rencana strategis (renstra) tahun 2016-20212019/09/01 · penyusunan dokumen rpjmd dikoordinasikan...
Post on 31-May-2020
26 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2016-2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021.
Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang
telah membantu di setiap kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul. Kritik dan saran sungguh kami harapkan
sehingga akan dapat dijadikan masukan bagi penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul ke depan
agar lebih sempurna.
Harapan kami dengan telah tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul ini
dapat dijadikan dasar dalam setiap pelaksanaan kegiatan bagi Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul5(lima) tahun ke
depan.
Bantul, 2017
A.n. Kepala DPPKBPMD
Sekretaris
Priyo Harwijayanto, S.Si
NIP. 196811141996031003
DAFTAR ISI
Daftar Isi
Kata Pengantar
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PPKBPMD
2.2 Sumber Daya Dinas PPKBPMD
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PPKBPMD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2 Telaah Visi, Misi, Program Bupati dan wakil bupati dan Wakil Bupati dan wakil
bupati Terpilih
3.3 Telaah Renstra Kementrian dan Renstra Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Ligkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu Strategis
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
4.2 Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PPKBPMD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul merupakan dokumen perencanaan
strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun
kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul ini berfungsi untuk
menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dalam
melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam
periode lima tahun kedepan.
Dasar hukum penyusunan Renstra SKPD mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk
mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat.
Mengacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat
SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari
penyusunan Renstra SKPD adalah gambaran Visi dan Misi Bupati dan wakil bupati terpilih,
yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari Dokumen Renstra selanjutnya
diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun.
Perencanaan juga disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara
rencana dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana
Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Strategis SKPD
(Renstra – SKPD).
Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang
baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan
strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat
untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah
ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD
perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan
jangka menengah. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta
berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif.
Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Kabupaten Bantul 2006 – 2025 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah
Nomor 14 tahun 2004 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bantul 2016 - 2021. Penyusunan RPJMDKabupaten Bantul mengacu kepada RPJPD
Kabupaten Bantul 2006 – 2025, visi, misi dan prioritas Bupati terpilih; dan rancangan rencana
teknokratik.
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bantul sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul
berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis dimaksud disusun
sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJM Kabupaten Bantul, yang dalam penyusunannya
dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan
kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats).
Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini
berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya
yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan – perubahan yang terjadi di luar organisasi.
Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan
efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang
terus berubah. Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul sebagaimana Peraturan Bupati Bantul
Nomor 118 tahun 2016 dan berpedoman kepada RPJMD, serta bersifat indikatif. Rencana
strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang
dapat diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul hingga 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Bupati
dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selanjutnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul merupakan bagian
dari kontrak kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dengan Bupati Bantul.
Dalam penyusunan Renstra, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bantul melaksanakan review terhadap RPJMD dan Renstra Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta guna keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran
pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, lebih lanjut dalam pelaksanaannya Renstra Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul dijabarkan dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul yang merupakan perencanaan
pembangunan tahunan.
Kegiatan perumusan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dilakukan secara simultan (bersamaan
waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021, yang
merupakan salah satu dokumen rujukan awal dalam penyusunan rancangan Renstra Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul. Untuk mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan
Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bantul dilaksanakan Forum SKPD yang melibatkan para pemangku
kepentingan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, kesepakatan yang dihasilkan Forum SKPD menjadi
acuan untuk penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul menjadi rancangan akhir
Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bantul. Selanjutnya rancangan akhir Renstra Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul disahkan dengan
keputusan Bupati menjadi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul. Berdasarkan keputusan Bupati tentang
pengesahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul tersebut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul menetapkan
Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bantul yang lebih lanjut akan menjadi pedoman unit kerja dilingkungan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul dalam menyusun Rancangan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
Hubungan antara Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021 dengan dokumen
perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini :
Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
pedoman dijabarkan
Diacu Diperhatikan Diserasikan
mell .
Musrenbang
pedoman dijabarkan
Pedoman Diacu
Pedoman
RPJP Nasional.
RPJM Nasional
RKP RAPBN
RPJP Daerah
RPJM Daerah
RKP Daerah RAPBD
RENSTRA SKPD
RENJA SKPD
1.2. Landasan Hukum
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten BantulTahun 2016 – 2021 disusun
berdasarkan pada :
a. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan
Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun2004 nomor 104,tambahan
lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4421).
b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
c. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2007 ).
d. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan
Lingkungan Hidup.
e. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4700)
g. Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah.
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentangPedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
j. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem AkuntabiltasKinerja
Instansi Pemerintah.
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang PengelolaanKeuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21tahun 2011.
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentangPelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapantata cara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang SistemInformasi
Pembangunan Daerah (SIPD).
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul adalah sebagai penjabaran secara
operasionalvisi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih yang digambarkan dalam
bentukprogram, kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode
kepemimpinan Bupati dan wakil bupati.
Tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut :
a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang
akandilaksanakan/diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul sebagai penjabaran
visi, misi bupati dan wakil bupati terpilih selama 5 (lima) tahun.
b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakandalam rangka
pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokusprogram/kegiatan selama 5
(lima) tahun ke depan.
c. Menerjemahkan visi, misi bupati dan wakil bupati ke dalam tujuan dan
sasaranpembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas danfungsi Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode
berkenaan ;
d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai denganindikasi pagu
anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakanselama periode RPJMD
berkenaan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten BantulKabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 disusun
dengansistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul, fungsi Renstra dalam penyelenggaraanpembangunan
daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul,
Keterkaitan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Bantul denganRPJMD, K/L
dan Renstra Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Renja Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat
dan DesaKabupaten Bantul.
1.2. Landasan Hukum.
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur
organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
1.3. Maksud dan Tujuan Renstra
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
1.4.Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESAKABUPATEN BANTUL
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara
ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian penting
yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bantul yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD
periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih
dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul ini.
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desamemuat
penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul, struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul, serta uraian tugas dan fungsi.
2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Memuat penjelasan ringkas tentang
macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul dalam menjalankan tugas fungsinya, mencakup sumber daya
manusia, aset/modal.
2.3. Kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub bab ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul periode sebelumnya.
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan
arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan .
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bantul.
Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bantul beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.2. Telaahan visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih.
Mengemukakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul yang
terkait dengan visi, misi, serta program bupati dan wakil bupati terpilih,
termasuk faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bantul yang dapat mempengaruhi pencapaian visi
dan misi bupati dan wakil bupati terpilih.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul.Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari
pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun
Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul,Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis.
Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
3.5. Penentuan Isu – isu strategis
Mengemukakan informasi isu strategis yang akan ditangani melalui
Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul.
Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
Mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan kebijakan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bantul dalam lima tahun mendatang.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Mengemukakan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul,
bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa.
Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
melaksanakan fungsi :
a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Adapun susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b.Sekretariat, terdiri atas :
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga,terdiri
atas:
1. Seksi Advokasi dan Penggerakan
2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas:
1. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
2. Seksi Pembinaan Kelembagaan; dan
3. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas :
1. Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa;
2. Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa; dan
3. Seksi Pengembangan Potensi Desa, Ekonomi Pedesaan dan Teknologi
Tepat Guna
f. Unit Pelaksana Teknis;dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Uraian tugas dari masing – masing struktur adalah sebagai berikut:
SEKRETARIAT
1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan
pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan
DPPKBPMD.
3. Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjalankan fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3) Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian,
ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum,
organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi;
4) Pengelolaan barang milik daerah;
5) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan
DPPKBPMD;
6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi DPPKBPMD;
7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretariat;
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Program
1. Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
2. Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
3. Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :
1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan
evaluasi;
3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
4) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan kegiatan dan
anggaran;
5) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
6) Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub
Bagian; dan
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian,
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi :
1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan
kepegawaian;
3) Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha
4) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian
5) Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
6) Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
7) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
8) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub
Bagian; dan
10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Keuangan dan Aset
1. Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian,
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi :
1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan dan aset;
3) Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
4) Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub
Bagian; dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KETAHANAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
1. Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dipimpin
oleh kepala bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.
2. Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang
pengendalian penduduk dan ketahanan kesejahteraan keluarga.
3. Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengendalian penduduk dan ketahanan
kesejahteraan keluarga menyelenggarakan fungsi :
1) Penyusunan rencana kerja bidang ;
2) Perumusan kebijkan bidang advokasi dan pergerkan, pengendalian penduduk
dan informasi keluarga, serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
3) Pelaksanaan kebijakan biang advokasi dan pergerakan, pengendalian
penduduk dan informasi keluarga, serta ketahanan dan kesejahteraan
keluarga ;
4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang advokasi dan pergerakan
pengendalian penduduk dan informasi keluarga, serta ketahanan dan
kesejahteraan keluarga ;
5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang advokasi dan
pergerakan, pengendalian penduduk dan informasi keluarga, serta ketahanan
dan kesejahteraan keluarga ;
6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub
Bagian; dan
7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Seksi Advokasi dan Penggerakan
1. Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pengendalian Penduduk dan
Ketahanan Kesejahteraan Keluarga.
2. Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang advokasi dan penggerakan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Advokasi dan Penggerakan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Seksi;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang advokasi dan
penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang advokasi dan
penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. pemberdayaan dan penggerakan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
perguliran kelompok;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang advokasi dan penggerakan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang advokasi dan
penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh Kepala
Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga.
2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang
pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi
Keluarga menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian
penduduk dan informasi keluarga;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian
penduduk dan informasi keluarga;
d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah
dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
f. pengelolaan data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang
pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengendalian
penduduk dan informasi keluarga;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;
dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
1. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga.
2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan dan kesejahteraan
keluarga.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;
d. pelaksanaan pembinaan ketahanan keluarga melalui tribina (Bina Keluarga
Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia);
e. pelaksanaan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha peningkatan
pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
f. pelaksanaan kemitraan untuk akses permodalan, teknologi dan manajemen serta
pemasaran hasil produksi usaha kelompok;
g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
BIDANG KELUARGA BERENCANA
1. Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang, berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
2. Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan bidang keluarga berencana.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan
fungsi :
a. penyusunan rencana kerja bidang;
b. perumusan kebijakan bidang keluarga berencana;
c. pelaksanaan kebijakan bidang keluarga berencana;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang keluarga berencana;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang keluarga berencana;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Seksi Pelayanan Keluarga Berencana
1. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.
2. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan keluarga berencana.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Keluarga Berencana
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan keluarga
berencana;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan keluarga
berencana;
d. pelaksanaan penyediaan, pengendalian dan pendistribusian alat obat
kontrasepsi;
e. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
f. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga dan instansi teknis dalam penyusunan
dan pengembangan kebijakan operasional pelayanan keluarga berencana;
g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan
keluarga berencana;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan keluarga
berencana;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Seksi Pembinaan Kelembagaan
1. Seksi Pembinaan Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.
2. Seksi Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan kelembagaan keluarga berencana.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pembinaan Kelembagaan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan kelembagaan
Keluarga Berencana;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan kelembagaan
keluarga berencana;
d. pelaksanaan identifikasi, klasifikasi dan stratifikasi institusi Keluarga
Berencana
e. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
f. pembinaan kelembagaan dan lembaga pelayanan Keluarga Berencana;
g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan
kelembagaan Keluarga Berencana;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan
kelembagaan Keluarga Berencana;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;
dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi
1. Seksi Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dipimpin oleh Kepala Seksi,
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga
Berencana.
2. Seksi Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan komunikasi,
informasi dan edukasi keluarga berencana;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan komunikasi,
informasi dan edukasi keluarga berencana;
d. pelaksanaan penyuluhan keluarga berencana;
e. pelaksanaan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) keluarga
berencana;
f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan
komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan
komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Bidang;
b. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan masyarakat
e. dan desa;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa
1. Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa dipimpin oleh Kepala
Seksi,berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan
sumberdaya dan infrastruktur desa.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan Sumberdaya dan
Infrastruktur Desa menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan sumberdaya
c. dan infrastruktur desa;
d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sumber daya
e. dan infrastruktur desa;
f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang
g. pengembangan sumberdaya dan infrastruktur desa;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan
i. sumberdaya dan infrastruktur desa;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa
1. Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala
Seksi,berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan
kelembagaan masyarakat dan desa.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat
dan Desa menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan kelembagaan
masyarakat dan desa;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kelembagaan
masyarakat dan desa;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang
pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan
kelembagaan masyarakat dan desa;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Seksi Pengembangan Potensi Desa, Ekonomi Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna
1. Seksi Pengembangan Potensi Desa, Ekonomi Perdesaan dan Teknologi Tepat
Guna dipimpin oleh Kepala Seksi,berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Seksi Pengembangan Potensi Desa, Ekonomi Perdesaan dan Teknologi Tepat
Guna mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
bidang pengembangan potensi desa, ekonomi pedesaan dan teknologi tepat guna.
3. Dalam melaksanakan tugasnya,Seksi Tata Pengembangan Potensi Desa, Ekonomi
Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja seksi ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan potensi desa,
ekonomi pedesaan dan teknologi tepat guna;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan potensi desa,
ekonomi pedesaan dan teknologi tepat guna;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang
pengembangan potensi desa, ekonomi pedesaan dan teknologi tepat guna;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan potensi
desa, ekonomi pedesaan dan teknologi tepat guna;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Kelompok Jabatan Fungsional
a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan
sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian
dan kebutuhan.
c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur
dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
f. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Tata Kerja Dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas
Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing- masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah
sesuai dengan tugas masing-masing.
(1) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku apabila terjadi penyimpangan.
(2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan
kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
(1) Setiap kepala satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan masing-masing.
(2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing.
(1) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara
berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
(2) Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahan masing-masing.
(3) Setiap laporan yang disampaikan oleh kepala satuan organisasi kepada atasan masing-
masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.
2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
a. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalampelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, didukung oleh
personil sebanyak 108 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini :
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah
1 Pria 55 orang
2 Wanita 53 orang
Jumlah 108 orang
Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalampelaksanaan
unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme
pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat pendidikan Jumlah
1 Pasca Sarjana (S-2) 12 orang
2 Sarjana (S-1) 53 orang
3 Diploma (D-3) 10 orang
4 Diploma (D-2) 1 orang
5 Sekolah Menengah Atas (SMA) 32 orang
6 Sekolah Menengah Pertama (SMP -
7 Sekolah Dasar (SD) -
Jumlah 108 orang
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai
dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang
pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bantul terlihat dalam tabel berikut ini :
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang
jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural ke 2 pemegang jabatan tersebut
mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk
melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan tabel berikut ini :
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
No Jabatan Jumlah
1 Struktural 19 orang
2 Fungsional 54 orang
3 Non Struktural 12 orang
Jumlah 108 orang
Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul mengirimkan personil untuk
mengikuti diklat kepemimpinan maupun diklat fungsional. Untuk melihat jumlah peserta diklat
sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut berikut ini :
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat
No Jenis Diklat Jumlah
a. Diklat Kepemimpinan
1) Diklat PIM II
2) Diklat PIM Tk. III
3) Diklat PIM Tk. IV
4) SPAMA
5) ADUMLA
6) ADUM
1
3 orang
10 orang
- orang
- orang
- orang
b. Sarana Prasarana
Prasarana kantor yang digunakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul adalah Gedung kantor Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul terdapat di gedung di Komplek Perkantoran Pemda II Jl. Lingkar Timur Manding
Trirenggo BantulKabupaten Bantul, dengan kondisi tempat kerja tersebut sudah cukup memadai.
Gedung Balai Penyuluhan KB berada di sekitar wilayah kantor Kecamatan di Kabupaten Bantul.
Sampai dengan tahun 2016 ada 13 gedung Balai Penyuluhan KB, dan direncanakan pada akhir
tahun 2018, 17 kecamatan di Kabupaten Bantul sudah memiliki gedung Balai Penyuluhan KB.
Melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Jumlah Sarana Prasarana yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Bantul
NO NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN
1 Mobil 8 Baik
2 Sepeda Motor 132 Baik/sebagian rusak
3 Mesin ketik 2 Baik
4 Lemari Arsip 13 Baik
5 5 Filling Besi 11 Baik
6 Brankas 4 Baik
7 Papan Pengumuman 4 Baik
8 Kursi 155 Baik
9 Meja 98 Baik
10 Kursi Putar 9 Baik
11 Ac split 17 Baik
12 Kipas Angin 37 Baik
13 TV 6 Baik/Sebagian rusak
14 Wireless Mic 4 Baik
15 Kamera 6 Baik
16 Handycame 1 Baik
17 LCD Proyektor 17 Baik
18 Komputer PC 49 Baik
19 Laptop 101 Baik/Sebagian rusak
20 Printer 39 Baik/Sebagian Besar
Rusak
21 Telepon 2 Baik
22 Layar 2 Baik
Prasarana kantor sebagaimana tersebut diatas sudah mencukupi, sehinggaguna menjaga
kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk printer perlu
pengadaan lagi untuk pengganti yang rusak.
2.3.Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bantulberdasarkan sasaran/target Renstra Bappeda 2011 – 2016 disajikan
pada tabel sebagaimana berikut:
NO
Indikator
Kinerja
sesuai Tupoksi
Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Target
SPM
Targ
et
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian pada Tahun ke -
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
A Urusan
Pemberdayaan
dan
Perlindungan
Perempuan dan
Anak
1 Prosentase
Jumlah
Perempuan
Dalam
Lembaga
Pemerintahan
-
-
-
>75
%
>50
%
>50
%
>50
%
>
50%
2 Prosentase
KDRT
terhadap jumlah
Keluarga Di
Kota
Blitar
-
-
-
0,04
0
%
0,03
5
%
0,03
0
%
0,02
0
%
0,010
%
3 Prosentase
Penyeleseian
Pengaduan
Kasus
KDRT dan
Kasus
perempuan dan
anak
100%
-
-
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
B Urusan
Pemberdayaan
Masyarakat
1 Jumlah LPMK
Aktif
- - - 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 100% 100% 100% 100% 100%
C Urusan
Pengendalian
Kependudukan dan
Keluarga
Berencana
1 Cakupan Pasangan
Usia Subur yang
mengikuti Program
KB
- - 77,20
%
78,80
%
78,50
%
79,00
%
80,00
%
D Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat yang berprestasi
75
Desa
75
Desa
75
Desa
75
Desa
75
Desa
75
Desa
75
Desa
75
Desa
75
Desa
75
Desa
Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun desa
92
Desa
92
Desa
92
Desa
92
Desa
92
Desa
92
Desa
92
Desa
92
Desa
92
Desa
92
Desa
Pelatihan ketrampilan usaha ekonomi masy pedesaan
75
Desa
75
Desa
75
Desa
75
Desa
75
Desa
75
Desa
75
Desa
75
Desa
75
Desa
75
Desa
Jumlah UED-SP yang sehat dan produktif
26 Desa
30 Desa
30 Desa
30 Desa
30 Desa
26 Desa
30 Des
a
30 Desa
30 Desa
30 Desa
Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Bantul
tahun 2011-2016 adalah sebagaimana berikut :
Uraian Anggaran pada tahun ke ……..
(Ribuan)
Realisasi anggaran pada tahun ke
(Ribuan)
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran
tahun ke
Rata-rata
Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 201
5
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 20
13
2
0
1
4
2015 Anggar
an
Rea
lisa
si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
5
16 17 18
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Belanja Tidak
Lansung
1.235.3
68,6 1.356.34
4,88
11.482.2
17
1.235.368
,6
1.767
.821
1.235.36
8,6 1.356.344,88
11.482
.217
1.235.3
68,6
1.767.8
21
Belanja
langsung
Program perkantoran pelayanan administrasi
95.233 105.821,8 74.509,975
273.406,344
406.982,5
94.904,8 101.514,
5
70.451,59
231.136,11
403.302,406
Program peningkatan sarana & pras aparatur
50.360 62.376 222.926,1 346.777 371.013
54.360 62.376 196.617,98
330.539,44
368.259,723
Program peningk pengembangan system pelaporan capaian kinerja & keuangan
17.343 18.043 19.727,6 17.400 19.080
17.315,5 18.040,5 19.610 17.395 19.080
Program Peningk keberdayaan masyarakat
pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
22.000 18.000 23.000 46.610 92.210
22.000 18.000 23.000 41.532,5
83.355,5
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masy
- - - - 33.500
- - - - 33.060
Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat
25.000 30.000 112.200 138.653,378
86.975
25.000 30.000 112.031,6
136.873,378
85.425
PAB-PLP 22.000 43.500 41.800
22.000 36.750 30.491
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa (UED)
35.000 44.000 63.900 80.859,8 72.171,5
34.600 44.000 63.900 80.859 72.141,5
Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan
15.000 46.500 17.050 20.000 28.800
15.000 46.500 17.050 20.000 28,750
Pendayagunaan TTG
- - 25.875 32.500 7.200 - - 15.000 23.194,2
-
Pengembangan SDM Posyantek
- - 20.000 22.500 12.680
- - 20.000 22.500 12,680
Pendataan pasar Desa
- - - 16.050 - - - 16.050 16.050
Program peningk partisipasi masy dalam
membangun desa
Pembinaan kelompok masy pembangunan desa/pemberdayaan potensi wilayah
23.000 23.500 25.850 40.000 26.090
23.000 23.500 25.850 39.400 26.090
Penunjang program nasional pemberdayaan masy (PNPM)
154.500 155.00 493.000 659.350 166.731
153.000 155.000 491.396,5
646.906,3
166.707,5
Penyelenggaraan lomba desa
27.000 177.385 144.900 102.417,4 76.964
27.000 177.385 144.791
101.992,4
76.864
Bulan bakti gotong royong & LKD
35.000 35.500 125.304,73
53.560 35.015
35.000 35.500 119.078,73
53.360 35.015
Penunjang kegiatan TMMD
45.000 46.000 81.600 120.300 115.740
45.000 46.000 81.600 118.390 111.940
Pengembangan Desa Siaga
- - 15.000 40.000 17.500
- - 14.780 40.000 17.480
Program peningkatan peran perempuan
Pembinaan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)
33.000 38.710,5 42.581,55 57.060 69.880
33.000 38.710,5 40.821,55
57.022,5
69.880
Program Perbaikan gizi masyarakat
Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin Anak Sekolah TK (PMT-AS)
2.331.636
2.735.690,9
2.818.125,695
3.443.707,62
3.478.386,
6
2.330.583 2.695.769,2
2.815.398,125
2.353.880,9
3.477.570,6
Monitoring,evalua 10.000 10.000 11.000 19.560 23.39 10.000 9.992 11.000 19.560 23.390
si,pelaporan (Pokjanal posyandu)
0
Pemberdayaan perempuan
Operasional PKK - - - 503.814 171.310
- - - 179.068 164.552
Program peningk pelayanan kesehatan anak dan balita
Pnyuluhan kesehatan anak balita
- - 1.138.882,5
1.194.612 1.221.990
- - 1.138.772,5
1.194.403,5
1.221.915
Pemberian makanan tambahan untuk anak PAUD
- - 460.000 1.191.306,4
1.240.572
- - 458.082,4
1.191.295,8
1.240.534
Program perenc pembangunan daerah
Pengembangan partisipasi masy dalam perumusan program dan kebijakan layanan public (Musrenbang Kec)
12.000 13.500 14.850 25.000 17.950
12.000 13.500 14.850 25.000 17.950
Bantul ekspo dan carnaval
9.000 12.000 13.200 16.000 14.900
9.000 12.000 13.200 15.700 14.900
Sosialisasi program kegiatan SKPD melalui media massa
5.760 - - - - 5.760 - - - -
Peningk promosi dan kerjasama investasi misi
30.550 - - - - 30.550 - - - -
pengenalan TTG
Jumlah 2.980.382
3.572.027,2
5.943.753,95
8.504.752,942
8.052.790,
6
2.977.078 3.567.288,7
5.909.012,779
5.525.978,484
7.997.537,229
BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Belanja Tidak
Lansung
6.368.424
Belanja
langsung
Program pelayanan administrasi Perkantoran
188.324,35
Program peningkatan sarana & pras aparatur
1.973.909
Program peningk kapasitas sumberdaya aparatur
6.530
Program peningk pengembangan system palaporan capaian kinerja dan keuangan
37.613
Program Keluarga Berencana
Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
-
Pelayanan KIE 19.205
Peningkatan perlindungan hak rekpoduksi individu
7.600
Promosi pelayanan kilba
5.950
Pembinaan Keluarga Berencana
1.025.600
Pengadaan sarana mobilitas Tim KB Keliling
10.000
Sosialisasi KB Pria Tk Kab
6.400
Monitoring dan evaluasi yandu KB Kes dan Kespro dalam rangka TNI Manunggal
47.600
Lomba kelompok KB Pria
6.650
Peningkatakan kwalitas tenaga pelayan KB
18.760
Pemantapan mekanisme operasional
31.350
Pemetaan potensi keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga
47.500
Pemantapan IMP 6.450
Lomba PLKB, IMP dan peserta KB Lestari
14.800
Pelaksanaan keg hari kelg Tk Kabupaten
302.330
Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
45.065
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistic daerah
279.866,7
Pengolahan, up dating dan analisis data dan statistic daerah
31.030
Jaring informasi reset daerah
10.400
Program kesehatan reproduksi remaja
Advikasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
24.750
KIE kesehatan reproduksi bagi
41.400
siswa
Lomba forum PIK remaja
13.095
Pengadaan sarana KIE
207.499,54
Pelatihan pengurus PIK remaja
10.600
Latihan Pendidik sebaya dan konselor sebaya
41.650
Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Pendampingan program layanan bagi kelg miskin dan PMKS
17.210
Program pelayanan kontrasepsi
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
75.400
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
6.000
Pelatihan system pencatatan dan
12.180
pelaporan KDRT
Fasilitas forum penanganan korban kekerasan
23.012,5
Pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
96.887
Program kerjasama informasi dengan mass media
Sosialisasi program kegiatan SKPD melalui media massa
7.500
Program pembinaan peran serta masy dalam pelayanan KB, KR mandiri
Pendampingan forum IMP
20.600
Pelayanan KIE oleh IMP
25.225
Fasilitas penguatan IPKB
3.925
Program peningkatan peran serta dan kesejahteraan gender dalam pembangunan
Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan
23.872,5
dalam mengelola usaha
Fasilitasi kegiatan oleh pemberdayaan perempuan dan anak
12.690
Operasional GOW
39.800
Lomba kecamatan saying ibu
9.930
Fasilitasi secretariat forum anak bantul
16.590
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak
Pemberdayaan lembaga yang berbasis Gender
26.096,5
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
32.095
Pengembangan system informasi gender anak
9.640
Pengembangan kab layak anak
47.531
Program pemberdayaan perempuan
Operasional Darma wanita kab
40.000
Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan rencana strategis (Renstra) SKPD
3.537,8
Penyusunan renja SKPD
3.537,8
Program penyiapan tenaga pendamping kelp bina kelg
Pelatihan tenaga pendamping kelp bina keluarga di kec
25.608,5
Pelatihan untuk sertifikat (Spirit) bagi produk makanan dan minuman kelp PBKM
22.190
Pendampingan forum komunikasi Kader Posdaya
42.740
Pelatihan kader keterpaduan BKB dan pengasuhan dini tumbuh kembang anak
14.030
Refresing kader Tribina (BKB,BKR,BKL)
13.900
Evaluasi keg tribina (BKB,BKR,BKL) dan posdaya
25.500
Promosi usaha 16.10
kelompok UPPKS 0
Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelp ekonomi produktif keluarga pra sejahtera dan KS1
54.575
Refresing kelompok UPPKS
13.900
Jumlah 52.245.741
,244
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bantul dalam melaksanakan kegiatan mempunyai hubungan kerja dengan
masyarakat dalam rangka membangun Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai pelaksana
dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan
masyarakat dan desa.
Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunanmasyarakat secara
universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan
berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik
mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, tehnologi,
politik dan ideologi dan bersifat konprehensif bagi masyarakat.
Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama darisiklus
manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif,
berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
secara optimal dan sesuai dengan harapan.
Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pembangunanmasyarakat,
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantulmemiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan
muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan
tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus
berkembang maka aparat harus peka dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja
lembaga sebagai Pemerintah yang baik (good governance).
Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung padakemampuan
manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan
kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap
lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan
dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkunganeksternal. Analisis dilingkungan
eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
DesaKabupaten Bantul.
Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayananadalah
sebagai berikut :
- Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah
- Jumlah SDM / Pegawai yang kurang
- Masih perlunya peningkatan peran perempuan dalam sosial dan ekonomi
- Perlunya peningkatan lembaga pemberdayaan masyarakat
- Cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program KB belum maksimal
- Masih adanya kasus pernikahan dini
- Angka TFR masih diatas rata – rata Daerah Istimewa Yogyakarta
- Belum semua sekolah terbentuk PIK R
- Kualitas dan Kuantitas SDM belum Maksimal
-Mulai pudarnya nilai gotong royong
Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagaiberikut :
- Adanya Renstra Kementerian dan Provinsi
- Adanya dokumen RPJP, RPJMD, RKPD dan DPA SKPD
- Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang
- KB sudah dianggap kewajiban oleh masyarakat bukan lagi hal yang tabu
- Adanya komunitas pendidikan formal dan informal
- Adanya LPMK
- Adanya kader posyandu
- Adanya PPKBD dan Sub PPKBD
- Adanya lembaga psycology / guru BP
- Adanya Dewan Perwakilan Anak Kabupaten Bantul
- Adanya PIK R di setiap Kecamatan di Kabupaten Bantul
- Adanya 57 personil PLKB
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankandalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa
mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal
tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang.
Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap
proses perencanaan. Jika dinamika eksternal khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan
datang diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat
mempertahankan/meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantulmerupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul,
mempunyai tugasmembantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Identifikasi isu-isu strategis
terkaitdengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dapat dilihat dalam tabel berikut:
Identifikasi Isu-isu Strategis Terkait dengan Bidang Urusan yang diampu olehDinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
NO Bidang Urusan yang
diampuDinas PPKBPMD
Permasalahan
1 2 3
1 Pengendalian penduduk 1. Unmed need KB masih relatif tinggi
2 Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
1. Cakupan KB masih rendah
3. Banyak pernikahan usia dini
3 Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
1. Masih tingginya angka kemiskinan
2. Masih tingginya angka penyandang masalah
sosial
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi isu-isu
strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul diatas, maka beberapa strategi
kedepan yang perludilaksanakan antara lain :
1. Menata kembali PLKB dan meningkatkan peran IMP dan Kader
2. Membentuk kelompok-kelompok PIK remaja dan KIE bagi remaja
3. Mengintensifkan pelatihan kepada masyarakat
4. Meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi desa
5. Menerapkan TTG yang telah dikembangkan oleh lembaga penelitian
6. Mengintensifkan diseminasi tentang manfaat P2WKSS
Sedangkan Identifikasi isu strategis (lingkungan internal) terkait dengandinamika
dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut ini :
1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia
Bahwa dengan jumlah SDM yang terbatas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak akan dapatmelaksanakan tugas dan
fungsi dengan optimal sesuai struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, sehingga diperlukan
penambahan jumlah SDM
Bahwa dengan kualitas dan kompetensi SDM yang terbatas, akan
mempengaruhipencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam hal ini dibutuhkan
pendidikan danlatihan yang intensif sebagai salah satu pendekatan utama dalam memenuhi
atau mengembangkan kompetensi personil di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
Pengalaman kerja. Bahwa dengan pengalaman kerja yang cukup merupakan bekal untuk
mengembangkan personal skill sehingga dapat menambah kompetensi SDM.
2. Ketersediaan alokasi anggaran.
Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM maka diperlukan kebijakanpenambahan
alokasi anggaran sebagai penunjang kegiatan operasional dalamrangkaian mencapai tujuan
dan sasaran organisasi.
3.Pengembangan organisasi.
Bahwa ke depan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul masih memungkinkan untuk
berkembangmengingat Dinas PPKBPMD mengemban 3 urusan pemerintahan yaitu :urusan
pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta pemberdayaan masyarakat dan desa.
3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Bupati dan wakil bupati dan Wakil Bupati dan wakil
bupati
terpilih
Dalam rangka mendukung VisiBupati dan Wakil Bupati Bantul makaprogram Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
DesaKabupaten Bantul tidak lepas dari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten
Bantul.
Sedangkan Visi, Misi Kabupaten Bantul periode 2016 – 2021 yang dijadikan rujukan
adalahsebagai berikut :
“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantulyang Sehat, Cerdas, dan
Sejahtera, berdasarkan Nilai-nilai Keagamaan, Kemanusiaan, dan
Kebangsaan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”
Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakanpembangunan di
Kabupaten Bantul, dan juga merupakan target capaian yang menjadikeinginan dan cita-cita
serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul dalam 5 (lima)
tahun kedepan.
Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari
KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan
perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan Sumber
Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan
resiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman,
progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.
Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantul terkait dengan tugas
dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bantultersebut adalah mendukung 3 (tiga) yaitu :
1. Pada misi 3 (Tiga) yaitu Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada
Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang BerdayaSaing dan BerwawasanLingkungan
Tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
BerencanaKabupaten Bantul adalah meingkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan
kualitas kesejahteraan masyarakat. Intervensi BadanPemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bantul adalah pada capaianindikator sasaran Indeks Pembangunan
Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Prosentase
LembagaKemasyarakatan Kelurahan yang aktif
2. Pada Misi 4 (empat) yaitu Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat yangberbasis
sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif Tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi
Badan Pemberdayaan Masyarakat danKeluarga Berencana Kabupaten Bantul adalah
Meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat. Intervensi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bantul adalah pada capaian indikator sasaranProsentase
Pertumbuhan Penduduk
Dalamperjalanan pelaksanan proram tentunya terdapat faktor penghambat dan
pendorongdalam urusan pelayanan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
KeluargaBerencana Kabupaten Bantul, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi,
Misi dan Program Bupati dan wakil bupati
Visi : Masyarakat Kabupaten Bantul Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada
Tahun 2021
No Misi Kepala
Daerah dan Wakil
Bupati dan wakil bupati
terpilih
Permasalahan
pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1. Meningkatkan
kemandirian
ekonomi yang
berorientasi pada
Industri Pariwisata
dan Ekonomi
Kreatif yang
- Masih rendahnya
Indeks
Pemberdayaan
Gender (IDP) di
Kabupaten Bantul
- Peran lembaga
pemberdayaan
- Kurangnya
pemberdayaa
n dan
pembagunan
Gender
- Peran LPMK
belum optimal
- Adanya
lembaga
sosial
- Adanya
GOW
- Adanya
LPMK
Berdaya Saing dan
Berwawasan
Lingkungan.
kemasyarakatan
masih kurang
optimal
- Nilai gotong
royong rendah
- Adanya Panti
Sosial
- Adanya PIK
R
2. Meningkatkan
Derajat kesehatan
Masyarakat yang
berbasis sistem
3.pelayanan
berkualitas dan
partisipatif.
- Prosentase
Pertumbuhan
penduduk
masih tinggi
- Prevalensi KB
Aktif masih
perlu
ditingkatkan
- Rata – rata
jumlah anak
yang
dilahirkan
pada wanita
usia subur
masih tinggi
(diatas rata-
rata
Jawa Timur)
- Kurangnya
pemahaman
pasangan
usia subur
dan wanita
usia subur
tentang
makna
keluarga kecil
bahagia
sejahtera
dengan usia
nikah min. 21
tahun
(wanita)
25 tahun (pria)
- Adanya
Anggaran
- Adanya PKB
- Adanya
Sarana
Penyuluhan
- Adanya
Kader KB
- Adanya
Lembaga /
organisasi
pendukung
KKB
3. Meningkatkan
Keharmonisan
sosial dengan
Semangat Rukun
Agawe Santoso
- Masih
maraknya
Kasus
Perlindungan
Perempuan
dan Anak
(KDRT,
Pelecehan
Sexsual,
Traficking dan
kasus
perempuan
dan anak
lainya) yang
terjadi di
Kabupaten Bantul
- Pergaulan
remaja yang
kian bebas
- Kurang
pahamnya
anak – anak
terhadap
aturan hukum
perlindungan
perempuan
dan anak
- Perkembanga
n IT dan
Globalisasi
- Adanya DPA
- Adanya PIK
R
- Adanya
KP2A
- Adanya guru
BP
- Adanya
Psycolog
- Adanya
tekhnologi
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Telaahan terhadap Renstra Kementrian dimaksudkan untuk menilai
keserasian,keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Badan
PemberdayaanMasyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dengan Renstra
Kementrian sesuaidengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya
masing-masing.
Sehubungan pada organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
KeluargaBerencana Kabupaten Bantul menangani 3 (tiga) urusan yang berbeda sehingga
telaah renstradari kementrian ataupun Provinsi juga ada 3 (tiga), antara lain :
1. Pemberdayaan Masyarakat
Adapun Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur memuat visi
dan misi sebagai berikut : VISI : “MEWUJUDKAN KEBERDAYAAN DAN
KEMANDIRIAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN
DAN BUDAYA LOKAL” MISI :
- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan dan
pemanfaatan SDA-TTG serta pengembangan perekonomian masyarakat;
- Meningkatkan kapasitas SDM, lembaga kemasyarakatan, partisipasi dan sosial
budaya masyarakat
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Adapun Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
memuat visi dan misi sebagai berikut : VISI “TERWUJUDNYA KESETARAAN
GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK”. MISI : Mewujudkan kebijakan yang
responsif gender dan peduli anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan, serta memenuhi hak tumbuh kembang dan melindungi
anak dari tindak kekerasan.
Tujuan dari Pembangunan Pemberdayaan Perempuan adalah: Meningkatkan
kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan,
Meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak
kekerasan, Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta
masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan.
Tujuan dari Pembangunan Perlindungan Anak adalah: Meningkatkan kualitas
tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, Perlindungan anak dari segala
bentuk perlakuan salah, kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan diskriminasi,
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat
dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak.
Sedangkan untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Timur antara lain VISI “TERWUJUDNYA KESETARAAN DAN
KEADILAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
49
PEREMPUAN DAN ANAK, SERTA KELUARGA KECIL SEJAHTERA”,
sedangkan misi yang digunaka untuk mencapai visi tersebut adalah :
a. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender diberbagai Bidang
Pembangunan,
b. Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak,
c. Meningkatnya kualitas pelaksanaan program Keluarga Berencana yang
responsive Gender.
3. Keluarga Berencana
Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) baik Pusat
danProvinsi Jawa Timur memiliki Visi dan Misi yang sama, yaitu :
VISI : “Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk
tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”
Sedangkan MISI adalah :
a. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan
b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
c. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
d. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
e. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten
Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkanrencana
pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasilpemantauan, evaluasi,
dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasilpemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana serta hasil kajian atauevaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk
proses perencanaan pembangunan sajatetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan
kebijakan pembangunandiberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan
efisien dan efektif,
maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebihberkualitas
dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintahpusat dan daerah
maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat padaumumnya. Sedangkan
mengenai peran sebagai administrator, melekat dalam semuakegiatan khususnya dalam
rangka pengelolaan kegiatan dan dokumentasi negara(rencana pembangunan, dokumen
pinjaman hibah luar negeri, dan sebagainya) secaraakuntabel. Karena itu tidak diletakkan
sebagai misi. Demikian telaahan RenstraKementerian dan Provinsi Jawa Timur agar dapat
digunakan sebagai acuan dalampenyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategis
Tujuan dari Penataan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2011-2030, adalah
“MewujudkanKabupaten Bantul sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh
sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan”.
Tujuan tersebut didasarkan pada potensi dan karakteristik yang ada di wilayah Kabupaten
Bantul, diantaranya yaitu Kabupaten Bantul memiliki banyak lokasi pariwisata yang
bersifatkebangsaan/ kepahlawanan, salah satunya yaitu adanya makam Sang Proklamator
RIPresiden Soekarno serta berkembangnya sektor perdagangan dan jasa terutama dipusat
kota. Oleh karena itu, Kabupaten Bantul harus berusaha mempertahankan dan
mengoptimalkan potensi-potensi tersebut agar dapat berkelanjutan.
Jadi, pada dasarnya, terdapat 4 (empat) kunci dalam tujuan di atas, yaitu:
1. Wisata Kebangsaan;Kabupaten Bantul disebut sebagai Kota Patria karena aspek patriotik
dan sejarah-sejarah kebangsaan dan kepahlawanan sangatlah kental di kota ini.
Peninggalan-peninggalan sejarah dan tapak tilas perjuangan para pahlawanan
banyak terdapat di Kabupaten Bantul. Hal ini dimanfaatkan Kabupaten Bantul sebagai
daerah
wisata, selain guna mengenang jasa pahlawan juga untuk menumbuhkan dan
meningkatkan rasa kepahlawanan dan kebangsaan, cinta tanah air kepada
masyarakat luas pada umumnya dan kepada para generasi bangsa terutama
pemuda-pemudi Kabupaten Bantul pada khususnya.
2. Pengembangan sektor pertanian; pengembangan sektor pertanian akan
mendukung keberlanjutan ketahanan pangan utamanya bagi Kabupaten Bantul.
3. Pengembangan sektor perdagangan dan jasa; adanya pengembangan dan
peningkatan pariwisata di Kabupaten Bantul secara langsung akan berimbas pada sektor
perdagangan dan jasa, dimana sektor inilah yang akan mendukung pariwisata yang
ada. Banyaknya pengunjung tentu membutuhkan berbagai kebutuhan yang
tentunya dapat disediakan melalui adanya perdagangan dan jasa disekitar lokasi
wisata tersebut.
4. Aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;Kabupaten Bantul berusaha untuk
mewujudkan wilayah kota yang aman dan nyaman untuk ditinggali, serta produktif
dalam artian mampu memberikan hasil yang optimal dengan meningkatkan
produktifitas pertanian perkotaan maupun kegiatan lain yang mampu memberikan
nilai tambah bagi Kabupaten Bantul. Sedangkan berkelanjutan dimaksudkan agar Kota
Blitar tidak hanya memperhatikan generasi saat ini dalam tata ruang, namun juga
bagaimana kota dapat tetap nyaman bagi generasi di masa yang akan datang
dengan memperhatikan lingkungan.
Memperhatikan tujuan penataan ruang Kabupaten Bantul dan penjelasannya
diatas,maka sebagai SKPD, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas dan fungsi terkaitPemberdayaan
Masyarakat dan Perempuan, Perlindungan Anak dan PengendalianKependudukan serta
Keluarga Berencana sangat mendukung dan mempunyaikonstribusi besar untuk mewujudkam
Perda No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota
Kawasan peruntukan lainnya meliputi :
a. kawasan ruang evakuasi bencana alam;
b. kawasan peruntukan kegiatan sektor informal;
c. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
d. kawasan peruntukan pelayanan umum.
Ruang yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 huruf a meliputi :
a. Sekolah;
b. Balai pertemuan;
c. Kantor Kelurahan;
d. Kantor Kecamatan;
e. GOR Soekarno Hatta;
f. Rumah sakit;
g. Taman Kota; dan
Rencana ruang evakuasi sebagaimana dimaksud diatas berupa pengembangan fasilitas
kebutuhan darurat pengungsi, meliputi: MCK, dapur umum, ruang perawatan, ruang
pemberdayaan, dan ruang kebutuhan lainnya.
Mengacu pada perda tata ruang, khususnya yang menyangkut ruang pemberdayaan,
maka sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan DesaKabupaten Bantul adalah memfasilitasi ruang pemberdayaan
tersebut yaitu dengan mengadakan kegiatan kegiatan yang bertujuan memberdayakan
masyarkat dalam pembangunan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya Sosialisasi dan
Pendekatan kepada masyarakat yang terorganisir, terukur dan sistematis.
Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perencanaan yang
dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
daerah, sedangkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan rangkaian
analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah. Dengan demikian di dalam mengintegrasikan rencana tata ruang dengan
rencana pembangunan daerah maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Bantul secara khusus ada
keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah di Kabupaten Bantul yaitu dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan
keberdayaan masyarakat Kabupaten Bantul.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bantul ada beberapa hal yang dapat dijadikan
acuan antara lain :
a. Gambaran Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bantul.
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bantul yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2014 mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera . Sebagai
organisasi pelayanan publik di bidang pemberdayaan, perlindungan dan
keluarga berencana wajib untuk memberikan pelayanan prima, sehingga
semua pihak yang berkepentingan terhadap Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul memperoleh kepuasan atas pelayan
yang
telah diberikan. Didalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan
prima tentunya tidak lepas dari adanya hambatan maupun tantangan yang
terjadi saat ini, namun berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka
pembenahan pada lembaga tersebut.
b. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga.
Dalam menyusun Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bantul, tentunya tidak lepas dari Kementerian sehingga
Renstra
Kementerian menjadi acuan bagi Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Adapun arah kebijakan strategi yang
akan
dilaksanakan dalam periode 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan Sosialisasi dan Fasilitasi terkait dengan Pengarustamaan
gender dan Hak Anak
2) Meningkatkan partisipatif aktif Organisasi Perempuan di Kabupaten Bantul
dalam
pembangunan
3) Peningkatan Pembinaan secara berkelanjutan terhadap Kader
pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bantul
4) Melaksanakan KIE tentang KB dan memfasilitasi tindak lanjut pelayanan
KB
5) Mengoptimalkan Sosialisasi, Fasilitasi dan Penangangan Penyelesaian
Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT, Pelecehan Sexsual,
Traficking dan kasus perempuan
c. Implikasi rencana tata ruang wilayah bagi pelayanan Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
Sejauh ini, belum terdapat aturan yang jelas tentang RTRW yang mengatur
masalah Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Secara tidak langsung
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa tidak terlibat, namun pada kondisi lapangan hal tersebut
sangat berpengaruh pada pembentukan dan penetapan kondisi kawasan.
d. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah suatu bentuk kebijakan yang
mengatur suatu wilayah dengan tujuan untuk menjaga lingkunyannya agar tidak
terjadi kerusakan serta adanya pemerataan perkembangan wilayah. Secara
tidak langsung peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Bantul dalam menjalankan
pelayanan terkait masalah Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih
dalam ranah kajian lingkungan hidup strategis.
Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul menggunakan konsep dan prinsip manajemen
analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknesses), peluang
(Oportunities) serta tantangan (Threats). Kekuatan atau strenghts adalah potensi /
kelebihan intern yang dimiliki SKPD, yaitu sebagai berikut :
- Peraturan Bupati BantulNomor118 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Adanya Dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah didukung anggaran.
- Adanya Sa- Adanya 21 organisasi wanita
- Adanya kader Posyandu sejumlah 1.197 orang
- Adanya Kader KB yaitu PPKD dan Sub PPKBD raa dan Prasarana kantor
- Adanya 45 Sumber daya manusia di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kelemahan atau weaknes adalah kekurangan yang ada dalam SKPD yang
bersifat menghambat kinerja, meliputi :
- Kualitas dan Kuantitas SDM yang belum maksimal untuk menjalankan Tugas
Pokok dan Fungsi
- Sarana dan Prasarana kantor masih kurang dan rusak
- Kurangnya data yang akurat, tentang Perempuan, anak, lembaga sosial dll
Peluang atau opportunity adalah fakta ekstern yang bisa mendukung kinerja, meliputi :
- Adanya Dewan Perwakilan Anak pada tiap Tingkat Kelurahan, Tingkat
Kecamatandan Tingkat Kabupaten Bantul
- Adanya Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak
- Adanya Panti Sosial
- Adanya PIK R di Masing Kecamatan se Kabupaten Bantul dan Tingkat Kabupaten
Bantul
- Adanya Kelompok UPPKS
- Adanya LPMK
- Adanya PKK pada tiap Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota
Blitar
Sedangkan tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :
- TFR diatas rata – rata TFR Provinsi Jawa Timur
- Masih banyaknya Rumah kumuh di Kabupaten Bantul
- Nilai gotong royong yang semakin rendah
- Kualitas dan kuantitas Kader Pemberdayaan Masyarakat belum optimal
- Maraknya kasus KDRT
- Masih banyaknya kasus pernikahan pada usia dini
Dari analisa SWOT diperoleh isu – isu strategis sebagai berikut :
1. Kurangnya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
2. Perlunya peningakatan fasilitas sarana dan prasarana sebagai penunjang
kegiatan
3. Masih adanya kasus KDRT dan kasus kekerasan pada perampuan dan anak
lainya sehingga perlu meningkatkan penangangannya
4. Nilai PUG dan PUHA masih perlu ditingkatkan
5. Lembaga swadaya masyarakat yang ada di Kelurahan sebagai motivator
pembangunan perlu dimaksimalkan peranya
6. Keberadaan dan perkembangan teknologi tepat guna belum maksimal
7. Nilai gotong royong masih rendah sehingga masih adanya rumah tidak laya huni
8. Nilai TFR masih 2,38 yaitu masih relatif tinggi diatas nilai TFR Provinsi Jawa
Timur
9. Keikutsertaan KB masih 79,8 %
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hal-hal apa saja
yang menyebabkan visi, misi, target pada periode 2010 - 2015 yang belum dapat
tercapai secara optimal. Selanjutnya untuk di tindak lanjuti pada periode 2016 - 2021.
Belum tercapainya target pada periode 2016 – 2021 diakibatkan oleh beberapa
permasalahan sebagai berikut:
- Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai pendukung
- Masih kurangnya tingkat koordinasi antar bidang di Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi
- Belum optimalnya motivasi kerja
- Belum optimalnya penerapan teknologi informasi
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang diangkat dalam
perencanaan untuk periode 2016 - 2020 adalah sebagai berikut :
1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1) Peran lembaga pemberdayaan kemasyarakatan masih kurang optimal.
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
1) Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDP) di Kabupaten Bantul
2) Masih maraknya Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT,
Pelecehan Sexsual, Traficking dan kasus perempuan dan anak lainya) yang
terjadi di Kabupaten Bantul
3. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana
1) Prosentase Pertumbuhan Penduduk yang masih tinggi
2) Prevalensi KB Aktif masih perlu ditingkatkan
3) TFR masih Tinggi
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul diperlukan strategi :
1) Meningkatkan Sosialisasi dan Fasilitasi terkait dengan Pengarustamaan gender
dan Hak Anak
2) Meningkatkan partisipatif aktif Organisasi Perempuan di Kabupaten Bantul dalam
pembangunan
3) Peningkatan Pembinaan secara berkelanjutan terhadap Kader pemberdayaan
masyarakat di Kabupaten Bantul
4) Melaksanakan KIE tentang KB dan memfasilitasi tindak lanjut pelayanan KB
5) Mengoptimalkan Sosialisasi, Fasilitasi dan Penangangan Penyelesaian Kasus
Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT, Pelecehan Sexsual, Traficking dan
kasus perempuan
BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dengan berpedoman pada Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021 yang telah
ditetapkan, maka selanjutnya dirumusan
Pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran
jangka menengah SKPD beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Tujuan Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
NO
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN RUMUS
TARGET
AWAL (2017)
AKHIR (2021)
1 2 3 4 5 6
Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaaan keluarga kecil berkualitas bahagia sejahtera
Prosentase kategori keluarga kurang sejahtera
Jumlah keluarga kategori pra sejahtera dan sejahtera I dibagi jumlah KK dikali 100 %
13,5 12,49
Memperkuat kelembagaan ditingkat desa untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa
Indeks Desa membangun
Jumlah desa maju dan mandiri dibagi dengan jumlah seluruh desa x 100%
16 24
Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan pendapatan keluarga
Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga
Jumlah KK dibagi jumlah jiwa dalam keluarga x 100 %
3.2 3,04
Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
NO SASARAN
INDIKATOR SASARAN
RUMUS
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Meningkatnya jumlah keluarga sejahtera
Persentase kategori keluarga kurang sejahtera
Jumlah keluarga kategori pra sejahtera dan sejahtera I dibagi jumlah KK dikali 100 %
13,49 13,15 12,89 12,74 12,49 12,49
2 Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan
Indeks Desa membangun
Jumlah desa maju dan mandiri dibagi dengan jumlah seluruh desa x 100%
14 16 18 20 22 24
3 Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera
Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga
Jumlah KK dibagi jumlah jiwa dalam keluarga x 100 %
3,29 3.24 3,19 3,14 3,09 3,04
4.2. Strategi dan kebijakan
Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah strategi dan
kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah.
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana
program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka
menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa menunjukkan bagaimana cara Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencapai
tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan target kinerja hasil (outcome)
program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Strategi dan
kebijakan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya menjadi dasar perumusan
kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan
fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif
tentang bagaimana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif
dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan
sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja
birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan,
tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat
tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki
kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemenfaatan teknologi
informasi.
Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai tujuan dan
sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan
RPJMD Kabupaten Bantul. Dalam pemilihan strategi dimaksud menggunakan
analisa
SWOT sebagaimana tabel berikut ini :
Matrik SWOT
KEKUATAN (S)
a. Adanya Perda tentang struktur
organisasi Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
beserta
peraturan pelaksanaannya
- Tersedianya SDM, Anggaran dan
Sarana Prasarana
- Adanya Visi dan Misi organisasi yang
jelas
KELEMAHAN (W)
- Kurangnya ketersediaan data dan
informasi yang akurat sebagai pendukung
- Masih kurangnya tingkat koordinasi antar
bidang di Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
masyarakat dan Desa
- Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi
- Belum optimalnya motivasi kerja
- Belum optimalnya penerapan Teknologi
informasi
PELUANG (O)
- Adanya Renstra Kementerian dan
Provinsi
- Adanya dokumen RPJP, RPJMD dan
RKPD
- Adanya Teknologi Informasi yang
selalu berkembang
- Adanya kepedulian dan partisipasi
masyarakat terhadap perencanan
pembangunan
TANTANGAN (T)
- Adanya peraturan perundangan yang
selalu berubah
- Dinamika masyarakat yang semakin
kompleks
Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang telah diuraikan diatas
maka
untuk mencapaiannya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan.
Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Tahun 2016 – 2021
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Bantul
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Mewujudkan penduduk
tumbuh seimbang
melalui pelembagaaan
keluarga kecil
berkualitas bahagia
sejahtera
Turunnya Jumlah
Masyarakat Kurang
Mampu
Pengurangan beban
hidup warga kurang
mampu
meningkatkan
kesejahteraan
keluarga
Memperkuat
kelembagaan ditingkat
desa untuk mendukung
pemberdayaan
masyarakat dan desa
Turunnya Jumlah
Masyarakat Kurang
Mampu
Validasi data warga
kurang mampu
Meningkatkan
ketepatan
sasaran warga
kurang mampu
penerima
manfaat
Meningkatkan
partisipasi masyarakat
terhadap program
pendewasaan usia
perkawinan, pengaturan
kelahiran, peningkatan
ketahanan keluarga dan
peningkatan
pendapatan keluarga
Terwujudnya derajat
kesehatan
masyarakat
yang tinggi
Peningkatan cakupan
dan kualitas layanan
kesehatan
Meningkatkan
Sarana
Prasarana,
SDM,
dan Akses serta
Mutu Pelayanan
Kesehatan.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah
operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul. Kegiatan merupakan
penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan
kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun
dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukurankeberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif
maupun kuantitatif yang secarakhusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atautingkatan yang
digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerjainput, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan
sasaran rencana programdan kegiatan.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESAKABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 – 2021
TUJUAN INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN TARGET
2017
TARGET
2021
Mewujudkan peningkatan
kualitas hidup masyarakat
Rata-rata jumlah jiwa dalam
keluarga
Jumlah KK/ Jumlah penduduk 3,2 3,04
Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik,
efisien dan bebas KKN
Indeks Desa Membangun Jumlah Desa Maju dan Mandiri
dibagi dengan jumlah seluruh desa
kali 100%
16 24
Mewujudkan peningkatan
kualitas hidup masyarakat
Persentase kategori keluarga
sejahtera
Jumlah keluarga kategori sejahtera
dibagi jumlah keluarga x 100%
13.15 12,49
SASARAN CARA MENCAPAI
TUJUAN DAN SASARAN
INDIKATOR
PROGRAM
(OUTCAME) DAN
KEGIATAN
OUTPUT
DATA CAPAIA
N TAHUN
2015
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
URAIAN INDIKATO
R
FORMULA
PERHITUNGAN
2016
2017 2018 2019 2020 2021
STRATEGI DAN KEBIJAKA
N
PROGRAM
DAN KEGIAT
AN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
RP TARGET
RP TARGET
RP TARGET
RP TARGET
RP TARGET
RP
Mening katnya kualitas keluarga sejahtera
Rata-rata jum lah jiwa da lam keluarga
Jumlah KK / Jum lah jiwa dalam keluarga x 100%
3.29
3.2 3.2 3.1 3.1 3.04 Program Keluarga Berencana
Cakupan peserta KB aktif
76,23 60.350.000
76,4 2.639.945.000
76.6 3.907.560.000
76,8 4.298.316.000
77 4.728.142.000
77.2 5.500.962.000
Program kesehatan reproduksi remaja
Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja
- 102.750.000
19.5 120.885.000
20 150.650.000
20,5 165.715.000
21 182.286.000
21 200.515.000
Program pelayanan kontrasepsi
Prosentase peserta KB
80.38 110.100.000
- - - - - - - - - -
Program kerjasama informasi dengan mas media
- - - 1.000.000
- - - - - - - -
Pro gram pembi naan peran serta
Meningkatkan peran serta masyarakat
60 41.725.000
70 51.740.000
80 52.640.000
90 57.904.000
100 63.694.400
100 70.063.840
masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandi ri
dalam pelayanan program KB.
Meningkatnya jumlah keluarga sejahtera
Persentase kategori keluarga kurang sejahtera
Jumlah keluarga kategori prasejahtera I jibagi jumlah KK x100%
13,49
13.15 18.89 12.74 12.49 12.49 Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga
Meningkatan peran serta masya rakat dalam pro gram keluar ga sejahtera
17 168.230.000.000
34 241.605.000
51 254.499.000
61 279.948.900
68 307.943.790
75 338.738.169
Program Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya peran dan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat
65,91 281.900.000
68,18 347.000.000
68,18 6.857.400.000
68,18 7.543.140.000
68,18 8.297.454.000
68,18 9.127.199.400
Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan
Ketersediaan data kependudukan dan keluarga sejahtera semakin tepat
100 595.090.000
100 246.560.000
100 352.623.400
100 387.886.000
100 426.675.000
100 469.354.000
Meningkatnya pemberdayaan
In deks Desa Mem
Jum lah Desa Maju
14 16 18 20 22 24 Pro gram Peningkatan
Prosen tase pengembangan
13 46.939.500
13 378.800.000
13 2.500.000.000
13 2.750.000.0
13 3.025.000.0
13 3.327.500.0
masyarakat desa
ba ngun
dan Mandiri dibagi de ngan jum lah selu ruh desa kali 100%
Keber dayaan Masya rakat Pedesaan
pedu kuhan dengan Produk Anda lan Setem pat (PAS)
00 00 00
Pro gram Peningkatan Partisi pasi Masya rakat Dalam Membangun Desa
Persen tase peningkatan partisi pasi masya rakat dalam pembangunan desa
30 1.378.658.400
30 1.428.462.000
30 3.209.362.000
30 3.530.298.200
30 3.883.320.000
30 4.271.660.000
Pro gram Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Prosen tase Bum des
7 667.715.000
7 1.327.638.000
7 1.397.000.000
7 1.536.700.000
7 1.690.370.000
7 1.859.407.000
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Meningkatnya jumlah desa sasaran P2WKSS
4 103.880.000
4 115.000.000
5,33 77.000.000
5,33 126.500.000
5,33 139.150.000
5,33 153.065.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Meningkatnya Gizi Anak Sekolah (TK)
87,39 3.807.104.400
89,8 3.972.854.400
90 3.718.790.000
93,42 4.090.669.000
94,83 4.499.735.900
97,24 4.949.709.490
Program
Meningkatnya
87,19 1.286.700.
89,6 2.019.000.
90,14 2.005.398.
92,55 2.205.
94,95 2.426.
97,35 2.669.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Gizi Anak Sekolah (PMT AS PAUD)
400 000 250 938.000
531.900
185.070
BAB VI
INDIKATOR KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESAKABUPATEN BANTUL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARANRPJMD
Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul yang mengacu padatujuan dan sasaran RPJMD. Indikator
kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada dibawah ini.
Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau
kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.
Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
DesaKabupaten Bantul yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran PJMD
No.
1
Indikator RPJMD
3
Kondisi Kinerja pada Awal
Periode RPJM 2015
4
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2021
5
6
7
8
9
10
11
1 Persentase kategori keluarga kurang sejahtera
13,49 13,15 12,89 12,74 12,49 12,49
2 Indeks Desa membangun
14 16 18 20 22 24
3 Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga
3,29 3.24 3,19 3,14 3,09 3,04
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul disusun sesuai dengan
amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwaRencana Pembangunan Jangka
Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yangselanjutnya disebut Renstra SKPD,
adalah dokumen perencanaan Satuan KerjaPerangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun. Rencana Strategis memuat tujuan,strategi, kebijakan, program dan kegiatan
selama tahun 2016 - 2021 yang disusunsesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta
berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2021 ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Bantul dandisahkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam
penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul. Selain itu, Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan atas kinerja tahunan danlima tahunan.
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021 berfungsi
sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dantujuan bagi aparat Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaanpembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.Sebagai
penjabaranvisi dan misi, maka partisipasi dan komitmen seluruh aparat Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul sangatlah diperlukan karena akanmenentukan keberhasilan program
dan kegiatan yang telah disusun sehinggadiharapakan seluruh aparatur dapat
melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.Rencana Strategis ini telah
diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban
sekaligus solusi bagi permasalahanperencanan pembangunan di Kabupaten Bantul,
meskipun dalam pelaksanaannya sangatdipengaruhi oleh dinamika perkembangan
yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan
kecermatan, kreativitas dan respon yang cepatterhadap perubahan yang terjadi.
Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam
pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya gunaserta sesuai dengan tujuan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul.Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun
2016 – 2021 ini menjadi acuan kerja bagisekretariat dan bidang – bidang di lingkungan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bantul. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakandengan baik
dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.
Bantul, 2017
A.n. Kepala DPPKBPMD
Sekretaris
Priyo Harwijayanto, S.Si
NIP. 196811141996031003
top related