rangkuman informasi 2018 pemantauan bansos rastra ...tnp2k.go.id/download/30595190716_rangkuman...
Post on 01-Nov-2019
14 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
RANGKUMAN INFORMASIPROGRAM BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA (BANSOS RASTRA) 2019
Latar Belakang Program
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, Program Rastra
(sebelumnya Raskin) diamanatkan untuk ditransformasi dari pola subsidi beras menjadi pola
bantuan sosial (bansos) pangan. Bansos pangan disalurkan dalam bentuk natura (beras)
dan dalam bentuk nontunai. Bansos pangan dalam bentuk natura disebut sebagai Bansos Rastra.
Sementara itu, bansos pangan dalam bentuk nontunai disebut sebagai Bantuan Pangan Nontunai
1
LAPORAN PEMANTAUAN BANSOS RASTRA 2018LAPORAN PEMANTAUAN BANSOS RASTRA 2018
LAPORAN PEMANTAUANBANSOS RASTRA
Sekretariat TNP2K 2018
2
(BPNT). Sesuai arahan Presiden, Program BPNT dilaksanakan dan diperluas secara bertahap mulai
2017. Pada tahun 2017, BPNT dilaksanakan di 44 kota, sedangkan kabupaten/kota lainnya tetap
melaksanakan Subsidi Rastra. Pada tahun 2018, Program Bansos Rastra mulai dilaksanakan di wilayah
yang tidak melaksanakan BPNT, yaitu sebanyak 295 kabupaten/kota. Pada tahun 2019, direncanakan
Program BPNT diperluas secara bertahap hingga mencakup seluruh kabupaten/kota.
Tujuan Program
Program Bansos Rastra (selanjutnya disebut ‘Bansos Rastra’) bertujuan untuk mengurangi beban
pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan
pangan pokok (dalam hal ini beras) yang menjadi hak dasarnya.
Sasaran Penerima Manfaat Program
Sasaran Bansos Rastra adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di wilayah
kabupaten/kota pelaksanaan Bansos Rastra yang namanya termasuk di dalam Daftar Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Daftar KPM Bansos Rastra
bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh
Pemerintah Daerah.
Jenis Manfaat yang Berhak Diperoleh KPM Program
KPM Bansos Rastra berhak mendapatkan bantuan sosial berupa beras berkualitas medium dengan
jumlah/kuantum sejumlah 10 kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus.
Proses Penyelenggaraan Program
• Data Pagu Bansos Rastra Kabupaten/Kota beserta Daftar KPM Bansos Rastra ditetapkan oleh
Kementerian Sosial.
• Daftar KPM disampaikan Kementerian Sosial kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/
Kota melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
• Kementerian Sosial memberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk melaksanakan
penyaluran Bansos Rastra sampai ke Titik Distribusi (TD).
• Setiap bulan, Kementerian Sosial menerbitkan Surat Perintah Penyaluran (SPP) kepada Perum
BULOG untuk penyaluran Bansos Rastra ke TD.
• Atas dasar penugasan dan perintah penyaluran dari Kementerian Sosial, Perum BULOG
berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai jadwal dan tempat/lokasi
penyaluran (TD).
• Perum BULOG bertanggung jawab menyalurkan Bansos Rastra sampai ke TD.
• Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Bansos Rastra yang
Edisi Juli 2019
3
diserahkan oleh Satker Bansos Rastra Perum BULOG di TD dan menyalurkan Bansos Rastra
sampai ke Titik Bagi (TB).
• Pelaksana Distribusi menyalurkan Bansos Rastra kepada KPM di TB dengan menyerahkan beras
sejumlah 10 kg/bulan tanpa dikenakan harga/biaya tebus.
• Bansos Rastra diberikan dalam kemasan berlogo Perum BULOG dan tulisan berat 10 kg.
• Untuk KPM berkebutuhan khusus (seperti: KPM lanjut usia, penyandang disabilitas), maka
Pelaksana Distribusi di tingkat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat didukung oleh
Pendamping Sosial Bansos Pangan melakukan upaya aktif penyaluran Bansos Rastra sampai ke
KPM.
• Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk
mendukung pelaksanaan Bansos Rastra, terutama untuk membiayai penyaluran Bansos Rastra
dari TD ke TB agar KPM tidak dikenakan biaya apapun saat menerima Bansos Rastra di TB.
Penggantian KPM Program
Penggantian KPM Bansos Rastra dapat dilakukan setiap saat sepanjang terjadi perubahan data melalui
mekanisme musyawarah desa/kelurahan/nama lain. Perubahan data KPM Bansos Rastra dilakukan
karena KPM Bansos Rastra:
a. tidak ditemukan keberadaannya;
b. meninggal dunia;
c. sudah mampu;
d. menolak menerima bantuan; atau
e. memiliki kepesertaan ganda.
Perubahan data KPM Bansos Rastra tersebut dimasukkan ke dalam Aplikasi SIKS-NG.
Alokasi Anggaran dan Jumlah Sasaran Penerima Manfaat Bansos Rastra (Tahun Anggaran
2019)
Alokasi pembiayaan Bansos Rastra dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019
adalah sekitar Rp7 Triliun, yang menyasar sekitar lima (5) juta KPM di awal tahun 2019 dan secara
bertahap berkurang sehingga pada akhir 2019 diharapkan seluruh kabupaten/kota tidak lagi
melaksanakan Bansos Rastra dan bertransformasi menjadi BPNT.
Pengelola Program
Bansos Rastra dikelola oleh Kementerian Sosial di bawah Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin
(PFM). Koordinasi pelaksanaan program Bansos Rastra dilakukan oleh Tim Koordinasi Bantuan Sosial
Pangan. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan berada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan
kecamatan.
Edisi Juli 2019
4
Edisi Juli 2019
Gambar 1. Saluran Pengaduan Bansos Rastra menggunakan LAPOR
SALURAN PENGADUAN BANSOS RASTRA
ke nomor 1708Format Aduan Bansos Rastra:R(spasi)#Prov#Kabupaten/Kota#Kecamatan# Desa/Kelurahan#Isi Pengaduan
www.lapor.go.id
SMS
Pendampingan Bansos Rastra
Pendampingan Bansos Rastra dilaksanakan oleh Pendamping Sosial Bansos Pangan yang
terdiri atas:
a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau Pendamping Sosial lainnya untuk KPM
Bansos Rastra yang bukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH); dan
b. Pendamping Sosial PKH untuk KPM Bansos Rastra yang juga merupakan penerima bantuan PKH.
Layanan Pengaduan Masyarakat
a. Pengelolaan Pengaduan Bansos Rastra menggunakan aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat) yang dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, serta Ombudsman RI sebagai
saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di
Indonesia.
b. Kementerian Dalam Negeri mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan pengaduan Bansos
Rastra (dan BPNT).
c. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan Bansos Rastra melalui saluran SMS dan Web
(lihat Gambar 1).
d. Pengaduan melalui SMS dikirim ke nomor 1708 dengan format:
R(spasi)#provinsi#kabupaten/kota#kecamatan# desa/kelurahan#isi pengaduan.
e. Pengaduan melalui Web dapat disampaikan pada situs web www.lapor.go.id.
f. Pencantuman tempat/lokasi yang rinci sampai ke tingkat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat
pada setiap pengaduan diperlukan agar dapat ditindaklanjuti secara tuntas oleh pengelola
pengaduan Bansos Rastra.
top related