rancangan peraturan menteri dalam negeri … · ta 2019 : ± 73 trilyun jmlh ... pemberdayaan...
Post on 25-Apr-2019
223 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RANCANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DR. NATA IRAWAN
DIREKTUR JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
JAKARTA, 26 FEBRUARI 2019
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESAKEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SUKSESKANPEMILU 2019
KEBIJAKAN DITJEN BINA PEMDES
IMPLEMENTASI PERPRES 99 THN 2017
Yang Diharapkan
Meningkatnya kapasitas anggota dan Kader PKK
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang memadai
Optimalnya koordinasi antar SKPD dalam mendukung
Program PKK
Optimalnya Pemahaman Perpres 99 Tahun 2017
Terwujudnya Keluarga
yang beriman dan
bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia dan
berbudi luhur, sehat
sejahtera, lahir dan
batin
Peluang/Kendala
Nasional
Regional
Internasional
Dasar Hukum
Perpres 99 Thn 2017
Permendagri
K S U
Kondisi Saat ini
Jmlh Desa : 74.954
Jmlh Kelurahan: 8.479
Jmlh Kecamatan : 7.201
Jmlh Kota: 98
Jmlh Kab: 416
Jmlh Penduduk Miskin di
Indonesia sebesar
25,95 juta dari total
jumlah penduduk 265
juta
(BPS, Maret 2018)
Investasi APBN : 187,7
Trilyun
TA 2019 : ± 73 Trilyun
Jmlh Penduduk Miskin di
Desa sebesar 15,81
juta dari total 25,95
juta penduduk miskin
(BPS, Maret 2018)
Jmlh anggota dan
Kader PKK se-Indonesia
adalah 11,47 juta
(2016)
Pokok – Pokok Persoalan
Kapasitas SDM Anggota dan Kader PKK belum optimal
Infrastruktur belum memadai
Koordinasi antar SKPD dalam mendukung Program PKK lemah
Pemahaman Perpres 99 Tahun 2017 belum optimal
S O M
Keluarga
SejahteraKebijakan: Rancana Induk PKK
Strategi : Pelatihan, Bimtek (4 Modul Bahan Ajar)
Upaya: Koordinasi K/L Terkait
Perp
res
5 Bab
Perp
res
19 Pasal P
erp
res
32 Ayat
Pasal 10 Pasal 14 Pasal 16Pasal 15 Pasal 17
Metode dan
mekanisme
penyusunan
rencana induk
dan strategi
Tata cara
pelaksanaan
10 program
pokok PKK
Tata cara
pelaporan
penyelenggarn
Gerakan PKK
Tata cara
Pembinaan
pemantauan
evaluasi
Pelibatan peran
serta masy dan
lembaga kemasy
lain
Latar Belakang
AMANAT PERPRES 99/ 2017
Latar Belakang
Pasal 10
Pasal 14 Pasal 16
Pasal 15
Pasal 17
PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 1 TAHUN
2013 TENTANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI
GERAKAN PKK
URGENSI PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI
OPERASIONALISASI PENYELENGGARAAN GERAKAN PKK
Sasaran yang hendak
diwujudkan
Arahpengaturan
JangkauanPengaturan
Penyelenggaraan Gerakan
PKK dengan Tim Penggerak
(TP PKK) sebagai
pelaksanan 10 program
Pokok PKK, melalui rencana
induk dan strategi dalam
mewujudkan visi dan misi
Gerakan PKK
Bagi seluruh pembina TP
PKK, ketua dan anggota
PKK di pusat, provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan,
dan desa/kel
Peningkatan Gerakan
pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga
melalui 10 program Pokok
PKK dengan TP PKK sebagai
motor penggerak dengan
melibatkan K/L dan SKPD
SUBTANSI MENDASAR PENGATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
Tentang pelaksanaan PERPRESNOMOR 99 TH 2017
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 99 TH 2017
PERATURAN MENDAGRI
NOMOR 1 TH 2013
Metode dan mekanisme
penyusunan rencana
induk dan strategi
Gerakan PKK
DRAFT PERMENDAGRI
TENTANG PELAKSANAAN
PERPRES NOMOR 99 TH
2017
Belum diatur Diatur secara terinci dalam
Pasal dan Ayat.
Tata cara pelaksanaan 10
program pokok PKK
Tata cara Pembentukan
TP PKK
Diatur belum terinci
Diatur belum terinci Diatur secara terinci dalam
Pasal
Diatur secara terinci dalam
pasal dan ayat
Tata cara Pembinaan
pemantauan evaluasi
Diatur belum terinci
Diatur secara terinci dalam
Pasal dan Ayat
Tata cara pelaporan
Penyelenggaraan
Gerakan PKK
Diatur belum terinci
Diatur secara terinci dalam
Pasal.
Pelibatan peran serta
masy dan lembaga kemasy
lain
Belum diatur
Diatur secara terinci dalam
Pasal dan Ayat Pengeloaan Sistem
Informasi Manajemen PKK Belum diatur
Diatur secara terinci dalam
Pasal.
Perp
res
10 Bab
Perp
res
69 Pasal
Perp
res
100 Ayat
NO BAB TENTANG BAGIAN PENGATURAN PASAL
1 I KEWENANGAN 1
2 II PENYELENGGARAAN GERAKAN PKK Umum 2
3 III PERENCANAAN 3-8
4 IV PELAKSANAAN 9-19
5 V PEMBENTUKAN Pertama Tugas dan Fungsi Tim
Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
20-24
6 Kedua Kepengurusan Tim Penggerak
Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
25-34
7 Ketiga Tata Kerja 35-38
8 Keempat Pengangkatan TP PKK 39-49
Sistematika Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Tentang Pelaksanaan Perpres 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK
BAB TENTANG BAGIAN TENTANG PASAL
VI PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pertama Pembinaan 50-55
Kedua Pemantauan dan Evaluasi 56-59
VII PERENCANAAN Pelaporan 60-65
VIII PERAN SERTA MASYARAKAT 66
IX PENDANAAN 67
X KETENTUAN PENUTUP 68-69
Sistematika Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Tentang Pelaksanaan Perpres 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK
“Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta.
Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa”. (Mohammad Hatta)
top related