rencana kerja (renja) · peraturan daerah provinsi sulawesi selatan nomor 2 tahun 2010 tentang...
Post on 16-Jan-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN KAB. SOPPENG
TAHUN 2017
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN KAB. SOPPENG
TAHUN 2017
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah Dokumen
Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun, sebagaimana
tertuang dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN). Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pada pasal 260 menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan
kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peratuan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Pasal 2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 terdiri dari Rencana Kerja SKPD
dan Pasal 11 Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan a) Pendekatan kinerja, kerangka
pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu, b) kerangka
pendanaan dan pagu indikatif, dan c) urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai
dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi
tanggungjawab SKPD.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencana
daerah untuk 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan
dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan RAPBD dan APBD. Dokumen
RKPD sekurang–kurangnya memuat rancangan kerangka daerah, program prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD
maupun sumber-sumber lain yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
Terkait dengan amanat tersebut, Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017
masih disesuaikan dengan arahan RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005–2025 dan
RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan inventarisasi kebutuhan pembangunan
melalui Musrenbang; memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; substansi
RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyusun Rancangan Renja SKPD disamping
Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Selanjutnya RKPD merupakan acuan dalam rangka
penyusunan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) serta APBD.
Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng Tahun 2017 pada
dasarnya merupakan penjabaran tahun kedua periode perencanaan pembangunan Tahun
2016-2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Soppeng Tahun 2016 – 2021. Fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada
tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah
serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui forum Musrenbang yang secara
partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota
yang selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD Provinsi. Penyusunan
dokumen RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi
maupun Pemerintah pusat.
Perencanaan dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah,
yang merupakan suatu proses pemikiran strategis. Pendekatan ini tercermin dari : a)
Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu ; b) Rumusan status,
kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib / pilihan pemerintahan daerah masa kini;
c) Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD ; d)
Rumusan tujuan, stategi,dan kebijakan pembangunan; e) Pertimbangan atas kendala
ketersediaan sumber daya dan dana ( kendala fiskal daerah ) ; f) Rumusan dan prioritas
program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja; g) Tolok ukur dan target kinerja capaian
program dan kegiatan; h) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu
tahun berikutnya; i) Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan
hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran.
Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir
komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
Pendekatan Demokratis dan Partisipatif; Peran serta berbagai pihak yang berkepentingan
terhadap pembangunan dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta dapat
menciptakan rasa memiliki. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam
RKPD berupa: a) Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam
proses pengembilan keputusan di setiap tahapan penyusun RKPD; b) Kesetaraan antara
para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam
pengambilan keputusan; c) Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan; d)
Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan
dan kelompok marjinal; e) Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD; f) Pelibatan media;
g) Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan
partisipatif; h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan
keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi,
dan kebijakan serta prioritas program.
Penyusunan RKPD dilandasi 4 prinsip dasar perencanaan pembangunan yaitu: 1)
pembangunan berkelanjutan; 2) partisipasi masyarakat; 3) pengarusutamaan gender; 4)
good governance. Dokumen RKPD ini merupakasn dokumen publik, sehingga pelibatan
semua stakeholders menjadi pengarusutamaan (mainstreaming) dalam proses
penyusunan. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini harus dapat di akses
oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan
evaluasi.
Berdasarkan hal tersebut dan sebagai upaya untuk membantu Pemerintah Daerah
dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-
undangan, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran tahunan daerah Kabupaten Soppeng, maka Satuan Kerja Perangkat
Daearah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng merupakan salah satu Satuan Kerja
Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang terbentuk berdasarkan
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016, tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, wajib
menyusun Rencana Kerja sebagaimana tersebut diatas.
Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pertanian,
disusunlah Kebijakan Umum Anggaran Penggunaan Plafon Anggaran Sementara (KUA
PPAS) berupa rumusan program dan kegiatan yang disertai dengan sasaran dan target
serta pendanaan sebagaimana Rencana Kerja (Renja) yang disusun. Yang pada tahapan
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
selanjutnya dituangkan dalam RKA SKPD untuk selanjutnya diproses sampai tersusun
RAPBD untuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi APBD untuk dilaksanakan dalam
mencapai sasaran Program dan Kegiatan yang disusun.
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
1.2. Landasan Hukum
Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana
Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ;
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng;
27. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021.
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten
Soppeng tahun 2017 adalah :
1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng pada setiap
tahun anggaran;
2. Menjamin terciptanya integrasi, siskronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efesien, dan
berkelanjutan;
4. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
5. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung
oleh Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng tahun 2017.
Sedangkan Tujuan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten
Soppeng tahun 2017 yaitu :
1. Sebagai media informasi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng dalam memberikan arah
kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2017;
2. Untuk menentukan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2017;
3. Agar tersedianya dokumen Perencanaan jangka menengah yang merupakan
penjabaran visi–misi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi.
1.4. Sistematika Penulisan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng Tahun 2017
disusun menurut sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD
1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra
SKPD Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
yang tergabung dalam Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng Tahun 2016. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pertanian Soppeng Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian
Kabupaten Soppeng berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Nomor 38 Tahun 2007.
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng Tahun 2017.
2.4. Review terhadap RKPD Tahun 2017 Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan
program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.
2.5. Penelahan Usulan program dan kegiatan masyarakat Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku
kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi
Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng Tahun 2017 yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
3.3. Program dan Kegiatan, Berisikan penjelasan mengenai : faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
BAB IV PENUTUP Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD
Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng merupakan SKPD yang baru resmi efektif tahun
2017 merupakan gabungan dari beberapa Sub Sektor yang tersebar di beberapa SKPD
pada tahun 2016, yaitu Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dari Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura, Sub Sektor Perkebunan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan,
Sub Sektor Peternakan dari Dinas Peternakan dan Perikanan serta Penyuluhan Pertanian
dari BP3KP. Maka dari itu untuk evaluasi pelaksanaan Renja SKPD masih merupakan
capaian dari SKPD lama, khusus untuk program dan kegiatan yang dilanjutkan pada Dinas
Pertanian.
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan urusan Pertanian pada
Dinas sebelumnya pada Tahun 2016 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan
kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dari APBD Kabupaten
Soppeng. Adapun program dan kegiatan pada tahun 2016 masih menggunakan nama
Program dan Kegiatan dari RPJMD sebelumnya sehingga dibutuhkan ketelitian
penyesuaian dengan nama Program dan Kegiatan sesuai RPJMD 2016-2021, program dan
kegiatan yang telah dilaksanakan atau direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang
ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
A. Belanja Langsung
a) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi
Tanaman Pangan
- Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 125.000.000,- tidak terealisasi atau 0,00%. Hal tersebut
disebabkan karena dalam kegiatan tersebut berupa belanja subsidi transportasi
untuk pupuk bersubsidi ke daerah terpencil dengan tujuan menghindari
kenaikan harga pupuk sampai ke petani akibat biaya transportasi, tidak
digunakan karena penyaluran pupuk bersubsidi berjalan dengan normal melalui
penegakan aturan pendistribusian pupuk bersubsidi.
- Kegiatan Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 89.100.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 75.030.00 atau 84,21%.
Adapun output kegiatan luas areal penangkaran benih unggul tanaman pangan
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
25 Hektar tercapai 100%. Hal tersebut didukung oleh kesediaan Kelompok Tani
sebagai mitra untuk melakukan penangkaran benih di wilayahnya.
- Kegiatan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan (RDKK) Pupuk Bersubsidi
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 55.660.000,- dapat direalisasikan sebesar
Rp. 55.510.000,- atau 99,73%. Adapun output kegiatan jumlah RDKK pupuk
bersubsidi yang tersusun tepat waktu 1 dokumen atau tercapai 100%. RDKK
Pupuk bersubsidi merupakan dokumen yang wajib untuk dibuat sebagai
persyaratan mendapatkan kuota pupuk bersubsidi.
- Kegiatan Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 190.050.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 146.625.000,- atau
77,15%. Adapun output kegiatan jumlah pengecer dan distributor pupuk
bersubsidi 47 orang dari target 52 orang yang tertuang dalam Renstra SKPD
atau 90,39%. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa Pengecer
Pupuk Bersubsidi yang mengundurkan diri, sehingga jumlah pengecer
berkurang yang berdampak pada target kegiatan pembinaan;
- Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Serealia
merupakan nama kegiatan baru, melihat indikator kinerja kegiatan tersebut
sama dengan kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Pertanian, telah dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 432.655.000,- dapat dan direalisasikan sebesar Rp. 385.574.500,- atau
89,12%. Adapun output kegiatan luas arel pengembangan tanaman serealia
melalui peningkatan produktivitas 125 Hektar atau 100% dari target Renstra
SKPD. Kegiatan tersebut merupakan upaya peningkatan produksi dengan
pendekatan penerapan teknologi spesifik lokasi pada wilayah kelompok tani
untuk memberikan pembelajaran atau bahan perbandingan para petani.
Tercapainya target tersebut didukung oleh kerjasama yang baik dengan para
kelompok tani yang lokasinya dijadikan tempat penerapan pelaksanaan
kegiatan;
- Kegiatan Perlindungan Tanaman untuk Peningkatan Pengamanan Produksi
Tanaman Pangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 95.290.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp. 94.039.500,- atau 98,69. Adapun output kegiatan
jumlah obat-obatan yang diadakan 3 paket atau 100% dari target. Pengadaan
Obat-obatan untuk mengantisipasi serangan hama dan penyakit;
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
- Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 126.059.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.
125.194.000,- atau 99,32%. Adapun output kegiatan jumlah datan potensi
tanaman pangan dan hortikultura yang tersusun 2 dokumen atau 100%.
Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin dalam penyediaan data dan
informasi mengenai produksi dan produktivitas tanaman pangan dan
hortikultura;
b). Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura
- Kegiatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah merupakan
nama kegiatan baru, melihat indikator kinerja dan capaian kegiatan tersebut
sama dengan kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan,
yang telah dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 386.785.000,-
dapat direalisasikan sebesar Rp. 383.219.000,- atau 99,08%. Adapun output
kegiatan jumlah pohon tanaman buah unggulan dan tanaman buah lainnya
yang dikembangkan 8802 pohon dengan rincian 322 pohon durian, 6000 buah
naga, 2400 pisang dan 80 pohon buah lainnya (mangga, rambutan, lengkeng,
nangka, sawo, jambu dan jeruk), sementara berdasarkan Renstra SKPD untuk
tahun 2016 target kegiatan tersebut hanya 800 pohon (300 pohon durian, 500
pohon buah lainnya), jadi realisasi dibandingkan target Renstra SKPD
mencapai 1.100,25%, hal tersebut disebabkan adanya kebijakan untuk
mengembangkan tanaman hortikultura di daerah-daerah perbatasan sebagai
penanda/penyambut memasuki wilayah Kab. Soppeng, sehingga dialokasikan
penambahan jumlah anggaran pada perubahan APBD 2016;
- Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 615.442.500,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 613.319.000,- atau
99,66%. Adapun output kegiatan jumlah komoditi hortikultura yang diusahakan
5 komoditi atau 100% dari target Renstra SKPD. Adapun kelima jenis komoditi
yang dikembangkan tersebut yaitu Strawberry, Buah Naga, Sayuran, Cabe dan
Biofarmaka;
c). Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan
- Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian merupakan nama kegiatan
baru, melihat indikator kinerja dan capaian kegiatan tersebut sama dengan
kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian yang telah
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.595.000.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp. 3.501.348.500,- atau 76,20%. Adapun output
kegiatan panjang jaringan irigasi yang terbangun / terehabilitasi (JITUT/JIDES)
8775,70 meter dari target kinerja Renstra SKPD 9.173 meter atau 95,67%. Tidak
tercapainya target kinerja renstra disebabkan adanya peningkatan biaya dari
hasil penyusunan RAB pada lokasi-lokasi kegiatan dibandingkan perhitungan
target Renstra. Selain kenaikan harga bahan baku, lokasi-lokasi kegiatan yang
berada pada wilayah persawahan membutuhkan biaya mobilisasi bahan dalam
perencanaannya;
- Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Lahan merupakan nama kegiatan baru,
melihat indikator kinerja dan capaian kegiatan tersebut berupa Jalan Usaha
Tani, pada Tahun 2016 terdapat 2 (dua) kegiatan yang didalamnya ada
Pembangunan Jalan Usaha Tani, yaitu Kegiatan Koordinasi Perumusan
Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan serta Kegiatan
Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering. Dari 2 (dua) kegiatan tersebut
khusus untuk item pembangunan Jalan Usaha Tani terealisasi anggaran
sebesar Rp. 3.732.514.350,- dari pagu dana Rp. 5.194.466.000,- atau 71,85%
yang menghasilkan output berupa Jalan Usaha Tani sepanjang 29,18 km dari
target Renstra 20 km atau 145,9%. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan
adanya keterlambatan pengajuan pencairan dana sehingga mengalami
penundaan sampai tahun 2017, sedangkan untuk kinerja yang melampaui target
Renstra didukung oleh ketersediaan dana untuk pembangunan jalan usaha tani,
termasuk tambahan alokasi dari dana PIK untuk pembuatan Jalan Usaha Tani.
Begitu juga dengan usulan masyarakat baik melalui musrenbang
Desa/Kelurahan maupun usulan melalui proposal cukup banyak.
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 742.382.945,- dapat direalisasikan
sebesar Rp. 310.740.000,- atau 41,86% Adapun output kegiatan jumlah alat dan
mesin pertanian yang tersedia 29 unit dari target 22 unit atau 131,82%.
Rendahnya realisasi anggaran disebabkan adanya pengadaan alat yang
mengalami keterlambatan pengajuan pencairan dana sehingga tertunda sampai
tahun 2017, sementara tingginya realisasi kinerja disebabkan adanya tambahan
anggaran untuk pada perubahan APBD untuk percepatan penyediaan alat dan
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
mesin pertanian, termasuk tambahan dari Dana PIK. Realisasi kinerja bisa lebih
tinggi lagi seandainya semua jenis alat dan mesin terealisasi, hanya saja karena
faktor keterlambatan proses pengadaan kultivator sebanyak 5 unit melalui
e-katalog, sehingga supplier tidak bisa lagi melakukan proses pengadaan
menjelang akhir tahun anggaran;
- Kegiatan Pengelolaan Sumber-Sumber Air untuk Pertanian merupakan nama
kegiatan baru, melihat indikator kinerja dan capaian kegiatan tersebut berupa
Sumber-Sumber Air Alternatif seperti Embung, Sumur Air Tanah Dangkal
maupun Dam Parit, pada Tahun 2016 terdapat 2 (dua) kegiatan yang
didalamnya ada item-item tersebut, yaitu Kegiatan Koordinasi Perumusan
Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan serta Kegiatan
Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering. Dari 2 (dua) kegiatan tersebut
khusus untuk Pengembangan Sumber Air tersebut terealisasi anggaran sebesar
Rp. 949.792.200,- dari pagu Rp. 1.559.926.855,- atau 60,88% yang
menghasilkan output berupa 19 Unit sumber air alternative dari 15 unit target
renstra atau 126,66%. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena
adanya beberapa paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan administrasi
pengajuan pencairan dana sampai tahun anggaran 2016 berakhir, termasuk
juga disebabkan oleh keterlambatan transferan dana pusat DAK yang
merupakan sumber pendanaan dari kegiatan tersebut. Sementara realisasi
kinerja yang melampaui target terkait dengan ketersediaan dana untuk
pengembangan sumber air, serta banyaknya usulan masyarakat untuk kegiatan
tersebut;
- Kegiatan water Resource and Irrigatian Sector Management (WISMP) dengan
jumlah anggaran Rp. 145.921.550,- dapat direalisasikan sebesar Rp.
135.371.198,- atau 92,77% Adapun output kegiatan jumlah kelompok P3A dan
GP3A yang terfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya 14
kelompok atau 100% dari target renstra SKPD. Focus kegiatan WISMP untuk
tahun 2016 yaitu pengembangan kelembagaan dengan melakukan study
banding GP3A sebanyak 14 GP3A baru ke Kab. Semarang Jawa Tengah, selain
itu juga berupa kegiatan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan air irigasi pada 8
(delapan) kecamatan Se Kabupaten Soppeng;
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
d). Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan
- Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan dengan jumlah
anggaran Rp. 501.500.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 455.775.000,-
atau 90,89% Adapun output kegiatan jumlah bibit sambung pucuk kakao
59.000 pohon atau 100% dari target kegiatan. Kegiatan ini berupa penyediaan
saprodi bibit unggul kakao untuk para petani melalui wadah kelompok tani,
khususnya pada daerah dengan potensi lahan perkebunan kakao. Tercapainya
target kegiatan ini tidak terlepas dari cukup banyaknya tersedia bibit sambung
pucuk kakao yang dikembangkan penangkar bibit lokal, sehingga proses
pengadaan bisa berjalan dengan baik;
- Kegiatan Pengembangan Tanaman Alternatif Perkebunan dengan jumlah
anggaran Rp. 501.175.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 476.060.500,-
atau 94,99% Adapun output kegiatannya jumlah bibit pala dan lada 9.300
pohon atau 100% dari target kegiatan. Pencapaian kinerja yang mencapai
target ini didukung oleh ketersediaan dana untuk pengadaan bibit pala dan
lada, selain itu tingginya minat petani untuk membudidayakan komoditi baru ini
cukup tinggi sehingga mendukung tercapainya pelaksanaan kegiatan;
- Kegiatan Peningkatan Produksi dan Kualitas Tembakau dengan jumlah
anggaran Rp. 500.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 423.801.103,-
atau 84,76% Adapun output kegiatannya tersedianya sarana dan prasarana
pada kelompok tani pembudidaya tanaman tembakau 7 kelompok atau 100%
dari target renstra SKPD. Kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai
tembakau ini digunakan untuk memberdayakan kelompok-kelompok
pembudidaya tembakau di Kab. Soppeng. Tercapainya kinerja pelaksanaan
kegiatan tidak terlepas dari terpeliharanya kebiasaan membudidayakan
tembakau di wilayah-wilayah tertentu di Kab. Soppeng. Sementara untuk
realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena adanya sisa dana dari
pengadaan sarana prasarana mendukung tanaman tembakau tersebut;
- Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan
Berkelanjutan dengan jumlah anggaran Rp. 71.000.000,- dapat direalisasikan
sebesar Rp. 70.996.000,- atau 99,99% Adapun output kegiatan tersedianya
CP/CL kegiatan APBN 30 kelompok atau 100% dari target Renstra SKPD.
Kegiatan ini merupakan pendukung/persiapan kegiatan yang dibiayai dari
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
APBN berupa pengembangan komoditi kakao. Keberhasilan pencapaian kinerja
berupa CP/CL 30 kelompok didukung oleh banyaknya kelompok yang
mengajukan permohonan pengembangan komoditi kakao diwilayahnya, baik
berupa rehabilitasi maupun peremajaan tanaman kakao;
e). Program Pengembangan Sutera Alam
- Kegiatan Pelatihan Petani Sutera Alam dengan jumlah anggaran Rp.
73.500.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 73.489.000,- atau 99,99%
Adapun output kegiatan jumlah kelompok tani yang diberikan pelatihan
pengembangan sutera alam 2 kelompok;
e). Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan
- Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak dengan jumlah anggaran Rp.
1.673.578.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.418.344.700,- atau 84,75%
Adapun output kegiatan jumlah sarana dan prasarana IB dan jumlah bibit
ternak yang diadakan bibit kambing 37 ekor, bibit sapi 150 ekor dan bibit
unggas 1.180 ekor;
- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Bergulir dengan jumlah
anggaran Rp. 39.525.000,- dapat direalisasikan Rp. 30.945.000,- atau 78,30%
Adapun output kegiatan jumlah laporan yang disusun 1 laporan;
f). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan Tepat Guna dengan
jumlah anggaran Rp. 51.600.000,- dapat direalisasikan Rp. 51.600.000,- atau
100% Adapun output kegiatan jumlah sarana dan prasarana peternakan yang
diadakan 3 unit;
- Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat
Guna dengan jumlah anggaran Rp. 62.760.000,- dapat direalisasikan Rp.
59.610.000,- atau 94,98% Adapun output kegiatan pembuatan pakan 8 kali dan
sosialisasi IB 8 kali;
g). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
dengan jumlah anggaran Rp. 230.950.000,- dapat direalisasikan Rp.
230.179.575,- atau 99,67% Adapun output kegiatan jumlah vaksin dan
pengobatan ternak 8.000 dosis;
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
- Kegiatan Pembinaan Kesmavet pada Usaha Peternakan dengan jumlah
anggaran Rp. 28.650.000,- dapat direalisasikan Rp. 27.400.000,- atau 95,64%
Adapun output kegiatan jumlah pemeriksaan sampel daging dan uji sampel
produk peternakan 30 sampel;
h). Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Penyuluh
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian dengan jumlah
anggaran Rp. 98.025.000,- dapat direalisasikan Rp. 97.908.450,- atau 99,89%
Adapun output kegiatan jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan
peningkatan kapasitas 150 orang;
- Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian dengan
jumlah anggaran Rp. 53.465.000,- dapat direalisasikan Rp. 53.465.000,- atau
100% Adapun output kegiatan jumlah penyuluh yang meningkat
kesejahteraannya 150 orang;
- Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan dengan
jumlah anggaran Rp. 184.069.500,- dapat direalisasikan Rp. 184.006.275,-
atau 99,97% Adapun output kegiatan penyusunan program penyuluhan dan
rencana kerja 149 dokumen;
- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dengan jumlah
anggaran Rp. 829.110.000,- dapat direalisasikan Rp. 649.659.150,- atau
78,36% Adapun output kegiatan jumlah sarana dan prasarana penyuluhan
yang diadakan 11 jenis;
- Kegiatan Penyuluhan Desiminasi Teknologi Pertanian/Perkebunan Spesifikasi
Lokasi dengan jumlah anggaran Rp. 29.497.500,- dapat direalisasikan Rp.
29.497.500,- atau 100% Adapun output kegiatan frekuensi penyuluhan
informasi teknologi spesifikasi lokasi yang telah direkomendasikan 8 kali ;
- Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Penerapan Teknologi Peternakan
Tepat Guna dengan anggaran Rp. 46.110.000,- dapat direalisasikan Rp.
46.109.950,- atau 99,99% Adapun output kegiatan frekuensi penyuluhan
teknologi peternakan yang dilaksanakan 24 kali;
- Kegiatan Replika Pemberdayaan Balai Penyuluhan Kecamatan dengan jumlah
anggaran Rp. 33.875.000,- dapat direalisasikan Rp. 33.875.000,- atau 100%
Adapun output kegiatan jumlah model percontohan/demplot integrasi terpadu 2
unit;
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
i). Program Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama
- Kegiatan Pedidikan Petani dan Pelaku Agribisnis dengan jumlah anggaran Rp.
149.042.500,- dapat direalisasikan Rp. 149.042.375,- atau 99,99% Adapun
output kegiatan jumlah petani yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 280
orang;
- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan KTNA dengan jumlah
anggaran Rp. 45.781.450,- dapat direalisasikan Rp. 45.781.350 atau 99,99%
Adapun output kegiatan jumlah kelembagaan pelaku utama yang dibina 763
poktan;
j). Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil
Pertanian
- Kegiatan Penanganan Pengolahan Hasil Pertanian dengan jumlah anggaran
Rp. 154.948.000,- dapat direalisasikan Rp. 141.533.000,- atau 91,35% Adapun
output kegiatan jumlah jenis usaha pengolahan hasil pertanian 4 jenis;
- Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah dengan
jumlah anggaran Rp. 111.945.000,- dapat direalisasikan Rp. 58.485.000 atau
52,25% Adapun output kegiatan jumlah keikutsertaan dalam pelaksanaan
pameran promosi tingkat kabupaten, provinsi dan nasional 3 kali;
- Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Pengelolaan Sumber Daya Petani Melalui
Bantuan Pemerintah dengan jumlah anggaran Rp. 142.352.000,- dapat
direalisasikan Rp. 51.720.000,- atau 36,34% Adapun output kegiatan jumlah
peserta penyuluhan dan bimbingan pengelolaan sumber daya petani melalui
bantuan pemerintah 80 orang;
- Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Kewirausahaan bagi Kelompok Tani dengan
jumlah anggaran Rp. 42.352.000,- dapat direalisasikan Rp. 35.058.500,- atau
82,78% Adapun output kegiatan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
kewirausahaan 120 orang;
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian
2.2.1. Tingkat Produktivitas Padi dan Palawija
Pembangunan sektor Pertanian tetap menjadi program prioritas dalam
menunjang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kabupaten
Soppeng. Upaya mempertahankan ketersediaan pangan melalui peningkatan
produksi, produktivitas dan mutu produksi Pertanian menjadi skala prioritas guna
mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Komoditi padi dan
palawija yang merupakan bahan pangan utama tetap menjadi skala prioritas karena
komoditi tersebut cukup strategis. Dinas Pertanian sebagai SKPD yang memiliki
tanggung jawab dalam melaksanakan urusan pertanian, menjadikan tingkat
produktivitas padi dan palawija sebagai salah satu indikator kinerja pelayanan.
Adapun capaian indikator tersebut pada tahun 2016 sebagai tahun pertama periode
Renstra 2016-2021 yaitu untuk Padi mencapai 5,527 Ton/Ha dari target 5,894
Ton/Ha atau mencapai 93,77%, Jagung mencapai 4,866 Ton/Ha dari target 4,916
Ton/Ha atau mencapai 98,98%, Kedelai mencapai 1,663 Ton/Ha dari target 2,102
Ton/Ha atau mencapai 79,12%, Kacang Tanah mencapai 1,663 Ton/Ha dari target
1,857 Ton/Ha atau mencapai 89,55%, Kacang Hijau mencapai 0,936 Ton/Ha dari
target 1,417 Ton/Ha atau mencapai 66,06%, Ubi Kayu mencapai 22,114 Ton/Ha
dari target 11,987 Ton/Ha atau mencapai 184,48%, sedangkan Ubi Jalar mencapai
18,329 Ton/Ha dari target 14,107 Ton/Ha atau 129,93%.
Dari hasil capaian tersebut diatas, hanya ubi kayu dan ubi jalar yang
mencapai bahkan melampaui target, sedangkan komoditi lainnya belum mencapai
target. Khusus untuk komoditas yang belum mencapai target yaitu Padi, Jagung,
Kedelai, Kacang Hijau dan Kacang Tanah, ada beberapa faktor yang menjadi
penyebab diantaranya : 1. Pengaruh anomali iklim yang menyebabkan terjadinya
kekeringan yang cukup panjang pada pertengahan tahun 2016 (Juli-Agustus)
berdampak terhadap pertanaman terutama Kedelai, kemudian Banjir awal tahun
(Januari) pada areal persawahan sekitar aliran sungai dan danau menyebabkan
puso pertanaman Padi, khususnya wilayah Kecamatan Ganra, Donri-Donri dan
Marioriawa; 2. Serangan Hama Wereng, Tikus, Penggerek Batang serta Penyakit
Blast dan Kresek pada tanaman padi, penggerek polong pada tanaman kedelai; 3.
Penerapan Teknologi sesuai rekomendasi spesifik seperti dosis pemupukan,
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
penggunaan benih unggul dan cara perawatan/pemeliharaan sesuai teknik
budidaya yang baik belum berjalan optimal.
Sedangkan untuk Ubi Kayu dan Ubi Jalar, meskipun belum dibudidayakan
secara meluas seperti komoditas pangan lainnya, tingkat produktivitas yang dicapai
jauh melampaui target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan karena komoditas
tersebut termasuk komoditas yang tidak rentan akan serangan hama dan penyakit,
teknologi budidaya tidak terlalu rumit dan luas pertanaman yang tidak terlalu besar
sehingga pemeliharaan bisa berjalan secara intensif oleh para petani pembudidaya
ubi kayu dan ubi jalar.
2.2.2. Tingkat Produktivitas Komoditi Hortikultura Unggulan
Selain Komoditi padi dan palawija yang merupakan bahan pangan utama,
komoditi hortikultura juga tetap menjadi skala prioritas karena komoditi tersebut
cukup strategis, dimana komoditi hortikultura meliputi tanaman buah-buahan,
sayuran, tanaman obat dan tanaman hias. Dinas Pertanian sebagai SKPD yang
memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan urusan pertanian, juga menjadikan
tingkat tanaman hortikultura unggulan sebagai salah satu indikator kinerja
pelayanan. Adapun capaian indikator tersebut pada tahun 2016 sebagai tahun
pertama periode Renstra 2016-2021 yaitu untuk Bawang Merah mencapai 7,593
Ton/Ha dari target 5,0 Ton/Ha atau mencapai 151,86%, Cabai Besar mencapai
2,116 Ton/Ha dari target 4,0 Ton/Ha atau mencapai 52,90%, Cabai Rawit
mencapai 1,886 Ton/Ha dari target 5,0 Ton/Ha atau mencapai 37,72%, Pisang
mencapai 0,50 Kw/Rumpun dari target 0,35 Kw/Rumpun atau mencapai 142,86%,
Durian mencapai 1,49 Kw/Pohon dari target 1,92 Kw/Pohon atau mencapai
77,60%, Mangga mencapai 0,46 Kw/Pohon dari target 0,60 Kw/Pohon atau
mencapai 76,67%, sedangkan Jahe mencapai 3,18 Kg/m2 dari target 3,94 Kg/m2
atau 80,71% dan kencur tidak ada panen untuk tahun 2016 sehingga capaian
produktivitas 0,00%.
Untuk Cabe Merah dan Cabe Rawit, komoditas tersebut belum terlalu meluas
wilayah pembudidayaannya, masih pada titik-titik tertentu termasuk pada
pekarangan rumah penduduk, masih jarang dilakukan dalam suatu hamparan luas
seperti komoditas lain pada umumnya. Rendahnya produktivitas yang dicapai
terutama disebabkan oleh penerapan teknologi budidaya yang belum optimal
khususnya dalam hal pemeliharaan/perawatan tanaman, karena Cabe Merah dan
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
Cabe Rawit ini termasuk Komoditas yang sangat membutuhkan perawatan intensif,
selain itu komoditas ini juga sangat rentan dengan serangan berbagai jenis
hama/organisme pengganggu tanaman (OPT).
Khusus untuk komoditas bawang merah dengan tingkat capaian yang
melampaui target yaitu 151,86% dari target, hal utama yang menjadi pemicu yaitu
meningkatnya minat masyarakat dalam hal budidaya bawang merah terlihat dari
bertambahnya lokasi-lokasi pembudidaya bawang merah yang awalnya hanya di
wilayah Kecamatan Lilirilau berkembang ke wilayah Kecamatan Marioriwawo dan
Marioriawa, sehingga teknologi budidaya dari sumber-sumber ilmu budidaya secara
aktif dilakukan petani pembudidaya kemudian diaplikasikan secara optimal. Selain
itu budidaya bawang merah juga didukung dengan program Pengembangan
Kawasan Bawang Merah Kementerian Pertanian melalui bantuan dana APBN-P
tahun 2015 seluas 30 Hektar berupa sarana produksi dan
pendampingan/penyuluhan budidaya secara intensif yang hasil produksinya
dipanen pada tahun 2016 ini.
Durian merupakan komoditas tanaman hortikultura yang masih dalam tahap
pengembangan, dimana lokasi produktif saat ini baru pada wilayah Kecamatan
Lalabata dan Marioriwawo (daerah pegunungan). Rendahnya produktivitas yang
dicapai tidak terlepas dari berbagai faktor, salah satu faktor utama yaitu cuaca/iklim
yang menyebabkan terjadinya kekeringan pada saat proses pembungaan tanaman
durian sebelum memasuki masa pembuahan, proses menuju pembuahan yang
membutuhkan air tidak berjalan optimal karena kekeringan, bahkan menyebabkan
bunga calon buah berguguran. Selain itu faktor perawatan/pemeliharaan tanaman
yang belum optimal sehingga produktivitas yang dicapai masih rendah.
Khusus komoditas mangga dalam pembudidayaannya cenderung tidak
dilakukan pemeliharaan seperti tanaman hortikultura lainnya, terutama yang hanya
dijadikan tanaman sela pada lahan petani. Hal tersebut menjadi penyebab utama
rendahnya produktivitas yang dicapai. Sangat jarang petani pembudidaya mangga
yang melakukan pemupukan ataupun penyemprotan hama. Berbeda halnya
dengan komoditas Pisang, pada lokasi sentra produksi seperti Kecamatan Lilirilau
dan Marioriwawo, dilakukan perawatan-perawatan pada rumpun tanaman pisang
meskipun hanya sebagai tanaman sela di lahan para petani, termasuk pemberian
pupuk.
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
Jahe dan Kencur, kedua komoditas ini belum intensif dibudidayakan, masih
dalam tahap pengembangan khususnya jahe jenis unggul yang permintaan
pasarnya cukup tinggi seperti Jahe Gajah dan Jahe Merah. Khusus untuk
komoditas kencur yang realisasi produktivitasnya 0,00% dari target disebabkan
pertanaman kencur para petani dibiarkan saja tidak dilakukan pemanenan karena
harga pasar yang sangat rendah dibandingkan modal usaha budidaya komoditas
tersebut. Petani baru akan melakukan pemanenan pada saat harga
menguntungkan. Salah satu kelebihan dari tanaman kencur ini, bisa tersimpan
dalam tanah bertahun-tahun tidak dipanen. Hanya saja tentunya tetap mengalami
penurunan kualitas apabila sudah terlalu lama tidak dipanen.
2.2.3. Tingkat Produktivitas Komoditi Perkebunan Unggulan
Selain komoditi tanaman pangan dan hortikultura, komoditi perkebunan juga
menjadi penopang utama perekonomian di Kabupaten Soppeng terutama untuk
jenis kakao, serta tembakau yang menjadi andalan di Kabupaten Soppeng. Adapun
tingkat produktivitas komoditi hasil perkebunan unggulan menjadi indicator kinerja
pelayanan pada Dinas Pertanian, khusus untuk 2 (dua) jenis komoditi yaitu kakao
dan tembakau. Adapun capaian dari indicator tersebut untuk Kakao yaitu mencapai
899,07 Kg/Ha dari target 895,81 Kg/Ha atau 100,36%, sedangkan tembakau
mencapai 550 Kg/Ha dari target 342,55 Kg/Ha atau 160,56%. Intensifnya kegiatan
pengembangan komoditi kakao baik dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi
dan APBN beberapa tahun terakhir sangat mendukung tingkat capaian
produktivitas komoditi kakao, selain itu kesadaran petani untuk melakukan
pemeliharaan pertanaman kakao juga menjadi salah satu kunci peningkatan
produktivitas. Sedangkan untuk komoditi tembakau, tingginya realisasi yang dicapai
dari target untuk tahun 2016 ini karena kondisi pertanaman yang baik akibat cuaca
yang mendukung. Petani tepat dalam memilih waktu pembudidayaan tembakau,
selain itu para petani juga cukup intensif melakukan pemeliharaan tanaman
tembakau karena nilainya cukup ekonomis atau menguntungkan.
2.2.4. Tingkat Produksi Benang Sutera
Benang Sutera yang pernah mencapai puncak kejayaan sebagai salah satu
sumber penghasilan petani di Kab. Soppeng terus mengalami penurunan beberapa
tahun terakhir. Berbagai kendala yang dihadapi oleh petani sutera menyebabkan
jumlah petani komoditi tersebut semakin berkurang. Melalui era Pemerintahan saat
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
ini, Kabupaten Soppeng mencanangkan untuk mengembalikan kejayaan komoditi
sutera untuk menjadi sumber pendapatan dalam peningkatan kesejahteraan petani.
Dinas Pertanian diharapkan sebagai SKPD terkait untuk berperan aktif dalam
menjalankan program dan kegiatan terkait pengembangan komoditi sutera. Oleh
karena itu tingkat produksi benang sutera menjadi salah satu indicator pelayanan.
Adapun capaian pada tahun 2016 yaitu 828,06 Kg dari target 487,93 Kg atau
169,70%.
2.2.5. Tingkat Produksi Hasil Peternakan
Sub sektor peternakan merupakan salah satu sub sektor penyedia pangan
utama, khususnya pangan hewani sebagai sumber protein utama. Potensi
peternakan di Kabupaten Soppeng cukup besar dengan ketersediaan limbah
pertanian tanaman pangan maupun perkebunan sebagai sumber pakan.
Pengembangan peternakan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan alternative
petani di Kabupaten Soppeng. Adapun komoditi unggulan ternak yang
dikembangkan di Kabupaten Soppeng diantaranya Ternak Sapi Potong dan Ayam
Petelur, selain itu juga ada Ternak Kambing, Ayam Pedaging, Burung Puyuh dan
lain-lainnya.
Dalam menjalankan tugas fungsi terkait sub sector peternakan, salah satu
indicator pelayanan yang dijadikan tolak ukur yaitu tingkat produksi hasil
peternakan, khususnya Daging (kg) dan Telur (kg). adapun capaian tingkat
produksi Daging pada tahun 2016 yaitu 1.141.733,25 Kg dari target 900.000 Kg
atau mencapai 126,86%. Sedangkan untuk produksi Telur yaitu 5.348.043,50 Kg
dari target 5.100.000 Kg atau mencapai 104,86%. Tingginya capaian kinerja untuk
produksi daging maupun telur seiring dengan peningkatan jumlah populasi hewan
ternak, hal tersebut menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat dalam
usaha ternak. Hal tersebut harus terus didukung dengan menciptakan situasi dan
kondisi yang kondusif bagi usaha ternak masyarakat.
2.2.6. Persentase Peningkatan Luas Areal/Lahan Pertanian dan Usaha Pengembangan Pertanian Organik
Dalam Upaya peningkatan produksi hasil pertanian, selain intensifikasi pada
proses budidaya, ekstensifikasi dengan peningkatan luas areal/lahan pertanian juga
sangat mendukung dalam hal tersebut. Oleh karena itu program/kegiatan dalam
Dinas Pertanian diantaranya mengarah pada peningkatan luas areal/lahan
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
pertanian. Sehingga salah satu indikator yang dijadikan tolak ukur dalam pelayanan
Dinas Pertanian yaitu persentase peningkatan luas areal/lahan pertanian dan usaha
pengembangan pertanian organik. Adapun untuk tahun 2016 belum ada target yang
ditetapkan atau 0,00%, akan tetapi pencapaian peningkatan yaitu 1,42%.
Peningkatan ini disebabkan oleh adanya program nasional perluasan sawah yang
dibiayai dari APBN sebesar 300 Ha, selain itu banyak titik-titik secara swadaya
melakukan perluasan sawah. Sesuai data Statistik Pertanian Tahun 2015 luas areal
persawahan yaitu 28.341,00 Ha menjadi 28.743,80 Ha atau meningkat 402,80 Ha
atau 1,42%.
2.2.7. Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian
Pengolahan hasil pertanian merupakan upaya peningkatan nilai tambah hasil
produksi pertanian menjadi produk-produk olahan. Peningkatan nilai tambah hasil
pertanian ini diharapkan bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya petani itu
sendiri, sehingga konsep petik, olah, jual bisa menjadi pengungkit dalam
meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu indicator bahwa proses
pengolahan hasil pertanian berjalan di tingkat masyarakat yaitu jumlah unit usaha
yang melakukan kegiatan pengolahan hasil pertanian. Untuk tahun 2016 jumlah unit
usaha pengolahan hasil pertanian yang terdata yaitu 95 unit dari target 96 unit atau
98,96%. Untuk tingkat Kabupaten atau targetan RPJMD yaitu 108 Unit termasuk
dari kelompok usaha pengolahan hasil perikanan.
2.2.8. Persentase Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian
Semakin meningkatnya jumlah sarana dan prasarana teknologi pengolahan
hasil pertanian menunjukkan bahwa kegiatan pengolahan hasil pertanian terdukung
dengan baik yang diharapkan bisa terus mengalami perkembangan. Ketersediaan
sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian saat ini masih terbatas
pada beberapa komoditi utama saja seperti Penggilingan Padi dan prasarana
pendukungnya, alat-alat panen dan pasca panen untuk Padi, Jagung dan Kedelai.
Berdasarkan data ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil
pertanian, termasuk alat panen dan pasca panen sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari usaha pengolahan hasil pertanian, jumlah yang tersedia yaitu
1.048 Unit dari berbagai jenis sarana dan prasarana teknologi Pengolahan Hasil
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
Pertanian pada Tahun 2015, dan mengalami peningkatan pada Tahun 2016
menjadi 1.329 Unit. Ada peningkatan 281 Unit atau 26,81% dibanding tahun 2015.
2.2.9. Persentase Jumlah Komoditi yang Dipasarkan
Berdasarkan data dari Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian,
untuk tahun 2015 ada 3 (tiga) komoditi yang dikembangkan olahan dan
pemasarannya yaitu Padi, Jagung dan Kedelai. Sementara untuk tahun 2016 ada
penambahan jumlah komoditi menjadi 4 (empat) yaitu Padi, Jagung, Kedelai dan
Buah Naga. Artinya ada peningkatan sebesar 33,33% dibanding tahun 2015.
2.2.10. Jumlah Petani dan Pelaku Agribisnis yang Mengikuti Pelatihan, Bimtek dan Sosialisasi
Indikator kinerja sasaran strategis ini menunjukkan banyaknya petani dan
pelaku agribisnis lainnya yang mengikuti kegiatan terkait peningkatan kualitas SDM
berupa pelatihan, bimtek ataupun sosialisasi. Semakin banyak jumlah petani dan
pelaku agribisnis yang mengikuti kegiatan tersebut, tentu akan semakin baik dan
diharapkan bisa memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi kelangsungan
usaha agribisnis yang dilakukan para petani dan pelaku usaha lainnya.
Berdasarkan data dari Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, untuk
tahun 2016 ada 2 (dua) jenis kegiatan utama yang terkait dengan indicator kinerja
ini yaitu 1.) Sosialisasi Sistem Kredit/Pembiayaan Usaha Tani Bagi Kelompok Tani;
2.) Pelatihan dan Bimbingan Kewirausahaan Bagi Kelompok Usaha Tani. Jumlah
peserta untuk 2 (dua) kegiatan tersebut masing-masing 65 orang dan 120 orang,
sehingga berjumlah 185 orang.
2.2.11. Persentase Kasus Penyakit Hewan dan Zoonosis yang tertangani
Persentase kasus penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani, pada tahun
2016 target 35 % realisasi 36 % sehingga capaiannya 102.86 %. Hal ini dapat
dicapai karena didukung beberapa faktor antara lain (1) Koordinasi yang baik,
terjalinnya koordinasi yang baik antara masyarakat peternak dengan Dinas
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Soppeng yang memberikan informasi
memudahkan petugas dalam menangani kasus penyakit di lapangan.
(2) Tersedianya sarana dan prasarana, sarana dan prasarana seperti alat
transportasi mobil puskeswan, motor petugas dan alat-alat serta obat-obatan
hewan melancarkan tugas operasional dalam penanganan kasus di lapangan.
Pelayanan kesehatan hewan meningkat dengan adanya 4 unit Puskeswan yang
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
ada di Kecamatan Donri-Donri dan Liliriaja, dan pada tahun 2012 ada tambahan 2
unit di Kecamatan Lalabata dan Marioriwawo, hal ini didukung oleh kegiatan
pemberdayaan puskeswan dimana fasilitas sarana dan prasarana sudah
mendukung kegiatan pelayanan Pos Kesehatan Hewan dan petugas tekhnis yang
siap melayani masyarakat peternak walaupun jumlah petugas tekhnis masih
terbatas. Begitu juga adanya dukungan kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular ternak berupa vaksinasi SE dan Anthrax untuk
ternak besar dan vaksinasi unggas di setiap kecamatan. Adapun kendala yang
dihadapi di lapangan adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam
melaporkan kasus-kasus penyakit atau kematian ternak yang ada di lingkungannya
ke Dinas Peternakan dan Perikanan. (3) Kesiapan petugas, kemampuan/keahlian
petugas untuk setiap saat turun ke lapangan apabila ada kasus penyakit hewan
yang segera memerlukan penanganan.
2.2.12. Persentase Kelembagaan Penyuluhan yang Diberdayakan dan Dikembangkan
Persentase Kelembagaan Penyuluhan yang diberdayakan dan
dikembangkan dimana persentase capaian indikator kinerja sebesar 93,75 % pada
Tahun 2016, dimana target sebesar 80% dengan realisasi 75%. Pencapaian
indikator kinerja tersebut meliputi jumlah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan di 8 (delapan) kecamatan yaitu BP3K Kec. Marioriwawo, BP3K Kec.
Liliriaja, BP3K Kec. Lilirilau, BP3K Kec. Lalabata, BP3K Kec. Donri-Donri, BP3K
Kec. Marioriawa, BP3K Kec. Ganra dan BP3K Kec. Citta dan jumlah BP3K yang
diberdayakan yaitu terdapat pada 6 (enam) BP3K yaitu BP3K Kec. Marioriwawo,
BP3K Kec. Liliriaja, BP3K Kec. Lilirilau, BP3K Kec. Lalabata, BP3K Kec. Donri-
Donri, BP3K Kec. Marioriawa sehingga BP3K yang belum terealisasi
pemberdayaan dan pendampingan yaitu BP3K Kec. Ganra dan BP3K Kec. Citta .
Adapun yang menyebabkan sehingga pencapaian kinerja tidak tercapai disebabkan
oleh beberapa faktor yaitu oleh adanya potensi kedua kecamatan tersebut (Ganra
dan Citta) yang belum mencapai 1000 Ha untuk pertanaman padi dan palawija
yang merupakan persyaratan pemberdayaan dan pendampingan. Kegiatan
pemberdayaan ini berupa demplot/percontohan kajian teknologi yang
direkomendasikan berdasarkan spesifik lokasi bagi pelaku utama dalam hal ini
petani di lokasi BP3K seperti teknologi sistem tanam jajar legowo (2:1, 3:1, 4:1),
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
teknologi pengendalian OPT, kursus tani, rembug tani dan berbagai penyuluhan
penerapan teknologi spesifik lokasi.
2.2.13. Persentase Pencapaian Kinerja Mandiri Penyuluh
Persentase Pencapaian Kinerja Mandiri Penyuluh pada Tahun 2016 tingkat
persentase capaian 125% dimana target 80% dengan realisasi sebesar 100%.
Pencapaian kinerja mandiri penyuluh tersebut berupa jumlah penyuluh pertanian
yang berkinerja baik yaitu sebanyak 110 orang dibagi jumlah penyuluh pertanian
yang melakukan evaluasi kinerja mandiri sebanyak 110 orang yang terdiri dari
penyuluh pertanian PNS sebanyak 70 orang dan Tenaga Harian Lepas Tenaga
Bantu Penyuluh Pertanian sebanyak 40 orang sehingga didapatkan realisasi 100%.
Pencapaian indikator tersebut dapat berjalan secara maksimal disebabkan adanya
jalur koordinasi antara penyuluh di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan
kabupaten yang berjalan dengan baik dalam memenuhi kriteria 16 (enam belas
indikator) pada formulir indikator kinerja mandiri tersebut seperti penyusunan
programa, penyusunan rencana kerja, latihan dan kunjungan serta supervisi.
2.2.14. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani yang Mandiri
Adapun realisasi peningkatan kelas kelompok yang mandiri di Kabupaten
Soppeng Tahun 2016 terdiri dari kelompok tani madya (40 kelompok) dan
kelompok tani utama (9 kelompok) pada tahun 2016 sebanyak 49 kelompok atau
25,39%. Pencapaian realisasi tersebut melampaui target Renstra yaitu 5%
peningkatan sehingga terdapat tingkat capaian sebesar 505.8%. Pencapaian
tersebut disebabkan oleh adanya kesadaran bagi kelompok untuk meningkatkan
kapasitas kelompoknya serta peran dan sumbangsih tenaga dan pikiran para
penyuluh sangat mendukung di lapangan dalam membina kelompok tani di
Kabupaten Soppeng.
2.2.15. Cakupan Kelompok Tani yang Dibina
Cakupan Kelompok Tani yang di bina di Kabupaten Soppeng pada Tahun
2016 yaitu terdapat jumlah kelembagaan petani yang dibina oleh penyuluh melalui
kegiatan latihan kunjungan (Laku), supervise dan monitoring yang teregistrasi di
Balai Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebanyak 1.472 kelompok
yang terdiri dari yang terdiri dari kelompok tani tanaman pangan sebanyak 550
buah, kelompok tani perkebunan sebanyak 394 buah, kelompok tani peternakan
sebanyak 273 buah, kelompok tani perikanan sebanyak 116 buah, kelompok tani
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
hutan sebanyak 139 buah. Sedangkan jumlah kelompok tani yang terdaftar dan
terigistrasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 740/XII/2016
sebanyak 1,488 kelompok sehingga ada beberapa kelompok yang dikunjungi
sebanyak 16 kelompok. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa terdapat
tingkat realisasi cakupan kelompok tani yang dibina sebesar 98,92% dengan target
89,85% atau terdapat capaian sebesar 110%. Hal tersebut menunjukkan bahwa
kinerja penyuluh baik di tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan kabupaten
sudah maksimal melakukan pembinaan secara berjenjang sesuai dengan indikator
keberhasilan penyuluhan.
2.2.16. Persentase SDM Pelaku Utama yang Meningkat Melalui Pendidikan dan Pelatihan
Tingkat capaian Persentase SDM Pelaku Utama yang meningkat melalui
Diklat sebesar 125 %, dimana terdapat realisasi sebesar 100% dengan target 80%.
Pencapaian realisasi tersebut berdasarkan jumlah petani yang mengikuti pelatihan
dan diklat sejumlah 280 orang dan jumlah petani yang meningkat SDM melalui
pelatihan sebanyak 280 orang. Pencapain tersebut disebabkan adanya animo dan
antusias serta tingkat kesadaran petani untuk meningkatkan kompetensi dan
keterampilan sehingga petani dapat meningkatkan pendapatannya.
Untuk lebih jelasnya analisis capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Pertanian
Kabupaten Soppeng tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
TABEL 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian
Kabupaten Soppeng
No.
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi (Sesuai Permendagri 54
Tahun 2010)
Target SPM
Target IKK
Target Lainnya
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian
2016 Catatan Analisis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Tingkat produktivitas padi dan palawija
a. Padi (Kw/Ha GKG) - 60,67 - 58,94 59,28 59,63 59,97 60,32 60,67 55,27 - - - - - 93,77%
b. Jagung (Kw/Ha pipilan kering) - 52,99 - 49,16 49,90 50,66 51,42 52,20 52,99 48,66 - - - - - 98,98%
c. Kedelai (Kw/Ha biji kering) - 22,70 - 21,02 21,35 21,68 22,01 22,35 22,70 16,63 - - - - - 79,12%
d. Kacang Tanah (Kw/ha biji kering) - 20,01 - 18,57 18,85 19,13 19,42 19,71 20,01 16,63 - - - - - 89,55%
e. Kacang Hijau (Kw/Ha biji kering) - 15,98 - 14,17 14,53 14,89 15,26 15,62 15,98 9,36 - - - - - 66,06%
f. Ubi Kayu (Kw/Ha umbi basah) - 187,97 - 119,87 133,49 147,11 160,73 174,35 187,97 221,14 - - - - - 184,48%
g. Ubi Jalar (Kw/Ha umbi basah) - 186,07 - 141,07 150,07 159,07 168,07 177,07 186,07 183,29 - - - - - 129,93%
2. Tingkat produktivitas komoditi hortikultura unggulan
a. Bawang Merah (Kw/Ha) - 75,00 - 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 75,93 - - - - - 151,86%
b. Cabai Merah (Kw/Ha) - 65,00 - 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 21,16 - - - - - 52,90%
c. Cabai Rawit (Kw/Ha) - 75,00 - 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 18,86 - - - - - 37,72%
d Durian (Kw/Pohon) - 3,30 - 1,92 2,19 2,47 2,75 3,02 3,30 1,49 - - - - - 77,60%
e. Pisang (Kw/Rumpun) - 0,48 - 0,35 0,37 0,40 0,42 0,45 0,48 0,50 - - - - - 142,86%
f. Mangga (Kw/Pohon) - 0,72 - 0,60 0,63 0,65 0,67 0,70 0,72 0,46 - - - - - 76,67%
g. Jahe (Kg/m2) - 6,43 - 3,94 4,44 4,94 5,43 5,93 6,43 3,18 - - - - - 80,71%
h. Kencur (Kg/m2) - 5,81 - 3,08 3,62 4,17 4,71 5,26 5,81 0,00 - - - - - 0,00%
3. Tingkat produktivitas komoditi Perkebunan unggulan
a. Kakao (Kg/Ha) - 1.288,00 - 895,81 1.120,00 1.156,00 1.200,00 1.244,00 1.288,00 899,07 - - - - - 100,36%
b. Tembakau (Kg/Ha) - 475,00 - 342,55 375,00 400,00 425,00 450,00 475,00 550,00 - - - - - 160,56%
4. Tingkat Produksi Benang Sutera
a. Benang Sutera (Kg) - 2.416,50 - 487,93 916,50 1.366,50 1.816,50 2.116,50 2.416,50 828,06 - - - - - 169,70%
5. Tingkat Produksi Hasil Peternakan a. Daging (Kg) - 1.450.000 - 900.000 950.000 1.000.000 1.175.000 1.300.000 1.450.000 1.141.733,25 - - - - - 126,86%
b. Telur (Kg) - 5.250.000 - 5.100.000 5.115.000 5.130.000 5.150.000 5.200.000 5.250.000 5.348.043,50 - - - - - 104,86%
6. Persentase peningkatan luas areal / lahan pertanian dan usaha pengembangan pertanian organik
- 0,88% - 0% 0.18% 0,35% 0,53% 0,71% 0,88% 1,42% - - - - - 100%
7. Jumlah unit usaha pengolahan hasil pertanian
- 123 Unit - 96 Unit 104 Unit 110 Unit 118 Unit 123 Unit 123 Unit 95 Unit - - - - - 98,96%
8. Persentase peningkatan ketersediaan sarana prasarana teknologi pengolahan hasil pertanian
- 41,67% - 0% 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 26,81% - - - - - 100%
9. Persentase peningkatan jumlah komoditi yang dipasarkan
- 78,33% - 33,33% 33,33% 58,33% 58,33% 78,33% 78,33% 33,33% - - - - - 100%
10. Jumlah petani & pelaku agribisnis yang mengikuti pelatihan, bimtek, sosialisasi
- 710 org - 115 org 240 org 365 org 490 org 600 org 710 org 185 org - - - - - 160,87%
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
11. Persentase Kasus Penyakit Hewan dan Zoonosis yang tertangani
- 60% - 35% 40% 45% 50% 55% 60% 36% - - - - - 102,86%
12. Persentase kelembagaan Penyuluhan yang Diberdayakan dan
Dikembangkan
- 100% - 80% 82% 85% 90% 95% 100% 75% - - - - - 93,75%
13. Persentase Pencapaian Kinerja Mandiri Penyuluh
- 100% - 80% 82% 85% 90% 95% 100% 100% - - - - - 125%
14. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani yang Mandiri
- 50% - 25% 30% 35% 40% 45% 50% 25,39% - - - - - 505,80%
15. Cakupan Kelompok Tani yang Dibina
- 90,25% - 89,85% 89,93% 90,01% 90,09% 90,17% 90,25% 98,92% - - - - - 110%
16. Persentase SDM Pelaku Utama yang Meningkat Melalui Pendidikan dan Pelatihan
- 90% - 80% 82% 83% 85% 87% 90% 100% - - - - - 125%
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten
Soppeng yaitu melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan pemerintahan daerah
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertanian yang menjadi
tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, telah dihadapkan pada berbagai tantangan, hambatan, maupun isu-isu strategis
yang tentunya perlu dihadapi dan disikapi secara bijaksana, bahkan dapat menjadi motivasi
demi kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten
Soppeng.
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng tidak
terlepas dengan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi perkembangan
organisasi. Kondisi tersebut berupa potensi, peluang dan tantangan terhadap eksistensi
Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah.
Dari sisi eksternal sejauh mana kemampuan organisasi memanfaatkan peluang serta
menghindari ancaman yang mungkin timbul di masa yang akan datang, sedangkan dari sisi
internal dapat diketahui situasi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng dalam memanfaatkan
kekuatan dan mengatasi kelemahan. Adapun kondisi internal yang berpengaruh terhadap
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng yaitu
sebagai berikut :
a. Administrasi kepegawaian yang belum tertata dengan baik
Administrasi kepegawaian terkait dengan SDM aparatur yang di dalamnya mencakup
kompetensi, profesionalisme, etika dan budaya kerja. Penataan administrasi
kepegawaian juga sangat terkait dengan tata kelola pemerintahan sehingga untuk
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan pengadministrasian
kepegawaian yang tertata dengan baik agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
dapat dilaksanakan dengan baik. Kondisi ini tercermin pada pengelolaan administrasi
kepegawaian Dinas Pertanian yang pada dasarnya belum sepenuhnya tertata dengan
baik, hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang didalamnya terdapat UPTD dan
Pejabat Fungsional dimana sampai sekarang personilnya belum terisi sehingga apa
yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian belum dapat berjalan optimal.
b. Keterbatasan jumlah dan kualifikasi sumberdaya aparat yang dimiliki dibandingkan dengan volume kerja
Birokrasi pemerintah sangat bergantung pada SDM aparatur didalamnya sebagai
aparatur penyelenggara pemerintah. Aparatur merupakan salah satu pilar dalam
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
mewujudkan Good Governance dan merupakan penyelenggara pemerintahan
bertanggungjawab untuk merumuskan sekaligus melaksanakan langkah strategis dan
upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis
dan bermartabat. Untuk mencapai itu semua dibutuhkan sosok SDM aparatur yang
profesional, yang mempunyai sikap dan perilaku yang penuh kesetiaan, ketaatan,
disiplin, bermoral, bermental baik, akuntabel dan memiliki kesadaran yang tinggi
terhadap tanggung jawab sebagai pelayan publik yang baik. Namun hal ini belum
dilaksanakan secara optimal karena distribusi pegawai belum sepenuhnya
mempertimbangkan beban kerja atau volume kerja pada setiap bidang/bagian dan
rekruitmen belum didasarkan atas kualifikasi pendidikan aparatur, sehingga
pelayanan kepada masyarakat terkesan belum optimal sehingga komposisi pegawai
yang ada belum mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
khususnya dalam melakukan pelayanan.
c. Menurunnya motivasi kerja aparat
Motivasi merupakan serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu
untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Meskipun suasana
lingkungan kerja sudah sangat baik, dukungan pimpinan sudah optimal, namun
motivasi kerja aparat masih menjadi hambatan dalam melakukan pelayanan.
Penurunan motivasi kerja aparat lebih banyak disebabkan karena masih kurangnya
perhatian aparat terhadap pekerjaan yang menjadi tugas pokoknya sehingga hal ini
mempengaruhi kinerjanya dan kinerja organisasi.
d. Kualitas sumber daya manusia (SDM) masih terbatas
Kondisi SDM aparatur pada umumnya belum memiliki kemauan yang besar untuk
terus belajar. Akibatnya kapital intelektual yang dimiliki mereka tidak berkembang,
sehingga mereka hanya menggunakan paradigma lama di dalam bekerja. Paradigma
lama ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Hal ini
disebabkan kecilnya proporsi SDM aparatur yang mengikuti pendidikan formal
maupun informal melalui kursus-kursus singkat, pelatihan teknis setiap tahunnya..
Keadaan ini tentunya tidak diinginkan selamanya terjadi mengingat peran SDM
sangat strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian
Kabupaten Soppeng. Olehnya itu perlu adanya pemberdayaan SDM melalui
pendidikan, pendampingan, bimbingan teknis dan pelatihan dalam berbagai tingkatan
guna meningkatkan kualitas SDM pada Dinas Pertanian.
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
e. Dukungan pembiayaan / dana yang relatif terbatas
Kompleksnya permasalahan di bidang pertanian memerlukan penanganan yang lebih
serius dan dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, terukur dan terarah
sehingga dampaknya dapat dirasakan penerima manfaat. Untuk kelancaran
pelaksanaanya diperlukan implementasi pelaksanaan program / kegiatan yang sinergi
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng. Program /
kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung pembiayaan yang
memadai. Terbatasnya pembiayaan selama ini menghambat pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pertanian dalam mengimplementasikan program / kegiatan
yang telah disusun.
g. Masih rendahnya koordinasi internal antara bidang/seksi/bagian
Koordinasi memiliki peran yang vital dalam memadukan seluruh sumber daya
organisasi untuk pencapaian tujuan. Koordinasi pelaksanaan program/kegiatan
lingkup Dinas Pertanian mulai dari tataran perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi serta pelaporan masih belum berjalan dengan baik. Pada tataran
pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang/seksi/bagian melaksanakan
kegiatannya sendiri-sendiri tanpa berkoordinasi, padahal dalam kegiatan itu mungkin
perlu keterlibatan dari bidang/seksi/bagian lain. Begitupula pada tataran monitoring,
evaluasi dan pelaporan belum dilaksanakan secara tim dan pelaporannya tidak
sesuai jadwal sehingga mempengaruhi kinerja bidang/seksi/bagian lain. Hal ini
menggambarkan bahwa sistem koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Pertanian masih perlu ditingkatkan.
Disamping kondisi internal yang berpengaruh terdapat pula kondisi eksternal yang
mempengaruhi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten
Soppeng yaitu sebagai berikut :
a. Potensi Sumber Daya Alam yang mengalami perubahan akibat alih fungsi
lahan.
Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk diikuti dengan kebutuhan perumahan
dan perkembangan struktur perekonomian, kebutuhan lahan untuk kegiatan non
pertanian cenderung terus meningkat. Kecenderungan tersebut menyebabkan alih
fungsi lahan pertanian sulit dihindari. Hampir semua wilayah di Kabupaten Soppeng
mengalami perubahan alih fungsi lahan dari lahan pertanian (sawah beririgasi) ke non
pertanian utamanya menjadi lahan perumahan. Hal ini diakibatkan belum
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
diterapkannya Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan belum diterapkannya Perda RTRW
dan Rencana Detailnya dengan baik.
b. Masih lemahnya payung hukum bagi kelompok tani dalam mengakses permodalan dari perbankan maupun lembaga ekonomi lainnya.
Dalam upaya meningkatkan pembangunan pertanian, peranan kelembagaan
kelompok tani di pedesaan sangat besar dalam mendukung dan melaksanakan
berbagai program. Pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem
agribisnis,. Selain itu pembinaan kelompok tani diharapkan dapat membantu
menggali potensi, memecahkan masalah usahatani anggotanya secara lebih efektif
dan memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan
sumber daya lainnya. Namun keadaan kelembagaan kelompok tani di Kabupaten
Soppeng yang belum berbadan hukum menjadi kendala terhadap peningkatan
kemampuan mengakses permodalan dari perbankan maupun lembaga ekonomi
lainya karena tidak mempunyai akte notaris sehingga tidak ada agunan yang yang
dapat menjadi jaminan ke perbankan atau lembaga ekonomi lainnya.
c. Masih kurangnya pengusaha yang berminat memanamkan modalnya di sektor
pertanian.
Besarnya potensi Sumberdaya alam dan sumberdaya manusia tidak dapat
mendukung pengembangan usaha pertanian diakibatkan karena masih kurangnya
pengusaha baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Soppeng yang berminat
menanmkan modalnya di sektor pertanian. Hal ini menghambat pengembangan
pertanian yang selama ini digeluti oleh masyarakat yang sebagian besar
menggantungkan hidupnya bekerja sebagai petani di Kabupaten Soppeng.
d. Masih rendahnya penanganan panen dan pasca panen hasil produksi pertanian.
Panen dan Pasca panen merupakan salah satu kegiatan penting dalam menunjang
keberhasilan agribisnis. Meskipun hasil panennya melimpah dan baik, tanpa
penanganan pasca panen yang benar maka resiko kerusakan dan menurunnya mutu
produk akan sangat besar. Sebagaiman barang pertanian bersifat mudah rusak,
mudah busuk, tidak dan tahan lama sehingga pemasarannya sangat terbatas dalam
waktu maupun jangkauan pasarnya, sehingga butuh penanganan pasca panen yang
baik dan benar. Terbatasnya sarana prasarana panen dan pasca panen menjadi
penyebab utama sehingga masih kurangnya apresiasi masyarakat terhadap produk
pertanian. Mutu produk yang rendah akan berimbas pada citra produk yang pada
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
akhirnya akan mempengaruhi harga. Rendahnya kualitas produk yang dihasilkan
dipengaruhi beberapa faktor, dan salah satu diantaranya adalah kurang baiknya
penanganan pasca panen.
e. Masih terbatasnya sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna.
Pada dasarnya Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang memberikan tingkat
pelayanan yang paling dapat diterima secara teknis, sosial dan lingkungan dengan
tingkat biaya yang paling murah. Pembangunan sektor pertanian melalui program
peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian serta berbagai
program lainnya tidak dapat dicapai apabila sarana dan prasaran teknologi pertanian
masih terbatas. Olehnya itu diperlukan dukungan sarana dan prasaran teknologi yang
mudah diapilkasikan dan spesifik lokasi sesuai dengan kondisi setempat.
f. Perubahan iklim yang cukup ekstrim
Pemanasan global berimbas pada semakin ekstrimnya perubahan cuaca dan iklim
bumi. Pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat diprediksi sehingga menyebabkan
banjir dan kekeringan. Panasnya suhu bumi, susahnya diprediksi kedatangan musim
hujan ataupun kemarau yang mengakibatkan kerugian bagi petani karena musim
tanam yang seharusnya dilakukan pada musim kemarau ternyata malah hujan. Hal ini
menjadi kendala dalam peningkatan pelayanan di sektor pertanian karena akan
berdampak terhadap komoditi pertanian yang diusahakan oleh petani. Dampak yang
ditimbulkan akibat perubahan iklim yang ekstrim yaitu gagal panen akibat puso banjir
dan kekeringan.
g. Keterbukaan atau adanya transparansi kebijakan
Transparansi dapat juga diwujudkan dalam bentuk keterbukaan pemerintah dalam
menyusun kebijakan yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga terwujud
pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan responsive,
terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat. Semua
urusan pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik baik yang berkenaan dengan
pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus diketahui publik.
Masyarakat hendaknya mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh
data dan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah.
Demikian pula informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan tersebut dan hasil-
hasilnya, harus terbuka dan dapat diakses publik. Kondisi ini belum terbangun
dengan baik karena informasi terkait dengan pembangunan pertanian baru diperoleh
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
masyarakat apabila datang ke kantor dan bukan diakses melalui media informasi, hal
ini disebabkan karena belum terkoneksi web site pemerintah Kabupaten Soppeng
dengan Dinas Pertanian dalam penyediaan informasi secara terbuka melalui media
cetak maupun media lainnya dari prinsip keterbukaan dan transparansi.
h. Masih rendahnya koordinasi antar instansi terkait dan stakeholder lainnya.
Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian keterlibatan
instansi dan stakeholder lainnya mutlak diperlukan. Mengingat permasalahan disektor
pertanian bersifat multi efek sehingga apabila tidak dikoordinasikan akan berdampak
terhadap sektor lainnya. Dinas Pertanian dalam melaksanakan program / kegiatan
masih memerlukan dukungan dan keterlibatan intansi terkait maupun stakeholder
lainnya. Olehnya itu koordinasi harus lebih ditingkatkan agar sinergitas program/
kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan dampak negatif
yang mungkin timbul dapat diminimalisir.
Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian
tidak terlepas dari isu-isu yang perlu disikapi dan memerlukan perhatian serta langkah-
langkah kongkit. Adapun isu-isi tersebut adalah sebagai berikut :
a. Prasarana Jaringan Irigasi masih terbatas
Sarana Prasarana Irigasi terutama jaringan irigasi tingkat usaha tani (saluran tersier)
dan jaringan irigasi desa, konstruksinya belum permanen sehingga tingkat pelayanan
irigasi tidak optimal yang menyebabkan ketersediaan air irigasi dalam jumlah, mutu,
tempat dan waktu tidak tepat, sehingga pemenuhan kebutuhan air tanaman tidak
tepat pula.
Pada beberapa daerah irigasi pedesaan, bahkan bangunan penahan dan
pengambilan airnyapun masih banyak yang terbuat dari tumpukan batu, tanah atau
kayu sehingga air yang masuk kesaluran pembawa sangat kurang ditambah dengan
saluran tersier yang hanya terbuat dari tanah, maka air yang sampai pada tingkat
usaha tanipun sangat kurang.
Pada daerah irigasi teknis, saluran tersier yang pemanfaatan pembuatannya menjadi
tanggung jawab petani juga telah mengalami kerusakan baik karena umur bangunan
yang telah lama, kurang pemeliharaan atau karena bencana.
Peran masyarakat selama ini untuk melakukan pemeliharaan masih sangat terbatas
bahkan cenderung tidak ada; Petani baru bisa berperan dalam hal pembersihan
saluran dan kotoran-kotoran itupun dengan frekuensi yang sangat rendah.
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
b. Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Produktif manjadi Lahan Non Pertanian
Seiring dengan laju pembangunan yang semakin pesat, kebutuhan air juga semakin
meningkat. Akibatnya terjadi persaingan antar sektor dalam hal penggunaan air.
Banyak sumber air baik air permukaan maupun air tanah yang selama ini menjadi
sumber air untuk sektor pertanian beralih fungsi menjadi air minum masyarakat,
kebutuhan industri dan lain-lain.
Selain itu akibat kerusakan lahan terutama dibagian hulu Daerah Aliran Sungai
menyebabkan peresapan air kedalam tanah semakin berkurang dan air hujan beralih
menjadi aliran permukaan. Akibatnya pada saat terjadi hujan air yang jatuh ketanah
akan mengikis permukaan tanah (erosi) dan terbawa kesungai yang menyebabkan
pendangkalan (sedimentasi) dan banjir. Kantong-kantong air yang selama ini mampu
menahan dan meresapkan air juga semakin berkurang.
c. Dukungan sarana berupa benih, pupuk, pestisida sering terlambat pada saat dibutuhkan oleh petani
Sarana produksi pertanian berupa benih, pupuk dan pestisida terkadang tidak
tersedia pada saat dibutuhkan. Ketidak tepatan dapat terjadi pada enam aspek yaitu
aspek jumlah, jenis, mutu, harga, waktu dan tempat. Ketersediaan benih terutama
benih bermutu dan berlabel sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan
kesiapan petani. Dalam banyak kasus petani kadang terhambat menyusun RDKK
sehingga jumlah dan jenis kebutuhannya tidak dapat diantisipasi, disisi lain kebijakan
pemerintah dalam mendukung ketersediaan benih ditingkat kabupaten masih sangat
lemah. Benih yang digunakan oleh para petani sebagian besar berasal dari daerah
lain sehingga butuh waktu untuk sampai ditingkat petani. Begitu juga dalam hal jenis
(Varietas), petani sangat tergantung terhadap benih yang ada atau ketersediaan pada
saat itu. Belum ada upaya untuk membangun penangkaran benih ditingkat petani
yang dapat memenuhi kebutuhan petani sesuai keinginannya.
Dalam hal ketersediaan pupuk, peran distributor dan pengecer dan kelompok tani
yang belum optimal mengakibatkan seringnya terjadi kelangkaan pupuk ditingkat
petani. Masih sangat dibutuhkan koordinasi yang intensif agar pemenuhan kebutuhan
pupuk petani dapat terlayani dengan baik.
d. Bencana Alam (Banjir dan Kemarau)
Anomali iklim yang terjadi pada saat ini menyebabkan prakiraan terhadap datangnya
musin hujan dan kemarau susah diprediksi. Petani tidak dapat lagi melakukan
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
antisipasi dini terhadap dampak dari perubahan cuaca yang terjadi. Akibatnya luas
lahan yang mengalami kerusakan akibat banjir dan kemarau semakin bertambah.
Kondisi ini juga semakin diperparah banyaknya sungai yang mengalami sedimentasi
dibagian hilir. Bahkan sudah ada sungai tidak punya / tidak jelas lagi jalurnya,
sehingga dengan hujan sedikitpun akan meluap ke pertanaman.
e. Serangan Hama Penyakit
Salah satu kendala yang dihadapi petani saat dalam mengelolah usaha tani saat ini
adalah hama penyakit. Hama utama yang sering menyerang dipertanaman yaitu
Tikus, Penggerek Batang sedangkan untuk penyakit yaitu Hawar Daun dan Tungro.
Diantara hama penyakit tersebut diatas, yang paling banyak merugikan petani adalah
hama tikus. Perkembangan dan frekuensi serangan hama tersebut semakin
meningkat setiap tahun. Hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain :
1. Pola Tanaman dan Waktu Tanam tidak teratur.
2. Pengendalian secara serempak jarang dilaksanakan.
3. Lingkungan tempat berhubungan semakin banyak akibat cara pengolahan usaha
tani yang tidak lagi memenuhi / memperhitungkan waktu, tempat dan kondisi
iklim.
4. Kesadaran petani untuk melakukan pengamatan dini sangat rendah.
5. Munculnya migrasi tikus dari daerah pesisir danau atau dari kebun – kebun.
f. Masih rendahnya produksi, tingkat produktivitas, dan kualitas produk Pertanian
Tingkat Produktivitas Usaha Tani beberapa komoditi unggulan yang dikembangkan di
Kabupaten Soppeng selama ini masih belum mampu mencapai potensi produk yang
dapat dicapai. Masalah ini muncul karena masih banyaknya faktor pembatas yang
belum dapat diatasi.
Dengan varietas yang digunakan sebagai pembanding adalah varietas yang paling
dominan dikembangkan petani yaitu Padi Varietas Cigulis, Jagung Varietas Bisi 2,
Kedele Varietas Mahameru dan Kacang Tanah Varietas Gajah.
g. Masih Rendahnya Penerapan Teknologi Pertanian ditingkat kelompok tani
Seiring dengan berkembangnya berbagai penerapan teknologi dalam upaya
peningkatan mutu intensifikasi khususnya dengan penggunaan benih bermutu, maka
penggunaan pupuk menjadi kebutuhan prioritas petani dalam kegiatan usaha taninya.
Hal ini terlihat dari dosis pemupukan cenderung meningkat bahkan melebihi dosis
yang direkomendasikan, sebagai gambaran penggunaan pupuk (Urea, SP36, ZA,
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
KCL) pada padi sawah dapat mencapai 500-800 Kg/Ha dengan penggunaan pupuk
urea 400-600 Kg/Ha. Dengan demikian intensifnya pertanaman mengakibatkan
menipisnya kadar bahan organik tanah sehingga tanah menjadi keras dan padat.
Kondisi tersebut mengakibatkan pemupukan yang dilakukan petani semakin tidak
efektif dan tidak efisien.
Peluang adalah situasi dan faktor – faktor eksternal yang membantu organisasi
mencapai atau bahkan bisa melampaui pencapaian sasaran. Peluang yang dimiliki Dinas
Pertanian Kabupaten Soppeng, yaitu sebagai berikut :
a. Adanya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Adanya Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah;
c. Adanya Kewenangan yang diserahkan Pemerintah Pusat ke Daerah;
d. Adanya kesempatan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
maupun non teknis;
e. Partisipasi masyarakat terhadap Program Pembangunan Pertanian.
f. Luas lahan yang dapat dijadikan lahan pertanian
g. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan.
Sedangkan permasalahan dan tantangan di sektor pertanian semakin kompleks hal
ini ditandai oleh :
1. Masih rendahnya produksi, tingkat produktivitas, dan kualitas produk produk
pertanian
2. Belum berkembangnya sistem pertanian yang berbasis agribisnis dan agroindustri
3. Rendahnya peningkatan nilai tambah (added value) di sektor pertanian.
4. Masih terbatasnya penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi
5. Masih lemahnya kelembagaan petani
6. Masih terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan
7. Belum optimalnya penanganan panen dan pasca panen serta pengolahan hasil
pertanian
8. Masih terbatasnya usaha dan produksi pertanian organik yang dikembangkan secara
terintegrasi
Seluruh masalah tersebut perlu ditangani secara serius, mengingat sektor pertanian
merupakan penghasil terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Soppeng, sumber
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
mata pencaharian utama masyarakat lokal, dan merupakan sektor dengan tingkat
penyerapan tenaga kerja tertinggi.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 merupakan kelanjutan dari beberapa
program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang
bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada
priode Renstra sebelumnya, sebagian masih dilaksanakan pada Tahun 2017, meskipun ada
beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan lagi pada tahun 2017. Pada prinsipnya program
dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan
dalam Draft Renstra Dinas Pertanian Tahun 2016 – 2021. Berdasarkan analisis kebutuhan
apabila dibandingkan dengan rancangan awal RKPD tidak terdapat perbedaan, dimana
program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Dinas Pertanian Tahun
2016–2021 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas
kecuali target capaian dan volume pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya.
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 yang
didasarkan pada Program dan Kegiatan prioritas yang telah disusun dengan mengacu pada
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tahun 2016 - 2021 dan Hasil Musyawarah
Perencanaan Tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat kecamatan.
Program dan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pertanian Kabupaten Soppeng tahun 2016–2021 dan Hasil Musyawarah Perencanaan
Tingkat Desa/Kelurahan dan Tingkat Kecamatan telah dilakukan sinkronisasi utamanya
lokasi penerima manfaat.
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas
pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-
kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan
rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi
dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard
penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dilaksanakan
secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN, yaitu: RPJMN pertama tahun 2004-2009,
RPJMN kedua tahun 2010-2014, RPJMN ketiga tahun 2015-2019, dan RPJMN keempat
tahun 2020-2024. RKP 2017 adalah tahun ketiga pelaksanaan RPJMN ketiga, dalam RKP
2017 tersebut ditekankan 10 (sepuluh) prioritas nasional, yang salah satunya terkait dengan
sektor pertanian yaitu “Ketahanan Pangan”, yang direncanakan untuk direalisasikan melalui
Program Prioritas yaitu “Peningkatan Produksi Pangan” dan “Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)” .
Untuk RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017, sektor pertanian tetap sebagai
sektor unggulan di Sulawesi Selatan tentunya bisa menjadi sektor yang bisa meningkatkan
daya saing provinsi Sulawesi Selatan. Terutama dalam mempertahankan predikat Sulawesi
Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional.
Berdasarkan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi
maka Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng akan melaksanakan program dan kegiatan
untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia, di Propinsi Sulawesi Selatan
dan di Kabupaten Soppeng secara khusus melalui program-program yang dituangkan
dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng Tahun 2017. Program
kegiatan tersebut bertujuan untuk melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan
pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
Pertanian yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan pembangunan Soppeng
sebagaimana tertuang dalam visi-misi Kepala Daerah.
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian
Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng tahun
2017, maka tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta
produksi hasil ternak secara berkelanjutan
2. Meningkatkan daya saing, nilai tambah dan pemasaran hasil produk pertanian
3. Meningkatkan keamanan produsen dan konsumen dari ancaman penyakit hewan dan
zoonosis
4. Mewujudkan Kelembagaan Penyuluh dan Penyelenggaraan Penyuluhan yang Efektif
5. Meningkatkan Kemampuan Kelembagaan dan SDM Pelaku Utama
6. Meningkatkan Kinerja Aparatur
Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran yang
harus dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng tahun 2017. Adapun sasaran yang ingin
dicapai adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya produktivitas komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
serta produksi hasil ternak unggulan
2. Meningkatnya ketersediaan dan pengelolaan lahan pertanian untuk pengembangan
komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang
ramah lingkungan secara berkelanjutan
3. Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian serta meningkatnya
kapasitas petani dan pelaku agibisnis lainnya
4. Terkendalinya penyakit hewan dan zoonosis
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluh dan efektifitas penyelenggaraan
penyuluhan pertanian
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM pelaku utama
7. Meningkatnya Efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan
8. Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor
3.3. Program dan Kegiatan
Mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan Pertanian tersebut diatas, maka
guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian diperlukan berbagai tindakan
untuk mencapai sasaran tersebut berupa program dan kegiatan. Adapun program dan
kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun sebagai berikut :
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
1. Non Urusan :
a. Program Pelayanan Administrasi Pekantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur
d. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Urusan Pilihan :
a. Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
c. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pertanian/Perkebunan
d. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil
Pertanian
e. Program Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama
f. Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil Perkebunan
g. Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan Promosi Hasil Perkebunan
h. Program Pengembangan Sutera Alam
i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
j. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
k. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
l. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian
m. Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas dan Mutu Hasil Hortikultura
n. Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Penyuluh
Adapun kegiatan dari masing-masing program tersebut di atas, yaitu sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Pekantoran
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dari Perizinan Kendaraan Dinas / Operasianal
c. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
f. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang - Undangan
g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
i. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
j. Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
g. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi
3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya
b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman
Pangan
a. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian
b. Pengadaan Benih Padi dan Palawija
c. Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian
d. Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi
e. Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
f. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Serealia
g. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
h. Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering
i. Penanganan Pasca Panen
j. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI
k. Perlindungan Tanaman Untuk Peningkatkan Pengamanan Produksi Tanaman
Pangan
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
l. Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan
m. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya
6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
a. Pembibitan dan Perawatan Ternak
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Bergulir
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasaranan Pertanian / Perkebunan
a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
b. Peningkatan Pengelolaan Lahan
c. Pengembangan Jalan Produksi
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tetap Guna
e. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan
Tepat Guna
f. Pengelolaan Sumber-Sumber Air Untuk Pertanian
g. Water Resouce dan Irigation Sector Management (WISMP)
h. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan P3A / GP3A
i. Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim
j. Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan
Pedesaan
8. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian
a. Penanganan Pengolahan Hasil Pertanian
b. Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
c. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah
d. Fasilitasi Kerjasama Regional / Nasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian
e. Pengadaan Pondok Agribisnis
f. Pengembangan Sistem Informasi Pasar
g. Sosialisasi Sistem Kredit / Pembiayaan Usaha Tani Terhadap Kelompok Tani
h. Penyuluhan dan Bimbingan Pengelolaan Sumber Daya Petani Melalui Bantuan
Pemerintah
i. Pelatihan dan Bimbingan Kewirausahaan Bagi Kelompok Tani
9. Program Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama
a. Pendidikan Petani dan Pelaku Agribisnis
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
b. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
c. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan KTNA
d. Pekan Nasional Kelompok Tani Andalan
e. Fasilitasi Model Kelembagaan Pelaku Utama
10. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan
a. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan
b. Pengembangan Tanaman Alternatif Perkebunan
c. Peningkatan Produksi dan Kualitas Tembakau
d. Pengadaan Sarana Produksi
e. Pelatihan Petani SL-PHT
f. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan
Berkelanjutan
11. Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan Promosi Hasil
Perkebunan
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat
Guna
b. Pelatihan Pengolahan Pasca Panen
c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkebunan
12. Program Pengembangan Sutra Alam
a. Pengembangan Sutera Alam
b. Pelatihan Petani Sutera Alam
13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
a. Pendataan Masalah Peternakan
b. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
c. Pemberdayaan Puskeswan
d. Pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia
e. Pembinaaan Kesmavet pada Usaha Peternakan
14. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
a. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
15. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
b. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna
16. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian
Rencana Kerja
Dinas Pertanian Kab. Soppeng
Tahun 2017
RENJA 2017
a. Pengembangan Pertanian Organik
b. Apresiasi Pengembangan Pupuk Organik
c. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian
d. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (LP)
e. Pengendalian Lahan Berkelanjutan
17. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura
a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran
b. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah
c. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Biofarmaka
d. Pengembangan Komoditi Hortikultura Tanaman Hias
e. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian
f. Pengembangan Diversifikasi Tanaman
g. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
h. Penyediaan Sarana dan Prasarana Tanaman Hortikultura
i. Pengembangan dan Pengendalian OPT Hortikultura
18. Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Penyuluh
a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian
b. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian
c. Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian Perkebunan
d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Tenaga Penyuluh
e. Penyuluhan Diseminasi Teknologi Pertanian/Perkebunan Spesifik Lokasi
f. Pengkajian Teknologi Pertanian/Perkebunan Spesifik Lokasi yang
Direkomendasikan
g. Penyuluhan dan Pendampingan Penyusunan RDK/RDKK
h. Penyuluhan dan Pendampingan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
i. Replikasi Pemberdayaan Balai Penyuluh Kecamatan
j. Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan sebagai Posko Pelaksana
Pembangunan Pertanian
Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten
Soppeng Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Soppeng dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SOPPENG 2017
2 3 4 5 6 7 80 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu 100% 1,682,207,150 100% 2,104,000,000
0 00 01 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kel. Lalabata Rilau 12 Kali 183,000,000 12 Kali 200,000,000
0 00 01 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional Kel. Lalabata Rilau 160 unit 26,920,000 160 Unit 30,000,000
0 00 01 05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan
Kel. Lalabata Rilau 2 org / 2 jenis 17,000,000 2 org / 2 jenis 36,000,000
0 00 01 06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Alat-alat listrik/penerangan bangunan Kel. Lalabata Rilau 46 Buah 2,800,000 46 Unit 3,000,000
0 00 01 07 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga Kel. Lalabata Rilau - - 5 buah/unit 5,000,000 0 00 01 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undanganJumlah terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kel. Lalabata Rilau 25 Terbitan 20,000,000 24 terbitan 25,000,000
0 00 01 09 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah pengisian gas Kel. Lalabata Rilau 30 Kali 4,950,000 36 Kali 5,000,000 0 00 01 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar
daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Kab. Soppeng dan
Luar Kab. Soppeng360 Kali 701,230,000 370 Kali 850,000,000
0 00 01 11 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Lalabata Rilau 5 Paket 604,245,000 5 Paket 800,000,000
0 00 01 16 Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah kegiatan yang dilayani melalui proses pengadaan barang/jasa
Kel. Lalabata Rilau 6 Kegiatan 122,062,150 6 Kegiatan 150,000,000
0 00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
100% 247,696,000 100% 680,000,000.00
0 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas roda 2 Kel. Lalabata Rilau - - 2 unit 50,000,000
0 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor Kel. Lalabata Rilau - - 10 unit 45,000,000
0 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Kel. Lalabata Rilau 2 Unit 20,000,000 10 buah/unit 100,000,000
0 00 02 13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor Kel. Lalabata Rilau 770 m2 8,516,000 1 buah/unit 50,000,000
0 00 02 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara Kel. Lalabata Rilau 160 Unit 215,180,000 160 Unit 400,000,000
0 00 02 19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Kel. Lalabata Rilau 3 Jenis 4,000,000 5 Jenis 25,000,000
Tabel Rencana Program/Kegiatan Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
KodeUrusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SOPPENG
1
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
DINAS PERTANIAN V - 1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SOPPENG 2017
KodeUrusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0 00 02 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi Kel. Lalabata Rilau - - - -
0 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala Aplikasi Aplikasi keuangan SKPD yang terpelihara Kel. Lalabata Rilau - - 1 paket 10,000,000
0 00 03 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Persentase ASN Berkinerja Baik 100% 30,000,000.00 100% 211,694,000.00
0 00 03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas yang diadakan Kel. Lalabata Rilau - - - -
0 00 03 09 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah aparat yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Kab. Soppeng dan Luar Kab. Soppeng
5 Orang 30,000,000.00 15 Orang 133,694,000.00
0 00 03 04 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan Kel. Lalabata Rilau - - 52 Set 78,000,000
0 00 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu
100% 9,750,000 100% 70,000,000.00
0 00 04 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja SKPD Kel. Lalabata Rilau 6 dok 4,750,000 6 dok 45,000,000
0 00 04 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun yang tepat waktu
Kel. Lalabata Rilau 4 dok 5,000,000 4 dok 25,000,000
3 03 01 Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan
Persentase Peningkatan produksi tanaman pangan
26.87% 925,130,000 30.22% 6,576,930,000
3 03 01 01 Penyediaan sarana produksi pertanian Jumlah pupuk yang tersedia setiap tahun Daerah yg terpencil 8.209 Ton 492,540,000 24,662 Ton 1,554,720,000
3 03 01 02 Pengadaan benih padi dan palawija Jumlah Benih yang tersedia setiap tahun Se Kab. Soppeng - - 199 Ton 3,302,210,000
3 03 01 03 Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian Jumlah ketersediaan benih unggul tanaman pangan yang telah disertifikasi
Se Kab. Soppeng 20 Ha 99,530,000 25 Ha 545,000,000
3 03 01 04 Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan (RDKK) Pupuk Bersubsidi
Jumlah RDKK pupuk bersubsidi yang tersusun tepat waktu
Se Kab. Soppeng 1 Dok 33,285,000 1 Dok 75,000,000
3 03 01 08 Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Jumlah Pengecer dan distributor pupuk bersubsidi yang terbina
Se Kab. Soppeng 50 Org 16,050,000 50 Org 25,000,000
3 03 01 09 Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Serealia Luas Areal Pengembangan Tanaman Serealia Se Kab. Soppeng Padi 40 Ha, Jagung 30 Ha
137,275,000 320,000,000
1. Produktivitas :
a. Padi (GKG) 5,928 Ton/Ha 5,963 Ton/Ha
b. Jagung (P. Kering) 4,99 Ton/Ha 5,066 Ton/Ha
2. Produksi :
a. Padi (GKG) 295.392 Ton 305.125 Ton
b. Jagung (P. Kering) 43.722 Ton 44.875 Ton
DINAS PERTANIAN V - 2
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SOPPENG 2017
KodeUrusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 03 01 10 Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
Luas Areal Pengembangan Tanaman Kacang dan Umbi
Se Kab. Soppeng Kedelei 25 Ha, K.Tanah 4 Ha,
K.Hijau 2 Ha, Ubi Kayu 2 Ha dan Ubi
Jalar 2 Ha
55,450,000 280,000,000
1. Produktivitas :
a. Kedelei (Biji Kering) 2,135 Ton/Ha 2,168 Ton/Ha
b. Kacang Tanah (BK) 1,885 Ton/Ha 1,913 Ton/Ha
c. Kacang Hjau (BK) 1,453 Ton/Ha 1,489 Ton/Ha
d. Ubi Kayu (U. Basah) 13,349 Ton/Ha 14,711 Ton/Ha
e. Ubi Jalar (U. Basah) 15,007 Ton/Ha 15,907 Ton/Ha
2. Produksi :
a. Kedelei (Biji Kering) 6.690 Ton 6.984 Ton
b. Kacang Tanah (BK) 624 Ton 725 Ton
c. Kacang Hjau (BK) 1.014 Ton 1.087 Ton
d. Ubi Kayu (U. Basah) 667 Ton 927 Ton
e. Ubi Jalar (U. Basah) 240 Ton 286 Ton
3 03 01 11 Pengembangan pertanian pada lahan kering Luas areal pengembangan padi ladang Kec. Lilirilau & Kec. Lalabata
20 ha 40,000,000 20 ha 150,000,000
3 03 01 12 Penanganan Pasca Panen Jumlah Peserta Bimtek Susut Hasil Produksi Pertanian dan Survey Susut Hasil Produksi Pertanian
Se Kab. Soppeng 50 Org dan 2 Kali
17,400,000 50 Org dan 2 Kali
50,000,000
3 03 01 13 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari gangguan OPT dan DPI
Peta daerah rawan banjir dan kekeringan Se Kab. Soppeng - - - 50,000,000
Gerakan pengendalian OPT - 1 Kali
3 03 01 14 Perlindungan tanaman untuk peningkatan pengamanan produksi tanaman pangan
Jumlah obat-obatan yang diadakan Se Kab. Soppeng 1 Paket 26,000,000 3 125,000,000
3 03 01 15 Penyusunan data base potensi produk pangan Jumlah data potensi tanaman pangan dan hortikultura yang tersusun
Kel. Lalabata Rilau 2 Dok 7,600,000 2 Dok 50,000,000
3 03 01 16 Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya Hasil kajian pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan & hortikultura
Se Kab. Soppeng - - 1 Dok 50,000,000
3 03 02 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan jumlah populasi ternak 49.000 ekor sapi, 27.000
ekor kambing, 1.942.500 ekor
unggas
2,463,250,000 52.000 ekor sapi, 30.000
ekor kambing, 2.040.000 ekor
unggas
2,588,847,000.00
DINAS PERTANIAN V - 3
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SOPPENG 2017
KodeUrusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 03 02 01 Pembibitan dan perawatan ternak Jumlah Bibit Ternak Se Kab. Soppeng IB Sapi 750 dosis
216,150,000 1.200 dosis, 130 ekor
kambing dan 25 ekor sapi
1,118,000,000
3 03 02 02 Pengadaan sarana dan prasarana peternakan Jumlah sarana dan prasarana peternakan yang diadakan
Kec. Marioriwawo, Liliriaja, Lalabata, Donri-Donri,
Marioriawa, Ganra
16 paket 2,244,300,000 1 paket 1,447,612,000
3 03 02 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir Jumlah Laporan yang Disusun Se Kab. Soppeng 1 Laporan 2,800,000 1 Laporan 23,235,000.00
3 03 03 Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan
- Persentase peningkatan luas areal tanam komoditi tanaman pangan
43.45% 14,922,039,514 45.94% 14,455,000,000.00
- Panjang Jalan Usahatani (Km) 123 Km 143 Km
- Panjang Jalan Produksi (Km) 113,044 Km 132,044 Km
- Ketersediaan Alsintan 5671 Unit 5741 Unit
3 03 03 01 Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Panjang Jaringan Irigasi yang terbangun/ terehabilitasi Kab. Soppeng 150 Meter 207,000,000 5400 Meter 2,780,000,000
* JITUT / JIDES
3 03 03 02 Peningkatan Pengelolaan Lahan Panjang jalan usahatani yang dikembangkan/ direhabilitasi
Kec. Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa,
Citta
12 Km 1,669,031,368 20 Km 2,550,000,000
3 03 03 10 Pengembangan Jalan Produksi Tersedianya Prasarana Pertanian berupa Jalan Produksi
Kab. Soppeng - - 19 Km 2,385,000,000
3 03 03 03 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna
Jumlah Alat dan mesin pertanian yang tersedia Kab. Soppeng 20,000,000 2,060,000,000
a. Hand Traktor - 20 unitb. Traktor - 5 unit
c. Cultivator - 5 unitd. Power Tresher - 9 unite. Mesin Pompa Air - 5 unit
f. Transplanter - 3 unit
g. Combine Harvester - 2 unit
h. Pemipil Jagung 1 unit 6 unit
i. Mesin Pemotong Rumput - 5 unit
j. Alsintan lainnya - 10 unit
DINAS PERTANIAN V - 4
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SOPPENG 2017
KodeUrusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 03 03 05 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Jumlah Peserta Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Kel. Lalabata Rilau - - 50 Org 30,000,000
3 03 03 06 Pengelolaan sumber-sumber air untuk pertanian Jumlah sumber-sumber air untuk irigasi yang dibangun/direhabilitasi
Kec. Marioriwawo, Liliriaja, Lilirilau Lalabata, Donri-Donri,
Marioriawa, Ganra
8,218,377,850 2,930,000,000
* Embung 9 unit 5
* Cekdam 14 unit 4
* Sumur Tanah Dangkal 31 unit 14
* Sumur Tanah Dalam 3 unit 1
* Irigasi Air Permukaan - 5
* Prasarana lainnya (Long Storage) 7 unit 23 03 03 08 Water Resource and Irrigation Sector Management
(WISMP)Jumlah kelompok P3A & GP3A yang terfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya
Daerah Irigasi Kesepakatan WISMP-2
14 klp 405,630,296 14 Klp 120,000,000
3 03 03 09 Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan P3A/GP3A Jumlah kelembagaan P3A dan GP3A yang dibina Kab. Soppeng (Daerah Irigasi)
10 klp 15,000,000 25 50,000,000
3 03 03 11 Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tersedianya Bangunan Konservasi Air Berupa Embung, Rorak dan Sumur Bor
Kec. Donri-Donri, Marioriwawo, Lilirilau, Citta,
Marioriawa, Liliriaja
4,387,000,000 1,500,000,000
* Embung 12 unit 5
* Sumur Tanah Dangkal 16 unit 10
* Sumur Tanah Dalam 5 unit 23 03 03 07 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan
infrastruktur pertanian dan perdesaanData base jaringan irigasi berbasis IT Kab. Soppeng - - 1 Dok 50,000,000
3 03 04 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian
Jumlah komoditi yang diolah dan dipasarkan 4 komoditi 168,150,000 665,700,000
3 03 04 01 Penanganan Pengolahan Hasil Pertanian Jumlah Peserta Pelatihan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian dan Jenis Usaha Pengolahan Hasil Pertanian
Kel. Lalabata Rilau 100 Org dan 3 Jenis
32,000,000 5 Jenis 195,000,000
3 03 04 02 Pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
Jumlah alat mesin pengolahan hasil pertanian yang dikembangkan/ diadakan
Kel. Lalabata Rilau 7 unit 44,000,000 3 Unit 125,000,000
3 03 04 03 Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah Jumlah Keikutsertaan dalam pelaksanaan pameran promosi tingkat kab, prop. dan nasional
Kab. Soppeng dan Luar Kab. Soppeng
6 kali 52,950,000 12 kali 130,700,000
DINAS PERTANIAN V - 5
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SOPPENG 2017
KodeUrusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 03 04 04 Fasilitasi kerjasama regional / nasional penyediaan hasil produksi pertanian
Jumlah fasilitasi pemasaran yang dilaksanakan melalui pola kerjasama
Kel. Lalabata Rilau - - 1 Kali 50,000,000
3 03 04 05 Pengadaan Pondok Agribisnis Jumlah pondok agribisnis yang dibangun Desa Gattareng & Gattareng Toa
- - 2 Unit 50,000,000
3 03 04 07 Pengembangan sistem informasi pasar Data harga pasar komoditi tanaman pangan & hortikultura yang tersusun
Kel. Lalabata Rilau - - 1 Buku 35,000,000
3 03 04 10 Sosialisasi sistem kredit/pembiayaan usahatani terhadap kelompok tani
Jumlah petani & pelaku usaha agribiisnis yang mengikuti sosialisasi sistem kredit/pembiayaan usahatani
Kel. Lalabata Rilau - - 25 orang 25,000,000
3 03 04 11 Penyuluhan dan bimbingan pengelolaan sumberdaya petani melalui bantuan pemerintah
Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan pengelolaan sumberdaya petani melalui bantuan pemerintah
Kel. Lalabata Rilau 50 Org 11,915,000 25 orang 25,000,000
3 03 04 12 Pelatihan dan Bimbingan Kewirausahaan bagi Kelompok tani
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
Kel. Lalabata Rilau 90 orang 27,285,000 20 orang 30,000,000
3 03 05 Program Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama Lembaga Petani yang Mandiri (%) 30% 70,035,000 35% 515,000,000
3 03 05 01 Pendidikan Petani dan Pelaku Agribisnis Jumlah Petani yang Mengikuti Pelatihan dan Bimtek serta Sosialisasi Peraturan Kelembagaan Petani
Kel. Lalabata Rilau 220 Org 30,900,000 380 orang 185,000,000
3 03 05 02 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
Pendampingan Kemitraan Usaha Gapoktan dalam Beragribisnis
Kel. Lalabata Rilau - - 70 Gapoktan 90,000,000
3 03 05 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan KTNA Jumlah Petani yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kelembagaan
Kec. Marioriwawo, Liliriaja, Lilirilau, Lalabata, Donri-Donri,
Marioriawa, Citta, Ganra
70 Org 25,635,000 785 poktan 165,000,000
3 03 05 04 Pekan Nasional Kelompok Tani Andalan Jumlah Petani yang Mengikuti PENAS Prov. NAD 20 Org 13,500,000 - - 3 03 05 05 Fasilitasi Model Kelembagaan Pelaku Utama Pendampingan Penyusunan Kebijakan Kelembagaan
Pelaku Utama 8 BP3KP - - 2 kegiatan 75,000,000
3 03 06 Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan
- Produksi Kakao - Produksi Tembakau - Produksi Tanaman Perkebunan Lainnya
- 13.345 ton - 73,47 ton
- 10.000 ton
3,638,650,000 - 13.845 ton - 86,35 ton
- 10.500 ton
2,533,750,000
3 03 06 02 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Jumlah Bibit Sambung Pucuk Kakao Se Kab. Soppeng 250.000 Pohon 3,000,000,000 70.000 phn 665,000,000
3 03 06 03 Pengembangan Tanaman Alternatif Perkebunan Jumlah Bibit Pala yang Diadakan Desa Tetewatu 1.000 phn 15,000,000 13000 phn 160,000,000
DINAS PERTANIAN V - 6
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SOPPENG 2017
KodeUrusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 03 06 04 Peningkatan Produksi dan Kualitas Tembakau Jumlah Sarana dan Prasarana Produksi Tembakau Desa Tinco, Abbanuange, Masing, Tetewatu, Palangiseng, Ujung
20 Unit dan 1 Paket
500,000,000 8 klp 500,000,000
3 03 06 06 Pengadaan Sarana Produksi Jumlah Pupuk yang Diadakan Kel. Cabbenge dan Desa Palangiseng
5.000 Kg 50,000,000 150 Ha 684,750,000
3 03 06 07 Pelatihan petani SL-PHT Jumlah Kelompok Tani yang Dilatih Kec. Lalabata 2 klp 25,000,000 4 klp 224,000,000
3 03 06 09 Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan Berkelanjutan
Jumlah Dokumen CP/CL Kegiatan APBN Kec. Lalabata 1 Dokumen 48,650,000 30 klp 300,000,000
3 03 07 Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan
Tersedianya Alat Pasca Panen 243 Unit 39,300,000 278 Unit 225,000,000
3 03 07 03 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Jumlah alat pengolahan Perkebunan Kab. Soppeng - - 30 unit 150,000,000
3 03 07 04 Pelatihan Pengolahan Pasca Panen Jumlah Peserta Pelatihan Kel. Lalabata Rilau 55 Org 14,300,000 100 75,000,000
3 03 07 05 Penyediaan sarana dan prasarana perkebunan Unit Pengolahan dan Alat Transportasi Kel. Ujung 1 unit 25,000,000 5 unit 2,160,000,000
3 03 08 Program Pengembangan Sutra Alam Produksi Kokon (Kg) 6.721 Kg 50,235,000 10.021 Kg 1,000,000,000
3 03 08 01 Pengembangan Sutera Alam Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Ulat Sutera
Desa Sering 1 Paket 40,000,000 20 Ha 800,000,000
3 03 08 02 Pelatihan Petani Sutera Alam Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Sutera Alam
Kec. Lalabata 50 Org 10,235,000 4 Klp 200,000,000
3 03 09 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Persentase jenis kasus penyakit ternak 40% 124,900,000.00 30% 443,380,000.00
3 03 09 01 Pendataan masalah peternakan Jumlah Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Darah Sapi dan Jumlah Populasi Ternak
Se Kab. Soppeng - - 400 sampel 79,880,000.00
3 03 09 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Jumlah Ternak yang Divaksin dan Dosis Pengobatan Ternak
Se Kab. Soppeng 500 ekor dan 7.000 dosis
91,400,000.00 8.000 dosis 181,450,000.00
3 03 09 03 Pemberdayaan Puskeswan Jumlah Puskeswan yang Diberdayakan Kec. Liliriaja, Marioriwawo, Lalabata
dan Donri-Donri
- - 4 puskeswan 82,050,000
3 03 09 04 Pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia Pembangunan Sarana Penunjang Rumah Potong Hewan (RPH)
Kab. Soppeng - - - -
3 03 09 05 Pembinaan Kesmavet pada Usaha Peternakan Jumlah Sampel-Sampel Produk Peternakan yang diuji Se Kab. Soppeng 60 sampel 33,500,000.00 75 sampel 100,000,000
DINAS PERTANIAN V - 7
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SOPPENG 2017
KodeUrusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 03 10 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Peningkatan penyebarluasan informasi tentang produk dan inovasi hasil peternakan
3 kali - 3 kali 13,650,000.00
3 03 10 02 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. Kepesertaan pelaksanaan pameran dan promosi produk peternakan
Kab. Soppeng dan Luar Kab. Soppeng
- - 3 event 13,650,000.00
3 03 11 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Peningkatan jumlah kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna
3 kelompok 34,725,000.00 3 kelompok 448,900,000.00
3 03 11 01 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
Jumlah sarana dan prasarana peternakan yang diadakan
Kab. Soppeng 2 unit 20,000,000.00 7 unit 366,850,000
3 03 11 02 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Pakan dan Sosialisasi IB
Kec. Lalabata 80 Org 14,725,000.00 100 82,050,000
3 03 12 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian
% Peningkatan luas areal pertanian 2.30% 59,975,000.00 2.30% 1,510,000,000.00
3 03 12 01 Pengembangan pertanian organik Luas areal pengembangan usahatani organik Kab. Soppeng 15 Ha 34,975,000.00 25 100,000,000
3 03 12 02 Apresiasi pengembangan pupuk organik Jumlah produksi pupuk organik yang dihasilkan pabrik pupuk organik
Pabrik Pupuk Organik Desa Lalabata Riaja
- - 50 Ton 100,000,000
3 03 12 03 Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian Hasil kajian sumberdaya lahan pertanian / peta lahan pertanian
Kab. Soppeng - - 1 Dok 50,000,000
3 03 12 04 Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (TP) Jumlah Dokumen SID Perluasan Sawah yang Dihasilkan
Kab. Soppeng 1 Dokumen 25,000,000.00 200 1,060,000,000
* Cetak sawah baru 50
* Optimasi lahan 50
* Pengembangan sistim pengelolaan lahan (SRI, dll) - 100
3 03 12 05 Pengendalian Lahan Berkelanjutan Penyusunan PERDA Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Kel. Lalabata Rilau - - 1 Dokumen 200,000,000
3 03 13 Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas dan Mutu Hasil Hortikultura
% Peningkatan produksi tanaman hortikultura 44.50% 606,000,000.00 62.50% 1,635,000,000.00
3 03 13 01 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman sayuran
Luas Areal Pengembangan Tanaman Sayuran Unggulan dan Sayuran Lainnya
Kec. Marioriwawo dan Lilirilau
10 Ha 15,000,000.00 175,000,000
1. Produksi :
a. Bawang Merah 180 Ton 200 Ton
DINAS PERTANIAN V - 8
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SOPPENG 2017
KodeUrusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
b. Cabai Merah 120 Ton 150 Ton
c. Cabe Rawit 120 Ton 150 Ton
d. Sayuran Lainnya 10 Ton 15 Ton
2. Produktivitas :
a. Bawang Merah 5,5 Ton 6 Ton
b. Cabai Merah 4,5 Ton 5 Ton
c. Cabe Rawit 5,5 Ton 6 Ton3 03 13 02 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk
tanaman buahJumlah pohon Tanaman Buah dan Tanaman Buah Lainnya yang dikembangkan
Kec. Marioriwawo 400 Pohon 20,000,000.00 220,000,000
1. Produksi :
a. Durian 400 Ton 430 Ton
b. Pisang 1450 Ton 1500 Ton
c. Mangga 4250 Ton 4500 Ton
d. Buah Lainnya 100 Ton 150 Ton
2. Produktivitas :
a. Durian (ton/pohon) 2.19 Ton 2.47 Ton
b. Pisang (ton/pohon) 0.37 Ton 0.4 Ton
c. Mangga (ton/pohon) 0.63 Ton 0.65 Ton3 03 13 03 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk
tanaman biofarmakaLuas Areal Pengembangan Tanaman Biofarmaka Kec. Marioriwawo
dan Lilirilau500 m2 10,000,000 150,000,000
1. Produksi :
a. Jahe 22 Ton 25 Ton
b. Kencur 25 Ton 25 Ton
c. Biofarmaka Lainnya 10 Ton 12 Ton
2. Produktivitas :
a. Jahe (ton/M2) 0,0044 Ton 0.0049 Ton
b. Kencur (ton/M2) 0.0036 Ton 0.0042 Ton3 03 13 04 Pengembangan komoditi hortikultura tanaman hias Jumlah tanaman hias yang dikembangkan Kab. Soppeng - - 1 Komoditi 50,000,000
3 03 13 05 Pengembangan bibit unggul pertanian Jumlah bibit unggul hortikultura yang dikembangkan Kab. Soppeng - - 250 Pohon dan 2500 Kg
140,000,000
3 03 13 06 Pengembangan diversifikasi tanaman Jumlah komoditi hortikultura yang diusahakan Kab. Soppeng 5 komoditi 19,700,000 3 150,000,000 3 03 13 07 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Bibit Sayuran Kab. Soppeng 5 komoditi 11,300,000 5 komoditi 75,000,000
DINAS PERTANIAN V - 9
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SOPPENG 2017
KodeUrusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 03 13 08 Penyediaan Sarana dan Prasarana Tanaman Hortikultura Jumlah Sarana dan Prasarana Tanaman Hortikultura yang Diadakan
Kab. Soppeng 5 Paket 510,000,000 8 Paket 650,000,000
3 03 13 09 Pengembangan dan Pengendalian OPT Hortikultura Jumlah Peserta Pelatihan Pengendalian OPT Hortikultura dan Bahan Pengendalian OPT Hortikultura yang Diadakan
Kel. Lalabata Rilau 25 Org dan 1 Paket
20,000,000 25 Org dan 1 Paket
25,000,000
3 03 14 Program Peningkatan Kapasitas SDM DAN Kelembagaan Penyuluh
% Efektifitas Penyelenggaraan Penyuluhan 92% 1,407,999,000.00 93% 2,060,000,000.00
3 03 14 01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian Jumlah Penyuluh yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
Se Kab. Soppeng 120 org 92,700,000 120 org 80,000,000
3 03 14 02 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh PertanianJumlah Penyuluh yang meningkat Kesejahteraannya
Kel. Lalabata Rilau 40 org 120,000,000 40 org 120,000,000
3 03 14 03 Penyuluhan dan Pendampingan bagi pertanian perkebunan Penyusunan Programa Penyuluhan dan Rencana Kerja Tk. Kecamatan dan Tk. Kabupaten yang difasilitasi
Se Kab. Soppeng 9 dok 27,100,000 79 dok 90,000,000
3 03 14 04 Peningkatan Sarana dan Prasarana Tenaga Penyuluhan Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Penyuluhan yang di adakan
8 BP3K Kecamatan 10 jenis 1,000,000,000 12 jenis 950,000,000
3 03 14 05 Penyuluhan Diseminasi Teknologi Pertanian/Perkebunan Spesifik Lokasi
Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Temu Informasi 8 BP3K Kecamatan 240 Org 122,789,000 120 kali 400,000,000
3 03 14 06 Pengkajian Teknologi Pertanian/Perkebunan Spesifik Lokasi yang Direkomendasikan
Paket Teknologi Spesifik Lokasi Rekomendasi yang memerlukan Pengkajian
70 Desa/Kel. 2 Paket - 2 Paket 80,000,000
3 03 14 07 Penyuluhan dan Pendampingan Penyusunan RDK/RDKK Frekuensi Pendampingan dan Pengawalan Peningkatan Produksi
70 Desa/Kel 149 Kali - 149 Kali 90,000,000
3 03 14 09 Penyuluhan dan Pendampingan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan
8 BP3K Kecamatan 400 Org 30,700,000 400 Org 60,000,000
3 03 14 13 Replikasi Pemberdayaan Balai Penyuluh Kecamatan Jumlah Model Percontohan/Demplot Integrasi Terpadu BP3K Kec. Lalabata, BP3K Kec. Liliriaja
2 unit 14,710,000 2 unit 130,000,000
3 03 14 15 Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan sebagai Posko Pelaksana Pembangunan Pertanian
Jumlah BP3K Kecamatan yang dikembangkan sebagai Posko Pembangunan Pertanian
8 BP3K/8 Kecamatan & BP3KP Kab.
Soppeng
8 unit - 8 unit 60,000,000
26,480,041,664.00 37,736,851,000.00
DINAS PERTANIAN V - 10
BAB, V
PENUTUP
Dengan Rencana Ke巾a ini diharapkan dapat memberikan gambaran te[tang a「ah
kebijakan pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 dan seka=gus menjadikamya sebagai
acuan perencanaan kegiatan tahun 2018. Renja Tahun 2017 perlu d時ba「kan lebih rinci tentang
Program, SaSaran Prog「am te「maSuk輔kator capaian, ke看uaran dan has冊egiatan serta 10kasi
kegiatan, selain itu pe「lu segera menyusun kerangka regulasi yang dipe「Iukan dan rencana
anggaran untuk me[dukung pencapian prog「am dimaksud. Regulasi dapat be「be血k Pearatu「an
Dae「ah, Pe「at躍m Bupati, Keputusan Bupati dan/atau Keputusan KepaIa SKPD ya[g disusun
SeSuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang be「laku.
Rencana Ke喧ini juga me[jadi pedoman da!am penyus肌an Keb時kan Jmum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KJA) dan P「ioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun Angga「an 2017 dalam bentuk Nota Kesepakatan Bupati Soppeng dengan DPRD
Kabupaten Soppeng.
Rencana Ke巾a juga memberikan umpan balik yang sangat diperiukan dalam pengambilan
keputusan dan penyusunan renca[a di masa mendatang oIeh pa「a pimpinan dan se!u「uh staf
demi mencapai tugas pokok dan h川gSi Dinas Pertanian Kabupaten Sbppeng Tahun 2017.
top related