perencanaan pembangunan yang holistik dan … paparan mppn... · terintegrasi untuk meningkatkan...
Post on 06-Mar-2019
248 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG HOLISTIK DAN TERINTEGRASI UNTUK MENINGKATKAN MANFAAT
HASIL PENGADAAN BARANG DAN JASA
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Disampaikan dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2018
Jakarta, 17 Juli 2018
REPUBLIK INDONESIA
2
Konsep Perencanaan Pembangunan Nasionaldalam UU No. 25 tahun 2004
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah
satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untukmenghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsurpenyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
REPUBLIK INDONESIA
Money Follows Program Serta Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (1/2)
Mengganti pendekatan money follows functionmenjadi money follows program
Pendanaan langsung mengarah pada kegiatan,sasaran hingga lokus tertentu
Pendanaan meliputi tidak hanya belanja K/L, namun juga Non K/L, Transfer Daerah dan Dana Desa, Pembiayaan BUMN, KPBU, dan PINA
HOLISTIKTEMATIK
TERINTEGRASISPASIAL
Penanganan secara menyeluruh dan
terfokus pada kegiatan yang relevan
dengan pencapaian tujuan program
prioritas
Keterpaduan seluruh
kegiatan yang saling
memperkuat dan selaras
dalam mencapai sasaran
prioritas nasional
Kegiatan prioritas
direncanakan berdasarkan
data dan informasi yang baik
serta lokasi yang jelas
sehingga memudahkan
proses integrasi dan
pemantauan kegiatan di
lapangan.
SEBARAN WILAYAHKEGIATAN PRIORITAS
PROGRAM PRIORITAS
PENGAMANAN PRIORITAS DAN INTEGRASI KEBIJAKAN MELALUI MONEY FOLLOWS PROGRAM
3
REPUBLIK INDONESIA
Money Follows Program Serta Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (2/2)
URAIAN MONEY FOLLOWS FUNCTION MONEY FOLLOWS PROGRAM
Perencanaan
Alokasi
Dimulai dari identifikasi
kebutuhan unit/K/L:
▪Pelaksanaan tusi
▪Dukungan pada prioritas
Dimulai dari penentuan
program prioritas untuk
diturunkan pada unit/K/L yang
terkait
Realokasi
anggaran
Kaku karena sekat organisasi
dengan sasarannya masing-
masing
Lebih mudah dilakukan karena
di arahkan untuk pencapaian
sasaran program
Pelaksanaan
anggaran
▪ Penanggung jawab ada di
masing-masing unit
▪ Berpotensi tidak terintegrasi
satu sama lainnya (kebijakan,
spasial maupun urutan
pembangunan)
▪ Kebijakan lebih mudah
diintegrasikan karena
kontrol pada program
prioritas
▪ Dapat ditunjuk penanggung
jawab kegiatan yang bersifat
lintas unit
IMPLEMETASI MONEY FOLLOWS PROGRAM DI PAGU INDIKATIF 2017• Terjadi realokasi antar K/L untuk mengamankan
prioritas dan pemenuhan amanat perundangan • Dari keseluruhan 87 K/L, 20 K/L mengalami
kenaikan belanja Non Operasionalnya, sedangkan 59 K/L mengalami penurunan di banding APBN sebelumnya (2016).
CONTOH KASUS : PEMBANGUNAN PROYEK
BENDUNGAN JATI GEDE (2015)
▪ Rencana awal pembangunan (2008) melibatkan 6 K/L
sesuai dengan berdasarkan tusi dan input yang
diberikan (pendekatan tusi K/L) .
▪ Pembangunan mengalami keterlambatan akibat setiap
K/L diluar Kem PU PERA tidak melaksanakan
kegiatannya.
▪ Pada tahun 2015 dilakukan perubahan rencana, Kemen
PU & PERA diberikan kewenangan tidak hanya
pembangunan infrastruktur waduk namun juga
resettlement (pendekatan program)
▪ Proyek diresmikan tahun 2015
4
REPUBLIK INDONESIA
Konsekuensi Pendekatan Perencanaan Tematik-Holistik, Integratif, dan Spasial
5
PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Holistik - Tematik Terintegrasi Spasial
KONSEKUENSI PENDEKATAN PERENCANAAN
Kejelasan Pelaksana Kegiatan
• Siapa berbuat apa (K/L, BUMN, Pemda, Swasta)• Memiliki indikator yang jelas dan terukur• Tahapan kegiatan prioritas
Sasaran Pembangunan
•Fokus pada pencapaian prioritas nasional
Arah Kebijakan
• Kebijakan menyeluruh setiap prioritas nasional•Mainstreaming Revolusi Mental
dalam arah kebijakan prioritas nasional
Kejelasan Sumber Pembiayaan
• Belanja K/L, Belanja Non-K/L, Transfer Daerah, PMN, dan KPS
• Kebijakan baru alokasi DAK
Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan
1. Memberikan kemudahan dan mengurangi beban masyarakat
2. Mendorong potensi kreatif3. Mendorong efektivitas dan efisiensi4. Memiliki nilai tambah atau insentif
1. Tidak ada tumpang tindih fungsi/kewenangan2. Tata kelola dan hubungan kerja yang sinergis
antarfungsi/kewenangan3. Tersedianya ASN yang profesional4. Memberikan daya ungkit terhadap
pencapaian hasil
PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Multilateral Meeting
Bilateral Meeting
MusrenbangKab/Kota, Provinsi, Nasional
Trilateral Meeting
(Dukungan sistem informasi: E-Musrenbang, SIMU, E-Proposal,dst)
1.Setiap kegiatan memiliki lokasi yang jelas (koordinat)
2.Keterkaitan lokasi dalam mencapai sasaran program prioritas (waduk-irigasi-sawah, KEK-jalan-pelabuhan-listrik)
3.Distribusi kegiatan antarwilayah
Kerangka Kewilayahan
5
REPUBLIK INDONESIA
Penajaman Substansi Perencanaan dan Penganggaran
Sasa
ran
Yan
g In
gin
Dit
uju
Me
lalu
i P
en
de
kata
n T
HIS
I. INTEGRASI SUBSTANSI
(Hulu-Hilir/Holistik)
II. INTEGRASI SPASIAL
(Keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi)
III. PEMBAGIAN KEWENANGAN (Kerangka Kelembagaan)
(antar K/L, Provinsi, Kab/Kota)
IV. PEMBAGIAN SUMBER PENDANAAN (Kerangka Pendanaan)
(K/L, APBD, DAK, PNM, KPS)
Integratif-Holistik, Tematik
Spasial
dan
Pendekatan Substansi Perencanaan“THIS”
6
REPUBLIK INDONESIA
Penajaman Substansi Perencanaan dan Penganggaran
Tujuan: Ketahanan Pangan Indikator: Produktivitas Berbagai Komoditas Pangan dibandingKebutuhan selama 1 Tahun secara mandiri.
Intensifikasi Pertanian Organik
Produktivitas Lahan Existing
Pencetakan Sawah Baru
Dam
Reforma Agraria
Stop Konversi
Lahan Produktif
Pengendalian Harga
Irigasi Tersier
Jalan Kabupaten NJOP
Lahan SawahPKH Untuk Gakintan
Integratif
Spasial
Tematik
7
REPUBLIK INDONESIA
Kerangka Perencanaan
Politis
Kerangka Perencanaan
Teknokratis
Penetapan Tujuan
Kerangka Ekonomi Makro
Dan Kerangka Ekonomi Wilayah
12
PengkajianKelayakanKebijakan
Penelaahan Struktur
Peran dan Pembiayaan
(Sesuai Tupoksi)
3 4
Pengkajian Prioritas
5
Pengkajian Kerangka
Logika
PengkajianIntegrasi Spasial
6
7
PengujianKelayakanKebijakan
Penyiapan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pelaksanaan Proyek
DIPA
8
KerangkaPembiayaan
(dan Penganggaran)
Teknis Prosedur
Penganggaran
Teknis Prosedur
Perencanaan
KRISNA
PP 17/2017
Langkah Perencanaan dan Penganggaran Pendekatan THIS
PBJ
8
REPUBLIK INDONESIA
Contoh PenerapanPerencanaan dan Penganggaran Pendekatan THIS dalam RKP
Kerangka Kerja Logika Radial
Pendekatan THIS diterapkan mulai pada RKP 2017, dengan menggunakan alat bantu Kerangka Kerja Logika (KKL) → terdapat KKL Radial (melingkar) dan KKL Linear (11 kolom berbaris dari kanan ke kiri) →RKP 2017 menggunakan KKL Radial.
9
REPUBLIK INDONESIA
Dukungan yang Diperlukan (1/2)
Proses penajaman perencanaan dan penganggaran berbasisTHIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial) harus
didukung pula di tataran implementasinya
ManajemenPengadaan Barang
dan Jasa yang mengedepankan aspek
THIS
Proses pengawalan BPKP terhadap proyek-proyek
prioritas agar dapat segeradiimplementasikan sesuai
konsep THIS
Advisory and Quality Assurance
10
REPUBLIK INDONESIA
Dukungan yang Diperlukan (2/2)
ManajemenPengadaan Barang
dan Jasa
▪ Respon untuk pemberian saran (advice) PBJ untuk proyek prioritasdiharapkan dapat lebih cepat
▪ Penyediaan proses konsultatif yang lebih baik dan lebih cepat, terutamauntuk proyek-proyek prioritas
▪ Pemberian kewenangan kepada KL yang lebih longgar, terutama untukPBJ terkait proyek-proyek prioritas
Proses pengawalanBPKP terhadap proyek-
proyek prioritas
▪ Memberikan pengawalan terhadap implementasi proyek-proyekprioritas, sehingga realisasinya tetap menjaga konsep THIS
contoh: memastikan pembangunan irigasi terintegrasi secarabaik dengan pembangunan waduk dan pencetakan sawahnya
▪ Pengawalan BPKP diharapkan dapat mempercepatpelaksanaan proyek-proyek prioritas dengan tetap menjagatata kelola yang baik dan bersih (good and clean government)
▪ Pengawalan BPKP perlu lebih inovatif, kondusif, dan lintas sektor
11
REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH
12
top related