reformasi regulasi riset dan pengabdian masyarakat dalam
Post on 20-Nov-2021
28 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Reformasi Regulasi Riset dan Pengabdian
Masyarakat Dalam Mendukung
Reputasi Perguruan Tinggi
1
Ocky Karna Radjasa
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKATDITJEN PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGIUniversitas Warmadewa, Denpasar, 12 Desember 2018
KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, INDIKATOR DAN TARGET
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
2015 2016 2017 2018 2019 Ket
IKP 1 Jumlah HKI yang didaftarkan 1.580 1.735 1.910 2.200 2.400 Komulatif
IKP 2 Jumlah publikasi internasional 5.008 6.229 12.000 14.000 19.000 Nominal
IKP 3 Jumlah prototipe R & D TRL s.d 6 530 632 783 1.000 1.200 Nominal
IKP 4 Jumlah prototipe laik industri TRL 7 5 15 20 25 30 Nominal
PROGRAM Program Penguatan Riset dan Pengembangan
SASARAN PROGRAMMeningkatnya Relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan
KEBIJAKAN Meningkatkan Produktivitas Penelitian dan Pengembangan
STRATEGIMeningkatkan HKI yang didaftarkan, publikasi internasional dan prototipe hasil litbang
CAPAIAN REGULASI R&D
PERPRES 38RIRN
PERPRES 16
Revisi 54 2010
2018
PMK 106/2016
PERM 69/2016
PERM 42/2016 TRL
UU 13/2016 PATEN
PP 45/2016 BLU
SELESAI
KEPRES 9/2016 DIPI
Sumber: Dtjen Penguatan Risbang, tahun 2017
PERM 14/2016 NEG LIST
PERMEN RISTEK DIKTI 20
Standar Biaya Keluaran (SBK): Besaran biaya yang ditetapkan untukmenghasilkan keluaran (output)/sub keluaran (sub output)
SBK
SBK yang berlaku untukbeberapa/seluruh Kementerian Negara/ Lembaga
SBK yang berlaku untuk satu Kementerian Negara/ Lembaga tertentu
a. Sub Keluaran (Sub Output) Perencanaan, Pemeriksaan, Pendidikan, dan Pelatihan;
b. Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian.
Batas tertinggi yang besarannya tidakdapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran KementerianNegara/Lembaga Tahun Anggaran 2017
Pera
tura
nM
ente
riKe
uan
gan
No
mo
r8
6/P
MK
.02
/20
17STANDAR BIAYA KELUARAN
TABEL BIAYA DASAR PENELITIAN
Merupakan biaya penelitian maksimal ber-dasarkan jenis dan bidang fokus penelitian
• Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran
SBK SUBKELUARAN PENELITIAN
BIAYA TAMBAHANMerupakan biaya tambahan maksimal yang dapat diberikan untuk mencapai target ouput(sebagaimana pada tabel berikut)
BESARAN STANDAR BIAYA KELUARAN SUBKELUARAN PENELITIAN
1. Honorarium
- Pembantu Peneliti/Perekayasa : Rp 25.000/OJ (selain dosen)
- Koordinator Peneliti/Perekayasa : Rp 420.000/OB (selain dosen)
- Sekretariat Peneliti/ Perekayasa : Rp 300.000/OB
- Pengolah Data : Rp 1.540.000/Pen/Per
- Petugas Survey : Rp 8.000/OR
- Pembantu Lapangan : Rp 80.000/OH
KOMPONEN PEMBIAYAAN PENELITIAN
2. Belanja Barang non operasional:
• Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahanpendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti : Alat tuliskantor (ATK); Konsumsi/bahan makanan; Bahan cetakan; Dokumentasi; Spanduk; Biaya fotokopi; yang diperlukan dalampelaksanaan kegiatan non operasional seperti dies natalis, pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan.
KOMPONEN PEMBIAYAAN PENELITIAN
3. Belanja Honor output kegiatan:
• Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti: honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat).
• Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan ataspelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidakterus menerus dalam satu tahun.
KOMPONEN PEMBIAYAAN PENELITIAN
4. Belanja barang non operasional lainnya
Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung
5. Belanja Sewa
Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa
kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya).
KOMPONEN PEMBIAYAAN PENELITIAN
6. Belanja jasa profesi
• Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.
• Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikandengan ketentuan:
- berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara;
- berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjangpeserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dariluar lingkup unit eselon I berkenaan/masyarakat.
KOMPONEN PEMBIAYAAN PENELITIAN
7. Belanja Perjalanan
- Belanja perjalanan biasa
- Belanja perjalanan dalam kota
- Belanja perjalanan paket meeting dalam kota
- Perjalanan paket meeting luar kota
- Perjalanan luar negeri
KOMPONEN PEMBIAYAAN PENELITIAN
Dana penelitian yang berasal dari BOPTN digunakan
untuk membiayai:
a. bahan;
b. pengumpulan data;
c. sewa peralatan;
d. analisis data;
e. pelaporan; dan
f. luaran wajib dan tambahan
PENGGUNAAN BIAYA PENELITIAN
Dana penelitian yang berasal dari BOPTN tidak boleh digunakanuntuk membiayai:
a. belanja modal dalam bentuk investasi fisik (pembelian bahan pustaka, peralatan, peralatan perkantoran, dan
kendaraan dinas);
b. tambahan insentif dan honor meneliti bagi peneliti;
c. tambahan insentif dan honor untuk pejabat administrasi,
pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi;
d. biaya komunikasi seperti pulsa, paket internet; dan
e. belanja perjalanan di luar kegiatan yang terkait langsungdengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
LARANGAN PENGGUNAAN BIAYA PENELITIAN
• Pasal 1 Definisi
• Pasal 2 Lingkup Penelitian + Pelaksanaan
• Pasal 3 Penjelasana Jenis Penelitian pada pasal 2
• Pasal 4 Penyelenggara dan Pelaksana Penelitian
• Pasal 5 Penjelasan Pelaksana Penelitian
• Pasal 6 Jumlah Pelaksana penelitian
• Pasal 7 Penelitian kompetitif dan penugasan
• Pasal 8 Tahapan penentuan penelitian
• Pasal 9 Pengumuman untuk pelaksanaan
penelitian Pasal 10 Proposal Penelitian
• Pasal 11 Pelaksanaan Seleksi
• Pasal 12 Penetapan pelaksana penelitian
• Pasal 13 Multisources
• Pasal 14 Kaidah ilmiah dalam pelaksanaan
penlitian
Pasal 15 Kontrak Penelitian
Pasala 16 Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak
Pasal 17 Pelaksanaan Penelitian : Pencairan
dana, Catatan harian, dan bukti rinci
Pasal 18 Monev
Pasal 19 Laporan Penelitian
Pasal 20 Keluaran Penelitian
Pasal 21 Waktu Penelitian
Pasasl 22 Jenis Keluaran
Pasal 23 Pedoman Penelitian
Pasal 24 Kegagalan Penelitian
Pasal 25 Sanksi Administratif
Pasal 26 --. Kontrak yang sudah terjadi
Pasal 27 Tanggal Berlaku
PERMENRISTEKDIKTI 20/2018
PENELITIAN DASAR
(TKT 1-3)
PENELITIAN TERAPAN
(TKT 4-6)
PENELITIAN PENGEMBANGAN
(TKT 7-9)
Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)
Skema Penelitian Dasar (PD) Skema Penelitian Terapan (Pt) Skema Penelitian Pengembangan(PP)
Skema Penelitian DasarUnggulan PT (PDUPT)
Skema Penelitian TerapanUnggulan PT (PTUPT)
Skema Penelitian PengembanganUnggulan PT (PPUPT)
Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)
KOMPETITIF NASIONAL
DESENTRALISASI
PENUGASAN
LUARAN WAJIB Publikasi di Jurnal, prosiding, ataubuku
Kekayaan Intelektual, uji cobaproduk
KI laik industry, feasibility study, business plan
CAKUPAN PENELITIAN
Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)
World Class Research (WCR)
Pasal 3
Pasal 2
Pasa
l7
SUBSTANSI PENELITIAN
Bidang Fokus
Tema
Topik
Judul
(1) Kemandirian Pangan, (2) Penciptaan dan
Pemanfaatan Energi Barudan Terbarukan,
(3) Pengembangan TeknologiKesehatan dan Obat,
(4) Pengembangan Teknologidan ManajemenTransportasi,
(5) Teknologi Informasi danKomunikasi,
(6) Pengembangan TeknologiPertahanan dan Keamanan,
(7) Material Maju, (8) Kemaritiman, (9) Manajemen
PenanggulanganKebencanaan, dan
(10) Sosial Humaniora - SeniBudaya - Pendidikan
+ Isu GESI ++
PENYELENGGARA – PELAKSANA (Pasal 4)Menetapkan:1. rencana strategis Penelitian yang mengacu pada
arah pengembangan Penelitian nasional dan/atauRencana Induk Riset Nasional (RIRN);
2. program Penelitian tahunan yang mengacu pada rencana strategis Penelitian dan/atau mendukungperumusan dan penyusunan kebijakanpembangunan nasional;
3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian yang mengacupada rencana strategis Penelitian;
4. Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atauReviewer Proposal Penelitian;
5. Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atauReviewer Keluaran Penelitian;
6. pelaksana Penelitian; 7. Penelitian yang bersifat khusus8. perwakilan kuasa penandatanganan kontrak
Penelitian .
melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian
menerbitkan Surat Penugasan kepada pelaksanaPenelitian yang ditugaskan untuk melakukanPenelitian
individu/kumpulan individumeliputi pegawai aparatur sipilnegara/nonpegawai aparatur sipilnegara
kementerian /lembaga / perangkatdaerah
perguruan tinggi
organisasi kemasyarakatan
badan usahaP
ENYE
LEN
GG
AR
A P
ENEL
ITIA
N
(Pen
ggu
na
An
ggar
an/K
uas
a P
engg
un
a A
ngg
aran
pad
a Ke
men
teri
an/
Lem
bag
a/P
eran
gkat
Dae
rah
)
PEL
AK
SAN
A
PEN
ELIT
IAN
PELAKSANA TUNGGAL ATAU JAMAK (Pasal 6)
PELAKSANA 2
PELAKSANA 3
PELAKSANA 4PELAKSANA 5
………PELAKSANA 1
(KOORDINATOR)
KERJASAMA - KONSORSIUM
PELAKSANA
PELAKSANA TUNGGAL
PEN
ELIT
IAN
Kompetisi
Penugasan
Strategis
Kebutuhan tertentu
Kepentingan yang mendesak
Pelaksana penelitian dengan kriteria tertentu
CARA PENENTUAN PELAKSANA PENELITIAN (Pasal 7)
PENGUMUMAN
PENGUSULAN
PENYELEKSIAN/ PENELAAHAN
PENETAPAN
PELAKSANAAN
MONEV
PELAPORAN
PENILAIAN LUARAN
TAHAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN
PenentuanpelaksanaPenelitian
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 14
PelaksanaanPenelitian untuk setiap tahapan
ditetapkanberdasarkan alokasiwaktu yang cukup
(pasal 21)
SUMBER DANA (Pasal 13)
SUMBER DANA JAMAK
PENELITIAN
SUMBER DANA TUNGGALKegiatan
penelitian bagian 1
Kegiatanpenelitian bagian 2
Kegiatanpenelitian bagian 3
Kegiatanpenelitian bagian 4
Kegiatanpenelitian bagian ……
Sumber Dana 1
Sumber Dana 2
Sumber Dana 3
Sumber Dana 4
Sumber Dana n
KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK (Pasal 16)
Jenis Kontrak Penelitian Tahun Jamakditetapkan oleh PA/KPA
Kontrak Penelitian Tahun Jamak menjadiprioritas penganggaran tahun berikutnya
Anggaran Penelitian dengan Kontrak Penelitian Tahun Jamak bukan merupakan tambahanpagu anggaran
PEMBAYARAN PELAKSANAAN PENELITIAN (Pasal 17)
Pelaksanaan Penelitian dimulai sejak ditandatanganinya Kontrak Penelitian
Pembayaran pelaksanaan Penelitian dapat dilakukan secara bertahap atausekaligus sesuai Kontrak Penelitian
Pelaksana Penelitian wajib membuat catatan harian Penelitian
Pelaksana Penelitian tidak perlu menyampaikan bukti rincipertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Penyelenggara Penelitian
Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam Kontrak Penelitian
1
2
3
4
5
PENILAIAN LUARAN PENELITIAN (Pasal 20)
PENILAIAN LUARAN PENELITIAN
Pelaksana Penelitian wajibmenghasilkan Keluaran Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian
Capaian atas Keluaran Penelitian dituangkan dalam laporan
Penelitian
Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian
menilai kelayakan atas proses Penelitian, hasil Penelitian, dan Keluaran Penelitian
Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atauReviewer Keluaran Penelitian memberikan
rekomendasi kepada Penyelenggara Penelitian berupa hasil penilaian
persentase tingkat keberhasilanPenelitian sesuai dengan Kontrak
Penelitian
saran dan masukan terkait kesesuaiananggaran Penelitian yang telah diberikan
terhadap Keluaran Penelitian
saran dan masukan terkait keberlanjutan Penelitian
rekomendasi untuk mendapatkanbiaya keluaran tambahan
Hasil penilaian dan rekomendasidituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Penyelenggara
Penelitian
Berita acara diatur dalamPedoman Pelaksanaan
Penelitian
Penelitian yang telahdilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan
Penelitian, tetapi tidakmencapai hasil yang
diharapkan, tidak dapatdinyatakan sebagai Penelitian
gagal
Penilaian tentang pemenuhankaidah ilmiah dan rancangan
pelaksanaan Penelitian dilakukan berdasarkan
rekomendasi Komite PenilaianKeluaran Penelitian dan/atauReviewer Keluaran Penelitian
PENELITIAN GAGAL (Pasal 24)
SANKSI (Pasal 25)
Pelaksana Penelitian yang tidak mematuhikewajiban Kontrak Penelitian dapat dikenaisanksi administratif
Sanksi administratif :
a. pemutusan Kontrak Penelitian atau penghentian pelaksanaan Penelitian;
b. penghentian pembayaran; dan/atau
c. ` tidak dapat mengajukan Proposal Penelitian dalam kurunwaktu tertentu
Pemberian sanksi administratif berdasarkanrekomendasi Komite Penilaian KeluaranPenelitian dan/atau Reviewer KeluaranPenelitian
NO BIDANG FOKUSJML
JUDUL
JML DANA
PENELITIAN
JML DANA
TAMBAHANTOTAL DANA
1 Pangan dan Pertanian 2.708 214.873.993.730 5.616.500.000 220.490.493.730
2 Kesehatan dan Obat 2.571 205.258.510.714 5.206.000.000 210.464.510.714
3 Energi dan Energi Terbarukan 1.018 78.325.767.592 2.428.500.000 80.754.267.592
4 Pertahanan dan Keamanan 78 9.974.291.750 293.000.000 10.267.291.750
5 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2.097 105.535.319.150 5.227.676.550 110.762.995.700
6 Kemaritiman 429 34.407.307.660 650.000.000 35.057.307.660
7 Kebencanaan 537 43.032.154.900 921.000.000 43.953.154.900
8 Transportasi 331 25.428.481.264 553.000.000 25.981.481.264
9 Material Maju 994 92.914.954.600 2.105.500.000 95.020.454.600
10 Sosial Humaniora 7.670 443.806.216.090 14.968.500.000 458.774.716.090
Grand Total 18.433 1.253.556.997.449 37.969.676.550 1.291.526.673.999
PENDANAAN DAN ANGGARAN PENELITIAN BERDASARKAN BIDANG FOKUS TAHUN 2018
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
SBK dan SBM
• SBK perlu ditinjaubesarannya untuk masing-masing bidang fokus
• SBK untuk Pengabdian kepada masyarakat belumada
• SBM tentang honor reviewer Pembatasan jumlahproposal yang direview oleh reviewer menyulitkanpelaksanaan seleksi proposal
• Revisi Keputusan DirjenPerbendaharaan Nomor 15 tahun 2017 ---> PMK
Temuan BPK
• Temuan BPK tentang honor penelitian tahun 2017 ketidakselarasan penerapanPMK 33/2016 dan PMK 78/2017 dengan kontrakpenelitian maka untuk menjaga akuntabilitaspenyelenggaraan penelitian perlu dilakukan upayapenyelesaian secara adil --Pengampunan
• Perlu persamaan persepsimengenai audit penelitian berbasis SBK - Itjen danBPK
Simlitabmas
• Manajemen Simlitabmas(termasuk Simlit K/L)
• Klasterisasi PT berdasarkankinerja penelitian dan Pengabdian kepadamasyarakat + perspektif GESI
KLASTERISASI PKM
C. KATEGORI PENUGASANProgram Penerapan Ipteks kepada Masyarakat(PPIM)
B. KATEGORI DESENTRALISASIProgram Pemberdayaan Masyarakat UnggulanPerguruan Tinggi (PPMUPT)
A. KATEGORI KOMPETITIF NASIONAL1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM);2. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus
(PKMS);3. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran
dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM).
4. Program Pengembangan Kewirausahaan(PPK);
5. Program Pengembangan ProdukUnggulan Daerah (PPPUD)
6. Program Pengembangan Usaha ProdukIntelektual Kampus (PPUPIK);
7. Program Pengembangan Desa Mitra(PPDM);
8. Program Kemitraan Wilayah (PKW)
KEBIJAKAN NASIONAL RENSTRA PERGURUAN TINGGI
SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
SBK dan SBM
• SBK perlu ditinjaubesarannya untuk masing-masing bidang fokus
• SBK untuk Pengabdian kepada masyarakat belumada
• SBM tentang honor reviewer Pembatasan jumlahproposal yang direview oleh reviewer menyulitkanpelaksanaan seleksi proposal
• Revisi Keputusan DirjenPerbendaharaan Nomor 15 tahun 2017 ---> PMK
Temuan BPK
• Temuan BPK tentang honor penelitian tahun 2017 ketidakselarasan penerapanPMK 33/2016 dan PMK 78/2017 dengan kontrakpenelitian maka untuk menjaga akuntabilitaspenyelenggaraan penelitian perlu dilakukan upayapenyelesaian secara adil --Pengampunan
• Perlu persamaan persepsimengenai audit penelitian berbasis SBK - Itjen danBPK
Simlitabmas
• Manajemen Simlitabmas(termasuk Simlit K/L)
• Klasterisasi PT berdasarkankinerja penelitian dan Pengabdian kepadamasyarakat + perspektif GESI
http://simlitabmas.dikti.go.id/kinerjaKOMPONEN
GESI
Ditjen Risbang
Youtube
@djrisbang
@djrisbang
lapor.go.id
Pengaduan
risbang.ristekdikti.go.id
Ditjen Risbang
Website
TERIMA KASIH
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
top related