putusan nomor: 198/pid.b/2005/pn.blt
Post on 04-Aug-2015
102 Views
Preview:
TRANSCRIPT
P U T U S A N
NO. : 198/Pid.B/2005/PN.Blt.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, yang
diperiksa secara Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam
perkara Terdakwa :
Nama Lengkap : Drs. H. IMAM MUHADI, MBA, MM
Tempat Lahir : Blitar
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 1 Februari 1950
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Semeru No. 40, RT01, Rw 04 Kelurahan
Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul,
Kabupaten Blitar
Agama : Islam
Pekerjaan : Bupati Blitar (2001 sampai dengan 2006)
Pendidikan : Pasca Sarjana
Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-
masing oleh :
1. Jaksa Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 27 Desember 2004
sampai dengan tanggal 15 Januari 2005; Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan
Negeri Blitar sejak tanggal 16 Januari 2005 sampai dengan tanggal 24 Februari
2005; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 25 Februari
2005 sampai dengan tanggal 25 Maret 2005.
2. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 23 Maret
2005 sampai dengan tanggal 11 April 2005; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan
Negeri Blitar sejak tanggal 12 April 2005 sampai dengan tanggal 11 Mei 2005;
3. Majelis Hakim dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 18 April 2005
sampai dengan tanggal 11 Mei 2005, dan dilakukan Pembantaran sejak tanggal 29
April 2005; Selanjutnya dilakukan Penahanan Lanjutan dengan Jenis Penahanan
2
RUTAN sejak tanggal 27 Juni 2005 sampai dengan tanggal 14 Juli 2005;
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak 15 Juli sampai dengan
tanggal 12 September 2005.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur ke – I, sejak tanggal 13
September 2005 sampai dengan 12 Oktober 2005; Perpanjangan Ketua Pengadilan
Tinggi Jawa Timur Ke – II sejak tanggal 13 Oktober 2005 sampai dengan 11
November 2005.
Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang
bernama :
1. Muji Leksono,S.H.
2. H. Rahab, S.H.
3. Sumardhan, S.H.
4. Dewi R Winastuti, S.H., M.H.
5. Elizabeth L Hapsari S.H., M.H.
6. Yuyud Wahyu Utomo, S.H.
7. Joserizal, S.H.
8. H. Musthadi S.H., M.H.
9. Siti Nur Intihani, S.H., M.H.
Tim Penasehat hukum yang berkantor di Jalan Indra Giri IV/40 Malang berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2005.
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Nomor 198/Pen.Pid/2005/PN
Blt, tertanggal 21 April 2005 tetang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar tertanggal 25
April 2005 tentang Penetapan Hari Sidang No. 198/Pen.Pid/2005/PN Blt.
Setelah membaca berkas perkara tersebut.
Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Blitar, No. Reg.Perk : PDS-06/Ft.1/Blt/04/2005 pada tanggal 09 Mei
2005;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
3
Setelah mendengarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada
pokoknya berkesimpulan :
1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan
secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55
ayat (1) ke -1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagimana tercantum dalam Dakwaan
Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM dari Dakwaan Primair
melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal
55 ayat (1) ke -1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara
bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke -
1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagimana tercantum dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM dengan
Pidana Penjara selama 18 (depalan belas) tahun dikurangi masa tahanan yang telah
dijalani dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM dengan
Pidana Tambahan untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 51.160.635.125
(lima puluh satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu
seratus dua puluh lima rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti
paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan
hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk
mencukupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta
benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti
penjara selama 3 (tiga) tahun.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
1. Bundel SPMG kode “d” atau “D” tahun 2002, 2003, 2004;
4
2. Rekening Koran Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2002, 2003,
2004;
3. Buku Pengeluaran dan Penerimaan Keuangan Kantor Kas Daerah tahun
2002, 2003, 2004;
4. Potongan Cek Bendahara Gaji /Pemegang Kas Sekretariat Kabupaten Blitar
tahun 2002, 2003, 2004;
5. Bukti Penyetoran Kembali ke Kantor Kas Daerah Kabupaten Blitar sebesar
Rp. 19.305.000.000 (sembilan belas milyar tiga ratus lima juta rupiah);
6. Buku Sisa Perhitungan APBD tahun 2002, 2003, 2004;
7. Buku APBD dan PAK 2002, 2003, 2004;
8. Buku Penerimaan dan Pengeluaran (DPA Model B XIII);
9. Blanko B XIII (Daftar Pembukuan Administratif) tahun 2003;
10. Laporan Pertanggungjawaban RSU Wlingi tahun 2003;
11. Surat Permohonan Pinjaman Uang Pemerintah Kabupaten Blitar kepada
KPRI Praja Mukti Desember 2003;
12. Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan
KPRI Praja Mukti tertanggal 11 Desember 2003;
13. Tanda Bukti/Kuitansi pengembalian uang dari Pemerintah Kabupaten Blitar
ke KPRI Praja Mukti;
14. Daftar Realisasi Gaji Riil Tahun 2002 Dan 2003;
15. Buku Biaya Operasional (B V) tahun 2002 dan 2003 dan Dokumen
Penggelembungan Pos Operasional tahun 2003;
16. Laporan Pendapatan tahun 2004 RSU Ngudi Waluyo Wlingi;
17. Konsep Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran bulan Januari sampai dengan
Desember 2002;
18. Rekening Koran atas nama Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM pada bank;
- Pada Bank Jatim Cabang Blitar dengan No. Rekening sebagai berikut :
014234499; 014003677; 0143202511; 0142899999; 0143006646;
0143850005; 0143201377; 0142900611; 0142347766;
- Pada Bank BCA Cabang Blitar dengan No. Rekening sebagai berikut :
00901586861
- Pada Bank BNI Cabang Blitar dengan No. Rekening sebagai berikut :
a. 183.002848137.901
b. 183.000033690.901
5
- Pada Bank Mandiri Cabang Blitar dengan No. Rekening sebagai berikut :
144-00-0201768-6
- Pada Bank BRI Cabang Blitar dengan No. Rekening sebagai berikut :
0009-01-017002-50-8
Tetap terlampir dalam berkas perkara
19. Sertifikat tanah dan bangunan An. Nurul Nahdiyah di Jl. Jaksa Agung
Suprapto No. 12 Blitar (SHM No.2192)
20. Sertifikat tanah dan bangunan An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM dii Jl.
Manggar – Jl. Tanjung kota Blitar (HGB No. 00646);
21. Sertifikat dan tanah An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM di Jl. Kali Brantas
Blitar SHM No.1475;
22. Tanah berserta suratnya An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM di Kel.
Kauman Blitar (SHM No.1413)
23. Tanah dan bangunan rumah berserta suratnya An. Faivina Rahmawati Fajri di
Jl. Menanggal Selatan No. 137 A Surabaya (SHM No.712)
24. Sebidang tanah dan bangunan berserta suratnya An. Nurul Nahdliyah di Jl.
Taman Siswa Indah Blok C No. 5 Yogyakarta (HGB No. 100)
25. Sebidang tanah pertanian dan suratnya di Kel. Kepanjen Kidul Kauman
Blitar An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM (SHM 01414)
26. 1 (satu) Unit Mobil Toyota land Cruiser No.Pol B-8622 dan suratnya (BPKB
dan STNK);
27. Sebidang tanah dan bangunan dan suratnya An Nurul Nahdliyah di Perum
Gadang CR F-11 Malang (HGB 1656).
Dirampas Untuk Negara
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).
Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan
dalam persidangan dan telah pula mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum
Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2005yang pada pokoknya sebagai berikut :
a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
perbuatan yang didakwakan baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam
Dakwaan Subsidair.
b. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
c. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa.
6
Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum
Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya pada tanggal 20
Oktober 2005. Dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan
Dupliknya pada tanggal 24 Oktober 2005.
Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan
dakwaan sebagai berikut :
P R I M A I R
Bahwa ia Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM dalam kapasitasnya
sebagai Bupati Blitar periode tahun 2001-2006, secara bersama-sama atau bertindak
sendiri-sendiri baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau
yang turut serta melakukan dengan Kristanto, SE, MM dalam kapasitasnya selaku Pj.
Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten
Blitar sejak tanggal 18 Januari 2001 s/d 5 Desember 2003, berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Blitar Nomor : 820/07/432.031/SK/2001, tanggal 18 Januari 2001. Kemudian
sejak tanggal 6 Desember 2003 menggantikan Drs. Ec. M. Rusjdan,MM untuk
melaksanakan tugas sebagai Kepala Bagian Keuangan yang selanjutnya diangkat
sebagai Pj. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan
Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820/21/409.201/ SK/2004, tanggal 10 Februari
2004 s/d sekarang, Drs. Ec. M. Rusjdan, MM dalam kapasitasnya selaku Kepala Bagian
Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sejak 26 Maret 2002 s/d 5
Desember 2003, Solichin Inanta, SH, Msi. dalam kapasitasnya selaku Kepala Bagian
Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sejak tanggal 2 Januari 2001 s/d 26
Maret 2002, yang kemudian menjadi Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Blitar sejak
tanggal 27 Maret 2002 s/d sekarang, dan Bangun Suharsono dalam kapasitasnya selaku
Kepala Sub Bagian Pembukuan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten
Blitar sejak tanggal 18 Januari 2001 s/d sekarang, (masing-masing diperiksa dalam
berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara
bulan Maret 2002 sampai dengan bulan Oktober 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu-
waktu tertentu pada dalam tahun 2002, tahun 2003, dan tahun 2004, bertempat di kantor
Pemerintah Kabupaten Blitar, Jl. Sudanco Supriyadi No. 17, Kota Blitar atau setidak-
tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Blitar, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa
sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum
7
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan
cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan keputusan Mendagri dan Otoda RI Nomor : 131.35.598,
tanggal 21 Desember 2000, Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM.
diangkat sebagai Bupati Blitar periode 2001 sampai dengan 2006;
- Bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, tanggal 4 Mei 1999, tentang
Pemerintahan Daerah, mengatur dan menentukan antara lain; bahwa Kepala
Daerah atau Bupati sebagai berikut :
1. Mempunyai kewajiban menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
(Pasal 43 huruf d).
2. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD (Pasal 44 ayat 1).
3. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Daerah bertanggung
jawab kepada DPRD (Pasal 44 ayat 2).
4. Wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir
tahun anggaran (Pasal 45 ayat 1).
5. Dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan
bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok
politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau
mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain (Pasal 48
huruf b).
6. Dilarang menerima uang, barang, dan/atau dari pihak lain yang patut dapat
diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
(Pasal 48 huruf d).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 105 tahun 2000, tanggal
10 November 2000, tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan
Daerah, mengatur antara lain sebagai berikut :
1. Bahwa pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah
Kepala Daerah yang karena jabatannya pengelolaan keuangan daerah dan
mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungajwaban atas pelaksanaan
kewenangan tersebut kepada DPRD. (Pasal 1 butir 4).
2. Bahwa Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan
Keuangan Daerah. (Pasal 2 ayat 1).
8
3. Bahwa “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”.
(pasal 4).
4. Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi antara lain “Perkiraan sisa lebih perhitungan
APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya,
sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai
saldo awal pada perubahan APBD”.
- Bahwa berdasarkan Kepmendagri No.29 Tahun 2002, tanggal 10 Juni 2002
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengatur antara lain :
1. Bahwa Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan
Keuangan Daerah (Pasal 31 ayat 1);
2. Bahwa Bendahara Umum Daerah Bertanggung Jawab Kepada Kepala Daerah.
(Pasal 32 ayat 2);
3. Bahwa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi wewenang oleh
Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola
penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah
lainnya. (Pasal 1 Huruf e);
4. Bahwa Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan
sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. (Pasal 49 ayat 5);
5. Bahwa Jumlah Sisa Perhitungan tahun berkenaan di tahun anggaran yang lalu
dipindahbukukan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan daerah,
Obyek Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu. (pasal 60);
- Bahwa Keputusan Mendagri No.900-099 tahun 1980, tanggal 2 April 1980
tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah merupakan salah satu ketentuan
yang mendasari dalam pengeloalaan keuangan daerah.
- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hal pengelolaan
keuangan daerah khususnya untuk pengeluaran dana atau pencairan keuangan
daerah baik untuk beban tetap maupun sementara, ditempuh melalui tahapan
prosedur sebagai berikut :
* Satu bulan setelah Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD ditetapkan,
Kepala Daerah menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang
9
memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang dijadikan dasar
pelaksanaan oleh pengguna anggaran (Pasal 25 ayat (1), (2) Kepmendagri
No. 29 tahun 2002);
* Untuk Pengeluaran kas daerah atas beban APBD terlebih dahulu diterbitkan
Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
(Pasal 49 ayat (4) Kepmendagri No. 29 tahun 2002);
* Selanjutnya masing-masing unit kerja (Kepala Kantor/Kepala Dinas/Badan)
selaku penanggungjawab anggaran (kuasa pengguna anggaran) mengajukan
nota dinas kepada Sekretaris Daerah (Kabupaten) untuk realisasi anggaran
pada bulan-bulan tertentu;
* Setelah nota dinas disetujui oleh Sekretaris Daerah (Kabupaten) lalu
dikembalikan ke unit kerja pengusul yang selanjutnya unit kerja membuat
dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
* SPP diajukan ke Bagian Keuangan (Subag. Anggaran) untuk diteliti dan
diregister;
* Kasubag Anggaran meneruskan ke Kasubag Perbendaharaan untuk
diterbitkan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG);
* Kasubag Perbendaharaan mengajukan ke Kabag Keuangan untuk
ditandatangani;
* Setelah SPMG ditandatangani dikembalikan kepada Kasubag
Perbendaharaan guna diteruskan ke Kantor Kas Daerah;
* Dari Kantor Kas Daerah dicairkan kepada Bendahara Unit Pengelola
Keuangan (pengusul) anggaran, selanjutnya uang masuk ke rekening
pemegang kas.
* Bahwa prosedur penggunaan keuangan daerah juga harus melalui Sub Bagian
Verifikasi untuk memeriksa, meneliti, dan menilai realisasi APBD serta
memeriksa, meneliti dan menilai pertanggungjawaban realisasi anggaran
yang keluar dari kas daerah.
- Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM selaku
Bupati Blitar pada tahun 2002 s.d. 2004 dalam Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Blitar, telah melakukan penyimpangan-
penyimpangan yang diuraikan sebagai berikut :
1. Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan
Surat Perintah Membayar Giro (SPMG);
10
- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2002 s/d 2004, telah terjadi
pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan
Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) atas permintaan Terdakwa Drs. H.
Imam Muhadi, MBA, MM dengan dalih untuk keperluan kegiatan Bupati.
Permintaan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM tersebut biasanya
disampaikan melalui Saksi Krisanto, SE, MM, selanjutnya permintaan
Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM tersebut disampaikan oleh
Saksi Krisanto SE, MM, kepada Saksi Solichin Inanta, SH, Msi., Saksi Drs.
Ec. Rusjdan, MM, dan Saksi Lilik Poerwanto (selaku Bendaharawan Gaji
Sekretariat atau Pemegang Kas), serta Saksi Kadmiarsih (selaku Kasubag
Perbendaharaan) untuk mempersiapkan Surat Perintah Membayar Giro
(SPMG) Pengembalian ayat yang diberi kode d atau D guna mencairkan
dana APBD tanpa dilengkapi Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dari
Bupati/Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan
daerah dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pengguna Anggaran.
- Bahwa berdasarkan kelaziman pengelolaan keuangan pada Pemerintah
Kabupaten Blitar, SPMG hanya terdiri dari SPMG kode A untuk gaji
pegawai, kode C untuk honorarium, kode R untuk kegiatan rutin dan kode P
untuk dana pembangunan sedangkan kode d atau D tidak lazim digunakan
kecuali oleh Saksi Krisanto SE, MM, Saksi Solichin Inanta, SH, Msi, Saksi
Drc Ec. Rusjdan MM, Saksi Lilik Poerwanto dan Saksi Kadmiarsih untuk
memenuhi permintaan dana oleh Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA,
MM.
- Bahwa SPMG yang diberi kode d atau D dimaksudkan sebagai SPMG PA
(Pengembalian Ayat) yang artinya dana dikeluarkan dari APBD bukan dari
Pos Pasal Pengeluaran (belanja), tetapi dikeluarkan dari ayat penerimaan
berupa penerimaan atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diganti
dikemudian hari dari pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) atau dari
DAU (Dana Alokasi Umum).
- Bahwa untuk memenuhi permintaan-permintaan dana dari Terdakwa Drs.
H. Imam Muhadi, MBA, MM, Saksi Kadmiarsih membuat SPMG kode d
atau D, kemudian SPMG kode d atau D tersebut diserahkan kepada Kabag
Keuangan untuk ditandatangani dan selanjutnya dikirimkan ke Kantor Kas
Daerah. Setelah SPMG kode d atau D diserahkan kepada Kepala Kantor
Kas Daerah (Saksi Solichin Inanta, SH, MSi) lalu Saksi Solichin Inanta, SH,
11
MSi, memindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening
Bendaharawan Gaji atau Pemegang Kas (Saksi Lilik Poerwanto). Kemudian
Saksi Lilik Poerwanto mencairkan dari Bank Jatim Cabang Blitar
selanjutnya diserahkan kepada Saksi Krisanto, SE, MM, yang pada akhirnya
dana-dana dimaksud berangsur-angsur diserahkan kepada Terdakwa Drs. H.
Imam Muhadi, MBA, MM.
- Bahwa SPMG kode d atau D yang telah diterbitkan dan dicairkan sejak
tahun 2002 s/d 2004 sebanyak 192 lembar dengan nilai total
Rp.68.338.385.125,- (enam puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh
delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh lima
rupiah), tahun anggaran 2002 sebanyak 59 lembar senilai Rp.
17.047.950.000,- (tujuh belas milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus
lima puluh ribu rupiah), tahun anggaran 2003 sebanyak 56 lembar senilai
Rp. 27.060.318.225,- (dua puluh tujuh milyar enam puluh juta tiga ratus
delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dan tahun anggaran
2004 sebanyak 78 lembar senilai Rp.24.230.116.900 (dua puluh empat
milyar dua ratus tiga puluh juta seratus enam belas ribu sembilan ratus
rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
a. Pada Tahun 2002
No Tgl No Penandatangan
No. Rek. Tujuan Jumlah SPMG SPMG SPMG
1 2 3 4 5 6
1 4 - 3 – 2002 1 /d/R Solichin Inanta, 200.03.01/537;An. Rp. 1.000.000.000,-
SH,Msi. Bendaharawan Gaji Sekretariat
2 4 - 3 – 2002 2 /d/R Solichin Inanta, 200.03.01/537;An. Rp. 1.000.000.000,-
SH,Msi. Bendaharawan Gaji Sekretariat
3 26 - 4 – 2002 3 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/847;An. Rp. 1.000.000.000,-
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
4 26 - 4 – 2002 4 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/847;An. Rp. 1.000.000.000,-
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
5 14 - 5 – 2002 5 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 180.000.000,-
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
6 28 - 5 – 2002 6 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 150.000.000,-
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
7 29 - 5 – 2002 7 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 100.000.000,-
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat 8 3 - 6 - 2002 8 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 130.000.000,-
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
9 4 - 6 - 2002 9 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 100.000.000,-
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
10 5 - 7 - 2002 10 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 100.000.000,-
12
11 8 - 7 - 2002 11 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 150.000.000,-
12 10 - 7 – 2002 12 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 100.000.000,-
13 10 - 7 – 2002 13 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/847;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 59.400.000,-
14 29 - 7 – 2002 14 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 150.000.000,-
15 7 - 8 - 2002 15 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 50.000.000,-
16 13 - 8 – 2002 16 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 200.000.000,-
17 13 - 8 – 2002 17 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 250.000.000,-
18 14 - 8 – 2002 18 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 100.000.000,-
19 15 - 8 – 2002 19 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 100.000.000,-
20 16 - 8 – 2002 20 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 160.000.000,-
21 19 - 8 – 2002 21 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/847;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 163.350.000,-
22 20 - 8 – 2002 22 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 112.000.000,-
23 20 - 8 – 2002 23 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 125.000.000,-
24 22 - 8 – 2002 24 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 212.000.000,-
25 22 - 8 – 2002 25 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 25.000.000,-
26 23 - 8 – 2002 26 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 55.200.000,-
27 26 - 8 – 2002 27 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 115.500.000,-
28 27 - 8 – 2002 28 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 75.500.000,-
29 29 - 8 – 2002 29 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 175.000.000,-
30 2 - 9 - 2002 30 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 250.000.000,-
31 11 - 9 – 2002 31 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 265.000.000,-
32 16 - 9 – 2002 32 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 150.000.000,-
33 17 - 9 – 2002 33 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 65.000.000,-
34 18 - 9 – 2002 34 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 300.000.000,-
35 20 - 9 – 2002 35 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 200.000.000,-
36 23 - 9 – 2002 36 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 300.000.000,-
37 24 - 9 – 2002 37 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 200.000.000,-
38 25 - 9 – 2002 38 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 300.000.000,-
13
39 7 - 10 – 2002 39 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 100.000.000,-
40 10 - 10 – 2002 40 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 225.000.000,-
41 11 - 10 – 2002 41 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 125.000.000,-
42 21 - 10 – 2002 42 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 315.000.000,-
43 25 - 10 – 2002 43 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 90.000.000,-
44 29 - 10 – 2002 44 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 100.000.000,-
45 1 - 11 – 2002 45 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 200.000.000,-
46 5 - 11 – 2002 46 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 200.000.000,-
47 7 - 11 – 2002 47 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 150.000.000,-
48 13 - 11 – 2002 48 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 200.000.000,-
49 18 - 11 – 2002 49 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 200.000.000,-
50 19 - 11 – 2002 50 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 125.000.000,-
51 25 - 11 – 2002 51 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 200.000.000,-
52 25 - 11 – 2002 52 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 150.000.000,-
53 28 - 11 – 2002 53 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 500.000.000,-
54 2 - 12 – 2002 54 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 500.000.000,-
55 4 - 12 – 2002 55 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 500.000.000,-
56 11 - 12 – 2002 56 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 500.000.000,-
57 18 - 12 – 2002 57 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 500.000.000,-
58 23 - 12 – 2002 58 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 1.250.000.000,-
59 24 - 12 – 2002 59 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 1.750.000.000,-
Jumlah Rp. 17.047.950.000,-
b. Pada Tahun 2003
No Tgl No Penandatangan No. Rek. Tujuan Jumlah
SPMG SPMG SPMG
1 2 3 4 5 6
1 11 - 2 – 2003 01 /d/R Krisanto, SE,MM 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
Bendaharawan Gaji Sekretariat
2 11 - 2 – 2003 02 /d/R Krisanto, SE,MM 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003
Bendaharawan Gaji Sekretariat
14
3 25 - 2 – 2003 03 /d/R Krisanto, SE,MM 200.03.01/847;An. Rp. 75.000.000,-
2003 Bendaharawan Gaji Sekretariat
4 4 - 3 - 2003 04 /d/R Krisanto, SE,MM 200.03.01/847;An. Rp. 250.000.000,-
2003 Bendaharawan Gaji Sekretariat
5 4 - 3 - 2003 05 /d/R Krisanto, SE,MM 200.03.01/537;An. Rp. 600.000.000,-
2003 Bendaharawan Gaji Sekretariat
6 12 - 3 – 2003 06 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 150.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
7 13 - 3 – 2003 07 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 100.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
8 14 - 3 – 2003 08 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 600.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
9 21 - 3 – 2003 09 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 150.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
10 24 - 3 – 2003 10 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 375.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
11 25 - 3 – 2003 11 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 200.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
12 31 - 3 – 2003 12 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 50.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
13 3 - 4 - 2003 13 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/847;An. Rp. 200.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
14 8 - 4 - 2003 14 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 400.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
15 10.- 4 – 2003 15 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 250.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
16 14.- 4 – 2003 16 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 275.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
17 17.- 4 – 2003 17 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 200.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
18 23.- 4 – 2003 18 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 600.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
19 23.- 4 – 2003 19 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 3.000.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
20 6 - 5 - 2003 20 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 250.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
21 7 - 5 - 2003 21 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/847;An. Rp. 150.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
22 12 - 5 – 2003 22 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 350.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
23 19 - 5 – 2003 23 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 200.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
24 21 - 5 – 2003 24 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 150.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
25 21 - 5 – 2003 25 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 150.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
26 26 - 5 – 2003 26 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 750.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
15
27 26 - 5 – 2003 27 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 1.000.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
28 27 - 5 – 2003 28 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 250.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
29 2 - 6 - 2003 29 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 1.000.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
30 3 - 6 - 2003 30 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 150.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
31 4 - 6 - 2003 31 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
32 9 - 6 - 2003 32 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
33 19 - 6 – 2003 33 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
34 23 - 6 – 2003 34 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 300.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
35 8 - 7 - 2003 35 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 450.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
36 10 - 7 – 2003 36 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 750.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
37 11 - 7 – 2003 37 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 750.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
38 15 - 7 – 2003 38 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
39 23 - 7 – 2003 39 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 550.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
40 25 - 7 – 2003 40 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
41 29 - 7 – 2003 41 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 1.000.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
42 29 - 7 – 2003 42 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 1.000.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
43 4 - 8 - 2003 43 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 400.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
44 10 - 9 – 2003 44 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 400.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
45 25 - 9 – 2003 45 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
46 25 - 9 – 2003 46 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
47 25 - 9 – 2003 47 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
48 25 - 9 – 2003 48 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 160.318.225,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
49 20 -0 – 2003 49 /d/R2003
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 400.000.000,-
50 24-10 – 2003 50 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 400.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
16
51 4 - 11 – 2003 51 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
52 11 - 1 – 2003 52 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
53 11 - 1 – 2003 53 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
54 13 - 1 – 2003 54 /d/R2003
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 500.000.000,-
55 13 - 1 – 2003 55 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
56 17 - 1 – 2003 56 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 450.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
Jumlah Rp. 27.060.318.225-
c. Pada Tahun 2004
No Tgl No Penandatangan No. Rek. Tujuan Jumlah
SPMG SPMG SPMG
1 2 3 4 5 6
1 06 - 1 – 2004 01 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 425.035.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
2 06 - 1 - 2004 02 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 350.025.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
3 06 - 1 - 2004 03 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 225.040.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
4 12 - 1 - 2004 04 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 204.842.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
5 26 - 1 - 2004 05 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 372.440.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
6 28 - 5 - 2004 06 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 675.500.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
7 28 - 5 - 2004 07 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 525.100.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
8 28 - 5 - 2004 08 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 314.500.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
9 3 – 2 - 2004 09 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 505.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
10 5 – 2 - 2004 10 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 529.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
11 6 – 2 - 2004 11 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 530.907.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
12 6 – 2 - 2004 12 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 720.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
13 6 – 2 - 2004 13 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 720.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
14 6 – 2 - 2004 14 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 720.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
17
15 6 – 2 - 2004 15 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 720.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
16 6 – 2 - 2004 16 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 720.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
17 10 - 2 - 2004 17 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 558.416.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
18 18 - 2 - 2004 18 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 184.250.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
19 18 - 2 - 2004 19 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 315.750.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
20 24 - 2 - 2004 20 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 512.450.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
21 24 - 2 - 2004 21 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 400.750.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
22 24 - 2 - 2004 22 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 325.500.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
23 24 - 2 - 2004 23 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 273.750.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
24 24 - 2 - 2004 24 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 400.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
25 11 - 3 - 2004 25 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 204.842.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
26 17 - 3 - 2004 26 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 565.574.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
27 25 - 3 - 2004 27 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 511.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
28 29 - 3 - 2004 28 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 372.440.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
29 6 – 4 - 2004 29 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 255.600.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
30 6 – 4 - 2004 30 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 244.400.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
31 15 - 4 - 2004 31 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 130.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
32 20 - 4 - 2004 32 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 85.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
33 26 - 4 - 2004 33 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 510.210.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
34 29 - 4 - 2004 34 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 200.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
35 6 – 5 - 2004 35 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 200.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
36 24 - 5 - 2004 36 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 500.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
37 26 - 5 - 2004 37 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 500.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
38 26 - 5 - 2004 38 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Kas Sekretariat Kab.Blitar
Rp. 275.291.700,-
18
39 27 - 5 - 2004 39 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 150.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
40 11 - 6 - 2004 40 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 260.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
41 23 - 6 - 2004 41 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 280.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
42 28 - 6 - 2004 42 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 200.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
43 29 - 6 - 2004 43 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 150.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
44 9 – 7 - 2004 44 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 500.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
45 16 - 7 - 2004 45 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 500.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
46 20 - 7 - 2004 46 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 125.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
47 20 - 7 - 2004 47 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 300.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
48 22 - 7 - 2004 48 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 500.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
49 27 - 7 - 2004 49 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 100.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
50 28 - 7 - 2004 50 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 21.730.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
51 28 - 7 - 2004 51 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 200.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
52 2 – 8 - 2004 52 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 200.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
53 2 – 8 - 2004 53 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 62.500.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
54 4 – 8 - 2004 54 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 200.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
55 12 - 8 - 2004 55 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 150.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
56 20 - 8 - 2004 56 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 300.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
57 23 - 8 - 2004 57 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 300.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
58 23 - 8 - 2004 58 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 395.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
59 23 - 8 - 2004 59 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 400.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
60 26 - 8 - 2004 60 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 500.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
61 1 – 9 - 2004 62 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 24.111.700,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
62 3 – 9 - 2004 63 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 100.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
19
63 3 – 9 - 2004 64 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 170.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
64 3 – 9 - 2004 65 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 298.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
65 7 – 9 - 2004 66 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 100.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
66 7 – 9 - 2004 67 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 50.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
67 9 – 9 - 2004 68 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 50.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
68 9 – 9 - 2004 69 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 100.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
69 10 - 9 - 2004 70 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 75.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
70 21 - 9 - 2004 71 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 100.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
71 23 - 9 - 2004 72 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 30.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
72 29 - 9 - 2004 73 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 15.312.500,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
73 1 - 10 - 2004 74 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 1.000.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
74 6 - 10 - 2004 75 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 200.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
75 6 - 10 - 2004 76 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 268.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
76 12 - 10 - 2004 77 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 50.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
77 15 – 10 - 2004 78 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 25.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
78 27 – 10 - 2004 82 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 15.850.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
Jumlah Rp. 24.230.116.900,-
* Bahwa pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan
SPMG pada tahun 2003 sebesar Rp. 27.060.318.225,- (dua puluh tujuh milyar
enam puluh juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah),
mengakibatkan kekurangan dana yang cukup besar umtuk membiayai pos APBD
tahun 2003, sehingga Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM. bersama
Saksi Krisanto, SE, MM., dan Solichin Inanta, SH., MSi., mencari dana untuk
menutupi kekurangan dana tersebut dengan cara :
- Meminjam dana ke Koperasi Praja Mukti sebesar Rp. 12.285.000.000,-
- Meminjam dana bendahara Rutin Sekretariat sebesar Rp. l.650.000.000,-
20
- Meminjam dana pada bendahara Kantor Pemerintah sebesar Rp.
1.800.000.000,-
- Meminjam dana pada bendahara Dinas Pendidikan sebesar Rp. 150.000.000,-
- Menggunakan setoran dana PBB dan PBHTB yang ada di BRI sebesar Rp.
1.500.000.000,-
- Meminjam dana pada bendahara gaji Sekretariat Rp. 1.920.000.000,-
* Bahwa peminjaman dana sebesar Rp. 19.305.000.000,- (sembilan belas milyar
tiga ratus lima juta rupiah) tidak dimasukkan dalam perhitungan Sisa APBD
tahun 2003 maupun dalam APBD tahun 2004.
2. Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara Pemindahbukuan ke
rekening pribadi;
Bahwa selain pengeluaran dana Kas Daerah dengan cara
penyimpangan penerbitan SPMG sebagaimana diuraikan diatas, telah terjadi
pengeluaran dana dari Kas Daerah Kabupaten Blitar dengan cara
pemindahbukuan ke rekening pribadi atas permintaan-permintaan Terdakwa
Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM yaitu:
- Bahwa atas permintaan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM
melalui Saksi Krisanto, SE, MM dan selanjutnya Saksi Krisanto, SE, MM
menghubungi Saksi Solichin Inanta, SH, MSi agar memindahbukukan
sejumlah dana dari Kas Daerah ke rekening pribadi Saksi Krisanto, SE,
MM, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi Solichin Inanta, SH, Msi,
dengan cara sebagai berikut :
* Pada tanggal 24 Juli 2002, Saksi Solichin Inanta, SH, MSi,
mengirimkan surat No.900/258/409.304/2002, yang ditujukan kepada
Pimpinan Bank Jatim Cabang Blitar, yang pada pokoknya memohon
agar Bank Jatim Cabang Blitar memindahbukukan dana Kas Daerah
sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening nomor
0142312400 atas nama Saksi Krisanto, SE, MM pada Bank Jatim
Cabang Blitar.
* Pada tanggal 29 Juli 2002, Saksi Solichin Inanta, SH, MSi
mengirimkan surat No. 900/259/409.304/2002, yang ditujukan kepada
Pimpinan Bank Jatim Cabang Blitar yang pada pokoknya memohon
agar Bank Jatim Cabang Blitar memindahbukukan dana Kas Daerah
sebesar Rp. 1.5000.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke
21
rekening nomor : 0142312400 atas nama Saksi Krisanto, SE, MM
pada Bank Jatim Cabang Blitar.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM
pada tanggal 10 Maret 2003, Saksi Krisanto, SE, MM, menghubungi
Saksi Samilah agar memindahbukukan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,-
(tiga miliyard rupiah) melalui kliring dari Bank Jatim Cabang Blitar ke
rekening Priono Hadi pada Bank Mandiri Cabang Blitar.
- Bahwa dana-dana sebesar Rp. 500.000.000,- dan Rp. 1.500.000.000,-
serta Rp. 3.000.000.000,- setelah cair dari masing-masing bank tersebut
semuanya diserahkan kepada Saksi Krisanto, SE, MM, selanjutnya oleh
Saksi Krisanto, SE, MM secara berangsur-angsur diserahkan kepada
Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM.
3. Pengeluaran dana dari Kas Daerah yang disimpan dalam bentuk deposito
dan giro dengan cara memanipulasi sisa anggaran tahun 2005;
A. Simpanan dalam bentuk Deposito
Bahwa simpanan Kas Daerah Kabupaten Blitar dalam bentuk
deposito ada pada Bank BRI Cabang Blitar, Bank Jatim Cabang Blitar
dan pada Bank BNI Cabang Blitar dengan bilyet deposito, yaitu:
No No.dan Tgl.
Bilyet Deposito Bank Jumlah
No. Tgl.Legalisasi/ Keputusan Bupati
1 7369328/ 4-6-2002
BRI Rp. 2.000.000.000,- No.151/2002, tgl. 15 -5-2002
2 070357/ 6-6-2002
Bank Jatim Rp. 2.000.000.000,- No.152/2002, tgl 15-5-2002
3 AA216788/
4-2-2002 BNI Rp. 2.000.000.000,-
No. 153/2002, tgl 15-5-2002
4 070455 Bank Jatim Rp. 15.000.000.000,- No.334/2002, tgl 7-11-2002
5 070630 Bank Jatim Rp. 3.000.000.000,- - Jumlah Rp. 24.000.000.000,-
B. Simpanan dalam bentuk Giro
Bahwa simpanan Kas Daerah Kabupaten Blitar dalam bentuk Giro
sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan perincian pada bank BNI Cabang Blitar
dengan rekening No.183.002588882.001 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) dan pada Bank Jatim Cabang Blitar dalam bentuk Giro Penampungan
22
Proyek dengan rekening No.0141005888 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah);
Jadi sisa dana APBD tahun 2002 yang disimpan dalam bentuk deposito
sejumlah Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dan dalam bentuk
Giro sebesar Rp. 3.000.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan sisa dana APBD
tahun anggaran 2002 sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar
rupiah);
- Pada bulan November 2002, Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM
meminta kepada Saksi Krisanto, SE, MM, agar Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada akhir anggaran tahun 2002
pada pembukuan diatur hanya sekitar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar
rupiah). Permintaan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM tersebut
oleh Saksi Krisanto, SE, MM disampaikan kepada Saksi Sri Suhartini agar
pembukuan disesuaikan menurut permintaan Terdakwa Drs. H. Imam
Muhadi, MBA, MM Kemudian Saksi Sri Suhartini dan Saksi Soewati
mengatur/menyesuaikan dengan cara menghilangkan atau mengahapus dana
sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) dengan cara
yaitu yang semula keadaan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (Buku
Model B IX) pada tanggal 28 November 2002 sebesar Rp.
322.562.476.669,36 tetapi pada tanggal 29 November 2002 berubah menjadi
Rp. 305.241.094.658,63, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah pada akhir tahun anggaran 2002 hanya
sebesar Rp. 4.157.634.718,50 (empat milyar seratus lima puluh tujuh juta
enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah lima puluh
sen), yang seharusnya berjumlah Rp. 31.157.643.718,50 (Rp.
27.000.000.000,- + Rp. 4.157.634.718,50).
- Bahwa dana sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah)
yang telah dihapus dari Pembukuan Buku Model B IX dan penyampaian
laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pada akhir tahun anggaran 2002, kemudian Saksi Solichin Inanta, SH, MSi
membuat surat ke Bank BNI, Bank BNI dan Bank Jatim Cabang Blitar
dengan maksud agar dana-dana yang tersimpan dalam bentuk deposito dan
giro dipindahbukukan ke rekening Saksi Krisanto, SE, MM sebesar Rp.
24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) pada masing-masing Bank
tersebut yaitu :
23
No Tgl. Surat Tujuan Penandatanganan Asal Dana Jumlah
1. 13-32003 Bank BNI
Solichin Inanta Deposito AA216788
Rp. 2.000.000.000,-
2 12-3-2003 BRI Solichin Inanta Deposito 7369328
Rp. 2.000.000.000,-
3 13-32003 Bank Jatim
Solichin Inanta Deposito 070455
Rp. 15.000.000.000
4 13-32003 Bank Jatim
Solichin Inanta Deposito 070630
Rp. 3.000.000.000,-
5 12-3-2003 Bank Jatim
Solichin Inanta Deposito 070357
Rp. 1.000.000.000,-
6 12-3-2003 Bank BNI
Solichin Inanta Giro 18300258882001
Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah Rp. 24.000.000.000,-
Dari dana sebesar Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar
rupiah) yang telah masuk ke rekening Saksi Krisanto, SE, MM pada masing-
masing bank tersebut, kemudian oleh Saksi Krisanto, SE, MM dicairkan sebesar
Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dan diserahkan dalam
bentuk tunai secara berangsur-angsur kepada Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi,
MBA, MM. sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
dimasukkan kembali ke rekening Kas daerah DAU dengan rekening No.
0141011200.
- Bahwa pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan
penerbitan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) sebesar Rp.
68.338.385.125,- (enam puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta
tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), pengeluaran
dana dari Kas Daerah dengan cara pemindahbukuan ke rekening pribadi sebesar
Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan Pengeluaran dana dari Kas
Daerah yang disimpan dalam bentuk deposito dan giro dengan cara
memanipulasi sisa anggaran tahun 2002 sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua
puluh empat milyar rupiah), yang keseluruhannya secara berangsur-angsur
diserahkan Saksi Krisanto, SE, MM kepada Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi,
MBA, MM kemudian oleh Saksi Bangun Suharsono disiasati dengan cara
membebankan pada pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos pemeliharaan,
pos perjalanan dinas dan pos belanja lain-lain pada masing-masing unit kerja
Pemerintah Kabupaten Blitar pada akhir tahun anggaran 2002 dan akhir tahun
anggaran 2003.
24
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM (Bupati Blitar)
selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah yang telah
beberapa kali meminta dana kepada Saksi Krisanto, SE, MM yang
ditindaklanjuti dengan mengeluarkan dana dari Kas Daerah dengan cara
peyimpangan penerbitan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) sebesar Rp
.68.338.385.125,- (enam puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta
tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), mengeluarkan
dana dari Kas Daerah dengan cara pemindahbukuan ke rekening pribadi sebesar
Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan mengeluarkan dana dari Kas
Daerah yang disimpan dalam bentuk deposito dan giro dengan cara
memanipulasi sisa anggaran tahun 2002 sebesar Rp. 24.000.000.000, (dua
puluh empat milyar rupiah) telah bertentangan dengan :
* Undang-Undang No. 22 tahun 1999, tanggal 4 Mei 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, antara lain :
1. Pasal 43 huruf d yang berbunyi antara lain “Kepala Daerah mempunyai
kewajiban menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan”.
2. Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi antara lain “Kepala Daerah memimpin
penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama DPRD”.
3. Pasal 42 ayat (2) yang berbunyi antara lain “Kepala Daerah dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Daerah Bertanggung jawab
kepada DPRD”.
4. Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi antara lain “Kepala Daerah wajib
menyampaikan pertanggungjwaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun
anggaran”.
5. Pasal 48 huruf b yang berbunyi antara lain “Kepala Daerah dilarang
membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi
dirinya anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok
politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau
mendiskriminasiksan warga negara dan golongan masyarakat lain”.
6. Pasal 48 huruf d yang berbunyi antara lain “Kepala Daerah dilarang
menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang patut diduga akan
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”.
* Dan telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun
2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :
25
1. Pasal 1 butir 4 yang berbunyi antara lain “bahwa pemegang kekuasaan
umum pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena
Jabatannya pengelolaan keuangann daerah dan mempunyai kewajiban
menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut
kepada DPRD”.
2. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi antara lain “Kepala Daerah adalah Pemegang
Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah”.
3. Pasal 4 yang berbunyi antara lain “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien,
efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas
keadilan dan kepatutan”.
4. Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi antara lain “Perkiraan sisa lebih
perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun
berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu
sebagai saldo awal pada perubahan APBD”
* Serta bertentangan pula dengan Kepmendagri No.29 Tahun 2002, tanggal 10
Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
1. Pasal 31 yang antara lain berbunyi “Kepala Daerah adalah Pemegang
Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah”.
2. Pasal 32 ayat (2) yang antara lain berbunyi “Umum Daerah Bertanggung
Jawab Kepada Kepala Daerah”.
3. Pasal 49 ayat (5) yang antara lain berbunyi “setiap pengeluaran kas harus
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh
oleh pihak yang menagih”.
4. Pasal 60 yang antara lain berbunyi “Jumlah sisa perhitungan tahun
berkenaan di tahun anggaran yang lalu dipindah bukukan pada kelompok
pembiayaan, jenis penerimaan daerah, obyek sisa lebih anggaran tahun
lalu”.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM sebagaimana
tersebut diatas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar kurang lebih
Rp. 55.810.635.125,- (lima puluh lima milyar delapan ratus sepuluh juta enam
ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan telah memperkaya
26
Saksi Krisanto, SE, MM, Saksi Solichin Inanta, SH, Msi, Saksi Drs. Ec.
M.Rusjdan, MM dan Saksi Bangun Suharsono sebesar kurang lebih Rp.
18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) sehingga mengakibatkan
kerugian keuangan negara sebesar Rp. 73.810.635.125,- (tujuh puluh tiga
milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus dua
puluh lima rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah sekitar itu.
Perbuatan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM merupakan tindak
pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
S U B S I D A I R
Bahwa ia Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM. dalam kapasitasnya
sebagai Bupati Blitar periode tahun 2001-2006, secara bersama-sama atau bertindak
sendiri-sendiri baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang
turut serta melakukan dengan Kristanto, SE, MM dalam kapasitasnya selaku Pj. Kepala
Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sejak
tanggal 18 Januari 2001 sampai dengan 5 Desember 2003, berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Blitar Nomor :820/07/432.031/SK/2001 tanggal 18 januari 2001, kemudian sejak
tanggal 6 Desember 2003 menggantikan Drs. Ec. M. Rusjdan, MM untuk melaksanakan
tugas sebagai Kepala Bagian Keuangan yang selanjutnya diangkat sebagai Pj. Kepala
Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Blitar berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Blitar Nomor : 820/21/409.201/SK/2004, tanggal 10 Februari 2004 sampai dengan
sekarang, Drs. Ec. M. Rusjdan, MM dalam kapasitasnya selaku Kepala Bagian
Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sejak 26 Maret 2002 sampai
dengan 5 Desember 2003, Solichin Inanta, SH, Msi, dalam kapasitasnya selaku Kepala
Bagian Keuangan pada Sekretariat Kabupaten Blitar sejak tanggal 2 Januari 2001
sampai dengan 26 Maret 2002, yang kemudian menjadi Kepala Kantor Kas Daerah
Kabupaten Blitar sejak tanggal 27 Maret 2002 sampai dengan sekarang, Bangun
Suharsono dalam kapasitasnya selaku Kepala Sub Bagian Pembukuan pada Bagian
Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sejak tanggal 18 Januari 2001 sampai
dengan sekarang, (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-
27
waktu dan tempat-tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas,
telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan mengungtungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan keputusan Mendagri dan Otoda RI Nomor : 131.35.598,
tanggal 21 Desember 2000, Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM diangkat
sebagai Bupati Blitar periode 2001 sampai dengan 2006;
- Bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, tanggal 4 Mei 1999, tentang
Pemerintahan Daerah, mengatur dan menentukan antara lain; bahwa Kepala
Daerah atau Bupati sebagai berikut:
1. Mempunyai kewajiban menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
(Pasal 43 huruf d).
2. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama DPRD (Pasal 44 ayat 1).
3. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Daerah bertanggung
jawab kepada DPRD (Pasal 44 ayat 2).
4. Wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir
tahun anggaran (Pasal 45 ayat 1).
5. Dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan
bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau
kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau
mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain (Pasal 48
huruf b).
6. Dilarang menerima uang, barang, dan/atau dari pihak lain yang patut dapat
diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
(Pasal 48 huruf d).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 105 tahun 2000, tanggal
10 November 2000, tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan
Daerah, mengatur antara lain sebagai berikut :
1. Bahwa pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah
Kepala Daerah yang karena jabatannya pengelolaan keuangan daerah dan
mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungajwaban atas pelaksanaan
kewenangan tersebut kepada DPRD. (Pasal 1 butir 4).
28
2. Bahwa Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan
Keuangan Daerah. (Pasal 2 ayat 1).
3. Bahwa “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”.
(Pasal 4).
4. Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi antara lain “Perkiraan sisa lebih perhitungan
APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya,
sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai
saldo awal pada perubahan APBD”.
- Bahwa berdasarkan Kepmendagri No.29 Tahun 2002, tanggal 10 Juni 2002
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengatur antara lain;
1. Bahwa Kepala Daerah Adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan
Keuangan Daerah (Pasal 31 ayat 1);
2. Bahwa Bendahara Umum Daerah Bertanggung Jawab Kepada Kepala
Daerah. (Pasal 32 ayat 2);
3. Bahwa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi wewenang oleh
Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk
mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk
kekayaan Daerah lainnya. (Pasal 1 Huruf e);
4. Bahwa Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan
sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. (Pasal 49 ayat
5);
5. Bahwa Jumlah Sisa Perhitungan Tahun Berkenaan di Tahun Anggaran yang
lalu Dipindahbukukan Pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan
daerah, Obyek Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu. (pasal 60);
- Bahwa Keputusan Mendagri No.900-099 tahun 1980, tanggal 2 April 1980
tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah merupakan salah satu ketentuan
yang mendasari dalam pengeloalaan keuangan daerah.
- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hal pengelolaan
keuangan daerah khususnya untuk pengeluaran dana atau pencairan keuangan
29
daerah baik untuk beban tetap maupun sementara, ditempuh melalui tahapan
prosedur sebagai berikut:
* Satu bulan setelah Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD ditetapkan,
Kepala Daerah menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang
memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang dijadikan dasar
pelaksanaan oleh pengguna anggaran (Pasal 25 ayat (1), (2) Kepmendagri
No. 29 tahun 2002);
* Untuk Pengeluaran kas daerah atas beban APBD terlebih dahulu diterbitkan
Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
(Pasal 49 ayat (4) Kepmendagri No. 29 tahun 2002);
* Selanjutnya masing-masing unit kerja (Kepala Kantor/Kepala Dinas/Badan)
selaku penanggungjawab anggaran (kuasa pengguna anggaran) mengajukan
nota dinas kepada Sekretaris Daerah (Kabupaten) untuk realisasi anggaran
pada bulan-bulan tertentu;
* Setelah nota dinas disetujui oleh seskab lalu dikembalikan ke unit kerja
pengusul yang selanjutnya unit kerja membuat dan menerbitkan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP);
* SPP diajukan ke Bagian Keuangan (Subag. Anggaran) untuk diteliti dan
diregister;
* Kasubag Anggaran meneruskan ke Kasubag Perbendaharaan untuk
diterbitkan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG);
* Kasubag Perbendaharaan mengajukan ke Kabag Keuangan untuk
ditandatangani;
* Setelah SPMG ditandatangani dikembalikan kepada Kasubag
Perbendaharaan guna diteruskan ke Kantor Kas Daerah;
* Dari Kantor Kas Daerah dicairkan kepada Bendahara Unit Pengelola
Keuangan (pengusul) anggaran, selanjutnya uang masuk ke rekening
pemegang kas.
* Bahwa prosedur penggunaan keuangan daerah juga harus melalui Sub Bagian
Verifikasi untuk memeriksa, meneliti, dan menilai realisasi APBD serta
memeriksa, meneliti dan menilai pertanggungjawaban realisasi anggaran
yang keluar dari kas daerah.
- Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM selaku
Bupati Blitar pada tahun 2002 s.d. 2004 dalam Pelaksanaan Pengelolaan
30
Keuangan Daerah Kabupaten Blitar, telah melakukan penyimpangan-
penyimpangan yang diuraikan sebagai berikut:
1. Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan
penerbitan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG);
- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2002 s/d 2004, telah terjadi
pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan
Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) atas permintaan Terdakwa Drs. H.
Imam Muhadi, MBA, MM dengan dalih untuk keperluan kegiatan Bupati.
Permintaan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM tersebut biasanya
disampaikan melalui Saksi Krisanto, SE, MM, selanjutnya permintaan
Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM tersebut disampaikan oleh
Saksi Krisanto SE, MM, kepada Saksi Solichin Inanta, SH, Msi., Saksi Drs.
Ec. Rusjdan, MM, dan Saksi Lilik Poerwanto (selaku Bendaharawan Gaji
Sekretariat atau Pemegang Kas), serta Saksi Kadmiarsih (selaku Kasubag
Perbendaharaan) untuk mempersiapkan Surat Perintah Membayar Giro
(SPMG) Pengembalian ayat yang diberi kode d atau D guna mencairkan
dana APBD tanpa dilengkapi Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dari
Bupati/Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan
daerah dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pengguna Anggaran.
- Bahwa berdasarkan kelaziman pengelolaan keuangan pada Pemerintah
Kabupaten Blitar, SPMG hanya terdiri dari SPMG kode A untuk gaji
pegawai, kode C untuk honorarium, kode R untuk kegiatan rutin dan kode P
untuk dana pembangunan sedangkan kode d atau D tidak lazim digunakan
kecuali oleh Saksi Krisanto SE, MM, Saksi Solichin Inanta, SH, Msi, Saksi
Drc Ec. Rusjdan MM, Saksi Lilik Poerwanto dan Saksi Kadmiarsih untuk
memenuhi permintaan dana oleh Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA,
MM.
- Bahwa SPMG yang diberi kode d atau D dimaksudkan sebagai SPMG PA
(Pengembalian Ayat) yang artinya dana dikeluarkan dari APBD bukan dari
Pos Pasal Pengeluaran (belanja), tetapi dikeluarkan dari ayat penerimaan
berupa penerimaan atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diganti
dikemudian hari dari pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) atau dari
DAU (Dana Alokasi Umum).
31
- Bahwa untuk memenuhi permintaan-permintaan dana dari Terdakwa Drs.
H. Imam Muhadi, MBA, MM., Saksi Kadmiarsih membuat SPMG kode d
atau D, kemudian SPMG kode d atau D tersebut diserahkan kepada Kabag
Keuangan untuk ditandatangani dan selanjutnya dikirimkan ke Kantor Kas
Daerah. Setelah SPMG kode d atau D diserahkan kepada Kepala Kantor
Kas Daerah (Saksi Solichin Inanta, SH, MSi) lalu Saksi Solichin Inanta, SH,
MSi, memindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening
Bendaharawan Gaji atau Pemegang Kas (Saksi Lilik Poerwanto). Kemudian
Saksi Lilik Poerwanto mencairkan dari Bank Jatim Cabang Blitar
selanjutnya diserahkan kepada Saksi Krisanto, SE, MM, yang pada akhirnya
dana-dana dimaksud berangsur-angsur diserahkan kepada Terdakwa Drs. H.
Imam Muhadi, MBA, MM.
- Bahwa SPMG kode d atau D yang telah diterbitkan dan dicairkan sejak
tahun 2002 s/d 2004 sebanyak 192 lembar dengan nilai total
Rp.68.338.385.125,- (enam puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh
delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh lima
rupiah), tahun anggaran 2002 sebanyak 59 lembar senilai Rp.
17.047.950.000,- (tujuh belas milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus
lima puluh ribu rupiah), tahun anggaran 2003 sebanyak 56 lembar senilai
Rp. 27.060.318.225,- (dua puluh tujuh milyar enam puluh juta tiga ratus
delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dan tahun anggaran
2004 sebanyak 78 lembar senilai Rp.24.230.116.900 (dua puluh empat
milyar dua ratus tiga puluh juta seratus enam belas ribu sembilan ratus
rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
a. Pada Tahun 2002
No Tgl No Penandatangan
No. Rek. Tujuan Jumlah SPMG SPMG SPMG
1 2 3 4 5 6 1 4 - 3 – 2002 1 /d/R Solichin Inanta, 200.03.01/537;An. Rp. 1.000.000.000,-
SH,Msi. Bendaharawan Gaji Sekretariat
2 4 - 3 – 2002 2 /d/R Solichin Inanta, 200.03.01/537;An. Rp. 1.000.000.000,-
SH,Msi. Bendaharawan Gaji Sekretariat
3 26 - 4 – 2002 3 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/847;An. Rp. 1.000.000.000,-
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
4 26 - 4 – 2002 4 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/847;An. Rp. 1.000.000.000,-
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
5 14 - 5 – 2002 5 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 180.000.000,-
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
32
6 28 - 5 – 2002 6 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 150.000.000,-
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
7 29 - 5 – 2002 7 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 100.000.000,-
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
8 3 - 6 - 2002 8 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 130.000.000,-
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
9 4 - 6 - 2002 9 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 100.000.000,-
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
10 5 - 7 - 2002 10 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 100.000.000,-
11 8 - 7 - 2002 11 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 150.000.000,-
12 10 - 7 – 2002 12 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 100.000.000,-
13 10 - 7 – 2002 13 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/847;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 59.400.000,-
14 29 - 7 – 2002 14 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 150.000.000,-
15 7 - 8 - 2002 15 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 50.000.000,-
16 13 - 8 – 2002 16 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 200.000.000,-
17 13 - 8 – 2002 17 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 250.000.000,-
18 14 - 8 – 2002 18 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 100.000.000,-
19 15 - 8 – 2002 19 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 100.000.000,-
20 16 - 8 – 2002 20 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 160.000.000,-
21 19 - 8 – 2002 21 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/847;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 163.350.000,-
22 20 - 8 – 2002 22 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 112.000.000,-
23 20 - 8 – 2002 23 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 125.000.000,-
24 22 - 8 – 2002 24 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 212.000.000,-
25 22 - 8 – 2002 25 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 25.000.000,-
26 23 - 8 – 2002 26 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 55.200.000,-
27 26 - 8 – 2002 27 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 115.500.000,-
28 27 - 8 – 2002 28 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 75.500.000,-
29 29 - 8 – 2002 29 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 175.000.000,-
30 2 - 9 - 2002 30 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 250.000.000,-
31 11 - 9 – 2002 31 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 265.000.000,-
32 16 - 9 – 2002 32 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 150.000.000,-
33
33 17 - 9 – 2002 33 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 65.000.000,-
34 18 - 9 – 2002 34 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 300.000.000,-
35 20 - 9 – 2002 35 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 200.000.000,-
36 23 - 9 – 2002 36 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 300.000.000,-
37 24 - 9 – 2002 37 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 200.000.000,-
38 25 - 9 – 2002 38 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 300.000.000,-
39 7 - 10 – 2002 39 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 100.000.000,-
40 10 - 10 – 2002 40 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 225.000.000,-
41 11 - 10 – 2002 41 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 125.000.000,-
42 21 - 10 – 2002 42 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 315.000.000,-
43 25 - 10 – 2002 43 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 90.000.000,-
44 29 - 10 – 2002 44 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 100.000.000,-
45 1 - 11 – 2002 45 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 200.000.000,-
46 5 - 11 – 2002 46 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 200.000.000,-
47 7 - 11 – 2002 47 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 150.000.000,-
48 13 - 11 – 2002 48 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 200.000.000,-
49 18 - 11 – 2002 49 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 200.000.000,-
50 19 - 11 – 2002 50 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 125.000.000,-
51 25 - 11 – 2002 51 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 200.000.000,-
52 25 - 11 – 2002 52 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 150.000.000,-
53 28 - 11 – 2002 53 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 500.000.000,-
54 2 - 12 – 2002 54 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 500.000.000,-
55 4 - 12 – 2002 55 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 500.000.000,-
56 11 - 12 – 2002 56 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 500.000.000,-
57 18 - 12 – 2002 57 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 500.000.000,-
58 23 - 12 – 2002 58 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 1.250.000.000,-
59 24 - 12 – 2002 59 /d/R
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 1.750.000.000,-
Jumlah Rp. 17.047.950.000,-
34
b. Pada Tahun 2003
No Tgl No Penandatangan No. Rek. Tujuan Jumlah
SPMG SPMG SPMG
1 2 3 4 5 6
1 11 - 2 – 2003 01 /d/R Krisanto, SE,MM 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Bendaharawan Gaji Sekretariat
2 11 - 2 – 2003 02 /d/R Krisanto, SE,MM 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Bendaharawan Gaji Sekretariat
3 25 - 2 – 2003 03 /d/R Krisanto, SE,MM 200.03.01/847;An. Rp. 75.000.000,-
2003 Bendaharawan Gaji Sekretariat
4 4 - 3 - 2003 04 /d/R Krisanto, SE,MM 200.03.01/847;An. Rp. 250.000.000,-
2003 Bendaharawan Gaji Sekretariat
5 4 - 3 - 2003 05 /d/R Krisanto, SE,MM 200.03.01/537;An. Rp. 600.000.000,-
2003 Bendaharawan Gaji Sekretariat
6 12 - 3 – 2003 06 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 150.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
7 13 - 3 – 2003 07 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 100.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
8 14 - 3 – 2003 08 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 600.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
9 21 - 3 – 2003 09 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 150.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
10 24 - 3 – 2003 10 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 375.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
11 25 - 3 – 2003 11 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 200.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
12 31 - 3 – 2003 12 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 50.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
13 3 - 4 - 2003 13 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/847;An. Rp. 200.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
14 8 - 4 - 2003 14 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 400.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
15 10.- 4 – 2003 15 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 250.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
16 14.- 4 – 2003 16 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 275.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
17 17.- 4 – 2003 17 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 200.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
18 23.- 4 – 2003 18 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 600.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
19 23.- 4 – 2003 19 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 3.000.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
20 6 - 5 - 2003 20 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 250.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
21 7 - 5 - 2003 21 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/847;An. Rp. 150.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
22 12 - 5 – 2003 22 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 350.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
35
23 19 - 5 – 2003 23 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 200.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
24 21 - 5 – 2003 24 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 150.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
25 21 - 5 – 2003 25 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 150.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
26 26 - 5 – 2003 26 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 750.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
27 26 - 5 – 2003 27 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 1.000.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
28 27 - 5 – 2003 28 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 250.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
29 2 - 6 - 2003 29 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 1.000.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
30 3 - 6 - 2003 30 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 150.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
31 4 - 6 - 2003 31 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
32 9 - 6 - 2003 32 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
33 19 - 6 – 2003 33 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
34 23 - 6 – 2003 34 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 300.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
35 8 - 7 - 2003 35 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 450.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
36 10 - 7 – 2003 36 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 750.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
37 11 - 7 – 2003 37 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 750.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
38 15 - 7 – 2003 38 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
39 23 - 7 – 2003 39 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 550.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
40 25 - 7 – 2003 40 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
41 29 - 7 – 2003 41 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 1.000.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
42 29 - 7 – 2003 42 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 1.000.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
43 4 - 8 - 2003 43 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 400.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
44 10 - 9 – 2003 44 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 400.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
45 25 - 9 – 2003 45 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
46 25 - 9 – 2003 46 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
36
47 25 - 9 – 2003 47 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
48 25 - 9 – 2003 48 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 160.318.225,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
49 20 -0 – 2003 49 /d/R2003
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 400.000.000,-
50 24-10 – 2003 50 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 400.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
51 4 - 11 – 2003 51 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
52 11 - 1 – 2003 52 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
53 11 - 1 – 2003 53 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
54 13 - 1 – 2003 54 /d/R2003
Drs.Ec.Muhammad Rusjdan, MM
200.03.01/537;An. Bendaharawan Gaji Sekretariat
Rp. 500.000.000,-
55 13 - 1 – 2003 55 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 500.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
56 17 - 1 – 2003 56 /d/R Drs.Ec.Muhammad 200.03.01/537;An. Rp. 450.000.000,-
2003 Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
Jumlah Rp. 27.060.318.225-
d. Pada Tahun 2004
No Tgl No Penandatangan No. Rek. Tujuan Jumlah
SPMG SPMG SPMG
1 2 3 4 5 6 1 06 - 1 – 2004 01 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 425.035.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
2 06 - 1 - 2004 02 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 350.025.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
3 06 - 1 - 2004 03 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 225.040.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
4 12 - 1 - 2004 04 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 204.842.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
5 26 - 1 - 2004 05 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 372.440.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
6 28 - 5 - 2004 06 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 675.500.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
7 28 - 5 - 2004 07 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 525.100.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
8 28 - 5 - 2004 08 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 314.500.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
9 3 – 2 - 2004 09 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 505.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
10 5 – 2 - 2004 10 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 529.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
37
11 6 – 2 - 2004 11 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 530.907.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
12 6 – 2 - 2004 12 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 720.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
13 6 – 2 - 2004 13 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 720.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
14 6 – 2 - 2004 14 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 720.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
15 6 – 2 - 2004 15 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 720.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
16 6 – 2 - 2004 16 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 720.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
17 10 - 2 - 2004 17 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 558.416.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
18 18 - 2 - 2004 18 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 184.250.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
19 18 - 2 - 2004 19 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 315.750.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
20 24 - 2 - 2004 20 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 512.450.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
21 24 - 2 - 2004 21 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 400.750.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
22 24 - 2 - 2004 22 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 325.500.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
23 24 - 2 - 2004 23 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 273.750.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
24 24 - 2 - 2004 24 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 400.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
25 11 - 3 - 2004 25 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 204.842.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
26 17 - 3 - 2004 26 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 565.574.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
27 25 - 3 - 2004 27 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 511.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
28 29 - 3 - 2004 28 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 372.440.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
29 6 – 4 - 2004 29 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 255.600.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
30 6 – 4 - 2004 30 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 244.400.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
31 15 - 4 - 2004 31 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 130.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
32 20 - 4 - 2004 32 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 85.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
33 26 - 4 - 2004 33 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 510.210.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
34 29 - 4 - 2004 34 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 200.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
38
35 6 – 5 - 2004 35 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 200.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
36 24 - 5 - 2004 36 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 500.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
37 26 - 5 - 2004 37 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 500.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
38 26 - 5 - 2004 38 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 275.291.700,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
39 27 - 5 - 2004 39 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 150.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
40 11 - 6 - 2004 40 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 260.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
41 23 - 6 - 2004 41 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 280.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
42 28 - 6 - 2004 42 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 200.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
43 29 - 6 - 2004 43 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 150.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
44 9 – 7 - 2004 44 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 500.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
45 16 - 7 - 2004 45 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 500.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
46 20 - 7 - 2004 46 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 125.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
47 20 - 7 - 2004 47 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 300.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
48 22 - 7 - 2004 48 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 500.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
49 27 - 7 - 2004 49 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 100.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
50 28 - 7 - 2004 50 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 21.730.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
51 28 - 7 - 2004 51 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 200.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
52 2 – 8 - 2004 52 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 200.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
53 2 – 8 - 2004 53 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 62.500.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
54 4 – 8 - 2004 54 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 200.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
55 12 - 8 - 2004 55 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 150.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
56 20 - 8 - 2004 56 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 300.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
57 23 - 8 - 2004 57 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 300.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
58 23 - 8 - 2004 58 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 395.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
39
59 23 - 8 - 2004 59 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 400.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
60 26 - 8 - 2004 60 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 500.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
61 1 – 9 - 2004 62 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 24.111.700,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
62 3 – 9 - 2004 63 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 100.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
63 3 – 9 - 2004 64 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 170.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
64 3 – 9 - 2004 65 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 298.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
65 7 – 9 - 2004 66 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 100.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
66 7 – 9 - 2004 67 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 50.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
67 9 – 9 - 2004 68 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 50.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
68 9 – 9 - 2004 69 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 100.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
69 10 - 9 - 2004 70 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 75.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
70 21 - 9 - 2004 71 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 100.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
71 23 - 9 - 2004 72 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 30.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
72 29 - 9 - 2004 73 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 15.312.500,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
73 1 - 10 - 2004 74 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 1.000.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
74 6 - 10 - 2004 75 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 200.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
75 6 - 10 - 2004 76 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 268.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
76 12 - 10 - 2004 77 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 50.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
77 15 – 10 - 2004 78 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 25.000.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
78 27 – 10 - 2004 82 /D Krisanto, SE,MM 200.03.01/537; An.Pemegang Rp. 15.850.000,-
Kas Sekretariat Kab.Blitar
Jumlah Rp. 24.230.116.900,-
* Bahwa pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan
penerbitan SPMG pada tahun 2003 sebesar Rp. 27.060.318.225,- (dua puluh
tujuh milyar enam puluh juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus dua
puluh lima rupiah), mengakibatkan kekurangan dana yang cukup besar
40
umtuk membiayai pos APBD tahun 2003 sehingga Terdakwa Drs. H. Imam
Muhadi, MBA, MM bersama Saksi Krisanto, SE, MM., dan Solichin Inanta,
SH., MSi., mencari dana untuk menutupi kekurangan dana tersebut dengan
cara:
- Meminjam dana ke Koperasi Praja Mukti sebesar Rp. 12.285.000.000,-
- Meminjam dana bendahara Rutin Sekretariat sebesar Rp.
l.650.000.000,-
- Meminjam dana pada bendahara Kantor Pemerintah sebesar Rp.
1.800.000.000,-
- Meminjam dana pada bendahara Dinas Pendidikan sebesar Rp.
150.000.000,-
- Menggunakan setoran dana PBB dan PBHTB yang ada di BRI sebesar
Rp. 1.500.000.000,-
- Meminjam dana pada bendahara gaji Sekretariat Rp. 1.920.000.000,-
* Bahwa peminjaman dana sebesar Rp. 19.305.000.000,- (sembilan belas
milyar tiga ratus lima juta rupiah) tidak dimasukkan dalam perhitungan Sisa
APBD tahun 2003 maupun dalam APBD tahun 2004.
2. Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara pemindahbukuan ke
rekening pribadi;
Bahwa selain pengeluaran dana Kas Daerah dengan cara
penyimpangan penerbitan SPMG sebagaimana diuraikan diatas, telah terjadi
pengeluaran dana dari Kas Daerah Kabupaten Blitar dengan cara
pemindahbukuan ke rekening pribadi atas permintaan-permintaan Terdakwa
Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM yaitu:
- Bahwa atas permintaan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM
melalui Saksi Krisanto, SE, MM dan selanjutnya Saksi Krisanto, SE, MM
menghubungi Saksi Solichin Inanta, SH, MSi agar memindahbukukan
sejumlah dana dari Kas Daerah ke rekening pribadi Saksi Krisanto, SE,
MM, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi Solichin Inanta, SH, Msi,
dengan cara sebagai berikut:
* Pada tanggal 24 Juli 2002, Saksi Solichin Inanta, SH, MSi,
mengirimkan surat No.900/258/409.304/2002, yang ditujukan kepada
Pimpinan Bank Jatim Cabang Blitar, yang pada pokoknya memohon
agar Bank Jatim Cabang Blitar memindahbukukan dana Kas Daerah
41
sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening nomor
0142312400 atas nama Saksi Krisanto, SE, MM pada Bank Jatim
Cabang Blitar.
* Pada tanggal 29 Juli 2002, Saksi Solichin Inanta, SH, MSi
mengirimkan surat No. 900/259/409.304/2002, yang ditujukan kepada
Pimpinan Bank Jatim Cabang Blitar yang pada pokoknya memohon
agar Bank Jatim Cabang Blitar memindahbukukan dana Kas Daerah
sebesar Rp. 1.5000.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke
rekening nomor : 0142312400 atas nama Saksi Krisanto, SE, MM
pada Bank Jatim Cabang Blitar.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM
pada tanggal 10 Maret 2003, Saksi Krisanto, SE, MM, menghubungi
Saksi Samilah agar memindahbukukan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,-
(tiga miliyard rupiah) melalui kliring dari Bank Jatim Cabang Blitar ke
rekening Priono Hadi pada Bank Mandiri Cabang Blitar.
- Bahwa dana-dana sebesar Rp. 500.000.000,- dan Rp. 1.500.000.000,-
serta Rp. 3.000.000.000,- setelah cair dari masing-masing bank tersebut
semuanya diserahkan kepada Saksi Krisanto, SE, MM, selanjutnya oleh
Saksi Krisanto, SE, MM secara berangsur-angsur diserahkan kepada
Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM.
3. Pengeluaran dana dari Kas Daerah yang disimpan dalam bentuk deposito
dan giro dengan cara memanipulasi sisa anggaran tahun 2005;
A. Simpanan dalam bentuk Deposito
Bahwa simpanan Kas Daerah Kabupaten Blitar dalam bentuk
deposito ada pada Bank BRI Cabang Blitar, Bank Jatim Cabang Blitar
dan pada Bank BNI Cabang Blitar dengan bilyet deposito, yaitu:
No No.dan Tgl.
Bilyet Deposito Bank Jumlah
No. Tgl.Legalisasi/ Keputusan Bupati
1 7369328/ 4-6-2002
BRI Rp. 2.000.000.000,- No.151/2002, tgl. 15 -5-2002
2 070357/ 6-6-2002
Bank Jatim Rp. 2.000.000.000,- No.152/2002, tgl 15-5-2002
3 AA216788/
4-2-2002 BNI Rp. 2.000.000.000,-
No. 153/2002, tgl 15-5-2002
4 070455 Bank Jatim Rp. 15.000.000.000,- No.334/2002, tgl 7-11-2002
5 070630 Bank Jatim Rp. 3.000.000.000,- - Jumlah Rp. 24.000.000.000,-
42
B. Simpanan dalam bentuk Giro
Bahwa simpanan Kas Daerah Kabupaten Blitar dalam bentuk Giro
sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan perincian pada bank BNI Cabang Blitar
dengan rekening No.183.002588882.001 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) dan pada Bank Jatim Cabang Blitar dalam bentuk Giro Penampungan
Proyek dengan rekening No.0141005888 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah);
Jadi sisa dana APBD tahun 2002 yang disimpan dalam bentuk deposito
sejumlah Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dan dalam bentuk
Giro sebesar Rp. 3.000.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan sisa dana APBD
tahun anggaran 2002 sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar
rupiah);
- Pada bulan November 2002, Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM
meminta kepada Saksi Krisanto, SE, MM, agar Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada akhir anggaran tahun 2002
pada pembukuan diatur hanya sekitar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar
rupiah). Permintaan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM tersebut
oleh Saksi Krisanto, SE, MM disampaikan kepada Saksi Sri Suhartini agar
pembukuan disesuaikan menurut permintaan Terdakwa Drs. H. Imam
Muhadi, MBA, MM Kemudian Saksi Sri Suhartini dan Saksi Soewati
mengatur/menyesuaikan dengan cara menghilangkan atau mengahapus dana
sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) dengan cara
yaitu yang semula keadaan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (Buku
Model B IX) pada tanggal 28 November 2002 sebesar Rp.
322.562.476.669,36 tetapi pada tanggal 29 November 2002 berubah menjadi
Rp. 305.241.094.658,63, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah pada akhir tahun anggaran 2002 hanya
sebesar Rp. 4.157.634.718,50 (empat milyar seratus lima puluh tujuh juta
enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah lima puluh
sen), yang seharusnya berjumlah Rp. 31.157.643.718,50 (Rp.
27.000.000.000,- + Rp. 4.157.634.718,50).
- Bahwa dana sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah)
yang telah dihapus dari Pembukuan Buku Model B IX dan penyampaian
laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pada akhir tahun anggaran 2002, kemudian Saksi Solichin Inanta, SH, MSi
43
membuat surat ke Bank BNI, Bank BNI dan Bank Jatim Cabang Blitar
dengan maksud agar dana-dana yang tersimpan dalam bentuk deposito dan
giro dipindahbukukan ke rekening Saksi Krisanto, SE, MM sebesar Rp.
24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) pada masing-masing Bank
tersebut yaitu :
No Tgl. Surat Tujuan Penandatanganan Asal Dana Jumlah 1. 13-32003 Bank BNI Solichin Inanta Deposito
AA216788 Rp. 2.000.000.000,-
2 12-3-2003 Bank BRI Solichin Inanta Deposito 7369328
Rp. 2.000.000.000,-
3 13-32003 Bank Jatim Solichin Inanta Deposito 070455 Rp. 15.000.000.000
4 13-32003 Bank Jatim Solichin Inanta Deposito 070630 Rp. 3.000.000.000,-
5 12-3-2003 Bank Jatim Solichin Inanta Deposito 070357
Rp. 1.000.000.000,-
6 12-3-2003 Bank BNI Solichin Inanta Giro 1830025882001
Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah Rp. 24.000.000.000,-
Dari dana sebesar Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) yang
telah masuk ke rekening Saksi Krisanto, SE, MM pada masing-masing bank
tersebut, kemudian oleh Saksi Krisanto, SE, MM dicairkan sebesar Rp.
24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dan diserahkan dalam bentuk
tunai secara berangsur-angsur kepada Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA,
MM sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
dimasukkan kembali ke rekening Kas daerah cq. DAU dengan rekening No.
0141011200.
- Bahwa pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan
penerbitan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) sebesar Rp.
68.338.385.125,- (enam puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta
tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), pengeluaran
dana dari Kas Daerah dengan cara pemindahbukuan ke rekening pribadi sebesar
Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan Pengeluaran dana dari Kas
Daerah yang dismpan dalam bentuk deposito dan giro dengan cara
memanipulasi sisa anggaran tahun 2002 sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua
puluh empat milyar rupiah), yang keseluruhannya secara berangsur-angsur
diserahkan Saksi Krisanto, SE, MM kepada Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi,
MBA, MM, kemudian oleh Saksi Bangun Suharsono disiasati dengan cara
membebankan pada pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos pemeliharaan,
pos perjalanan dinas dan pos belanja lain-lain pada masing-masing unit kerja
44
Pemerintah Kabupaten Blitar pada akhir tahun anggaran 2002 dan akhir tahun
anggaran 2003.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM. (Bupati Blitar)
telah menyalahgunakan kewenangannya atau menyalahgunakan jabatannya
yaitu selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah yang
telah beberapa kali meminta dana kepada Saksi Krisanto, SE, MM yang
ditindaklanjuti dengan mengeluarkan dana dari Kas Daerah dengan cara
peyimpangan penerbitan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) sebesar Rp
.68.338.385.125,- (enam puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta
tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), mengeluarkan
dana dari Kas Daerah dengan cara pemindahbukuan ke rekening pribadi sebesar
Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan mengeluarkan dana dari Kas
Daerah yang disimpan dalam bentuk deposito dan giro dengan cara
memanipulasi sisa anggaran tahun 2002 sebesar Rp. 24.000.000.000, (dua
puluh empat milyar rupiah) telah bertentangan dengan :
* Undang-Undang No. 22 tahun 1999, tanggal 4 Mei 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, antara lain :
1. Pasal 43 huruf d yang berbunyi antara lain “Kepala Daerah mempunyai
kewajiban menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan”.
2. Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi antara lain “Kepala Daerah memimpin
penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama DPRD”.
3. Pasal 42 ayat (2) yang berbunyi antara lain “Kepala Daerah dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Daerah Bertanggung jawab
kepada DPRD”.
4. Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi antara lain “Kepala Daerah wajib
menyampaikan pertanggungjwaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun
anggaran”.
5. Pasal 48 huruf b yang berbunyi antara lain “Kepala Daerah dilarang
membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi
dirinya anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok
politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau
mendiskriminasiksan warga negara dan golongan masyarakat lain”.
45
6. Pasal 48 huruf d yang berbunyi antara lain “Kepala Daerah dilarang
menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang patut diduga akan
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”.
* Dan telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun
2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :
1. Pasal 1 butir 4 yang berbunyi antara lain “bahwa pemegang kekuasaan
umum pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena
Jabatannya pengelolaan keuangann daerah dan mempunyai kewajiban
menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut
kepada DPRD”.
2. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi antara lain “Kepala Daerah adalah Pemegang
Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah”.
3. Pasal 4 yang berbunyi antara lain “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien,
efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas
keadilan dan kepatutan”.
4. Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi antara lain “Perkiraan sisa lebih
perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun
berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu
sebagai saldo awal pada perubahan APBD”
* Serta bertentangan pula dengan Kepmendagri No.29 Tahun 2002, tanggal 10
Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
1. Pasal 31 yang antara lain berbunyi “Kepala Daerah adalah Pemegang
Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah”.
2. Pasal 32 ayat (2) yang antara lain berbunyi “Umum Daerah Bertanggung
Jawab Kepada Kepala Daerah”.
3. Pasal 49 ayat (5) yang antara lain berbunyi “setiap pengeluaran kas harus
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh
oleh pihak yang menagih”.
4. Pasal 60 yang antara lain berbunyi “Jumlah sisa perhitungan tahun
berkenaan di tahun anggaran yang lalu dipindah bukukan pada kelompok
46
pembiayaan, jenis penerimaan daerah, obyek sisa lebih anggaran tahun
lalu”.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM sebagaimana
tersebut diatas telah menguntungkan Terdakwa sendiri sebesar kurang lebih Rp.
55.810.635.125,- (lima puluh lima milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus
tiga puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan telah menguntungkan
Saksi Krisanto, SE, MM, Saksi Solichin Inanta, SH, Msi, Saksi Drs. Ec.
M.Rusjdan, MM dan Saksi Bangun Suharsono sebesar kurang lebih Rp.
18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) sehingga mengakibatkan
kerugian keuangan negara sebesar Rp. 73.810.635.125,- (tujuh puluh tiga
milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus dua
puluh lima rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah sekitar itu.
Perbuatan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM., merupakan tindak
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke –
1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP
Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Peununtut Umum tersebut Penasehat
hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi pada tanggal 16 Mei 2005 dan
atas keberatan/eksepsinya tersebut Penuntut Umum telah pula menyampaikan
pendapatnya pada tanggal 27 Juni 2005.
Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan/eksepsi Penasehat Hukum
Terdakwa tersebut maka, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada
Persidangan tanggal 04 Juli 2005, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menolak keberatan/eksepsi yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum
Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan
pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM
dengan mendengarkan keterangan para saksi.
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.
47
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum
telah mengajukan saksi yang memberikan ketarangan dibawah sumpah, yang pada
pokoknya sebagai berikut :
1. Saksi KADMIARSIH
- Bahwa sejak bulan Maret 2002 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai
Kasubag Perbendaharaan pada bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Bahwa sebagai Kasubag Perbendaharan tugas saksi adalah meneliti SPP (Surat
Permintaan Pembayaran) dan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) sebagai dasar
penerbitan SPMG.
- Bahwa prosedur pencairan dana dari dinas-dinas ke Kas Daerah adalah masing-
masing unit kerja mengajukan SPP di Subag Anggaran, kemudian SPP tersebut
diteruskan ke Subag Perbendaharaan dengan dilampiri SKO, setelah diteliti dan
di register selanjutnya diterbitkan SPMG, yang ditandatangani oleh kabag
Keuangan dan diteruskan ke Kas Daerah untuk dibayarkan kepada unit yang
mengajukan.
- Bahwa di Pemerintah Kabupaten Blitar ada beberapa macam SPMG
diantaranya SPMG kode A untuk Gaji Pegawai, SPMG kode C Untuk Honor
dan Lembur, SPMG kode R untuk Anggaran Rutin, SPMG kode P untuk
Pembangunan.
- Bahwa sejak tanggal 4 Maret 2002 mulai diterbitkan SPMG kode D yang tidak
dilengkapi dengan SPP dan SKO dan saksi menerbitkan SPMG kode D
tersebut atas perintah Krisanto (Kasubag Anggaran).
- Bahwa menurut keterangan Krisanto SPMG kode D tersebut adalah untuk
kegiatan Terdakwa selaku Bupati Blitar dan SPMG kode D tersebut dapat
dibenarkan karena pengeluarannya dari sisi penerimaan yang nantinya dapat
dikembalikan lagi kedalam pembukuan administrasi yang disebut juga dengan
SPMG PA (Pengembalian Ayat), hal tersebut juga dibenarkan oleh Kasubag
Pembukuan Bangun Suharsono.
- Bahwa untuk tahun 2002 SPMG kode D yang diterbitkan saksi berjumlah 59
(lima puluh sembilan) lembar dengan nilai nominal sebesar Rp.
17.047.950.000,- (tujuh belas milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus
lima puluh ribu rupiah) sedangkan pada tahun 2003 sebanyak 56 lembar
dengan nilai nominal sebesar 27.060.318.225 (dua puluh tujuh milyar enam
puluh juta tiga ratus delapan belas ribu duaratus dua puluh lima rupiah) dan
48
tahun 2004 sebanyak 79 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp.
24.440.116.900,- (dua puluh empat milyar empat ratus empat puluh juta seratus
enam belas ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa setelah SPMG kode D tersebut dibuat oleh saksi kemudian diteruskan
ke Kantor Kas Daerah untuk dibayarkan sedangkan yang mencairkan di Bank
Jatim Cabang Blitar adalah Lilik Purwanto selaku bendahara sekretariat.
- Bahwa setiap saksi menerbitkan SPMG kode D selalu atas perintah lisan dari
Krisanto antara lain dengan mengatakan “bu sih tolong dibuatkan PA
sekian…….” (dengan menyebutkan nominalnya).
- Bahwa untuk pencairan SPMG kode D tahun 2002 tidak ada yang
dikembalikan, sedangkan untuk tahun 2003 menurut keterangan bendaharawan
Lilik Purwanto sudah ada yang dikembalikan kurang lebih Rp. 19.000.000.000
(sembilan belas milyar rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara SPMG kode D yang dibuat tahun 2004
menurut keterangan Krisanto dipergunakan untuk :
1. Pembangunan Jembatan Jugo.
2. Membayar angsuran Koperasi.
3. Membayar biaya bunga Bank.
4. Administrasi di Kas Daerah.
- Bahwa pencairan SPMG kode D dilakukan oleh bendaharawan Lilik Purwanto
kemudian uangnya diserahkan kepada Krisanto dan menurut keterangan
Krisanto dana-dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Oktober 2004 saksi pernah menanyakan kepada Krisanto
kenapa masih terus diterbitkan SPMG kode D dan kata Krisanto untuk
memenuhi kegiatan Terdakwa selaku Bupati.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
akan ditanggapi dalam pembelaan.
2. Saksi LILIK PURWANTO
- Bahwa sejak tahun 1992 saksi adalah staf di Bagian Keuangan dan sejak tahun
2003 menjabat sebagai Bendaharawan Gaji Sekretariat Pemerintah Kabupaten
Blitar.
- Bahwa untuk gaji mengunakan SPMG kode A yang diterbitkan Kasubag
Perbendaharaan selanjutnya di kirim ke Kantor Kas Daerah dan pencairannya
49
masuk ke rekening bendaharawan gaji yang di pegang saksi, setelah itu baru
dipindahkan ke rekening bendaharawan gaji unit masing-masing.
- Bahwa sejak bulan Maret 2002 saksi diperintah oleh Krisanto (Kasubag
Anggaran) untuk mencairkan SPMG dengan kode D yang tidak dilampiri
dengan SPP dan SKO.
- Bahwa untuk tahun 2002 SPMG kode D yang dicairkan saksi sebanyak 59
(lima puluh sembilan) lembar dengan nilai nominal sebesar Rp.
17.047.950.000,- (tujuh belas milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus
lima puluh ribu rupiah), tahun 2003 sebanyak 56 lembar dengan nilai nominal
sebesar 27.060.318.225 (dua puluh tujuh milyar enam puluh juta tiga ratus
delapan belas ribu duaratus dua puluh lima rupiah) dan tahun 2004 sebanyak
79 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 24.230.116.900,- (dua puluh
empat milyar dua ratus tiga puluh juta seratus enam belas ribu sembilan ratus
rupiah).
- Bahwa setelah dana-dana tersebut cair oleh saksi selalu diserahkan kepada
Krisanto secara tunai, tetapi penyerahan tersebut tidak ada kuitansinya dan
menurut keterangan Krisanto uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan
Terdakwa selaku Bupati Blitar.
- Bahwa untuk pencairan SPMG kode D tahun 2004 selain diserahkan kepada
Krisanto juga ada yang diserahkan kepada orang lain yaitu :
1. Ajudan Bupati sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)
2. Membayar Koperasi sebesar Rp. 5.152.049.000 (lima milyar seratus lima
puluh dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah)
3. Membayar Jembatan Jugo sebesar Rp. 4.085.000.000,- (empat milyar
delapan puluh lima juta rupiah)
4. Untuk Kesbanglinmas sebesar Rp. 1.554.907.000,- (satu milyar lima ratus
lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah)
5. Transfer ke BRI untuk PBB.PHTB sebesar Rp. 1.515.100.000,- (satu
milyar lima ratus lima belas juta seratus ribu rupiah)
6. Transfer ke BPD Jatim sebesar Rp. 1.356.955.900,- (satu milyar tiga ratus
lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus
rupiah).
- Bahwa pada akhir tahun 2003 saksi pernah menandatangani Surat Tanda Setor
(STS) yang ditujukan kepada rekening Kas Daerah denga total nilai nominal
sebesar Rp. 15.705.000.000 (lima belas milyar tujuh ratus lima juta rupiah) dan
50
saksi tidak mengetahui uang tersebut berasal dari sumber dana apa karena saksi
hanya disuruh tanda tangan di bukti STS saja.
- Bahwa untuk SPMG kode D nomor 12 sampai dengan nomor 16 tahun 2002
dengan total sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah),
saksi setorkan kembali pada rekening bagian pemerintahan sebesar Rp.
1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), dinas Pendidikan dan
Kebudayaan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada
sekretariat sebesar Rp. 1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta
rupiah).
- Bahwa untuk SPMG kode D nomor 51, 54, 55 tahun 2004 dengan total sebesar
Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah)oleh saksi diserahkan
kepada Wisnugroho untuk dipergunakan PHBN dan tanda terimanya juga ada.
- Bahwa untuk SPMG kode D nomor 33, 38, 50, 62 tahun 2004 setelah dicairkan
saksi serahkan kepada Krisanto untuk pembayaran angsuran atas nama
Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
bahwa selaku Bupati tidak pernah memerintahkan saksi untuk melaksanakan
perintah Krisanto, sedangkan mengenai setoran uang yang masuk rekening
Terdakwa adalah pembayaran hutang Krisanto kepada Terdakwa.
3. Saksi WISNUGROHO HERDI PRABOWO
- Bahwa sejak 27 Mei 2002 saksi menjabat sebagai Kasubag Verifikasi pada
Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar dan sejak 17 Februari 2004
sampai dengan sekarang pada bagiang keuangan sebagai Kasubag Anggaran.
- Bahwa dibagian Verifikasi selalu mendapat duplikat SPMG yang telah
dicairkan, sedangkan untuk dengan SPMG kode D Bagian Verifikasi tidak
pernah diberi duplikatnya, sehingga saksi tidak tahu menahu mengenai SPMG
kode D tersebut.
- Bahwa yang biasa diterima di Bagian Verifikasi adalah Duplikat SPMG kode
C untuk Honor, SPMG kode R untuk anggaran Rutin, SPMG kode P untuk
Pembangunan, dan SPMG kode A untuk Gaji.
- Bahwa pada tahun 2004 saksi pernah diperbantukan untuk kepanitiaan PHBN
dan Hari Jadi Kabupaten Blitar dan untuk keperluan itu saksi menerima dana
secara bertahap dari Krisanto sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
dari Siti Sulastri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.
51
150.000.000,- (seratus lima puluh juat rupiah), dari Lilik Purwanto sebesar Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jadi totalnya sebesar Rp. 550.000.000,-
(lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian untuk PHBN sebesar Rp.
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk Hari jadi Kabupaten
Blitar sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
tidak ada tanggapan.
4. Saksi ARINAL HUDA
- Bahwa saksi sejak Maret 2002 sampai dengan 2005 menjabat sebagai Ajudan
Bupati Blitar.
- Bahwa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar ada 3 (tiga) orang yang
ditugaskan sebagai Ajudan Bupati yaitu saksi, Bambang dan Yudho.
- Bahwa sebagai Ajudan Bupati tugas saksi adalah menyeleksi tamu Bupati,
mencatat kegiatan resmi/protokoler Bupati dan mendampingi Bupati dalam
kunjungan kerja maupun rapat-rapat dinas.
- Bahwa pada tahun 2002 saksi pernah dititipi amplop yang berisi uang untuk
disampaikan kepada Bapak Bupati (Terdakwa) dari Krisanto dan mengenai
jumlahnya saksi tidak mengetahui, sedangkan pada tahun 2003 seingat saksi
Krisanto menitipkan lagi untuk disampaikan kepada Terdakwa yaitu pada saat
ada acara rapat di Batu Malang dan tahun 2004 pada saat ada pertemuan di
Bangkalan Madura.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
tidak ada tanggapan.
5. Saksi Hj. TITIK WISMIATI
- Bahwa sejak tahun 2002 saksi menjabat sebagai Bendahara Rutin Sekretariat
Pemerintah Kabupaten Blitar dan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang
sebagai Kasir Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Bahwa sebagai Bendaharawan Rutin Sekretariat tugas saksi adalah menerima
ajuan anggaran dari dinas-dinas dan bagian-bagian untuk dasar pembuatan
SPP, mengerjakan register SPMG, SKO, memungut pajak dan menyetor pajak,
mengerjakan buku kas umum, mengambil pencairan uang di bank berdasarkan
SPMG yang diterima.
52
- Bahwa untuk SPMG kode D saksi tidak pernah membuat SPP dan SKO-nya
dan di dalam buku register SPMG yang dikerjakan saksi tidak ada SPMG
dengan kode D.
- Bahwa sebagai Bendaharawan Rutin Sekretariat saksi pernah mencairkan
SPMG kode D sebanyak 4 (empat) kali, yaitu SPMG kode D No. 13/d/R dan
No. 4/d/R tanggal 26 April 2002 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah), setelah uang cair langsung diserahkan kepada Krisanto dan ada tanda
terimanya, sedangkan untuk SPMG kode D No. 13/d/R tanggal 10 Juli 2002
sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)
dan SPMG kode D No. 21/d/R tanggal 19 Agustus 2002 sebesar Rp.
163.350.000,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
setelah dicairkan diserahkan kepada Dinas Kimpraswil untuk membayar
proyek Popoh.
- Bahwa saksi dapat mencairkan SPMG kode D tersebut karena di dalam SPMG
tersebut tertulis untuk bendahawaran rutin sehingga harus saksi yang
mencairkan.
- Bahwa pada akhir tahun 2003 saksi pernah setor kembali ke Kas Daerah
sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)
atas permintaan Kasubag Penerimaan untuk di pinjam dahulu oleh Kas Daerah
dan pada awal tahun 2004 dana tersebut oleh Kas Daerah dikembalikan lagi
pada saksi Selaku Bendahara Sekretariat, sehingga secara fisik dana tidak
beralih hanya secara administrasi saja seolah-olah dana berpindah.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
tidak ada tanggapan.
6. Saksi SITI SULASTRI
- Bahwa saksi sejak Oktober 1999 sampai dengan sekarang saksi adalah staf
pada Sub Bagian Anggaran Pemerintah Kabupaten Blitar, yang bertugas
menerima SPP dari unit kerja yang sudah dilampiri nota dinas dari Sekretaris
Kabupaten, selanjutnya diteliti sesuai dengan platform yang ada dan diparaf
oleh Kasubag Anggaran selanjutnya diteruskan ke Sub Bagian Perbendaharaan
untuk diterbitkan SPMG.
- Bahwa pada bulan Desember 2003 saksi pernah di perintah oleh Krisanto agar
menyertai petugas dari Koperasi Praja Mukti yang bernama Wawan untuk
53
menyetor sejumlah uang di Bank Jatim Cabang Blitar yang disetorkan ke Kas
Daerah dan dari Kas Daerah di terima oleh Agus selaku Bendahara Penerima.
- Bahwa penyetoran ke Kas Daerah tersebut, yaitu :
1. tanggal 12 Demsember 2003 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
2. tanggal 14 Demsember 2003 sebesar Rp. 940.000.000,-
3. tanggal 19 Demsember 2003 sebesar Rp. 5.585.000.000,-
4. tanggal 29 Demsember 2003 sebesar Rp. 2.930.000.000,-
5. tanggal 30 Demsember 2003 sebesar Rp. 500.000.000,- Jumlah total Rp. 11.455.000.000,-
- Bahwa setelah penyetoran tersebut saksi menerima STS dan atas perintah
Krisanto STS tersebut diserahkan kepada Lilik Purwato.
- Bahwa untuk STS tanggal 30 Desember 2003 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
(satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp.
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan tanggal 31 Desember 2003 sebesar
Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.
4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang
mengetik STS adalah saksi akan tetapi uangnya secara riil saksi tidak
mengetahuinya.
- Bahwa saksi juga pernah menyerahkan uang tunai yang berasal dari Koperasi
Praja Mukti sebesar Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah)
kepada Krisanto dan mengenai penggunaanya saksi tidak tahu.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk penyetoran uang tersebut adalah tugas
bendaharawan Lilik Purwanto, tetapi karena saksi di perintah oleh Krisanto
selaku atasan saksi, maka saksi melakukannya.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
tidak mengetahuinya.
7. Saksi SRI SUHARTINI, SE
- Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang saksi menjabat Kasi
Penerimaan pada Kantor Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Bahwa selaku Kasi Penerimaan salah satu tugas saksi adalah menerima setoran
Keuangan Daerah.
- Bahwa pada tahun 2003 saksi pernah menerima dana setor kembali sesuai
dengan bukti Surat Tanda Setor (STS) dengan total nilai sebesar Rp.
19.305.000.000,- (sembilan belas milyar tiga ratus lima juta rupiah).
54
- Bahwa pada awal Januari 2004 dana tersebut dikembalikan lagi kepada
Bendahara Rutin sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta
rupiah), Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga dana setor kembali
yang riil masuk ke Kas Daerah sebesar Rp. 15.705.000.000,- (lima belas milyar
tujuh ratus lima juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh Krisanto yang katanya atas perintah
Terdakwa, agar menyiasati buku B IX dimana sisa kas per 31 Desember 2002
yang semula sebesar Rp. 31.157.384.718,50 (tiga puluh satu milyar seratus
lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan
belas rupiah lima puluh sen) menjadi sebesar Rp. 4.157.634.718,50 (empat
milyar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh
ratus delapan belas rupiah lima puluh sen) dan hal tersebut dilakukan untuk
persiapan apabila ada pemeriksaan dari BPK.
- Bahwa dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua
puluh tujuh milyar rupiah) yang tersimpan dalam bentuk Deposito sesuai
dengan SK Bupati antara lain : pada BPD Jatim sebesar Rp. 20.000.000.000,-
(dua puluh milyar rupiah) SK Bupati Nomor 152 Tahun 2002, pada BRI
sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) SK Bupati Nomor 151Tahun
2002, pada BNI sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) SK Bupati
Nomor 153 Tahun 2002 dan dalam bentuk Giro pada BNI sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), serta pada BPD Jatim sebesar Rp.
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sehingga deposito dan giro milik
Pemerintah Kabupaten Blitar tersebut totalnya sebesar Rp. 27.000.000.000,-
(dua puluh tujuh milyar rupiah).
- Bahwa pada bulan Maret 2003 deposito dan giro tersebut dipindahkan ke
rekening atas nama Krisanto dan ke rekening DAU berdasarkan surat dari
Kepala Kantor Kas Daerah sebagai berikut :
1. Deposito di BPD Jatim sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar
rupiah) dipindahkan ke rekening atas nama Krisanto sebesar Rp.
19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) dan ke rekening DAU
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. Deposito di BRI sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
dipindahkan ke rekening atas nama Krisanto sebesar Rp. 2.000.000.000,-
(dua milyar rupiah).
55
3. Deposito di BNI sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
dipindahkan ke rekening atas nama Krisanto sebesar Rp. 2.000.000.000,-
(dua milyar rupiah).
4. Giro di BNI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipindahkan
ke rekening atas nama Krisanto sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah).
5. Deposito di BPD Jatim sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
dipindahkan ke rekening DAU sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah).
- Bahwa deposito dan giro yang masuk ke rekening atas nama Krisanto totalnya
sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dan ke rekening
DAU sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Bahwah saksi tidak mengetahui mengapa deposito dan giro tersebut bisa
pindah ke rekening atas nama Krisanto dan hanya mendengar dari Krisanto
kalau hal tersebut atas perintah Terdakwa.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
bahwa perintah Krisanto yang disampaikan kepada saksi yang katanya atas
perintah Terdakwa adalah tidak benar.
8. Saksi SUTIKNO
- Bahwa sejak April 2003 sampai dengan sekarang saksi menjabat di sub bagian
pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan.
- Bahwa selain itu saksi juga menjabat dengan Ketua II Koperasi Praja Mukti
yang anggotanya adalah karyawan dan karyawati Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Bahwa selaku Ketua II saksi pernah di panggil Terdakwa di Pendopo
Kabupaten dan setelah sampai disana ternyata sudah ada Ketua I Koperasi
Praja Mukti (Eko Budoyo), dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan agar
Koperasi Praja Mukti meminjamkan dana untuk Pemerintah Kabupaten Blitar
sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang akan digunakan
untuk penyehatan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Bahwa saksi pada saat itu sudah menyarankan kepada Terdakwa bahwa untuk
pinjaman tersebut harus ada persetujuan dari DPRD, akan tetapi Terdakwa
menolak hal tersebut.
56
- Bahwa selanjutnya Koperasi Praja Mukti menerima surat permohonan dari
Terdakwa selaku Bupati sekitar Bulan Desember 2003 perihal peminjaman
dana tersebut.
- Bahwa atas dasar surat permohonan tersebut kemudian di buat Surat Perjanjian
Utang Piutang antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Koperasi Praja
Mukti No. 50/KP-RI/PM/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 yang
ditandatangani oleh Krisanto selaku Kabag Keuangan atas nama Bupati Blitar
dan saksi selaku Ketua II Koperasi Praja Mukti.
- Bahwa pinjaman yang direalisasikan adalah sebesar Rp. 12.285.000.000,- (dua
belas milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan suku bunga
sebesar 1,3 % dan dicairkan dalam 3 tahap :
1. tanggal 12 Desember 2003 sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua
ratus juta rupiah)
2. tanggal 18 Desember 2003 sebesar Rp. 6.085.000.000,- (enam milyar
delapan puluh lima juta rupiah)
3. tanggal 29 Desember 2003 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar
rupiah)
- Bahwa pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tersebut
tanpa ada persetujuan dari DPRD Kabupaten Blitar.
- Bahwa atas pinjaman tersebut sampai sekarang Pemerintah Kabupaten Blitar
sudah mengangsur sebesar Rp. 7.422.296.500,- (tujuh milyar empat ratus dua
puluh dua juta dua ratus semblian puluh enam lima ratus rupiah)
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan kalau minta persetujuan DPRD itu
tidak mungkin, Terdakwa juga tidak mengetahui adanya pinjaman tersebut
karena yang disampaikan saat itu baru sebatas wacana.
9. Saksi M. SOEWATI
- Bahwa sejak Maret 2002 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai
Kepala Sub bagian Tata Usaha pada Kantor Kas Daerah Pemerintah Kabupaten
Blitar.
- Bahwa selaku Kasubag Tata Usaha pada Kantor Kas Daerah salah satu tugas
saksi adalah membukukan semua penerimaan dan pengeluaran serta posisi kas
setiap harinya dan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa selaku Bupati
melalui Kabag Keuangan.
57
- Bahwa buku B IX yang berisi penerimaan dan pengeluaran serta posisi kas
setiap harinya ditandatangani oleh Kepala Kantor Kas Daerah dan buku
tersebut setiap harinya dilaporkan kepada Terdakwa selaku Bupati melalui
Kabag Keuangan, yang dalam hal ini menerima langsung adalah kasubag
Pembukuan.
- Bahwa di dalam buku B IX tersebut juga mencakup mengenai SPMG kode D
yang mulai ada sejak tahun 2002.
- Bahwa pada bulan Februari 2003 pada saat Kepala Kantor Kas Daerah naik
Haji saksi selaku plt Kepala Kantor Kas Daerah, pernah menandatangani buku
B IX untuk bulan November 2002 yang sudah disiasati yaitu seharusnya posisi
kas saldonya Rp. 31.157.634.718,50 (tiga puluh satu milyar seratus lima puluh
tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus depalan belas rupiah
lima puluh sen) di ubah saldonya menjadi Rp. 4.157.634.718,50 (empat
mliyard seratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh
ratus delapan belas rupiah lima puluh sen)
- Bahwa saksi hanya menandatangani saja dan yang menulis di buku B IX staf
saksi yang bernama Entarini atas perintah Sri Suhartini (Kasi Penerimaan) dan
menurut penjelasan Sri Suhartini hal itu dilakukan atas perintah Krisanto (plt.
Kabag Keuangan) dan Krisanto katanya diperintah oleh Terdakwa selaku
Bupati.
- Bahwa pensiasatan pada buku B IX adalah untuk jaga-jaga apabila sewaktu-
waktu ada pemeriksaan dari BPK, sehingga buku tersebut tidak diteruskan ke
Kabag Keuangan, tetap di simpan di Kantor Kas Daerah.
- Bahwa setelah saksi di periksa penyidik kejaksaan ternyata antara gaji yang
bayarkan Kas Daerah dengan gaji rill yang di terima pegawai terdapat selisih
yaitu :
1. Tahun 2002 Kas Daerah mencairkan gaji berdasarkan SPMG sebesar Rp.
217.912.354.512,- (dua ratus tujuh belas milyar sembilan ratus dua belas
juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah), dan
yang riil di terima pegawai sebesar Rp. 200.864.404.512,- (dua ratus
milyar depalan ratus enam puluh empat juta empat ratus empat ribu lima
ratus dua belas rupiah), selisih Rp. 17.047.950.000,- (tujuh belas milyar
empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Tahun 2002 gaji yang dicairkan sebesar Rp. 262.864.995.796,- (dua ratus
enam puluh dua milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan
58
ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah)
dan yang riil dibayarkan kepada pegawai sebesar Rp. 234.382.417.372,-
(dua ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus depalan puluh dua juta
empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), selisih Rp.
28.060.318.225,- (dua puluh depalan milyar enam puluh juta tiga ratus
delapan belas ribu dua dua ratus dua pulu lima rupiah).
3. Tahun 2004 sampai dengan bulan Oktober gaji yang cairkan sebesar Rp.
273.801.790.710,- (dua ratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus satu
juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratsu sepuluh rupiah), dan yang
riil dibayarkan sebesar Rp. 226.686.214.860,- (dua ratus dua puluh enam
milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu
depalan ratus enam puluh rupiah), selisih Rp. 47.115.575.850,- (empat
puluh tujuh milyar seratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu
delapan ratus lima puluh rupiah.
- Bahwa Kas Daerah pada tahun 2002 pernah diperiksa Bawasda tetapi tidak
sampai memeriksa mengenai SPMG, yang diperiksa hanya sebatas pada
laporan SPJ dan pajak.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
bahwa laporan keuangan tidak setiap hari sampai ke Terdakwa.
10. Saksi Drs. PALAL ALI SANTOSO, MM
- Bahwa sejak tanggal 4 September 2002 sampai dengan 5 Desember 2003
saksi menjabat sebgai Kabag Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Blitar dan
sekarang menjabat sebagai Kabag Pembangunan.
- Bahwa setelah diperiksa sebagai saksi oleh kejaksaan saksi baru mengetahui
ternyata terdapat selisih anggaran antara realisasi anggaran berdasarkan
SPMG dengan laporan perhitungan APBD yaitu :
1. Tahun 2002 : Realisasi anggaran sebesar Rp. 4.450.532.895,- (empat
milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh
dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah),
dilaporan sisa perhitungan sebesar Rp. 8.678.766.195,-
(delapan milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta
tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh
lima rupiah), sehingga ada selisih sebesar Rp.
59
4.128.242.300,- (empat milyar seratus dua puluh delapan
juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
2. Tahun 2003 : Realisasi anggaran sebesar Rp. 4.587.162.109,- (empat
milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus ratus
enam puluh dua ribu seratus sembilan rupiah), dilaporan
sisa perhitungan sebesar Rp. 9.048.807.200,- (sembilan
milyar empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu
dua ratus rupiah), sehingga ada selisih sebesar Rp.
4.461.645.121,- (empat milyar enam ratus enam puluh
satu juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus dua
puluh satu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai terjadi selisih, karena
anggaran yang diserap Bagian Pemerintahan adalah sesuai realisasi
berdasarkan SPMG.
- Bahwa pada bulan Agustus 2004 saksi bersama Kepala-Kepala Dinas pada
saat rapat di Pendopo Kabupaten mendapat penjelasan dari Terdakwa selaku
Bupati mengenai adanya kas kosong yang terjadi di Pemerintah Kabupaten
Blitar karena keterlambatan kanalisasi.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa
menyatakan bahwa kekosongan kas juga karena untuk biaya penerimaan CPNS
dan PEMILU.
11. Saksi dr. BUDI WINARNO
- Bahwa sejak Juli 1998 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai
Direktur Rumah Sakit Umum Ngudi WaluyoWlingi Blitar.
- Bahwa sumber dana yang diperoleh Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo
Wlingi Blitar berasal dari pendapatan asli Rumah Sakit Umum tersebut,
APBD Kabupaten Blitar (DAU), APBN dan bantuan dari Luar Negeri yang
berupa alat-alat kesehatan.
- Bahwa untuk tahun 2003 anggaran yang diterima dari APBD sesuai realisasi
berdasarkan SPMG untuk Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Wlingi Blitar
adalah sebesar Rp. 11.290.717.055,- (sebelas milyar dua ratus sembilan
puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima puluh lima rupiah), sedangkan
sesuai dengan draf yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo
Wlingi Blitar dari Bagian Keuangan ternyata dilaporkan sebesar Rp.
60
14.371.694.815,- (empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam
ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah), sehingga
ada selisih sebesar Rp. 3.080.977.760,- (tiga milyar delapan puluh juta
sembilan ratus tujuh puluh tujuh tujuh ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa setelah menerima draf dari Bagian Keuangan tersebut yang tidak
sesuai dengan realisasi yang ada di Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo
Wlingi Blitar, saksi langsung menghubungi Kabag Keuangan melalui telepon
dan menugaskan staf Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Wlingi Blitar untuk
konfirmasi pada Bagian Keuangan, selain itu saksi membuat surat resmi
tanggal 20 Maret 2004 yang diterima oleh Kasubag Pembukuan (Bangun
Suharsono) dan tanggapan dari Bagian Keuangan yaitu nanti akan di cek
ulang.
- Bahwa pada saat saksi menghadiri sidang anggaran di DPRD ternyata
dilaporkan sisa perhitungan APBD untuk Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo
Wlingi Blitar dilaporkan sesuai perhitungan Bagian Keuangan yaitu sebesar
Rp. 14.371.694.815,- (empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta
enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- Bahwa setelah diperiksa di kejaksaan saksi juga baru mengetahui ternyata
untuk tahun 2002 juga ada selisih antara realisasi anggaran dengan sisa
perhitungan APBD sebesar Rp. 1.084.070.202,- (satu milyar delapan puluh
empat juta tujuh puluh ribu dua ratus dua rupiah)
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
12. Saksi Drs. MASHUDI, MM
- Bahwa sejak Januari 2004 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai
Kepala Bawasda pada Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Bahwa sebagai Kepala Bawasda tugas saksi diantaranya adalah
melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan terhadap tugas-tugas Pemerintah
Kabupaten Blitar yang meliputi Pemerintahan Umum, Desa/Kelurahan,
Agraria, Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan, BUMD, perekonomian,
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat serta kesejahteraan
masyarakat.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawasda dilaporkan
kepada Bupati dan Wakil Bupati.
61
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2004 saksi bersama-sama staf Bawasda telah
mendapat pengarahan dari Terdakwa selaku Bupati diantaranya mengenai
disiplin kerja dan juga mengenai larangan agar untuk Bagian Keuangan dan
Kas Daerah tidak dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa untuk anggaran di Bawasda setelah saksi diperiksa kejaksaan saksi
baru mengetahui ternyata ada selisih antara realisasi anggaran dengan laporan
sisa perhitungan APBD yaitu untuk tahun 2002 sebesar Rp. 269.322.607,-
(dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus
tujuh rupiah) dan tahun 2003 sebesar Rp. 66.149.330,- (enam puluh enam
juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tig puluh rupiah).
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa
menyatakan tidak pernah melarang saksi untuk memeriksa Bagian Keuangan dan
Kas Daerah.
13. Saksi Ir. MANGANTAS L TOBING, Msi
- Bahwa sejak Maret 2002 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai
Kepala Dinas Praswil Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Bahwa tugas saksi adalah membantu Pemerintah Daerah dalam bidang
Prasarana Wilayah yakni di bidang Bina Marga, Sarana Jalan, Jembatan serta
dibidang Pengairan.
- Bahwa setelah diperiksa di kejaksaan saksi baru mengetahui ternyata ada
selisih anggaran antara realisasi anggaran dengan sisa perhitungan APBD
yaitu untuk tahun 2002 selisihnya sebesar Rp. 565.059.700,- (lima ratus
enam puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), tahun
2003 sebesar Rp. 813.312.193,- (delapan ratus tiga belas juta tiga ratus dua
belas ribu seratus sembilan uluh tiga rupiah), dan tahun 2004 sebesar Rp.
202.496.500,- (dua ratus dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima
ratus rupiah).
- Bahwa adanya selisih tersebut terutama pada pos belanja pegawai (gaji).
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
14. Saksi Ir. DACHLAN FATURRACHMAN,MS
- Bahwa sejak 5 Desember 2003 sampai dengan sekarang saksi menjabat
sebagai Kepala Bappeda Pemerintah Kabupaten Blitar yang tugas pokoknya
62
adalah melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten Blitar di
bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Bahwa pada bulan Agustus 2004 di Pemerintah Kabupaten Blitar terjadi
unjuk rasa dari masyarakat dan LSM yang memprotes adanya dugaan
penyelewengan dana yang mengakibatkan kekosongan kas pada Kantor Kas
Daerah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Bupati mengumpulkan para Kepala
Dinas/Kantor/Badan, dengan memberikan penjelasan mengenai kekosongan
kas karena untuk pembayaran gaji keti belas, mendukung kegiatan PEMILU
dan lain-lain dan pada saat itu Terdakwa menginstruksikan agar para kepala
Dinas/Kantor melaksanakan intensifikasi guna percepatan pemasukan PAD.
- Bahwa pada unit Bappeda telah terjadi selisih anggaran antara realisasi
berdasarkan SPMG dan yang tercantum dalam laporan sisa perhitungan
APBD yaitu tahun 2002 sebesar Rp. 351.769.951,- (tiga ratus lima puluh satu
juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratsu lima puluh satu
rupiah) dan tahun 2003 sebesar Rp. 1.977.630,- (satu juta sembilan ratus
tujuh puluh tujuh enam ratus tiga puluh rupiah).
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
15. Saksi Ir. SYAMSU HARIADI
- Bahwa saksi sejak 2 Desember 1993 sampai dengan 1 Juli 2005 saksi
menjabat sebagai Kabag Perekonomian dan sekarang pindah pada Dinas
Perikanan.
- Bahwa sebagai Kabag Perekonomian tugas saksi adalah melaksanakan
penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan serta memonitoring
perkembangan dibidang perekonomian rakyat, promosi dan pameran serta
pengembangan investasi di daerah.
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya kekosongan kas pada Pemerintah
Kabupaten Blitar pada saat ada demonstrasi dari masyarakat, kemudian
Terdakwa selaku Bupati menyampaikan informasi pada para Kepala Unit
bahwa minimnya kas yang ada pada Pemerintah Kabupaten Blitar karena
dipergunakan untuk pembayaran gaji ketiga belas, pengadaan CPNS,
PEMILU dan penataan lembaga BKKN.
63
- Bahwa sebagai salah unit pengguna anggaran APBD untuk tahun 2002
anggaran yang tersedia sudah terserap seluruhnya dan tidak ada selisih
anggaran, sedangkan untuk tahun 2003 terdapat selisih antara realisasi
anggaran dengan laporan sisa perhitungan APBD sebesar Rp. 740.000,-
(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dan pada tahun 2004 ada selisih
sebesar Rp. 10.829.450,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu
empat ratus lima puluh rupiah) yang baru terserap pada bulan Januari 2005.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
16. Saksi Drs. EKO BUDOYO
- Bahwa sejak 3 September 2002 sampai dengan 1 Juli 2005 saksi menjabat
sebagai Kabag Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Bahwa salah satu tugas saksi adalah melaksanakan eveluasi dan monitoring
serta koordinasi penyusunan program bidang pemerintahan umum.
- Bahwa anggaran yang berasal dari APBD untuk Bagian Pemerintahan tahun
2002 terserap semua tidak ada selisih, sedangkan untuk tahun 2003 terdapat
selisih antara realisasi anggaran berdasarkan SPMG dengan laporan sisa
perhitungan APBD sebesar Rp. 15.787.700,- (lima belas juta tujuh ratus
delapan puluh tujuh tujuh ratus rupiah).
- Bahwa pada tahun 2003 Bagian Pemerintahan mendapat alokasi dana untuk
proyek P3DK sebesar Rp. 5.736.331.235,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh
enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan
sampai akhir Desember 2003 baru terealisir sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga
milyar delapan ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.
1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta) dipinjam oleh Kas Daerah
dengan cara seolah-olah bendahara proyek P3DK menyetor ke Kas Daerah
Proyek P3DK dan uang yang dipinjam Kas Daerah tersebut telah
dikambalikan pada tanggal 2 Januari 2004.
- Bahwa selain menjabat sebagai Kabag Pemerintahan saksi juga menjabat
sebagai Ketua I Koperasi Praja Mukti.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2004 saksi selaku Ketua I Koperasi Praja Mukti
dipanggil Terdakwa selaku Bupati agar koperasi memberikan pinjaman
kepada Pemerintah Kabupaten Blitar dan selanjutnya ketua II juga dipanggil
untuk membicarakan pinjaman tersebut.
64
- Bahwa untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahui dan tiba-tiba sesuai
dengan yang saksi baca dalam fotocopy surat perjanjian pinjaman tersebut
sudah direalisasikan sebesar Rp. 12.285.000.000,- (dua belas milyar dua ratus
delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Krisanto selaku
Kabag Keuangan atas nama Bupati dan Ketua II Sutikno atas nama Koperasi
Praja Mukti.
- Bahwa pinjaman tersebut jatuh tempo pada akhir tahun 2005 dan sampai
dengan sekarang sisa yang belum di bayar Pemerintah Kabupaten Blitar
kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
bahwa mengenai pinjaman tersebut masih sebatas wacana dan Terdakwa tidak
tahu menahu mengenai realisasi pinjaman tersebut.
17. Saksi Ir. MULYANTO
- Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan Juni 2005 saksi menjabat sebagai
Kepala Dinas Perhubungan dan sejak 1 Juli 2005 sampai dengan sekarang
sebagai Kepala Dinas Inkopar pada Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Bahwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan tugas pokok saksi adalah
menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang
perhubungan.
- Bahwa setelah diperiksa sebagai saksi di kejaksaan saksi baru mengetahui
ternyata pada Dinas Perhubungan ada selisih anggaran antara realisasi
berdasarkan SPMG dengan laoran sisa perhitungan APBD yaitu tahun 2002
sebesar Rp. 409.640.744,- (empat ratus sembilan juta enam ratus empat puluh
ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dan tahun 2003 sebesar Rp.
183.607.905,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu sembilan
ratus lima rupiah).
- Bahwa selisih yang paling menonjol adalah pada pos belanja pegawai.
- Bahwa saksi mendengar adanya kekosongan kas pada Pemerintah Kabupaten
Blitar dan oleh Terdakwa selaku Bupati dijelaskan dihadapan para Kepala
Dinas ada beberapa mata anggaran yang tidak dapat dicairkan karena
dipergunakan untuk penerimaan CPNS sedangkan anggaran dari pusat belum
turun.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
65
18. Saksi Drs. ADJI PUDJONO, MM
- Bahwa sejak September 2001 sampai dengan November 2004 saksi menjabat
sebagai Kepala Dispenda Pemerintah Kabupaten Blitar dan sekarang sudah
pensiun.
- Bahwa sebagai Kepala Dispenda tugas pokok saksi adalah membantu Bupati
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan
pendapatan daerah yang meliputi penerimaan pajak daerah reklame dan
pendapatan lain-lain diwilayah Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di kejaksaan baru megetahui ternyata
terdapat selisih anggaran antara realisasi berdasarkan SPMG dengan yang
tercantum dalam laporan sisa perhitungan APBD, untuk tahun 2002 sebesar
Rp. 358.097.845,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh tujuh
ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dan tahun 2003 sebesar Rp.
104.361.038,- (seratus empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga puluh
delapan rupiah).
- Bahwa selisih anggaran tersebut yang paling banyak adalah pada pos belanja
pegawai.
- Bahwa pada bulan Agustus 2004 saksi bersama Kepala-Kepala Dinas
dikumpulkan Bupati di ruang perdana Pemerintah Kabupaten Blitar dalam
rangka menggiatkan pemasukan dari PAD karena ada beberapa mata
anggaran yang tidak bisa dipenuhi sesuai dengan permintaan akibat untuk
biaya penerimaan CPNS, PEMILU dan lain-lain.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
19. Saksi Drs. SUDARTO, MM
- Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan 2003 saksi menjabat sebagai Kepala
Bawasda, dan mulai 3 Desember 2003 sampai dengan sekarang sebagai
Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bawasda dengan tugas
pokok saksi adalah melakukan pengawasan di bidang pemerintahan,
pembangunan, keuangan, perlengkapan, perekonomian, kesejahteraan
masyarakat, kepegawaian, kecamatan dan desa/kelurahan.
- Bahwa pada tahun 2002 saksi pernah melakukan pemeriksaan di kantor Kas
Daerah dan ditemukan adanya 14 (empat belas) temuan diantaranya
66
penggunaan /pembagian uang prestasi, SPJ Pembangunan dan uang kepada
DPRD yang tidak ada bukti pendukungnya dan hasil pemeriksaan tersebut
telah dilaporkan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2002 saksi juga penha melakukan pemeriksaan pada
Bagian Keuangan dan ditemukan 1 (tujuh) temuan diantaranya adanya
penerimaan honor yang tidak ada dasar hukumnya, pengadaan barang tidak
diserahkan kepada pengguna, penerimaan BOP yang tidak dipungut Pph,
tidak dicantumkannya jasa deposito dan deviden pada APBD dan hasil
pemeriksaan tersebut juga telah dilaporkan kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk pemeriksaan pada tahun 2003 pada Kas Daerah dan Bagian
Keuangan, Bawasda sebelumnya telah menyampaikan kuisioner (daftar
pertanyaan) akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak ada
jawaban sehingga Bawasda tidak dapat melakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi juga pernah diberitahu oleh Sekretaris Daerah agar untuk Kas
Daerah dan Bagian Keuangan tidak dilakukan pemeriksaan atas perintah
Terdakwa.
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Bawasda tidak meliputi pemeriksaan
SPMG.
- Bahwa Dinas Koperasi dan UKM sejak saksi menjadi Kepala Dinas tahun
2003 anggaran yang berasal dari APBD telah terealisasi sesuai dengan yang
ditentukan.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
bahwa Terdakwa tidak pernah melarang untuk memeriksa Bagian Keuangan dan
Kas Daerah.
20. Saksi EKO BASKORO, MM
- Bahwa saksi sejak 1 Januari 1999 sampai dengan Juli 2005 saksi menjabat
sebagai Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Blitar dan sekarang
sudah pensiun.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala dinas Kesehatan adalah membantu
Bupati dalam Penyelenggaraan di Bidang Kesehatan di wilayah Kabupaten
Blitar.
- Bahwa setelah diperiksa sebagai saksi di kejaksaan saksi baru mengetahui
ternyata terdapat selisih anggaran antara realisasi berdasarkan SPMG dengan
laporan sisa perhitungan APBD tahun 2002 khususnya pada pos belanja
67
pegawai sebesar Rp. 2.272.215.562,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh dua
juta dua ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), perjalanan
dinas sebesar Rp. 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah), dan belanja lain-lain sebesar Rp. 3.914.500 (tiga juta sembilan ratus
empat belas ribu lima ratus rupiah), sedangkan pada tahun 2003 selisih hanya
pada biaya pembangunan sebesar Rp. 293.163,40 (dua ratus sembilan puluh
tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah empat puluh sen)
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
21. Saksi H. SAMIRIN DARWOTO
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Blitar periode
tahun 1999 sampai dengan 2004.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban Bupati Blitar untuk tahun 2002 dan
tahun 2003 oleh DPRD Kabupaten Blitar telah dinyatakan diterima.
- Bahwa untuk pembahasan laporan pertanggungjawaban tersebut yang
melaksanakan adalah panitia anggaran eksekutif dan legeslatif.
- Bahwa Bupati dapat mengeluarkan anggaran diluar APBD sepanjang untuk
kepentingan mendadak misalnya bencana alam.
- Bahwa selama menjabat sebagai Ketua DPRD saksi tidak pernah diminta
persetujuan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk meminjam sejumlah uang
kepada Koperasi.
- Bahwa sebagai Ketua DPRD saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan
kelapangan karena semuanya sudah diserahkan kepada Komisi-Komisi dan
saksi hanya menerima laporan dari Komisi-Komisi.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya kekosongan kas pada
Pemerintah Kabupaten Blitar.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
22. Saksi KHUSNA LINDARTI, S.sos
- Bahwa sejak tanggal 3 September 2002 sampai dengan sekarang saksi
menjabat sebagai Camat Talun.
- Bahwa sebagai pengguna anggaran dari APBD ternyata ternyata untuk tahun
2002 terdapat selisih anggaran yaitu realisasi berdasarkan SPMG khususnya
68
untuk belanja pegawai sebesar Rp. 780.071.034,- (tujuh ratus delapan puluh
juta tujuh puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah) sedangkan dalam laporan
sisa perhitungan APBD sebesar Rp. 630.012.981,- (enam ratus tiga puluh juta
dua belas ribu sembilan ratus delapn puluh satu rupiah) sehingga ada selisih
kurang sebesar Rp. 150.058.053,- (seratus lima puluh juta lima puluh delapan
ribu lima puluh tiga rupiah) sedangkan untuk tahun 2003 terdapat selisih
lebih sebesar Rp. 29.590.018,- (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan
puluh ribu delapan belas rupiah).
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui setelah saksi diperiksa di Kejaksaan.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
23. Saksi SUPARNO
- Bahwa sejak 27 Mei 2002 sampai dengan sekarang saksi adalah sopir
Sekretaris Daerah Kabuptaten Blitar.
- Bahwa selain saksi ada sopir lainnya yaitu Heri Kurniawan.
- Bahwa sebagai sopir saksi tidak mengetahui adanya penyerahan uang dari
Lilik Purwanto kepada Sekretaris Daerah (Subiantoro) sebesar Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dimasukan kedalam karung
warna putih.
- Bahwa begitu pula tentang penyerahan uang dari Lilik Purwanto kepada
Sekretaris Daerah Subiantoro sebesar Rp. 2.000.000.000,- saksi juga tidak
mengetahui.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
24. Saksi Drs. BAMBANG SUBAGYO, MM
- Bahwa sejak 3 September 2002 sampai dengan April 2004 saksi menjabat
sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidupdan Pemukiman dan sekarang sudah
pensiun.
- Bahwa sebagai pengguna anggaran APBD saksi baru mengetahui adanya
selisih anggaran dengan laporan sisa perhitungan APBD setelah diperiksa
oleh Kejaksaan.
- Bahwa untuk tahun 2002 khususnya untuk pos belanja pegawai terdapat
selisih sebesar Rp. 794.619.154,- (tujuh ratus sembilan puluh empat enam
69
ratus sembilan belas seratus lima puluh empat rupiah) dan tahun 2003 pada
pos belanja pembangunan sebesar Rp. 22.558.000,- (dua puluh dua juta lima
ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendengar adanya kekosongan kas pada Pemerintah Kabupaten
Blitar pada saat ada demontrasi dari masyarrakat dan LSM selanjutnya
Terdakwa selaku Bupati memberikan penjelasan tentang hal tersebut pada
para Kepala Dinas bahwa kekurangan dana-dana tersebut disebabkan karena
untuk dana PEMILU, gaji CPNS dan lambannya pemasukan PAD dan lain-
lain.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
25. Saksi Drs. EDY SURADJI, Msi
- Bahwa sejak 5 Desember 2003 sampai dengan sekarang saksi menjabat
sebagai Camat Selorejo.
- Bahwa untuk Kecamatan Selorejo terdapat selisih anggaran antara realisasi
berdasarkan SPMG dengan laporan sisa perhitungan APBD yaitu untuk tahun
2002 khususnya pada pos belanja pegawai selisih sebesar Rp. 60.062.045,-
(enam puluh juta enam puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) dan tahun
2003 sebesar Rp. 8.244.453,- (depalan juta dua ratus empat puluh empat ribu
empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui adanya selisih tersebut setelah diperiksa kejakasaan.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
26. Saksi Drs. SUPRANOWO
- Bahwa sejak 5 Desember 2002 sampai dengan sekarang saksi menjabat
sebagai camat Nglegok.
- Bahwa untuk Kecamatan Nglegok terdapat selisih SPMG dengan laporan sisa
perhitungan APBD yaitu untuk tahun 2002 pada pos belanja pegawai
realisasi berdasarkan SPMG sebesar Rp. 399.828.492,- dan pada laporan sisa
perhitungan APBD sebesar Rp. 395.505.569,- (tiga ratus sembilan puluh lima
juta lima ratus lima ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga
ada selisih kurang sebesar Rp. 4.322.923,- (empat juta tiga ratus dua puluh
dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) sedangkan untuk tahu 2003
70
juga ada selisih sebesar Rp. 22.742.231,- (dua puluh dua juta tujuh ratus
empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diperiksa sebagai saksi di
Kejaksaan.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
27. Saksi Drs. H. SOEBIANTORO
- Bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan 2004 saksi menjabat sebagai
Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar dan sejak September 2004
sampai dengan sekarang sebagai Sekretaris Kota Mojokerto.
- Bahwa sebagai Sekretaris Daerah tugas pokok saksi adalah pelayanan
administrasi Bupati, mengkoordinir unit-unit berkaitan dengan administrasi
pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang diberikan
Bupati.
- Bahwa proses pengajuan anggaran sesuai dengan Keppres No. 72 tahun 2004
dan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 baik untuk anggaran rutin maupun
proyek sebagai berikut :
1. Pengajuan SPP dari pengguna anggaran sesuai dengan SKO yang ada.
2. Membuat nota dinas untuk mohon pencairan kepada Sekretaris Daerah,
setelah disetujui diputus dibagian keuangan dan dibuatkan SPMG sesuai
dengan persyaratan yang ditentukan.
3. Selanjutnya di proses di kantor Kas Daerah dan dibuatkan giro kemudian
dicairkan di Bank Jatim.
4. Setelah dana cair di terima oleh pengguna anggaran yang mengajukan
SPP untuk dipergunakan membiayai kegiatan/proyek yang tidak
ditetapkan dalam APBD.
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Daerah berwenang menandatangani SKO.
- Bahwa selama menjabat sebagai Sekretaris Daerah Blitar saksi tidak
mengetahui adanya penerbitan SPMG kode D dan saksi baru mengetahui
adanya penerbitan SPMG kode D setelah diperiksa sebagai saksi di
Kejaksaan.
- Bahwa adanya SPJ yang tanpa dilampiri SKO adalah diluar tanggung jawab
Sekretaris Daerah.
71
- Bahwa saksi juga tidak mendengar adanya posisi kas yang disiasati pada
tahun 2002 yaitu seharusnya saldonya sebesar Rp. 31.157.634.718,- (tiga
puluh satu milyar seratus lima puluh tujuh enam ratus tiga puluh empat ribu
tujuh ratus delapan belas rupiah) disiasati menjadi Rp. 4.157.634.718,-
(empat milyar seratus lima puluh tujuh enam ratus tiga puluh empat tujuh
ratus delapan belas rupiah) dan saksi juga tidak pernah menerima laporan
dari Kas Daerah mengenai hal tersebut.
- Bahwa laporan dari Kas Daerah mengenai posisi kas untuk setiap hari tidak
melalui saksi tetapi langsung pada Bupati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencairan deposito Pemerintah Kabupaten
Blitar karena Kepala Kantor Kas Daerah bisa mencairkan tanpa melalui
Sekretaris Daerah.
- Bahwa saksi pernah memberikan acc tanpa melihat materi/isi surat yang
disodorkan oleh staf dari Kas Daerah (saksi Samilah) dan Samilah tidak
mengatakan kalau surat tersebut untuk memindahkan rekening Kas Daerah
ke rekening atas nama Priono hadi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar
rupiah).
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Eko Budoyo (Ketua I Koperasi)
mengenai rencana Pemerintah Kabupaten Blitar meminjam sejumlah dana ke
Koperasi Praja Mukti.
- Bahwa saksi juga pernah diperintah Terdakwa untuk mencari pinjaman ke
Bank Jatim tetapi tidak terealisir karena persyaratannya harus ada persetujuan
dari DPRD.
- Bahwa saksi juga pernah menyampaikan kepada Kepala Bawasda atas
perintah Terdakwa untuk Kas Daerah dan Bagian Keuangan tidak perlu
diperiksa lagi karena sudah diperiksa BPK.
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Daerah duduk sebagai ketua tim anggaran
eksekutif untuk menyusun draf APBD berdasarkan masukan dari
Dinas/Badan/kantor/Unit seluruh Kabupaten Blitar.
- Bahwa yang menyusun draf perhitungan sisa anggaran APBD adalah dari
Bagian Keuangan yaitu Kasubag Pembukuan Bangun Suharsono.
- Bahwa pada bulan Maret 2004 saksi mendengar adanya kekosongan Kas
Daerah, kemudian saksi dipanggil oleh Wakil Bupati bersama Kabag
Keuangan Krisanto selanjutnya Kabag Keuangan menjelaskan ada
kekurangan kas sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah)
72
- Bahwa oleh Wakil Bupati, saksi dan Krisanto diajak menghadap Terdakwa
selaku Bupati dan dihadapan Bupati Krisanto menjelaskan adanya
kekurangan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) karena
untuk kepentingan yang mendesakseperti pembayaran gaji ketiga belas,
CPNS, PEMILU, dan BKKBN.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Krisanto yang dimasukan ke
karung dan dimasukan kedalam mobil Sekretaris Daerah.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa
menyatakan bahwa laporan keuangan setiap hari yang di paraf oleh Sekretaris
Daerah tidak setiap hari diterima Terdakwa.
28. Saksi Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
- Bahwa sejak 27 Oktober 2004 sampai dengan sekarang saksi menjabat
sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Bahwa tugas pokok saksi adalah membantu tugas Bupati, membina staf
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, menyiapkan bahn-bahan untuk
pembuatan SK Bupati.
- Bahwa sumber-sumber APBD antara lain berasal dari dana perimbangan,
PAD dan lain-lain pendapatan yang sah.
- Bahwa saksi mendengar adanya SPMG kode D sejak bertugas di Pemerintah
Kabupaten Blitar dan menurut penjelasan Kabag Keuangan SPMG kode D
adalah kode khusus dan sesuai dengan data yang ada ternyata SPMG kode D
digunakan untuk pembayaran gaji pegawai yang tidak dilengkapi dengan SPP
dan tidak ada pengajuan dari unit kerja.
- Bahwa secara teori SPMG yang tidak dilampiri dengan SPP dan SKO tidak
bisa dicairkan.
- Bahwa saksi mendengar adanya kekosongan kas dari unit-unit dan adanya
demontrasi kemudian pada sekitar bulan November 2004 saksi menanyakan
kepada Terdakwa selaku Bupati tentang adanya beberapa tunggakan dari unit
kerja kepada Pihak III yang belum terbayar sedangkan dana yang ada di kas
Pemerintah Kabupaten Blitar tidak mencukupi dan oleh Terdakwa dijawab
bahwa dana yang ada digunakan untuk PEMILU dan gaji ketiga belas.
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil kepala Bawasda agar diadakan
pemeriksaan kepada Bagian Keuangan dan Kas Daerah akan tetapi Terdakwa
73
mengatakan sebaiknya jangan diperiksa dulu karena masih diperiksa
kejaksaan.
- Bahwa mengenai pinjaman Pemerintah Kabupaten Blitar ke Koperasi Praja
Mukti saksi mengetahui setelah ada tagihan pembayaran dari Koperasi tetapi
karena tidak dianggarkan dalam APBD sampai dengan sekarang belum
terbayar + Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah
Kabupaten Blitar pada bulan pertama tidak pernah menerima laporan posisi
kas buku B IX dari Kas Daerah, tetapi sekarang sudah dilaporkan secara
rutin.
- Bahwa secara teori Bupati harus mengetahui posisi kas setiap saat.
- Bahwa secara teknis pegelolaan keuangan bertanggung jawab pada Sekretaris
Daerah dan Bupati.
- Bahwa Sekretaris Daerah bertanggung jawab pada SKO yang telah
ditandatanganinya.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa
membenarkannya.
29. Saksi MUJIONO bin DUGEL
- Bahwa sejak tahun 2002 saksi adalah staf Tata Usaha pada Kantor Kas
Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Bahwa salah satu tugas saksi adalah membuat konsep buku B IX dan
mengerjakan R/C (rekening Koran).
- Bahwa posisi kas per 31 Desember 2002 sesuai dengan konsep buku B IX
yang dibuat saksi sebesar Rp. 31.157.634.718,- (tiga puluh satu milyar
seratus lima puluh tujuh enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan
belas rupiah).
- Bahwa setelah dimasukkan kedalam buku B IX dikirim ke Kasubag
Pembukuan-Bagian Keuangan untuk dilaporkan kepada Bupati.
- Bahwa pada awal Januari 2003, saksi sakit dan baru masuk kantor pada bulan
Maret 2003, saat itulah saksi mengetahui di buku konsep B IX dibuat posisi
kas untuk akhir tahun 2002 sebesar Rp. 4. 157.634.718,- (empat milyar
seratus lima puluh tujuh enam ratus tiga puluh empat tujuh ratus delapan
belas rupiah) dan yang menulis adalah Entarini.
74
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa posisi kas akhir tahun 2002 dibuat
lagi.
- Bahwa semua pengeluaran SPMG kode D juga dibukukan oleh saksi
kedalam R/C untuk tahun 2002 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar
dengan nilai nominal Rp. 17.047.950.000,- (tujuh belas milyar empat puluh
tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tahun 2003 sebanyak 56
lembar dengan nilai nominal Rp. 27.060.318.225 (dua puluh tujuh milyar
enam puluh juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima
rupiah) dan tahun 2004 sebanyak 79 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp.
24.230.116.900,- (dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh juta seratus
enam belas ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan pencairan SPMG kode D
tersebut.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
30. Saksi BAMBANG SUNTORO
- Bahwa sejak tahun 2002 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Blitar.
- Bahwa setelah diperiksa oleh kejaksaan saksi baru mengetahui ternyata ada
selisih anggaran antara realisasi anggaran berdasarkan SPMG dengan laporan
sisa perhitungan yaitu, tahun 2002 selisih sebesar Rp. 37.929.022.899,- (tiga
puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua puluh dua ribu
delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan tahun 2003 sebesar Rp.
7.124.697.591,- (tujuh milyar seratus dua puluh empat enam ratus sembilan
puluh tujuh lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa selisih anggaran tersebut terutama pada pos belanja pegawai/gaji.
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan laporan bendahara mengenai
peminjaman uang dari Kas Daerah kepada Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan pada tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Kas Daerah pada tanggal 2 Januari
2004 sudah dikembalikan lagi pada bendahara.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
75
31. Saksi Drs. WIJONO RAHARDJO
- Bahwa sejak 5 Desember 2003 sampai dengan sekarang saksi menjabat
sebagai Kepala Bakesbang Linmas Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Bahwa setelah diperiksa oleh kejaksaan saksi baru mengetahui ternyata ada
selisih anggaran antara realisasi anggaran berdasarkan SPMG dengan laporan
sisa perhitungan yaitu, tahun 2002 selisih sebesar Rp. 156.477.753,- (seratus
lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima
puluh tiga rupai) dan tahun 2003 sebesar Rp. 121.018.823,- (seratus dua
puluh satu juta delapan belas ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa mendengar adanya kekosongan kas Pemerintah Kabupaten Blitar
pada saat Kepala Unit dikumpulkan Bupati didampingi Sekretaris Daerah
yang menjelaskan bahwa defisit anggaran terjadi karena untuk gaji ketiga
belas, penerimaan CPNS, PAD merosot, dan PEMILU.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
32. Saksi Drs. AGUSYONO
- Bahwa sejak Maret 2002 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai
Camat Kanigoro Kabupaten Blitar.
- Bahwa setelah diperiksa oleh kejaksaan saksi baru mengetahui ternyata ada
selisih anggaran antara realisasi anggaran berdasarkan SPMG dengan laporan
sisa perhitungan terutama pada pos belanja pegawai yaitu, tahun 2002 selisih
sebesar Rp. 115.462.732,- (seratus lima belas juta empat ratus enam puluh
ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) tahun 2003 sebesar Rp. 36.214.068,-
(tiga puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam puluh delapan rupiah)
dan tahun 2004 belum diketahui.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
33. Saksi ABU DARIN
- Bahwa sejak tanggal 29 Januari 2003 saksi menjabat sebagai Camat
Udanawu Kabupeten Blitar.
- Bahwa untuk Kecamatan Udanawu anggaran yang terserap berdasarkan
realisasi SPMG tahun 2003 sebesar Rp. 390.765.782,- (tiga ratus sembilan
puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua
76
rupiah) sedangkan pada laporan sisa perhitungan APBD dicantumkan sebesar
Rp. 392.394.728,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan
puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga terdapat
selisih anggaran sebesar Rp. 1.628.946,- (satu juta enam ratus dua puluh
delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah)
- Untuk tahun 2002 saksi mengetahui dari data yang ada di Kecamatan
Udanawu yaitu realisasi berdasarkan SPMG sebesar Rp. 286.864.481,- (dua
ratus delapan puluh enam juta delapn ratus enam puluh empat ribu empat
ratus delapan puluh satu rupiah) tetapi pada laporan sisa perhitungan APBD
sebesar Rp. 280.389.800,- (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan
puluh sembilan delapan ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.
6.864.481,- (enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus
delapan puluh satu rupiah).
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
34. Saksi WIYAKTO, SH, Msi
- Bahwa sejak Januari 2002 saksi menjabat sebagai Camat Kademangan.
- Bahwa setelah diperiksa oleh kejaksaan saksi baru mengetahui ternyata ada
selisih anggaran antara realisasi anggaran berdasarkan SPMG dengan laporan
sisa perhitungan APBD terutama pada pos belanja pegawai yaitu, tahun 2002
selisih sebesar Rp. 494.232,- tahun 2003 sebesar Rp. 1.679.740,-
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
35. Saksi HERU PRABOWO
- Bahwa sejak September 2002 saksi menjabat sebagai Camat Srengat
Kabupaten Blitar.
- Bahwa setelah diperiksa oleh kejaksaan saksi baru mengetahui ternyata ada
selisih anggaran tahun 2002 realisasi anggaran berdasarkan SPMG sebesar
Rp. 856.766.004,- (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam
puluh enam ribu empat rupiah) sedangkan pada laporan sisa perhitungan
APBD sebesar Rp. 608.448.591,- (enam ratus delapan juta empat ratus empat
puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu) sehingga terdapat selisih
77
sebesar Rp. 218.372.413,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh
dua ribu empat ratus tiga belas rupiah).
- Bahwa untuk tahun 2003 realisasi anggaran berdasarkan SPMG sebesar Rp.
952.656.421,- sedangkan pada laporan sisa perhitungan APBD sebesar Rp.
1.048.166.674,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 95.510.253,-
- Bahwa selisih tersebut terdapat pada pos belanja pegawai/gaji
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
36. Saksi Drs. MUJIANTO
- Bahwa sejak 30 Januari 2003 saksi menjabat sebagai Camat Sanankulon
Kabupaten Blitar.
- Bahwa untuk Kecamatan Sanankulon tahun 2003 realisasi anggaran
berdasarkan SPMG sebesar Rp. 301.157.400,- sedangkan pada laporan sisa
perhitungan APBD sebesar Rp. 347.453257,- sehingga terdapat selisih
sebesar Rp. 46.295.857,-
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
37. Saksi HIDAYAT, BA
- Bahwa saksi sejak 3 Sepmeber 2002 sampai dengan sekarang saksi menjabat
sebagai Camat Wlingi Kabupaten Blitar.
- Bahwa paa tahun 2002 anggaran untuk Kecamatan Wlingi, realisasi anggaran
berdasarkan SPMG pada pos belanja pegawai sebesar Rp.950.283.869
sedangkan pada laporan sisa perhitungan APBD sebesar 776.405.704,-
sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 173.833.165,-
- Bahwa pada tahun 2003 pos belanja pegawai berdasarkan realisasi SPMG
sebesar Rp. 1.222.838.333,- dan pada laporan sisa perhitungan APBD
sebesar Rp. 1.255.824.356,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 32.986.023.
- Bahwa pada pos-pos belanja lain sudah sesuai, tidak ada selisih.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
78
38. Saksi BAMBANG DWI PURWANTO
- Bahwa sejak tahun 2000 saksi adalah Ajudan Bupati yang bertugas menerima
tanmu yang akan menghadap Bupati dan tugas-tugas protokoler dalam
kegiatan Bupati.
- Bahwa selain saksi ada Ajudan yang lain yaitu Arinal Huda dan Yudho
Ismaryanto.
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil uang
kepada Krisanto (Kabag Keuangan), hanya saksi pernah dititipi uang dari
Krisanto untuk Terdakwa yang digunakan yntuk perjalanan dinas Bupati,
berapa jumlahnya saksi tidak mengetahuinya karena disimpan didalam
amplop.
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh Terdakwa untuk menyetor uang di Bank
Jatim Cabang Blitar, tanggal 22 Mei 2003, 29 Juli 2003, 31 Juli 2003, 12
Agustus 2002, 2 Desember 2003, 10 Desember 2003, 12 Desember 2003, 29
Desember 2003 dan tanggal 5 Desember 2004
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa
membenarkan.
39. Saksi KRISANTO, SE, MM
- Bahwa sejak 1998 sakis menjabat sebagai Kasubag Anggaran pada Bagian
Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar, pada tahun sebagai 2003 plt. Kabag
Keuangan dan sejak Februari 2004 menjabat sebagai Kabag Keuangan
Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Bahwa sebagai Kasubag Anggaran tugas saksi adalah merekap bahan untuk
penyusunan APBD/perubahan APBD, membuat Surat Keterangan Otorisasi
(SKO) dan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- Bahwa sedangkan sebagai Kabag Keuangan, tugas saksi adalah membuat
Surat Edaran permintaan data untuk penyusunan APBD kepada unit-unit,
pengelolaan dan pengolahan data administrasi keuangan daerah, menguji
kebenaran penerbitan SPMG dan menandatangani SPMG.
- Bahwa sesuai dengan aturan yang ada, pencairan dana dari Kas Daerah
sebagai berikut : masing-masing unit kerja mengajukan SPP, kemudian
diterbitkan SKO yang ditandatangani Sekretaris Daerah, selanjutnya SPP
diteliti oleh sub bagian anggaran dan diserahkan ke sub bagian
perbendaharaan untuk diterbitkan SPMG dan SPMG dikirim ke Kantor Kas
79
Daerah untuk dipindahbukukan kepada bendahara pengusul dan dananya
dicairkan di Bank Jatim.
- Bahwa SPMG di Pemerintah Kabupaten Blitar ada tiga macam yaitu : SPMG
Rutin, SPMG Pembangunan, dan SPMG Pengembalian Ayat (PA).
- Bahwa yang menandatangani SPMG adalah Kabag Keuangan yang sampai
dengan bulan Maret 2002 dijabat oleh saksi Solichin Inanta, SH, MSi
selanjutnya tahun 2002 sampai dengan 2003 dijabat oleh saksi Drs. Ec. M.
Rusjdan, MA dan pada tahun 2004 dijabat oleh saksi.
- Bahwa SPMG PA atau yang oleh sub bagian perbendaharaan diberi kode D
penerbitannya tidak dilengkapi dengan SPP dan SKO.
- Bahwa awal mula terbitnya SPMG PA adalah pada bulan Maret 2002 untuk
memenuhi permintaan dana Terdakwa selaku Bupati Blitar yang tidak
dianggarkan dalam APBD.
- Bahwa saksi selaku Kasubag Anggaran saat itu ditelepon oleh Terdakwa
yang meminta agar disediakan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah) untuk kegiatan Parpol, selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut
kepada Kabag Keuangan (Solichin Inanta) dan oleh Kabag Keuangan
permintaan tersebut dibicarakan jalan keluarnya oleh saksi bersama dengan
Kabag Keuangan (Solichin Inanta), Kasubag Pembukuan (Bangun
Suharsono) dengan mengundang Kepala Kantor Kas Daerah (M. Rusdjan)
- Bahwa akhirnya Kasubag Pembukuan (Bangun Suharsono) menyampaikan
solusinya yaitu dengan SPMG PA berdasarkan Kepmendagri No.903,
selanjutnya hal tersebut dilaporkan kepada Sekretaris Daerah (Saksi
Subiantoro) dan oleh Sekretaris Daerah disuruh langsung melaporkan kepada
Terdakwa dan oleh Terdakwa disetujui.
- Bahwa SPMG PA dikeluarkan dari pos penerimaan dan harus
dipertanggungjawabkan.
- Bahwa pada saat mereka berempat melapor kepada Terdakwa mengenai
pertanggungjawaban SPMG PA tersebut Terdakwa menyatakan bahwa
Terdakwa yang akan bertanggung jawab.
- Bahwa selanjutnya saksi meneruskan perintah Terdakwa kepada Kasubag
Perbendaharaan (saksi Kadmiarsih) agar diterbitkan SPMG PA dengan nilai
nominal masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga
pada tanggal 4 Maret 2002 terbit SPMG PA No. 1/d/R dan No. 2/d/R dengan
jumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
80
- Bahwa selanjutnya SPMG PA tersebut dcairkan oleh bendaharawan Lilik
Purwanto dan diserahkan kepada saksi dan oleh saksi uang tunai sebesar
Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa penerbitan SPMG PA tersebut berlanjut terus sampai dengan tahun
2004 dan semua pencairan saksi yang menyerahkan kepada Terdakwa
kadang-kadang saksi sendiri kadang-kadang bersama Solichin Inanta, M.
Rusdjan, dan Bangun Suharsono.
- Bahwa setiap kali saksi menyerahkan dana kepada Terdakwa, telah dilampiri
dengan kuitansi akan tetapi tidak ada yang dikembalikan oleh Terdakwa dan
setiap kali saksi meminta kuitansi tersebut Terdakwa mengatakan apakah
saksi tidak percaya dengan Bupati.
- Bahwa saksi sendiri menandatangani SPMG PA awal tahun 2003 pada saat
menjabat sebagai plt. Kabag Keuangan sebanyak 5 lembar SPMG dan tahun
2004 pada saat menjabat sebagai Kabag Keuangan sebanyak 78 SPMG PA
dengan total nominal sebesar Rp. 24.230.116.000,- (dua puluh empat milyar
dua ratus tiga puluh juta seratus enam belas ribu rupiah)
- Bahwa saksi juga pernah menyerahkan pencairan SPMG PA untuk Terdakwa
tetapi melalui Ajudan Bupati yaitu Bambang Dwi Purwanto, Arinal Huda,
dan Yudho Ismaryanto.
- Bahwa atas dana pencairan dana SPMG PA pada tahun 2002 belum ada yang
dikembalikan yaitu sebanyak 59 lembar dengan nilai nominal Rp.
17.047.950.000,- (tujuh belas milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus
lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tahun 2003 sebanyak 56 lembar
dengan nominal sebesar Rp.27.060.318.225,- (dua puluh tujuh milyar enam
puluh juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) telah
dikembalikan ke Kas Daerah kurang lebih sebesar Rp.19.305.000.000,-
(sembilan belas milyar tiga ratus lima juta rupiah) dan untuk tahun 2004
sebanyak 78 lembar SPMG PA dengan nilai nominal sebesar Rp.
24.230.116.900,- (dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh juta seratus
enam belas ribu sembilan ratus rupiah). Saksi tidak mengetahui apakah sudah
ada yang disetor kembali ke Kas Daerah.
- Bahwa SPMG PA yang dicairkan tahun 2004 kegunaannya antara lain untuk
pembangunan jembatan Jugo, setoran tagihan kepada pihak ketiga, bantuan
untuk pondok pesantren, perekrutan CPNS, Renovasi Pendopo, dan lain-lain.
81
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2002, rekening saksi di Bank Jatim cabang Blitar
dengan No. rekening 0142312400 diminta oleh Kas Daerah yang katanya
atas perintah Terdakwa selanjutnya ada dana masuk ke rekening saksi
tersebut yang asalnya dari transfer rekening Kas Daerah dengan No.Rekening
0141011206 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dana yang masuk ke rekening saksi tersebut kemudian saksi cairkan
dan diserahkan semuanya kepada Terdakwa.
- Bahwa selain itu di rekening saksi juga masuk dana yang asalnya dari
deposito dan giro Pemerintah Kabupaten Blitar senilai Rp.27.000.000.000,-
(dua puluh tujuh milyar rupiah), prosesnya sama setelah masuk ke rekening
saksi langsung dicairkan dan diserahkan kepada Terdakwa sebesar
Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) sedangkan yang
sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) disetorkan kembali ke Kas
Daerah.
- Bahwa saksi pernah ditemui oleh Ketua II Koperasi Praja Mukti dengan
membawa surat perjanjian pinjaman antara Pemerintah Kabupaten Blitar
dengan pihak koperasi yang katanya pembicaraan awalnya dengan Terdakwa
dan untuk Pemerintah Kabupaten Blitar pihaknya ditulis Kabag Keuangan
atas nama Bupati. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dan
dijawab benar akhirnya surat perjanjian tersebut saksi tandatangani.
- Bahwa besarnya pinjaman kepada Koperasi Praja Mukti adalah sejumlah Rp.
12.285.000.000,- (dua belas milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)
dan setelah pencairan langsung setor ke Kas Daerah sebesar
Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
- Bahwa untuk membayar angsuran pinjaman dari Koperasi Praja Mukti
tersebut juga diambilkan dari pencairan SPMG PA dan sampai dengan
sekarang masih ada tunggakan yang besarnya berapa saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai saldo kas pada akhir tahun 2002
yang sebesar Rp.31.157.634.718,50. (tiga puluh satu milyar seratus lima
puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas
rupiah lima puluh sen) akhirnya disiasati/diganti menjadi sebesar
Rp.4.157.634.718,50. (empat milyar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus
tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah lima puluh sen).
82
- Bahwa laporan dari bagian keuangan yang disampaikan kepada Bupati selalu
melalui Sekretaris Daerah dan laporan tersebut dibuat secara umum, sehingga
tidak nampak adanya SPMG PA.
- Bahwa saksi pernah mentransfer dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua
milyar rupiah) kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa yang saat itu
berada di tanah suci melakukan ibadah umroh dan oleh saksi dicairkan
melalui SPMG PA.
- Bahwa pada saat saksi akan diperiksa Kejaksaan pernah di telepon oleh
Terdakwa agar dalam pemeriksaan nanti apabila ada pertanyaan mengenai
aliran dana saksi menjawab saja selain untuk Bupati juga untuk Wakil Bupati
dan Sekretaris Daerah.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa
memberikan tanggapan sebagai berikut :
- Awal mula terbitnya SPMG PA Terdakwa tidak mengerti.
- Mengenai permintaan dana, benar tetapi harus sesuai aturan yang ada.
- Terdakwa tidak pernah menerima pencairan deposito dan giro sebesar
Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).
- Tidak benar mengenai dana yang ditransfer saksi sebesar Rp.2.000.000.000,-
(dua milyar rupiah) adalah atas permintaan Terdakwa karena itu merupakan
pinjaman Terdakwa kepada saksi dan sudah dikembalikan.
- Tidak benar Terdakwa memerintah saksi untuk mengatakan aliran dana ke
Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
40. Saksi Drs. Ec. RUSJDAN, MM
- Bahwa saksi sebagai Kabag Keuangan sejak Maret 2002 sampai Desember 2003
dan sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kas Daerah
- Bahwa sewaktu saksi menjabat Kepala Kantor Kas Daerah pada bulan maret
2002 saksi diundang kepala bagian keuangan yang dijabat oleh Solichin Inanta,
Kasubag Anggaran Krisanto, Kasubag Pembukuan Bangun Suharsono yang
intinya membicarakan tentang pemintaan Terdakwa yang memerlukan dana
untuk kegiatan.
- Bahwa Kasubag Pembukuan menyatakan ada jalan keluarnya yaitu melalui
Pengembalian Ayat sesuai dengan Kepmendagri 903 dan selanjutnya Kasubag
Pembukuan meminta petunjuk ke Pemerintah Propinsi Jatim pada Biro
Keuangan dan di jawab diperbolehkan asal dapat dipertanggungjawabkan.
83
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Krisanto, Solichin Inanta, dan Bangun
Suharsono menyampaikan hasil tersebut kepada Sekretaris Daerah dan oleh
Sekretaris Daerah langsung di suruh melaporkan kepada Terdakwa, pada saat
mereka berempat menyampaikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa
menyatakan setuju dan nanti akan bertanggung jawab
- Bahwa selaku Kabag Keuangan saksi menandatangani SPMG kode “d” yang
semua penggunaannya untuk kepentingan Terdakwa sehingga yang bertanggung
jawab secara langsung adalah Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2002 selama menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan saksi
membuat 57 SPMG kode D dengan nilai total Rp. 15.047.950.000,- sedangkan
SPMG kode D 1 dan 2 ditandatangani oleh kepala Bagian keuangan Solichin
Inanta dengan nilai total Rp. 2.000.000.000,- yang seluruhnya diambilkan dari
sisi penerimaan atau pendapatan daerah.
- Bahwa untuk tahun 2003 SPMG kode D yang dibuat oleh saksi selaku kabag
keuangan, telah membuat sebanyak 50 SPMG kode D sedangkan sewaktu saksi
menunaikan ibadah haji dan Plt. Kabag Keuangan adalah Krisanto telah dibuat
sebanyak 5 SPMG kode D yang seluruhnya pada tahun 2003 total nilai Rp.
27.060.318.225,- yang seluruhnya diambilkan dari sisi penerimaan atau
pendapatan daerah
- Bahwa yang mencairkan seluruh SPMG kode D adalah staf keuangan Lilik
Purwanto yang diserahkan kepada Krisanto dan selanjutnya Krisanto
menyerahkan pada Terdakwa karena Krisanto yang diperintah melalui telepon
sewaktu Terdakwa memerlukan dana.
- Bahwa saksi juga ikut mengantar uang tersebut pada Terdakwa bersama-sama
Krisanto namun yang masuk hanya Krisanto dan saksi juga pernah mengingatkan
kepada Krisanto agar setiap penyerahan dana-dana kepada Terdakwa selalu
minta nota atau tanda terima.
- Bahwa pada bulan September 2003 saksi dua kali ditelepon langsung oleh
Terdakwa yang saat itu memerlukan dana masing-masing sebesar Rp.
200.000.000,-
- Bahwa pertanggungjawaban SPMG kode D oleh kasubag pembukuan dibukukan
dalam buku B XIII.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa
menyatakan bahwa tidak tahu mengenai penerbitan SPMG PA.
84
41. Saksi BANGUN SUHARSONO
- Bahwa saksi adalah Kasubag Pembukuaan pada Pemerintah Kabupaten Blitar
sejak 1990 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas saksi adalah mencatat semua bukti transaksi dari masing-masing
unit kerja baik penerimaan maupun pengeluaran dan membuat laporan
berdasarkan bukti-bukti transaksi dari masing-masing unit kerja berupa laporan
triwulan maupun laporan tahunan.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut sakai bertanggung jawab kepada atasan
langsung yaitu Kabag Keuangan.
- Bahwa sarana administrasi yang digunakan untuk sisi penerimaan antara lain
adalah Buku B IV berupa tanda setor rangkap dua sedangkan untuk SPMG
diperoleh dari Subag Anggaran.
- Bahwa awal mula terbitnya SPMG kode D saksi Krisanto dipanggil oleh
Terdakwa untuk mencarikan dana guna membiayai kegiatan Terdakwa,
selanjutnya Bagian Keuangan yang terdiri dari Krisanto selaku Kasubag
Anggaran, saksi, dan Kabag Keuangan yang dijabat oleh Solichin Inanta,
mengundang M. Rusjdan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kas Daerah
untuk membicarakan hal tersebut. Dari rapat tersebut disimpulkan bahwa
permintaan dana untuk kegiatan Terdakwa dapat dipenuhi melalui Pengembalian
Ayat yang dananya diperoleh dari sisi penerimaan.
- Bahwa untuk penerbitan SPMG Pengembalian ayat tersebut saksi telah
berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan menurut Pemerintah
Propinsi dapat dibenarkan sepanjang dipertanggungjawabkan.
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan SPMG Pengembalian ayat (SPMG Kode D)
tersebut ternyata tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa cara pengelolaan keuangan APBD Pemerintah Kabupaten Blitar adalah
masing-masing bendaharawan dari masing-masing unit kerja mengajukan SPP
kebagian Keuangan, yang selanjutnya oleh sub bagian anggaran diteliti
kebenarannya, kemudian diterbitkan SPMG oleh sub bagian perbendaharaan
yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan, setelah itu sub bagian
perbendaharaan mengirimkan SPMG tersebut ke Kantor Kas Daerah untuk
dicairkan.
- Bahwa setiap ada permintaan dana dari Terdakwa melalui Krisanto atau M.
Rusjdan selaku Kepala Bagian Keuangan memerintahkan kepada Kepala Sub
Bagian Perbendaharaan (Kadmiarsih) untuk membuat SPMG kode D (SPMG
85
PA) setelah SPMG kode D (SPMG PA) dibuat oleh kepala sub bagian
perbendaharaan kemudian ditandatangani oleh Kabag Keuangan selanjutnya
SPMG tersebut dicairkan oleh Bendahara gaji sekretariat ke Kantor Kas Daerah.
- Bahwa SPMG kode D tersebut dikeluarkan tidak melalui prosedur yang benar
sebab tanpa dilampiri oleh SPP dan SKO.
- Bahwa SPMG kode D pada tahun 2002 berjumlah 58 lembar dengan nilai
sebesar Rp. 17.047.950.000,-
- Bahwa SPMG kode D pada tahun 2003 berjumlah 56 lembar dengan nilai
sebesar Rp. 27.060.318.225,-
- Bahwa SPMG kode D pada tahun 2004 berjumlah 78 lembar dengan nilai
sebesar Rp. 24.230.116.900,-
- Bahwa saksi membukukan SPMG kode D tersebut dengan cara menggunakan
daftar pembukuan administrasi (DPA model B XIII) karena dalam B XIII ada
kolom untuk SPMG kode D dan disetujui oleh Kabag Keuangan.
- Bahwa akibat pengeluaran SPMG kode D pada pembukuan Kas Daerah tidak
sesuai sehingga untuk menyesuaikannya saksi mensiasati dengan cara
menyelipkan pada pos pengeluaran gaji pada 32 instansi dan 22 kecamatan serta
pos opersional atas persetujuan Kabag Keuangan.
- Bahwa adanya SPMG kode D menyebabkan jumlah gaji sekretariat Pemerintah
Kabupaten Blitar tidak sesuai setiap bulannya dengan kebutuhan gaji riil.
- Bahwa semua dana yang dicairkan dari SPMG kode D diserahkan pada
Terdakwa oleh Krisanto.
- Bahwa penambahan jumlah/nominal gaji yang saksi lakukan pada tahun 2002
terdapat selisih antara laporan keuangan riil dengan sisa perhitungan jumlah
totalnya sebesar Rp. 48.202.592.471,-
- Bahwa penambahan jumlah/nominal gaji yang saksi lakukan pada tahun 2003
terdapat selisih antara laporan keuangan riil dengan sisa perhitungan jumlah
totalnya sebesar Rp. 4.727.076.110,-
- Bahwa penambahan jumlah/nominal gaji yang saksi lakukan pada tahun 2004
terdapat selisih antara laporan keuangan riil dengan sisa perhitungan jumlah
totalnya sebesar Rp. 7.697.841.472,-
- Bahwa untuk mempertanggungjawabakan SPMG kode D yang dikeluarkan
dengan cara menambahkan pada pos gaji dari semua unit kerja yaitu dengan
jalan mengurangi jumlah realisasi anggaran dari beberapa unit sehingga sesuai
(klop) dengan sisa akhir tahun.
86
- Bahwa setelah saksi mensiasati pengeluaran sebesar Rp. 17.047.950.000,- saksi
kemudian menanyakan kepada Kas Daerah berapa sisa akhir tahun 2002 ternyata
sisa akhir tahun kurang lebih sebesar empat milyar, selanjutnya saksi menyusun
lagi draf perhitungan menyesuaikan dengan keadaan sisa perhitungan di Kas
Daerah.
- Bahwa sisa perhitungan yanga ada di Kas Daerah seharusnya bukan sekitar
empat milyar rupiah tetapi yang benar adalah sekitar tiga puluh satu milyar
rupiah.
- Bahwa menurut Mujiono staf yang ada di Kas Daerah masih ada sisa dua puluh
tujuh milyar yang belum dipertanggungjawabkan.
- Bahwa ada pengembalian uang/dana sebesar Rp. 19.305.000.000,- dan ada tanda
bukti setor Ke Kas Daerah.
- Bahwa dana pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp. 19.305.000.000,- tersebut
berasal dari dana pinjaman Koperasi Praja Mukti oleh Bupati.
- Bahwa benar saksi diminta Krisanto untuk mengonsep STTS Bend 17 sebesar
Rp. 15.705.000.000,- sesuai nomor-nomor SPMG kode “d” untuk pengembalian
dana sebesar Rp. 19.305.000.000,- kepada Kopersi Praja Mukti.
- Bahwa saksi yang mengonsep setiap Laporan Akhir Tahun Anggaran untuk buku
perhitungan APBD Kabupaten Blitar tahun 2002, 2003.
- Bahwa saksi mengakui bersalah dalam hal membukukan tidak secara prosedur
dan membuat laporan pertanggungjawaban sisa perhitungan yang tidak benar.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa
menyatakan bahwa seandainya saksi menghadap Terdakwa masalah SPMG PA
selalu Terdakwa tekankan yang penting sesuai aturan yang ada.
42. Saksi SOLICHIN INANTA, SH, MM, Msi
- Bahwa sejak tanggal 27 maret 2002 saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kas
Daerah dan sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan
Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Bahwa di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk SPMG
dipergunakan dengan kode-kode antara lain A, R dan P.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan sekitar bulan
Maret 2002 ada menandatangani 2 lembar SPMG PA yang sekarang dikenal
dengan kode D masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,-
87
- Bahwa awal dari pengeluaran dana melalui SPMG kode D tersebut awalnya
Krisanto diperintahkan oleh Terdakwa yang saat itu memerlukan dana untuk
kegiatan Bupati sebesar Rp 2.000.000.000,- dan selanjutnya atas permintaan
tersebut saksi bersama-sama dengan Krisanto, Kasubag Pembukuan Bangun
Suharsono dan Kepala Kas Daerah M. Rusjdan melakukan pertemuan.
- Bahwa dari pertemuan berempat yang intinya membicarakan adanya permintaan
Terdakwa yang membutuhkan dana untuk kegiatan dan selanjutnya Bangun
Suharsono menawarkan adanya Kepmendagri yang berisi tentang PA atau
Pengembalian Ayat.
- Bahwa selanjutnya Bangun Suharsono menghubungi Kepala Biro Keuangan di
Propinsi Tingkat I yang menanyakan tentang SPMG PA/Pengembalian Ayat
tersebut yang dijawab oleh Propinsi Tingkat I diperbolehkan sepanjang
dipertanggungjawabkan.
- Bahwa selanjutnya berempat melaporkan hal tersebut ke Sekretaris Daerah dan
disuruh meneruskan kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi berempat menghadap Terdakwa dan memberitahukan
tentang hasil pertemuan tersebut dan Terdakwa pada saat itu menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya saksi selaku Kepala Bagian Keuangan membuat secara
berturut-turut membuat SPMG PA (Pengembalian Ayat) atau juga disebut
dengan SPMG kode D masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- yang
dicairkan oleh Lilik Purwanto.
- Bahwa setelah uang cair saksi tidak mengikuti dan tidak mengetahui lagi tentang
penyerahan lebih lanjutnya.
- Bahwa saksi juga mengetahui deposito milik Pemerintah Kabupaten Blitar
sebesar Rp. 24.000.000.000 dan giro milik Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar
Rp. 3.000.000.000 saat ini telah dicairkan sesuai dengan surat yang saksi buat
selaku Kepala Kantor Kas Daerah atas permintaan Terdakwa melalui Sri
Suhartini.
- Bahwa benar dari deposito dan giro senilai total 24.000.000.000,- beralih ke
rekening atas nama Krisanto dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000.000,- beralih ke
rekening DAU milik Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Bahwa mengenai pemindahbukuan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dan Rp.
1.5.00.000.000,- pada tahun 2002 dari rekening Kas Daerah ke rekening atas
nama Krisanto yang mengetahui adalah Sri Suhartini yang katanya untuk
kepentingan Terdakwa.
88
- Bahwa untuk saldo kas pada buku B IX akhir tahun 2002 sebesar kurang lebih
tiga puluh satu milyar rupiah di rubah menjadi sebesar kurang lebih empat milyar
rupiah saksi sama sekali tidak mengetahui karena saat itu sedang naik haji.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
bahwa pertemuan mereka berempat (saksi, M.Rusjdan, Krisanto, dan Bangun
Suharsono) untuk melapor ke Terdakwa adalah tidak benar.
43. Saksi Drs. EDY SULISTYONO (saksi ahli)
- Bahwa saksi bekerja pada BPKP propinsi Jatim sejak tahun 2001
- Bahwa saksi bersama-sama tim audit pernah melakukan pemeriksaan di
Pemerintah Kabupaten Blitar mulai tanggal 20 Januari 2005 dengan memeriksa
anggaran mulai periode tahun 2002 - 2004.
- Bahwa untuk tahun 2002 tim audit menemukan penyimpang-penyimpangan dana
keuangan di Pemerintah Kabupaten Blitar dengan cara pengeluaran dana dari
SPMG kode D yang dicairkan melalui rekening bendaharawan sekretariat dan
bendaharawan gaji sekretariat dengan tanpa prosedur tidak ada SKO dan SPP,
selanjutnya terjadi pemindahbukuan atau pengeluaran dana dari rekening Kas
Daerah kepada rekening pribadi Krisanto yang seluruhnya penggunaan dana-
dana tersebut tidak ada bukti pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tahun 2002 SPMG kode D yang dicairkan tanpa adanya SKO dan
SPP mencapai total sebesar Rp. 17.047.950.000,- sedang pemindahbukuan dari
rekening Kas Daerah kerening pribadi Krisanto seluruhnya barjumlah
Rp.2.000.000.000,-
- Bahwa pada tahun 2002 telah terjadi manipulasi pencatatan dari penerimaan dan
pengeluaran dari Kas Daerah (B IX) tahun anggaran 2002 senilai total
Rp.27.000.000.000,- dan oleh tim audit terhadap rekening koran akan tetapi
hasilnya tetap tidak sesuai, karena hal tersebut berkaitan dengan penggelapan
rekening giro dan deposito milik Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar
- Bahwa untuk tahun 2003 tim audit juga menemukan penyimpang-penyimpangan
dana keuangan di Pemerintah Kabupaten Blitar dengan cara pengeluaran dana
yang sama dari SPMG kode D yang dicairkan melalui rekening bendaharawan
sekretariat dan bendaharawan gaji sekretariat dengan tanpa prosedur tidak ada
SKO dan SPP, dengan nilai total mencapai Rp. 27.060.318.225,- yang
seluruhnya penggunaan dana-dana tersebut tidak ada bukti pertanggung
jawabannya.
89
- Bahwa untuk tahun 2003 juga terjadi pemindahbukuan atau pengeluaran dana
dari rekening Kas Daerah kepada rekening pribadi Priyono Hadi sebesar Rp.
3.000.000.000,- yang seluruhnya penggunaan dana-dana tersebut tidak ada bukti
pertanggungjawabannya.
- Bahwa untuk tahun 2004 tim audit menemukan penyimpang-penyimpangan dana
keuangan di Pemerintah Kabupaten Blitar dengan cara pengeluaran dana yang
sama dari SPMG kode D yang dicairkan melalui rekening bendaharawan
sekretariat dan bendaharawan gaji sekretariat dengan tanpa prosedur tidak ada
SKO dan SPP, dengan nilai total mencapai Rp. 24.230.116.900,- yang
seluruhnya penggunaan dana-dana tersebut tidak ada bukti
pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tahun 2002 diantara SPMG kode D yang penggunaan dananya tidak
dapat dipertanggungjawabkan diantaranya yang secara riil digunakan untuk
proyek saluran popoh antara lain tanggal 10 juli 2002 sebesar Rp.59.400.000,-
dan pada tanggal 20 agustus 2002 sebesar Rp. 163.350.000,-
- Bahwa untuk tahun 2003 dari tim audit menemukan faktor pengembalian atau
pengurang dari bendahara sekretariat ke Kas Daerah sebesar Rp.
19.305.000.000,-
- Bahwa pada tahun 2003 terjadi penyetoran kembali ke Kas Daerah eks pencairan
deposito dan pemindahbukuan giro masing-masing pada tanggal 12 Maret 2003
pencairan deposito Bank Jatim nomor DB 070357 dipindahkan ke rekening Kas
Daerah (DAU) sesuai surat Kas Daerah nomor 900/104/409.304/2003 tanggal 13
maret 2003 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan juga pada tanggal 12 maret 2003
pemindahbukuan dari rekening giro Bank Jatim nomor 014100588831 ke
rekening Kas Daerah (DAU) sesuai surat Kas Daerah nomor
900/104/409.304/2003 tanggal 13 maret 2003 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Bahwa pada tahun 2004 diantara SPMG kode D yang penggunaan dananya tidak
dapat dipertanggungjawabkan diantaranya yang secara riil digunakan untuk
pembayaran proyek jembatan jugosejumlah Rp. 4.000.000.000,- masing-masing
antara lain tanggal :
26 Maret 2004 Rp. 500.000.000,-
08 April 2004 Rp. 500.000.000,-
24 Mei 2004 Rp. 500.000.000,-
10 Juli 2004 Rp. 500.000.000,-
26 Juli 2004 Rp. 500.000.000,-
90
27 Agustus 2004 Rp. 500.000.000,-
01 Oktober 2004 Rp. 500.000.000,-
- Bahwa kerugian negara menurut temuan tim audit BPKP total kerugian
keuangan negara setelah dikurangi penyetoran kembali/faktor pengurang maka
kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp. 73.810.635.125,-
- Bahwa baik pemindahbukuan dari rekening DAU ataupun pencairan deposito
dan giro ke rekening atas nama pribadi adalah tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa apabila Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan pinjaman dana ke pihak
luar harus ada persetujuan dari DPRD Kabupaten Blitar.
- Bahwa pengeluaran tidak terduga yang bersifat darurat misalnya bencana alam
yang sifatnya mendesak telah disediakan dalam anggaran tersendiri dan untuk
pertanggungjawabannya harus secara riil pada DPRD.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan
tetap pada aturan yang ada sesuai Pasal 1 Bab IV PP Nomor 105 tahun 2000
Kewenangan Bupati adalah menyampaikan pertanggungjawaban pada DPRD dn
penandatangan SPJ,SKO berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 dilakukan
oleh yang mendapat delegasi.
44. Saksi HAFID NOVIANTO
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pimpinan bidang Operasional Bank Jatim Cabang
Blitar sejak 11 Juni 2003.
- Bahwa di Bank Jatim Cabang Blitar ada empat nomor rekening atas nama Drs.
H. Imam Muhadi, MBA, MM, yaitu rekening nomor 0143006646, 0142342499,
0143003677 dan 0438550005.
- Bahwa seseorang diperbolehkan memiliki beberapa rekening dalam satu bank.
- Bahwa adanya setoran tunai pada rekening-rekening tersebut tidak dapat
diketahui, yang dapt dilacak pada bank apabila ada pemindahbukuan.
- Bahwa pada nomor rekening 014300664 ada setoran tunai tanggal 22 Mei 2004
sebesar Rp. 500.000.000,- dan tanggal 29 Februari 2005 sebesar Rp.
160.000.000,- dan seterusnya yang tidak dicantumkan nama penyetornya dan hal
tersebut diperbolehkan.
- Bahwa atas data-data yang ada direkening tersebut semuanya adalah benar sesuai
dengan data yang ada di Bank Jatim.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
91
45. Saksi MOCH. SOLICHIN
- Bahwa sejak tahun 2002 saksi adalah karyawan pada Bank Mandiri Cabang
Blitar.
- Bahwa di Bank Mandiri Cabang Blitar ada rekening atas nama Drs. H. Imam
Muhadi, MBA, MM, yaitu No. 144000301686.6.
- Bahwa data-data setoran maupun penarikan yang ada di rekening tersebut adalah
sesuai dengan data-data yang ada di Bank Mandiri dengan tambahan kekurangan
sebagai berikut : setoran tanggal 19 Agustus 2002 sebesar Rp. 25.000.000,- yang
benar di debet, setoran tanggal 27 September 2002 sebesar Rp. 600.000.000,-
dialihkan ke Bank Jatim Cabang Blitar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dana yang disetorkan secara tunai.
- Bahwa untuk setoran tanggal 2 Jnuari 2003 sebesar Rp. 70.485.000,- nama
penyetor tidak ada dan oleh saksi ditulis Bambang Dwi P disesuaikan dengan
nota yang lain.
- Bahwa untuk penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- yang melakukan sesuai surat
kuasa adalah Bambang Dwi Purwanto
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
46. Saksi IDA AYU PUTU IDAWATI
- Bahwa sejak Agustus 1991 saksi adalah Karyawan Bank BNI Cabang Blitar.
- Bahwa di Bank BNI Cabang Blitar ada rekening atas nama Drs. H. Imam
Muhadi, MBA, MM, yaitu No. 183002848137901.
- Bahwa atas data setoran tunai, pemindahbukuan maupun penarikan atas rekening
tersebut semuanya adalah benar sesuai dengan data yang ada di Bank BNI
Cabang Blitar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal dana yag disetorkan.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
47. Saksi SRI MISTYOWATI
- Bahwa sejak 14 Juni 1990 saksi adalah Karyawan Bank BCA Cabang Blitar
yang menjabat sebagai Kepala Bidang Operasional.
- Bahwa di Bank BCA Cabang Blitar ada rekening atas nama Drs. H. Imam
Muhadi, MBA, MM, yaitu No. 0090158681
92
- Bahwa atas data setoran tunai, pemindahbukuan maupun penarikan atas
direkening tersebut semuanya adalah benar sesuai dengan data yang ada di Bank
BCA Cabang Blitar.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
48. Saksi SAMILAH
Menimbang, bahwa oleh karena saksi Samilah tersebut sudah dipanggil
secara patut tidak datang menghadap di depan persidangan karena saksit, maka atas
permintaan Jaksa Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa maupun
Penasehat Hukum Terdakwa, maka keterangan saksi tersebut pada waktu di periksa
oleh penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokonya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah membuat laporan tentang pengeluaran kepada Kas Daerah
waktu saksi Solichin Inanta naik haji kira-kira pada bulan Maret 2003.
- Bahwa Priono Hadi mendatangi saksi diruang Kas Daerah, memberikan nomor
atas nama Priono Hadi untuk dapat memindahkan dari rekening Kas Daerah ke
rekening Priono Hadi atas perintah Pj. Kabag Keuangan Krisanto sebesar Rp.
3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
- Bahwa saksi meminta surat resmi dari Krisanto tentang pemindahan rekening
namun Priono Hadi tidak dapat menunjukan suratnya.
- Bahwa selanjutnya Priono Hadi pulang kekantornya, dan kembali ke kantor saksi
menujukkan rekening pribadi Priono Hadi dan saksi terus dipojokkan supaya
memindahkan rekening.
- Bahwa selanjutnya saksi mengahadap ke pak Sekretaris Daerah (Subiantoro)
yang kebetulan saat itu ada diruang tunggu ada ada Pimipinan Bank Jatim (Bawi)
dan ketika menunggu tersebut saksi meminta pertimbangannya dan Pimpinan
Bank Jatim mengatakan kalau tidak ada persetujuan Bupati tidak bisa
memindahkan rekening Kas Daerah ke rekening pribadi.
- Bahwa pada waktu menghadap Sekretaris Daerah tersebut saksi sudah membawa
surat yang isinya mohon petunjuk atas pemindahan rekening tersebut.
- Bahwa setelah meminta pertimbangan dari Pimpinan Bank Jatim saksi masuk
keruangan Sekretaris Daerah bersama-sama dengan Pimpinan Bank Jatim dan
saksi menyodorkan surat tersebut kepada Sekretaris Daerah.
- Bahwa setelah saksi sodorkan surat tersebut di acc/disetujui oleh Sekretaris
Daerah.
93
- Bahwa selanjutnya saksi membuat surat kepada pimpinan Bank Jatim yang
isinya mengenai pemindahan rekening.
- Bahwah selanjutnya surat tersebut saksi bawa ke Sekretaris Daerah.
- Bahwah setelah ada acc Sekretaris Daerah, surat yang asli diminta oleh Sri
Suhartini, dan saksi berikan. Saksi menyimpan foto copy surat.
Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan
tanggapannya.
Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan
saksi ahli dan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (a de charge) yang
memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokonya sebagai berikut :
1. Saksi Prof. dr. NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, SH, MH (ahli)
- Bahwa saksi adalah Guru Besar /Dosen pada Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro.
- Bahwa Kepala Daerah mempunyai dua bentuk pertanggungjawaban yaitu
pertanggungjawaban secara Politik dan Kriminal.
- Bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi unsur pokok yaitu : perbuatan
memperkaya diri sendiri secara melawan hukum dan yang dapat merugikan
keuangan negara.
- Bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindaka Pidana Korupsi unsur yang paling essensial (mendasar)
adalah meyalahgunakan wewenang atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan (abuse power).
- Bahwa dalam delik jabatan pelaku biasanya lebih dari satu orang sehingga dalam
pertanggungjawaban pidananya digunakan Pasal 55 ayat (1) KUHP.
- Bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP terdiri atas empat golongan yaitu :
1. Orang yang melakukan (pleger) yaitu orang tersebut telah berbuat untuk
mewujudkan semua unsur dari peristiwa pidana.
2. Menyuruh lakukan, dalam hal ini sediktnya ada dua orang yaitu yang
menyuh dan yang disuruh merupakan alat saja.
3. Turut serta melakukan dalam arti bersama-sama melakukan.
Dalam hal ini ada tiga kemungkinan yaitu : semua pihak memenuhi unsur
delik, satu memenuhi yang satu tidak, atau masing-masing secara
bersama-sama mewujudkan delik.
94
4. Penganjuran (uitlokker) dalam arti orang tersebut dengan sengaja
menganjurkan pada orang lain dan pertanggungjawabannya dibatasi
hanya sampai pada apa yang dianjurkan untuk dilakukan serta akibatnya .
- Bahwa di dalam delik jabatan yang memberikan perintah harus memiliki jabatan
dan harus sesuai dengan kewenanganny, sehingga apabila tidak ada hubungan
maka pemberi perintah dilepaskan dari tanggung jawab.
- Bahwa untuk menilai saksi mahkota apa sama dengan saksi biasa bukan
merupakan keahlian saksi.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
2. Saksi Wijaya, SH, MH (ahli) - Bahwa saksi adalah Dosen fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus
Semarang.
- Bahwa dalam Pemerintahan Daerah dikenal ada 3 macam bentuk pelimpahan
wewenang yaitu :
1. Atributif yaitu kewenangan yang diterima pejabat dari peraturan perundang-
undangan.
2. Delegasi yaitu kewenangan yang diterima oleh seseorang berdasarkan pada
pelimpahan kewenangan secara atributif. Penerima delegasi bertanggung
jawab atas atas wewenang yang didelegasikan.
3. Mandat yaitu pelimpahan wewenang dimana tanggung jawab tetap berada
pada orang yang melimpahkan wewenang.
- Bahwa pelimpahan wewenang secara mandat atau delegasi harus secara tertulis.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
3. Saksi Moch. ISKANDAR, SH
- Bahwa saksi sejak tahun 1994 adalah karyawan Pemerintah Kabupaten Blitar
dan saat ini di bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan PP Nomor 105
tahun 2000 Kepala Daerah bertangggung jawab kepada DPRD dan Kepala
Daerah berwenang menjalankan kebijakan APBD dan lain-lain.
- Bahwa berkaitan dengan pekerjaan Bupati selaku Kepala Daerah memberikan
delegasi kepada bawahan sesuai dengan SK Bupati Nomor 09 tahun 2003, SK
95
Bupati Nomor 10 tahun 2003, SK Bupati Nomor 15 tahun 2003, SK Bupati
Nomor 16 tahun 2003.
- Bahwa sepengetahuan saksi, di dalam menjalankan tugasnya terdakwa selalu
sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa selaku Bupati terdakwa mendapat Jasa Pungut PAD sesuai ketentuan
Permendagri Nomor 972/442 tahun 1998 yang besarnya 1 %.
- Bahwa selain itu juga mendapat honor lain yang resmi misalnya sebagai tim
penyelesaian tanah perkebunan dan lain-lain.
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Bupati banyak kegiatan yang telah
dilakukan oleh Bupati misalnya pembangunan jalan trans lintas selatan,
penanganan bencana alam di sutojayan, panggungrejo, dan serang.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan PERDA Nomor 3 tahun 2002 yang melakukan
pengawasan di Pemerintah Kabupaten Blitar adalah tupoksi Bawasda.
- Bahwa pertanggungjawaban Bupati pada DPRD sudah dilaporkan untuk tahun
2003 dan tahun 2003.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai SPMG kode D.
- Bahwa untuk bagian hukum apabila ada disposisi/perintah dari Bupati selalu
dalam bentuk tertulis sedangkan untuk Bagian/Unit/Dinas lain saksi tidak
mengetahui.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak
memberikan tanggapan.
4. Saksi H. ZAENAL EFENDI
- Bahwa saksi adalah sekretaris Yayasan Syuhada Haji yang mengelola Rumah
Sakit Syuhada Haji, sejak tahun 1975 dan terdakwa sebagai Ketua Yayasan
sampai dengan tahun 2001.
- Bahwa selain Rumah sakit Yayasan juga mengelola masjid dan taman kanak-
kanak.
- Bahwa aset yang dimiliki Yayasan berupa benda-benda bergerak dan benda tidak
bergerak dan dalam kaitannya dengan perkara ini ada 3 bidang tanah milik
yayasan yang dista oleh kejaksaaan yaitu tanah yang terletak di dusun Dawuhan
Kel Kauman (dua sertifikat) dan satu sertifikat di Jalan Tanjung Kelurahan
sukorejo.
- Bahwa tanah-tanah tersebut semuanya atas nama Drs. H. Imam Muhadi MBA,
MM, karena pada saat itu tidak mungkin atas nama Yayasan dan hal tersebut
96
juga ada surat pernyataannya yang menerangkan bahwa tanah-tanah aset
Yayasan yang diatasnamakan terdakwa adalah milik yayasan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang kehormatan dari Yayasan setiap bulan
sebesar Rp. 3.000.000,- dan THR yang besarnya sesuai dengan persentasi dari
sisa hasil usaha.
- Bahwa untuk sertifikat HGB nomor 00646 Kelurahan Sukorejo di Jalan Tanjung
Blitar seluas 2.751 M2 di beli Yayasan pada tahun 2004 sedangkan SHM No.
01414 Kelurahan Kauman luas 3.243 M2 dan SHM 01413 Kelurahan Kauman
Blitar luas 840 M2 di beli Yayasan tahun 2003.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa
membenarkannya.
Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan
persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM menjabat sebagai Bupati
Blitar berdasarkan SK Mendagri No.131.25.598 tanggal 21 Desember 2000,
periode tahun 2001 sampai dengan 2006.
- Bahwa selama menjabat sebagai Bupati Blitar Terdakwa telah melaksanakan
tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Bahwa sesuai dengan PP Nomor 105 tahun 2000 Bupati Kepala Daerah
bertanggung jawab pada DPRD dan pertanggungjawaban tersebut oleh Terdakwa
sudah dilakukan melalui Laporan Pertanggungjawaban di depan DPRD untuk
periode tahun 2002 dan 2003 yang hasilnya diterima oleh DPRD.
- Bahwa mengenai pertanggungjawaban yang menyangkut keuangan, Terdakwa
tidak memeriksa secara mendetail, karena biasanya sudah dilakukan pemeriksaan
oleh ketua tim Anggaran.
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya SPMG PA setelah diperiksa di
kejaksaan.
- Bahwa tidak benar dari Bagian Keuangan (saksi Solichin Inanta, saksi Krisanto,
saksi Bangun Suharsono) dan Kepala Kantor Kas Daerah (M. Rusjdan)
menghadap Terdakwa membicarakan mengenai permintaan dana oleh Terdakwa
dliuar APBD dan menggunakan cara dengan menerbitkan SPMG PA.
- Bahwa yang selalu ditekankan oleh Terdakwa adalah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, untuk masalah teknis Terdakwa menyerahkan pada tupoksi
masing-masing bagian.
97
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pencairan dana dari SPMG PA (kode D)
untuk tahun 2002 sebesar Rp. 17.047.950.000,-, tahun 2003 sebesar Rp.
27.060.318.225,- tahun 2004 sebesar Rp. 24.230.116.900,-
- Bahwa apabila Terdakwa membutuhkan dana minta pada Sekretaris Daerah dan
diambilkan dari dana taktis atau APBD Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk permintaan dana yang diajukan ke Bagian Keuangan Terdakwa
juga tidak mengetahui asal dana apakah dari dana taktis atau bukan, karena hal
tersebut sudah sangat teknis dan Terdakwa selalu minta agar disesuaikan dengan
aturan yang ada.
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan SK Bupati untuk mendepositokan dana
milik Pemerintah Kabupaten Blitar di beberapa Bank yang ada di Blitar (Bank
Jatim, Bank BRI, Bank BNI) besarnya untuk masing-masing Bank berapa
Terdakwa tidak mengetahui karena diserahkan pada Kantor Kas Daerah.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui deposito tersebut pada akhirnya dipindahkan
ke rekening Krisanto dan dicairkan, karena tanpa sepengetahuan Terdakwa dan
tanpa izin Bupati deposito tersebut tidak bisa cair.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa posisi kas pada akhir tahun 2002.
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui saldo kas tahun 2002 tersebut disiasati
dari jumlah sekitar tiga puluh satu milyar rupiah menjadi sekitar empat milyar
rupiah.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima dana sebesar Rp. 75.000.000,- dari Kabag
Keuangan melalui Ajudan Terdakwa dan uang tersebut dipergunakan untuk
perbaikan Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Blitar di Jakarta.
- Bahwa pada saat Terdakwa akan berangkat menuaikan ibadah Umroh pada tahun
2002 pernah meminjam uang kepada Krisanto atau siapa saja yang mempunyai
dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang rencananya untuk membeli Flat di Arab
Saudi dan setelah pulang dari Umroh uang tersebut baru masuk ke rekening
Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2002, akhirnya tidak jadi beli Flat dan uang
tersebut dikembalikan kepada Krisanto secara tunai dan bertahap (dua kali
pembayaran) dan ada kuitansinya, yaitu sebesar Rp. 1.600.000.000,- dan sebesar
Rp. 400.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa mempunyai beberapa rekening di Bank Jatim yaitu dengan
Rekening No. 014234499; 014003677; 0143202511; 0142899999; 0143006646;
0143850005; 0143201377; 0142900611; 0142347766; Bank BCA Cabang Blitar
dengan Rekening No. 00901586861; Bank BNI Cabang Blitar dengan No.
98
Rekening 183.002848137.901 dan 183.000033690.901; Bank Mandiri Cabang
Blitar dengan Rekening No. 144-00-0201768-6; Bank BRI Cabang Blitar dengan
Rekening No. 0009-01-017002-50-8.
- Bahwa setoran-setoran tunai pada rekening nomor 0143006646 dananya berasal
dari hasil usaha keluarga, sedangkan ada rekening nomor 0143003677 sumber
dananya berasal dari Rumah sakit Syuhada Haji, untuk rekening yang lain
Terdakwa lupa dan tidak ada yang berasal dari pencairan SPMG kode D.
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Blitar mempunyai penghasilan sebagai berikut :
Gaji sebagai Bupati sebesar Rp. 11.000.000 sampai dengan Rp. 15.000.000,-
setiap bulan; Gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Agama
sebesar Rp. 1.450.000,- setiap bulan; Tunjangan Kehormamatan dari Rumah
Sakit Syuhada Haji sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan; SHU dari Yayasan
Syuhada Haji sebesar + Rp. 5.000.000,-setiap 4 (empat) bulan sekali
- Bahwa pada bulan Agustus 2004 ada Demo dari masyarakat dan LSM mengenai
kekosongan Kas pada Pemerintah Kabupaten Blitar selanjutnya Terdakwa
mendapat laporan dari Sekretaris Daerah dan Kabag Keuangan (Krisanto) bahwa
kas kekurangan dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- karena dipergunakan untuk
pembayaran gaji ketiga belas, gaji BKKBN, dan untuk PEMILU.
- Bahwa mengenai pinjaman Pemerintah Kabupaten Blitar pada Koperasi Praja
Mukti adalah sebatas wacana dan Terdakwa setuju saja asal sesuai dengan aturan
yang ada.
- Bahwa mengenai tanah dengan sertifikat tanah No.2192 adalah milik istri
Terdakwa, sertifikat tanah No. 00646 dan 01414 adalah milik Yayasan Syuhada
Haji, tanah dengan serttifikat nomor 100 di Yogyakarta juga milik istri Terdakwa
dan benar tanah dengan sertifikat No. 712 disurabaya atas nama Fatima
Rahmawati Fajri, sertifikat No. 1656 di Perum Gadang Malang atas nama Nurul
Nahdliyah, sedangkan mobil Toyota Land Cruiser No.Pol. B 8622 BE adalah
pemberian dari Pak Yusuf .
- Bahwa sesuai dengan PP Nomor 105 tahun 2000 Bupati Kepala Daerah
bertanggung jawab kepada DPRD dan sesuai dengan Pasal 31 ayat (1)
Kepmendagri No. 105 tahun 2002 Kepala Daerah pemegang kekuasaan umum
pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa untuk pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Blitar Terdakwa
telah mendelegasikan kepada pejabat yang mempunyai kemapuan untuk itu
99
berdasarkan SK Bupati yaitu Sekretaris Daerah untuk SKO, Bagian Keuangan
untuk SPP dan Kas Daerah ubtuk SPJ dan lain-lain.
- Bahwa laporan yang diterima Terdakwa dari Kas Daerah hanyalah laporan
secara global dan apabila ada kesalahan tidak nampak dan laporan tersebut
adalah sesuai dengan aturan yang ada karena tidak ada laporan dari Bawasda
mengenai adanya kesalahan pada laporan tersebut.
- Bahwa untuk SPJ dari unit-unit kerja harus bertanggung jawab kepada Sekretaris
Daerah.
- Bahwa Terdakwa tidak penah melarang Bawasda untuk memeriksa Kas Daerah
dan Bagian Keuangan.
Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
1. Bundel SPMG kode “d” atau “D” tahun 2002, 2003, 2004;
2. Rekening Koran Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2002, 2003,
2004;
3. Buku Pengeluaran dan Penerimaan Keuangan Kantor Kas Daerah tahun
2002, 2003, 2004;
4. Potongan Cek Bendahara Gaji /Pemegang Kas Sekretariat Kabupaten Blitar
tahun 2002,2003, 2004;
5. Bukti penyetoran Kembali ke Kantor Kas Daerah Kabupaten Blitar sebesar
Rp. 19.305.000.000;
6. Buku sisa perhitungan APBD tahun 2002, 2003, 2004;
7. Buku APBD dan PAK 2002, 2003, 2004;
8. Buku Penerimaan dan Pengeluaran (DPA Model B XIII);
9. Blanko B XIII (Daftar Pembukuan Administratif) tahun 2003;
10. Laporan Pertanggungjawaban RSU Wlingi tahun 2003;
11. Surat Permohonan Pinjaman Uang Pemerintah Kabupaten Blitar kepada
KPRI Praja Mukti Desember 2003;
12. Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan
KPRI Praja Mukti tertanggal 11 Desember 2003;
13. Tanda Bukti/Kuitansi pengembalian uang dari Pemerintah Kabupaten Blitar
ke KPRI Praja Mukti;
14. Daftar Realisasi Gaji Riil Tahun 2002 Dan 2003;
15. Buku Biaya Operasional (B V) tahun 2002 dan 2003 dan dokumen
penggelembungan Pos Operasional tahun 2003;
100
16. Laporan Pendapatan tahun 2004 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Wlingi;
17. Konsep Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran bulan Januari sampai dengan
Desember 2002;
18. Rekening Koran atas nama Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM pada bank;
- Pada Bank Jatim Cabang Blitar dengan No. Rekening sebagai berikut :
014234499; 014003677; 0143202511; 0142899999; 0143006646;
0143850005; 0143201377; 0142900611; 0142347766;
- Pada Bank BCA Cabang Blitar dengan No. Rekening sebagai berikut :
00901586861.
- Pada Bank BNI Cabang Blitar dengan No. Rekening sebagai berikut :
a. 183.002848137.901
b. 183.000033690.901
- Pada Bank Mandiri Cabang Blitar dengan No. Rekening sebagai
berikut: 144-00-0201768-6
- Pada Bank BRI Cabang Blitar dengan No. Rekening sebagai berikut :
0009-01-017002-50-8
19. Sertifikat tanah dan bangunan An. Nurul Nahdiyah di Jl. Jaksa Agung
Suprapto No. 12 Blitar (SHM No.2192)
20. Sertifikat tanah dan bangunan An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM di Jl.
Manggar – Jl. Tanjung kota Blitar (HGB No. 00646);
21. Sertifikat dan tanah An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM di Jl. Kali Brantas
Blitar SHM No.1475;
22. Tanah berserta suratnya An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM di Kel.
Kauman Blitar (SHM No.1413)
23. Tanah dan bangunan rumah berserta suratnya An. Faivina Rahmawati Fajri di
Jl. Menanggal Selatan No. 137 A Surabaya (SHM No.712)
24. Sebidang tanah dan bangunan berserta suratnya An. Nurul Nahdliyah di Jl.
Taman Siswa Indah Blok C No. 5 Yogyakarta (HGB No. 100)
25. Sebidang tanah pertanian dan suratnya di Kel. Kepanjen Kidul Kauman
Blitar An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM (SHM 01414)
26. 1 (satu) Unit Mobil Toyota land Cruiser No.Pol B-8622 dan suratnya (BPKB
dan STNK);
27. Sebidang tanah dan bangunan dan suratnya An Nurul Nahdliyah di Perum
Gadang CR F-11 Malang (HGB 1656).
101
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah memberikan
keterangannya di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dikaitkan
pula dengan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula bukti surat dan barang
bukti lainnya yang dihadapkan ke persidangan majelis Hakim memperoleh fakta-fakta
hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM adalah seorang Pegawai
Negeri Sipil pada Departemen Agama Kabupaten Blitar yang diangkat menjadi
Pejabat Negara dengan Jabatan Bupati Blitar berdasarkan SK Mendagri dan
Otoda No.131.25.598 tanggal 21 Desember 2000, periode tahun 2001 -2006.
- Bahwa selaku Bupati sesuai dengan Otonomi Daerah (Undang-Undang Nomor
22 tahun 1999) mempunyai tugas mengatur kebijaksanaan umum tentang
Pemerintahan Daerah dan tugas tersebut di pertanggungjawabkan kepada DPRD
melalui laporan tahunan dan laporan lima tahunan.
- Bahwa sesuai dengan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002
tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahdalam Pasal 1 huruf d disebutkan
bahwa Pemegang kekeuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai
kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan
tersebut pada DPR, sedangkan pada Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala
daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa prosedur pencairan dana dari Kas Daerah adalah melalui SPMG yang
harus dilampiri SPP dan SKO dengan menyebutkan nominal dana yang diminta
serta disebutkan penggunaannya, kemudian diserahkan ke Kantor Kas Daerah
dengan dilampiri daftar penguji dan oleh Kas Daerah dibuatkan lembar giro
pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening pengguna anggaran
untuk selanjutnya dicairkan ke Bank Jatim.
- Bahwa SPMG di Pemerintah Kabupaten Blitar memakai kode sebagai berikut :
SPMG kode A untuk Anggaran Gaji
SPMG kode C untuk Anggaran Honorarium
SPMG kode R untuk Anggaran Rutin
SPMG kode P untuk Anggaran Pembangunan
102
- Bahwa proses penerbitan SPMG diterbitkan oleh Kasubag Perbendahraan yang
ditandatangani oleh Kabag Keuangan sedangkan penerbitan lembar giro
pemindahbukuan rekening Kas Daerah di buat oleh Kasi Pengeluaran yang
ditandatangani Kepala Kantor Kas Daerah sesuai dengan contoh tanda tangan
yang ada pada bank.
- Bahwa pencairan dana Kas Daerah melalui SPMG PA atau dikenal dengan
SPMG kode D terbit pertama kali pada awal tahun 2002 dan dicairkan untuk
memenuhi permintaan dana oleh Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM
diluar yang dianggarkan dalam APBD.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminta disediakan dana sebesar Rp.
2.000.000.000,- kepada saksi Krisanto yang saat itu menjabat sebagai Kasubag
Anggaran, selanjutnya saksi Krisanto melaporkan hal tersebut kepada Kabag
Keuangan (saksi Solichin Inanta) dan kemudian Kabag Keuangan (saksi
Solichin Inanta) mengadakan pertemuan dengan saksi Krisanto, saksi Bangun
Suharsono (Kasubag Pembukuan) dan saksi M.Rusjdan Kepala Kantor Kas
Daerah untuk mencarikan jalan keluar atas permintaan dana oleh Terdakwa.
- Bahwa dari pertemuan itu ditemukan jalan melalui SPMG PA yang oleh
Kasubag Pembukuan (saksi Bangun Suharsono) juga sudah dikonsultasikan ke
Bagian Keuangan Propinsi Jawa Timur dan memperoleh penjelasan dapat
dicairkan melalui SPMG PA dengan syarat harus dipertanggungjwabkan.
- Bahwa kemudian oleh mereka berempat cara tersebut dilaporkan kepada
Sekretaris Daerah (saksi Soebiantoro) dan oleh Sekretaris Daerah disuruh
langsung melaporkan kepada Terdakwa selaku Bupati.
- Bahwa atas laporan tersebut Terdakwa menyetujuinya dan akan bertanggung
jawab.
- Bahwa dana yang dicairkan melalui SPMG PA diambilkan dari sisi penerimaan.
- Bahwa SPMG PA yang dibuat oleh Kasubag Perbendaharaan (saksi Kadmiarsih)
dan ditandatangani Kabag Keuangan (saksi Solichin Inanta) tanpa adanya
lampiran SPP dan SKO, kemudian SPMG PA tersebut di kirim ke Kantor Kas
Daerah untuk diterbitkan Cek Pembayarannya.
- Bahwa semua pencairan SPMG PA dilakukan oleh Bendaharawan Gaji
Sekretariat (saksi Lilik Purwanto) sesudah dana cair diserahkan kepada Kasubag
Anggaran (saksi Krisanto) dan oleh Krisanto diserahkan langsung kepada
Terdakwa dengan dilampiri kuitansi akan tetapi Terdakwa tidak pernah
mengembalikan kuitansi tersebut.
103
- Bahwa secara berturut-turut dan dengan proses yang sama dikeluarkan SPMG
PA atau SPMG kode D yang tanpa dilampiri SPP dan SKO secara bertahap
untuk tahun 2002 diterbitkan SPMG PA atau SPMG kode D sebanyak 59 lembar
dengan total nilai sebesar Rp. 17.047.950.000,-, untuk tahun 2003 diterbitkan
SPMG PA atau SPMG kode D sebanyak 56 lembar dengan total nilai sebesar Rp.
27.060.318.225,- dan tahun 2004 diterbitkan SPMG PA atau SPMG kode D
sebanyak 78 lembar SPMG PA dengan total nilai sebesar Rp. 24.230.116.900,-
- Bahwa atas pencairan SPMG kode D tersebut dari tahun 2002 sampai dengan
tahun 2004 Terdakwa membantah dan menyatakan tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada bulan Juli 2002 saksi Solichin Inanta selaku Kepala Kantor Kas
Daerah telah memindahbukukan dana dari rekening Kas Daerah ke rekening atas
nama Krisanto pada Bank Jatim cabang Blitar dengan nomor rekening
0142312400 sebanyak dua kali yang pertama sebesar Rp. 500.000.000,- yang
kedua sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan setelah dana cair oleh saksi Krisanto
diserahkan kepada Terdakwa tanpa ada pertanggungjawabannya atas penggunaan
dana tersebut.
- Bahwa mengenai pemindahbukuan ke rekening atas nama Krisanto tersebut
Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan Terdakwa juga tidak menerima
pancairan dana tersebut.
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Nomor 151 tahun 2002, , SK Bupati Nomor 152
tahun 2002, SK Bupati Nomor 153 tahun 2002, tanggal 15 Mei 2002 dan SK
Bupati Nomor 334 tahun 2002 tanggal 7 september 2002 Pemerintah Kabupaten
Blitar mempunyai dana simpanan dalam bentuk deposito yaitu pada : Bank BRI
Cabang Blitar sebesar Rp. 2.000.000.000,-; Bank Jatim Cabang Blitar sebesar
Rp. 2.000.000.000,-; Bank BNI Cabang Blitar sebesar Rp. 2.000.000.000,-; Bank
Jatim Cabang Blitar dengan No. Bilyet deposito 070455 sebesar Rp.
15.000.000.000,-; dan pada Bank Jatim Cabang Blitar dengan No. Bilyet
deposito 070630 sebesar Rp. 3.000.000.000,- sehingga keseluruhan berjumlah
Rp. 24.000.000.000,-
- Bahwa selain dalam bentuk deposito Pemerintah Kabupaten Blitar juga
mempunyai simpanan dalam bentuk giro yaitu pada Bank BNI Cabang Blitar
dengan nomor rekening 183.002588882.001 sebesar Rp. 1000.000.000,- dan
pada Bank Jatim Cabang Blitar dengan nomor rekening 0141005888 (Giro
Penampungan Proyek) sebesar Rp. 2.000.000.000,-
104
- Bahwa dana simpanan dalam bentuk Deposito sebesar Rp. 24.000.000.000,- dan
giro sebesar Rp. 3.000.000.000,- sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.
27.000.000.000,- pada tanggal 12 Maret 2003 dan 13 Maret berdasarkan surat
dari Kepala Kantor Kas Daerah Solichin Inanta telah dipindahbukukan/ditransfer
ke rekening atas nama Krisanto seluruhnya sebesar Rp. 24.000.000.000,- dan
setelah dana dicairkan oleh Krisanto diserahkan kepada Terdakwa sedangkan
sisanya sebesar Rp. 3.000.000.000,- dimasukan kembali ke rekening Kas Daerah
dengan nomor rekening 0141011200.
- Bahwa pencairan deposito dan giro tersebut menurut Terdakwa tidak
mengetahuinya dan tidak pernah menerima dana-dana tersebut.
- Bahwa sesuai dengan buku IX pada akhir tahun 2002 saldo Pemerintah
Kabupaten Blitar sebesar 31.157.634.718,50 tetapi telah disiasati dan diubah
menjadi sebesar Rp. 4. 157.634.718,50 hal ini pun Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2003 berdasarkan surat dari Bupati Blitar No.
900/409.201/2003 yang ditandatangani Terdakwa, Pemerintah Kabupaten Blitar
telah mengadakan perjanjian pinjam-meminjam dengan KPRI Praja Mukti
senilai total Rp. 12.285.000.000,- dimana dalam perjanjian tersebut Pemerintah
Kabupaten Blitar diwakili oleh saksi Krisanto selaku Kabag Keuangan
Pemerintah Kabupaten Blitar dan KPRI Praja Mukti diwakili oleh saksi Sutikno
selaku Ketua II KPRI Praja Mukti.
- Bahwa pinjaman tersebut telah direalisasikan pada tanggal 12 Desember 2003
sebesar Rp. 2.200.000.000,-; tanggal 18 Desember 2003 sebesar Rp.
6.085.000.000,-; tanggal 29 Desember 2003 sebesar Rp. 4.000.000.000,-
sehingga total yang dipinjam oleh Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp.
12.285.000.000.
- Bahwa atas pinjaman tersebut menurut Terdakwa tidak mengetahuinya karena
surat yang ditandatangani Terdakwa adalah sebatas wacana saja dan tidak ada
persetujuan dari DPRD.
- Bahwa sampai bulan Januari 2004 Pemerintah Kabupaten Blitar telah mengansur
pinjaman tersebut sebesar Rp. 7.422.296.500,-
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2002 pada rekening No, 144.00.020178-6 atas nama
Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM terdapat dana transfer sebesar Rp.
1.560.000.000,- dan pada tanggal 1 Juli 2002 sebesar Rp. 400.000.000,- dari
saksi Krisanto.
- Bahwa selaku Bupati Blitar Terdakwa mempunyai penghasilan sebagai berikut :
105
1. Gaji Bupati sebesar Rp. 11.000.000 sampai dengan Rp. 15.000.000,-/bulan
2. Gaji Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 1.450.000,-/bulan
3. Gaji dari Rumah Sakit Syuhada Haji sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan
4. SHU dari Yayasan Syuhada Haji sebesar + Rp. 1.250.000,-/bulan
5. Jasa Pungut PBB sebesar 1% /tahun dan jasa penyelesaian sengketa tanah
yang sifatnya insidentil.
- Bahwa Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM selaku Bupati Blitar telah
mempertanggungjawabkan pekerjaannya di depan DPRD melalui laporan
pertanggungjawaban periode 2002 dan 2003 yang hasilnya diterima oleh DPRD
Kabupaten Blitar.
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Terdakwa tersebut didalamnya termasuk
pertanggungjawaban SPMG PA yang oleh saksi Bangun Suharsono selaku
Kasubag Pembukuan dimasukan atau ditambahkan kedalam pos anggaran
belanja pegawai pada 32 Unit kerja dan 22 Kecamatan dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Blitar tanpa sepengetahuan unit-unit kerja dan Kecamatan agar
pencairan SMPG PA menjadi seolah-oleh sudah dipertanggungjawabkan.
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh kejaksaan dalam perkara ini berupa :
1. 1 (satu) buah Sertifikat tanah An. Nurul Nahdiyah SHM No.2192 di
Kelurahan Bendo Gerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.
2. 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM SHM
No.1413 di Kel. Kauman Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar.
3. 1 (satu) Sertifikat tanah An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM HGB No.
00646 di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.
4. 1 (satu) buah sertifkat tanah An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM SHM
No. 01414 di Kel. Kauman Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar.
5. 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Faivina Rahmawati Fajri SHM No.712 di
Jl. Menanggal Selatan No. 137 A Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya.
6. 1 (satu) buah sertfikat tanah dan bangunan An Nurul Nahdliyah HGB No.
1656 di Perum Gadang CR F-11 Malang.
7. 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Nurul Nahdliyah HGB No. 100di Jl.
Taman Siswa Indah Blok C No. 5 Yogyakarta.
8. 1 (satu) Sertifikat dan tanah An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM SHM
No. 1475 di Jl. Kali Brantas Blitar Kecamatan Kepanjen Kidul.
9. Satu unit mobil Toyota Land Cruiser No.Pol B 8622- BB bserta BPKB dan
STNKnya atas nama On Liem Jl. Taman Sari II/30A Jakarta Barat.
106
Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 17
Oktober 2005 dan pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai
berikut :
1. Terhadap pembelaan dari Terdakwa yang menyangkut mengenai penahanan atas diri
Terdakwa yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan tidak sesuai dengan prosedur
yang benar karena tidak ada izin dari Presiden RI dan pembelaan yang menyangkut
mengenai diskriminasi atas perkara ini, mengapa hanya Terdakwa yang diajukan ke
depan persidangan padahal sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik aliran
dana SPMG kode D tidak hanya kepada Terdakwa saja tetapi juga kepada Sekretaris
Daerah, dan Wakil Bupati juga mengenai dana yang masuk ke rekening atas nama
Priono Hadi oleh Penyidik tidak dijadikan Terdakwa serta Lilik Purwanto yang jelas-
jelas membantu Krisanto mencairkan SPMG PA tersebut juga tidak di proses dan
hanya sebatas sebagai saksi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut
pada Putusan Sela Nomor 198/Pid.B/2005/PN.Blt tanggal 4 Juli 2005, oleh
karenanya pembelaan tersebut harus di kesampingkan.
2. Terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyangkut mengenai
fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, analisa fakta persidangan, analisa
yuridis terhadap pembuktian Dakwaan dan tanggapan terhadap tuntutan Jaksa
Penuntut Umum, akan di pertimbangkan Majelis bersama-sama dengan penguraian
dan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang telah didakwakan kepada Terdakwa.
Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di
dalam halaman 10 tercantum nama Terdakwa Drs. H. Utsman Ihsan, SH, MA, mengenai
hal tersebut Majelais Hakim berpendapat bahwa hal tersebut semata-mata merupakan
kesalahan dalam pengetikan, karena materi Replik tersebut menyangkut diri Terdakwa
Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM, dan yang lebih penting sesuai dengan ketentuan Pasal
182 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan
adalah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bukan Replik Jaksa Penuntut Umum.
Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut
Umum dengan Dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu Dakwaan Primair
melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
107
Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dakwaaan
Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal-Pasal tersebut,
maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal-Pasal yang didakwakan tersebut harus
terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.
Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan
Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang
unsur-unsurnya adalah :
1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;
5. Perbuatan Tersebut Dilakukan Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh
Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;
6. Dilakukan Secara Berlanjut;
Ad.1. Unsur Setiap Orang
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sesuai dengan
ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
Menimbang, bahwa menurut Martiman Projo Hamidjojo, SH, MM dalam
bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi”, Penerbit CV. Mandar
Maju Bandung tahun 2001 hal. 52-53, disebutkan istilah yang lazim dalam perundang-
undangan pidana ataupun KUHP memakai kata Barangsiapa atau salinan dari “Hij die”
(teks KUHP) dan yang dimaksud dengan Setiap orang atau Barangsiapa adalah orang
108
atau orang-orang yang apabila orang atau orang-orang tersebut terbukti memenuhi
unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka orang-orang itu disebut
sebagai si pelaku atau si pembuat dari delik tersebut.
Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya “Pembahasan
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Penerbit Sinar Grafika Jakarta
tahun 2005, hal. 27 disebutkan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak ditentukan
adanya suatu syarat, misalnya syarat Pegawai Negeri yang harus menyertai “setiap
orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud. Oleh karena sesuai
dengan apa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 Pelaku Tindak
Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dapat terdiri atas orang
perseorangan dan/atau korporasi.
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan
keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungankan dengan surat bukti yang
diajukan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi
MBA, MM, sebagaimana identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara
dengan Jabatan Bupati Blitar berdasarkan Surat Keputusan Mendagri dan Otoda
No.131.25.598 tanggal 21 Desember 2000, periode tahun 2001 -2006.
Menimbang, bahwa Terdakwa aquo diajukan ke depan persidangan berkaitan
erat dan tidak dapat dipisahkan dengan status Terdakwa yang memangku Jabatan
sebagai Bupati Blitar, sehingga segala fasilitas maupun sarana yang ada dalam jabatan
tersebut Terdakwa memiliki kewenangan untuk menggunakannya, dengan demikian
Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang tidak sesuai dengan pengertian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999, sehingga unsur ke – 1 “Setiap Orang” tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan.
Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1
KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka
Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
109
melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan
dari Dakwaan Primair tersebut.
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan
Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-
unsurnya sebagai berikut :
1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana Yang Ada Padanya
Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara
5. Perbuatan Tersebut Dilakukan Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh
Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;
6. Dilakukan Secara Berlanjut;
Ad.1. Unsur Setiap Orang
Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah orang perseorangan
yang merupakan subyek hukum (recht person) dalam perkara tindak pidana korupsi
dengan ketentuan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tersebut harus memangku suatu
“jabatan atau kedudukan” dan mampu bertannggung jawab atas segala perbuatan
sebagai orang yang memiliki segala kewenangan dalam jabatan tersebut.
Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya
menyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ke – 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun
1999, dijelaskan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau
termasuk korporasi, sehingga apabila dikaitkan dengan tindak pidana yang dirumuskan,
setiap orang itu hanya akan mempunyai arti apabila dalam persidangan dapat dibuktikan
dengan alat-alat bukti yang sah apakah orang tersebut benar telah melakukan suatu
perbuatan yang dapat di pidana dalam Tindak Pidana Korupsi ? Dengan demikian
Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum apabila
110
yang dimaksud setiap orang/barangsiapa dalam perkara ini adalah Drs. H. Imam Muhadi
MBA, MM.
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan
berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan
surat bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Drs. H.
Imam Muhadi MBA, MM adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai
Pejabat Negara dalam Jabatan Bupati Blitar Periode 2001-2006 berdasarkan SK
Mendagri No. 131.35.598 tanggal 21 Desember 2000.
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa
Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah sangat berkaitan erat dan tidak dapat
dipisahkan dengan status Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang memangku
Jabatan sebagai Bupati Blitar, sehingga segala fasilitas maupun sarana yang ada dalam
jabatan tersebut menjadi kewenangan Terdakwa untuk menggunakannya dan Terdakwa
sendiri mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hal mana sesuai dengan
pengertian setiap orang yang dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999.
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Penasehat
Hukum Terdakwa dan berpendapat Unsur ke – 1 Setiap Orang telah terbukti secara sah
dan meyakinkan.
Ad.2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau
Korporasi
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri
sendiri atau orang lain atau korporasi dan di dalam ketentuan tentang tindak pidana
korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi (R. Wiyono, SH
dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”
Penerbit Sinar Grafika Jakarta tahun 2005, hal. 38), dan sesuai pula dengan Putusan MA
– RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813K/Pid/1987 di dalam pertimbangan hukumnya
111
antara lain menyebutkan bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan
perilaku Terdakwa yang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan
atau kedudukannya.
Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke – 2 ini Penasehat Hukum Terdakwa
menyatakan bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak
terbukti adanya niat atau maksud sebagai tujuan dalam diri Terdakwa untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur ke – 2
tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :
1. Pengeluaran dana berdasarkan SPMG kode D digunakan untuk memenuhi
kebutuhan mendesak dan kepentingan Pemerintah Kabupaten Blitar, tidak ada
bukti dana tersebut digunakan untuk menguntungkan Terdakwa.
2. Pemindahbukuan dana Kas Daerah sebesar Rp. 5.000.000.000,- ke rekening atas
nama Krisanto dan Priono Hadi, Begitu pula Deposito dan Giro atas nama
Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp. 27.000.000.000,- dipindahbukukan ke
rekening atas nama Krisanto adalah diluar pengetahuan Terdakwa dan bukan atas
perintah Terdakwa.
3. Tidak pernah terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang telah memperkaya orang
lain yaitu saksi Krisanto SE, MM, saksi Solichin Inanta, SH, Msi, saksi Drs. Ec.
M. Rusjdan, MM, dan saksi Bangun Suharsono.
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan
keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti
dan surat bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya Terdakwa selaku Bupati Blitar meminta dana kepada
Kasubag Anggaran (Saksi Krisanto) sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang akan
digunakan untuk kegiatan Parpol diluar anggaran yang sudah ditetapkan dalam
APBD.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Krisanto melaporkan kepada
Kabag Keuangan (saksi Solichin Inanta) dan selanjutnya Kabag Keuangan
mengadakan pertemuan dengan Kasubag Anggaran Krisanto dan Kasubag
Pembukuan (saksi Bangun Suharsono) serta mengundang Kepala Kantor Kas
Daerah (saksi M. Rusjdan) untuk mencarikan jalan keluar dalam memenuhi
permintaan dana oleh Terdakwa tersebut.
112
- Bahwa atas inisiatif Kasubag Pembukuan (saksi Bangun Suharsono) ditemukan
cara pengeluaran dana diluar APBD adalah melalui SPMG PA (Pengembalian
Ayat), dan setelah dikonsultasikan ke Propinsi Tingkat I Jawa Timur, dapat
dicairkan melalui SPMG PA asalkan dapat dipertanggungjawabkan dan oleh
karena pencairan SPMG PA tersebut diambilkan dari ayat/sisi penerimaan, maka
harus dikembalikan lagi ke pos penerimaan.
- Bahwa selanjutnya mereka berempat melaporkan hal tersebut kepada Sekretaris
Daerah (saksi Soebiantoro) dan oleh Sekretaris Daerah disuruh langsung
melaporkan kepada Terdakwa selaku Bupati, atas laporan tersebut Terdakwa
menyetujuinya dan akan bertanggung jawab.
- Bahwa setelah mendapat persetujuan Terdakwa, Kasubag Anggaran (saksi
Krisanto) memberitahukan kepada Kasubag Perbendaharaan (saksi Kadmiarsih)
agar dibuatkan SPMG PA yang kemudian diberi kode D dan ditandatangani
Kabag Keuangan tanpa adanya lampiran SPP dan SKO, kemudian SPMG PA
tersebut di kirim ke Kantor Kas Daerah untuk diterbitkan Cek Pembayarannya.
- Bahwa semua pencairan SPMG PA dilakukan oleh Bendaharawan Gaji
Sekretariat (saksi Lilik Purwanto) yang selanjutnya dana diserahkan kepada
Kasubag Anggaran (saksi Krisanto) dan oleh Krisanto diserahkan kepada
Terdakwa.
- Bahwa tahun 2002 telah dicairkan SPMG PA sebanyak 59 lembar dengan total
nilai sebesar Rp. 17.047.950.000,-, tahun 2003 sebanyak 56 lembar dengan total
nilai sebesar Rp. 27.060.318.225,- dan tahun 2004 sebanyak 78 lembar SPMG
PA dengan total nilai sebesar Rp. 24.230.116.900,-
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2003 dan tanggal 13 Maret 2003 berdasarkan surat
dari Kepala Kantor Kas Daerah (saksi Solichin Inanta) simpanan deposito dan
giro Pemerintah Kabupaten Blitar telah dipindahbukukan ke rekening atas nama
Krisanto sebesar Rp. 27.000.000.000,- dan oleh Krisanto setelah dicairkan
sebesar Rp. 24.000.000.000,- diserahkan kepada Terdakwa sedangkan sisanya
sebesar Rp. 3.000.000.000,- dikembalikan lagi ke rekening Kas Daerah (DAU).
- Bahwa pada rekening nomor 144-00-020178-6 atas nama Drs. H. Imam Muhadi
MBA, MM di Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2002 terdapat tranfer dana dari
Krisanto sebesar Rp. 1.560.000.000,- dan pada tanggal 1 Jui 2002 sebesar Rp.
400.000.000,-
- Bahwa di Bank Jatim Terdakwa mempunyai beberapa rekening yaitu rekening
No.0143006646, No.0142342499, No. 0143003677, yang keseluruhannya atas
113
nama Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM, sedangkan rekening No. 143850005
adalah rekening Gardu Taskin Bupati Blitar.
- Bahwa untuk rekening No. 143006646 sesuai dengan bukti alokasi setoran
terdapat setoran tunai sejumlah Rp. 3.015.939.833,- untuk rekening
No.0142342499 setoran tunai sebesar Rp. 44.195.217,44, rekening No.
0143003677 setoran tunai sebesar Rp. 2.100.353.500,- sehingga jumlah setoran
tunai yang ada di Bank Jatim adalah Rp. 3.015.939.833,- + Rp. 44.195.217,44 +
Rp. 2.100.353.500,- = Rp. 5.070.488.540,44
- Bahwa pada Bank Mandiri Terdakwa mempunyai rekening No. 144.00.020178-6
atas nama Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM terdapat setoran tunai sebesar Rp.
712.185.000,-
- Bahwa pada Bank BNI Terdakwa mempunyai rekening No.183002848137.901
atas nama Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM terdapat setoran tunai sebesar Rp.
16.000.000,-
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai rekening pada Bank BCA yaitu rekening No.
00901586861 atas nama Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM yang jumlah setoran
tunainya sebesar Rp. 4.859.656.600,-
- Bahwa rekening No. 0009-01-017002 tasa nama Drs. H. Imam Muhadi MBA,
MM pada Bank BRI terdapat setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bahwa sebagai Bupati Terdakwa mempunyai penghasilan yang berupa :
1. Gaji Bupati sebesar Rp. 11.000.000 sampai dengan Rp. 15.000.000,-
/bulan
2. Gaji Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 1.450.000,-/bulan
3. Gaji dari Rumah Sakit Syuhada Haji sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan
4. SHU dari Yayasan Syuhada Haji sebesar + Rp. 1.250.000,-/bulan
5. Jasa Pungut PBB sebesar 1% /tahun dan jasa penyelesaian sengketa tanah
yang sifatnya insidentil
Sehingga rat-rata penghasilan riil yang diterima Terdakwa adalah sebesar +
Rp. 20.700.000,-/bulan
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang tidak mengakui adanya
penerbitan dan pencairan SPMG kode D adalah hak Terdakwa dan oleh karena
keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang ada dan tidak ada
bukti pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana permintaan Terdakwa yang
dipergunakan untuk pembayaran gaji ketiga belas, jamuan tamu VVIP, penyelesaian
114
demo masyarakat, bantuan ke masjid-masjid maupun penggunaan dana yang lain maka
Majelis patut mengesampingkan keterangan Terdakwa tersebut.
Menimbang, bahwa terhadap pencairan deposito/giro Pemerintah Kabupaten
Blitar melalui rekening atas nama Krisanto yang juga dibantah Terdakwa, Majelis
berpendapat apabila dilihat dari proses awal pendepositoan dana Pemerintah Kabupaten
Blitar tersebut adalah dengan SK Bupati No.151/2002, SK Bupati No.152/2002, SK
Bupati No.153/2002 tanggal 15 Mei 2002 dan SK Bupati No. 334/2002 tanggal 7
september 2002, maka sudah seharusnya pencairan dananya juga dengan SK Bupati atau
setidak-tidaknya dengan sepengetahuan Terdakwa Selaku Bupati. Adalah sangat tidak
masuk akal apabila pencairan deposito dengan total nominal yang sangat fantastis yaitu
sebesar Rp. 24.000.000.000,- tidak diketahui oleh Terdakwa selaku Bupati. Dan
disamping itu dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri di persidangan yang
menyatakan bahwa pada bulan Agustus 2004 telah terjadi unjuk rasa (demontrasi) dari
masyarakat dan LSM mengenai kekosongan kas pada Pemerintah Kabupaten Blitar
dimana saat itu terdakwa sama sekali tidak mengingat akan deposito dan giro yang
merupakan aset Pemerintah Kabupaten Blitar, namun terdakwa justru membuat wacana
mencari pinjaman pada KPRI Praja Mukti, yang atas hal tersebut memberikan petunjuk
pada Majelis bahwa terdakwa saat itu mengetahui kalau Deposito dan giro tersebut
telah dicairkan.
Menimbang, bahwa adanya transfer dana dari Krisanto ke rekening atas nama
Terdakwa di Bank Mandiri sebesar Rp. 1.560.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp.
400.000.000,- sehingga keseluruhan sejumlah Rp. 1.960.000.000,- menurut Terdakwa
adalah dana pinjaman yang sekarang sudah dikembalikan sesuai dengan kuitansi tanggal
27 Juni 2002dan kuitansi tanggal 4 Juli 2002 akan tetapi tanda tangan didalam kuitansi
tersebut telah disangkal oleh saksi Krisanto sehingga Majelis berkesimpulan bukti
kuitansi tersebut patut untuk dikesampingkan dan sesuai dengan keterangan saksi
Krisanto yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menyatakan dana-dana
yang telah di transfer ke rekening Terdakwa adalah berasal dari pencairan SPMG kode
D dan bukan merupakan dana pinjaman.
Menimbang, bahwa mengenai setoran-setoran tunai yang ada pada rekening-
rekening atas nama Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM di Bank jatim, Bank
Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan Bank BCA Cabang Blitar sebagaimana terbukti dari
115
aplikasi setoran apabila dihubungkan dengan penghasilan riil yang diterima Terdakwa
selaku Bupati Blitar dan penghasilan-penghasilan yang sah lainnya yaitu sebesar Rp.
20.700.000,- /bulan, ternyata sangat tidak realistis seperti setoran tunai di Bank Jatim
dalam satu bulan ada yang jumlahnya sebesar Rp. 500.000.000,- Rp. 175.000.000,- Rp.
200.000.000,- bahkan ada setoran yang jumlahnya Rp. 1.000.385.000,- dalam satu
bulan, yang atas setoran-setoran tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan asal
dananya, karenanya menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dana-dana yang disetorkan
secara tunai tersebut berasal dari pencairan SPMG kode D maupun pencairan deposito
Pemerintah Kabupaten Blitar yang semuanya dicairakan oleh saksi Krisanto dan
diserahkan kepada Terdakwa.
Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis
berpendapat bahwa Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp.
36.718.329.540,44 dengan perincian sebagai berikut :
1. Setoran tunai di Bank Jatim sebesar Rp. 5.070.488.540,44
2. Setoran tunai di Bank Mandiri sebesar Rp. 712.185.000,-
3. Setoran tunai di Bank BNI sebesar Rp. 16.000.000,-
4. Setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 4.859.656.000,-
5. Setoran tunai di Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,-
6. Pencairan deposito Pemkab sebesar Rp. 24.000.000.000,-
7. Transfer dari Krisanto sebesar Rp. 1.960.000.000,-
Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 36.718.329.540,44
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan
Penasehat Hukum Terdakwa dan berdasarkan pertimbagan tersebut diatas unsur ke – 2
yaitu, dengan tujuan mengungtungkan diri sendiri telah terbukti secara sah dan
meyakinkan.
Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang
Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan
Menimbang, bahwa R. Wiyono SH dalam bukunya Undang-Undang
Pemberantasan Tindak pidana korupsi hal. 38-40 disebutkan bahwa yang dimaksud
dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh
116
pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan,
kesempatan atau sarana tersebut.
- Sedangkan yang dimaksud dengan “kewenangan “ adalah serangkaian hak yang
melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk
mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerajaannya dapat dilakukan
dengan baik.
- Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan
oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-
ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang
dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.
- Sedangkan yang dimaksud dengan “jabatan” sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 43 tahun 1999 adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi
negara.
- Dan yang dimaksud dengan “kedudukan” sebagaimana ketentuan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,
dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi Pegawai Negeri sebagai pelaku
tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu baik jabatan
struktural maupun jabatan fungsional.
Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam uraian unsur ke-3 ini
menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti menyalahgunakan kewenangan/kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga unsur ke-3 tidak
terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati telah mendelegasikan kewenangan dalam
pengelolaan keuangan kepada Sekretaris Daerah dan perangkat pengelola
keuangan daerah sesuai Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 105 tahun 2000 sehingga
kewenangan pengelolaan keuangan daerah sudah tidak melekat pada diri
Terdakwa selaku Bupati.
- Bahwa apabila ada tindakan para pengelola keuangan Pemerintah Kabupaten
Blitar yang telah menyimpang bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa,
karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan bukan atas
perintah Terdakwa.
117
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan untuk mengeluarkan dana
APBD yang belum dianggarkan guna kepentingan mendesak bukan merupakan
bagian dari pelaksanaan kewenangan melainkan wujud dari tanggung jawab
moral seorang Bupati dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi
Pemerintah Kabupaten Blitar.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di
persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM adalah seoarang Pegawai
Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Negara dalam Jabatan Bupati Blitar
periode tahun 2001-2006 berdasarkan Surat Keputusan Mendagri dan Otoda
Nomor 131.25.598 tanggal 31 Desember 2000 dengan tugas mengatur
kebijaksanaan umum tentang Pemerintahan Daerah terutama yang disebut
Daerah Otonomi.
- Bahwa pada awal tahun 2002 Terdakwa meminta disediakan dana sebesar Rp.
2.000.000.00,- untuk kegiatan Parpol kepada saksi Krisanto (Kasubag
Anggaran).
- Bahwa atas permintaan dana tersebut, diluar yang dianggarkan dalam APBD,
Krisanto melaporkan pada saksi Solichin Inanta (Kabag Keuangan) dan untuk
mencarikan jalan keluarnya diadakan rapat di Bagian Keuangan yang dihadiri
oleh Kabag Keuangan (saksi Solichin Inanta), Kasubag Anggaran (saksi
Krisanto), Kasubag Pembukuan (saksi Bangun Suharsono) dan Kepala Kantor
Kas Daerah (saksi M. Rusjdan).
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut, atas ide dari Kasubag Pembukuan
disepakati bahwa pengeluaran dana diluar APBD ditempuh dengan cara
Pengembalian Ayat (PA) yaitu realisasi pengeluaran yang diamblikan dari
ayat/sisi pemerimaan, selanjutnya dikonsultasikan ke Bagian Keuangan Propinsi
Jawa Timur dengan penjelasan bahwa perngeluaran dana dengan cara
Pengembalian Ayat dapat dibenarkan dengan syarat harus dapat
dipertanggungjawabkan.
- Bahwa kemudian oleh mereka berempat cara tersebut dilaporkan kepada
Sekretaris Daerah (saksi Soebiantoro) dan oleh Sekretaris Daerah disuruh
langsung melaporkan kepada Terdakwa selaku Bupati. Setelah melapor kepada
118
Terdakwa mengenai pengeluaran dana melalui Pengembalian Ayat, dan
Terdakwa menyetujui dan akan bertanggung jawab.
- Bahwa setelah mendapat persetujuan Terdakwa, Krisanto memberitahukan
kepada Kasubag Perbendaharaan (saksi Kadmiarsih) agar diterbit SPMG PA
yang kemudian diberi kode d atau D yang ditandatangani Kabag Keuangan
Solichin Inanta tanpa dilampiri SPP dan SKO sebanyak dua lembar dengan nilai
nominal masing-masing Rp. 1.000.000.000,- sesuai dengan permintaan
Terdakwa, selanjutnya SPMG PA tersebut dikirim ke Kantor Kas Daerah untuk
diterbitkan cek pembayarannya dan setelah dicairkan oleh bendahara gaji
sekretariat (saksi Lilik Purwanto) diserahkan kepada Krisanto dan oleh Krisanto
diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi permintaan Terdakwa secara berturut-turut
dan dengan proses yang sama dikeluarkan dana melalui SPMG PA yaitu untuk
tahun 2002 diterbitkan SPMG PA sebanyak 59 lembar dengan total nilai sebesar
Rp. 17.047.950.000,-, tahun 2003 sebanyak 56 lembar dengan total nilai sebesar
Rp. 27.060.318.225,- dan tahun 2004 sebanyak 78 lembar SPMG PA dengan
total nilai sebesar Rp. 24.230.116.900,-
- Bahwa pencairan dana melalui SPMG PA tersebut oleh Kasubag Pembukuan
(saksi Bangun Suharsono) pertanggungjawabannya disisipkan/ditambahkan pada
pos belanja pegawai di 32 Unit Kerja dan 22 Kecamatan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blitar dengan alasan untuk memudahkan karena
pencairan dana tersebut tidak ada bukti pengeluarannnya, akibtanya terjadi
selisih anggaran antara realisasi berdasarkan SPMG dan yang tercantum dalam
buku sisa perhitungan APBD.
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Nomor 151 tahun 2002, Nomor 152 tahun 2002,
Nomor 153 tahun 2002 dan Nomor 334 tahun2002 yang ditandatangani oleh
Terdakwa, Pemerintah Kabupaten Blitar mempunyai dana yang tersimpan dalam
bentuk deposito dan giro di Bank Jatim, Bank BNI, dan Bank BRI Cabang Blitar
sebesar Rp. 27.000.000.000,- dan berdasarkan Surat Kepala Kantor Kas Daerah
yang ditandatangani oleh Solichin Inanta simpanan dalam bentuk deposito/giro
tersebut telah telah dipindahbukukan ke rekening atas nama Krisanto dan setelah
dicairkan Krisanto, diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 24.000.000.000,-
sisanya Rp. 3.000.000.000,- dimasukan ke rekening DAU.
- Bahwa dana-dana yang diterima Terdakwa, menurut Terdakwa dipergunakan
untuk tamu-tamu VVIP, sumbangan ke masjid-masjid, penyelesaian demo dan
119
lain-lain, akan tetapi tidak ada bukti pendukungnya misalnya kuitansi atau yang
lainnya.
Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya
Terdakwa selaku Bupati harus berpedoman pada aturan yang ada yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pasal 43 huruf d : Mempunyai kewajiban menegakan seluruh peraturan
perundangan.
- Pasal 44 ayat (1) : Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan pemerintahan
daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama
DPRD.
- Pasal 44 ayat (2) : Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala
Daerah bertanggung jawab kepada DPRD.
2. PP Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah.
- Pasal 1 angka 4 : Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah
adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya pengelolaan
keuangan daerah dan mempunyai kewajiban
menyampaikan pertanggungajwaban atas pelaksanaan
kewenangan tersebut kepada DPRD.
- Pasal 2 ayat (1) : Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum
Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pasal 2 ayat (2) : Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh
kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau perangkat
pengelola keuangan daerah
- Pasal 4 : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien,
efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan dan kepatutan
3. KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
120
- Pasal 31 ayat (1) : Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan umum
pengelolaan keuangan daerah.
- Pasal 32 ayat (2): Bendahara umum daerah bertanggung jawab kepada
kepala daerah.
- Pasal 49 ayat (5) : Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak
yang menagih.
Menimbang, bahwa pada saat menjalankan jabatannya selaku Bupati dengan
segala kewenangan, kesempatan, maupun sarana yang ada karena jabatan atau
kedudukannya Terdakwa sepatutnya dapat meduga pencairan SPMG kode D untuk
tahun 2002, 2003, dan 2004 yang dilakukan oleh perangkat pengelolaan keuangan
daerah tanpa melalui prosedur yang sah yaitu tidak dilengkapi dengan SPP dan SKO,
sedangkan untuk pertanggunjawabannya disiasati dengan cara disisipkan/ditambahkan
pada pada pos anggaran belanja pegawai di 32 Unit Kerja dan 22 Kecamatan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 105
Tahun 2000 Kepala Daerah (Terdakwa) telah mendelegasikan kewenangannya dalam
pengelolaan keuangan daerah kepada Sekretaris Daerah dan perangkat pengelola
keuangan di bawahnya, hal tersebut bukan berarti kewenangan Terdakwa atas
pengelolaan keuangan sudah tidak melekat lagi pada pada diri Terdakwa, karena sesuai
dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 PP Nomor 105 tahun 2000 dan KEPMENDAGRI
nomor 59 Tahun 2002 Pasal 31 ayat (1) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan
umum pengelolaan keuangan daerah, sehingga ia harus bertanggung jawab atas semua
pengelolaan keuangan daerah baik yang dilakukan Terdakwa sendiri maupun yang
dilakukan oleh perangkat pengelola keuangan keuangan di bawahnya dan sesuai dengan
Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 harus di pertanggungjawabkan
kepada DPRD.
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Penasehat
Hukum Terdakwa dan berkesimpulan unsur ke – 3 yaitu menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti
secara sah dan meyakinkan.
121
Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara”
adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya
keuangan negara (R. Wiyono SH dalam bukunya Undang-Undang Pemberantasan
Tindak pidana korupsi hal. 32)
Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “keuangan negara”
sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah
seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan
termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang
timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat
lembaga negara baik tingkat pusat ataupun di daerah.
Menimbang, bahwa arti “dapat” dalam dalam unsur ke – 4 ini haruslah diartikan
sebagai sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian negara dengan tanpa
dirinci dan menyebut bentuk dan jumlah kerugian negera tertentu sebagaimana halnya
tindak pidana materiil (Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya Hukum Pidana Materiil
dan Formil Korupsi di Indonesia hal. 45).
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan telah terungkap
fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa atas permintaan dana dari Terdakwa diluar yang telah dianggarkan dalam
APBD, telah disepakati pencairannya melalui SPMG PA atau SPMG kode D
yaitu realisasi pengeluaran yang diamblikan dari ayat/sisi pemerimaan yang
tanpa dilampiri oleh SPP dan SKO.
- Bahwa untuk tahun 2002 secara bertahap telah diterbitkan SPMG kode D
sebanyak 59 lembar dengan total nilai sebesar Rp. 17.047.950.000,- yang ada
pertanggungjawabannya sebanyak 2 SPMG kode D untuk membayar saluran
proyek popoh sebesar Rp. 222.2750.000,- yaitu SPMG kode D Nomor 13
tanggal 10 Juli Tahun 2002 dan SPMG kode D Nomor 21 tanggal 18 Agustus
2002, sehingga sisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.
16.825.000.000,-
- Bahwa pada bulan Juli 2002 telah terjadi pemindahbukuan dana dari rekening
Kas Daerah ke rekening atas nama Krisanto di Bank Jatim sebesar total Rp.
2000.000.000,- dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
122
- Bahwa untuk tahun 2003 penerbitan SPMG kode D sebanyak 56 lembar dengan
total nilai sebesar Rp. 27.060.318.225,- yang seluruhnya tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
- Bahwa pada bulan Maret 2003 telah terjadi pemindahbukuan dana dari rekening
Kas Daerah ke rekening atas nama Priono Hadi di Bank Mandiri sebesar Rp.
3.000.000.000,-, ini pun tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa simpanan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam bentuk deposito/giro telah
dipindahbukukan ke rekening atas nama Krisanto di Bank BNI ’46 Cabang Blitar
dengan nomor rekening 183.01.93.8133.901 sebesar Rp. 5.000.000.000,- di Bank
Jatim Cabang Blitar dengan nomor rekening 720.110.010.002969 sebesar Rp.
19.000.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 24.000.000.000,-
tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa pada Desember 2003 sesuai bukti STS ada dana setor kembali ke Kas
Daerah sebesar Rp. 19.305.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :
1. STS yang dilakukan saksi Lilik Purwanto selaku bendahara gaji sebesar
Rp.15.705.000.000,- yang dananya berasal dari :
- Pinjaman KPRI Praja Mukti sebesar Rp.12.285.000.000,-
- Pinjaman dana PBB dan PBHTB/BRI sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Dari bendahara gaji sebesar Rp. 1.920.000.000,-
2. STS yang dilakukan saksi Titik Wismiati sebesar Rp. 1.650.000.000,-
3. STS bendahara bagian tata pemerintahan sebesar Rp. 1.800.000.000,-
4. STS bendahara Dinas P dan K sebesar Rp. 150.000.000,-
- Bahwa STS yang dananya berasal dari pinjaman KPRI Praja Mukti, Pinjaman
dana PBB dan PHTB di BRI selanjutnya dilunasi dengan menggunakan SPMG
kode D tahun 2004.
- Bahwa pada awal Januari 2004 Kas Daerah telah mengembalikan dana-dana
yang disetor berdasarkan STS dari Titik Wismiati, Bendahara tata pemerintahan
dan Dinas P dan K.
- Bahwa STS yang riil masuk ke Kas Daerah hanyalah sebesar Rp.
1.920.000.000,-
- Bahwa dana total yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk tahun 2003
adalah sebesar (Rp. 27.060.318.225,- + Rp. 3.0000.000.000,- + Rp.
24.000.000.000,- ) – Rp. 1.920.000.000 = Rp. 52.140.318.225
- Bahwa untuk tahun 2004 diterbitkan 78 lembar SPMG PA dengan total nilai
sebesar Rp. 24.230.116.900,- yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain :
123
1. Membayar Jembatan Jugo sebesar Rp. 4.085.000.000,-
2. Membayar Pinjaman KPRI Praja Mukti sebesar Rp. 5.702.096.000,-
3. Membayar Pinjaman PBB/PBHTB sebesar Rp. 1.515.100.000,-
4. Membayar Kesbanglinmas sebesar Rp. 1.564.907.000,-
5. Membayar PHBN sebesar Rp. 550.000.000,-
Jumlah Rp. 13.417.103.000,-
- Bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.
24.230.116.900 – Rp. 13.417.103.000,- = Rp. 10.813.013.900,-
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa kerugian
negara yang timbul untuk tahun 2002 sebesar Rp. 18.825.200.000,-; tahun 2003 sebesar
Rp. 52.140.318.225,- dan tahun 2004 sebesar Rp. 10.813.013.000,- sehingga total
kerugian negara adalah sebesar Rp. 81.778.532.125,- (delapan puluh satu milyar tujuh
ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima
rupiah).
Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis tidak
sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dan berpendapat unsur ke – 4 yaitu
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti secara sah
dan meyakinkan.
Ad.5. Unsur Perbuatan Tersebut Dilakukan Sebagai Orang Yang Melakukan,
Yang Menyuruh Lakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” artinya secara
lengkap memenuhi semua unsur delik, yang dimakusd dengan “yang menyuruh
lakukan” artinya menggerakan orang lain, sedangkan arti “turut serta melakukan” adalah
bersepakat dengan orang lain untuk membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan
pidana (lihat buku Hukum Pidana oleh Prof. Dr.Schaffineister, Prof. Dr.N. Keijer,
Mr.E.PH. Sitorus, Penerjemah Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH.MA hal.249).
Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam penguraian unsur ke – 5
ini menyatakan bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Bupati Blitar tidak melakukan
pencairan SPMG kode D, pemindahbukuan Kas Daerah k rekening pribadi dan
pencairan deposito ke rekening pribadi, karenanya Dakwaan sebagai orang yang
melakukan tidaklah terbukti.
124
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan telah terungkap
fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa awalnya Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM selaku Bupati
meminta disediakan dana diluar anggaran APBD kepada Kasubag Anggaran
Krisanto, kemudian permintaan dana tersebut oleh Krisanto dilaporkan kepada
Kabag Keuangan (saksi Solichin Inanta), selanjutnya untuk mencarikan jalan
keluarnya diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Kabag. Keuangan (saksi
Solichin Inanta), Kasubag Anggaran (saksi Krisanto), Kasubag Pembukuan
(saksi Bangun Suharsono) dan Kepala Kantor Kas Daerah (saksi M. Rusjdan)
dan hasil pertemuan tersebut disepakati menggunakan cara melalui SPMG PA
atau SPMG kode D.
- Bahwa selanjutnya Kasubag Pembukuan (saksi Bangun Suharsono) berkonsultasi
ke Bagian Keuangan Propinsi dan mendapat penjelasan dapat mengeluarkan
dana diluar APBD melalui SPMG PA dengan syarat harus
dipertanggungjawabkan.
- Bahwa kemudian mereka berempat melaporkan hal tersebut kepada Sekretaris
Daerah (saksi Soebiantoro) dan oleh Sekretaris Daerah disuruh langsung
melaporkan kepada Terdakwa selaku Bupati dan atas laporan tersebut Terdakwa
menyetujui dan akan bertanggung jawab.
- Bahwa setelah mendapat persetujuan Terdakwa mulailah diterbitkan SPMG PA
atau SPMG kode D tanpa dilampiri SPP dan SKO oleh Kasubag Perbendaharaan
(saksi Kadmiarsih) yang ditandatangani Kabag Keuangan (saksi Solichin Inanta),
selanjutnya dikirim ke Kantor Kas Daerah untuk diterbitkan cek pembayarannya.
- Bahwa secara berturut-turut dan dengan proses yang sama guna memenuhi
permintaan Terdakwa telah diterbitka SPMG kode D sejak tahun 2002, tahun
2003 dan tahun 2004 sebanyak 192 lembar SPMG kode D dengan nilai total Rp.
68.338.385.125,-
Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, mengenai
penyertaan (delneming), menurut doktrin yang ada diperlukan dua syarat bagi adanya
turut serta melakukan tindak pidana yaitu :
1. Kerjasama yang sadar antara pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama
di antara mereka.
2. Mereka harus bersama-sama melakukan kehendak tersebut.
125
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas nampak bahwa Terdakwa
Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM bersama-sama dengan Krisanto, Solichin Inanta, M.
Rusjdan, dan Bangun Suharsono ada kerja sama yang sadari atau memiliki kehandak
yang sama dan mereka melaksanakan kehendak tersebut secara bersama-sama.
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Penasehat
Hukum Terdakwa dan berkesimpulan unsur ke – 5 Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP yaitu
“turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Ad.6. Unsur Yang Dilakukan Secara Berlanjut
Menimbang, bahwa menurut doktrin yang ada disebutkan untuk perbuatan
berlanjut hanya dapat berlaku jika dipenuhi 3 syarat yaitu :
1. Harus ada penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua
perbuatan itu.
2. Perbuatan itu harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan itu tidaklah terlalu lama.
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan telah
terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa untuk memenuhi permintaan dana oleh Terdakwa diluar yang dianggarkan
dalam APBD disepakati bersama antara Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi MBA,
MM selaku Bupati, dengan Kabag Keuangan (saksi Solichin Inanta), Kasubag
Anggaran (saksi Krisanto), Kasubag Pembukuan (saksi Bangun Suharsono) dan
Kepala Kantor Kas Daerah (saksi M. Rusjdan), yaitu ditempuh dengan cara
menerbitkan SPMG PA atau SPMG kode D yang dilakukan tanpa prosedur yang
sah, tanpa dilengkapi SPP dan SKO.
- Bahwa secara berturut-turut dan dengan proses yang sama dikeluarkan SPMG PA
atau SPMG kode D yang tanpa dilampiri SPP dan SKO secara bertahap untuk tahun
2002, sebanyak diterbitkan SPMG PA atau SPMG kode D sebanyak 59 lembar
dengan total nilai sebesar Rp. 17.047.950.000,-, untuk tahun 2003 diterbitkan
SPMG PA atau SPMG kode D sebanyak 56 lembar dengan total nilai sebesar Rp.
27.060.318.225,- dan tahun 2004 diterbitkan SPMG PA atau SPMG kode D
sebanyak 78 lembar SPMG PA dengan total nilai sebesar Rp. 24.230.116.900,-
- Bahwa selain pengeluaran dana dengan cara pencairan penerbitan SPMG kode D,
guna memenuhi permintaan dana oleh Terdakwa juga dilakukan pemindahbukuan
dari rekening Kas Daerah di pindah ke rekening pribadi atas nama Krisanto yang
asalnya dari deposito/giro Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp.
126
24.000.000.000,-, dimana pendepositoannya berdasarkan SK Bupati Nomor
151/2002, SK Bupati Nomor 152/2002, SK Bupati Nomor 153/2002.
Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat
unsur ke – 6 yaitu dilakukan secara berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbagan tersebut
diatas maka semua unsur dalam Dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1
KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa oleh
karenanya majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya
alasan pemaaf mapun pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri
Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dirasa adil
apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana Penjara.
Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam
tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP penahanan yang telah dijalani
Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai pula
dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP memerintahkan Terdakwa tetap berada
dalam tahanan.
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999, selain dijatuhi pidana penjara atasdiri Terdakwa juga patut untuk
dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
127
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa selain tindak pidana
tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pidana tambahan dalam tindak pidana
korupsi salah satunya adalah pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya uang pengganti tersebut majelis
berpendapat sesuai dengan telah dipertimbangkan dalam unsur ke – 2 dalam Dakwaan
subsidair tersebut diatas yaitu Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar
Rp. 36.718.329.540,44 sehingga berdasarkan hal tersebut adalah cukup beralasan
apabila Terdakwa di pidana pula dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang
pengganti sebesar Rp. 36.718.329.540,44 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak
membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah
Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya harus
disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan
berupa :
- Bundel SPMG kode “d” atau “D” tahun 2002, 2003, 2004;
- Rekening Koran Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2002, 2003,
2004;
- Buku Pengeluaran dan Penerimaan Keuangan Kantor Kas Daerah ” tahun
2002, 2003, 2004;
- Potongan Cek Bendahara Gaji /Pemegang Kas Sekretariat Kabupaten Blitar ”
tahun 2002,2003, 2004;
- Bukti penyetoran Kembali ke Kantor Kas Daerah Kabupaten Blitar sebesar Rp.
19.305.000.000;
- Buku sisa perhitungan APBD ” tahun 2002, 2003, 2004;
- Buku APBD dan PAK 2002, 2003, 2004;
- Buku Penerimaan dan Pengeluaran (DPA Model B XIII);
- Blanko B XIII (Daftar Pembukuan Administratif) tahun 2003;
- Laporan Pertanggungjawaban RSU Wlingi tahun 2003;
- Surat Permohonan Pinjaman Uang Pemerintah Kabupaten Blitar kepada KPRI
Praja Mukti Desember 2003;
128
- Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan
KPRI Praja Mukti tertanggal 11 Desember 2003;
- Tanda Bukti/Kwitansi pengembalian uang dari Pemerintah Kabupaten Blitar ke
KPRI Praja Mukti;
- Daftar Realisasi Gaji Riil Tahun 2002 Dan 2003;
- Buku Biaya Operasional (B V) tahun 2002 dan 2003 dan dokumen
penggelembungan Pos Operasional tahun 2003;
- Laporan Pendapatan tahun 2004 RSU Ngudi Waluyo Wlingi;
- Konsep Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran bulan Januari sampai dengan
Desember 2002;
- Rekening Koran atas nama Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM pada bank;
a. Pada Bank Jatim Cabang Blitar dengan No. Rekening 014234499;
014003677; 0143202511; 0142899999; 0143006646; 0143850005;
0143201377; 0142900611; 0142347766;
b. Pada Bank BCA Cabang Blitar dengan Rekening No. 00901586861
c. Pada Bank BNI Cabang Blitar dengan Rekening No. 183.002848137.901
dan Rekening No. 183.000033690.901
d. Pada Bank Mandiri Cabang Blitar dengan Rekening No. 144-00-0201768-6
e. Pada Bank BRI Cabang Blitar dengan Rekening No. 0009-01-017002-50-8
Keseluruhannya tetap terlampir dalam berkas perkara
- Sedangkanuntuk barang bukti berupa :
10. Sertifikat tanah dan bangunan An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM dii Jl.
Manggar – Jl. Tanjung kota Blitar (HGB No. 00646);
11. Sertifikat dan tanah An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM di Jl. Kali
Brantas Blitar SHM No.1475;
12. Tanah berserta suratnya An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM di Kel.
Kauman Blitar (SHM No.1413)
13. Sebidang tanah pertanian dan suratnya di Kel. Kepanjen Kidul Kauman
Blitar An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM (SHM 01414)
Keempatnya sesuai dengan Bukti T-14, dan T-15 dihubungkan dengan keterangan
saksi Zaenal Efendi adalah milik Yayasan Monumen Syuhada Haji, oleh
karenanya harus dikembalikan kepada Yayasan Monumen Syuhada Haji.
129
- Dan untuk barang bukti berupa :
1. Sertifikat tanah dan bangunan An. Nurul Nahdiyah di Jl. Jaksa Agung
Suprapto No. 12 Blitar (SHM No.2192).
2. Tanah dan bangunan rumah berserta suratnya An. Faivina Rahmawati Fajri
di Jl. Menanggal Selatan No. 137 A Surabaya (SHM No.712)
Keduanya sesuai dengan Bukti T – 18, dan T – 19, dan ternyata jual belinya
dilakukan pada tahun 2002 dan tahun 2003 dan apabila dikaitkan dengan tempus
delicti/waktu tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa maka cukup beralasan
apbila dirampas untuk negara guna memenuhi uang pengganti yang telah
ditetapkan.
- Untuk barang bukti sebidang tanah dan bangunan berserta sertifikatnya HGB No.
100/WRG atas nama Nurul Nahdliyah sesuai dengan sebab dan tanggal
perubahan adalah berdasarkan jual beli tertanggal 29 Januari 2002 dan dikaitkan
dengan penerbitan SPMG Kode D yang pertama yaitu : No. 1/D/R tanggal 4
maret 2002, maka pembeliannya ternyata sebelum terjadinya tindak pidana
sehingga cukup beralasan untuk dikembalikan kepada Ny. Nurul Nahdliyah.
- Dan untuk barang bukti berupa sertfikat tanah dan bangunan An Nurul
Nahdliyah HGB No. 1656 di Perum Gadang CR F-11 Malang, sesuai dengan
bukti T – 16 ternayata jual belinya dilakukan pada tahun 1999 sebelum terdakwa
menjabat sebagai Bupati, karenanya harus dikembalikan kepada pemiliknya
Nurul Nahdliyah.
- Dan untuk barang bukti berupa satu unit mobil Toyota Land Cruiser No.Pol B
8622- BB bserta BPKB dan STNKnya menurut keterangan Terdakwa dibeli dari
haisl penjualan mobil Toyota Land Cruiser No.Pol B 1876 Pemberian Yusuf
Merukh (surat surat bukti T – 17) akan tetapi mengenai kapan jula beli tersebut
tidak pernah diajukan ke depan persidangan maka majelis hakim memandang
cukup beralasan apabila dirampas untuk negara guna memenuhi uang
pengganti.
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP
kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan
ditetapkan dalam amar putusan ini.
130
Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka majelis
hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi
Terdakwa .
Hal-hal yang memberatkan :
- Sebagai Bupati Terdakwa tidak memberikan contoh/teladanbagi rakyat Blitar
- Perbuatan Terdakwa memgakibatkan kerugian negara yang sangat besar.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra dan wibawa Pemerintah serta
bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam memberantas tindak pidana
korupsi serta untuk menciptakan aparatur negara yang bebas dari praktek
KKN.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya.
Hal-Hal yang meringankan :
- Terdakwa belum pernah dipdana.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal
lain dalam KUHP dan KUHAP serta Pasal-Pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan.
M E N G A D I L I
- Menyatakan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair.
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
- Menyatakan Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan
secara bersama-sama dan berlanjut”
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan Pidana
Penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,-
(empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
131
- Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana tambahan untuk membayar
uang pengganti sebesar Rp. 36.718.329.540,44 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus
delapan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah
empat puluh empat sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling
lama satu bulan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta
bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti
tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi
untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan penjara selama 2 (dua)
tahun.
- Memerintahkan barang bukti berupa :
- Bundel SPMG kode d atau D tahun 2002, 2003, 2004;
- Rekening Koran Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2002, 2003,
2004;
- Buku Pengeluaran dan Penerimaan Keuangan Kantor Kas Daerah ” tahun
2002, 2003, 2004;
- Potongan Cek Bendahara Gaji /Pemegang Kas Sekretariat Kabupaten Blitar ”
tahun 2002,2003, 2004;
- Bukti penyetoran Kembali ke Kantor Kas Daerah Kabupaten Blitar sebesar Rp.
19.305.000.000;
- Buku sisa perhitungan APBD ” tahun 2002, 2003, 2004;
- Buku APBD dan PAK 2002, 2003, 2004;
- Buku Penerimaan dan Pengeluaran (DPA Model B XIII);
- Blanko B XIII (Daftar Pembukuan Administratif) tahun 2003;
- Laporan Pertanggungjawaban RSU Wlingi tahun 2003;
- Surat Permohonan Pinjaman Uang Pemerintah Kabupaten Blitar kepada KPRI
Praja Mukti Desember 2003;
- Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan
KPRI Praja Mukti tertanggal 11 Desember 2003;
- Tanda Bukti/Kwitansi pengembalian uang dari Pemerintah Kabupaten Blitar ke
KPRI Praja Mukti;
- Daftar Realisasi Gaji Riil Tahun 2002 Dan 2003;
132
- Buku Biaya Operasional (B V) tahun 2002 dan 2003 dan dokumen
penggelembungan Pos Operasional tahun 2003;
- Laporan Pendapatan tahun 2004 RSU Ngudi Waluyo Wlingi;
- Konsep Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran bulan Januari sampai dengan
Desember 2002;
- Rekening Koran atas nama Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM pada bank;
a. Pada Bank Jatim Cabang Blitar dengan No. Rekening 014234499;
014003677; 0143202511; 0142899999; 0143006646; 0143850005;
0143201377; 0142900611; 0142347766;
b. Pada Bank BCA Cabang Blitar dengan Rekening No. 00901586861
c. Pada Bank BNI Cabang Blitar dengan Rekening No. 183.002848137.901
dan Rekening No. 183.000033690.901
d. Pada Bank Mandiri Cabang Blitar dengan Rekening No. 144-00-0201768-6
e. Pada Bank BRI Cabang Blitar dengan Rekening No. 0009-01-017002-50-8
- 1 (satu) bendel barang bukti dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diberi
tanda T – 1 sampai dengan T – 20.
Keseluruhannya tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Sertifikat tanah dan bangunan An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM HGB
No. 00646 di Jl. Manggar – Jl. Tanjung kota Blitar;
- Sertifikat dan tanah An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM SHM No.1475 di
Jl. Kali Brantas Blitar;
- Tanah berserta suratnya An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM SHM
No.1413 di Kel. Kauman Blitar;
- Sebidang tanah pertanian dan suratnya An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM
SHM 01414di Kel. Kepanjen Kidul Kauman Blitar;
Dikembalikan kepada Yayasan Monumen Syuhada Haji
- Sertifikat tanah dan bangunan An. Nurul Nahdiyah di Jl. Jaksa Agung
Suprapto No. 12 Blitar (SHM No.2192).
- Tanah dan bangunan rumah berserta suratnya An. Faivina Rahmawati Fajri di
Jl. Menanggal Selatan No. 137 A Surabaya (SHM No.712)
Dirampas negara untuk dilelang
133
- 1 (satu) sertfikat tanah dan bangunan An Nurul Nahdliyah HGB No. 1656 di
Perum Gadang CR F-11 Malang.
- Sebidang tanah dan bangunan berserta suratnya An. Nurul Nahdliyah di Jl.
Taman Siswa Indah Blok C No. 5 Yogyakarta (HGB No. 100).
Dikembalikan kepada pemiliknya Nurul Nahdliyah.
satu unit mobil Toyota Land Cruiser No.Pol B 8622- BB bserta BPKB dan
STNK- nya
Dirampas negara untuk dilelang
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal
24 Oktober 2005, oleh kami : NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH. MH. sebagai
Hakim Ketua, SIH YULIARTI, SH dan JOKO SAPTONO, SH. MH., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : SENIN, tanggal 31
Oktober 2005 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggotanya dengan dibantu oleh
Prawito, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MULYANI MULYOSUDARMO,
SH.,M.Hum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dan
dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi tim Penasehat Hukumnya.
HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,
SIH YULIARTI, SH. NYOMAN DEDY TRIPARSADA SH.,MH
JOKO SAPTONO,SH.
PANITERA PENGGANTI,
PRAWITO, SH
134
Catatan : Putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena oleh terdakwa dan Penuntut Umum diajukan permohonan Banding
PANITERA PENGGANTI, PRAWITO, SH
Salinan yang sama bunyinya,
Oleh ;
PANITERA PENGADILAN NEGERI BLITAR
RENGGO WAHYUDI, SH.MM.
NIP. 19571012.1983.031.003
top related