public policy
Post on 18-Apr-2017
254 Views
Preview:
TRANSCRIPT
MODEL PRAGMATIK
• Edward S. Quade : Teknokratik• Arnold J. Meltsner : Birokratik• Jenkins – Smith : Demokratik• Paul A. Sabatier : Agenda vs Mandat
Edward S. Quade : Teknokratik
Edwards S. Quade, • Seorang ilmuwan sekaligus praktisi dan guru
analisis kebijakan publik. • Konsultan senior analisis kebijakan dari Rand
Corporation , salah satu perusahaan konsultasi dibidang kebijakan publik yang terbesar di AS.
Edward S. Quade : Teknokratik
Disiplin analisis kebijakan muncul karena perumusan kebijakan publik yang tidak
memuaskan – unsatisfactory state of public policy- making. Karena itu, tujuan analisis
kebijakan adalah untuk memperbaiki pembuatan keputusan kebijakan.
Edward S. Quade : Teknokratik
• Quade mengembangkan 5 (Lima) elemen dari analisis kebijakan :
1. Tujuan (objectives)2. Alternatif3. Pengaruh atau Impact4. Kriteria5. Model
Meltsner : Birokratik
• Arnold J. Meltsner, dalam Analysis in the Bureacracy (1976) :
Mengembangkan pemetaan karakter analis kebijakan dengan mempertemukan dua variabel :
Political skill dan analytical skill.
Pemetaan karakter analis kebijakan
POLITICAL SKILL
HIGH LOW
ANALITICAL SKILL
HIGH ENTERPRENEUR TECHNICIAN
LOW POLITICIAN PRETENDER
Model Meltsner
Tipe – tipe analisis menurut karakter analisType od Analysis
Central Incentive / Motivation
Standard of Success
Main Resources
Timing of Impact
Atitude toward policy Analysis
Technician Opportunity to do policy oriented research
Quality work that satisfies him and his peers.
Comment of details and knowledge
Long term Objective and apolotocal; analysis an end in itself
Politician Opportunity for self- advancement and personal influence
Satisfies his immediate client
Communication and coordination skills
Short term Anti-analytical; analysis a means for personal influence
Entrepreneur Opportunity to pursue policy preferrencess
Acceptance of implementable policies which could aid beneficiaried
Knowledge plus communication anda coordination skills
Balance perspective; long and short term
Political and analytical; analysis a means for policy influence
Jenkins – Smith : Demokratik
• Memberikan fokus pada analisis kebijakan dalam proses demokratis.
• Proses analisis versi jenkins – smith: pengembangan pemetaan terhadap efek konflik, analisis traktabilitas (kemudahan untuk dikerjakan), dan analisis forum berkenan dengan analis kebijakan dalam debat kebijakan.
Paul A. Sabatier : Agenda vs Mandat• Menemukan dua jenis kebijakan dalam politik modern, yaitu:1. Kebijakan model agenda
model kebijakan ini,pemerintah mengangkat kebijakan2 sesuai dgn prioritas isu tanpa memandang partai yg bkuasa. Model kebijakan ini berkembang di perancis, swedia, dan Inggris.
2. Kebijakan model mandat (dan ideologi)dalam kebijakan,yang berkembang adalah kebijakan yang sesuai dengan prioritas partai yang berkuasa dan /atau kelompok konstituennya. Model ini berkembang di australia, kanada, amerika serikat, austria, jerman, belanda, belgia.
Akira Iida, dalam Paradigm Theory and Policy Making: Reconfiguring the Future (2004), menggambarkan kebijakan
publik di negara berkembang sebagai sebuah “konflik” antara kepentingan global dan kepentingan domestik.
Pemikiran Iida menekankan bahwa, pasti ada gap atau selisih antara paradigma global dan lokal. Karena itu, ada empat pilihan bagi elite politik negara berkembang, yaitu:
Pada krisis ekonomi terjadi, malaysia memilih nomor 1 (satu), singapura memilih nomor 2 (dua). Indonesia tampaknya
cenderung memilih nomor 3 (menyerah) dan 4 (membiarkan diri dikuasai negara lain).
• Pemahaman Iida memberikan perspektif baru bahwa kebijakan publik di negara berkembang pada saat ini tidak hadir dalam vakum, melainkan dalam suatu persaingan.
• Pemahaman ini dapat kita sandingkan dengan pemahaman tentang paradigma neo-institusionalisme (sebuah pemikiran dimana negara seharusnya mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yg pro atau memfasilitasi kekuatan pasar) dalam kebijakan publik berkembang.
• Kebijakan publik dinegara berkembang pada saat ini sebenarnya berada pada rentang neo-institusionalisme dan negara kesejahteraan, dengan perkembangan terakhir lebih cenderung pada neo-institusionalisme.
• Lembaga-lembaga internasional, seperti Bank Dunia, menjadi salah satu sponsor pergerakan kebijakan publik neo-institusionalisme, diantaranya dengan memberikan dorongan agar daerah menjadi daerah yg kompetitif-ukuran kompetitif adalah seberapa jauh dapat menarik investigasi global ke daerah di satu sisi dan sisi lain memberikan fasilitas dan insentif kepada pasar.
Pemahaman Iida• Lebih baik mengembangkan kebijakan publik yg
mengintegrasikan diri pada arus kapitalisme global dlm rangka menutup gap yg tersedia.
• Pilihan ini sebenarnya dapat dikatakan merupakan varian lanjut dr teori modernisasi yg meyakini bahwa negara-negara miskin akan maju jika mendapatkan transfer kemodernan dari barat (Hoogvelt, 1986; Budiman, 1995).
Perumusan proses analisis kebijakan
• A. G. Subarsono (2005) merumuskan proses analisis kebijakan dalam sekuensi
1. Perumusan masalah2. Forecasting3. Pengembangan alternatif kebijakan, dan 4. Rekomendasi kebijakan
Pemikiran subarsono banyak mengambil dan mengembangkan pemikiran Willian N. Dunn, dan merumuskan tahap analisis kebijakan sbb:
Tahap Karakteristik
Perumusan masalah Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yg menimbulkan masalah
Forecasting Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tdk membuat kebijakan
Rekomendasi Kebijakan Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif kebijakan yg paling memberikan manfaat bersih paling tinggi.
Monitoring Kebijakan Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapknnya alternatif kebijakan, termasuk kendala-kendalanya.
Evaluasi Kebijakan Memberikan informasi mengenai kinerja atau memberikan hasil dari suatu kebijkan.
Model Subarsono
Analisis Kebijakan Bintoro Tjokroamidjojo (1985)
1. Pengembangan persepsi yg tepat
2. Melakukan diagnosis
3. Mendefinisikan masalah yang
dihadapi
4. Menentukan alternatif yg
mungkin ditempuh
5. Memilih alternatif terbaik
Analisis Kebijakan Mustopadjaja (1988)
1. Pengkajian persoalan
7. Perumusan rekomendasi
6. Penilaian alternatif
5. Penentuan kriteria
4. Penyusunan
model
3. Perumusan alternatif
2. Penentuan tujuan
Analisis Kebijakan Suharto (2005)
(1) Mendefinisikan
masalah kebijakan
(2) Mengumpulkan
bukti ttg masalah
(3) Mengkaji penyebab masalah
(4) Mengevaluasi kebijakan yg ada
(5) Mengembangkan
alternatif kebijakan
(6) Menyeleksi alternatif
kebijakan terbaik
Proses analisis kebijakan Moekidjat (1995)
Tahap KarakteristikPerumusan Menjelaskan dan membatasi masalah dan
menentukan tujuanPenyelidikan Mengidentifikasi, merancang, dan menyaring
alternatif-alternatifPeramalan Meramalkan lingkungan atau hubungan
operasional yang akan datangPembuatan Model
Membuat dan menggunakan model-model untuk menentukan pengaruh
Evaluasi Membandingkan dan membuat ranking alternatif-alternatif.
• Dapat dikatakan , pemikiran ahli analis kebijakan Indonesia yang terkodifikasi yang dijadikan bahan kajian menunjukkan bahwa sebagian besar baru mereplikasi-atau katakan mengadopsi dan mengadaptasi – pemikiran barat, dan belum menghadirkan pemikiran yang orisinal.
Analisis kebijakan sebagai ilmu
Ada beberapa penjelasan yg dapat dipergunakan utk memahami analisis kebijakan sebagai ilmu.• Pertama; perubahan2 yg cepat dlm praktik pd
akhirnya tdk mampu diadaptasi oleh ilmu itu sendiri.• Kedua; analisis kebijakan pd dasarnya adlh teknologi
yg ditemukan olh umat manusia u/ menyelesaikan “masalah” ttg bagaimana pengambil keputusan memastikan bhw kebijakan yg dibuatnya benar2 excellent.
Analisis kebijakan sebagai ilmu
• Ketiga; analisis kebijakan sebenarnya adlh ilmu, yg mempunyai filosofi dan grand theory-nya sendiri.
• Keempat; pada akhirnya analisis kebijakan adalah sebuah praktik yang benar-benar praktik, sebagaimana praktik perdukungan di zaman lalu atau praktik dokter di zaman sekarang.
Pemetaan Pemikiran
Politis Deliberatif
Teknis Strategis
Cakupan luas
Suasana konflik
Suasana stabil
Cakupan terbatas
Stakeholders driven
Policy analyst driven
Administrator’s/ bureucrat’s/
technocrat’s driven
Politician’s driven
Pemetaan Pemikiran
Politis : SabatierAkira Iida
Vedi Hadiz
Deliberatif :Jenkins-Smith
Hajer & Wagenaar
Teknis :Melstner
Dunn
Strategis :Quade
Patton & SavickyWelmer & Vining
Analisis Kebijakan
Konflik dan Teori Konflik
Teori konflik didasari oleh cara pandang bahwa setiap sistem sosila (masyarakat, organisasi, negara, dan sebagainya) merupakan “ajang
pertandingan”, baik perorangan maupun kelompok. (Kuper & Kuper)
Konflik di Negara Berkembang
• Bagi negara berkembang , paling tidak terdapat lima jenis konflik, yaitu:
1. Konflik vertikal2. Konflik horizontal3. Kombinasi konflik vertikal-horozontal,4. Konflik elit5. Konflik separatis
Konflik Global
• Konflik militer• Konflik terorisme global• Konflik yang terjadi antar benua-benua baru• Konflik yang digerakkan olh globalisasi dlm
konteks paling mikro• Konflik diantara mainstream pembangunan di
tingkat global atau ideologi politik pembangunan di tingkat global
Sisi historis di negara berkembang
• Sisi lama yg jarang diungkap adalah bahwa konflik di negara berkembang merupakan masalah yang melembaga. Hal ini terjadi khususnya pd negara berkembang eks jajahan-misalnya Indonesia.
• Konflik bagi negara berkembang akan semakin rumit jika mereka terlalu meyakini teori-teori konflik yang ada seblm tahun 1990-an karena teori2 tsb menjadi usang dlm sbuah tatanan dunia yg serba baru, melainkan juga oleh kelangkaan-kelangkaan baru dan nilai-nilai baru dlm interaksi antarumat manusia.
• Kerugian terbesar dari adanya konflik adalah memudarkan social capital dari suatu bangsa, dan habisnya risorsis dengan sia – sia.
Kebijakan publik dalam konflik• Pada dasarnya terdapat tiga pendekatan untuk memberikan
arah kebijakan ketika kebijakan publik hadir dalam konteks konflik.
1. Pendekatan yg mengakar pd pendekatan demokratis, yaitu kebaikan bagi sebagian besar orang.
2. Memberikan arah kebijakan dalam konteks konflik adalah dgn menetapkan tingkat pencapaian yg tertinggi atau risiko atau kegagalan yang paling rendah.
3. Memberikan arah kebijakan dengan menetapkan kebijakan yang paling mungkin diterima pleh pihak yang berkonflik.
top related