhadap Monev Pelaksanaan
Pembangunan ZI di Unit Kerja
b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim
internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit
WBK / WBBM telah ditindaklanjuti;
c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim
internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit
WBK / WBBM telah ditindaklanjuti;
Dokumen Rencana Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM memuat
target
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap
pembangunan Zona Integritas
A/B/C/D
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah
ditindaklanjuti ?
A/B/C/D 0
A/B/C C
0
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK / WBBM (2)
0DA/B/C/DApakah seluruh kegiatan pembangunan sudah
dilaksanakan sesuai dengan rencana ?
Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan
dipilih melalui prosedur / mekanisme yang jelas ?
0
A/B/C C 0
INSTANSI
TAHUN
PENILAIAN
PROSES (60)
MANAJEMEN PERUBAHAN
Tim Kerja (1)
b.
Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)
Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-
target prioritas yang relevan dengan tujuan
pembangunan WBK / WBBM ?
b.
a.
LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LEMBAGA SANDI
NEGARA
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK / WBBM
belum ditindaklanjuti 4 1.0 0.00 0.00%
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam
pelaksanaan Pembangunan WBK / WBBM ?
Y/T 0 Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata, misalnya
mengisi / mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai
lain
Daftar hadir rapat internal, presensi elektronik pimpinan di unit
kerja
b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? Y/T 0 Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan Kepka Tim Pembangunan ZI Unit Kerja; terdapat personil unit kerja
yang menjadi anggota SMO, PMO, RB, perubahan SOTK,
penyusunan Renstra.
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di
lingkungan organisasi ?
Y/T 0 Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir Dokumentasi Pelatihan yang terkait budaya kerja dan pola pikir
pegawai, misalnya: Diklat Budaya Kerja, Diklat Pelayanan Prima,
Pencarahan Pegawai, Sosialisasi Kode Etik dan Nilai-nilai
Lemsaneg, dll.
a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK / WBBM dan usulan-usulan dari
anggota diakomodasikan dalam keputusan;
Kepka Tim Pembangunan ZI di Unit Kerja
b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam
pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM;
c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan
Zona Integritas menuju WBK / WBBM;
d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan
Zona Integritas menuju WBK / WBBM
II. 5.0 0.00 0.00%
1 1.5 0.00 0.00%
a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis
dan juga melakukan inovasi yang selaras;
Daftar SOP di Unit Kerja
b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;
c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;
d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis
a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang
ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada
SOP yang diterapkan;
Permintaan Keterangan atas pelaksanaan SOP; Daftar SOP di unit
Kerja
b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang
ditetapkan organisasi;c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang
ditetapkan organisasi;
d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang
ditetapkan organisasi
a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah
ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan
perbaikan SOP;
Laporan Hasil Evaluasi SOP, Revisi SOP
b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan
telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan
perbaikan SOP;
c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi
belum ditindaklanjuti;
d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi
2 2.0 0.00 0.00%
a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang
menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan
inovasi;
Unit Kerja telah menggunakan e-performance (contoh: print out
sample SKP, logbook, printscreen penggunaan e-performance)
b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat
yang menggunakan teknologi informasi;
c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang
menggunakan teknologi informasi
a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM
yang menggunakan teknologi informasi dan juga
melakukan inovasi;
Unit Kerja telah menggunakan TI dalam manajemen SDM unit
kerja (contoh: APAKSI, SIMPEG, SIMWAS, dll)
b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM
yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat;
A/B/C/D
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
0
PENATAAN TATALAKSANA (5)
Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)
a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi 0
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam
pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM
?
A/B/C/D
Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah
ditindaklanjuti ?
A/B/C/D 0
A/B/C/D 0
0c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi
Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah
menggunakan teknologi informasi ?
A/B/C/D
A/B/C 0
E-Office
a.
A/B/C 0b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah
menggunakan teknologi informasi ?
c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang
sudah menggunakan teknologi informasi
a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan
menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan
inovasi;
Unit Kerja telah menggunakan TI dalam pelayanan publik (contoh:
SPMB, JDIH, PPID, dll)
b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan
menggunakan teknologi informasi secara terpusat;
c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan
menggunakan teknologi informasi
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan
kepada publik dilakukan bulanan;
Laporan Monev atas pemanfaatan TI di Unit Kerja
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan
kepada publik dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan
kepada publik dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan
kepada publik dilakukan tahunan
3 1.5 0.00 0.00%
a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah
diterapkan
Y/T 0 Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik
telah diterapkan
Kepka pembentukan PPID, Kepka pengelolaan informasi publik
(terdapat personil unit kerja yang menjadi anggota pengelolaan
informasi publik), Daftar Informasi Publik
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan informasi publik
Y/T 0 Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
Laporan Monev atas pengelolaan informasi publik
III. 15.0 0.00 0.00%
1 2.0 0.00 0.00%
a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit
kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis
beban kerja untuk masing-masing jabatan ?
Y/T 0 Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja
mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban
kerja untuk masing-masing jabatan
ABK Unit Kerja, Surat Permintaan Formasi Pegawai di Unit Kerja
a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni
mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun
per jabatan;
ABK Unit Kerja, Sample Kepka Penempatan Pegawai di unit Kerja
b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil
rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai
yang telah disusun per jabatan;
c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen
murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah
disusun per jabatan;
d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni
yang mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah
disusun per jabatan
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi
terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk
memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah
memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja ?
Y/T 0 Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap
penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi
kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan
perbaikan terhadap kinerja unit kerja
Laporan Monev terhadap penempatan pegawai / ABK Unit Kerja
2 2.0 0.00 0.00%
a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai,
apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan
?
Y/T 0 Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai
wujud dari pengembangan karier pegawai
Kepka Perpindahan Jabatan Pegawai di Unit Kerja terkait
A/B/C 0b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah
menggunakan teknologi informasi ?
A/B/C 0c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah
menggunakan teknologi informasi ?
A/B/C/D 0d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi
terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik ?
b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni
mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah
disusun per jabatan ?
A/B/C/D 0
Keterbukaan Informasi Publik (1,5)
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan
Pola Mutasi Internal (2)
a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah
memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola
mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit
kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini;
Standar Kompetensi Jabatan, Pola Karir Pegawai
b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah
memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola
mutasi yang telah ditetapkan organisasi;
c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah
memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola
mutasi yang telah ditetapkan organisasi;
d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan
telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti
pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi
terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja ?
Y/T 0 Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap
kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya
dengan perbaikan kinerja
Laporan Monev terhadap mutasi pegawai di unit Kerja
3 3.0 0.00 0.00%
a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis
untuk pengembangan kompetensi ?
Y/T 0 Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis untuk
pengembangan kompetensi
Kepka TNA (terdapat personil unit kerja yang mengikuti kegiatan
TNA), Daftar pelatihan di Unit Kerja
a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
SKP, Laporan TNA di Unit Kerja
b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi
pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja
pegawai;
c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi
pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja
pegawai;
d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai
yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai
dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%
;
Persentase hasil analisis kesenjangan kompetensi dengan standar
kompetensi jabatan di unit kerja
b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai
dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-
50% ;
c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar
kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
>50%-75% ;d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai
dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-
100%
a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh
kesempatan / hak untuk mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi lainnya;
SKP pegawai di unit kerja telah memuat pengembangan
kompetensi (Diklat), SP Diklat
b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah
memperoleh kesempatan / hak untuk mengikuti diklat
maupun pengembangan kompetensi lainnya;
c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah
memperoleh kesempatan / hak untuk mengikuti diklat
maupun pengembangan kompetensi lainnya;
d. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh
kesempatan / hak untuk mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi lainnyaa. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan
kompetensi kepada seluruh pegawai;
Daftar kegiatan pengembangan kompetensi di unit kerja
b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan
kompetensi kepada sebagian besar pegawai;
c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan
kompetensi kepada sebagian kecil pegawai;
d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan
kompetensi kepada pegawai
A/B/C/D 0e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi,
apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan
kompetensi kepada pegawai (dapat melalui
pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house
training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?
A/B/C/D 0b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar
jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan
mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan ?
b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi
pegawai, apakah mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja pegawai ?
A/B/C/D 0
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)
A/B/C/D 0c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada
dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk
masing-masing jabatan
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan /
hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan
kompetensi lainnya
A/B/C/D 0
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja dilakukan bulanan;
Laporan Monev terhadap hasil pengembangan komptensi
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja dilakukan tahunan4 4.0 0.00 0.00%
a. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait
dengan kinerja organisasi;
SKP pegawai di unit kerja
b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang
terkait dengan kinerja organisasi;
c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang
terkait dengan kinerja organisasi;
d. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait
dengan kinerja organisasi
a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki
kesesuaian dengan indikator kinerja individu level
diatasnya;
SKP pegawai dan atasannya
b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah
memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level
diatasnya;
c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah
memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level
diatasnya;
d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki
kesesuaian dengan indikator kinerja individu level
diatasnya
a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan; Penilaian Prestasi Kerja PNS (P2KP),
b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan;Logbook bulanan pegawai di unit kerja
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran;
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan;
e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan
a. Hasil penilaian kinerja individu seluruhnya telah
dijadikan dasar pemberian reward;
Surat pemberian reward, ketentuan pemberian reward di unit
kerja
b. Hasil penilaian kinerja individu sebagian besar telah
dijadikan dasar pemberian reward;
c. Hasil penilaian kinerja individu sebagian kecil telah
dijadikan dasar pemberian reward;
d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar
pemberian reward
5 3.0 0.00 0.00%
a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh
aturan disiplin / kode etik / kode perilaku yang ditetapkan
organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan
disiplin / kode etik / kode perilaku yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja;
Peraturan Kode Etik, Buku Saku Pegawai, Surat Penjatuhan
Hukuman Disiplin, Laporan Rekapitulasi Absensi Pegawai
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh
aturan disiplin / kode etik / kode perilaku yang ditetapkan
organisasi;
c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian
besar aturan disiplin / kode etik / kode perilaku yang
ditetapkan organisasi;
d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian
kecil aturan disiplin / kode etik / kode perilaku yang
ditetapkan organisasi
6 1.0 0.00 0.00%
a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah
dimutakhirkan secara bulanan;
Dislokasi Pegawai Bulanan
b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah
dimutakhirkan secara triwulan;
A/B/C/D 0
Sistem Informasi Kepegawaian (1)
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah
dimutakhirkan secara berkala
A/B/C/D 0
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar
untuk pemberian reward (pengembangan karir
individu, penghargaan, dll)
a. Aturan disiplin / kode etik / kode perilaku telah
dilaksanakan / diimplementasikan
A/B/C/D/E 0
Penegakan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai (3)
A/B/C/D 0
A/B/C/D 0
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian
dengan indikator kinerja individu level diatasnya
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait
dengan kinerja organisasi
A/B/C/D 0
Penetapan kinerja individu (4)
f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi
terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja ?
A/B/C/D 0
c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah
dimutakhirkan secara semesteran;
d. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah
dimutakhirkan secara tahunan
IV. 10.0 0.00 0.00%
1 5.0 0.00 0.00%
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat
penyusunan Perencanaan ?
Y/T 0 Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat
penyusunan Perencanaan
Notulensi Rapat terkait perencanaan, dokumentasi kegiatan terkait
perencanaan
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat
penyusunan Penetapan Kinerja ?
Y/T 0 Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat
penyusunan Penetapan Kinerja
Notulensi Rapat penyusunan Tapkin, Dokumen Tapkin
c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja
secara berkala ?
Y/T 0 Ya, jika pimpinan pimpinan memantau pencapaian kinerja
secara berkala
Laporan Capaian Target Kinerja bulanan
2 5.0 0.00 0.00%
a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen
perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan
dan Penetapan Kinerja);
Dokumen Renstra, RKT, dan Tapkin
b. Jika unit kerja hanya memiliki Rencana Strategis dan
Penetapan Kinerja;
c. Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan
a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi
hasil;
Hasil Evaluasi LAKIP Unit Kerja, Dokumen Renstra, RKT, dan
Tapkin
b. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah
berorientasi hasil;
c. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah
berorientasi hasil;
d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi
hasil
a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi
dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja;
Hasil Evaluasi LAKIP Unit Kerja, Dokumen Renstra, RKT, dan
Tapkin
b. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum memiliki IKU
a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART; Hasil Evaluasi LAKIP Unit Kerja, Dokumen Renstra, RKT, dan
Tapkin
b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah
SMART;
c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah
SMART;
d. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART
e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu ? Y/T 0 Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat
waktu
LAKIP unit kerja, Hasil Evaluasi LAKIP unit kerja
a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan
informasi tentang kinerja;
b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan
informasi tentang kinerja;
c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan
informasi tentang kinerja;
d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan
informasi tentang kinerja
a. Jika unit kerja berupaya meningkatankan seluruh
kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
SP diklat/workshop terkait akuntabilitas kinerja untuk personil di
unit kerja (pegawai dan pimpinan unit kerja)
b. Jika unit kerja berupaya meningkatankan sebagian
besar kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas
kinerja;
c. Jika unit kerja berupaya meningkatankan sebagian kecil
kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
d. Unit kerja belum berupaya meningkatankan kapasitas
SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh
seluruh SDM yang kompeten;
SP penyusunan akuntabilitas kinerja (contoh: Renstra unit kerja,
Tapkin unit kerja, LAKIP unit kerja), DUK
LAKIP unit kerja, Hasil Evaluasi LAKIP unit kerja
0
0
g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM
yang menangani akuntabilitas kinerja ?
A/B/C/D
h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh
SDM yang kompeten
A/B/C
d. Apakah indikator kinerja telah SMART ? A/B/C/D 0
f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi
tentang kinerja ?
A/B/C/D 0
A/B/C 0
b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
?
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) ?
A/B/C 0
A/B/C/D 0
Keterlibatan pimpinan (5)
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)
a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada ?
A/B/C/D 0
PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah
dimutakhirkan secara berkala
b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh
sebagian SDM yang kompeten;
c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan
oleh seluruh SDM yang kompeten
V. 15.0 0.00 0.00%
1 3.0 0.00 0.00%
a. Public campaign telah dilakukan secara berkala; Dokukumentasi pelaksanaan public campaign (sosialisasi, banner
online/offline, dll)
b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala;
c. Belum dilakukan public campaign
a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian
gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan
juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang
sesuai dengan karakteristik unit kerja;
Perka pengendalian gratifikasi, Laporan pengendalian gratifikasi di
unit kerja
b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian
gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan
pengendalian gratifikasi2 3.0 0.00 0.00%
a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan
pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian
yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
Pakta Integritas, Kode Etik, Peraturan SPIP, SOP atau peraturan-
peraturan di unit kerja, Kepka Satlak/Satgas SPIP
b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan
pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan
pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan
pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan
pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
Dokumen penilaian risiko
b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi;
c. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas sebagian
besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi;
d. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas sebagian
kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi
a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan
pengendalian untuk meminimalisir risiko yang sesuai
dengan karakteristik unit kerja;
Dokumen RTP
b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi;
c. Jika unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan
pengendalian untuk meminimalisir risiko
a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada
seluruh pihak terkait;
Dokumentasi sosialisasi, notulensi rapat terkait SPI
b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada
sebagian pihak terkait;
c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi
dan komunikasi mengenai SPI
3 3.0 0.00 0.00%
A/B/C 0d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada
seluruh pihak terkait
A/B/C 0
Pengaduan Masyarakat (3)
A/B/C/D 0
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
A/B/C 0
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan
kebijakan
A/B/C/D 0
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
A/B/C
Penerapan SPIP (3)
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian
0a. Telah dilakukan public campaign tentang
pengendalian gratifikasi
0
PENGUATAN PENGAWASAN (15)
Pengendalian Gratifikasi (3)
h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh
SDM yang kompeten
A/B/C
a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan
pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan
masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
Peraturan tentang Pengaduan Masyarakat, Adanya saluran
pengaduan (kotak saran, email, telepon, dll)
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh
kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian
besar kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi;d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian
kecil kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang
ditetapkan organisasia. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat
ditindaklanjuti oleh unit kerja;
Laporan penanganan Pengaduan Masyarakat
b. Jika sebagian besar hasil penanganan pengaduan
masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika sebagian kecil hasil penanganan pengaduan
masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;
d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat
belum ditindaklanjuti oleh unit kerja
a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat dilakukan bulanan;
Laporan Monev atas penanganan Pengaduan Masyarakat
b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat dilakukan triwulan;
c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat dilakukan semesteran;
d. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat dilakukan tahunan
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
Dokumen Rencana Aksi atas Laporan Evaluasi penerapan
Pengaduan Masyarakat
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit
kerja;
c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti unit kerja
4 3.0 0.00 0.00%
a. Apakah Whistle-Blowing System sudah di internalisasi
?
Y/T 0 Ya, jika Whistle-Blowing System telah di internalisasi di
unit kerja
Dokumentasi sosialisasi tentang WBS
a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle-
Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle-
Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit
kerja;
Peraturan tentang WBS, media WBS
b. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle-
Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan
Whistle-Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi;
d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan
Whistle-Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi
a. Jika evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System
dilakukan bulanan;
Laporan Evaluasi penerapan WBS
b. Jika evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System
dilakukan triwulan;
c. Jika evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System
dilakukan semesteran;
d. Jika evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System
dilakukan tahunan
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle-
Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
Dokumen Rencana Aksi atas Laporan Evaluasi penerapan WBS
A/B/C/D 0c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle-
Blowing System
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System
telah ditindaklanjuti
A/B/C/D
A/B/C/D 0
Whistle-Blowing System (3)
b. Whistle-Blowing System telah diterapkan
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat telah ditindaklanjuti
A/B/C/D 0
0
A/B/C 0
A/B/C/D 0
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas
penanganan pengaduan masyarakat
A/B/C/D 0a. Kebijakan pengaduan masyarakat telah
diimplementasikan
b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan
Whistle-Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit
kerja;
c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan
Whistle-Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit
kerja;
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle-
Blowing System yang ditindaklanjuti unit kerja
5 3.0 0.00 0.00%
a. Telah terdapat identifikasi / pemetaan benturan
kepentingan dalam tugas fungsi utama
Y/T 0 Ya, jika unit kerja telah mengidentifikasi / memetakan
benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
Hasil identifikasi/pemetaan atas benturan kepentingan di unit
kerja
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan
/ diinternalisasikan ke seluruh unit kerja;
Dokumentasi sosialisasi tentang penanganan benturan
kepentingan
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan
/ diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan
/ diinternalisasikan ke sebagian kecil unit kerja;
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum
disosialisasikan / diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan
diimplementasikan ke seluruh unit kerja;
Peraturan tentang penanganan benturan kepentingan
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan
diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan
diimplementasikan ke sebagian kecil unit kerja;
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum
diimplementasikan ke seluruh unit kerja
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi
secara berkala oleh unit kerja;
Laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak
secara berkala oleh unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum
dievaluasi oleh unit kerja
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
Dokumen Rencana Aksi atas Laporan Evaluasi penanganan
benturan kepentingan
b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penanganan
Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penanganan
Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan
Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja
VI. 15.0 0.00 0.00%
1 3.0 0.00 0.00%
a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga
membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai
dengan karakteristik unit kerja;
Kebijakan standar pelayanan di unit kerja
b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar
pelayanan
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System
telah ditindaklanjuti
Penanganan Benturan Kepentingan (3)
A/B/C/D 0
0
0
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah
disosialisasikan / internalisasi
A/B/C/D
0
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah
diimplementasikan
A/B/C/D
0
d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan Benturan
Kepentingan
A/B/C
A/B/C
e. Hasil evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan
telah ditindaklanjuti
A/B/C/D
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
Standar Pelayanan (3)
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan 0
a. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar
pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan
juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan
yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
Standar pelayanan unit kerja
b. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar
pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja memaklumatkan sebagian besar standar
pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
d. Jika unit kerja memaklumatkan sebagian kecil standar
pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi
terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
SOP pelaksanaan standar pelayanan di unit kerja
b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi;
d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi
a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas
standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu
dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP;
SP Tim Asistensi Penyusunan SOP, Rekap SOP, laporan kegiatan
pemutakhiran SOP
b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas
standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi;
c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan
atas standar pelayanan dan SOP
2 3.0 0.00 0.00%
a. Seluruh sosialisasi / pelatihan telah dilakukan dalam
upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima;
Laporan sosialisasi/pelatihan penerapan budaya pelayanan prima
b. Sebagian besar sosialisasi / pelatihan telah dilakukan
dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima;
c. Sebagian kecil sosialisasi / pelatihan telah dilakukan
dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima;
d. Seluruh sosialisasi / pelatihan belum dilakukan dalam
upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai
media (misal: papan pengumuman, website, media sosial,
media cetak, media televisi, radio, dsb);
Sistem Informasi di Lembaga Sandi Negara dan unit kerja (contoh:
Website Lembaga Sandi Negara, Portal Lembaga Sandi Negara, dsb)
b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa
media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb);
c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai
media
a. Telah terdapat sistem sanksi / reward bagi pelaksana
layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima
layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah
diimplementasikan;
Ketentuan pemberian reward/punishment terkait pelayanan di unit
kerja
b. Telah terdapat sistem sanksi / reward bagi pelaksana
layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima
layanan bila layanan tidak sesuai standar namun belum
diimplementasikan;
c. Belum terdapat sistem sanksi / reward bagi pelaksana
layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima
layanan bila layanan tidak sesuai standar
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan
A/B/C/D 0
A/B/C/D 0
A/B/C 0
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
A/B/C/D
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar
pelayannan dan SOP
Budaya Pelayanan Prima (3)
a. Telah dilakukan sosialisasi / pelatihan dalam upaya
penerapan Budaya Pelayanan Prima
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui
berbagai media
A/B/C 0
0
A/B/C 0
c. Telah terdapat sistem punishment (sanksi) / reward
bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi
kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
standar
a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara
terpadu;
Daftar pelayanan di unit kerja
b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan
secara terpadu;c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan
secara terpadu;d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara
terpadu
a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang
seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain;
Pelayanan berbasis TI
b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang
sebagian besar sama dengan unit kerja lain;
c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama
dengan unit kerja lain;
d. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan
3 4.0 0.00 0.00%
a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
dilakukan secara berkala;
Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak
berkala;c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan
a. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses
melalui berbagai media (misal: papan pengumuman,
website, media sosial, media cetak, media televisi, radio,
dsb);
Publikasi hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses
melalui beberapa media (misal: papan pengumuman,
selebaran, dsb);
c. Hasil survey kepuasan masyarakat sulit diakses melalui
berbagai media
a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey
kepuasan masyarakat;
Rencana aksi atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan
b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey
kepuasan masyarakat;
c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey
kepuasan masyarakat;
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey
kepuasan masyarakat
6.0 0.00
B.
I. 20.0 0.00 0%
1. 15.0
0-4 0.00
0.00%
Diisi dengan nilai hasil Survey Eksternal atas Persepsi
Korupsi
Hasil survey Persepsi Korupsi
2.5.0
0-100% 0.000.00%
Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal
II. 20.0 0.00 0%
1. 20.0
0-4 0.00
0.00%
Diisi dengan nilai hasil Survey Eksternal Kualitas
Pelayanan
Hasil survey PMPRB
40.0 0.00 0
0
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
ttd.
DJOKO SETIADI
A/B/C/D 0
A/B/C/D 0
d. Telah terdapat sarana layanan terpadu / terintegrasi
A/B/C 0
e. Terdapat inovasi pelayanan
A/B/C 0
Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)
a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan
A/B/C/D 0
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses
secara terbuka
Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey Eksternal) (20)
TOTAL HASIL
NILAI EVALUASI ZI MENUJU WBK/WBBM
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan
masyarakat
TOTAL PENGUNGKIT
HASIL (40)
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)
Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survey Eksternal) (15)
Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan
Eksternal) yang ditindaklanjuti (5)
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
top related