permen 79 tahun 2014
Post on 15-Jan-2016
218 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2014 Tentang “KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL”
TUGAS MATA KULIAH
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PANAS BUMI
Oleh :
HABIBI 14361010
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALBADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL - AKADEMI MINYAK DAN GAS BUMISTEM – AKAMIGAS
TAHUN AKADEMIK 2014/2015
I. PENDAHULUAN
Sektor energi mempunyai peranan sangat vital dalam kehidupan manusia di
dunia, termasuk di Indonesia. Semakin meningkatnya perkembangan bangsa seiring
dengan itu juga kebutuhan akan energi mengalami kenaikan yang sangat pesat. Hal ini
berbanding terbalik dengan cadangan sumber daya alam yang kita miliki khususnya
minyak dan gas bumi serta sumber enegri fosil lainnya. Perlu adanya kegiatan
diversifikasi sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin. Untuk mengatasi
hal tersebut maka pemerintah berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada
minyak, termasuk tentunya untuk mengurangi ekspor energi seperti minyak, gas dan
batu bara, serta mendorong penggunaan bahan bakar gas, energy baru terbarukan, batu
bara dan pemanfaatan energi nuklir untuk mendukung keamanan pasokan energi
nasional dalam skala besar.
Sederet masalah energi juga diakibatkan lemahnya regulasi atau payung
hukum, koordinasi dan implementasi kebijakan energi. Untuk memperkuat
pengelolaan energi nasional maka pemerintah membuat kebijakan energi nasional
yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang “Kebijakan
Energi Nasional”.
Maka dari itu, kebijakan energi nasional akan terus mengupayakan lahirnya
strategi dan roadmap yang mendukung pelaksanaan diversifikasi energi dapat
dilaksakan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
Sebagai bagian dari paradigma baru tersebut, kebijakan energi nasional telah
menetapkan sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi primer dan energi final pada
2025 dan 2050. Sebut saja, terpenuhinya penyediaan energi primer 400 MTOE
(Million Tonnes of Oil Equivalent) pada 2025 dan 1000 MTOE pada 2050;
tercapainya pemanfaatan energi primer per kapita 1,4 TOE pada 2025 dan 3,2 TOE
pada 2050; terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik 115 GW pada 2025
dan 430 GW pada 2050 serta tercapainya pemanfaatan listrik per kapita sekitar 2.500
KWh dan 7.000 KWh. Semua ini pada gilirannya hal ini diharapkan akan menjamin
ketersediaan sumber daya energi bagi proses pembangunan.
Dalam membuat proyeksi kebutuhan energi Indonesia masa depan seperti di
atas, parameter utama yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan
penduduk. Proyeksi kebutuhan energi juga memperhitungkan potensi penghematan
penggunaan energi di masa mendatang baik di sisi pemanfaatan (demand side)
maupun di sisi penyediaan energi (supply side) sebagai akibat dari kemajuan teknologi
efisiensi (mesin/peralatan energi) dan tumbuhnya kesadaran masyarakat sendiri untuk
melakukan penghematan energi.
II. KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rancangan atau blueprint akan akan energi nasional ke depan telah diatur
secara jelas seperti pada Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang
Kebijakan Energi Nasional (KEN). Direncanakan untuk masa waktu dari tahun
2014 sampai dengan tahun 2050.
Kebijakan energi nasional terdiri dari kebijakan utama dan kebijakan
pendukung. Kebijakan utama terdiri dari :
a. Ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional;
b. Prioritas pengembangan energi;
c. Pemanfaatan sumber daya energi nasional;
d. Cadangan energi.
Adapun kebijakan pendukung terdiri dari :
a. Konsercasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi;
b. Lingkungan hidup dan keselamatan;
c. Harga, subsidi, dan insentif energi;
d. Insfastruktur dan akses terhadap energi dan industri energi;
e. Litbang dan penerapan teknologi energi;
f. Kelembagaan dan pendanaan.
1. Tujuan dan sasaran kebijakan energi Nasional
Kebijakan energi nasional sebagai petunjuk atau arah pengelolaan
energi guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional dalam
rangka mendukung pembangunan nasional secara berkesinambungan.
Kemandirian energi dengan maksud untuk mewujudkan :
a. Sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata,
tetapi juga sebagai modal pembangunan nasional;
b. Kemandirian pengelolaan energi;
3
c. Ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam
negeri;
d. Pengeloaan sumber daya energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan;
e. Efisiensi pemanfaatan energi di segala sektor;
f. Adil dan meratanya akses terhadap energi bagi masyarakat Indonesia;
g. Pengembangan teknoogi, industri energi, dan jasa energi dalam negeri yang
mandiri dan meningkatnya sumber daya manusia;
h. Terciptanya lapangan kerja;
i. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup.
Sumber daya energi dimaksudkan untuk modal pembangunan dan
kemakmuran rakyat, dengan cara mengoptimalkan pemanfaatannya bagi
pembangunan ekonomi nasional, peningkatan nilai tambah dan penyerapan
tenaga kerja. Adapun sasaran dari penyediaan dan pemanfaatan energi primer
dan energi final sebagai berikut :
a. Terpenuhinya kebutuhan energi primer;
b. Tercapainya pemanfaatan energi primer per kapita pada tahun 2025;
c. Terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik 115 GW pada tahun
2025, dan 430 GW pada tahun 2050.
d. Pemanfaatan listrik per kapita 2.500 KWh pada tahun 2025 dan 7.000
KWh pada tahun 2050 mendatang.
Sedangkan untuk pemenuhan penyediaan energi dan pemanfaatan
energi, diperlukan pencapaian sasaran kebijakan energi nasional sebagai
berikut :
a. Terwujudnya paradigma bahwa sumber energi merupakan modal
pembangunan nasional;
b. Elastisitas energi lebih kecil pada tahun 2025 dengan diselaraskan sesuai
target pertumbuhan ekonomi nasional;
c. Tercapainya penurunan intensitas energi final 10% per tahun sampai
dengan tahun 2025;
d. Rasio elektrifikasi mendekati 100% pada tahun 2020;
e. Peningkatan penggunaan gas rumah tangga;
f. Tercapainya bauran energi primer yang optimal.
4
2. Arah Kebijakan Energi Nasional
Kebijakan energi nasional yang utama yaitu mencakup ketersediaan
energi untuk kebutuhan nasional. Hal ini akan dapat terwujud dengan cara :
a. Meningkatkan eksplorasi baik energi fosil maupun energi baru dan
terbarukan;
b. Meningkatkan produksi energi;
c. Meningkatkan keunggulan/keandalan sistem produksi, transportasi dan
distribusi penyediaan energi;
d. Mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap;
e. Mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan dengan laju
produksi maksimum.
f. Memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin
ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.
Apabila terjadi tumpang tindih lahan, maka didahulukan yang memiliki
nilai strategis lebih tinggi untuk menjadi nilai ketahanan nasional yang lebih
besar.
Adapun prioritas pengembangan energi dilakukan melalui :
a. Pengembangan ekomonomi dilakukan dengan mempertimbangkan
keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi dan
pelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. Menyediakan prioritas energi bagi masyarakat yang belum terjamah oleh
energi listrik, gas rumah tangga, dan energi untuk transportasi, industri, dan
pertanian;
c. Pengembangan energi dengan mengutamakan sumber daya energi
setempat;
d. Prioritas pengembangan energi dan sumber daya energi untuk kebutuhan
dalam negeri;
e. Pengembangan industri dengan kebutuhan energi besar diprioritaskan di
daerah yang kaya akan sumber energi.
Yang menjadi prinsip dalam pengembangan energi untuk mewujudkan
keekonomian energi, adalah :
a. Memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan
mempertimbangkan tingkat keekonomian;
5
b. Mengurangi penggunaan minyak bumi;
c. Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru;
d. Menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional.
3. Pemanfaatan Sumber Daya Energi Nasional
Pemanfaatan sumber daya energi nasional diutamakan untuk kebutuhan
energi dan bahan baku. Strategi dalam pemanfaatan sumber daya energi,
adalah sebagai berikut :
a. Pemanfaatan sumber daya energi terbarukan , terutama untuk kebutuhan
ketenagalistrikan / energi listrik, rumah tangga, transportasi dan industri;
b. Pemanfaatan minyak bumi hanya untuk transportasi dan komersial yang
belum bisa digantikan dengan energi lain;
c. Pemanfaatan energi gas bumi untuk industri, kelistrikan, dll yang memiliki
nilai tambah paling tinggi;
d. Pemanfaatan barubara untuk kelistrikan dan industri;
e. Energi baru berbentuk padat dan gas untuk ketenagalistrikan;
f. Pemanfaatan liquid coal dan hindrogen untuk transportasi;
g. Energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut sebagai penghasil energi
listrik;
h. Peningkatan solar sel pada transportasi, industri, gedung komersial dan
rumah tangga;
i. Komponen solar sel di produksi di dalam negeri secara bertahap.
4. Cadangan Energi Nasional.
Cadangan energi nasional dibagi menjadi 3 jenis , yaitu:
a. Cadangan strategis;
Cadangan strategis untuk menjamin ketahanan energi jangka panjang,
yang sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan nasional.
b. Cadangan penyangga energi;
Cadangan penyangga disediakan untuk menjamin ketahanan energi
sejalan dengan kebijakan efisiensi energi. Dimana cadangan ini diluar
cadangan yang operasional yang disediakan badan usaha atau industri
energi. Dipergunakan untuk mengatasi kondisi krisis dan darurat energi, dan
6
disediakan secara bertahap sesuai dengan kondisi keekonomian dan
kemampuan keuangan negara.
c. Cadangan operasional.
Badan usaha dan industri penyedia energi wajib untuk menyediakan
cadangan operasional untuk menjamin kesinambungan pasokan energi.
5. Konservasi Energi, Sumber Daya Energi dan Diversifikasi Energi
Konservasi energi dilakukan dari hulu sampai hilir, mulai dari
pengelolaan sumber daya, eksplorasi, produksi, transportasi, distribusi, dan
pemanfaatannya. Hal ini bertujuan untuk ketersediaan energi dalam jangka
panjang. Pada sektor industri konvensi energi juga harus mempertimbangkan
daya saing.
Kebijakan tentang hemat energi, meliputi :
a. Kewajiban untuk melakukan standarisasi dan labelisasi semua peralatan
pengguna energi;
b. Kewajiban manajemen energi, termasuk audit energi;
c. Penggunaan pembangkit listrik dan peralatan konvensi energi yang efisien;
d. Membudayakan hemat energi;
e. Mewujudkan iklim usaha secara hemat;
f. Mempercepat penerapan transportasi massal yang efisien;
g. Mempercepat penerapan jalan berbayar untuk mengurangi kemacetan;
h. Konsumsi bahan bakar di sektor transportasi harus terukur dan bertahap
untuk peningkatan efisiensi.
Beberapa upaya untuk melakukan diversifikasi energi, yaitu :
a. Percepatan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan
terbarukan;
b. Percepatan pelaksanaan subsidi bbm ke gas di sektor rumah tangga dan
transportasi;
c. Percepatan pemanfaatan tenaga listrik untuk penggerak kendaraan
bermotor;
7
d. Pemanfaatan batubara berkualitas rendah untuk PLTU mulut tambang,
liquified coal;
e. Pemnfaatan batubara kualitas menengah dan tinggi untuk pembangkit
listrik dalam negeri.
6. Lingkungan Hidup dan Keselamatan Kerja
Setiap kegiatan pengelolaan energi, wajib untuk meminimalisir dampak
terhadap lingkungan, akibata kegiatan pengelolaan energi yang dilakukan, baik
dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan, pemulihan dampak, serta
konpensasi bagi yang terkena dampak. Mengurangi produksi limbah, dengan
mengembangkan teknologi ramah lingkungan.
7. Harga, Subsidi dan Insentif Energi
Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian yang
berkeadilan. Dimana harga energi terbarukan diatur berdasarkan : asumsi
untuk bersaing dengan energi primer, dengan tidak mengesampingkan faktor
cuaca, sarana dan prasarana, lokasi, atau berdekatan dengan garis perbatsan
dengan negara luar. Harga batubara diatur sampai terbentuknya harga yang
efisien.
Adapun pasar tenaga listrik melalui :
a. Pengaturan energi primer untuk pembangkit listrik;
b. Penerapan tarif listrik secara progresif;
c. Penerapan feed in pada energi terbarukan;
d. Pengelolaan energi panas bumi melalui pembagian resiko antara pemegang
ijin usaha penyedia tenaga listrik dengan pengembang;
Pemerintah akan mengatur pasar energi terbarukan, termasuk kuota
tenaga listrik, bahan bakar cair, dan gas yang bersumber dari energi baru dan
terbarukan.
Subsidi tidak diberlakukan secara menyeluruh, hanya untuk golongan
masyarakat yang tidak mampu, dan akan dikurangi secara bertahap sampai
daya beli masyarakat tercapai.
Insentif fiskal dan nonfiskal diberikan oleh pemerintah kepada
produsen dan konsumen energi yang mengembangkan teknologi inti pada
8
bidang energi baru dan terbarukan, untuk mendorong diversifikasi sumber
energi dan pengembangan energi terbarukan.
8. Infrastruktur, Akses Untuk Masyarakat dan Industri Energi
Menyediakan atau mengembangkan infrastruktur dalam negeri untuk
pengelolaan energi ke depan. Melakukan penerapan informasi tentang energi
yang transparan, serta kemudahan untuk mendapatkan energi kepada
masyarakat.
Pemerintah mendorong penguatan industri energi untuk mempercepat
tercapainya sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi, penguatan
ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja.
9. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi
Penelitian dan pengembangan teknologi harus di tingkatkan untuk
mendukung pengembangan industri energi nasional yang mandiri dan
profesional. Dengan meningkatkan sumber daya manusia dan memperhatikan
kualitas hasil produksi.
10. Kelembagaan dan Pendanaan
Untuk memperlancar pengembangan energi nasional maka pemerintah
terus membenahi dan meningkatkan kelembagaan, baik yang sebagai leading
sektor maupun yang terkait. Termasuk melakukan regionalisasi penyediaan
energi listrik untuk memperkecil disparitas penyediaan energi listrik di luar
pulau jawa.
Pemerintah juga menyediakan alokasi dana untuk pengembangan dan
menunjang ketercapaian produksi dan pemanfaatan energi yang diinginkan,
baik dari infrastruktur dan sarana serta prasarana penunjang lainnya, termasuk
pemerataan akses listrik. Pemerintah juga mendorong perbankan untuk turut
serta mendanai dalam pengembangan insfrastruktur energi.
11. Pengawasan
Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan energi nasional dilakukan
oleh dewan energi nasional. eTerhadap badan usaha pemegang pelelangan
wilayah kerja yang belum memiliki IUP sebelum diundangkannya peraturan
9
ini, harga jual tenaga listrik tetap berlaku sesuai dengan hasil lelangdan untuk
proses selanjutnya tetap berlaku ketentuan tata cara pelaksanaan pembelian
tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
12. Kesimpulan
Pada intinya, dapat disimpulkan, Kebijakan Energi Nasional memuat
lima poin besar untuk kemandirian energy, yaitu :
a. Adanya perubahan paradigma bahwa energi tidak lagi jadi komoditi
melainkan modal pembangunan nasional;
b. Pengurangan ekspor energi fosil secara bertahap;
c. Pengurangan subsidi yang melekat pada harga energy;
d. Prioritas pembangunan energy dalam negeri;
e. Kewajiban pemerintah menyediakan cadangan energi.
10
top related