program legislasi daerah

Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusa maupun di pemerintahan daerah

Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) sebagai represtasi rakyat, menjadi sangat penting dalam proses legislasi yang merupakan salah satu tugas utamanya.

Program Legislasi Daerah sebagai landasan operasional pembangunan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan akan dapat memproyeksikan kebutuhan hukum atau Peraturan Perundang-undangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menetapkan visi dan misi, arah kebijakan, serta indikator secara rasional, sehingga Program Legislasi Daerah tidak sekedar himpunan daftar judul Raperda, melainkan mengandung kegiatan dalam kurun waktu lima tahun atau satu tahun anggaran yang memiliki nilai strategis yang akan direalisasikan sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 22, 132 – 149 Undang-Undang No.32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

PERENCANAAN

PENYUSUNAN PEMBAHASAN

PENETAPANPENGUNDANGA

N

•PROLEGDA •NASKAH AKADEMIK•DRAFT RAPERDA

• PEMBAHASAN Tk.I, dan Tk.II.

• Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

(Pasal 1 angka 10 UU No.12 / Tahun 2011)

• Prolegda merupakan bagian yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan daerah.

(Pasal 32 UU No. 12/2011)

Pasal 32 - 41 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Pasal 53 Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

No.1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Secara konsepsional Prolegda diadakan agar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dapat dilaksanakan secara berencana.

Dalam Prolegda ditetapkan skala prioritas raperda yang akan dibahas serta dibentuk, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat di masing-masing daerah.

Penyusunan Prolegda yang disusun secara terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama oleh DPRD serta Kepala Daerah, dimaksudkan untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap harmoni berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

SIAPA YANG BERWENANG (1)

Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi

/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah

dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang

khusus menangani bidang legislasi (Badan Legislasi Daerah).

Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD dikoordinasikan

oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi

(Badan Legislasi Daerah).

Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah

dikoordinasikan oleh Biro Hukum/Bagian Hukum dan dapat

mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

SIAPA YANG BERWENANG (2)

• Hasil penyusunan Prolegda Provinsi/Kab/Kota antara DPRD Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota disepakati menjadi Prolegda Provinsi/Kab/Kota dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi.

• Prolegda Provinsi/Kab/Kota ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi/Kab/Kota.

(Pasal 34 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 40 UU No.12 Tahun 2011 jo. Pasal 344 UU 27 Tahun 2009 jo. Pasal 53 PP 16 Tahun 2010 jo. Pasal 9 – 14 Permendagri No.1 Tahun 2014 jo. Pasal 8 Perda Prov. Jawa Timur Tahun 2013)

KAPAN PROLEGDA DITETAPKAN Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1

(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;

Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Apabila dalam 1 (satu) tahun belum diselesaikan, maka apabila tidak terdapat penarikan kembali, akan dimasukkan pada prioritas Prolegda tahun berikutnya.

(Pasal 34 ayat (2), (3) UU No.12 Tahun 2011)

Penyusunan Prolegda berdasarkan atas:a.Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;b.Rencana pembangunan daerah;c.Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dand.Aspirasi masyarakat daerah.

(Pasal 35 UU No.12 Tahun 2011 jo. Pasal 9 Permendagri No.1 Tahun 2014)

Dalam Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:1. Akibat putusan Mahkamah Agung;2. APBD;3. Pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri

atau Gubernur; dan4. Perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi setelah Prolegda ditetapkan.

Selain itu, Prolegda kabupaten/kota dapat juga memuat daftar kumulatif terbuka mengenai

1. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau

2. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.

(Pasal 38, 41 UU No.12 Tahun 2011 jo. Pasal 15 Permendagri No.1 Tahun 2014)

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda, antara lain :

a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;

b. Akibat kerja sama dengan pihak lain; danc. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan

adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota.

(Pasal 38 UU No.12 Tahun 2011 jo. Pasal 15 Permendagri No.1 Tahun 2014)

Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang meliputi :

a.Latar belakang dan tujuan penyusunan;b.Sasaran yang ingin diwujudkan;c.Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;

dand.Jangkauan dan arah pengaturan.

Dimana kesemuanya harus melalui pengkajian dan penyelarasan serta dituangkan dalam Naskah Akademik

(Pasal 33 UU No.12 Tahun 2011 jo. Pasal 20 ayat (1) Permendagri No.1 Tahun 2014)

(Lampiran I Permendagri No.1 Tahun 2014)

Badan Legislasi Daerah menyusun Prolegda Legislatif

berdasarkan masukan Pemda dan/atau Aspirasi

Masyarakat

Prolegda Legislatif

Pimpinan DPRD

DPRD + Pemda melaksanakan

Rapat Penyusunan Prolegda

Legislatif+ Prolegda Eksekutif

Rapat Paripurna dan Penetapan

Prolegda

Keputusan DPRD

Prolegda

(Mekanisme penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD/Pemda diatur dalam Pasal 34, 36, 37, 39, 40 UU No.12 Tahun 2011 jo. Pasal 53 PP 16 / 2010 jo. Pasal 13, 14, 17, 18 Permendagri No 1 Tahun 2014)

Kepala Daerah Pimpinan SKPDUntuk

menyusun Prolegda

Biro/Bagian Hukum

melaksanakan Rapat

Penyusunan Prolegda Eksekutif

Kepala Daerah melalui Setda

Balegda melalui Pimpinan DPRD

DPRD + Pemda melaksanakan

Rapat Penyusunan

Prolegda Legislatif+ Prolegda Eksekutif

Rapat Paripurna dan

Penetapan Prolegda

Keputusan DPRD

Prolegda

Prolegda Eksekutif

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi/Kab/Kota di lingkungan DPRD Provinsi/Kab/Kota diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi/Kab/Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(Pasal 36 jo. Pasal 40 UU No.12 Tahun 2011)

PERMASALAHAN PROLEGDA

Legislative and Executive News Wednesday, July 23, 2014

THE

LEGAL POST

1. Bagaimana apabila Raperda tidak dapat selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran ?

2. Bagaimana apabila Raperda tidak terselesaikan, sedangkan masa tugas Dewan hampir usai ?

3. Bagaimana apabila terdapat Raperda yang sedang dalam pembahasan, sedangkan masa tugas Dewan hampir usai ?

4. Bagaimana apabila terdapat Raperda yang hendak dicabut/ditarik kembali yang sedang dalam tahap pembahasan bersama ?