permohonan hak
Post on 23-Dec-2015
44 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
PERMOHONAN
HAK ATAS TANAH
Disusun OlehKELOMPOK 1
1 Shinta Zahara 11061112052 Priya Andhika 11061512853 Aries Buwana 12061826504 Indah Mustika S 12061834135 Juristezar P.A.L Tobing 12061836026 Leo Dinajabkasi 12061836667 Nicodemus Revellino 12061839818 Priyarso Wirastyo 12061841839 Addin Purbasari 120630773110 Agus Tri Hardjanto 120630776311 Ariesta Wibisono A 120630779512 Friska Anggia Ifriwati 120630795213 Raden Sri Handono P 120630812214 Amelia Nur Hijriati 120633195115 Patricia Dian Ferissa 120633266416 Weni Rachmaeni 120633298617 Ade Tiffany Pasha 130634189018 Aisyah Ratu J Siregar 130634195319 Annisa Eksalanti 130634200320 Anzani Akbar 1306342035
MAGISTER KENOTARIATANFAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA2013
22
PERMOHONAN HAK ATAS TANAH
A. Pengertian
Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor :
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU Pokok Agraria”),
adapun hak atas tanah tersebut yaitu :
a. Hak Milik (HM);
b. Hak Guna Usaha (HGU);
c. Hak Guna Bangunan (HGB);
d. Hak Pakai (HP);
e. Hak Sewa (HS);
f. Hak Membuka Tanah;
g. Hak Memungut Hasil Hutan;dan
h. Hak-Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak sebagaimana tersebut diatas yang
akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai
yang disebutkan dalam pasal 53.
Pemilikan atau penguasaan atas tanah-tanah sebagaimana tersebut diatas dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu :
Perolehan
Hak Atas Tanah
Tanah Negara
Tanah Hak
Pemindahan/Pengalihan
Pelepasan/Pembebasan
Pencabutan Hak
PERMOHONAN HAK
22
Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasi negara sebagaimana dimaksud dalam
UU Pokok Agraria, sedangkan tanah hak adalah tanah yang telah dipunyai dengan sesuatu
hak atas tanah (dalam hal ini tanah tersebut sudah dilekati atau dibebani dengan suatu hak
atas tanah tertentu, seperti : HM, HGB, HGB, dll).
Menunjuk pada bagan tersebut diatas, maka permohonan hak merupakan suatu permohonan
hak terhadap tanah-tanah yang langsung dikuasai negara. Permohonan hak tersebut ditjuan
untuk memperoleh bukti penguasaan atau kepemilikan tanah, yang mana penguasaan atas
tanah seharusnya dilengkapi dengan surat-surat sebagai bukti kepemilikan tanah atau sering
disebut Sertifikat hak atas tanah yang berfungi sebagai pembuktian hak bagi pemiliknya,
yang mana dalam penulisan ini akan disampaikan tata cara mengajukan permohonan atas
hak-hak tanah tersebut.
B. Dasar Hukum
Adapun landasan hukum yang dipergunakan sehubungan dengan penulisan Permohonan
Hak Atas Tanah ini, antara lain :
a. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(“UUPA”);
b. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun
1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan (“PMNA Nomor: 9 Tahun 1999”);
c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. (“Perka
BPN Nomor : 2 Tahun 2013”).
22
C. Pemohon Hak
Pemohon hak atau subjek hak adalah perorangan atau badan hukum yang pendiriannya sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun subjek hak
yang dapat mengajukan permohonan hak adalah sebagai berikut:
No. Hak Atas Tanah Pemohon
1. Hak Milik a. Warga Negara Indonesia;
b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yaitu:
- Bank Pemerintah;
- Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh
Pemerintah.
Pemberian Hak Milik untuk badan hukum, hanya dapat diberikan
atas tanah-tanah tertentu yang benar-benar berkaitan langsung
dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Hak Guna Usaha a. Warga Negara Indonesia.
b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.
3. Hak Guna Bangunan a. Warga Negara Indonesia.
b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.
4. Hak Pakai a. Warga Negara Indonesia
b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
c. Instansi Pemerintah
d. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia.
e. Badan Hukum asing yang mempunyai perwakilan di
Indonesia.
5. Hak Pengelolaan a. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;
22
b. Badan Usaha Milik Negara;
c. Badan Usaha Milik Daerah;
d. PT Persero;
e. Badan Otorita;
f. Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk
pemerintah.
Badan-badan hukum sebagaimana dimaksud dapat diberikan Hak
Pengelolaan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
berkaitan dengan pengelolan tanah.
D. Persyaratan
Sebelum mengajukan permohonan hak atas tanah, maka perlu diketahui terlebih dahulu
syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan permohonan hak atas tanah.
Secara umum persyaratannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 PMNA Nomor: 9
Tahun 1999 adalah sebagai berikut:
a. Memenuhi syarat sebagai subjek hak, sebagaimana yang telah disebutkan diatas;
b. Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang
dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Apabila tanah yang dimohon merupakan tanah Hak Pengelolaan. Pemohon harus
terlebih dahulu memperoleh penunjukan berupa perjanjian penggunaan tanah dari
Pemegang Hak Pengelolaan.
d. Apabila tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan. Harus lebih dahulu
dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
e. Tanah-tanah tertentu yang diperlukan untuk konservasi yang ditetapkan oleh menteri
tidak dapat dimohon dengan sesuatu hak atas tanah.
22
E. Tata Cara Permohonan Hak
Setelah memenuhi persyaratan, pemohon dapat mengajukan permohonan untuk
memperoleh hak atas tanah sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam ketentuan
perundang-undangan, secara umum permohonan hak, baik itu HM, HGB, HGU, HP, dan
Hak Pengelolaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Tahap Pertama
Permohonan Hak atas Tanah Negara diajukan kepada pihak yang berwenang untuk
memberikan hak atas tanah (pihak yang berwenang ini akan diuraikan lebih lanjut dalam
sub bagian berikutnya), yang mana permohonan tersebut memuat:
a. Keterangan mengenai pemohon:
- Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan
pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih
menjadi tanggungannya;
- Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya,
tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang
tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yurisis dan data fisik:
- Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifkat, girik, surat kapling,
surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang
telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak,
dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya (dasar penguasaan tersebut dijadikan
lampiran dalam permohonan hak);
22
- Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan
tanggal dan nomornya);
- Jenis tanah (pertanian/non pertanian)
- Rencana penggunaan tanah;
- Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara).
c. Keterangan Lain-lain
Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh
pemohon, ternasuk bidang tanah yang dimohon dan Keterangan lain yang dianggap
perlu.
Permohonan tersebut dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
No. Permohonan
Hak
Lampiran Dokumen
1. Hak Milik Lampiran dokumen mengenai pemohon:
a. Jika perorangan: foto copy surat bukjti identitas, surat bukti
kewarganegaraan Republik Indonesia;
b. Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan
pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Lampiran dokumen mengenai mengenai tanahnya:
a. Data yuridis: sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat
bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan
atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta
pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti
perolehan tanah lainnya;
22
b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;
c. Surat lain yang dianggap perlu.
Serta Lampiran Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah
bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki.
2. HGU Permohonan HGU dilampiri dengan:
a. Foto copy identitas permohonan atau akta pendirian
perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan telah
didaftarkan sebagai badan hukum;
b. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka
panjang.
c. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah
atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana
tata ruang Wilayah;
d. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa
pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang,
akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti
perolehan tanah lainnya;
e. Persetujuan penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
atau Penanaman Modal Asing (PMA) atau surat
persetujuan dari Presiden bagi Penanaman Modal Asing
tertentu atau surat persetujuan prinsip dari Departemen
Teknis bagi non Penanaman Modal Dalam Negeri atau
Penanaman Modal Asing;
f. Surat ukur apabila ada.
3. HGB Permohonan HGB dilampiri dengan:
Apabila Non fasilitas Penanaman Modal:
1. Keterangan mengenai pemohon
a. Jika perorangan: foto copy surat bukjti identitas, surat
22
bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
b. Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan
pendiriannya dan salinan surat keputusan
penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Keterangan mengenai tanahnya:
a. Data yuridis: sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat
bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah
dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah,
PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan
surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila
ada;
c. Surat lain yang dianggap perlu.
Serta Lampiran Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah
bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki.
Apabila Fasilitas Penanaman Modal:
a. Foto copy identitas permohonan atau akta pendirian
perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan telah
didaftarkan sebagai badan hukum;
b. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka
panjang.
c. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah
atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana
tata ruang Wilayah;
d. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa
pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang,
akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti
22
perolehan tanah lainnya;
e. Persetujuan penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
atau Penanaman Modal Asing (PMA) atau surat
persetujuan dari Presiden bagi Penanaman Modal Asing
tertentu atau surat persetujuan prinsip dari Departemen
Teknis bagi non Penanaman Modal Dalam Negeri atau
Penanaman Modal Asing;
f. Surat ukur apabila ada.
4. Hak Pakai Permohonan Hak Pakai dilampiri dengan:
Apabila Hak Pakai dengan jangka waktu:
1. Keterangan mengenai pemohon
a. Jika perorangan: foto copy surat bukjti identitas, surat
bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
b. Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan
pendiriannya dan salinan surat keputusan
penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Keterangan mengenai tanahnya:
a. Data yuridis: sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat
bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah
dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah,
PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan
surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila
ada;
c. Surat lain yang dianggap perlu.
Serta Lampiran Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah
bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki.
22
Apabila Hak Pakai Selama Dipergunakan
Lampiran Mengenai Pemohon:
a. jika pemohon instansi pemerintah atau Badan hukum
Indonesia: foto copy akta atau peraturan pendiriannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
b. jika pemohon Badan Hukum asing: foto copy surat
persetujuan bidang usaha dari instansi terkait;
c. jika pemohon Kedutaan Asing: foto copy surat
rekomendasi dari Departemen Luar Negeri.
Lampiran Mengenai tanahnya:
a. Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat
bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah yang telah dibeli
dari pemerintah; akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan
pengadilan, dan surat bukti perolehan tanah lainnya;
b. Data fisik: Suarat Ukur, Gambar Situasi apabila ada;
c. Surat lain yang dianggap perlu.
Dalam hal pemohon Hak Pakai orang asing, juga
dipersyaratkan :
a. Bagi orang asing penetap: foto copy surat izin tanggal
tetap;
b. Bagi orang asing lainnya: foto copy surat izin kunjungan
atau izin keimigrasian lainnya yang dimiliki oleh orang
asing yang bersangkutan.
Dalam hal pemohon Instansi Pemerintah namun bukti
perolehan tanahnya tidak dapat diketemukan, dilengkapi
dengan surat pernyataan yang menyebutkan bahwa secara
22
fisik tanahnya dikuasai, tanah tersebut sudah tercatat dalam
daftar inventaris dan tidak ada permasalahan atau sengketa
dengan pihak lain.
5. Hak
Pengelolaan
Permohonan Hak Pengelolaan dilampiri dengan:
a. Foto copy identitas permohonan atau surat keputusan
pembentukannya atau akta pendirian perusahaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka
panjang;
c. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah
atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana
tata ruang Wilayah;
d. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa
sertifikat, penunjukan atau penyerahan dari pemerintah
pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang,
akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat
bukti perolehan tanah lainnya;
e. Surat persetujuan atau rekomendasi dari instansi terkait
apabila diperlukan;
f. Surat ukur apabila ada.
g. Surat pernyataan atau bukti bahwa seluruh modalnya
dimiliki oleh pemerintah.
Tahap Kedua
Setelah diajukan permohonan oleh pemohon hak, maka selanjutnya berkas-berkas tersebut
akan diterima oleh instansi terkait, yang mana secara umum instansi tersebut akan
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
22
2. Mencatat pada formulir isian sesuai contoh Lampiran isian sebagaimana diatur dalam
PMNA Nomor: 9 Tahun 1999.
3. Memberitahukan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian sebagaimana
diatur dalam PMNA Nomor: 9 Tahun 1999.
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya untuk menyelesaikan
permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Tahap Ketiga
Setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap data-data, maka instansi yang berwenang akan
memberikan putusan mengenai hak atas tanah, adapun berdasarkan Perka BPN Nomor : 2
Tahun 2013 telah diberikan kewenangan dan pelimpahan pemberian hak atas tanah,
sehingga terdapat pembagian-pembagian kewenangan atas tanah-tanah dengan luas-luas
dan kegiatan-kegiatan tertentu, berikut ini hak atas tanah yang dapat diberikan oleh instansi
yang berwenang sesuai dengan kapasitasnya, yaitu:
Kewenangan Hak Atas Tanah Tindakan
KEPALA KANTOR
PERTANAHAN
HAK MILIK
Untuk Perseorangan :
a. Tanah Pertanian
Luasnya tidak lebih dari 50.000 M2
(lima puluh ribu meter persegi).
b. Tanah Non Pertanian
Luasnya tidak lebih dari 3.000 M2
(tiga ribu meter persegi).
Untuk Badan Hukum Keagamaan dan
Sosial (Berdasarkan PP No. 38 Tahun
1963 tentang Penunjukan Badan-badan
Hukum yang Dapat Mempunyai Hak
22
KEPALA KANTOR
PERTANAHAN
Milik atas Tanah)
a. Tanah non Pertanian
Luasnya tidak lebih dari 50.000 M2
(lima puluh ribu meter persegi).
Pemberian Hak Milik atas Tanah dalam
rangka pelaksanaan program :
a. Transmigrasi;
b. Redistribusi tanah;
c. Konsolidasi tanah;
d. Program yang dibuayai oleh APBN
dan/ayau APBD; dan
e. Pedaftaran tanah yang bersifat
strategis dan massal.
HAK
GUNA BANGUNAN
(HGB)
Perorangan :
Luasnya tidak lebih dari 3.000 M2
(tiga ribu meter persegi).
Badan Hukum :
Luasnya tidak lebih dari 20.000 M2
(dua puluh ribu meter persegi).
Pemberian HGB atas Tanah Hak
Pengelolaan
Untuk Perseorangan :
a. Tanah Pertanian
Luasnya tidak lebih dari 50.000 M2
(lima puluh ribu meter persegi).
22
HAK PAKAI
b. Tanah Non Pertanian
Luasnya tidak lebih dari 3.000 M2
(tiga ribu meter persegi).
Badan Hukum Swasta, BUMN/BUMD
Untuk Perseorangan :
a. Tanah Non Pertanian
Luasnya tidak lebih dari 20.000 M2
(dua puluh ribu meter persegi).
Pemberian Hak Pakai atas Tanah Hak
Pengelolaan
Pemberian hak Pakai Aset Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah
HAK MILIK
Untuk Perseorangan :
a. Tanah Pertanian
Luasnya lebih dari 50.000 M2 (lima
puluh ribu meter persegi) dan
”tidak lebih dari luas batas
maksimum kepemilikan tanah
pertanian perorangan”.
b. Tanah Non Pertanian
Luasnya lebih dari 3.000 M2 (tiga
ribu meter persegi) dan “tidak lebih
dari 10.000M2 (sepuluh ribu meter
persegi)”.
Untuk Badan Hukum Keagamaan dan
22
KEPALA KANTOR
WILAYAH BPN
Sosial (Berdasarkan PP No. 38 Tahun
1963 tentang Penunjukan Badan-badan
Hukum yang Dapat Mempunyai Hak
Milik atas Tanah)
a. Tanah non Pertanian
Luasnya lebih dari 50.000 M2 (lima
puluh ribu meter persegi) dan
“tidak lebih dari 150.000 M2
(seratus lima puluh ribu meter
persegi)”.
HAK GUNA
USAHA
(HGU)
Kepala Kanwil BPN memberi keputusan
mengenai pemberian Hak Guna Usaha
atas tanah yang luasnya tidak lebih dari
2.000.000 M2 (dua juta meter persegi).
HAK
GUNA BANGUNAN
(HGB)
Untuk Perseorangan :
Luasnya lebih dari 3.000 M2 (tiga ribu
meter persegi) dan “tidak lebih dari
10.000M2 (sepuluh ribu meter
persegi)”.
Untuk Badan Hukum
Luasnya lebih dari 20.000 M2 (dua
puluh ribu meter persegi) dan “tidak
lebih dari 150.000 M2 (seratus lima
puluh ribu meter persegi)”.
HAK PAKAI Untuk Perseorangan :
22
KEPALA KANTOR
WILAYAH BPN
HAK PAKAI
a. Tanah Pertanian
Luasnya lebih dari 50.000 M2 (lima
puluh ribu meter persegi) dan
“tidak lebih dari 100.000 M2
(seratus ribu meter persegi)”.
c. Tanah Non Pertanian
Luasnya lebih dari 3.000 M2 (tiga
ribu meter persegi) dan “tidak
lebiih dari 10.000 M2 (sepuluh ribu
meter persegi)”.
Badan Hukum Swasta, BUMN/BUMD
Untuk Perseorangan :
b. Tanah Non Pertanian
Luasnya lebih dari 20.000 M2 (dua
puluh ribu meter persegi) dan
“tidak lebih dari 150.000 M2
(seratus lima puluh ribu meter
persegi)”.
KEPALA BPN RI
Kepala BPN RI menetapkan pemberian
Hak atas tanah yang diberikan secara
umum
Kepala BPN RI memberi keputusan
mengenai pemberian Hak atas tanah yang
tidak dilimpahkan kewenangannya
kepada Kepala Kanwil BPN atau Kepala
Kantor Pertanahan
22
Tahap Keempat
TAHAP PENDAFTARAN TANAH
Tahap ini adalah tahap dimana tanah yang telah memenuhi berkas lengkap akan segera
diproses oleh Kantor Pertanahan.
I. KONVERSI LANGSUNG.
Yang termasuk dalam proses ini adalah tanah bekas milik adat yang sudah ada surat tanda
bukti pemiliknya yang asli dan pembuatannya dilakukan sebelum tanggal 24 September
1960 serta pemiliknya pada waktu itu berkewarganegaraan Indonesia tunggal.
Langkah-langkah :
1. Pemilik/ahli warisnya atau pembeli tanah tersebut mengajukan permohonan tertulis ke
Kantor Pertanahan setempat dengan menggunakan formulir/blangko yang tersedia untuk
itu.
2. Permohonan tersebut dilengkapi dengan :
a. Surat bukti yang menjadi alas hak antara lain berupa :
- Girik/Leter C
- Surat-surat asli jual beli, tukar menukar, hibah atau surat warisan (pembagian waris).
b. Surat keterangan riwayat tanah dari Lurah setempat.
c. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari pemilik.
d. Fotocopi KTP pemohon yang masih berlaku dan dilegalisir.
e. Kartu Keluarga.
f. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
g. Surat Kuasa dan KTP (bila dikuasakan)
h. SBKRI dan surat pernyataan ganti nama (apabila warga negara keturunan asing).
3. Setelah surat-surat lengkap, kemudian permohonan dimasukkan ke Kantor Pertanahan
setempat melalui loket yang ditentukan.
4. Kantor Pertanahan melakukan pengukuran (apabila belum ada surat ukur/gambar
22
situasi).
5. Kemudian permohonan itu diumumkan selama 2 bulan di Kantor Pertanahan, Kantor
Kecamatan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah.
6. Setelah 2 bulan berlalu dan tidak ada yang berkeberatan terhadap isi pengumuman
tersebut, pemohon diminta untuk membayar BPHTB.
7. Apabila sudah lunas, Kantor Pertanahan mempersiapkan/menyelesaikan sertipikat Hak
Milik tanah dimaksud.
8. Sertipikat kemudian diserahkan kepada yang berhak.
9. Kegiatan Kantor Kanwil Pertanahan
• Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen
• Pengukuran dan Pengolahan data fisik
• Mendatangi lokasi tanah
• Menetapkan batas2 secara delimitatie kontradiktoir didahului dengan pemanggilan
pemilik tanah berbatasan
• Pemasangan tanda batas atau patok
• Pengukuran dan Dibuat gambar ukur dan peta bidang tanah
• Pencantuman NIB
• Hasil data fisik dicantumkan dalam daftar isian
• Pengumpulan dan Pengolahan data yuridis dan hasilnya dituangkan dalam daftar
isian
• Pengumuman data fisik dan data yuridis di kantor pertanahan / di kantor kepala desa
/ lurah setempat (60 hari)
• Pengesahan data fisik dan data yuridis dengan dibuatnya berita acara pengesahan
data fisik dan data yuridis
• Penegasan konversi HMA menjadi Hak Milik atas nama Pemohon
22
• Pembukuan Hak, yaitu data yuridis dimasukkan dalam buku tanah dan data fisik
dimasukkan dalam surat ukur
• Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon
• Pemberian Sertipikat Hak Milik kepada pemegang hak/kuasanya (PPAT)
Proses penerbitan Sertipikat ini memakan waktu 3-4 bulan, dengan pertimbangan :
• Pengukuran, Pemetaan, Gambar Isian 1 bulan
• Pengumuman 2 bulan
• Belum nanti bikin buku tanah dan surat ukur
• Maka hasilnya sekitar 3-4 bulan
II. PENEGASAN KONVERSI/PENGAKUAN HAK
Langkah-langkah :
1 Pemohon mengajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Propinsi melalui Kantor
pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan menggunakan formulir/blangko yang
tersedia untuk itu.
2. Permohonan dilengkapi dengan :
a. Surat-surat bukti yang ada dan berkaitan dengan pemilikan tanah tersebut.
b. Surat keterangan riwayat tanah dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan letak tanah.
c. Surat pernyataan tidak sengketa dari pemohon.
d. Foto kopi KTP pemohon.
3. Permohonan terebut dimasukkan ke Kantor pertanahan setempat melaui loket dengan
membayar :
- biaya pendaftaran
- uang pemasukan ke negara
- BPHTB
4. Setelah itu panitia pemeriksaan tanah, memeriksa tanah yang dimohon.
22
5. permohonan tersebut diumumkan selama 2 bulan berturut-turut di Kantor Pertanahan,
Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan setempat.
6. Setelah tenggang waktu 2 bulan berlalu dan tidak ada keberatan terhadap isi
pengumuman dimaksud, maka Kepala Kantor Pertanahan meneruskan dan mengusulkan
permohonan tersebut ke Kantor Wilayah BPN Propinsi guna mendapat
penegasan/pengakuan hak dimaksud.
7. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi kemudian memeriksa permohonannya. Apabila
tidak ada keberatan, Kanwil BPN menerbitkan Surat Keputusan Penegasan
Konversi/pengakuan hak milik adat dimaksud.
8. Salinan Surat Keputusan tersebut diserahkan kepada pemohon untuk selanjutnya
didaftarkan ke kantor Pertanahan yang mengirim permohonan itu.
9. Setelah biaya-biaya yang berkenaan dengan pendaftaran tersebut dilunasi, Kantor
Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Milik.
10. Kegiatan Kantor Kanwil Pertanahan
• Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen
• Pengukuran dan Pengolahan data fisik
• Mendatangi lokasi tanah
• Menetapkan batas2 secara delimitatie kontradiktoir didahului dengan pemanggilan
pemilik tanah berbatasan
• Pemasangan tanda batas atau patok
• Pengukuran dan Dibuat gambar ukur dan peta bidang tanah
• Pencantuman NIB
• Hasil data fisik dicantumkan dalam daftar isian
• Pengumpulan dan Pengolahan data yuridis dan hasilnya dituangkan dalam daftar
isian
22
• Pengumuman data fisik dan data yuridis di kantor pertanahan / di kantor kepala desa
/ lurah setempat (60 hari)
• Pengesahan data fisik dan data yuridis dengan dibuatnya berita acara pengesahan
data fisik dan data yuridis
• Penegasan konversi HMA menjadi Hak Milik atas nama Pemohon
• Pembukuan Hak, yaitu data yuridis dimasukkan dalam buku tanah dan data fisik
dimasukkan dalam surat ukur
• Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon
• Pemberian Sertipikat Hak Milik kepada pemegang hak/kuasanya (PPAT)
Proses penerbitan Sertipikat ini memakan waktu 3-4 bulan, dengan pertimbangan :
• Pengukuran, Pemetaan, Gambar Isian 1 bulan
• Pengumuman 2 bulan
• Belum nanti bikin buku tanah dan surat ukur
• Maka hasilnya sekitar 3-4 bulan
10. Sertipikat kemudian diserahkan kepada yang berhak (pemohon).
22
BAGAN ALIR UNTUK PERMOHONAN HAK MILIK PERORANGAN
22
BAGAN ALIR PERMOHONAN HAK MILIK UNTUK BADAN HUKUM
top related