powerpoint presentation...lkip tahun 2019 3 kata pengantar segala puji syukur kita panjatkan ke...
Post on 21-Aug-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LKIP2020
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARADEPUTI BIDANG USAHA INDUSTRI AGRO DAN FARMASI
www.bumn.go.id
LKIP Tahun 2019
2
Tahun 2019 merupakan tahun yang penuh tantangan. Penurunan harga jual komoditas kelapa sawit dan gula,perubahan kebijakan pemerintah a.l. pencabutan subsidi benih,transformasi Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bansos Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT), dan semakin kecilnya margin obatdalam e-katalog berdampak pada kinerja BUMN. Tahun 2019 kita akan fokus pada penguatan daya saing dan peningkatan nilai perusahaan melalui pembentukan holding BUMN Sektor Farmasi, refocusing bisnis inti masing-masing perusahaan, penguatan bisnis retail dengan dukungan hulu, dan akselerasi realisasi investasi dari dana PMN.
“
IMAM PARYANTOPlt. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi
LKIP Tahun 2019
3
KATA PENGANTARSegala puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikankemudahandalam rangka proses penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Tahun 2019 khususnya pada Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, KementerianBUMN.
Penyusunan LAKIP ini juga merupakan perwujudan dari pelaksanaan peraturan perundang-undanganyangmengatur berkenaan dengan pelaporan kinerja instansi pemerintah, yaitu Peraturan PemerintahRI Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PeraturanPemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-10/MBU/07/2015 tanggal 23 Juli 2015tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, maka Laporan ini merupakan bagian dariproses pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Januari sampai dengan Desember tahun 2018 dilingkungan Deputi Industri Agro dan Farmasi, yang perencanaannya telah ditetapkan dalam RencanaKerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasidengan memperhatikan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 tentangPedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian BUMN.
Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung danmembantu pelaksanaan program kerja di lingkungan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi .Semoga hasil capaian atas target selama tahun 2019 ini dapat menjadi faktor pemacu untukmelakukan perbaikan kinerja di unit kerja Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi di masayang akan datang.
LKIP Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi dasardalam perbaikan pengelolaan BUMN sehingga BUMN mampu berkontribusi maksimal dalampembangunan nasional.
Jakarta, Februari 2020Plt. Deputi Bidang Usaha
Industri Agro dan Farmasi
Imam Paryanto
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 3DAFTAR ISI 4
IKHTISAR EKSEKUTIF 6PENDAHULUAN 8
Latar Belakang 10
Maksud dan Tujuan 12Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 13
Struktur Organisasi 15Mandat dan Peran Strategis 18
PERENCANAAN KINERJARencana Strategis 2015-2019 21
Penetapan Kinerja Rencana Kinerja Tahun 2019 24
AKUNTABILITAS KINERJAPengukuran Kinerja Tahun 2015-2019 28
Pemanfaatan Anggaran 2019 38Nilai Kinerja Organisasi 39
PENUTUP 41LAMPIRAN
4
LKIP Tahun 2019
6
IKHTISAR EKSEKUTIF
Sebagai entitas ekonomi yang dimiliki oleh Negara,
BUMN memiliki tanggung jawab besar agar
keberadaannya bisa bermanfaat bagi masyarakat
secara langsung maupun tidak langsung. BUMN
harus selalu hadir di tengah masyarakat, yang
tertuang dalam bentuk pelayanan publik dan
realisasi pelaksanaan program-program serta
kegiatan prioritas nasional, baik berupa
pembangunan secara hard skill maupun soft skill.
BUMN agar mampu menjaga keberlangsungan
usaha (sustainabilitas) hingga 100 tahun ke depan
atau lebih sehingga kelak BUMN dapat menjadi
kebanggaan dan dapat diwariskan kepada anak
cucu bangsa.
Kunci untuk mencapai keberlangsungan usaha
adalah dengan mengedepankan integritas dan
profesionalisme serta memegang prinsip-prinsip
Good Corporate Governance (GCG) sehingga
kegiatan usaha yang dijalankan BUMN dapat
menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai
perusahaan (value of the firm) yang pada ujungnya
meningkatkan nilai investasi permanen
Pemerintah.
Dalam Penetapan Kinerja Deputi Bidang Usaha
Industri Agro dan Farmasi Tahun 2018
sebagaimana yang telah ditetapkan pada bulan
Desember 2017 dan disampaikan kepada Kepala
Biro Perencanaan, SDM, dan Organisasi, telah
ditetapkan target-target kinerja yang akan
dilaksanakan Deputi Bidang Usaha Industri Agro
dan Farmasi dengan tetap mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
khususnya sesuai dengan maksud dan tujuan
adanya pembinaan BUMN. Adapun maksud dan
tujuan Pendirian BUMN sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maksud
dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk:
1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan
perekonomian nasional pada umumnya dan
penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang
bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan
hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan–kegiatan usaha yang
belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta
dan koperasi;
5. urut dan aktif memberikan bimbingan dan
bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi
lemah, koperasi dan masyarakat.
Selama tahun 2019, Deputi Bidang Usaha Industri
Agro dan Farmasi menjalankan kegiatan
pembinaan BUMN pada aspek perencanaan,
implementasi dan evaluasi kinerja, melalui
beberapa aktivitas seperti:
1. Perumusan Kebijakan Pembinaan BUMN
dalam rangka pembahasan RKAP Tahun 2019
dan rencana KPI BUMN berbasis KPKU untuk
Tahun 2019.
2. Perumusan Kebijakan Pembinaan BUMN
dalam rangka pengesahan Laporan Tahunan
Tahun Buku 2019 dengan berpedoman pada
peraturan perundangan-undangan yang
berlaku untuk BUMN di lingkungan Deputi
Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja setiap
triwulanan melalui kegiatan monitoring kinerja
dan realisasi investasi BUMN di lingkungan
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan
Farmasi.
4. Evaluasi hasil kinerja tahunan dan penetapan
pemberian reward and punishment bagi Direksi
dan Dewan Komisaris/Pengawas BUMN.
LKIP Tahun 2019
7
Pelaksanaan tugas Deputi Bidang Industri Agro
dan Farmasi selama tahun 2019 cukup baik dan
memiliki kecenderungan meningkat lebih baik
dibandingkan tahun 2018. Dari 8 (delapan) sasaran
strategis yang menjadi target penetapan kineja
selama tahun 2019, keseluruhan sasaran tercapai
dengan baik.
Kinerja beberapa BUMN di Deputi Bidang Usaha
Agro dan Farmasi tahun 2019 kurang
menggembirakan dimana perolehan laba dan
capaian capex tahun 2019 rendah sehingga
berpengaruh pula terhadap capaian ekuitas dan
aset. Rendahnya laba di BUMN Binaan Deputi
Agro dan Farmasi lebih banyak dipengaruhi oleh
tingginya beban keuangan yang ditanggung
perusahaan sehingga menggerus laba yang
seharusnya bisa diperoleh.
Sementara itu, capaian sasaran strategis Deputi
Bidang Usaha Agro dan Farmasi II umumnya
terbantu karena adanya pemindahan binaan BUMN
yaitu PT Pupuk Indonesia (Persero) yang
sebelumnya tidak berada di bawah binaan Deputi
Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi II.
Walaupun demikian, BUMN lingkup Deputi Bidang
Usaha Industri Agro dan Farmasi tetap melanjutkan
program-program strategis yang sudah
dilaksanakan pada tahun 2018, antara lain
Program Perhutanan Sosial, Revitalisasi Pabrik
Gula, Gerakan Stabilisasi Harga Pangan dengan
Aplikasi Bulir.id, Kewirausahaan Pertanian,
Optimalisasi Aset di beberapa BUMN dan lain-lain.
Dalam memaksimalkan kinerja BUMN, pada tahun
2019 telah diselesaikan proses pembentukan
Holding BUMN Farmasi yang terdiri atas PT Bio
Farma (Persero), PT Indofarma (Persero) Tbk dan
PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Selain itu, telah
dilakukan akuisisi PT Phapros Tbk oleh PT Kimia
Farma (Persero) Tbk yang merupakan anak
perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia
(Persero).
Untuk mendukung kegiatan pembinaan BUMN di
atas, pada tahun 2019 Deputi Bidang Usaha
Industri Agro dan Farmasi telah merealisasikan
anggaran sebesar Rp4.889.332.961 atau 99,4%
dari pagu anggaran sebesar Rp4.918.720.000.
Ikhtisar Eksekutif
PENDAHULUAN
Latar Belakang 10
Maksud dan Tujuan 12
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 13
Struktur Organisasi 15
Mandat dan Peran Strategis 18
LKIP Tahun 2019
10
LATAR BELAKANG
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan
badan usaha yang memiliki posisi dan peran
strategis dalam perekonomian nasional.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No.
19 Tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan
tujuan pendirian BUMN adalah untuk: (i)
memberikan sumbangan bagi perkembangan
perekonomian nasional pada umumnya dan
penerimaan negara pada khususnya; (ii)
mengejar keuntungan; (iii) menyelenggarakan
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai
bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (iv)
menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang
belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta
dan koperasi; (v) turut aktif memberikan
bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan
masyarakat.
Memasuki era reformasi, BUMN menghadapi
beberapa tantangan, antara lain: (1) BUMN
dituntut untuk memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap penerimaan negara melalui
setoran dividen; (2) BUMN di-challenge untuk
menghasilkan produk barang dan jasa yang
murah dan berkualitas tinggi; (3) BUMN masih
akan berhadapan dengan pihak yang mencoba
melakukan rent seeking, korupsi, kolusi, dan
nepotisme; (4) BUMN di sisi lain dituntut untuk
ekonomis dan efisien agar menjadi entitas bisnis
yang profesional dan berfokus pada economy,
efficiency, effectiveness, equity, quality, and
performance; (5) BUMN juga dituntut untuk
meningkatkan kualitas pelaksanaan penugasan
Pemerintah dalam kewajiban pelayanan umum
(PSO).
LKIP Tahun 2019
11
Sejalan dengan tantangan tersebut di atas,
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi
harus profesional, mandiri, bebas dari
kepentingan politik dan mengedapankan aspek
akuntabilitas sejalan dengan pasal 3 Undang–
undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
dari KKN.
Azas akuntabilitas menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku. Wujud dari
implementasi akuntabilitas tersebut adalah
penyusunan Laporan Kinerja.
Penyusunan LKIP Deputi Bidang Usaha Industri
Agro dan Farmasi berpedoman pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu,
penyusunan LKIP mengacu pada dokumen
Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun
2015-2019, Rencana Kinerja Tahun 2019,
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019.
Tujuan penyusunan LKIP Deputi Bidang Usaha
Industri Agro dan Farmasi adalah sebagai sarana
bagi Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan
Farmasi dalam menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh
pemangku kepentingan/stakeholders (presiden,
DPR dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas,
fungsi dan kewenangan pengelolaan
sumberdaya yang telah dipercayakan kepada
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi.
Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas
kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat
dalam rangka:
1. Mendorong Deputi Bidang Usaha Industri
Agro dan Farmasi untuk dapat
melaksanakan tugas umum pemerintahan
dan pembangunan secara baik dan benar,
yang didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, kebijakan yang
transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Deputi Bidang Usaha Industri
Agro dan Farmasi yang akuntabel, sehingga
dapat berperan secara efisien, efektif dan
responsif terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungan yang tentram, tertib, dan
kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari
pihak-pihak yang berkepentingan dalam
rangka meningkatkan kinerja Deputi Bidang
Usaha Industri Agro dan Farmasi guna
membantu pelayanan kepada masyarakat
lebih baik.
Latar Belakang
LKIP Tahun 2019
12
MAKSUD DAN TUJUAN
Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor : XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang
Nomor 28 tahun 1999 tentang hal yang sama telah di terbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7
tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara, maka
penyusunan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi ini dimaksudkan menjadi bentuk
pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka
mencapai visi dan misi Kementerian BUMN.
Selain itu, penyusunan Lakip ini ditujukan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja sesuai
dengan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana startegis. Dengan hasil evaluasi
tersebut, diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan dalam perumusan perencanaan di masa yang
akan datang Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi.
LKIP Tahun 2019
13
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan
Farmasi menyelenggarakan fungsi:
2 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan
usaha milik negara di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis,
penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan
pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor
industri perkebunan, pertanian, pengairan, perikanan, kehutanan, dan
farmasi;
3 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan
inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan
kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor
industri perkebunan, pertanian, pengairan, perikanan, kehutanan, dan
farmasi; dan
4 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri
Dari tahun 2015 sampai dengan 2019, Deputi Bidang Usaha Industri
Agro dan Farmasi merupakan unit Eselon I yang melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap BUMN sebagaimana tertera
pada Gambar 1.
1 Perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang penyusunan
inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan
kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik
negara di sektor industri perkebunan, pertanian, pengairan,
perikanan, kehutanan, dan farmasi;
LKIP Tahun 2019
14
a. PT Perkebunan Nusantara I
b. PT Perkebunan Nusantara II
c. PT Perkebunan Nusantara IV
d. PT Perkebunan Nusantara V
e. PT Perkebunan Nusantara VI
f. PT Perkebunan Nusantara VII
g. PT Perkebunan Nusantara VIII
h. PT Perkebunan Nusantara IX
i. PT Perkebunan Nusantara X
j. PT Perkebunan Nusantara XI
k. PT Perkebunan Nusantara XII
l. PT Perkebunan Nusantara XIII
m. PT Perkebunan Nusantara XIV
a. PT Inhutani I
b. PT Inhutani II
c. PT Inhutani III
d. PT Inhutani IV
e. PT Inhutani V
a. PT Rekayasa Industri
b. PT Asean Buntulu Fertilizer
11. PT Garam (Persero)
PER-10/MBU/07/2015
tanggal 23 Juli 2015
1. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
2. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
3. Perum Perikanan Indonesia
4. PT Perikanan Nusantara
5. Perum Perhutani
6. PT Pupuk Indonesia (Persero)
7. Perum Bulog
8. PT Pertani (Persero)
9. PT Sang Hyang Seri (Persero)
10. PT Berdikari (Persero)
12. PT Bio Farma (Persero)
13. PT Kimia Farma (Persero) Tbk
14. PT Indo Farma (Persero) Tbk
15. Perum Jasa Tirta I
16. Perum Jasa Tirta II
a. PT Perkebunan Nusantara I
b. PT Perkebunan Nusantara II
c. PT Perkebunan Nusantara IV
d. PT Perkebunan Nusantara V
e. PT Perkebunan Nusantara VI
f. PT Perkebunan Nusantara VII
g. PT Perkebunan Nusantara VIII
h. PT Perkebunan Nusantara IX
i. PT Perkebunan Nusantara X
j. PT Perkebunan Nusantara XI
k. PT Perkebunan Nusantara XII
l. PT Perkebunan Nusantara XIII
m. PT Perkebunan Nusantara XIV
a. PT Inhutani I
b. PT Inhutani II
c. PT Inhutani III
d. PT Inhutani IV
e. PT Inhutani V
13. PT Indofarma (Persero) Tbk
SK-280/MBU/12/2017
tanggal 11 Desember 2017
1. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
2. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
3. Perum Perikanan Indonesia
4. PT Perikanan Nusantara
5. Perum Perhutani
7. PT Pertani (Persero)
8. PT Sang Hyang Seri (Persero)
6. Perum Bulog
9. PT Berdikari (Persero)
10. PT Garam (Persero)
11. PT Bio Farma (Persero)
12. PT Kimia Farma (Persero) Tbk
a. PT Perkebunan Nusantara I
b. PT Perkebunan Nusantara II
c. PT Perkebunan Nusantara IV
d. PT Perkebunan Nusantara V
e. PT Perkebunan Nusantara VI
f. PT Perkebunan Nusantara VII
g. PT Perkebunan Nusantara VIII
h. PT Perkebunan Nusantara IX
i. PT Perkebunan Nusantara X
j. PT Perkebunan Nusantara XI
k. PT Perkebunan Nusantara XII
l. PT Perkebunan Nusantara XIII
m. PT Perkebunan Nusantara XIV
a. PT Inhutani I
b. PT Inhutani II
c. PT Inhutani III
d. PT Inhutani IV
e. PT Inhutani V
a. PT Rekayasa Industri
b. Asean Bintulu Fertilizer
c. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
d. PT Pupuk Kalimantan Timur
e. PT Pupuk Kujang Cikampek
f. PT Petrokimia Gresik
g. PT Pupuk Iskandar Muda
h. PT Mega Eltra
12. PT Kimia Farma (Persero) Tbk
13. PT Garam (Persero)
14. PT Pupuk Indonesia (Persero)
11. PT Indofarma (Persero) Tbk
SK-194/MBU/09/2019
tanggal 09 September 2019
1. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
2. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
3. Perum Perikanan Indonesia
4. PT Perikanan Nusantara
5. Perum Perhutani
6. PT Berdikari (Persero)
7. PT Sang Hyang Seri (Persero)
8. PT Pertani (Persero)
9. Perum BULOG
10. PT Biofarma (Persero)
Gambar 1. Daftar BUMN Binaan
LKIP Tahun 2019
15
STRUKTUR ORGANISASI
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pembinaan BUMN tersebut di atas,
sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/7/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi dibantu
oleh 2 (dua) Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi I dan II. Detail struktur organisasi
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi sebagaimana tertera pada gambar di atas.
Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan BUMN, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi
didukung oleh SDM sebanyak 31 orang yang terdiri dari 25 orang dengan fungsi teknis dan 6 orang
dengan fungsi supporting. Berikut komposisi SDM di unit kerja Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan
Farmasi per Desember 2019.
No Nama NIP Golongan
1. Imam Paryanto 196803311987011000
Asisten Deputi Bidang Usaha
Industri Agro dan Farmasi II
sekaligus menjabat sebagai Plt.
Deputi Bidang Usaha Industri
Agro dan Farmasi
2. Agus Suharyono 196508151991021000Asisten Deputi Bidang Usaha
Industri Agro dan Farmasi II
3. Desty Arlaini 197612041996022000Kepala Bidang Usaha Industri
Agro dan Farmasi Ia
4. Teddy Poernama 197101071998031000Kepala Bidang Usaha Industri
Agro dan Farmasi Ib
LKIP Tahun 2019
16
No Nama NIP Golongan
5. Edy Cahyono 196902021996031000Kepala Bidang Usaha Industri Agro
dan Farmasi IIa
6. Sabar Wicaksono 196807221998031000Kepala Bidang Usaha Industri Agro
dan Farmasi IIb
7. Fajar Karyanto 198210072003121000
Kepala Subbidang Usaha Industri
Agro dan Farmasi Ia-1 sekaligus
menjabat sebagai Kepala Subbidang
Usaha Industri Agro dan Farmasi Ia-
2
8. Nurul Almy Firdausi 198504072007012000Kepala Subbidang Usaha Industri
Agro dan Farmasi Ib-1
9. Rugun Hutapea 197203081998031000Kepala Subbidang Usaha Industri
Agro dan Farmasi Ib-2
10. Siti Fauziyah 197309071998032000Kepala Subbidang Usaha Industri
Agro dan Farmasi IIa-1
11. Masni Napitupulu 196307081985032000Kepala Subbidang Usaha Industri
Agro dan Farmasi IIa-2
12. Sutrisno 198107212003121000
Kepala Subbidang Usaha Industri
Agro dan Farmasi IIb-1 sekaligus
menjabat sebagai Plt. Kepala
Subbidang Usaha Industri Agro dan
Farmasi IIb-2
13. Binjai Edison 197002261993031000Kepala Subbagian TU Deputi Bidang
Usaha Industri Agro dan Farmasi
14. Mega Perwani 198702282017122000 Analis Data BUMN
15. Mirandasari Asiyah 199409012019022000 Analis Data BUMN
16. Putri Nastitie Wiryoharjono 199304242019022000 Analis Data BUMN
17. Mustofa 197506081998031000 Analis Data BUMN
18. Imam Rahmantio 199603262019021000 Analis Data BUMN
19. Retika Cahyani 199106212019022000 Analis Data BUMN
20. Rizqi Fadillah Romadhona 199104012015031000 Analis Data BUMN
21. Feka Annisa Sabrina 199506112019022000 Analis Data BUMN
22. Rudyar Mulyawan 199109292019021000 Analis Data BUMN
23. Ditya Akbar Henryanto 199004252017121000 Analis Data BUMN
24. Novitiyono Wisnu Hadita 199411272019021000 Analis Data BUMN
25. Della Devita 199306232019022000 Analis Data BUMN
26. Matahari Nurohmah Adifitri 199706102018122000 Pengelola Data BUMN
27. Kasono 196606101998031000 Administrasi Persuratan
28. Rudi Kristianto 196910111998031000 Administrasi Keuangan
29. Asra Hanum 197107302005012000Sekretaris Deputi Bidang Usaha
Industri Agro dan Farmasi
30. Reyminna Nur Aulia Rachma (Pegawai Non PNS)Sekretaris Asisten Deputi Bidang
Usaha Industri Agro dan Farmasi I
31. Lety Nurlatifah (Pegawai Non PNS)Sekretaris Asisten Deputi Bidang
Usaha Industri Agro dan Farmasi II
LKIP Tahun 2019
17
MANDAT DAN PERAN STRATEGIS
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun2013 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalammerealisasikan visi dan misi pembangunannasional, maka Deputi Bidang Usaha IndustriAgro dan Farmasi memiliki mandat untukMewujudkan Peran dan Kontribusi BUMNLingkup Deputi Bidang Usaha Industri Agro danFarmasi yang Optimal kepada Ekonomi Nasional.
Dalam Roadmap BUMN Tahun 2015-2019, BUMNdi lingkup Deputi Bidang Usaha Industri Agro danFarmasi termasuk dalam BUMN sektorPerkebunan, Ketahanan Pangan dan PelayananKesehatan, dengan peran strategis yangdiharapkan adalah meningkatkan produksi hasilperkebunan, perikanan dalam rangka ketahananpangan nasional dan keterjangkauan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat, yang dilaksanakanantara lain melalui:1. Peningkatan produktivitas dan jumlah
produksi hasil perkebunan, terutama untukkomoditas utama yaitu kelapa sawit, tebu,gula, dan karet.
2. Peningkatan jumlah ekspor CPO.3. Peningkatan nilai tambah melalui
pembangunan industri hilir.4. Peningkatan kapasitas dan produksi
perikanan.5. Peningkatan produksi benih berkualitas dan
pupuk.6. Penyerapan beras dan garam rakyat.7. Peningkatan produksi obat asli Indonesia,
kemandirian vaksin, dan produk life science.8. Pengembangan pusat riset bioteknologi.
LKIP Tahun 2019
18
LKIP Tahun 2019
19
PERENCANAAN
KINERJA
Rencana Strategis 2015-2019 21
Penetapan Kinerja Rencana Kinerja
Tahun 2019 24
LKIP Tahun 2019
22
RENCANA STRATEGIS 2015-2019
Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahandan tantangan yang dihadapi ke depan, makaDeputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasisesuai dengan tugas dan fungsinya diharuskandapat mendorong BUMN Bidang Usaha IndustriAgro dan Farmasi untuk mencapai maksud dantujuan pendirian BUMN sebagaimana disebutkandalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003tentang BUMN.Pelaksanaan tugas tersebut telah sejalan denganvisi dan misi pemerintah yang telah diterjemahkanoleh Kementerian BUMN menjadi 2 (dua) katakunci yaitu:1. Pembina BUMN yang profesional, yaitu bahwa
Kementerian BUMN dalam melakukanpembinaan berlandaskan pada prinsip efisiensidan produktivitas guna meningkatkan kinerja
dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkanBUMN dari tindakan-tindakanpengeksploitasian di luar asas tata kelolaperusahaan yang baik (Good CorporateGovernance).
2. Kontribusi BUMN yang optimal kepadaekonomi nasional, yaitu BUMN ikut berperanmenghasilkan barang dan/atau jasa yangdiperlukan dalam rangka mewujudkansebesar-besarnya kemakmuran rakyat,melalui:a. Perwujudan organisasi modern sesuai
dengan tata kelola perusahaan yang baik;b. Peningkatan daya saing BUMN di tingkat
nasional, regional, dan internasional; danc. Peningkatan kontribusi BUMN kepada
ekonomi nasional.
LKIP Tahun 2019
23
Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Deputi BidangUsaha Industri Agro dan Farmasi telah menetapkan 6 (enam) sasaran kegiatan dan indicator kegiatanuntuk masing-masing Asdep Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi I dan Asdep Bidang UsahaIndustri Agro dan Farmasi II, yang diturunkan dari 11 (sebelas) sasaran strategis Kementerian BUMN2015-2019.
Rencana Strategis 2015-2019
LKIP Tahun 2019
24
Rencana Strategis 2015-2019
LKIP Tahun 2019
25
Penetapan Kinerja
Rencana Kinerja Tahun 2019
Penetapan/perjanjian kinerja (PK) merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai denganPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparartur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan daripimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakanprogram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
LKIP Tahun 2019
26
Pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi diukur dengan indikatorkinerja utama. Adapun target perjanjian kinerja tahun adalah sebagai berikut:
PK RKT 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019
Jumlah Aset BUMN Rp208,66 Triliun
Jumlah Laba BUMN Rp4,36 Triliun
Jumlah Ekuitas BUMN Rp91,55 Triliun
Jumlah Capex BUMN Rp16,09 Triliun
Kontribusi BUMN terhadap Negara Rp4,02 Triliun
Skor Penilaian Kinerja BUMN
(BUMN yang masuk kategori Good
Performance)
5 BUMN
Nilai rata-rata GCG BUMN 83
Persentase kepatuhan proses
perencanaan BUMN100%
Persentase kepatuhan proses
operasional BUMN100%
Persentase kepatuhan pelaporan BUMN 100%
3
Perencanaan dan rumusan
kebijakan yang berkualitas
dan Implementatif
Penyampaian Perjanjian Kinerja, Rencana
Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan
Kerja kegiatan tepat waktu
100%
respons sesuai batas waktu
Terpenuhinya waktu respon usulan aksi
korporasi sesuai standar layanan
100% respons sesuai batas
waktu dalam standar layanan
Penyelenggaraan RUPS tepat waktu100% penyelenggaraan
RUPS tepat waktu
Ketersediaan kontrak kinerja BUMN 100%
Tindak Lanjut evaluasi pimpinan terhadap
kinerja berkala dilakukan secara tepat
waktu
100% respons sesuai batas
waktu
Penyampaian laporan kinerja secara
tepat waktu
100% respons sesuai batas
waktu
6
Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses
Ketersediaan Data BUMN yang Valid
Melalui Portal SILABA90%
7Terwujudnya SDM yang
kompeten dan profesional
Pegawai mengikuti diklat sesuai jadwal
dan komitmen awal tahun100%
8Pelaksanaan anggaran
yang optimal dan akuntabelPersentase Pemanfaatan Anggaran ≥ 90 %
5
Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan secara efektif
1
Terwujudnya BUMN
sebagai Agent of
Development yang besar,
kuat dan lincah
2
Kepatuhan BUMN yang
tinggi atas kebijakan
Kementerian BUMN
4Pembinaan BUMN yang
optimal
LKIP Tahun 2019
27
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada tahun anggaran 2019 Deputi Bidang Usaha Industri Agrodan Farmasi menjalankan pagu anggaran sebesar Rp4.918.720.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
PK RKT 2019
Nama Kegiatan
Program Pembinaan BUMN Sektor Industri Agro dan Farmasi 4.918.720.000
Pembinaan BUMN Sektor Industri Agro dan Farmasi I 2.423.120.000
Pencapaian realisasi kinerja BUMN sektor Industri Agro dan Farmasi I untuk
menjadi agent of Development yang besar, kuat dan lincah1.889.954.000
Belanja Bahan 100.950.000
Belanja Barang Non Operasional Lainya 162.017.000
Beban Jasa Profesi 54.797.000
Beban Jasa Lainnya 402.137.000
Belanja Perjalanan Biasa 602.443.000
Belanaja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 168.698.000
Belanaja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 398.912.000
Pencapaian tingkat kepatuhan BUMN sektor Industri Agro dan Farmasi I
terhadap kebijakan Kementerian BUMN533.166.000
Belanja Barang Non Operasional Lainya 103.486.000
Belanja Perjalanan Biasa 115.644.000
Belanja Perjalanan Tansport Dalam Kota 28.800.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 101.060.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 184.176.000
Pembinaan BUMN Sektor Industri Agro dan Farmasi II 2.495.600.000
Pencapaian realisasi kinerja BUMN sektor Industri Agro dan Farmasi II untuk
menjadi agent of Development yang besar, kuat dan lincah1.355.441.000
Belanja Keperluan Perkantoran 6.920.000
Belanja Bahan 94.457.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya 198.720.000
Belanja Jasa Propesi 39.900.000
Belanja Perjalanan Biasa 729.994.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 264.450.000
Pencapaian tingkat kepatuhan BUMN sektor Industri Agro dan Farmasi II
terhadap kebijakan Kementerian BUMN1.140.159.000
Belanja Keperluan Perkantoran 24.000.000
Belanja Bahan 99.938.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya 99.360.000
Belanja Jasa Propesi 19.800.000
Beban Jasa Lainnya 203.573.000
Belanja Perjalanan Biasa 287.258.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 157.230.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 249.000.000
Tahun 2019
Pagu Anggaran
AKUNTABILITAS
KINERJA
Pengukuran Kinerja Tahun 2015-2019 28
Pemanfaatan Anggaran 2019 38
Nilai Kinerja Organisasi 39
LKIP Tahun 2019
30
PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2015-2019
Selama tahun 2015-2019, sasaran strategis Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi telahmengalami perubahan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan organisasi dan target KementerianBUMN. Perubahan sasaran strategis tahun tersebut yaitu:
Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi tahun 2019 dilakukan dengancara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran strategis dan perspektif yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019.Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:
LKIP Tahun 2019
31
Sasaran Strategis 1Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat, dan lincah.
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi sebagai unit kerja teknis memiliki peran strategisdalam melakukan pembinaan dan pengawasan BUMN. Kebijakan-kebijakan pembinaan BUMNdijalankan untuk meningkatkan peran BUMN sebagai agen pembangunan (agent of development)pada sektornya masing-masing. Untuk itu, BUMN tidak hanya dituntut menjadi perusahaan yangsehat, tetapi juga besar, kuat, dan lincah.
Untuk mendukung peran tersebut di atas, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasimengidentifikasikan sasaran strategis ini menjadi 6 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaiberikut:
Target Prognosa
1 Jumlah Aset BUMN 238,66 279,7 308,35 200,67 208,66 374,8 179,62%
2 Jumlah Laba BUMN 5,83 3,47 4,91 2,86 4,36 5,09 116,74%
3 Jumlah Ekuitas BUMN 105,64 110,36 89,22 90,96 91,55 169,7 185,36%
4 Jumlah Capex BUMN 21,41 10,76 10,7 13,07 16,09 17,47 108,58%
5 Kontribusi BUMN terhadap Negara 10,94 10,68 9,56 5,1 4,02 12,01 298,76%
6Skor Penilaian Kinerja BUMN (BUMN yang
masuk kategori Good Performance)1 12 6 5 5 6 120,00%
No%
Capaian
20192018201720162015Indikator Kinerja Utama
Evaluasi Tahun 2019
Peningkatan aset yang signifikan dari tahun 2018 utamanyadisebabkan oleh masuknya BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero)(PIHC) ke dalam BUMN Binaan Deputi Industri Agro dan Farmasisebagaimana SK Menteri BUMN Nomor 27/MBU/01/2019tanggal 18 Januari 2019 tentang Pembagian PortofolioPembinaan BUMN, selain dilakukannya revaluasi atas aset dibeberapa BUMN binaan Deputi IAF. Selain itu adanyapeningkatan nilai pembiayaan melalui utang juga menyebabkannilai aset BUMN meningkat tajam.
1. Jumlah Aset BUMN
Target:Rp208,66 T
Realisasi:Rp374,80 T
} 179,62%
LKIP Tahun 2019
32
Evaluasi Tahun 2019
BUMN dengan kontribusi laba terbesar di lingkup Industri Agro
dan Farmasi adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) Group yaitu
sebesar 67% atau senilai Rp3,7 Triliun, dan diikuti oleh Perum
Perhutani Group sebesar Rp554 Miliar (10%) serta PT Biofarma
(Persero) Tbk sebesar Rp416 Miliar (7,5%).
Jika PIHC dikeluarkan dari perhitungan laba di Deputi Industri
Agro dan Farmasi, maka target laba di tahun 2019 belum
tercapai. Belum tercapainya target laba ini disebabkan oleh
penurunan laba di beberapa BUMN karena perubahan harga
pasar, naiknya beban keuangan dan masih ada 3 (tiga) BUMN
yang diprognosakan mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan
perbaikan dibandingkan pada tahun 2015 dimana sebanyak 4
BUMN mengalami kerugian. BUMN yang masih diprognosakan
mengalami kerugian adalah sebagai berikut:
• PT Perikanan Nusantara (Persero), rugi Rp 52,9 miliar.
Penurunan laba ini disebabkan oleh adanya penurunan
produksi penangkapan, terutama penangkapan yang
dilakukan oleh kapal mitra nelayan.
• Perum Bulog, rugi Rp18,8 miliar. Nilai prognosa rugi ini
disebabkan oleh tingginya beban keuangan yang dihadapi
perusahaan dan tidak tercapainya target pendapatan di
tahun 2019.
• PT Sang Hyang Seri (persero), rugi Rp8,004 miliar. Nilai
prognosa rugi ini disebabkan oleh masih terbatasnya modal
kerja perusahaan, pemberlakuan sistem e-katalog (lelang),
rata-rata harga jual benih yang rendah, dan tingginya beban
usaha yang dialami perusahan.
2. Jumlah Laba BUMN
Target:Rp4,36 T
Realisasi:Rp5,09 T
} 116,74%
LKIP Tahun 2019
33
Evaluasi Tahun 2019
Jumlah ekuitas BUMN di unit kerja Deputi Bidang Usaha Industri
Agro dan Farmasi terealisasi sebesar Rp169,70 triliun atau
185,36% dari target PK tahun 2019 sebesar Rp91,55 triliun.
Peningkatan ekuitas tersebut utamanya disebabkan karena
peningkatan ekuitas PT Pupuk Indonesia (Persero) dari target PK
seiring dengan dilakukannya revaluasi asset. Meskipun
sebagian besar BUMN di Deputi Industri Agro da Farmasi telah
mencapai target Ekuitas di Tahun 2019, masih ada BUMN dan
beberapa anak perusahan BUMN yang membukukan ekuitas
negative yang disebabkan oleh nilai akumulasi kerugian. BUMN
dan anak perusahan yang memprognosakan ekuitas negative
yaitu:
• PT Sang Hyang Seri (Persero), negative Rp1,47 triliun
• PT Perkebunan Nusantara XIII, negative Rp 2,31 triliun
• PT Perkebunan Nusantara XIV, negative Rp 605 miliar.
3. Jumlah Ekuitas BUMN
Target:Rp91,55 T
Realisasi:Rp169,7 T
} 185,36%
Jumlah capex BUMN di unit kerja Deputi Bidang Usaha Industri
Agro dan Farmasi terealisasi sebesar Rp17,47 triliun atau
108,58% dari target PK tahun 2019 sebesar Rp16,09 triliun.
Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi tahun
2015 sebesar Rp22,00 triliun.
4. Jumlah Capex BUMN
Target:Rp16,09 T
Realisasi:Rp17,47 T
} 108,58%
Kontribusi Dividen BUMN yang masih kecil disebabkan oleh
kondisi perekonomian global yang belum stabil karena dampak
perang dagang China dan Amerika. Pada tahun 2015 kotribusi
dividen mencapai sebesar Rp2,31 triliun dan pada tahun 2019
hanya mencapai Rp1,41 triliun.
5. Kontribusi BUMN Terhadap Negara
Target:Rp4,02 T
Realisasi:Rp12,01 T
} 298,76%
LKIP Tahun 2019
34
Evaluasi Tahun 2019
Pada tahun 2019, terdapat 6 BUMN di unit kerja Deputi Bidang
Usaha Industri Agro dan Farmasi yang masuk kategori good
performance berdasarkan data prognosa kinerja tahun 2019,
yaitu:
• PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan skor 610
• PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan skor 631
• Perum Perhutani dengan skor 527
• PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan skor 515
• PT Kimia Farma (Persero) Tbk dengan skor 500
• PT Bio Farma (Persero) dengan skor 485
6. Skor Penilaian Kinerja BUMN (BUMN yang Masuk Kategori Good Performance)
Target:5 BUMN
Realisasi:6 BUMN
} 120,00%
Sasaran Strategis 2Kepatuhan BUMN yang tinggi atas kebijakanKementerian BUMN
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi mengidentifikasikan sasaran strategis kepatuhanBUMN atas Kebijakan Kementerian BUMN menjadi 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaiberikut:
Target Realisasi
1 Nilai rata-rata GCG BUMN 84 84 84,28 82,5 83 85,75 103,31%
2Persentase kepatuhan proses perencanaan
BUMN100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3Persentase kepatuhan proses operasional
BUMN100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Persentase kepatuhan pelaporan BUMN 83% 100% 87,50% 100% 100% 100% 100%
No%
Capaian
20192018201720162015Indikator Kinerja Utama
LKIP Tahun 2019
35
Evaluasi Tahun 2019
Kriteria penilaian GCG terdiri dari 5 aspek, 50 Indikator dan 160
Parameter penerapan GCG yang ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal
6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian/Evaluasi
atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
BUMN di unit kerja Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan
Farmasi merealisasikan nilai rata-rata GCG tahun 2019 sebesar
85,75 dari target 83,00 sehingga capaian IKU terealisasi sebesar
103,31%.
1. Nilai rata-rata GCG BUMN
Target:83,00
Realisasi:85,75
} 103,31%
Perencanaan BUMN yaitu RKAP tahun 2019, proses
perencanaannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
dan Peraturan Menteri BUMN yaitu Keputusan Menteri BUMN
No. KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Dalam
peraturan tersebut, BUMN diharuskan telah menyampaikan
perencanaan BUMN yang tertuang dalam RKAP selambat-
lambatnya 60 hari sebelum tahun anggaran perusahaan
tersebut.
2. Persentase Kepatuhan Proses Perencanaan BUMN
Target:100%
Realisasi:100%
} 100,00%
Kegiatan operasional BUMN di unit kerja Deputi Bidang Usaha
Industri Agro dan Farmasi selama tahun 2019 telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Menteri
BUMN.
3. Persentase Kepatuhan Proses Operasional BUMN
Target:100%
Realisasi:100%
} 100,00%
LKIP Tahun 2019
36
Evaluasi Tahun 2019
Kepatuhan pelaporan BUMN diukur melalui penyampaian
laporan manajemen berkala yang wajib disampaikan oleh
BUMN di unit kerja Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan
Farmasi. Pada tahun 2019, terdapat 4 periode pelaporan
laporan manajemen berkala yaitu:
1. Laporan Manajemen Tahunan tahun 2018;
2. Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2019;
3. Laporan Manajemen Triwulan II tahun 2019; dan
4. Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2019.
Dari target IKU 100%, kepatuhan pelaporan BUMN terealisasi
sebesar 100%.
4. Persentase Kepatuhan Pelaporan BUMN
Target:100%
Realisasi:100%
} 100,00%
Sasaran Strategis 3 Pembinaan BUMN yang optimal
Target Realisasi
1 Waktu respon aksi sesuai standar layanan 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Penyelenggaraan RUPS tepat waktu 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Ketersediaan kontrak kinerja BUMN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
No%
Capaian
20192018201720162015Indikator Kinerja Utama
IKU ini diukur berdasarkan oleh Standar Pelayanan Minimal
yang ditetapkan Menteri BUMN atau Sekretaris Kementerian
BUMN. Target pencapaian IKU ini difokuskan pada layanan
Evaluasi Kinerja Triwulanan/Berkala dan persetujuan aksi
korporasi yang ditargetkan atas seluruh proses sesuai dengan
standar layanan. Selama tahun 2019, IKU ini telah tercapai
100%.
1. Waktu Respon Aksi Sesuai Standar Layanan
Target:100%
Realisasi:100%
} 100,00%
LKIP Tahun 2019
37
Evaluasi Tahun 2019
Selama tahun 2019, pelaksanaan RUPS BUMN di lingkungan
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi telah dilakukan
100% tepat waktu dimana waktu pelaksanaan RUPS telah sesuai
dengan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 23 yaitu
batas waktu RUPS Laporan Tahunan paling lambat 5 bulan
setelah tahun berlalu.
2. Penyelenggaraan RUPS Tepat Waktu
Target:100%
Realisasi:100%
} 100,00%
Kontrak kinerja adalah suatu kesepakatan yang berisi mengenai
indikator kinerja yang ingin dicapai baik sasaran pencapaiannya
maupun jangka waktu pencapaiannya. Ada 2 (dua) hal yang
perlu dicantumkan dalam kontrak kinerja yaitu sasaran akhir
yang ingin dicapai serta program kerja untuk mencapainya.
Seluruh target kontrak kinerja BUMN di lingkungan Deputi
Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi untuk tahun 2019
sudah terealisasi semua pada saat pelaksanaan RUPS dan RPB
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun
2019.
3. Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN
Target:100%
Realisasi:100%
} 100,00%
Sasaran Strategis 4 Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel
IKU 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Penyerapan Anggaran 92,83% 97,30% 97,04% 99,40% 99,40%
Pada tahun 2019, unit kerja Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi mendapatkan alokasianggaran sebesar Rp4.918.720.000. Per 31 Desember 2019, realisasi pemanfaatan anggaranmencapai sebesar Rp4.889.332.961 atau 99,40%.
LKIP Tahun 2019
38
Evaluasi Tahun 2019
Sasaran Strategis 5Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitasdan Implementatif
IKU 2015 2016 2017 2018 2019
Penyampaian perjanjian kinerja, rencana
anggaran biaya dan kerangka acuan kerja
kegiatan tempat waktu
- - 100,00% 100,00% 100,00%
Selama tahun 2019, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi telah menyampaikan perjanjiankinerja, rencana anggaran biaya, dan kerangka acuan kerja kegiatan sesuai dengan batas waktu yangtelah ditetapkan oleh Biro Perencanaan, SDM, dan Organisasi.
Pada tahun 2015 dan 2016, penyampaian perjanjian kinerja, rencana anggaran biaya dan kerangkaacuan kerja kegiatan tepat waktu tidak menjadi IKU dalam penilaian kinerja.
Sasaran Strategis 6Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secaraefektif
Selama tahun 2019, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi telah melakukan evaluasi kinerjaberkala secara tepat waktu. Evaluasi kinerja dilakukan dalam bentuk rapat pembahasan (reviewmeeting) atas target-target perjanjian kinerja tahun 2019 secara triwulanan yang dihadiri oleh seluruhpegawai di unit kerja Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi.
IKU 2015 2016 2017 2018 2019
Tindak lanjut evaluasi pimpinan
terhadap kinerja berkala dilakukan
secara tepat waktu
- - 100,00% 100,00% 100,00%
Penyampaian laporan kinerja secara
tepat waktu- - 100,00% 100,00% 100,00%
LKIP Tahun 2019
39
Evaluasi Tahun 2019
Sasaran Strategis 7 Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional
Pada tahun 2019, pegawai di unit kerja Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi melaksanakankegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam sistem HumanCapital Management Kementerian BUMN.
Pada tahun 2018 dan 2019, Pegawai Mengikuti Diklat Sesuai Jadwal dan Komitmen Awal Tahun tidakmenjadi IKU dalam penilaian kinerja.
IKU 2015 2016 2017 2018 2019
Pegawai mengikuti diklat dan jadwal
sesuai komitmen awal tahun- - 100,00% 100,00% 100,00%
Sasaran Strategis 8Terwujudnya Organisasi Pengelola Korporasi yang Modern
Evaluasi atas rencana kegiatan dan kinerja tahun 2019 dilaporkan dalam bentuk review meeting danperformance report secara triwulanan. Untuk kinerja triwulan IV, realisasi atas kinerja merupakansatu rangakaian dalam laporan kinerja tahun 2019. Sepanjang tahun 2019, unit kerja Deputi BidangUsaha Industri Agro dan Farmasi telah menyampaikan laporan kinerja tepat waktu.
IKU 2015 2016 2017 2018 2019
Ketersediaan data BUMN yang valid
melalui Portal SiLaba- - - 90,00% 95,00%
LKIP Tahun 2019
40
PEMANFAATAN ANGGARAN 2019
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi pada Tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesarRp4.918.720.000. Untuk tahun 2015 dan 2016 realisasi pemanfaatan anggaran masing-masing sebesarRp1.524.327.135 dan Rp1.351.165.582.
Adapun realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai sebesar Rp4.889.332.961 atau99,4% dari anggarannya. Realisasi anggaran dimaksud meliputi:
• Belanja Bahan/Keperluan Perkantoran Rp 30.450.000,-• Belanja Bahan Rp 295.340.870,-• Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp 549.771.396,-• Belanja Jasa Profesi Rp 110.200.000,-• Belanja Jasa Lainnya Rp 601.339.500,-• Belanja Perjalanan Biasa Rp 1.729.787.636,-• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 28.375.000,-• Belanja Paket Meeting Dlm Kota Rp 447.705.000,-• Belanja Paket Meeting Luar Kota Rp 1.096.363.559,-• Jumlah Rp 4.858.882.961,-
LKIP Tahun 2019
41
NILAI KINERJA ORGANISASIBerdasarkan realisasi kinerja tahun 2019 tersebut, diperoleh nilai kinerja organisasi Deputi Bidang UsahaIndustri Agro dan Farmasi Tahun 2019 sebagai berikut:
Prognosa %
Jumlah Aset BUMN (Rp T) 208,66 374,8 179,62% 120,00%
Jumlah Laba BUMN (Rp T) 4,36 5,09 116,74% 120,00%
Jumlah Ekuitas BUMN (Rp T) 91,55 169,7 185,36% 120,00%
Capex BUMN (Rp T) 16,09 17,47 108,58% 120,00%
Kontribusi BUMN terhadap
Penerimaan Negara (Rp T)4,02 12,01 298,76% 120,00%
Skor Penilaian Kinerja BUMN
(Jumlah BUMN yang masuk kategori
Good Performance)
5,00 6,00 120,00% 120,00%
Nilai rata-rata GCG BUMN 83,00 85,75 103,31% 120,00%
Persentase kepatuhan proses
perencanaan BUMN100% 100% 100,00% 110,00%
Persentase kepatuhan proses
operasional BUMN100% 100% 100,00% 110,00%
Persentase kepatuhan pelaporan
BUMN100% 100% 100,00% 110,00%
Perencanaan dan
rumusan kebijakan yang
berkualitas dan
Implementatif
Penyampaian Perjanjian Kinerja,
Rencana Anggaran Biaya dan
Kerangka Acuan Kerja kegiatan tepat
waktu
100% 100% 100,00% 105,00%
Terpenuhinya waktu respon usulan
aksi korporasi BUMN 100% 100% 100,00% 105,00%
Penyelenggaraan RUPS tepat waktu 100% 100% 100,00% 105,00%
Ketersediaan kontrak kinerja BUMN 100% 100% 100,00% 105,00%
Tindak Lanjut evaluasi pimpinan
terhadap kinerja berkala dilakukan
secara tepat waktu
100% 100% 100,00% 105,00%
Penyampaian laporan kinerja secara
tepat waktu 100% 100% 100,00% 105,00%
Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses
Ketersediaan Data BUMN yang valid
Melalui Portal SILABA90% 95% 105,56% 100,00%
Terwujudnya SDM yang
kompeten dan profesional
Pegawai Mengikuti Diklat dan Jadwal
sesuai Komitmen awal tahun100% 100% 100,00% 100,00%
Pelaksanaan anggaran yang
optimal dan akuntabelPersentase pemanfaatan anggaran >95 % 99,40% 100,00% 100,00%
110%Nilai Kinerja Organisasi
Target
2019
Perspektif Internal Process
100% 100% 20% 20%
Perspektif Learning & Growth
105% 105% 20% 21%
Pembinaan BUMN yang
optimal
Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan secara
efektif
Kepatuhan BUMN yang tinggi
atas kebijakan Kementerian
BUMN
110% 110% 30% 33%
Perspektif Customer
Terwujudnya BUMN sebagai
Agent of Development yang
besar, kuat dan lincah
120% 120% 30% 36%
Perspektif Stakeholder
SASARAN PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN
2019 Konversi
IKUNSS NP Bobot
Nilai
Akhir
Pengukuran Kinerja Prognosa Tahun 2019
PENUTUP
LKIP Tahun 2019
44
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi
tahun 2019 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
Keasdepan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor:
PER-06/MBU/2014 tanggal 29 April 2014 direvisi terakhir menjadi Nomor: PER-
06/MBU/12/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Perubahan Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian BUMN.
2. Hasil pengukuran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Usaha
Industri Agro dan Farmasi tahun 2019 menunjukkan bahwa capaian kinerja secara
umum dapat dikategorikan baik yang tercermin dalam tingkat capaian indikator
kinerja pada masing-masing sasaran program.
3. LAKIP ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban Deputi Bidang Usaha Industri
Agro dan Farmasi untuk menyajikan akuntabilitas kinerja sebagai bagian dari
lembaga negara maupun sebagai lembaga publik. Selain itu, laporan ini juga
diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan bahan pertimbangan untuk
meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.
4. Dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara
transparan baik kepada Pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas
dan fungsi Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, sehingga dapat
memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya agar
lebih mampu memberikan manfaat kepada masyarakat maupun kepada berbagai
pihak yang berkepentingan.
5. Kontribusi BUMN Industri Agro dan Farmasi terhadap penerimaan negara
khususnya dari Dividen memang tidak signifikan. Namun demikian, program-
program yang dijalankan selama periode 2015 - 2019 sangat signifikan perannya
untuk memberdayakan masyarakat di pelosok tanah air melalui program BUMDes,
Ketahanan Pangan, Perhutanan Sosial, Kartu Tani, dan lain-lain.
Penutup
LKIP Tahun 2019
45
6. Tidak kalah pentingnya pula bahwa dalam periode 2015 - 2019 ini, telah berhasil
terbentuk 1 (satu) holding baru di lingkup Industri Agro dan Farmasi, yaitu Holding BUMN
Farmasi yang telah ditetapkan oleh Presiden RI melalui Peraturan Pemerintah No.76
Tahun 2019. Terbentuknya Holding BUMN Farmasi ini diharapkan tidak hanya
memberikan peningkatan nilai dan kemandirian industri farmasi secara nasional, namun
juga memberikan kontribusi yang lebih besar lagi kepada Negara Republik Indonesia
melalui penerimaan pajak dan dividen.
7. Ke depan perlu terus dipertahankan dan dilanjutkan lagi program-program yang sudah
dijalankan, khususnya program-program kegiatan yang berdampak langsung pada kinerja
BUMN dan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk
peningkatan taraf hidup masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial.
8. Namun demikian, tidak kalah pentingnya untuk terus mendorong penyelesaian pekerjaan-
pekerjaan besar yang belum dapat diselesaikan selama periode 2015-2019 antara lain
regrouping pabrik gula untuk pengelolaan pabrik gula yang lebih efektif dan efisien,
refocusing usaha perikanan, pengembangan garam industri maupu realisasi investasi dari
dana PMN terutama untuk Perum BULOG.
9. Peluang dan Tantangan di Tahun 2020 yaitu pada peningkatan kinerja BUMN di Deputi
Industri Agro dan Farmasi melalui refocusing bisnis inti di masing-masing BUMN binaan
terutama di sektor perikanan dan kehutanan; Penguatan sistem bisnis pergulaan dengan
adanya perubahan sistem perolehan bahan baku tebu dari semula Sistem Bagi Hasil
menjadi Sistem Pembelian Putus yang telah diberlakukan mulai tahun 2019; Penyelesaian
program investasi yang dibiayai dengan dana PMN di beberapa BUMN binaan Industri
Agro dan Farmasi. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh BUMN di lingkup Deputi
Industri Agro dan Farmasi adalah proses transformasi bisnis pada BUMN yang mengalami
kerugian akibat naiknya beban keuangan; Perubahan harga komiditas yang tidak dapat
diprediksi juga merupakan tantangan tersendiri terutama bagi BUMN agro dalam
menghasilkan keuntungan bagi perusahaan; Rencana pembentukan holding di beberapa
BUMN di lingkup Industri Agro dan Farmasi.
Penutup
LAMPIRAN
Lampiran 1
Foto-foto Kegiatan
Pembahasan Perkembangan Produksi GulaPT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Monitoring Perkembangan PMN PG Gempolkrep PTPN X
Monitoring Kinerja Pabrik Teh RancabaliPTPN VIII
Monitoring Pabrik Kelapa Sawit KertajayaPTPN VIII
Lampiran 1
Sinergi PT Kimia Farma (Persero) dengan PT Garam (Persero)
FGD Akselarasi Melalui Inovasidan Penguatan Kualitas SDM
Monitoring Revitalisasi Pabrik dan Gudang PT Sang Hyang Seri (Persero) di Lampung
Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun 2018 PT Kimia Farma (Persero) Tbk
top related