perwakilan bpkp provinsi sulawesi selatan humas/lap_humas... · 22. bimtek aplikasi sia pdam pada...
Post on 28-Dec-2019
8 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN ;
KATA PENGANTAR
Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis
yang berdampak terjadinya perubahan yang cepat di masyarakat. Kondisi seperti ini menuntut
instansi /organisasi untuk mengakomodasi dan mengantisipasi keinginan masyarakat /publik
untuk memperoleh informasi cepat dan akurat.
Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkembangan yang pesat pada media
massa, cetak, dan elektronik. Berbagai media massa dan derasnya arus informasi yang mengalir
ke masyarakat, belum merupakan jaminan akan memberikan pencerahan kepada masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, diperlukan kelembagaan Humas (Hubungan Masyarakat) dalam setiap
instansi pemerintah untuk mengimbangi arus informasi di masyarakat yang sewaktu-waktu dapat
merugikan instansi pemerintah. Pembentukan Humas Instansi Public Relation (PRJ berfungsi
untuk menerjemahkan kebijakan kepada para pegawainya atau masyarakat /publik dan untuk
memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik /masyarakat untuk disampaikan kepada
pimpinan instansi sebagai bahan pengambilan keputusan. Laporan ini merupakan kumpulan
kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh Satgas Kehumasan Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan selama bulan Januari sampai dengan Maret 2018.
Surat Sekretaris Utama BPKP nomor S-61/SU/04/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang
Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Kehumasan yang memuat pedoman penyusunan laporan
triwulanan kegiatan kehumasan bagi unit kerja perwakilan. Pedoman tersebut merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-277/K/SU/2009 tentang Sistem
Pengelolaan Kehumasan di lingkungan BPKP. Diharapkan melalui laporan ini dapat memberikan
umpan balik (feed back) yang positif bagi pengelolaan kegiatan Kehumasan di Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan.
~~,,';ff;z=:::::'--id Krisdiyanto
NIP 19610913 198903 1 001
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 ,
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................... 1
URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN ............................................................................ 3
1. Pemantauan Berita Media Massa online ..................................................... 3
2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat /Publik ............................................ 4
3. Pengelolaan Website BPKP ............................................................................ 17
4. Peliputan Kegiatan Kantor ............................................................................. 18
5. Pembinaan Kehumasan ................................................................................. 21
6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Masyarakat ......................... 21
7. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan .................................................. 21
8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas .................................................. 21
LAMPIRAN :
- Berita Bergambar dari Hasil Peliputan Triwulan I 2018 ( 52 Dokumentasi )
- Berita media online terkait dengan BPKP Triwulan I 2018 ( 3 Berita )
- Upload content website BPKP Triwulan I 2018 ( 6 Berita )
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 1
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan Sekretariat
Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama periode Triwulan I 2018 adalah sebagai
berikut :
1. Pemantauan Berita Media Massa online
Telah dilakukan pemantauan berita di media masa online dan analisis berita terhadap
pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
sebanyak 3 berita.
2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat /Publik
Penyampaian informasi ke masyarakat /publik yang telah dilaksanakan selama periode
Triwulan I 2018 sebanyak 107 (seratus tujuh) kegiatan, yakni dalam bentuk sosialisasi tugas
pokok dan fungsi serta produk BPKP dan lain-lain sebanyak 83 kali kegiatan, pemberian
keterangan ahli sebanyak 19 kali kegiatan, dan ekspose kasus 5 kali kegiatan.
3. Pengelolaan Website BPKP
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan website pada
periode Triwulan I 2018, yaitu upload content sebanyak 6 kali kegiatan. Saat ini kegiatan
pengelolaan website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk ideal tampilan sebuah
website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update terhadap content website
akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan informasi yang terjadi sehingga
selalu up to date (terkini).
4. Peliputan Kegiatan Kantor
Kegiatan-kegiatan kantor yang telah diliput oleh pengelola humas selama TriwulanI I 2018
sebanyak 52 kegiatan, antara lain kegiatan kediklatan, sosialisi, kunjungan kerja, dan kegiatan
lainnya.
5. Pembinaan Kehumasan
Selama Triwulan I 2018, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan
pembinaan kehumasan dalam bentuk rapat staf dan rapat Satgas Kehumasan.
6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Masyarakat
Untuk membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa menjalin
hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra kerja. Bentuk hubungan dengan
media massa dilaksanakan dengan menghubungi pihak penerbit media serta memberi apresiasi
atas beberapa berita terkait BPKP, serta menunjuk contact person yang dapat dihubungi oleh
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN J
media massa dan meminta media massa menunjuk contact person (wartawan /redaktur
/reporter) yang menjadi penghubung antara Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya, serta bersedia menemui wartawan yang
datang untuk meliput berita di kantor.
7. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan Perwakilan
DIPA Tahun 2018 telah menganggarkan pengelolaan kehumasan
8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas
Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat waktu serta koordinasi dengan
Biro Hukum dan Humas terus dilaksanakan untuk lebih mengefektifkan pengelola kegiatan
di perwakilan. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam bentuk pengeditan dan pengiriman
berita yang akan di upload di content BPKP Pusat dan pengiriman Laporan Kehumasan
Perwakilan.
~-IliKfil·k·Krisdi';anto
-"'::::~lP 19610913 198903 1 001
laporan Kehumasan Trlwulan I 2018 2
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 3
URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN
1. Pemantauan Berita Media Massa online
Dalam rangka pemantauan berita, pengelola kehumasan telah menganalisa berita terhadap
pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan,
selama periode Triwulan I 2018 melalui media online sebagai berikut :
No. Tanggal Terbit
Media online Judul Berita Isi Berita
1 2 3 4 5
1 Minggu, 4 Pebruari 2018
Tribun-Timur.Com Polda Tunggu Hasil Audit BPKP soal Pengadaan Proyek Pohon Ketapang dan U UMKM
Penyidik DitReskrimsus Polda Sul Sel masih menunggu hasil audit dari BPKP terkait kasus korupsi pengadaan pohon ketapang dan UMKM. Kabid Humas Polda Sul Sel, Kombes Pol Dicky Sondani, mngemukakan Tim penyidik telah berkoordinasi dengan Tim Audit BPKP guna mengetahui besaran serta nilai kerugian negara dari kedua kasus tersebut. Adapun kelima tersangka, untuk kasus pohon ketapang menetapkan mantan Plt Kadis Lingkungan Hidup Kota Makassar, Abdul Gani Sirman, dan empat tersangka lainnya. Sedangkan untuk kasus UMKM menetapkan dua orang tersangka.
2 Rabu, Fajar, 7 Pebruari 2018
Koran Harian Fajar Polda Tunggu Audit BPKP
Penyelidikan proyek pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) terus bergulir di Polda Sul Sel. Penyidik saat ini masih menunggu hasil audit BPKP. Kaper BPKP Sul Sel Didik Krisdiyanto menambahkan, proses audit MAN IC sudah lama. Audit masih menunggu surat pengantar (SP) dari BPKP Pusat untuk di kirim ke Polda, jelasnya. Proyek yang dianggarkan melalui APBN 2015 sebesar Rp 8,2 miliar tersebut dikerjakan PT Cahaya Insani Persada.
3 Minggu, 18 Pebruari
Tribun-Timur.Com Lima Tersangka Korupsi Pohon Ketapang Masih
Penyidik kasus korupsi pengadaan proyek bibit pohon ketapang kencana dan barang persediaan
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 4
2018 Bebas Berkeliaran
sanggar kerajinan lorong-lorong program Pemerintah Kota Makassar berhenti sementara. Para tersangka masih bebas berkeliaran hal ini dikarekan masih menunggu hasil audit dari BPKP Sul Sel. Pengadaan pohon ketapang kencana dianggarkan Rp 9,3 miliar dalam APBD 2016 sejumlah 5.000 pohon di 45 titik.
2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat /Publik
Kegiatan penyampaian informasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPKP kepada publik
eksternal BPKP, dilakukan melalui :
- Sosialisasi tugas pokok dan fungsi, serta produk BPKP sebanyak 83 kali;
- Pemberian keterangan ahli di pengadilan sebanyak 19 kali; dan
- Ekspose kasus yang ditangani penyidik sebanyak 5 kali
Rincian informasi berkaitan dengan sosialisasi, tugas pokok dan fungsi, serta produk BPKP adalah sebagai berikut :
Kategori Kegiatan Tanggal
Pelaksanaan Keterangan
a. Penanganan atas media massa:
- Hak jawab/ klarifikasi /pelurusan berita/ koreksi
- Press Conference
- Press Release
b. Promosi:
- Sosialisasi, tugas pokok dan fungsi, serta produk
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 5
BPKP
1. Evaluasi atas Kegiatan Prioritas Pemberian Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah Tahun 2017 Kemendikbud dan Kementerian Agama di Kab. Gowa
8/1/2018 Gowa
2. Evaluasi atas Kegiatan Prioritas Pemberian Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah Tahun 2017 Kemendikbud dan Kementerian Agama di Kab. Maros
8/1/2018 Maros
3. Reviu atas Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Pasellorang Kab. Wajo (lanjutan)
17/1/2018 Wajo
4. Verifikasi Tagihan Tunggakan PNBP Rumkit Tk II 14.05.01 Pelamonia Makassar
17/1/2018 Makassar
5. Monitoring Tindak Lanjut Reviu atas Pengadaan Tanah Jaringan Irigasi di Baliase Kab Luwu Utara Tahun 2017 pada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang
17/1/2018 Luwu Utara
6. Monitoring dan Evaluasi terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2018
22/1/2018 Makassar
7. Monitoring dan Evaluasi terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
23/1/2018 Sulawesi Selatan
8. Monitoring dan Evaluasi terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Nasional (B12) Tahun 2018 pada Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan
23/1/2018 Sulawesi Selatan
9. Monitoring dan Evaluasi terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2017 (B12) pada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan
23/1/2018 Sulawesi Selatan
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 6
Kementerian ESDM
10. Monitoring dan Evaluasi terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2017 (B12) pada Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan
23/1/2018 Sulawesi Selatan
11. Reviu Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Sarana dan Prasarana yang dibiayai Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (DRR) pada BPBD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017
11/1/2018 Tana Toraja
12. Reviu atas Pengelolaan Dana Hibah Rehabiltasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada BPBD Kabupaten Gowa Tahun 2017
8/1/2018 Gowa
13. Reviu Pengelolaan Dana Siap Pakai (SDP) pada BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017
31/1/2018 Sidrap
14. Reviu Proses Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018 pada Kota Makassar
31/1/2018 Makassar
15. Narasumber UAT Kasda Online di Kabupaten Gowa
23/1/2018 Gowa
16. Narasumber UAT Kasda Online di Kabupaten Pangkep
23/1/2018 Pangkep
17. Asistensi Implementasi Aplikasi SIMDA Perencanaan pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba
24/1/2018 Bulukumba
18. Asistensi Implementasi dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Sisa Dana Desa Tahun 2016 pada Desa Balumbungan Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto
30/1/2018 Jeneponto
19. Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Sisa Dana Tahun 2016 pada Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat
30/1/2018 Jeneponto
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 7
Kabupaten Jeneponto
20. Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Sisa Dana Desa Tahun 2016 pada Desa Lanca Kecamatan Tellusiatinge Kabupaten Bone
31/1/2015 Bone
21. Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Sisa Dana Desa Tahun 2016 pada Desa Awang Cendrana Kabupaten Bone
31/1/2018 Bone
22. Bimtek Aplikasi SIA PDAM pada PDAM Kabupaten Soppeng
17/1/2018 Soppeng
23. Narasumber dan Fasilitator dalam Kegiatan Workshop Optimalisasi Fungsi Group Audit Intern dan Anti Fraud pada PT Bank SulSelBar
11/1/2018 Makassar
24. Penjaminan mutu /Quality Assurance atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Luwu
11/1/2018 Luwu
25. Penjaminan mutu /Quality Assurance atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Toraja Utara
11/1/2018 Toraja Utara
26. Penjaminan mutu /Quality Assurance atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
11/1/2018 Sulawesi Selatan
27. Penjaminan mutu /Quality Assurance atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Palopo
10/1/2018 Palopo
28. Reviu terhadap Validasi Pengadaan Tanah Kampus II STPP Gowa II di Bone
2/2/2018 Bone
29. Reviu atas Pengelolaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahap Pelaksanaan pada BPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018
5/2/2018 Luwu Timur
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 8
30. Reviu atas Dokumen Lelang dalam Pekerjaan Penyempurnaan Interior Gedung Terminal Bandara Sultan Hasanuddin pada PT Angkasa Pura I (Persero)
5/2/2018 Makassar
31. Bimbingan Teknis Aplikasi SIA BLUD pada RSUD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2/2/2018 Pangkep
32. Assesment Penerapan Good Coorporate Gavernance pada PT Pelindo IV (Persero)
13/2/2018 Makassar
33. Quality Assurance Peningkatan Kapabilitas APIP level 2 pada Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018
1/2/2018 Luwu Utara
34. QA Peningkatan Kapabiltas APIP Menuju Level 3 Kabupaten/Kota oleh Perwakilan BPKP Prov. Sul Sel pada pada Inspektorat Kabupaten Bone
1/2/2018 Bone
35. QA Peningkatan Kapabilitas APIP Menuju Level 2 oleh Perwakilan BPKP Prov. Sul Sel pada Inspektorat Kota Parepare
1/2/2018 Parepare
36. QA Peningkatan Kapabilitas APIP Menuju Level 2 oleh Perwakilan BPKP Prov. Sul Sel pada Inspektorat Kabupaten Sidrap
1/2/2018 Sidrap
37. Sosialisasi dan Inputing Pelaksanaan Reviu Pengelolaan Anggaran dan Pengunaan Dana Desa Triwulan IV Tahun 2017 se-Sulawesi Selatan
13/2/2018 Sulawesi Selatan
38. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda menuju Level 2 pada Inspektorat Kabupaten Sinjai
1/3/2018 Sinjai
39. Quality Assurance (Penjaminan Mutu) atas Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP Level 2 Inspektorat Kabupaten Luwu
1/3/2018 Luwu Timur
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 9
Timur
40. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda menuju Level 2 pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto
1/3/2018 Jeneponto
41. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda menuju Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Maros
1/3/2018 Maros
42. Penilaian Pengendalian Intern dan Investarisasi Persediaan Beras pada Kompleks Pergudangan Perum BULOG Devisi Regional Sulawesi Selatan
1/3/2018 Sulawesi Selatan
43. Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Luwu Timur
7/3/2018 Luwu Timur
44. Evaluasi Implementasi Aplikasi Siskeudes pada Pemkab Gowa
15/3/2018 Gowa
45. Asistensi Inplementasi SIMDA Perencanaan Pemkab Pangkajene Kepulauan
16/3/2018 Pangkep
46. Reviu atas Desain Perencanaan Pembangunan pasar Sentral Kab Pemkab Maros
16/3/2018 Maros
47. Bimtek Penatausahaan dan Pelaporan Aplikasi Siskeudes Pemkab Maros
26/3/2018 Maros
48. Reviu atas Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Tahun 2017 pada BPBD Kabupaten Soppeng
2/38/2018 Soppeng
49. Reviu atas Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Tahun 2017 pada BPBD Kabupaten Barru
2/3/2018 Barru
50. Monitoring Penyaluran Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Tahun 2018 pada Provinsi Sulawesi Selatan
2/3/2018 Sulawesi Selatan
51. Evaluasi Tata Kelola Beras Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan
6/3/2018 Sulawesi Selatan
52. Ouality Assurance atas Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP pada
19/3/2018 Gowa
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 10
Inspektorat Kabupaten Gowa
53. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Level 2 pada Inspektorat Kabupaten Enrekang
22/3/2018 Enrekang
54. Reviu terhadap Asset, Kewajiban, SDM dan Keuangan LPJKP Posisi Tahun 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 pada LPJK Provinsi Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan
55. Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Fisik Kegiatan Rekonstruksi Talud Parenreng Kecamatan Segeri dan Rekonstruksi Sungai Pitusunggu Kecamatan Pitusunggu Tahun 2017 pada BPBD Kabupaten Pangkajene Kepulauan
26/3/2018 Pangkep
56. Narasumber Konsultasi Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017
8/3/2018 Takalar
57. Coaching Clinic (Klinik Pelatihan) untuk Aplikasi SIMDA Keuangan pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba
16/3/2018 Bulukumba
58. Coaching Clinic (Klinik Pelatihan) untuk Aplikasi SIMDA Keuangan pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
16/3/2018 Luwu Timur
59. Asistensi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Toraja Utara
19/3/2018 Toraja Utara
60. Coaching Clinic (Klinik Pelatihan) untuk Aplikasi SIMDA Keuangan pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo
22/3/2018 Wajo
61. Coaching Clinic (Klinik Pelatihan) Reviu LAKIP Kabuaten Toraja Utara
26/3/2018 Toraja Utara
62. Workshop Evaluasi Implementasi Siskeudes
26/3/2018
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 11
63. Narasumber Coaching Clinic dlam Rangka Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017
21/3/2018 Luwu
64. Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Luwu Tahun Buku 2017
5/3/2018 Luwu
65. Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Luwu Timur Tahun Buku 2017
7/3/2018 Luwu Timur
66. Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Soppeng Tahun Buku 2017
12/3/2018 Soppeng
67. Evaluasi Kinerja PDAM Kota Palopo Tahun Buku 2017
12/3/2018 Palopo
68. Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Luwu Utara Tahun Buku 2017
12/3/2018 Luwu Utara
69. Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Gowa Tahun Buku 2017
22/3/2018 Gowa
70. Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Makassar New Port Triwulan I Tahun 2018
26/3/2018 Makassar
71. Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan SUTT 150 KV Siwa-Palopo Triwulan I Tahun 2018
26/3/2018 Palopo
72. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah (PIEAS) Triwulan I Tahun 2018 pada Kota Makassar
29/3/2018 Makassar
73. Reviu Tata atas Proyek Nasional (PSN) Sistem Penyediaan Air Minum Regional Mamminasatta Triwulan I Tahun 2018
27/3/2018 Makassar
74. Reviu atas pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Pasca Bencana pada BPBD Kab Sinjai Tahun 2017
23/3/2018 Sinjai
75. Reviu atas Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Tahun 2017 pada BPBD Kab Luwu Timur
27/3/2018 Luwu Timur
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 12
Tahun 2017
76. Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PNS) Triwulan I Tahun 2018 atas Proyek Pembangunan Kawasan Industri Bantaeng / KIBA Provinsi Sulawesi Selatan
29/3/2018 Sulawesi Selatan
77. Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Triwulan I Tahun 2018 atas Proyek Pembangunan Smelter Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan
29/3/2018 Bantaeng
78. Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Triwulan I Tahun 2018 atas Proyek Bendungan Karalloe Provinsi Sulawesi Selatan
29/3/2018 Sulawesi Selatan
79. Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Triwulan I Tahun 2018 atas Proyek Bendungan Passelorang Provinsi Sulawesi Selatan
29/3/2018 Sulawesi Selatan
80. Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Triwulan I Tahun 2018 atas Proyek Bendungan Pemukulu Provinsi Sulawesi Selatan
29/3/2018 Sulawesi Selatan
81. Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Triwulan I Tahun 2018 atas Proyek Bendungan Jenetata Provinsi Sulawesi Selatan
29/3/2018 Sulawesi Selatan
82. Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Triwulan I Tahun 2018 atas Proyek Bendungan Baliase Provinsi Sulawesi Selatan
29/3/2018 Sulawesi Selatan
83. Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Triwulan I Tahun 2018 atas Proyek Kereta Api Makassar-Pare Pare Provinsi Sulawesi Selatan
29/3/2018 Sulawesi Selatan
- Pemberian Keterangan Ahli (PKA)
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 13
1. Memberikan keterangan Ahli atas Dugaan TPK Penerimaan/Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir-Koperasi Usaha Kecil Menengah (LPD3-KUM/KM) kepada KSU Sejati Makmur dan Koperasi Simpan Pinjam Singara Kabupaten Gowa Tahun 2017
3/1/2018 Pengadilan Tipikor
2. Memberikan Keterangan Ahli atas Dugaan TPK Penerimaan/Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Menengah (LPDB-KUM/KM) kepada Koperasi Simpan Pinjam Mariyyo Raya Mandiri Kota Makassar Tahun
3/1/2018 Pengadilan Tipikor
3. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) sehubungan dengan Dugaan TPK Penerimaan/Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Menengah (LPDB-KUM/KM) kepada Koperasi Simpan Pinjam Singara Gowa Tahun 2012 -2017 a.n. Terdakwa Rekayudha Pratama Ramadhan
5/1/2018 Pengadilan Tipikor
4. PKA di hadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sehubungan dengan dengan perkara Dugaan TPK Penerimaan/Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Menengah (LPDB-KUM/KM) kepada Koperasi Simpan Pinjam Amal Karya Makassar Tahun 2011 s.d 2013 sesuai LKKN-SR-599/PW.21/5/2017 tanggal 18 Oktober 2018
10/1/2018 Penyidik
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 14
5. Memberikan Keterangan Ahli atas perkara Dugaan TPK Pembangunan Jalan Poros dan Jembatan Pangala-Awan Tahun 2014 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara a.n. Terdakwa Harianto Parrung, ST alias Harry dan Yohana Sara Ritha, S.E.
11/1/2018 Pengadilan Tipikor
6. Memberikan Keterangan Ahli atas perkara Dugaan TPK Pengadaan Bak Sampah pada Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Enrekang Tahun 2014 sesuai LAPKKN-717/PW.21/5/2017 tanggal 12 September 2017
15/1/2018 Pengadilan Tipikor
7. Memberikan Keterangan Ahli sehubungan dengan perkara Dugaan TPK Penerimaan /Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dari Lembaga PengelolamDana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUM/KM) pada KSP Prima Danatama Tahun 2011-2013 sesuai LAP-SR-522/PW.21/5/2017 tanggal 12 September 2017
Pengadilan Tipikor
8. Memberikan Keterangan Ahli dalam perkara dugaan TPK pada Kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Badan Keswadayaan Masyarakat Petani Laamalaka Kabupaten Bantaeng Tahun 2011.
22/1/2018 Pengadilan Tipikor
9. Memberikan Keterangan Ahli di Persidangan atas perkara Dugaan TPK Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kccil Menengah (LPDB/KUMKM) pada KSP Hijau Muda Kota Makassar
23/1/2018 Pengadilan Tipikor
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 15
Tahun 2011-2013 a.n. terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S. Ked
10. Memberikan Keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan Dugaan TPK Pengadaan Meubeler pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun (DAK) pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pinrang Tahun 2012 sesuai LAPKKN-104/PW.21/5/2015 tanggal 17 Maret 2015.
26/1/2018 Pengadilan Tipikor
11. Memberikan Keterangan Ahli dalam sidang pengadilan perkara dugaan TPK pembangunan jalan Lingkar Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan Tahun 2015
9/2/2018 Pengadilan Tipikor
12. Pemberian Keterangan Ahli atas Perkara Dugaan TPK Penerimaan /Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil menengah (LPDB/KUMKM) kepada KSP Usera di Kota Makassar Tahun 2013 sesuai LAPKKN SR-041/PW.21/5/2018, tanggal 12 Februari 2018
14/2/2018 Pengadilan Tipikor
13. Pemberian Keterangan Ahli sehubungan dengan perkara Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Pembangunan Rehabilitasi Daerah Irigasi (D.I.) Tubu Ampak Kanan Kabupaten Luwu pada Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
21/2/2018 Pengadilan Tipikor
14. Memberikan Keterangan Ahli pada Sidang Pengadilan Perkara Dugaan TPK Pengeloloa Keuangan Desa di Desa Polewali Kecamatan
1/3/2018 Pengadilan Tipikor
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 16
Kajuara Bone Tahun 2015 dengan terdakwa a.n. Fachruddin Bin Andi Patoppoi
15. Memberikan Keterangan Ahli pada Sidang Pengadilan sehubungan dengan perkara Dugaan TPK Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2015
1/3/2018 Pengadilan Tipikor
16. Memberikan keterangan Ahli di Persidangan atas Perkara Dugaan TPK Penggunaan Dana ADD dan DD pada Desa Bontoloe Kabupaten Takalar Tahun 2015
5/3/2018 Pengadilan Tipikor
17. Pemberian Keterangan Ahli di hadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Pinrang sehubungan dengan perkara dugaan TPK Penggunaan Dana BOS pada SMK Negeri 4 Pinrang Tahun 2015
6/3/2018 Polres Pinrang
18. Pemberian Keterangan Ahli atas perkara Dugaan Penyimpangan pada Kegiatan Pengembangan padang pengembalaan Dana Tugas Pembantuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Desa Teppo Kec. Tellulimpoe Kab. Sidrap Tahun 2015
7/3/2018 Polres Pinrang
19. PKA di Persidangan atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kec. Bontonompo) Kab. Gowa Tahun 2013 dengan Terdakwa a.n. Andra Ardiansyah
13/3/2018 Polres Gowa
- Ekspose Kasus
1. Dugaan TPK Penyalahgunaan /Penyelewengan Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Balangloe Tarowang Kec. Tarowang
8/1/2018 Kepolisian Resort Jeneponto
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 17
Kabupaten Jeneponto Tahun 2016
- 2. Dugaan TPK Penggunaan Dana APBD TA 2015-2017 pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Pelayanan Logistik Perdagangan (UPTD BPLP) Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan
5/1/2018 Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
3. Dugaan TPK Anggaran Kegiatan Belanja Operasional Kantor Kecamatan Tallo dan 15 Kelurahan yang ada di wilayah kecamatan Tallo Tahun 2016 & 2017
9/1/2018 Kepolisian Resort Kota Besar Makassar
4. Dugaan TPK Anggaran Pengadaan Cetak Brosur pada Dinas Infokom Kota Makassar Tahun 2017
9/1/2018 Kepolisian Resort Kota Besar Makassar
5. Dugaan TPK pada Kegiatan Pembebasan Lahan Underpass Simpang Lima Kota Makassar Tahun 2013
4/2/2018 Kejaksaan Negeri
c. Wawancara
d. Penerbitan majalah /tabloid/ buletin internal
c. Liputan Televisi
3. Pengelolaan Website BPKP
Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah
melakukan kegiatan pengelolaan website. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode
Triwulan I 2018 yaitu upload content sebanya 6 kali kegiatan.
Saat ini kegiatan pengelolaan website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk
ideal tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu.
Updating terhadap content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan
informasi yang terjadi sehingga selalu up to date (terkini) dengan penjelasan sebagai berikut :
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 18
No. Kegiatan Hari/Tanggal
Publish Materi Upload Keterangan
1 Pendidikan, Pelatihan dan Pembinan Auditor
21/2/2018 Tingkatkan Efektivitas Hasil Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa
Berita Nasional
2 Pendidikan, Pelatihan dan Pembinan Auditor
27/2/2018 BPKP Provinsi Sul Sel Tingkatkan Kapabilitas dalam Reviu Lap. Keuangan Pemda
Berita Nasional
3 Kunjungan Kerja 27/2/2018 Kunjungan KerjaKomisi XI DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan
Berita Unit
4 Pendidikan, Pelatihan dan Pembinan Auditor
6/3/2018 BPKP Sul Sel Tingkatkan Kapabilitas Maturitas SPIP APIP Inspektorat
Berita Nasional
5 Pendidikan, Pelatihan dan Pembinan Auditor
13/3/2018 BPKP Sulawesi Selatan Perkuat APIP Inspektorat dengan Diklat Audit Berbasis Risiko
Berita Nasional
6 Pendidikan, Pelatihan dan Pembinan Auditor
28/3/2018 Manajemen pengawasan Perkuat Kompetensi APIP Inspektorat
Berita Nasional
4. Peliputan Kegiatan Kantor
Kegiatan peliputan yang dilaksanakan Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan dalam Triwulan I 2018 meliputi peliputan terhadap kegiatan yang perlu
didokumentasikan dan /atau memiliki nilai berita telah dilakukan sebanyak 52 kali kegiatan.
Sebagian dari liputan kegiatan tersebut yang telah upload di Milis BPKP sebagai berikut :
No. Hari/Tanggal
Peliputan
Kegiatan
Bidang Judul Kegiatan Keterangan
1 Selasa, 2 Januari 2018
Perwakilan
Doa awal pekan Tahun Baru
Liputan kegiatan ini telah di upload di millis BPKP
2 Jumat, 5 Januari 2018
Perwakilan Jumat ceria
-sda-
3 Senin, 8 Januari 2018
Perwakilan Doa awal pekan
-sda-
4 Jumat, 12 Januari 2018
Perwakilan Jumat ceria
-sda-
5 Senin, 15 Januari 2018
Perwakilan Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2018
-sda-
6 Rabu, 17 Januari 2018
Perwakilan Penandatanganan Pakta Integritas THL Tahun 2018
-sda-
7 Rabu 17 Januari 2018
Perwakilan Kunker Walikota Parepare Taufan Pawe
-sda-
8 Jumat, 19 Januari 2018
Perwakilan Jumat ceria
-sda-
9 Jumat, 19 Perwakilan Doa akhir pekan -sda-
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 19
Januari 2018
10 Senin, 22 Januari 2018
Perwakilan Doa awal pekan
-sda-
11 Jumat, 26 Januari 2018
Perwakilan Jumat ceria
-sda-
12 Jumat, 26 Januari 2018
Perwakilan Doa akhir pekan
-sda-
13 Senin, 29 Januari 2018
Perwakilan Doa awal pekan
-sda-
14 Senin, 29 Januari 2018
Perwakilan PKS pengadaan barang dan jasa dengan nara sumber Memet Rusmana bidang Investigasi
-sda-
15 Senin, 29 Januari 2018
Perwakilan Sosialisasi SIMA 4.0 oleh tim Pusinfowas BPKP Pusat
-sda-
16 Senin, 29 Januari 2018
Perwakilan Pemasangan telekonfrens di ruang tamu Kepala Perwakilan
-sda-
17 Selasa, 30 Januari 2018
Perwakilan PKS kapabilitas APIP dengan nara sumber Rosnita bidang P3A
-sda-
18 Selasa, 30 Januari 2018
Perwakilan Kajian Dhuha pegawai BPKP Sul Sel
-
19 Kamis, 8 Pebruari 2018
Perwakilan QA SPIP Inspektorat oleh Kedeputian PKD Direktorat 2 dan Perwakilan
-sda-
20 Kamis, 8 Pebruari 2918
Perwakilan Kunker Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan Lutfie Natsir
-
21 Jumat, 9 Pebruari 2018
Perwakilan Jumat ceria
-sda-
22 Jumat, 9 Pebruari 2018
Perwakilan Pembahasan Re-Assesment QA SPIP APIP oleh Tim QA BPKP Pusat
-sda-
23 Jumat, 9 Pebruari 2018
Perwakilan Doa akhir pekan
-sda-
24 Senin, 12 Pebruari 2018
Perwakilan Doa awal pekan
-sda-
25 Rabu, 14 Pebruari 2018
Perwakilan Sosialisasi Reviu Pengelolaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2017
-sda-
26 Senin, 19 Pebruari 2018
Perwakilan Doa awal pekan
-sda-
27 Senin, 19 Pebruari 2018
Perwakilan Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa
-sda-
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 20
28 Senin, 19 Pebruari 2018
Perwakilan Rapat Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan DPR-RI
-sda-
29 Selasa, 20 Pebruari 2018
Perwakilan Penyerahan Laporan Gubernur semester II Tahun 2017
-sda-
30 Jumat, 23 Pebruari 2018
Perwakilan Jumat ceria
-sda-
31 Jumat, 23 Pebruari 2018
Perwakilan Penutupan Diklat Audit PBJ
-sda-
32 Senin, 26 Pebruari 2018
Perwakilan Diklat reviu laporan keuangan Pemda
-sda-
33 Senin, 26 Pebruari 2018
Perwakilan Kunker Tim Audit BPK-RI
-sda-
34 Jumat, 2 Maret 2018
Perwakilan Jumat ceria
-sda-
35 Jumat, 2 Maret 2018
Perwakilan Coaching Clinic Pemda Bulukumba
-sda-
36 Jumat, 2 Maret 2018
Perwakilan Rapat staf dengan Tim Audit BPK-RI
-sda-
37 Jumat, 2 Maret 2018
Perwakilan Penutupan Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemda
-sda-
38 Senin, 5 Maret 2018
Perwakilan Pelantikan dan pengambilan sumpah Auditor Madya Korwas IPP1 dan APD2
-sda-
39 Senin, 5 Maret 2018
Perwakilan Acara ramah tamah pelantikan Korwas
-sda-
40 Senin, 5 Maret 2018
Perwakilan Pembukaan diklat Maturitas SPIP
-sda-
41 Jumat, 9 Maret 2018
Perwakilan Penutupan diklat Maturitas SPIP -sda-
42 Senin, 12 Maret 2018
Perwakilan Pembukaan Diklat Audit Intern Berbasis Risiko
-sda-
43 Rabu, 14 Maret 2018
Perwakilan Live Streaming Bincang Pagi SPIP -sda-
44 Rabu, 14 Maret 2018
Perwakilan Sinergi Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan dengan PTPN XIV
-sda-
45 Jumat, 16 Maret 2018
Perwakilan Jumat ceria
-sda-
46 Jumat, 16 Maret 2018
Perwakilan Penutupan Diklat Audit Intern Berbasis Risiko
-sda-
47 Senin, 19 Maret 2018
Perwakilan Doa awal pekan (Senin, 19 Maret 2018)
-sda-
48 Jumat, 23 Perwakilan Pembukaan PORSENI HUT ke35 BPKP -sda-
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 21
Maret 2018 di Perwakilan Sulawesi Selatan
49 Jumat, 23 Maret 2018
Perwakilan Games pada pembukaan PORSENI HUT ke 35 gedung aula lantai 3
-
50 Jumat, 23 Maret 2018
Perwakilan Pertandingan perdana volly ball anatara Bidang P3A vs Bidang APD
-
51 Senin, 26 Maret 2018
Perwakilan Pembukaan Diklat Manajemen Pengawasan APIP Inspektorat
-sda-
52 Senin, 26 Maret 2018
Perwakilan Workshop implementasi Siskeudes Kabupaten Gowa
-sda-
5. Pembinaan Kehumasan
Selama Triwulan I 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan
pembinaan kehumasan dalam bentuk rapat staf dan rapat Satgas Kehumasan.
6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Masyarakat
Untuk membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam
Triwulan I 2018 senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu
mitra kerja. Bentuk hubungan dengan media massa :
a. Hubungan dengan instansi pers
1) Menghubungi kantor redaksi media massa lokal serta apresiasi atas berita terkait BPKP
yang dimuat di media cetak tersebut;
2) Mengadakan kontak dengan pemimpin redaksi surat kabar secara aktif;
3) Menunjuk contact person yang dapat dihubungi oleh media massa;
4) Mengajukan permintaan peliputan kegiatan kantor.
b. Hubungan dengan wartawan
1) Menjalin hubungan dengan wartawan dari media massa yang berpengaruh melalui
komunikasi aktif;
2) Membuat contact person dengan wartawan;
3) Menerima wartawan sehubungan dengan pemberitaan yang akan ditulisnya dan tidak
melakukan diskriminasi terhadap wartawan;
4) Menjadi fasilitator /mediator /penghubung antara wartawan dan pejabat yang akan
ditemui;
5) Mendampingi pejabat saat diwawancarai wartawan media cetak maupun elektronik.
7. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
DIPA Tahun 2018 telah menganggarkan pengelolaan kehumasan.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kehumasan Triwulan I 2018 22
8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas
Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat waktu serta meningkatkan
koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas terus dilakukan untuk lebih mengefektifkan
pengelola kegiatan di perwakilan. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam bentuk pengeditan
dan pengiriman berita yang akan Upload di content BPKP pusat, dan pengiriman laporan
kehumasan perwakilan.
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
23
1. Doa awal pekan Tahun Baru (Selasa, 2 Januari 2018)
2. Jumat ceria (Jumat, 5 Januari 2018)
3. Doa awal pekan (Senin, 8 Januari 2018)
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
24
4. Jumat ceria (Jumat, 12 Januari 2018)
5. Penandatanganan Pakta Integritas tahun 2018 ( Senin, 15 Januari 2018)
6. Penandatanganan Pakta Integritas THL Tahun 2018 ( Rabu, 17 Januari 2018)
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
25
7. Kunker Walikota Parepare Taufan Pawe ( Rabu 17 Januari 2018)
8. Jumat ceria (Jumat, 19 Januari 2018)
9. Doa akhir pekan (Jumat, 19 Januari 2018)
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
26
10. Doa awal pekan (Senin, 22 Januari 2018)
11. Jumat ceria (Jumat, 26 Januari 2018)
12. Doa akhir pekan (Jumat, 26 Januari 2018)
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
27
13. Doa awal pekan (Senin, 29 Januari 2018)
14. PKS pengadaan barang dan jasa dengan nara sumber Memet Rusmana ( Senin, 29 Januari 2018)
15. Sosialisasi SIMA 4.0 oleh Tim Pusinfowas BPKP Pusat (Senin, 29 Januari 2018)
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
28
16. Pemasangan telekonfrens di ruang tamu Kepala Perwakilan ( Senin, 29 Januari 2018)
17. PKS kapabilitas APIP dengan nara sumber Rosnita bidang P3A ( Selasa, 30 Januari 2018)
18. Kajian Dhuha pegawai BPKP Sul Sel (Selasa, 30 Januari 2018)
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
29
19. QA SPIP Inspektorat oleh Kedeputian PKD Direktorat 2 dan Perwakilan (Kamis, 8 Pebruari 2018)
20. Kunker Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan Lutfie Natsir (Kamis, 8 Pebruari 2018)
21. Jumat ceria (Jumat, 9 Pebruari 2018)
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
30
22. Pembahasan Re-Assesment QA SPIP APIP oleh Tim QA BPKP Pusat (Jumat, 9 Pebruari 2018)
23. Doa akhir pekan (Jumat, 9 Pebruari 2018)
24. Doa awal pekan (Senin, 12 Pebruari 2018)
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
31
25. Sosialisasi Reviu Pengelolaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2017 (Rabu, 14 Pebruari 2018)
26. Doa awal pekan (Senin, 19 Pebruari 2018)
27. Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa ( Senin, 19 Pebruari 2018)
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
32
28. Rapat Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan DPR-RI (Senin, 19 Pebruari 2018)
29. Penyerahan Laporan Gubernur semester II Tahun 2017 (Selasa, 20 Pebruari 2018)
30. Jumat ceria (Jumat, 23 Pebruari 2018)
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
33
31. Penutupan Diklat Audit PBJ (Jumat, 23 Pebruari 2018)
32. Pembukaan Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemda (Senin, 26 Pebruari 2018)
33. Kunker Tim Audit BPK-RI (Senin, 26 Pebruari 2018)
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
34
34. Jumat ceria (Jumat, 2 Maret 2018)
35. Coaching Clinic Pemda Bulukumba ( Jumat, 2 Maret 2018)
36. Rapat staf dengan Tim Audit BPK-RI ( Jumat, 2 Maret 2018)
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
35
37. Penutupan Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemda ( Jumat, 2 Maret 2018)
38. Pelantikan dan pengambilan sumpah Auditor Madya Korwas IPP1 dan APD2 (Senin, 5 Maret 2018)
39. Acara ramah tamah pelantikan Korwas (Senin, 5 Maret 2018)
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
36
40. Pembukaan Diklat Maturitas SPIP ( Senin, 5 Maret 2018)
41. Penutupan Diklat Maturitas SPIP (Jumat, 9 Maret 2018)
42. Pembukaan Diklat Audit Intern Berbasis Risiko (Senin, 12 Maret 2018)
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
37
43. Live streaming bincang pagi SPIP aula Gandi BPKP Pusat Jakarta (Selasa, 13 Maret 2018)
44. Sinergi Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan dengan PTPN XIV (Rabu, 14 Maret 2018)
45. Jumat ceria (Jumat, 16 Maret 2018)
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
38
46. Penutupan diklat audit intern berbasis risiko (Jumat, 16 Maret 2018)
47. Doa awal pekan (Senin, 19 Maret 2018)
48. Pembukaan PORSENI HUT ke35 BPKP di Perwakilan Sulawesi Selatan (Jumat, 23 Maret 2018)
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
39
49. Games pada pembukaan PORSENI HUT ke 35 gedung aula lantai 3 (Jumat, 23 Maret 2018)
50. Pertandingan perdana volly ball anatara Bidang P3A vs Bidang APD (Jumat, 23 Maret 2018)
51. Pembukaan Diklat Manajemen Pengawasan APIP Inspektorat (Senin, 26 Maret 2018)
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
40
52. Workshop Implementasi Siskeudes Kabupaten Gowa (Senin, 26 Maret 2018)
Menu
Kata Kunci
Benta
Can
dan
21 Pebroari 2018 08:1 B:37 I sulsel1 I dlbaca: 26 kalll Kat: Pendldlkan, Pelatlhan dan Pemblnililn Auditor
Makassar - APIP sebagai pertahanan pertama suatu organisasi diharapkan mampu mengidentifikasi kecurangan dan bertindak sebagai pemberi
sinyal ketika kecurangan tetjadi serta diharapkan untuk melaporkannya kepada pimpinan organisasi.
Dalam rangka meningkatkan kompetensi APIP melaksanakan fungsi tersebut sekaligus untuk
mengasah kemampuan indera APIP untuk mengetahui adanya indikasi penyimpangan dalam
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Perwakilan BPKP Prov!nsi Sulawesi Selatan
menyelenggarakan Diklat Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa di Iingkungan APIP yang
berlangsung selama lima hari kerja, 19 Pebruari s.d. 23 Pebruari 2018 di Balai Diklat Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Didik Krisdiyanto, menyampaikan bahwa upaya
peningkatan kapabilitas APIP adalah sebagai upaya preventifpencegahan terjadinya korups! dan
ditujukan untuk membantu tercapainya kinerja manajemen, namun Didik menyayangkan karena
saat ini justru pimpinan manajemen sendirilah yang menjadi pelaku korupsi.
"Peningkatan level kapabilitas APIP ke level tiga berarti APIP telah mampu ikut serta memberantas KKN, dan memberikan early warning kepada
manajemen serta memberikan rekomendasi yang solutif dan bernilai tambah dalam pengelolaan pemerintahan." kata Didik pada Pembukaan Oiklat
Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa Senin (19/2).
Pada penyelenggaraannya, diklat ini menampilkan narasumber dar! para Koordinator Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Peserta
diklat ini terdiri atas 33 (Uga puluh tiga) orang peserta di Iingkungan APIP di seluruh Indonesia.
Didik mengatakan. sebagaimana dengan level kapabilitas APIP yang diharapkan mencapai level tiga, dalam RPJMN, tingkat maturitas
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diharapkan juga mencapai level tiga yang artinya kuatnya APIP yang ditandai melalui
kemampuan mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Didik menambahkan. selain memperkuat kompetensi melalui Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa, APIP juga sebaiknya memahami pelaksanaan
Audit berbasis Risiko sehingga APIP dapat fokus melakukan pengawasan atas kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah yang memiliki dampak lebih
besar bagi publik.
humas bpkp sulsel (putri I tony)
Share (http://wwwJacebook.com/share.php?u=<;url>)
Berlta Terkait:
21 Pebruari 2018 09:54:571 kaltimll dibaca: kali 1 Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
DPO HAKKI Kaltim Undang Kaper BPKP KaltimJadi Narasumber (http://www.bpkp.go.id/berita/read/19439/0/DPD-HAKKI-Kaltim-Undang-Kaper-BPKP
Kaltim-Jadi-Narasumber.bpkp)
12 Januari 2018 14:36:571 gllang 1dibaca: kali 1 Kat: Pendidikan, Pelatlhan dan Pembinaan Auditor
BPKP Muda: Creating Challenging Workplace and Shaping The Future (http://www.bpkp.go.id/berita/read/19171 10/BPKP-Muda-Creating-Challenging
Workplace-and-Shaping-The-Future.bpkp)
29 Nopember 2017 10:50:13 1 riaul 1dlbaca: kall 1Kat Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Riau Selenggarakan Diklat Substansi bagi Personil Kepolisian Daerah Riau (http://www.bpkp.go.id/berita/readI19012/0/BPKP-Riau
Selenggarakan-Diklat-Substansi-bagi-Personil-Kepolisian-Daerah-Riau.bpkp)
29 Nopember 2017 10:32:031 riaul 1dibaca: kali 1Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pemblnaan Auditor
BPKP Dorong Wujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Oesa (http://www.bpkp.go.id/berita/read/19011 IO/BPKP-Oorong-Wujudkan-
Menu
Kata Kunci
Berita
Cari
(http://www.bpkp.go.id/sulsel.bpkp)
Perwaki Il BPKP Ilsi Su Il
Bento Seputor PerwaltiLan BPKP Prouinsi Sulawesi Selatan
Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI Re Prouinsi Sulawesi Selatan
27 Pebruari 201814:02:411 sulsell dibaca: 3 kali 1 Kat Kementerian/Lembaga
Makassar (19/02/2018),Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 ke Provinsi
Sulawesi Selatan, Komisi XI DPR RI melakukan pertemuandengan Perwakilan BPKP, Kantor Wilayah Kementerian
Keuangan, dan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatanbertempat di Gedung Keuangan.Pertemuan dipimpin
oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan bersama dengan anggota DPR RI Ecky Awal
Mucharam, Utut Adianto, Sukiman, Marsiaman Saragih, I Gusti Agung Rai Wirajaya, Eva Kusuma Sundari, dan
Sumail Abdullah selaku anggota.Dalam pertemuan tersebut masing-masing instansi memaparkan hasil kegiatan
yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2017.
Kepala Perwakilan BPKP Sui Sel, Didik Krisdiyanto,dalam
paparannya menyampaikan kegiatan pengawasan
BPKPyangmeliputi 4 (empat) fokus pengawasan, yaitu
Pengawalan Program Pembangunan Nasional, Peningkatan
Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara maupun Daerah
yang Efektif, dan Peningkatan Tata Kelola. Kegiatan
diprioritaskan sesuai denganarahan dan instruksiPresiden
sebagaiStakeho/der utama BPKP.
Selain itu, disampaikan juga informasi terkait akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah pada 25 pemda di Sulawesi
Selatan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat
kualitasnya, hal ini tidak lepas dari peran BPKP dalam melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap
akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah. Peran ini antara lain diwujudkan dengan
memfasilitasi implementasiAplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) meliputi SIMDA Keuangan,
SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan,danSIMDA Perencanaan, sertaCash ManagementSystem(SP2D OnLine).
Selanjutnya selaras dengan kebijakan dan arahan Presiden RI, BPKP SulSel telah melakukan pembinaan
penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan memfasilitasi imlementasi aplikasi Siskeudes
terhadap seluruh Pemerintah Desa meliputi 2.255 desa pada 21 Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan.
Dalam rangka penguatan pengelolaan dana desa, BPKP juga menyediakan klinik konsultasi Pengelolaan
Keuangan Desa.
Menanggapi implementasi SIMDA pada pemerintah daerah, Komisi XI DPR RI akan mengusulkan masukan
bersifat mandatory dari Kemendaqri aqar SIMDAdiimplementasikan oleh seluruh pemerintah daerah. Hal ini
gratis,SIMDA juga memudahkan pengawasan Pajak Bendahara Daerah. Selanjutnya tanya jawab dengan
Anggota Komisi XI DPR RI dan apresiasinya terhadap tugas BPKP saat ini.
Humas BPKP Sui Sel ( Rlfat I Tony)
Share.(http://www.facebook.comLshare.pbp7u:=-<.;url;:')
Berita Terkait:
Tweet
Sambutan Kepala Perwakilan (http://www.bpkp.go.id/sulsellkonten/892/Sambutan-Kepala-Perwakilan.bpkp)
Visi dan Misi (http://www.bpkp.go.id/sulsellkonten/150IVisi-dan-MisLbpkp)
Tugas Pokok dan Fungsi (http://www.bpkp.go.id/sulsel/konten/180/Tugas-Pokok-dan-Fungsi.bpkp)
Sumber Daya Manusia (http://www.bpkp.go.id/sulsel/konten/375/Sumber-Daya-Manusia.bpkp)
Struktur Organisasi (http://www.bpkp.go.id/sulsel/konten/140/Struktur-Organisasi.bpkp)
Sarana dan Prasarana (http://www.bpkp.go.id/sulsel/konten/874/Sarana-dan-Prasarana.bpkp)
LAY/\NAN
Layanan Informasi Publik (http://www.bpkp.go.id/sulsel/konten/612/Layanan-Informasi-Publik.bpkp)
Poliklinik BPKP Sulsel (http://www.bpkp.go.id/sulsel/konten/617/Poliklinik-BPKP-Sulsel.bpkp)
Target dan Capaian Kegiatan (http://www.bpkp.go.id/sulsel/konten/1618/Target-dan-Capaian-Kegiatan.bpkp)
RENSTRA PERWAKILAN 2015 - 2019
(/suIsel/konten/862/IN DEX-AYO-BER-SPIP) (/public/uploadiu nitlsuIsel/fi les/Renstra/RenstraPwk Sulsel-2015-2019JINAL.pdf)
PEJABAT STRUKTURAL &KORWAS MAJALAH PARAIKATTE EDISI 28
Menu
~kV~MDAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNiJ\iN (I)
KawaI Akllntebffj~aS Keuangan dan PemfJangunan
Kata Kunci
Berita
Cari
BPKP Prouinsi SulseL TingRatRan KapabiUtas daLam Reuiu Lapomn Keuangan Pemda
27 Pebruari 2018 09:59:191 sulsel1 1 dibaca: 6 kali 1 Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Ketidakoptimalan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan pembangunan di daerah dipengaruhi oleh
banyak faktor, salah satunya adalah dikarenakan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang belum
optimal. APIP semestinya mampu memberikan rekomendasi-rekomendasiyang sifatnya konstruktif dan mampu
memberikan pemecahan masalah kepada pimpinan daerah. Untuk meningkatkan kompetensi APIP dalam
melaksanakan fungsi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Diklat Reviu Laporan
Keuangan Pemerintah Daerahbagi APIP di lingkungan Inspekoratyang direncanakan akan berlangsung selama lima
hari (26/2) hingga (2/3).
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Didik
Krisdiyanto, menyampaikan bahwa peran APIP sebagai pengawas
internal yang semula hanya diibaratkan sebagai anjing penjaga
yang siap menerkam pelaku kejahatan kini telah berevolusi
menjadi konsultan yang mampu memberikan saran-saran
perubahan bagi manajemen pemerintah daerah.
"Berbeda dengan peran auditor eksternal, peran APIP tidaklah
dimulai ketika pelaksanaan sebuah kegiatan telah selesai namun
pengawas internal diharapkan mampu membenahi kinerja
manajemen dengan melakukan pengawasan mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga
pertanggungjawabannya," kata Didik pada Pembukaan Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada
Senin (26/2).
Didik mengatakan, pelaksanaan reviu laporan keuangan di Iingkungan pemerintah daerah seharusnya tidak baru
dimulai ketika pemerintah daerah telah selesai menyusun laporan keuangan namun semestinya APIP melakukan
pengawasan dengan metode on-going process, sehingga ketika penyusunan laporan keuangan telah mencapai
tahap akhir tidak lagi terdapat permasalahan-permasalahan yang sifatnya substantif.
Selain itu, Didik menambahkan bahwa fokus pengawasan yang selama ini terpusat pada pelaksanaan audit
keuangan harus mulai bergeser ke arah pengawasan kinerja manajemen dengan memperhatikan capaian hasil
(outcome) atas setiap kegiatan melalui pelaksanaan audit kinerja maupun audit operasional. Hal ini mempengaruhi
kebutuhan latar belakang disiplin i1mu yang harus dimiliki oleh auditor internal yang tidak lagi melulu harus berlatar
belakang akuntansi namun APIP juga harus memiliki pemahaman yang memadai atas ilmu manajemen, ilmu-i1mu
sosial, maupun ilmu-i1mu teknik. Berbekal i1mu-ilmu yang komprehensif tersebut diharapkan APIP mampu berada
selangkah di depan dan dapat mengantisipasi adanya indikasi kecurangan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan
Di hadapan lima puluh orang peserta diklat yang tidak hanya berasal dari APIP di Provinsi Sulawesi Selatan namun
juga terdapat peserta yang berasal dari Pulau Jawa, Sumatera dan Indonesia bag ian timur ini, Didik mengharapkan
rencana pemerintah untuk memperkuat posisi APIP bukan lagi hanya menjadi sekedar wacana.
(Humas BPKP Sulsel (putri / tony)
Share (http://www.fa.cebook.comLshare.pbp?u:::<::;url:>:) .
Berito Terltait:
Tweet
21 Pebruari 2018 09:54:57 1 kaltim11 dibaca: kali 1 Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
DPD HAKKI Kaltim Undang Kaper BPKP Kaltim Jadi Narasumber (http://www.bpkp.go.id/berita/read/19439/0/DPD
HAKKI-Kaltim-Undang-Kaper-BPKP-Kaltim-Jadi-Narasumber.bpkp)
21 Pebruari 2018 08:18:37 1 sulsel1 1 dibaca: kali 1 Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Tingkatkan Efektivitas Hasil Audit atas Proses Pengadaan Barang dan Jasa
(http://www.bpkp.go.id/berita/read/1 9433/01Tin9katkan-Efektivitas-Hasi I-Audit-atas-Proses-Peng adaan-Bara ng-dan
Jasa.bpkp)
12 Januari 2018 14:36:571 gilang 1 dibaca: kali 1 Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Muda: Creating Challenging Workplace and Shaping The Future
(http://www.bpkp.go.id/berita/read/19171 /O/BPKP-M uda-Creating-Challenging-Workplace-and-Shaping-The
Future.bpkp)
29 Nopember 2017 1O:SO:13 1 riau1 1 dibaca: kali 1 Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Riau Selenggarakan Diklat Substansi bagi Personil Kepolisian Daerah Riau
(http://www.bpkp.go.id/berita/rea d/1 9012/0/BPKP-Riau-Se lenggarakanoDiklat-Su bsta nsi-ba9i-PersoniI-Kepolisian
Daerah-Riau.bpkp)
29 Nopember 201710:32:031 riau1 1 dibaca: kali 1 Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Dorong Wujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
(http://www.bpkp.go.id/berita/read/19011 /O/BPKP-Dorong-Wujud kan-Aku ntabilitas-Pengelolaan-Keuangan
Desa.bpkp)
KERJA BERSAMA UNTUK PEMERATAAN YANG BERKEADllANlAPORAN 3TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI- JK
Menu
Kata Kunci
(I)
Berita
Cari
T
BPKP Sel Tingkoltk(iln KapabiUtas Maturitas SPIP APIP Inspeiltorat
06 Maret 2018 13:15:46/ sulsel1 / dibaca: 5 kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Di tahun 2016, 85 persen kasus yang ditangani oleh KPK adalah kasus korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.
APIP sebagai pertahanan pertama organisasi diharapkan mampu mengidentifikasi kecurangan dan bertindak
sebagai pemberi sinyal keUka kecurangan terjadi serta diharapkan untuk melaporkannya kepada pimpinan
organisasi. Dalam rangka meningkatkan kompetensi APIP dalam melaksanakan fungsi tersebut sekaligus untuk
mengasah kemampuan indera APIP dalam melaksanakan tugasnya. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
menyelenggarakan Diklat Penilaian Maturitas SPIP bagi APIP di lingkungan Inspektoratyang direncanakan akan
berlangsung selama lima hari (5/3) hingga (9/3).
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Didik
Krisdiyanto, menyampaikan bahwa perintah penerapan
penyelenggaraan sistem pengendalian internal di Iingkungan
pemerintahan pusat maupun daerah telah berlangsung selama
kurang lebih sepuluh tahun sejak 2008. Perintah tersebut didasari
oleh keinginan pemerintah untuk menciptakan tata kelola
pemerintahan yang efektif dan efisien, meningkatkan keandalan
laporan keuangan, dan terciptanya ketaatan terhadap peraturan
perundangan. Namun, pada saat ini masih marak terjadi tindak
pidana korupsi di Iingkungan pemerintahan yang secara
langsung mempengaruhi citra APIP sebagai pengawas
penyelenggaraan SPIP.
Didik mengatakan, sebagaimana dengan level kapabilitas APIP yang diharapkan mencapai level tiga, dalam RPJMN,
tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diharapkan juga mencapai level tiga,
yang artinya kuatnya APIP diharapkan mampu mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Namun selain
itu, masih terdapat hal-hal yang sifatnya uncontrollable atau berada di luar kemampuan APIP untuk mencegahnya.
"Peningkatan level kapabilitas SPIP ke level tiga berarti APIP telah mampu ikut serta memberikan rekomendasi yang
solutif dan bernilai tambah dalam pengelolaan pemerintahan." kata Didik pada Pembukaan Diklat Penilaian
Maturitas SPIP pada hari Senin (05/03).
Didik menambahkan, tugas APIP sebagai pengawas penyelenggaraan SPIP bukan hanya berperan untuk melakukan
penilaian SPIP namun juga wajib menerapkan pelaksanaan SPIP di instansinya masing-masing. Selain itu, selain
penguatan infrastruktur yang bersifat hard control, penyelenggaraan SPIP juga harus memperhatikan penguatan
pemahaman serta penciptaan Iingkungan yang kondusif bagi penyelenggaraan pengendalian yang bersifat soft
cotrol.
Pada penyelenggaraannya, diklat ini menghadirkan narasumber dari para Koordinator Pengawasan Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah peserta sebanyak tiga puluh orang. Peserta diklat tidak hanya berasal dari
APIP di Provinsi Sulawesi Selatan namun juga terdapat peserta yang berasal dari Pulau jawa, Kalimantan, Sumatera
dan Indonesia bag ian timur.
Humas BPKP SulSel (PutrilTony)
Share (http://www.facebook.com/share.php7u=<;url>)
Bento Terkoit:
27 Pebruari 2018 09:59:19 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Provinsi Sulsel Tingkatkan Kapabilitas dalam Reviu Laporan Keuangan Pemda
(http://www.bpkp.go.id/berita/read/1 9486/0/BPKP-Provinsi-SuIse1-Tin9katka n-Kapa biIitas-dalam-Reviu-Laporan
Keuangan-Pemda.bpkp)
21 Pebruari 2018 09:54:57 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
OPO HAKKI Kaltim Undang Kaper BPKP Kaltim jadi Narasumber (http://www.bpkp.go.id/berita/read/19439/0/0PO
HAKKI-Kaltim-Undang-Kaper-BPKP-Kaltim-jadi-Narasumber.bpkp)
21 Pebruari 2018 08:18:37 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Tingkatkan Efektivitas Hasil Audit atas Proses Pengadaan Barang dan jasa
(http://www.bpkp.go.id/berita/read/19433/0/Tingkatkan-Efektivitas-Hasil-Audit-atas-Proses-Pengadaan-Barang-dan
jasa.bpkp)
12 Januari 2018 14:36:57/ gilang / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Muda: Creating Challenging Workplace and Shaping The Future
(http://www.bpkp.go.id/berita/read/1 9171/0/BPKP-M uda-Creati ng-Challeng ing-Workplace-and-Shaping-The
Future.bpkp)
29 Nopember 2017 10:50:13 / riau 1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Riau Selenggarakan Oiklat Substansi bagi Personil Kepolisian Oaerah Riau
(http://www.bpkp.go.id/berita/rea d/1 9012/0/8PKP-Riau-Se Ien9garaka n-0 iklat-Substa nsi-bag i-PersoniI-KepoIis ian
Oaerah-Riau.bpkp)
Menu
Kata Kunci
Berita
Cari
BPKP Sulawesi Selatan Perlmat APIP Inspelttorat dengan DikLat Audit Derkosis RisUw
13 Maret 201811 :41 :481 sulsel11 dibaca: 31 kali 1 Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pemblnaan Auditor
Keterbatasan anggaran serta jumlah SDM yang belum memadai merupakan salah satu tantangan APIP di lingkungan Inspektorat,
dalam melakukan kegiatan pengawasan yang terkadang mengakibatkan pengawasan terhadap unit-unit ketja pemerintah daerah
menjadi tidak optimal. Menjalankan rungsi sebagai pembina API?, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan
Diklat Audit Intern Berbasis Risiko bagi APIP di lingkungan Inspektorat yang akan berlangsung selama lima hari yang dimulai pada
hari Senin(12/03) hingga hari Jumat (16/03).
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Didik
Krisdiyanto, menyambut lima puluh enam peserta diklat yang
tidak hanya berasal dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan namun
ada juga yang berasal dari Aceh, Sumatera Barat, Jawa Timur,
Kalimantan Timur dan beberapa provinsi tetangga di Pulau
Sulawesi pada acara pembukaan diklat pada hari Senin (12/03).
Dalam pidato sambutannya Didik menyampaikan bahwa kasus
kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang marak
terjadi belakangan ini memiliki kaitan dengan APIP sebagai
pengawas keuangan. APIP yang sebenarnya memiliki kedudukan
strategis pada saat ini belum mampu berperan optimal untuk
memberikan peringatan dini (early warning) atau rekomendasi-rekomendasi yang solutif yang sifatnya membangun
kepada pimpinan organisasi. Hal ini disebabkan oleh kapabilitas organisasi yang masih kurang serta terbatasnya
anggaran.
Didik menambahkan selain tugas untuk meningkatkan level kapabilitas APIP, APIP juga memiliki tugas lain untuk
meningkatkan level maturitas SPIP. Diharapkan jika kedua hal tersebut sudah tercapai sesuai target maka kasus
penyalahgunaan wewenang dan korupsi bisa semakin berkurang. Meskipun hal tersebut sifatnya berada di luar
kemampuan APIP untuk mengeliminasi seratus persen agar kejadian tersebut tidak terjadi.
Didik berharap setelah kegiatan diklat yang akan diselenggarakan ini APIP dapat memilah kegiatan-kegiatan
pengawasan tahunan yang akan dilaksanakan berdasarkan tingkat risikonya dan lebih memfokuskan kegiatan
auditnya pada permasalahan yang bersifat kinerja daripada yang bersifat finansial. Karena saat ini peran APIP telah
berubah yang dahulu hanya sebagai watchdog menjadi advisoryang harus selalu mendampingi pimpinan organisasi
dari mulai tahap perencanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban.
Humas BPKP SulSel (Putri /Tony)
8/2/2018
TribunTimur/
Polda Tunggu HasH Audit BPKP Soal Pengadaan Proyek Pohon Ketapang dan UMKM - Tribun Timur
OPPO F5 Dashing Blue
F5"Pfit!dcapture the real you
(Available Now)
In selected store and
Sulsel Sulbar Makassar Gowa Maros Pangkep Parepare Pinrang Sidrap Toraja Wajo Soppeng Bone Bantaeng Luwu Bulukumba Palopo
Modal HP doang bisa dapet uang banyak?-Polda Tunggu Hasil Audit BPKP SoalPengadaan Proyek Pohon Ketapang danUMKMMinggu,4 Februari 2018 17:54
Kabid Humes Palda Sulsel Kambes Pol Dicky Sondan;
Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Dit
Reskrimsus) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan masih menunggu hasil audit dari Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas kasus dugaan korupsi proyek
pengadaan pohon ketapang dan UMKM.
Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani penyidik sudah
berkoordinasi dengan tim audit BPKP, guna mengetahui secara pasti besaran serta nilai
kerugian negara dari kedua kasus tersebut.
8/2/2018 Polda Tunggu Hasil Audit BPKP Soal Pengadaan Proyek Pohon Ketapang dan UMKM - Tribun Timur
"Sampai sekarang kita masih menunggu karena auditnya belum keluar. Kalau sudah
diserahkan kita akan segera umumkan:' kata Dicky Sondani kepada Tribun, Minggu
(04/02/2018).
Kendati demikian, dalam dua perkara ini Polda Sulsel telah menetapkan lima orang
tersangka. Bahkan, penyidik sudah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulai
Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan.
Adapun kelima tersangka, untuk kasus pohon ketapang menetapkan Mantan Pit Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) kota Makassar, Abdul Gani Sirman.
Kemudian, Budi Susilo (Kabid Pertanaman), Buyung Haris (Honorer) dan Abu Bakar
Muhajji (pensiunan) masing-masing berstatus PNS Iingkup Pemkot Makassar.
Sedangkan untuk kasus UMKM tersebut, menetapkan dua orang tersangka. Yakni
mantan Kadis UMKM, Abdul Gani Sirman, dan Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan
UMKM Kota Makassar, Enra Efni.
Tags~ BPKP Sulsel kasus proyek ketapang kencana makassar
UMKM Makassar
BacaJuga
Gempa Banten Hingga "Gempa" Kasus Balaikota di Makassar
Cari Tersangka Baru, Polisi Dalami Keterangan Saksi Korupsi UMKM danKetapang
Polisi Sebut Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Pohon Ketapang danUMKM Bisa Bertambah
Usai Tetapkan Tersangka Korupsi Pohon Ketapang dan UMKM, PoldaOgah Komentar Lagi
Terkait Dugaan Korupsi UMKM, 3 Staf BPKA Makassar Juga Diperiksa diPolda Sulsel
Penulis: Hasan Basri
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di f
Video Pilihan: Kisah Presiden Jokowi yang Ngidam Mi Rebus
Malam-malam
top related