renstra bappeda 2013-2018
Post on 25-Jan-2017
262 Views
Preview:
TRANSCRIPT
c. bahwa berdasarkan pertirnbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu merietapkan Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan teritang Perigesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013 - 2018.
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri N.omor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata. Cara Penyusunan, Pengendalian dan . Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengesahan rancangan akhir Perubahan Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diteliti oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Se1atan melalui verifikasi akhir, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dacrah;
Menimbang; a. bahwa berdasarkan pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 20 iO tentang Pelaksanaan Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maim dipandang perlu Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Strategis dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan .Jangka Menengah . Daerah (RPJMDl Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018;
. '
GUBERl"'JUR SULAWESi SELA.TAN,
DENGAN' RAHMAT TUHAl."'J YJU.JG i\lULB:A ESA
TENTA..i'tJG PENGESAHA1'"\J PERUBAHAN P...ENCJuvA STRoc\TEGIS SATUA.1'\l KERJA
PERANGKAT DAEP.AH. TAF..lli\l 2013 - 2018
KEPUTUSAN Gl:.JBEPJJUR SULA\°vESi SELAT.A.r"\J · NOMOR: 2099/LX/TiL4UN 2015
GUBERrJURSULAVJESISELATAN
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan .Nomor ;;, Tahun 2010 tcnrang Sistern Perencanaan Pembangunan Daerah tLembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nornor 2 Tarnbahan Lernbaran Daerah Provinsi Sula.wesi Selatan Nomor 251};
5. Peratnran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ! 3 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan {Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerab Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 230} sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Seiaran Nomor 3 Tahun 2015 [Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nornor 3);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mente.ii Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 201 l{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 zentang Pembentukan Peraturan Perundang-unoangan 1Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 1Jndang-!Jndang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 224, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587it sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
l , Undang-Undang Nornor _25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan · Nasional [Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nemer 4421};
Mengingat:
Tembusa.n: · \Vakil Gubemur Sulawesi Selatan di Makassar 2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 3. Para Kepala SKPD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar:
Ditetaukan di Makassar pada ta.11.ggal 23 Se!)tembe_z: 2015
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang rnenetapkan Perubahan Rencana Straregis Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam dikrum KESA.TU rneliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerirrtab Provinsi Sulawesi Selatan
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. .Uooang-Unoong NemoF 35 Tahun 2004 -tea.tang $i~t~ Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun ~0:15 tentanlf J>eni.~ A~ J>enmi-:r'1!n Dae:rah P1'0v:. ~.lsel. Nomor; 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAB
NOMOR: 050/ 3~S /X/TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAII REVISI RElfCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBAlfGUNAII DAERAH
PROVllfSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018
Mengingat
Menimbang
Tembusan: Disampaikan kepada : 1. Bapak Gubemur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan 2... Bapak. WakilGnhernnr Sulawesi.Se)atao d.iMakassar sehagai.laprn
1 Dr. H . .ANuf Haris, SH.; tl[ll['.
Ditetapkan di Makassar pada tanggal, /0 Oktober 2015
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA
Revisi Rencana Strategis Tahun 2013-2018 dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Tahunan
KEDUA
: Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
Menetapkan : KESATU
MEIIUTUSKAN :
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Daerah, P,ro;v.i.n.si .Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 20,10,
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Pr.ovinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. 'sulsel Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
2
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
i
DAFTAR ISI
Hal.
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROV. SULSEL
KATA PENGANTAR ..................................................................................................
DAFTAR ISI …………………………………………………............................................
DAFTAR TABEL ……………………………………………............................................
BAB. I PENDAHULUAN……………………………………………….........................
I.1 Latar Belakang ……………………………………………….......................
I.2 Landasan Hukum ……………………………………….............................
I.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………......................
I.4 Sistematika Penulisan …………………………………………....................
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN.....................................................................................................
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi....................................................
II.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan ..................................
2.1. Sumber Daya Manusia .......................................................................
2.2 Sarana dan Prasarana ..........................................................................
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan .........................
2.4 tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bappeda provinsi
sulawesi selatan……………………………………………………………
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN ...........................................
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda
Provinsi Sulawesi Selatan ...................................................................
III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
I
i
iii
1
1
5
9
10
13
13
41
41
43
45
51
53
54
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
ii
Provinsi Sulawesi Selatan ...................................................................
III.3 Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2008-2028 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .......
III.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kab/Kota.........
BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....
IV.1 Visi dan Misi ........................................................................................
IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Prov. Sulsel ................
IV.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi Sulwesi Selatan .....................
BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................
V.1 Rencana Program dan Kegiatan .............................................................
V.2 Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .
BAB.VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI
SULAWESI SELATAN .................................................................................
VI.1 Tujuan & Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 .
VI.2 Indikator Kunci Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-
2018…………………………………………………………………………...
BAB. VII PENUTUP ...................................................................................................
57
59
68
84
84
87
92
97
97
106
111
111
113
114
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
iii
DAFTAR TABEL
Hal.
Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 2.3
Tabel 2.4
Tabel 2.5
Tabel 2.6
Tabel 2.7
Tabel 2.8
Tabel 3.9
Tabel 3.10
Tabel 3.11
Tabel 3.12
Struktur Organisasi Badan Perencanaan PembangunanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan .........................................
Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi SulawesiSelatan Tahun 2013 ...............................................................
Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2013 .....................
Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2013 .......................
Laki-laki dan Perempuan menurut Tingkat PendidikanStaf Bappeda Tahun 2013 ....................................................
Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan PembangunanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan .........................................
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan PerencanaanPembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ................
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Provinsi SulawesiSelatan ......................................................................................
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiBadan Perencanaan Pembangunan Daerah ProvinsiSulawesi Selatan ......................................................................
Hasil Analisis terhadap KLHS Provinsi Sulawesi Selatan .....
Reviuw Rencana Strategik Kementerian Dalam Negeriyang Sesuai dengan Tupoksi Bappeda Provinsi SulawesiSelatan ....................................................................................
Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov. Sulselberdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Prov. Sulselbeserta Faktor Penghambat dan Pendorong KeberhasilanPenangannya...........................................................................
40
41
41
42
42
47
48
50
54
66
72
79
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
iv
Tabel 3.13
Tabel 4.13
Tabel .14
Tabel 5.2.1
Tabel 6.16
Permasalahan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan ..............
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PelayananBappeda Prov. Sulsel.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Provinsi SulawesiSelatan ......................................................................................
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompoksasaran dan Pendanaan Indikatif Badan PerencanaanPembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ...............
Indikator Kinerja Badan Perencanaan PembangunanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu padaTujuan dan sasaran RPJMD Provinsi sulawesi Selatan ........
81
88
94
108
117
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 1
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Setelah revisi Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sulawesi Selatan 2013-2018 Nomor; 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Perubahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang
RPJMD 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Nomor 9) yang ditetapkan pada tanggal 23 September 2015, maka secara
otomatis segala dokumen yang terkait dengan Rencana Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) tersebut harus menyesuaikan, namun demikian Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, ditetapkan sebagai pedoman mendasar/landasan
dalam penyelenggaraan pembangunan bagi pemerintah daerah. Pemerintah
daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai
satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka menjadi suatu keharusan
bagi setiap SKPD untuk menyesuaiakan dengan hasil revisi produk
perencanaan diatasnya sehingga dokumen-dokumen yang terkait dengan
perencanaan akan bersinergi antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana
diketahui bahwa semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur
Negara dengan tuntunan untuk mewujudkan administrasi Negara yang
mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 2
penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan. Dalam konteks ini
peran provinsi dan perencanaan menjadi lebih penting terutama setelah
dikeluarkannya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, yangmana
Perencanaan Pembangunan Daerah diselengarakan oleh pemerintah daerah
yang disusun dan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA). Adapun produk rencana yang disusun berdasarkan
jangka waktu, meliputi:
1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi, dan arah
pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
kepala daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan
RPJM Nasional. RPJMD memuat kebijakan keuangan daerah, strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan
disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif;
3). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja
Pemerintah.
Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana
kerja untuk jangka waktu lima tahunan, terdapat amanat dalam UU 23/2014
pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun
rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 3
indikatif”. Sedangkan dalam UU 25/2004 pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan
ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.
Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam
UU 25/2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang meliputi tahapan-tahapan
pokok sesuai Permendagri 54/2010 sebagai berikut:
1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran
dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah,
dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 Ayat 2);
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-
SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman
pada rancangan awal RPJMD (Pasal 15 Ayat 3);
3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan
rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJPD (Pasal 15
Ayat 4);
4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah
Daerah (Pasal 16 Ayat 4);
5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2
(dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 Ayat 2);
6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil
Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 Ayat 2);
7. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3
(tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 Ayat 3);
8. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah
disesuaikan dengan RPJMD (Pasal 19 Ayat 4)
Sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra SKPD mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54/2010 tentang
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 4
pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah pada Pasal 93 mencakup:
1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan SKPD;
3. Isu-isu tugas dan fungsi SKPD;
4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;
5. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran dan
pendanaan indikatif; dan
6. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD.
Berdasarkan tahapan-tahapan pokok dalam penyusunan dan
penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut, dapat diambil
suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD
merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan
penetapan RPJMD.
Sebagai salah satu perangkat daerah, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban
untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam
jangka waktu lima tahun. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi
untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang juga
didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Provinsi
Sulawesi Selatan untuk 5 (lima) tahun mendatang.
Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Renstra Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah
dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 5
(lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Revisi Rencana Pembangunan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 5
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-
2018 dan bersifat indikatif.
Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang menyusun Revisi Rencana Strategis Bappeda
Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–2018. Namun demikian jika
terdapat perubahan kebijakan mendasar dan mempengaruhi terhadap
penyusunan Renstra tersebut, maka perlu disempurnakan kembali.
Penyempurnaan tersebut antara lain:
1. Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Prov. Sulsel.
2. Perubahan uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Prov. Sulsel.
3. Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
4. Perubahan kebijakan yang mendasar terhadap perencanaan pembangunan
daerah.
1.2. LANDASAN HUKUM
Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018
disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Nomor 47 Provinsi Tahun 1960 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat 1
Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2102) Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingat I Sulawesi Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 47 Provinsi Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 6
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 7
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 8
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Podoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulsel Nomor 249);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009
tentang Perubahan Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 12
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 245);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan 2008-2028;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 - 2018
22. Keputusan Gubernur Nomor 120/4296/Bappeda, tanggal 26 Juli 2013
tentang Penetapan RENSTRA SKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-
2018.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 9
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2013-2018 adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan
Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.
Tujuan penyusunan renstra ini secara spesifik adalah:
1. Mengidentifikasi (review) secara menyeluruh pelayanan/kinerjaBappeda
Provinsi Sulawesi Selatan periode lalu.
2. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif,
efisien dan akuntabel.
3. Merumuskan arah kebijakan dan strategis Bappeda Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2013-2018 sesuai dengan visi dan misinya.
4. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2013-2018.
Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan
Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 ini adalah agar
dapat:
1. Teridentifikasinya kondisi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan melalui
pengukuran pelayanan/kinerja terkini.
2. Terumuskannya arah kebijakan dan strategis Bappeda Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2013-2018 sesuai dengan visi dan misinya.
3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis
(RENSTRA) Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018
berdasarkan kerangka pendanaan.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 10
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Renstra Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–2018, disusun
melalui sistematika sebagai berikut.
Bab I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
BAB II. Gambaran Pelayanan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan,
menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi,
sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang
pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.
BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda
Provinsi Sulawesi Selatan, mengidentifikasikan permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi
Sulawesi Selatan, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan terpilih, telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008-2028, telaahan Renstra Kementrian dan lembaga dan
Renstra Bappeda kabupaten/kota/KL/Bappenas/ Bangda serta
penentuan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.
BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi
visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi
dan kebijakan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.
BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif, mengemukakan rencana
program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif.
BAB VI. Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2013-2018, mengemukakan 10 indicator kinerja
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 11
Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dicapai dalam
lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2013-2018.
BAB VII. Penutup, berisi ringkasan renstra serta langkah-langkah yang
akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan hasil Revisi
Renstra Bappeda Tahun 2013-2018.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 12
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Peran perencanaan pembangunan secara strategis semakin diperlukan
untuk sinkronisasi dan sinergi kegiatan dan pembangunan pusat dan daerah
serta antar daerah, mengingat dalam era desentralisasi upaya pemberian
kewenangan dan pendelegasian tugas-tugas pembangunan telah diberikan
kepada daerah dan dilaksanakan secara mandiri. Selain itu terdapat pula
kebijakan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya menuntut keterlibatan
pemerintah daerah dalam rangka membawa arah perbaikan keadaan berbangsa
dan bernegara melalui tata kelola yang lebih baik.
Sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU
Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda merupakan
instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah.
Dengan demikian peran Bappeda menjadi sangat penting dan diharapkan bisa
menjadi katalisator kegiatan pembangunan daerah antar pemerintah dengan
pihak masyarakat dan para stakeholders lainnya. Dengan adanya Dokumen
Rencana Strategis (RENSTRA) ini, maka strategi dan arah kebijakan
perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan semakin berkualitas.
Dewasa ini masyarakat sudah berhak mengikuti proses perencanaan yang
langsung menyangkut publik, karena era transparansi, semua dokumen
perencanaan bukan lagi menjadi milik dan rahasia birokrat, namun sudah
menjadi milik masyarakat sehingga masyarakat harus mengetahuinya. Hal itu
tercermin dalam proses perencanaan mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan,
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 13
Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai Musrenbang Provinsi. Peserta yang
bermusyawarah menyusun kebutuhan tersebut adalah wakil dari masyarakat
sesuai dengan bidangnya masing-masing, sedangkan pihak pemerintah hanya
sebagai fasilitator. Karena Musrenbang tersebut tidak lagi sebagai ajang pidato
susunan daftar panjang keinginan, namun saat ini sudah menjadi ajang debat
program, sesuai dengan daftar kebutuhan yang sudah diantisipasi dengan
alokasi indikatif, yang akan membiayai usulan dimaksud. Dengan demikian
tidak timbul daftar keinginan namun merupakan daftar kebutuhan yang sudah
dapat kejelasan pendanaannya.
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi
Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 13 Tahun 2013 tentangPerubahan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Organisasi Dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan. Bappeda Provinsi
Sulawesi Selatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas
mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub
Bidang sebagai berikut.
a. Kepala Badan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
1. Tugas pokok :
Menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan
berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Fungsi :
2.1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan;
2.2. Melakukan Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 14
a. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan daerah;
b. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Rincian tugas pokok dan fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan
belum dilaksanakan;
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Membantu gubernur di bidang perencanaan pembangunan di
daerah;
g. Merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum
APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
h. Melakukan koordinasi, mengarahkan dan menyelenggarakan
musrenbang kabupaten/kota, provinsi, regional, rapat kerja
provinsi;
i. Mengikuti dan mengarahkan musrenbang regional, rapat
koordinasi pusat, musrenbang nasional;
j. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dalam
rangka pelaksanaan tugas;
k. Memimpin, mengendalikan dan menyusun rencana program kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 15
l. Memfasilitasi kegiatan satuan kerja perangkat daerah dan lembaga
pemerintah dan non pemerintah dalam hal perencanaan
pembangunan daerah;
m.Memantau, mengevaluasi dan mengoordinasikan tugas dalam dan
luar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
n. Menyelenggarakan sosialisasi dokumen perencanaan, baik program
kerja daerah, provinsi, pusat maupun luar negeri;
o. Menyelenggarakan kerja sama antar lembaga pemerintah dan non
pemerintah dalam dan luar negeri;
p. Menyelenggarakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dalam dan luar Provinsi Sulawesi Selatan;
q. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional di bidang
perencanaan pembangunan;
r. Menyelenggarkan kebijakan program, keuangan, umum,
perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;
s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
t. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.
Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
1. Tugas pokok :
Melakukan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan
administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta
penyusunan program dalam lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 16
2. Fungsi:
a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan;
b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
c. Pengelolaan administrasi keuangan;
d. Melakukan koordinasi dan penyusunan program serta
pengolahan dan penyajian data
e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Rincian tugas pokok dan fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah
dan belum dilaksanakan;
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta
menyiapkan bahan penyusunan program Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
g. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan
kebijakan teknis di lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam
lingkungan badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi
dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
i. Melakukan koordinasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 17
j. Melakukan koordinasi dan melaksanakan pengolahan dan
penyajian data dan informasi dalam lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Melaksanakan dan melakukan koordinasi pelayanan
ketatausahaan;
l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi
umum dan kepegawaian;
m. Melaksanakan dan melakukan koordinasi pelayanan
administrasi keuangan;
n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan
organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;
o. Melaksanakan dan melakukan koordinasi pelaksanaan urusan
rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan;
q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang;
r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;
s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
Bidang Ekonomi
1. Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang.
2. Tugas pokok:
Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah di Bidang Ekonomi.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 18
3. Fungsi:
a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah bidang ekonomi : Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, Ketahanan Pangan Daerah, Peternakan,
Perkebunan, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan investasi
serta ekonomi makro;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah bidang ekonomi;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan
tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup
bidang ekonomi;
d. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan-usulan perencanaan
pembangunan dari sektor maupun dari kabupaten/kota;
e. Penyelenggaraan fasilitasi kerja sama antar lembaga dalam dan
luar negeri, non pemerintah (LSM, swasta);
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
4. Rincian tugas pokok dan fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas–tugas yang telah
dan belum dilaksanakan;
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat–rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Melaksanakan, Melakukan koordinasi dan sikronisasi kegiatan
perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;
g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi
di dalam dan luar daerah;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 19
h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi program kegiatan
perencanaan ekonomi;
i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas–
tugas intern bidang ekonomi;
j. Melakukan koordinasi dan pengendalian program dan kegiatan
pada sektor bidang ekonomi;
k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
1. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
dipimpin oleh Kepala Bidang.
2. Tugas pokok :
Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Kelembagaan.
3. Fungsi :
a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Kelembagaan;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan lingkup Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Kelembagaan;
c. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan–usulan
perencanaan pembangunan dari sektor maupun dari
kabupaten/kota;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 20
4. Rincian tugas pokok dan fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia dan Kelembagaan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah
dan belum dilaksanakan;
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan
pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Pengembangan Kelembagaan;
g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan sumber
daya manusia dan kelembagaan di dalam dan luar daerah;
h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan program
kegiatan perencanaan sumber daya manusia dan kelembagaan;
i. Mengoordinasikan dan mengendalikan pada sektor bidang
sumber daya manusia dan kelembagaan;
j. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi
di dalam dan luar daerah;
k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 21
Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Prasarana Wilayah
Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah
dipimpin oleh Kepala Bidang.
1. Tugas pokok :
Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah.
2. Fungsi :
a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah bidang sumber daya alam dan prasarana
wilayah;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah lingkup bidang sumber daya alam dan
prasarana wilayah;
c. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan-usulan
perencanaan pembangunan dari sektor maupun dari
kabupaten/kota;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Rincian tugas pokok dan fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Alam dan
Prasarana Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan;
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Merencanakan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi
pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan
prasarana wilayah;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 22
g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan sumber
daya alam dan prasarana wilayah di dalam dan luar daerah;
h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan program
kegiatan perencanaan sumber daya alam dan prasarana
wilayah;
i. Melakukan koordinasi dan pengendalian pada sektor Bidang
Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah;
j. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah
dan pusat untuk mempercepat program pembangunan;
k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;
Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan
1. Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan
dipimpin oleh Kepala Bidang.
2. Tugas pokok :
Malaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah di Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan
Pembangunan.
3. Fungsi :
a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah di bidang Perencanaan Makro dan
Pembiayaan Pembangunan;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 23
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan lingkup Bidang Perencanaan Makro dan
Pembiayaan Pembangunan;
c. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan-usulan
perencanaan pembangunan dari sektor maupun dari
kabupaten/kota;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
4. Rincian tugas pokok dan fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Makro dan
Pembiayaan Pembangunan sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan;
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Mengkonsultasikan, merencanakan, mengoordinasikan dan
menyinkronisasikan pembangunan daerah di Bidang
Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan;
g. Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen
perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, dan
APBD;
h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi program kegiatan
Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan;
i. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi rencana program dan
kegiatan pembangunan daerah dan pusat;
j. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 24
k. Melakukan koordinasi perencanaan penganggaran
pembangunan baik dari sektor maupun kabupaten/kota;
l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang
Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan di pimpin oleh
Kepala Bidang.
1. Tugas pokok :
Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan.
2. Fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di
bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
serta kerja sama antar lembaga dalam pengembangan statistik
dan evaluasi kinerja pembangunan;
b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah;
c. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
d. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Bidang
Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 25
e. Pelaksanaan hubungan kerja daerah di Bidang Statistik dan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah serta kerja sama antar
lembaga dalam pengembangan statistik;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Rincian tugas pokok dan fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Statistik dan Evaluasi
Kinerja Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah
dan belum dilaksanakan;
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi serta menganalisis
kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
perumusan perencanaan pembangunan selanjutnya;
g. Mengendalikan kegiatan pembangunan pada Bidang Statistik
dan Evaluasi Kinerja Pembangunan;
h. Merencanakan, mangkoordinasikan dan menyinkronisasikan
pambangunan daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja
Pembangunan;
i. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah
dan pusat untuk mempercepat program pembangunan;
j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan
Evaluasi Kinerja Pembangunan dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 26
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional
A. Fungsional Perencanaan
Kelompok jabatan fungsional perencana terdiri dari sejumlah
pegawai dalam jenjang jabatan fungsional perencana yang dipimpin
oleh seorang pejabat fungsional perencana senior selaku ketua
kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan melalui Sekretaris/Kepala Bidang dan di bawah
koordinasi Kepala Sub Bagian/Sub Bidang.
Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001 Tentang
Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, maka rumpun
jabatan, kedudukan, tugas pokok dan rincian kegiatan fungsional
perencana sebagai berikut :
1. Rumpun Jabatan Fungsional : Jabatan Fungsional Perencana
yang disebut Perencana, termasuk dalam rumpun Manajemen.
2. Kedudukan Perencana :
a. Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis
fungsional perencanaan dilingkungan instansi pemerintah;
b. Perencana dimaksud adalah jabatan karier yang hanya dapat
diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai
Negeri Sipil,
3. Tugas Pokok Perencana :
Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan
perencanaan.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 27
4. Rincian Kegiatan Pejabat Fungsional yang dimaksud sebagai
berikut :
a. Perencana Utama :
1. Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi
pencapaian tujuan dalam rangka perumusan alternatif
kebijaksanaan;
2. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang;
3. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
perencanaan kebijaksanaan strategis makro;
4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
perencanaan kebijaksanaan program jangka panjang;
5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
perencanaan program strategis makro;
6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
perencanaan proyek kawasan;
7. Menentukan kriteria untuk menilai alternatif proses
pengambilan keputusan keputusan dalam rangka
pengkajian alternatif;
8. Melakukan pengkajian alternatif-alternatif berdasarkan
kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan
kebijaksanaan strategis jangka panjang;
9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan
strategis makro;
10. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan program strategis
jangka panjang;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 28
11. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan program strategis
makro;
12. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan krieteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan proyek kawasan;
13. Memproses pengambilan keputusan dalam rangka
penentuan alternatif dan rencana kebijaksanaan;
14. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
kebijaksanaan strategis jangka panjang;
15. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
kebijkasanaan strategis makro;
16. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
program strategis jangka panjang;
17. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
program strategis makro;
18. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek
kawasan;
19. Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan
pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
20. Menulis saran dan tindak lanjut yang diperlukan dalam
kebijaksanaan strategis jangka panjang;
21. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam kebijaksanaan strategis makro;
22. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan program strategis jangka panjang;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 29
23. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan program strategis makro;
24. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan proyek kawasan;
25. Melaksanakan kegiatan perencanaan lainnya yang
ditugaskan oleh atasan.
b. Perencana Madya :
1. Menyusun landasan kerangka teoritis dan model dalam
rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
2. Menyusun asumsi/hipotesis model dalam rangka
penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
3. Mengkaji hasil-hasil pengujian model dalam rangka
perumusan alternatif kebijaksanaan;
4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka
menengah;
5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
7. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalam perencanaan program strategis sektoral;
8. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalam perencanaan proyek multi sektoral;
9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksaan strategis
jangka menengah;
10.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksaan strategis
sektoral;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 30
11.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan program strategis
jangka menengah;
12.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan program strategis
sektoral;
13.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan proyek multi sektor;
14.Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan
dalam rangka penentuan alternatif dan rencana
pelaksanaan;
15.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
kebijaksanaan strategis jangka menengah;
16.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
kebijaksanaan strategis sektoral;
17.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
program strategis jangka menengah;
18.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
program strategis sektoral;
19.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek
multi sektor;
20.Mengarahkan pelaksanaan dalam rangka pengendalian
pelaksanaan;
21.Memantau/memonitorkegiatan melaksanaan/
perkembangan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
22.Menyusun disain akhir efektifitas pelaksanaan;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 31
23.Menyusun disain akhir efektifitas tujuan;
24.Menyusun disain akhir dampak kemasyarakatan/
lingkungan;
25.Melaporkan penilaian hasil pelaksanaan;
26.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka
menengah;
27.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
28.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
29.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan program strategis sektoral;
30.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan proyek multi sektoral.
c. Perencana Muda :
1. Menyusun disain dan instrumentasi dalam rangka
pengumpulan data dan informasi;
2. Mengumpulkan data primer dalam rangka pengumpulan
data dan informasi;
3. Mereview kelengkapan data dalam rangka pengolahan
data dan informasi ;
4. Memformulasikan sajian untuk analisis dalam rangka
penyajian data dan informasi;
5. Menganalisis hasil-hasil pembangunan dalam rangka
analisis data dan informasi;
6. Mengevaluasi data yang sudah ada dalam rangka analisis
data dan informasi;
7. Menyusun neraca sumber daya yang potensial dalam
rangka analisis data dan informasi;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 32
8. Menentukan tingkat permasalahan dalam rangka
perumusan permasalahan;
9. Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan dalam
rangka perumusan permasalahan;
10. Melakukan studi pustaka yang memperkuat
landasan/kerangka teoritis dalam rangka penyusunan
model hubungan kausal/fungsional;
11. Menyusun spesifikasi model dalam rangka penyusunan
model hubungan kausal/fungsional;
12. Mengkonsultasikan dengan pihak/lembaga yang
kompoten dalam rangka penyusunan model hubungan
kausal/fungsional;
13. Memasukkan data kedalam model yang akan dipakai
dalam rangka pengujian model:
14. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka
pendek;
15. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
16. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalam perencanaan program strategis regional;
17. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalam perencanaan proyek sektor tunggal;
18. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan
strategis jangka pendek;
19. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan
strategis regional;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 33
20. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan program strategis
regional;
21. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan proyek sektor
tunggal;
22. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
kebijaksanaan strategis jangka pendek;
23. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
kebijaksanaan strategis regional;
24. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
program strategis regional;
25. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek
sektor tunggal;
26. Merumuskan prosedur pelaksanaan dalam rangka
penentuan alternatif dan rencana perencanaan;
27. Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan
dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
28. Menyusun disain awal efektifitas pelaksanaan dalam
rangka penilaian hasil pelaksanaan;
29. Menyusun disain awal efektifitas tujuan dalam rangka
penilaian hasil pelaksanaan;
30. Menyususn disain awal dampak kemasyarakatan/
lingkungan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
31. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk
penilaian hasil pelaksanaan efektifitas pelaksanaan;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 34
32. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk
penilaian hasil pelaksanaan efektifitas tujuan;
33. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk
penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/
lingkungan;
34. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka
pendek;
35. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
36. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan program strategis regional;
37. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan proyek sektor tunggal;
38. Melaksanakan kegiatan perencanaan lainnya yang
ditugaskan oleh atasan.
B. Fungsional Pustakawan
Pejabat fungsional pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan
informasi di instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.
Pejabat fungsional pustakawan berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan di
bawah koordinasi Kepala Sub Bagian.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 dan Keputusan
Bersama Kepala Perpustakawan Nasional RI dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan nomor 21 tahun
2003 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 35
Kreditnya, maka rumpun jabatan, instansi Pembina, kedudukan
dan tugas pokok fungsional pustakawan sebagai berikut :
1. Rumpun Jabatan Fungsional Pustakawan :
a. Jabatan Fungsional Pustakawan termasuk dalam rumpun
arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan.
b. Jabatan Fungsional Pustakawan terdiri dari Pustakawan
Tingkat Terampil dan Pustakawan Tingkat Ahli.
2. Pustakawan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan
sebagai pelaksana penyelenggara tugas utama kepustakawanan
pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi pada
instansi pemerintah.
3. Jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan karier yang
hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus
sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Tugas Pokok Pustakawan yang ada di Bappeda :
Pustawakan tingkat terampil :
1) Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan
pustaka/sumber informasi, dan.
2) Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
5. Rincian Kegiatan Fungsional Pustakawan Tingkat Terampil :
a. Pustakawan Pelaksana :
1. Menghimpun alat seleksi bahan pustaka;
2. Melakukan survei bahan pustaka;
3. Membuat dan menyusun desiderata;
4. Meregistrasi bahan pustaka;
5. Melakukan verifikasi data bibliografi;
6. Melakukan katalogisasi sederhana;
7. Melakukan katalogisasi salinan;
8. Mengalihkan data bibliografi secara manual;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 36
9. Mengalihkan data bibliografi secara elektronis;
10. Membuat kelengkapan bahan pustaka;
11. Mengelola jajaran bahan pustaka;
12. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/
preventif;
13. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/
treatment;
14. Melakukan layanan sirkulasi;
15. Melakukan layanan perpustakaan keliling;
16. Menyediakan bahan pustaka koleksi setempat;
17. Mengumpulkan data untuk statistik;
18. Melakukan publisitas.
b. Pustakawan Pelaksanan Lanjutan :
1. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana
operasional pengembangan koleksi;
2. Mengumpulkan data dalam rangka survei minat
pemakai;
3. Mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka
penyiangan bahan pustaka;
4. Mengelola hasil penyiangan;
5. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana
operasional pengolahan bahan pustaka;
6. Melakukan klasifikasi sederhana;
7. Mengelola data bibliografi dalam bentuk kartu katalog;
8. Mengelola data bibliografi dalam bentuk basis data;
9. Menyusun daftar tambahan pustaka;
10. Membuat kliping;
11. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana
operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 37
12. Mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka
penyimpanan dan pelestarian;
13. Mereproduksi bahan pustaka kepustakaan kelabu;
14. Mereproduksi bahan pustaka berupa buku;
15. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana
operasional layanan informasi;
16. Melakukan layanan bahan pandang dengar;
17. Menyediakan bahan pustaka melalui silang layan;
18. Melakukan bimbingan membaca;
19. Melakukan cerita pada anak-anak;
20. Mengumpulkan data untuk tinjauan kepustakaan;
21. Mengumpulkan data untuk informasi teknis;
22. Mengolah dan menyusun data statistik;
23. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana
operasional penyuluhan;
24. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana
operasional publisitas;
25. Menyusun materi publisitas berbentuk berita, sinopsis,
brosur dan leaflet;
26. Menyusun materi publisitas berbentuk poster/gambar
peraga;
27. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana
operasional pameran;
28. Menyiapkan materi dan penataan pameran;
29. Menjadi pemandu penyelenggaraan pameran.
c. Pustakawan Penyelia :
1. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana
operasional pengembangan koleksi;
2. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana
operasional pengolahan bahan pustaka;
3. Melakukan katalogisasi yang bersifat kompleks;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 38
4. Membuat anotasi;
5. Menyunting data bibliografi;
6. Menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya;
7. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana
operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka;
8. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana
operasional layanan informasi;
9. Melakukan layanan rujukan cepat;
10. Melakukan penelusuran literatur untuk bahan bacaan;
11. Melakukan bimbingan pemakai perpustakaan;
12. Membina kelompok pembaca;
13. Menyebarkan informasi terbaru/kilat berbentuk lembar
lepas;
14. Menyebarkan informasi terseleksi berbentuk lembar
lepas;
15. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana
operasional penyuluhan;
16. Melaksanakan penyuluhan massal dengan cara
menggunakan alat bantu audio-visual tentang kegunaan
dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan
informasi kepada pemakai perpustakaan;
17. Melaksanakan penyuluhan massal tanpa alat bantu
tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan,
dokumentasi, dan informasi kepada pemakai
perpustakaan;
18. Melaksanakan penyuluhan tatap muka dalam kelompok
tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan,
dokumentasi dan informasi kepada pemakai;
19. Melaksanakan penyuluhan perpustakaan tentang
pengembangan perpustakaan dokumentasi dan informasi
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 39
kepada penyelenggara dan pengelola perpus-takaan
tingkat kelompok;
20. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana
operasional publisitas;
21. Menyusun materi publisitas berbentuk slide, pandang
dengar;
22. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana
operasional pameran;
23. Menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan
pameran.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 40
Tabel 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
STRUKTUR ORGANISASIBADAN PERENCAAN
PEMBANGUNAN DAERAHPROVINSI SULAWESI SELATAN
(Perda Nomor 32 Tahun 2008)
BIDANGEKONOMI
BIDANGPENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN DANSDM
BIDANGPENGEMBANGAN SDA
DAN PRASARANAWILAYAH
BIDANGPERENCANAAN MAKRO
DAN PEMBIAYAANPEMBANGUNAN
BIDANGSTATISTIK DAN
EVALUASI KINERJAPEMBANGUNAN
SUB BIDANGPERTANIAN INDUSTRI,
PERDAGANGANPARIWISATA DAN
INVESTASI
SUB BIDANGPENGEMBANGAN
SUMBER DAYAMANUSIA
SUB BIDANGPENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAMDAN LINGKUNGAN
SUB BIDANGPERENCAAN MAKRO
WILAYAH
SUB BIDANGSTATISTIK
SUB BIDANGEKONOMI MAKRO
SUB BIDANGPENGEMBANGANKELEMBAGAAN
SUB BIDANGPRASARANA
WILAYAH
SUB BIDANGPEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN
SUB BIDANGEVALUASI KINERJA
PEMBANGUNAN
KEPALA BADAN
PEJABATFUNGSIONAL
SUB BAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIA
SUB BAGIANPROGRAM
SUB BAGIANKEUANGAN
SEKRETARIS
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 41
2.2. SUMBER DAYA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi
Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi
menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2015, jumlah pegawai
Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 127 orang Pegawai Negeri
sipil yang terdiri dari lihat tabel berikut ini;
Tabel 2.2. Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2015
NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan
1 Eselon II 1 - 12 Eselon III 5 1 63 Eselon IV 8 4 12
Total 15 4 19Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi
Sulawesi Selatan pada jabatan struktural terdapat satu orang laki-laki pejabat
eselon II, lima orang laki-laki dan satu orang perempuan yang menempati
jabatan eselon III, serta ada 13 jabatan pada eselon IV yang terdiri dari delapan
orang laki-laki dan empat orang perempuan.
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2015
NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan
1 Fungsionaal PerencanaMadya 3 13 16
2 Fungsionaal PerencanaMuda 3 4 7
Total 6 17 23Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 42
Dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa Bappeda Provinsi
Sulawesi Selatan terdapat 23 orang pejabat Fungsional Perencana dengan
rincian pejabat fungsional Perencana Madya terdapat tiga belas orang
perempuan dan tiga orang laki-laki, sedangkan pada fungsional Perencana
Mudaempat orang laki-laki dantiga orang perempuan.
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan tingkat Golongan Tahun 2015
NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan1 Golongan IV 17 19 362 Golongan III 39 21 603 Golongan II 24 6 304 Golongan I 1 - 1
Total 81 46 127Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015
Dari tabel tersebut tergambar bahwa jumlah pegawai Bappeda
Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 terdapat 127 orang pegawai yang
terdiri dari 81 orang laki-laki dan 46 orang perempuan dengan rincian
pergolongan sebagai berikut; 17 orang laki-laki dan 19 orang perempuan yang
bergolongan IV, 39 orang laki-laki dan 21 orang perempuan yang bergolongan
III, 24 orang laki-laki dan 6 orang perempuan yang bergolongan II, serta ada 1
orang laki-laki yang bergolongan I.
Tabel 2.5. Laki-laki dan Perempuan menurut tingkat Pendidikan StafBappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan1 S3 2 1 32 S2 22 27 493 S1 35 13 484 D3/Sarmud - 3 35 SMA/sederajat 21 2 236 SMP/sederajat - - -7 SD 1 - 1
Total 81 46 127Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 43
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 127 orang staff Bappeda
provinsi Sulawesi Selatan terdapat 81 orang laki-laki dan 46 orang perempuan
dengan kualifikasi pendidikan masing-masing dua orang laki-laki dan satu
orang perempuan yang memiliki kualifikasi pendidikan S-3, dua puluh dua
orang laki-laki dan dua puluh tuju orang perempuan yang memiliki kualifikasi
pendidikan S-2, tiga puluh lima orang laki-laki dan tiga belas orang perempuan
yang memiliki kualifikasi pendidikan S-1, tiga orang perempuan yang
berpendidikan Sarjana Muda, dua puluh satu orang laki-laki dan dua orang
perempuan orang tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, serta satu orang
laki-laki tamatan Sekolah Dasar.
Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sudah cukup tinggi, namun masih perlu senantiasa
diberikan penguatan-penguatan khususnya dalam bidang perencanaan dan
pengembangan wilayah.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
dapat berjalan dengan baik, selain dukungan sumber daya aparatur yang
terampil juga perlu didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang
memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
aparatur Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan secara berkesinambungan, daya
dukung sarana penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan
dan perlengkapan perkantoran.
2.2.2. Sarana dan Prasarana
Kondisi saat ini masih menunjukan belum terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi
rekapitulasi barang dan inventaris kantor untuk mendukung tugas dan kinerja
organisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas BAPPEDA Provinsi Sulawesi
Selatan dalam tahun 2015 :
KIB. A Tanah (Nihil).
KIB. B Peralatan dan Mesin.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 44
1. Alat Angkutan:
1) Roda Empat 16 unit terdiri dari;
1) Sedan 3 unit.
2) Jip 1 unit.
3) Station Wagon 12 unit.
2) Roda Dua 34 unit terdiri dari;
1) Honda 8 unit.
2) Yamaha 18 unit
3) Suzuki 8 unit
2. Alat Rumah Tangga terdiri dari:
1) Komputer PC 68 unit.
2) Laptop 25 unit.
3) Note Book 39 unit.
4) Printer 47 unit.
5) UPS 35 unit.
6) Mesin Ketik Manual 11 unit.
7) AC 40 unit.
8) Meja 202 buah.
9) Kursi 589 buah.
10) Filleng Kabinet 68 buah.
11) Komputer Tablet Aple 68 unit.
12) Eksternal 5 unit.
3. Studio dan Komunikasi terdiri dari:
1) Pesawat Telepon 22 unit.
2) Handycam 7 unit.
3) Handy Talky 5 unit.
4) Kamera 13 unit.
Melihat kondisi sarana dan prasarana mesin perkantoran kantor Bappeda
Provinsi Sulawesi Selatan seperti tersebut diatas, maka perlu adanya
peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 45
khususnya pada peningkatan kinerja aparatur Bappeda Provinsi Sulawesi
Selatan, beberapa sarana penunjang yang belum memadai seperti kebutuhan
sarana perlengkapan rapat, sarana telekomunikasi internal, Air Conditioner
dan pendukung lainnya.
Oleh karena itu, untuk mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka
dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang.
2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI
SULAWESI SELATAN
Mengacu pada tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagaimana amanat
Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2013, maka BAPPEDA
memiliki 4 (empat) peran, sebagai: 1). pengambil kebijakan/keputusan
(policy/decision maker); 2). koordinator; 3). think-tank; dan 4). Administrator,
maka Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan menjabarkan keempat peran tersebut
ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya pada berbagai kegiatan
strategis.
Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Bappeda Provinsi Sulawesi
Selatan berperan menentukan kebijakan dan program dalam rencana
pembangunan daerah, baik kebijakan pembangunan jangka panjang daerah
(RPJPD), kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
maupun kebijakan tahunan (RKPD). Kebijakan pembangunan jangka
menengah dan tahunan masing-masing delengkapi dengan perkiraan
anggaran, yaitu perkiraan anggaran untuk RPJMD yang bersifat lima tahunan
dimulai sejak RPJMD 2013-2018 ditetapkan, sedangkan rencana kerja
pemerintah daerah (RKPD) yang bersifat tahunan disusun berikut perkiraan
anggarannya. Selain tugas perencanaan tersebut, Bappeda Provinsi Sulawesi
Selatan juga berperan dalam mengendalikan dan melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan pembangunan guna menjaga konsistensi antara pelaksanaan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 46
pembangunan dengan dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan
pembangunan nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Sebagai koordinator, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berperan
melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar
wilayah, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan
(stakeholders); koordinasi perumusan kebijakan dibidang perencanaan
pembangunan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-
sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan, dan pengalokasian dana
untuk pembangunan; serta koodinasi kegiatan strategis yang berskala regional,
nasional dan mendesak yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah
dan dengan lembaga lainnya. Selain tugas koordinasi perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan tersebut, BAPPEDA Prov. Sulsel juga berperan
dalam menentukan kebijakan nasional, antara lain penanganan perubahan
iklim (climate change) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur nomor
59 tahun 2013 tentang Rencana Aksi daerah Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca (RAD GRK), dan kebijakan nasional lainnya yaitu RAD Pangan dan
Gizi, MP3EI dan MP3KI.
Sebagai think tank, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berperan
melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai
masukan untuk penyusunan rencana pembangunan maupun untuk perumusan
kebijakan-kebijakan strategis lainnya untuk kepentingan daerah yang berskala
lokal, regional, maupun nasional. Sedangkan sebagai administrator, Bappeda
Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam pengelolaan dokumen perencanaan
pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas
pelaksanan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil
evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum pelaksanaan
tugas BAPPEDA sebagai SKPD Pemerintah Provinsi.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 47
Tabel 2.6. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
PENGAMBILKEPUTUSAN
(POLICY/DECISIONMAKER)
THINKTANK
KOORDINATOR ADMINISTRATOR
PENJABARAN:
1. Perencanaan:
penyusunan rencana
pembangunan daerah
jangka panjang,
menengah dan
pendek/tahunan.
2. Penganggaran:
penyusunan alokasi
pendanaan (indikatif)
sebagai bahan
penyusunan RAPBD.
3. Pengendalian dan
Evaluasi: terhadap
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.
PENJABAR
AN:
Analisis
kebijakan di
bidang
perencanaan
pembanguna
n daerah dan
kebijakan
lainnya.
PENJABARAN:
1. Koordinasi
dalam
perumusan
kebijakan di
bidang
perencanaan
pembangunan
daerah.
2. Koordinasi dan
fasilitasi dalam
pelaksaan
dekonsentrasi
dan tugas
pembantuan.
3. Koordinasi
kegiatan
strategis
penanganan
permasalahan
mendesak sesuai
penugasan.
PENJABARAN:
1. Pengelolaan
dokumen
perencanaan
termasuk dana
dekonsentrasi dan
tugas
pembantuan.
2. Pengelolaan
pelaporan hasil
pemantauan dan
evaluasi terhadap
pelaksanaan
rencana
pembangunan
daerah.
3. Pembinaan dan
pelayanan
administrasi
umum.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II
Page | 48
Tabel 2.7.Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
NO.INDIKATOR
KINERJA SESUAITUGAS DAN
FUNGSI
TARGET
SPMTARGET
IKKTARGET
INDIKATORLAINNYA
TARGET CAPAIAN TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 20131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20
I Perencanaan Pembangunan:1 Data dan ßInformasi
Pembangunan100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 RPJMD, RKPD,KUA-PPAS
100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 LAKIP, LKPJ, UKP4dan DokumenEvaluasiPerencanaan
100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 KoordinasiPerencanaan danPengendalianKerjasamaPembangunanDaerah
100% Lap. Pelaks.Keg.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
II Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.5 Rasio ketersediaan
Barang dan JasaAdministrasiPerkantoran
100% Lap.Kegiatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 RasiopenyelenggaraanRapat Koordinasidan Konsultasi didalam dan ke luardaerah
100% Lap.Kegiatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100%
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II
Page | 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7 Rasiopembangunan,pengadaan,pemeliharaan danrehabilitasiprasarana dansarana aparatur.
100% Lap.Kegiatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 RasiopenyelenggaraanRapat Koordinasidan Konsultasi didalam dan ke luardaerah
100% Lap.Kegiatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 Rasio Pembinaandan PeningkatanPelayanan, tatausaha danadministrasikepegaqwaian
100% Lap.Kegiatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 Rasio KetersediaanDokumenPerencanaan SKPD.
100% Lap.Kegiatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 Rasio KetersediaanDokumenPerencanaan ,Evaluasi danPelaporan.
100% Lap.Kegiatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II
Page | 50
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Prov. Sulsel.
Sumber: Data Neraca Keuangan Sub Bagian Keuangan Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN DAERAH 30.000.000,00 35.000.000,00 - - -
PENDAPATAN ASLI DAERAH 30.000.000,00 35.000.000,00
- - - - -
13.844.221.852,00 17.310.940.624,70 18.708.337.062,17 20.584.010.768,39 22.627.847.845,23 22.239.740.517,00 24.302.871.108,00 27.898.202.779,00 39.940.526.188,00 41.447.888.255,00
6.895.518.665,00 6.648.821.257,00 7.786.509.779,00 11.822.007.176,00 12.271.888.255,00- Belanja Pegawai - 6.895.518.665,00 6.648.821.257,00 7.786.509.779,00 11.822.007.176,00 12.271.888.255,00
13.844.221.852,00 17.310.940.624,70 18.708.337.062,17 20.584.010.768,39 22.627.847.845,23 15.344.221.852,00 17.654.049.851,00 20.111.693.000,00 28.118.519.012,00 29.176.000.000,00- Belanja Pegawai - - - - - 5.350.470.000,00 4.614.030.000,00 5.728.478.000,00 6.116.835.000,00 7.066.865.000,00- Belanja Barang dan Jasa - - - - - 9.201.251.852,00 12.357.269.851,00 13.862.665.000,00 21.509.384.012,00 21.630.635.000,00- Belanja Modal - - - - - 792.500.000,00 682.750.000,00 520.550.000,00 492.300.000,00 478.500.000,00
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Kegiatan
Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II
Page | 51
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN
PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TANTANGAN
Adapun tantangan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain;
1. Penyusunan perencanaan sektor belum sepenuhnya berbasis data,
sehingga rencana kerja SKPD masih lemah dan belum konsisten
dengan dokumen perencanaan daerah.
2. Perencanaan pembangunan daerah (Provinsi dan Kabu/Kota)
belum spenuhnya terintegrasi.
3. Perencanaan pembangunan daerah (Provinsi dan Kabu/Kota)
belum terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah.
4. Kesadaran aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam
melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugasnya masih
belum optimal.
5. Kesadaran aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam
mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum optimal.
PELUANG
Adapun peluang yang dimiliki Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
antara lain;
1. Adanya kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholders)
kepada Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal fasilitasi
penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah;
2. Sasaran pembangunan daerah yang harus dicapai sudah jelas
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) 2013-2018;
3. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemerintah
daerah mempunyai kewenangan dalam penyempurnaan rencana
kerja pembanguanan daerah;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II
Page | 52
4. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemerintah
daerah mempunyai fungsi fasilitasi terhadap rencana-rencana
pemerintah pusat, lembaga asing dan NGO;
5. Adanya kesempatan bagi aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 53
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
Beberapa isu yang sering ditemukan dalam proses Perencanaan
Pembangunan Daerah antara lain;
1. Analisis kondisi wilayah merupakan hal utama dan penting dalam proses
penyusunan rencana pembangunan daera, analisis kondisi wilayah
perencanaan membutuhkan data dan informasi yang aktual, akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ketersediaan data dan informasi
yang akurat akan sangat menentukan langkah selanjutnya keberhasilan
perencanaan.
2. Salah satu variabel penentu keberhasilan suatu rencana banyak ditentukan
ketersediaan dan kualitas para perencana, sebagai pelaksana perencana
pembangunan daerah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas
kinerja dan profesionalisme.
3. Bappeda adalah lembaga perencana yang menempatkan posisinya sebagai
perekat perencanaan dalam wilayah, salah satu hal yang sulit dilaksanakan
adalah membangun sinergitas antar Kabupaten/Kota dan antara Provinsi
dengan Kabupaten/Kota.
4. Tingkat Kualitas suatu rencana dapat dicapai jika dilengkapi dengan
berbagai peralatan perencanaan yang terkait dengan analisis terhadap
indikator sosial, ekonomi dan indikator lainnya yang sering digunakan
sebagai ukuran keberhasilan beberapa aturan perundang-undangan terkait
perencanaan yang belum maksimal diterapkan.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 54
5. Proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya
perlu dilakukan Evaluasi sebagai pengendalian terhadap jalannya
pelaksanaan pembangunan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Jika
ditemukan target dan sasaran yang tidak tercapai, maka akan menjadi
masukan perbaikan untuk perencanaan yang akan datang.
Adapun permasalahan yang dihadapi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini adalah;
1. Belum konsistennya antara dokumen penganggaran dengan dokumen
perencanaan.
2. Belum akuratnya data dan informasi dokumen perencanaan baik antar
Kabupaten/Kota dan antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
3. Belum optimalnya hasil analisa perencanaan pembangunan untuk
perumusan kebijakan.
4. Dan belum optimalnya pengelolaan dokumen perencanaan, pembinaan
dan pelayanan administrasi umum.
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selama periode 2008-2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah
diupayakan secara optimal. Namun demikian,upaya tersebut masih
menyisakan beberapa persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan
harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan
dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Kemudian terkait dengan
munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanganan bencana
alam, penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap dampak pemanasan
global, new inisiatif pemerintah dan antisipasi terhadap fluktuasi harga bahan
bakar minyak. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, maka Bappeda Provinsi
Sulawesi Selatan dituntut untuk antisipatif dan proaktif dalam mengkaji
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 55
berbagai strategi dan menyelesaikan berbagai Permasalahan Pembangunan
tersebut, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah tetap terjamin.
Dalam pelaksanaan peran Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai
lembaga di bidang perencanaan daerah, dipandang perlu peningkatan
sumberdaya manusia secara solid dan terintegrasi untuk menghasilkan kualitas
hasil analisis, telaahan, dan kajian-kajian kebijakan pembangunan yang
melahirkan dokumen perencanaan perumusan kebijakan pembangunan daerah
dan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Peningkatan kualitas
hasil analisis/telaahan/kajian sangat penting dilakukan karena untuk
meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal.
Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai
keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan
semakin mendekatnya antara pencapaian sasaran dalam dokumen
perencanaan dengan ketersediaan penganggaran. Namun demikian,
keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena
terbatasnya instrumen perencanaan pengendalian dan pengawasan
pembangunan, serta belum optimalnya mekanisme reward and punishment.
Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran
dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan daerah.
Berdasarkan kondisi tersebut, kapasitas Bappeda Provinsi Sulawesi
Selatan sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat
agar dapat memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara
baik. Antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen
ketidaksesuaian (inconsistency) antara rencana pembangunan dan
implementasinya, yang dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan
pembangunan daerah.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 56
Tabel 3.9. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
PENGAMBIL KEPUTUSAN
(POLICY/DECISION MAKER)
TINHK TANK KOORDINATOR ADMINISTRATOR
Perencanaan:
1. Konsistensi dokumen
penganggaran terhadap
dokumen perencanaan masih
diperlukan mekanisme
instrument yang mengatur
secara lebih tegas.
Penganggaran:
1. Perubahan Poldas menjadi RPJP
(UU 22/1999 menjadi UU
25/2044 dan UU 17/2007).
2. Pedoman baru permendagri
54/2010, mencakup:
a. perubahan struktur
dokumen, tata cara
penyusunan, penetapan dan
pengendalian/evaluasi.
b. Fungsi konsultatif terhadap
RPJMD kabupaten/kota.
Pengendalian, Pelaksanaan dan
Evaluasi:
1. Evaluasi RAPBD
kabupaten/kota.
2. Evaluasi Dokumen Perencanaan
Kabupaten/Kota (RPJP,
RPJMD, RKPD, dll).
3. Evaluasi dokumen perencanaan
SKPD (RENSTRA, RENJA,
dll).
4. Pengendalian pelaksanaan
rencana pembangunan
(monitoring dan evaluasi).
1. Ketersediaan
dan akurasi
data/informasi.
2. Penanggulanga
n kemiskinan.
3. Sinkronisasi
program pusat-
daerah dan
capaian target-
target nasional.
4. Penataan ruang
wilayah dan
kawasan
strategis.
5. Perencanaan
dan evaluasi
penataan ruang
wilayah
provinsi/kabup
aten/kota.
1. Implementasi
kesepakatan
kerjasama
terutama dengan
swasta dan
pemerintah.
2. Komitmen
kepala daerah
kabupaten/kota
terhadap
kerjasama
pembangunan.
3. Koordinasi,
KEK, RAD-
GRK RAD-
Pangan dan Gizi,
MP3EI, MP3KI,.
1. Koordinasi Integrasi,
sinkronisasi
perencanaan/evaluasi.
2. Konsistensi
pelaksanaan kegiatan
dan Rasionalisasi
pelaksanaan
fisik/keuangan.
3. Koordinasi kerangka
regulasi dan fungsi
Bappeda
kabupaten/kota
(dokumen
perencanaan) serta
Dukungan pendanaan
Bappeda
kabupaten/kota..
4. Reformasi birokrasi.
5. Optimalisasi Sumber
Daya Aparatur, Sarana
dan Prasarana
perkantoran serta
penyediaan barang dan
jasa perkantoran.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 57
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR
Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Selatan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2013-2018. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan
kegiatan dalam rencana program startegis dalam dokumen ini sesuai dengan
arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah 2013-2018.
Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–
2018 adalah:
“SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN
NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN
PADA TAHUN 2018”
Penjabaran makna dari Visi Sulawesi Selatan di atas adalah sbb:
Pilar Utama Pembangunan Nasional adalah merupakan gambaran tentang
kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan
berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia.
Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan ketahanan dan
kemandirian pangan pada komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi
Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi diluar pulau Jawa. Ini juga terkait
dengan perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar
ummat beragama, ketertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan
kehidupan demokrasi..
Simpul Jejaring adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun
2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul layanan
pendidikan dan kesehatan, serta simpul perhubungan darat, laut dan udara
diluar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia khusunya.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 58
Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan
pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki
awal kematangan ekonomi. Pada saat itu Indeks pembangunan Manusia
berada pada kategori menengah-tinggi, pertumbuhan ekonomi berada diatas
rata-rata nasional, pendapatan perkapita sekitar 30 juta/tahun, angka
kemiskinan dan pengangguran dibawa rata-rata Nasional, Agro industri
berkembang pesat serta industri manufaktur dan jasa berkontribusi signifikan
dalam perekonomian. Ini juga ditandai oleh kondisi dimana Sulawesi Selatan
semakin kuat mensinergikan kemajuan Kabupaten dan Kota serta semakin
bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional.
Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi
sebagai berikut;
1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan
kerukunan intra dan antar ummat beragama.
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan
kelestarian lingkungan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan
infrastruktur.
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan
global.
5. Meningkatan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.
7. Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 59
3.3. REVIEW RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008-2028 DAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
3.3.1. Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi
Selatan
Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan
mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan
Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industry, perdagangan,
pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas
lingkungan. Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk
meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat
Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat
Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi,
energy, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu.
Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kawasan
Perkotaan Mamminasata yang meliputi seluruh wilayah Kota Makassar, dan
Kabupaten Takalar serta sebagian wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten
Maros dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan nasional dan pusat orientasi
pelayanan berskala internasional serta sebagai penggerak utama di Kawasan
Timur Indonesia. Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan
meliputi Kawasan Perkotaan Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone,
Bulukumba, Barru dan Parepare, yang berfungsi mendukung peran Kawasan
Perkotaan Mamminasata dengan mengemban fungsi sebagai pusat jasa
pelayanan keuangan, pusat pengolahan dan distribusi barang, simpul
transportasi serta pusat pelayanan publik berskala provinsi. Pusat Kegiatan
Lokal di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Perkotaan Bantaeng,
Enrekang, Masamba, Belopa, Malili, Pinrang, Pangkajene, Benteng, Pamatata,
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 60
Sinjai, Watansoppeng, Makale, Rantepao dan Sengkang yang berfungsi
sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi,
pusat jasa pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala
kabupaten.
Sistem jaringan transportasi Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh
keberadaan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan
jalan bebas hambatan, rencana pembangunan jaringan jalur kereta api antar
kota lintas Pulau Sulawesi dan jaringan penyeberangan lintas antar provinsi di
dalam wilayah Pulau Sulawesi. Jaringan transportasi di Provinsi Sulawesi
Selatan juga didukung oleh jaringan transportasi laut yang meliputi: pelabuhan
Internasional Makassar; pelabuhan pengumpul regional dan pelabuhan
pengumpan serta jaringan transportasi udara yang meliputi: bandar udara
(bandara) pengumpul Internasional Sultan Hasanuddin (Makassar); dan
bandara pengumpan di Kabupaten Luwu Timur, Tana Toraja, Kepulauan
Selayar, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Bone serta
Kabupaten Bulukumba.
Dukungan jaringan energy guna mendukung pengembangan wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan meliputi pengembangan depo bahan bakar
minyak/gas bumi yaitu: Depo Makassar, Depo Parepare, Depo Luwu, Depo
Selayar dan Depo Wajo, serta jaringan pipa gas Wajo - Makassar;
pengembangan pembangkit tenaga listrik berupa PLTD di kabupaten/kota
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu,
Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sinjai, Takalar, Tana Toraja, Palopo,
Parepare, dan Mamminasata; PLTU di kabupaten/kota Gowa, Bone,
Jeneponto, dan Takalar; PLTA di Kabupaten Tana Toraja, Pinrang, Gowa,
Enrekang, dan Sinjai; PLTG di kabupaten Gowa, dan Wajo; PLTM di
kabupaten Luwu Timur, Sinjai, Luwu, dan Luwu Utara; serta pemanfaatan
panas bumi sebagai sumber energy di kabupaten Luwu Utara, Luwu, Toraja
Utara, Tana Toraja, Pinrang, Sidrap, Wajo, Barru, Maros, dan Sinjai.
Sedangkan jaringan telekomunikasi meliputi: jaringan terestrial yaitu: jaringan
kabel laut Makassar - Martapura (Kalsel), Makassar – Surabaya, Makassar –
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 61
Ende (Flores), Makassar – Ambon; pengembangan jaringan mikro analog yang
meliputi jalur Makassar – Palu, dan Parepare – Kendari; dan pengembangan
jaringan mikro digital di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan
nasional didukung oleh peningkatan kualitas jaringan sumber daya air pada
Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari DI
kewenangan pusat lintas kabupaten/kota meliputi: DI Kampili/Bisua
(Kabupaten Gowa dan Takalar), DI Bila Kalola (Kabupaten Sidrap), DI Kalola
Kalosi (Kabupaten Wajo dan Sidrap), DI Awo (Kabupaten Wajo dan Sidrap),
DI Saddang Sidrap (Kabupaten Sidrap dan Pinrang), DI Saddang Pinrang
(Kabupaten Sidrap dan Pinrang), DI Lekopaccing (Kabupaten Maros dan Kota
Makassar), DI Lamasi Kanan/Kiri (Kabupaten Luwu dan Luwu Utara), DI
Jeneberang/Kampili (Kabupaten Gowa); DI kewenangan pusat utuh
kabupaten meliputi: DI Bontomanai (Kabupaten Bulukumba), DI Bayang-
bayang (Kabupaten Bulukumba), DI Kelara (Kabupaten Jeneponto), DI
Pammukulu (Kabupaten Takalar), DI Bantimurung (Kabupaten Maros), DI
Tabo-tabo (Kabupaten Pangkep), DI Sanrego, DI Pattiro, DI Palakka dan DI
Ponreponre (Kabupaten Bone), DI Langkemme, DI Tinco Kiri/Kanan, DI
Paddange, DI Lawo, dan DI Walanae (Kabupaten Soppeng), DI Wajo
(Kabupaten Wajo), DI Bulucenrana, DI Bulutimorang, DI Gelirang, DI S.
Baranti dan DI S. Sidenreng (Kabupaten Sidrap), DI Padang Sappa I, DI
Padang Sappa II, DI Bajo, DI Kalaera Kiri dan DI Kalaera Kanan I
(Kabupaten Luwu) , DI Kalaera II (Kabupaten Toraja), DI
Rongkong/Malangke, DI Baliase dan DI Bungadidi (Kabupaten Luwu Utara),
DI Kalaena dan DI Kalaena Kiri/Kanan (Kabupaten Luwu Timur); Daerah
Rawa (DR) meliputi: DR Barebbo (Kabupaten Bone), DR Sajoanging
(Kabupaten Wajo), dan DR Maros Utara (Kabupaten Maros); DI kewenangan
Provinsi lintas kabupaten meliputi: DI Bilibili (Kabupaten Gowa), DI Cilallang
(Kabupaten Wajo), DI Tubu Ampak (Kabupaten Luwu Utara); DI
kewenangan Provinsi utuh meliputi: DI Bettu dan DI Bontonyeleng
(Kabupaten Bulukumba), DI Jenemarung (Kabupaten Takalar), DI Aparang I,
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 62
DI Kalamisu dan DI Aparang Hulu (Kabupaten Sinjai), DI Padaelo dan DI
Leang Lonrong (Kabupaten Pangkep), DI Matajang (Kabupaten Barru), DI
Jaling, DI Salomeko, DI Unyi dan DI Selliccopobulu (Kabupaten Bone), DI
Leworeng, DI Latenreng, DI Salo Bunne (Kabupaten Soppeng), DI Cenrana,
DI Belawa, dan DI Cilellang (Kabupaten Wajo), DI Alekarajae, DI Torere dan
DI Baranti (Kabupaten Sidrap), DI Padang Alipang, DI Kalaena, DI Lengkong
Pini dan DI Makawa (Kabupaten Luwu), DI Bone-bone dan DI Kanjiro
(Kabupaten Luwu Utara), DI Sunggeni dan DI Tomini (Kabupaten Luwu
Timur).
Keberadaan daerah irigasi didukung oleh keberadaan air baku yang
bersumber dari bendungan Batubassi, Bendungan Balambano dan Bendungan
Karebbe (Kabupaten Luwu Timur); Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa),
Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo), dan Bendungan Sanrego (Kabupaten
Bone) yang merupakan kewenangan pemerintah; dan pengembangan Bendung
Taccipi di Kabupaten Pinrang dan Bendungan Sungai Batu Pute di Kabupaten
Barru yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
Pola ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan distribusi
peruntukan ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan
fungsi budidaya, kebijakan pengembangannya diarahkan pada pengembangan
kawasan lindung melalui upaya pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan
fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah dan pencegahan dampak negatif
kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup,
terutama sektor kehutanan, pertambangan dan kelautan, dan kebijakan
pengembangan kawasan budidaya melalui upaya perwujudan dan peningkatan
keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya dan pengendalian
perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya
tampung lingkungan.
Kawasan lindung di Provinsi Sulaewsi Selatan meliputi: (1) kawasan
lindung nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi meliputi: Suaka
Margasatwa Ko’mara (Kabupaten Takalar), Cagar Alam (CA) Faruhumpenai,
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 63
CA Kalaena, Taman Nasional (TN) Danau Matano dan Danau Mahalona, TN
Danau Towuti (Kabupaten Luwu Timur), TN Bantimurung Bulusaraung
(Kabupaten Maros dan Pangkep), TN Laut Takabonerate (Kabupaten
Kepulauan Selayar), Taman Hutan Raya (Tahura) Bontobahari (Kabupaten
Bulukumba), Taman Wisata Alam (TWA) Malino (Kabupaten Gowa), TWA
Cani Sirenreng (Kabupaten Bone), TWA Lejja (Kabupaten Soppeng), TWA
Laut Kepulauan Kapoposang (Kabupaten Pangkep), Taman Buru (TB)
Ko’mara, dan TB Bangkala (Kabupaten Jeneponto); dan (2) kawasan lindung
provinsi meliputi: Rencana Pengembangan Hutan Lindung (HL) yang
meliputi: Tahura Abdul Latief (Kabupaten Sinjai), Tahura Nanggala (Kota
Palopo), Hutan Lindung (HL) Gowa, HL Takalar, HL Jeneponto, HL
Bantaeng, HL Bulukumba, HL Selayar, HL Sinjai, HL Bone, HL Soppeng, HL
Wajo, HL Barru, HL Sidrap, HL Pinrang, HL Enrekang, HL Tana Toraja, HL
Toraja Utara, HL Luwu, HL Luwu Utara, HL Luwu Timur, HL Palopo, dan
HL Parepare; serta (3) Kawasan Rawan Bencana Alam (KRB) yaitu: KRB
Gunung Bawakaraeng (Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng,
Bulukumba, Sinjai, Bone); KRB Gempa Bumi meliputi Kawasan Pusat Taccipi
dan sekitar Watampone (Kabupaten Bone), kabupaten Pinrang, kabupaten
Tana Toraja, kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara, dan kabupaten
Enrekang; KRB Rawan Banjir Allu, Topa, Tamalatea, Binamu, Arungkeke,
dan Batang (kabupaten Jeneponto), Maros Baru, Marusu, dan Bantimurung
(kabupaten Maros), Labakkang dan Bungoro (kabupaten Pangkep), Bisappu,
dan Bantaeng (Bantaeng), Gangking, Ujung Bulu, dan Ujung Loe (kabupaten
Bulukumba), Sinjai Timur dan Sinjai Utara (kabupaten Sinjai), Kajuara, Cina,
dan Sibulue (kabupaten Bone), Duampanua (kabupaten Pinrang), Baebunta
dan Malangke Barat (kabupaten Luwu), dan Wotu dan Angkona (kabupaten
Luwu Timur); KRB Gerakan Tanah meliputi Kelara dan Rumbia (kabupaten
Jeneponto), Sinoa, Bulu Ere, Tompo Bulu dan Eremerasa (kabupaten
Bantaeng), Rindang, Rilau Ale dan Bulukumpa (kabupaten Bulukumba), Sinjai
Barat, Sinjai Borong, Sinjai Selatan, Tellu LImpoe, Sinjai Tengah dan
Bulupoddo (kabupaten Sinjai), Buntucani dan Kajuara (kabupaten Bone),
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 64
Mangkutana dan Wasuponda (kabupaten Luwu Timur); dan KRB Tsunami
meliputi kawasan sekitar pantai kabupaten Pinrang, kota Makassar, kabupaten
Bulukumba, dan kabupaten Kepulauan Selayar.
Kawasan Budidaya Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki nilai
strategis merupakan kawasan strategis yang di dalamnya berlangsung kegiatan
yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya,
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kawasan strategis di Provinsi
Sulawesi Selatan meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi,
social budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi
serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Provinsi Sulawesi
Selatan meliputi Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu Kawasan Perkotaan
Mamminasata yang terdiri atas Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan
kawasan perkotaan kabupaten Maros dan Gowa, dan Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare yang terdiri atas Kota
Parepare, kabupaten Sidrap, kabupaten Enrekang, kabupaten Pinrang dan
kabupaten Barru; dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu: KSP kawasan
lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung di kabupaten Bone,
Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang , Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur
(Bosowasipilu), Pangkep, Maros, Gowa dan Takalar; KSP kawasan
pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao,
kelapa sawit, kopi Robusta, jambu mete dan jarak di kabupaten Bone, Soppeng,
Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru, Pangkep,
Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Enrekang, Tana Toraja,
Toraja Utara dan Kepulauan Selayar; KSP kawasan pengembangan budidaya
rumput laut di kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai,
Bone, Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur; KSP Kawasan
pengembangan budidaya udang di kabupaten Pinrang, Barru, Pangkep, Bone,
dan Wajo; KSP kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan
pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) Pamatata di Kabupaten Kepulauan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 65
Selayar; KSP Kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya dan pariwisata
Center Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia) di Makassar; KSP
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Emas di Kabupaten Barru; dan KSP
Kawasan Industri (KI) skala besar di KI Makassar, KI Maros, KI Gowa, KI
Takalar, KI Parepare, KI Sorowako (Kabupaten Luwu Timur), KI Semen
Tonasa (Kabupaten Pangkep), KI semen Bosowa (Kabupaten Maros);
Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:
KSN Kawasan Tana Toraja dan sekitarnya; dan KSP kawasan permukiman
adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba. Sedangkan Kawasan
Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau
teknologi tinggi meliputi: KSN kawasan stasiun bumi sumber daya alam
Parepare di Kompleks LAPAN Kota Parepare; dan KSN Kawasan Sorowako
dan sekitarnya; dan KSP Kawasan Migas terdiri atas: Blok Bone Utara
(Kabupaten Luwu dan Kota Palopo), Blok Enrekang (Kabupaten Tana Toraja,
Enrekang dan Pinrang), Blok Sengkang (Kabupaten Wajo, Sidrap, Soppeng
dan Bone), Blok Bone di Teluk Bone, dan Blok Sigeri di Selat Makassar, Blok
Kambuno di teluk Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten
Bulukumba, Blok Selayar di laut Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten
Kepulauan Selayar, Blok Karaengta di laut Kabupaten Bulukumba, Kabupaten
Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar dan Kabupaten
Kepulauan Selayar; KSP kawasan pusat-pusat pembangkit listrik teridiri atas
PLTG Sengkang (Kabupaten Wajo), PLTU Punagaya (Kabupaten Jeneponto),
PLTU Bakaru (Kabupaten Pinrang).
Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup yaitu: KSP Kawasan wisata bahari Mamminasata dan
sekitarnya (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten
Takalar, dan Kabupaten Pangkep); KSP kawasan wisata bahari Takabonerate
(Kabupaten Kepulauan Selayar); KSP kawasan Danau Tempe (Kabupaten
Wajo) dan Danau Sidenreng (Kabupaten Sidrap); KSP Bendungan Batubassi,
Bendungan Balambano dan Bendungan Karebbe (Kabupaten Luwu Timur);
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 66
Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa), Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo),
dan Bendungan Sanrego (Kabupaten Bone); KSP pengembangan Hutan
Lindung (HL) yang meliputi: Tahura Abdul Latief (Kabupaten Sinjai), Tahura
Nanggala (Kota Palopo), Hutan Lindung (HL) Gowa, HL Takalar, HL
Jeneponto, HL Bantaeng, HL Bulukumba, HL Selayar, HL Sinjai, HL Bone,
HL Soppeng, HL Wajo, HL Barru, HL Sidrap, HL Pinrang, HL Enrekang, HL
Tana Toraja, HL Toraja Utara, HL Luwu, HL Luwu Utara, HL Luwu Timur,
HL Palopo, dan HL Parepare; dan KSP Kawasan Rawan Bencana Alam
(KRB) Gunung Bawakaraeng (Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto,
Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone).
Kawasan Andalan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya baik
ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan dan wilayah sekitarnya di
Provinsi Sulawesi Selatan meliputi: Kawasan andalan darat meliputi: kawasan
andalan Mamminasata dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata,
industri, pertanian, agroindustri, dan perikanan; kawasan andalan Palopo dan
sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata, perkebunan, pertanian, dan
perikanan; kawasan andalan Bulukumba – Watampone dan sekitarnya dengan
sektor unggulan pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan ,
dan perdagangan; kawasan andalan Parepare dan sekitarnya dengan sektor
unggulan : agroindustri, pertanian, perikanan, dan perkebunan; dan Kawasan
Andalan laut yang meliputi: kawasan Andalan Laut Kapoposang dan
sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata;
kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan
perikanan, pertambangan dan pariwisata; kawasan Andalan Laut Singkarang
– Takabonerate dan sekitarnya dengan sector unggulan perikanan,
pertambangan dan pariwisata; kawasan Andalan Laut Selat Makassar dan
sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 67
3.3.2. Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sulawesi Selatan
Pergeseran paradigma pembangunan dari ekonomi oriented menjadi
pembangunan berkelanjutan telah dianut oleh pemerintah pada dasawarsa
belakangan ini. Hal tersebut telah diintroduksi mulai dari proses perencanaan,
implementasi hingga evaluasi. Dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun
2009 maka pendekatan pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian
dari sisi perencanaan pembangunan dengan instrumen kajian lingkungan
hidup strategis.
Bappeda sebagai institusi perencanaan telah menindaklanjuti Undang-
undang tersebut dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
terhadap RPJMD 2013-2018 lewat Pokja Pengendalian Lingkungan terkait
dengan hasil KLHS RPJMD maka peran Bappeda dapat dibagi menjadi peran
secara internal dan peran eksternal terhadap SKPD lainnya. Secara eksternal
Bappeda bersama-sama dengan BLHD berperan mengawal proses
pembangunan sehingga dapat melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan di Sulawesi Selatan, secara internal peran Bappeda terhadap
KLHS adalah bagaimana memperhatikan dan mengakomodir rekomendasi
yang telah dituangkan sebagai hasil kajian. Dari hasil kajian yang tertuang
dalam KLHS, maka maka terdapat masalah yang perlu mendapat perhatian
yaitu lemahnya sistem updating data dan informasi untuk menganalisis
perencanaan dan hasil pembangunan. Di Bappeda, permasalahan tersebut
akan diminimalisir lewat program pengembangan data dan informasi yang
selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan kegiatan pengembangan data dan
informasi spasial sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 68
Tabel 3.10. Hasil Analisis terhadap KLHS Provinsi Sulawesi Selatan
No.HasilKLHSterkait
tugas danfungsiSKPD
Permasalahanpelayanan
SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1. Data danInformasi
Data daninformasikhususnya yangterkait dengandata daninformasi spasialbelum berjalandengan baik
Anggaran Dukunganteknologi
Kecenderunganpengembanganspasial
3.4. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN
RENSTRA KABUPATEN/KOTA
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima)
tujuan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:
a. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar
ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan
daerah;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan;
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.
Melalui amanat tersebut, review Rencana Strategis Kementerian
PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Rencana
Strategis Bappeda Kabupaten/kota (yang masih berlaku) dalam perumusan
kegiatan dalam rencana program startegis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
perlu dianalisis guna menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 69
sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Provinsi
Sulawesi Selatan terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian
PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Rencana
Strategis Bappeda kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi
kewenangan masing-masing.
3.4.1. Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas
Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014
memuat arah kebijakan dan strategis sebagai berikut.
Arah Kebijakan:
1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui
penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data dan
informasi perencanaan pembangunan nasional serta peningkatan kualitas
koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang
berbasis kinerja;
3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi
perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian
permasalahan pembangunan;
4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan; dan
5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan
dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan
pegawai.
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan
internal, yaitu:
- Eksternal:
1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas
sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah serta keterkaitan dan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 70
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan;
2) Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan nasional;
3) Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan nasional;
4) Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan
pembangunan;
5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.
- Internal:
1) Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja
individu/pegawai;
2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta
diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
3) Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan
perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan
akuntabel;
4) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di
Kementerian PPN/Bappenas; dan
5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya
dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga
perencanaan pembangunan nasional tersebut, Kementerian PPN/Bappenas
menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2010-2014, yaitu
program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:
a. Program teknis: Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Program
ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama
Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan,
evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 71
b. Program generic :
1). Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis
lainnya.
2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3). Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
3.4.2. Review Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri
Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan
jangka menengah Nasional dan Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-
2014, Sekretariat Jenderal dalam 5 tahun kedepan akan terus mendorong
terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Pemberian dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimaksud mencakup pelayanan di
bidang perencanaan program dan anggaran; pembinaan dan pengelolaan
administrasi kepegawaian; penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis
jabatan, dan pelaporan kinerja; penataan produk hukum dan pelayanan
bantuan hukum; pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan keprotokolan;
pengelolaan data, informasi, komunikasi dan telekomunikasi; pengelolaan
penerangan; pengkajiankebijakan strategik; penataan administrasi kerjasama
luar negeri; serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.
Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal telah menetapkan
arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu
5 (lima) tahun kedepan (2010-2014), yaitu: 1). Mendorong terlaksananya
perencanaan program dan penganggaran yang berbasis kinerja, serta
peningkatan kerjasama luar negeri secara efektif dan efisien; 2). Mendorong
peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur dalam upaya
percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah; 3). Memfasilitasi penataan regulasi Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta perumusan kebijakan stratejik
secara berkualitas dalam kerangka desentralisasi dan percepatan
pembangunan daerah; 4). Meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 72
informasi, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, teknologi informasi dan
komunikasi, serta kualitas penyelenggaraan kehumasan dalam konteks
keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan; serta 5). Meningkatkan
kapasitas pengelolaan keuangan, aset, serta sarana dan prasarana secara
transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan.
Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan
Program Sekretariat Jenderal berikut:
1). Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis
lainnya Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Program ini adalah
meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan
teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri.
2). Program Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan
kinerja aparatur melalui dukungan sarana dan prasarana kerja.
Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas
Pembangunan Nasional serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, upaya dan langkah strategik
utama adalah “Menjaga dan memperkuat stabilitas penyelenggaraan sistem
politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri”. Stabilitas
politik dalam negeri dan pemerintahan dalam negeri adalah parameter pokok
kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara
berkesinambungan sejak periode RPJMN pertama tahun 2004-2009 dalam
kerangka RPJPN Tahun 2005-2025.
Sejalan dengan itu, dalam kerangka pencapaian target pembangunan
2010-2014, terdapat prioritas-prioritas khusus yang secara langsung
mendukung Program 5 (lima) Tahun (P5T), baik yang secara eksplisit telah
termuat dalam RPJMN 2010-2014 maupun yang secara langsung menjadi
bagian penugasan kepada Menteri Dalam Negeri. Untuk mewujudkan hal
tersebut, digunakan pendekatan berupa prinsip-prinsip:
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 73
1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu dengan memperkuat
penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan
dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang
dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumya dengan rencana
selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya
dalam suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi;
3. Tata kepemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang
baik (good governance) guna membentuk birokrasi yang lebih
profesional dan berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah
reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Strategi pencapaian program tersebut dilaksanakan dalam koridor
kebijakan strategik yang merupakan kebijakan prioritas Kementerian Dalam
Negeri tahun 2010-2014, yang meliputi:
1. Menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan
sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung
oleh situasi dan kondisi yang kondusif.
2. Mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan
pemerintahan yang desentralistik.
3. Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta
meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam
pengelolaan pembangunan secara partisipatif.
4. Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang
baik dan penerapan reformasi birokrasi.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun
2010-2014, ditetapkan 13 (tiga belas) Program Strategik Kementerian Dalam
Negeri dari 13 (tiga belas) program strategik tersebut yang berkaitan erat
dengan Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 74
Tabel : 3.11. Reviuw Rencana Strategik Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan Tupoksi Bappeda Prov.Sulsel.
NO PROGRAM INDEKS KINERJA PROGRAMSEBAGAI FAKTOR PENANGGUNG
JAWABPENDORONG
PENGHAMBAT
1. Peningkatan
Kapasitas
Keuangan
Pemerintah
Daerah (P5)
1. Persentase daerah provinsi, ber-LKPD sesuai dengan
indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam
APBD sebagai upaya pencapaian status WTP;
2. Persentase daerah provinsi yang proporsi belanja
langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung;
3. Persentase penetapan Perda pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat
waktu;
4. Persentase APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat
waktu;
5. Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah
Provinsi se – Indonesia;
6. Persentase daerah yang telah melaksanakan DAK
sesuai petunjuk pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang
berasal dari Kementerian/Lembaga;
7. Persentase daerah yang telah optimal (100%)menyerap
DAK;
8. Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi
sebagai masukan terhadap Revisi UU No.32/2004
BappedaProv. SulselsebagaiFungsiKoordinasdan Fasilitasi
Anggaran Regulasi
Inspektorat Jenderal
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 75
tentang Pemerintahan Daerah dan Revisi UU No. 33/
2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
serta
9. Jumlah Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah.
2. Bina
Pembangunan
Daerah (P6)
1. Tingkat kesesuaian antara Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN); Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD; RKPD
dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kebijakan
Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS), serta APBD dengan RKPD Provinsi;
2. Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan
daerah;
3. Jumlah kebijakan yang mengarah pada pengoptimalan
dan pemprioritasan pertumbuhan pembangunan di
daerah, dan wilayah timpang serta daerah, dan wilayah
pusat pertumbuhan yang memberikan kontribusi tinggi
bagi pertumbuhan di
BappedaProv. SulselsebagaiFungsiKoordinasdan Fasilitasi
Anggaran Regulasi
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 76
4. daerah, dan wilayah lainnya;
5. Persentase daerah yang mengimplementasikan
pedoman/kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang;
6. Jumlah pemerintah daerah yang menegakkan Perda
RTRW provinsi secara konsekuen.
7. Jumlah daerah yang membentuk PTSP;
8. Jumlah PTSP kab/kota dengan kategori kinerja baik dan
siap menerapkan SIPIPISE;
9. Jumlah PTSP daerah yang dapat menerapkan SPIPISE;
10. Persentase rekomendasi pembatalan Perda yang
teridentifikasi bermasalah terkait pengurusan Tanda
Daftar Perusahaan TDP dan Surat Ijin Usaha
Perdagangan SIUP;
11. Persentase daerah yang mampu menerapkan pengurangan
biaya untuk bisnis;
12. Persentase kebijakan tentang percepatan pembentukan
PTSP diseluruh Provinsi, kabupaten/Kota di Indonesia;
13. Jumlah PTSP dengan kinerja baik;
14. Jumlah per-UU-an yang mendukung kemitraan Pemda
dan Swasta;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 77
15. Jumlah Peraturan daerah untuk mendukung kemitraan
Pemda dan Swasta;
16. Persentase tersusunnya pedoman mekanisme BKPRN
dengan BKPRD;
17. Jumlah BKPRD provinsi terevitalisasi; 17. Jumlah daerah
yang terfasilitasi dalam penyusunan/revisi dan
penetapan perda tentang RTRW Prov;
18. Persentase tersusunnya Permendagri penyelenggaraan tata
ruang provinsi;
19. Persentase tersusunnya Permendagri tentang Tata Cara
Peran Masyarakat dalam proses perencanan tata ruang di
daerah;
20. Persentase tersusunnya Permendagri tata cara dan
pengendalian pemanfaatan ruang;
21. Jumlah provinsi yang memiliki Forum BKPRD yang
efektif;
22. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda
tata ruang menjadi acuan dalam PTSP;
23. Persentase tersusunnya pendataan dan
pengkategorisasian daerah-daerah yang mampu dan tidak
mampu dalam penerapan tata ruang melalui PTSP;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 78
24. Jumlah kebijakan fasilitasi pemberian perijinan melalui
PTSP yang berpedoman RTRW Provinsi, RTRW
Kabupaten/Kota; serta
25. Jumlah pedoman NSPK dalam mendukung peningkatan
pelayanan umum di daerah.
3 Pengawasan
dan
Peningkatan
Akuntabilitas
Aparatur
Kementerian
Dalam Negeri
(P9)
1. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja lingkup
Kementerian Dalam Negeri;
2. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan di Provinsi;
3. Persentase tingkat penyelesaian kasus-kasus dan
pengaduan khusus atas Petunjuk Menteri di unit kerja
lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi, serta
Kabupaten/Kota tertentu;
4. Jumlah review Laporan Keuangan Komponen
Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan SAP; serta
5. Peningkatan peringkat kualitas LAKIP Kementerian
Dalam Negeri.
BappedaProv. SulselsebagaiFungsiKoordinasdan Fasilitasi
Anggaran Regulasi
4. Dukungan
Manajemen
dan
1. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran;
2. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 79
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Kementerian
Dalam Negeri
(P10)
3. Jumlah laporan pengendalian penerapan tahunan
rencana jangka menengah Kementerian Dalam Negeri
sesuai kaidah kaidah pelaksanaannya;
4. Persentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah
Kementerian Dalam Negeri dengan penugasan RPJMN
2010-2014;
5. Jumlah dokumen penataan kelembagaan Kemendagri
dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi
6. Jumlah dokumen roadmap reformasi birokrasi
Kementerian Dalam Negeri;
7. Persentase implementasi Reformasi Birokrasi;
8. Jumlah naskah akademis sebagai masukan kepada
Meneg PAN terkait rencana revisi UU No. 43 Tahun
1999;
9. Jumlah dokumen pelaksanaan roadmap Reformasi
Birokrasi Kementerian Dalam Negeri;
10. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi manajemen
kepegawaian PNS Daerah;
11. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi netralitas
PNS;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 80
12. Persentase terpenuhinya pengisian jabatan struktural
dan fungsional bagi PNSP di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri;
13. Persentase penyelesaian pedoman pelaksanaan
pengadaaan CPNS Kementerian Dalam Negeri;
14. Persentase penyelesaian perubahan PP No. 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian PNS;
15. Jumlah RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan
Manajemen PNSD;
16. Persentase PNSP Kementerian Dalam Negeri yang sesuai
dengan rencana kebutuhan organisasi;
17. Jumlah Perda yang dikaji;
18. Persentase penyelesaian Ranpermendagri sesuai dengan
Prolegdagri;
19. Persentase Satuan Kerja yang menyelenggarakan SIMAK
BMN; 20. Hibah dan PNBP melalui mekanisme APBN;
20. Persentase Satuan Kerja yang melaksanakan SAI sesuai
ketentuan; serta
21. Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 81
Tabel 3.12. Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov.Sulsel berdasarkan SasaranRenstraBappeda Prov.Sulsel beserta Faktor Penghambat dan PendorongKeberhasilan Penanganannya
NoSasaran Jangka Menengah
Renstra SKPD Kabupaten/kota
PermasalahanPelayanan
SKPD
Sebagai FaktorPenghamb
atPendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatkan pemberdayaanekonomi perkotaan melaluipenataan dan pengembanganpotensi kota secara optimal diKota Makassar
Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan
2 Memberikan arah pada seluruhelemen pembangunan dalammenerjemahkan program/kegiatan yang akandilaksanakan di Kab. Gowa
Fasilitasi Anggaran Dukungan kebijakan
3 Meningkatkan kualitasperencanaan melalui pendekatanteknokratis partisipatif ,politis,Bottom Up dan Topdown diKabupaten Takalar
Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan
4 Memanfaatkan kemajuanIPTEK dalam rangkaperencanaan pembangunanDaerah di Kabupaten Bantaeng
Fasilitasi Anggaran Dukungan kebijakan
5 Mewujudkan perencanaanpembagunan berdasarkan datadan informasi yang akurat dandapat di pertanggungjawabkan diKabupaten Bulukumba
Data danInformasiyang belumakurat
Anggaran DukunganTeknologi
6 Peningkatan pelayananmerupakan upaya terwujudnyapelayanan prima di KabupatenSelayar
Koordinasidan fasilitasi
Anggaran Dukungan kebijakan
7 Mewujudkan perencanaanpartisipatif berbasis kebutuhanMasyarakat di Kabupaten Sinjai
Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan
8 Melakukan pengkajian padasemua bidang kehidupan diKabupaten Sidrap
Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan
9 Mendayagunakan informasipotensi Daerah dan sumber dayaserta data base untuk
Data danInformasi
Anggaran Dukungan kebijakan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 82
NoSasaran Jangka Menengah
Renstra SKPD Kabupaten/kota
PermasalahanPelayanan
SKPD
Sebagai FaktorPenghamb
atPendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
perencanaan ,melaluipendekatan dan pemanfaatansystem informasi optimal diKabupaten Enrekang
yang belumakurat
10 Menciptakan iklim investasiyang kondusif di KabupatenToraja Utara
Koordinasidan fasilitasi
Anggaran Dukungan kebijakandan mendorong
pemda agarmemberikan insentif
kepada pihakinvestor
11 Mendorong Pemenuhan database dan data dinamisperencanaan pembangunan diKabupaten Luwu
Koordinasi Anggaran Mendukungketersediaan data &
informasi
12 Mendorong dan meningkatkanpartisipasi swasta terhadappengelolaan sumberdayaunggulan daerah untukpeningkatan kesejahteraanRakyat di Kabupaten LuwuTimur
Koordinasi Koordinasiantar pihakswasta danpemerintah
Mengoptimalkanperan swasta dalam
pelaksanaanpembangunan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 83
Tabel. 3.13 Permasalahan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIANTARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
B ASPEK PELAYANAN UMUMI Fokus Layanan Urusan Wajib
1 Tersedianya dokumen PerencanaanRPJPD yang telah ditetapkan denganPERDA
24 Kab/Kota telah memilikiRPJPD
• Belum optimalnyasinergitas kebijakanpembangunan antartingkatan pemerintahguna optimalisasipencapaian tujuan dansasaran pembangunan
• Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telahmengacu pada aturan dalam menyusun dokumenperencanaan
• Optimalisasi dan peningkatan koordinasi dansinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatanpemerintahan
2 Tersedianya Dokumen Perencanaan :RPJMD yang telah ditetapkan denganPERDA/PERKADA
Semua Kab/Kota telahmemiliki RPJMD yang telahditetapkan dengan PERDA
• Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telahmengacu pada aturan dalam menyusun dokumenperencanaan
• Belum Optimalnya sinergitas kebijakanpembangunan antar tingkatan pemerintah gunaoptimalisasi pencapaian tujuan dan sasaranpembangunan
3 Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan denganPERKADA
Semua SKPD Provinsi danKab/Kota memiliki RKPDyang ditetapkan olehPERKADA
• Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telahmengacu pada aturan dalam menyusun dokumenperencanaan
4 Penjabaran Program RPJMD kedalamRKPD
Konsistensi antara dokumenRKPD dan dokumenPerencanaan Pembangunan(RTR dan RPJMD)
• Belum OptimalnyaKondistensi penjabaranRPJMD dan RTR dalamdokumen RKPDS
• Penyusunan RKPD mengacu dan konsisten padadokumen perencanaan (RTR dan RPJMD) sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 84
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. VISI DAN MISI
Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah disusun berdasarkan
target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergitas dengan Renstra
SKPD. Untuk mendukung hal tersebut, maka diharapkan adanya kemajuan
terhadap capaian kinerja pembangunan pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi
Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.
Berdasarkan hasil capaian pelaksanaan rencana strategis BAPPEDA
Provinsi Sulawesi Selatan 2003-2008, serta tantangan yang dihadapi lima tahun
kedepan, maka dirumuskan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 sebagai berikut :
Visi
Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan untuk lima tahun kedepan (2013-2018) sebagai berikut :
“ Profesional, Terpercaya dan Kompetitif dalam Perencanaan
Pembangunan Wilayah“
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 85
Profesional, terpercaya dan kompetitif merupakan tantangan dan
kebutuhan perencanaan yang diharapkan pada Tahun 2013-2018 dengan
menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Profesional, terpercaya dan kompetitif diarahkan untuk bagaimana
membangun kompetensi yang berdaya saing dan kapasitas belajar individu
yang didasarkan pada etika dan moral yang tinggi sehingga melahirkan
berbagai produk perencanaan yang berkualitas. Dengan mengedepankan
profesionalisme dalam proses lahirnya produk perencanaan diharapkan
strategi dan kebijakan pembangunan dapat menyelesaikan berbagai
permasalahan pembangunan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Rumusan visi ini mengandung makna bahwa BAPPEDA Provinsi
Sulawesi Selatan, sebagai lembaga Perekat Kewilayahan yang
menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan, memiliki fungsi
perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengorganisasian penyusunan
perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang
perencanaan pembangunan diharapkan dapat melaksanakan tugas dan
fungsinya secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompetitif
berarti dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat bersaing dengan
Provinsi lainnya. Perencanaan yang efektif berarti dapat memecahkan
berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan skala prioritas yang
telah ditetapkan, sesuai dengan tahapan pencapaian hasil. Disamping itu,
perencanaan yang paripurna berarti baik secara material, maupun
prosedural, tidak mengandung banyak kekurangan dan kelemahan,
sehingga pencapaian hasil dapat diukur melalui indikator input, output,
dan outcome.
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 86
Misi
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi
yang jelas berdasarkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas BAPPEDA
Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rumusan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi
Selatan juga mendukung Misike-4 (empat) dan Misi ke-7 (tujuh) RPJMD
Provinsi serta memperhatikan Kondisi permasalahan dan isu strategis
Perencanaan Pembangunan Daerah lima tahun kedepan, maka dirumuskan
misi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :
1. Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan
pembangunan wilayah yang menjaminsinergitas.
2. Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Wilayah.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi;
4. Mengembangkan kualitas dan profesionalisme SDM perencana.
Secara umum tujuan perencanaan pembangunan daerah yaitu
terwujudnya perencanaan pembangunan yang paripurna dan terciptanya
sinergitas pembangunan Sulawesi Selatan yang berkelanjutan dan
berkesinambungan.
Dalam rangka capaian tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan
beberapa strategi perencanaan pembangunan Bappeda sebagai berikut;
1. Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efisien dan efektif guna
mendukung terciptanya perencanaan yang professional dan terpercaya;
2. Membangun sinergitas melalui mekanisme perencanaan dari atas
kebawah (top-down) dan dari bawah keatas (buttom-up);
3. Malakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan
informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;
4. Pengembangan dan penguasaan Sistem Informasi dan Teknologi;
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 87
5. Membangun kerjasama intern organisasi, kerjasama lintas sektor, dan
lintas wilayah;
6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang lebihintensif;
7. Membangun stabilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran
dengan mempertimbangkan pemerataan wilayah.
Sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan tersebut, perlu
ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksan akan untuk mewujudkan visi yang dimaksud.
Misi merupakan pernyataan dari ruang lingkup tugas pokok dan fungsi
organisasi yang sasarannya secara operasional akan dicapai dengan program
dankegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Berkaitan dengan
perumusan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018tersebut,
maka perlu diperhatikan relevansi dan kontribusi dalam dukungannya terhadap
pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Dalam
rangka mendukung pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi
Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi
SelatanTahun2013-2018, khususnya Misi ke-4 dan Misi ke-7 yaitu Meningkatkan
perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Tujuan adalah agar terwujudnya perencanaan pembangunan yang
paripurna dan terciptanya sinergitas pembangunan Sulawesi Selatan yang
berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai rumusan Visi, Misi Bappeda
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 88
1. Misi 1 : Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi
perencanaan pembangunan yang menjamin sinergitas.
Tujuannya adalah:
a. Mengoptimalkan sinergitas perencanaan dan penganggaran
pembangunan daerah.
Sasarannya adalah:
1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan
yang berkualitas.
2. Perencanaan pembangunan yang Implementatif.
2. Misi 2 : Meningkatkan kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
Tujuannya adalah:
a. Meningkatkan dokumen perencanaan pembangunan daerah
yang berkualitas.
b. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian dan evaluasi
kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Sasarannya adalah:
1. Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang
akuntabel.
2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan
dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.
3. Misi 3 : Mengoptimalkan Pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi.
Tujuannya adalah:
a. Peningkatan sarana dan prasarana peralatan perkantoran yang
berkualitas.
Sasarannya adalah:
1. Pemanfaatan peralatan perkantoran berbasis Informasi
Teknologi (IT).
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 89
4. Misi 4 : Pengembangan Kualitas dan Profesionalisme Aparat Perencana.
Tujuannya adalah:
a. Meningkatkan mekanisme kerja yang terdokumentasi dengan
baik.
b. Meningkatkan aparatur perencana yang semakin berkualitas.
Sasarannya adalah:
1. Data dan Informasi pembangunan yang aktual dan valid.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel.
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 89
Tabel 4.13. Tujuandan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
ProvinsiSulawesi Selatan
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Misi 1:Mengembangkan,mengkoordinasi kan danmemfasilitasi perencanaanpembangunan yang menjaminsinergitas.
Mengoptimalkansinergitas perencanaandan penganggaranpembangunan daerah.
Terwujudnya perencanaandan pengendalianpembangunan yangberkualitas.
Persentase programRPJMD yangdiakomodir dalamRKPD
96% 97% 98% 99% 100%
Perencanaan pembangunanyang Implementatif.
Persentase rencanakegiatan dalam Renjayang terlaksana melaluiDPA SKPD
96% 97% 98% 99% 100%
Misi 2:Meningkatkan kinerjaPelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.
Meningkatkandokumen perencanaanpembangunan daerahyang berkualitas.
Pemanfaatan dokumenrencana pembangunandaerah yang akuntabel.
Komponen keterwakilanmasyarakat dalam forumperencanaan partisipatif/musrembang
7Komponen
8Komponen
8Komponen
9Komponen
9Komponen
Persentase kesesuaianperencanaan daerahyang sinkron denganperencanaan pusat,provinsi dan kab/Kota.
96% 97% 98% 99% 100%
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 90
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Konsistensi antara programkegiatan yang telahdilaksanakan denganrencana yang telah disusunsebelumnya.
Persentase hasilmonitoring dan evaluasiprogram yang sesuaidengan target dalamdokumen perencanaan
96% 97% 98% 99% 100%
Misi 3:Mengembangkan danmeningkatkan saranaprasarana organisasi.
Peningkatan saranadan prasaranaperalatan perkantoranyang berkualitas
Pemanfaatan peralatanperkantoran berbasisInformasi Teknologi (IT).
Persentase pemenuhanperalatan perkantoranyang berbasis IT.
96% 97% 98% 99% 100%
Misi 4:Pengembangan KapasitasKelembagaan Perencana.
Meningkatkanmekanisme kerja yangterdokumentasi denganbaik
Data dan Informasipembangunan yang aktualdan valid.
Data statistik tersajitepat waktu
a. Informasipembangunan daerahSulsel
b.Indikatorpembangunanekonomi Sulsel
c.Indikatorpembangunan sosialsulsel
d. Profilpembangunan daerah
e.Sulsel dalam angka
100%
Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
100%
Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
100%
Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
100%
Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
100%
Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 91
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Meningkatkan aparaturperencana yangsemakin berkualitas.
Meningkatkanprofesionalisme aparaturperencana.
Persentase aparaturperencana yang ikutdiklat bersertifikasi
80% 85% 85% 90% 95%
Meningkatnya akuntabilitaskinerja Bappeda Prov.Sulsel
Predikat penilaianimplementasi SAKIPoleh InspektoratProvinsi
CC B B BB BB
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 92
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (granddesign), sebagai suatu cara atau
pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai
visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi.
Berdasarkan Visi dan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018
yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi sebagai suatu cara atau pola untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran terhadap misi yang telah ditetapkan.
Strategi yang perlu dilaksanakan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima)
tahun kedepan yaitu sebagai berikut.
1. Strategi dalam rangka tercapainya Misi 1 “Meningkatkan Kualitas Perencanaan
Aparatur Penganggaran”, adalah:
Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efesien dan efektif guna mendukung
terciptanya perencanaan yang profesional dan terpercaya.
Membangun sinergi melalui mekanisme perencanaan dari atas ke bawah (top-
down) dan dari bawah keatas (buttom–up).
2. Strategi dalam rangka mewujudkan Misi 2 “Mengevaluasi Kinerja Pelaksanaan
Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pembangunan Wilayah adalah:
Melakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan informasi
untuk kepentingan perencanaan pembangunan
Membangun kerjasama intern organisasi, lintas sektor dan lintas wilayah.
3. Strategi dalam rangka mewujudkan Misi 3 “Mengembangkan dan meningkatkan
sarana prasarana organisasi Daerah” adalah:
Mengembangkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparaturr perencana dalam
melaksanakan tugas-tugasnya.
Pengembangan data dan informasi serta peningkatan kualitas sarana dan
prasarana penunjang lainnya.
4. Strategi dalam rangka mewujudkanMisi 4 “Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
Perencana” adalah:
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 93
Melaksanakan diklat yang lebih intensif bagi aparat perencana.
Membangun fasilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran dengan
mempertimbangkan pemerataan wilayah.
Sedangkan kebijakan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2013-2018
adalah sebagai berikut:
Arah Kebijakan yang akandilaksanakan:
1. Peningkatan Kualitas Aparatur Perencana.
2. Peningkatan Kualitas Produk Perencana Pembangunan Daerah.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja.
4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Bappeda.
5. Peningkatan Kerjasama antar Sektor, antar Daerah-Wilayah.
6. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan
pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan;
7. Pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah;
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 94
Tabel 4.14. Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
MISI 1:
Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan pembangunan yang menjamin sinergi antara Pemerintah, Swasta dan
Masyarakat.
Mengoptimalkan sinergitas perencanaan danpenganggaran pembangunan daerah.
a. Terwujudnya perencanaandan pengendalianpembangunan yangberkualitas
b. Perencanaan pembangunanyang Implementatif.
a. Meningkatkan pelayananperencanaan yang efesien danefektif guna mendukung terciptanyaperencanaan yang profesional danterpercaya.
b.Membangun sinergi melaluimekanisme perencanaan dari ataske bawah (top-down) dan daribawah keatas (bottom–up).
a. Peningkatan Kerjasamaantar Sektor, antarDaerah-Wilayah.
b. Peningkatan KualitasProduk PerencanaPembangunan.
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 95
MISI 2:
Meningkatkan kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah..
Meningkatkan dokumen perencanaanpembangunan daerah yang berkualitas.
a. Pemanfaatan dokumenrencana pembangunandaerah yang akuntabel.
b. Konsistensi antara programkegiatan yang telahdilaksanakan denganrencana yang telah disusunsebelumnya.
a. Melakukan analisis kondisi danpermasalahan berdasarkan data daninformasi untuk kepentinganperencanaan pembangunan
b. Membangun kerjasama internorganisasi, kerjasama lintas sektordan lintas wilayah.
Peningkatankualitashasilevaluasikebijakan/kajiansebagaimasukanbagiperencanaanpembangunandanperumusankebijakanpenyelesaianpermasalahanpembangunan.
MISI 3:
Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana Prasarana Organisasi.
Peningkatan sarana dan prasarana peralatanperkantoran yang berkualitas
Pemanfaatan peralatanperkantoran berbasis InformasiTeknologi (IT).
a. Mengembangkan kualitas kinerjadan profesionalisme aparaturperencana dalam melaksanakantugas-tugasnya.
b. Pengembangandata dan informasiserta peningkatan kualitas saranadan prasarana penunjang lainnya.
a. Peningkatan Sarana danPrasarana Kerja.
b. Pengembangandanpeningkatankualitassistemjaringan datadaninformasiperencanaanpembangunandaerah;
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 96
MISI 4:
Pengembangan Kualitas dan Profesionalisme Aparat Perencana
a. Meningkatkan mekanisme kerja yangterdokumentasi dengan baik.
b. Meningkatkan aparatur perencana yangsemakin berkualitas
Data dan Informasipembangunan yang aktual danvalid.
a. Meningkatkanprofesionalisme aparaturperencana.
b. Meningkatnya akuntabilitaskinerja Bappeda ProvinsiSulsel
a. Melaksanakan pendidikan danpelatihan yang lebih intensif bagiaparat perencana.
b. Membangun fasilitas denganmenerapkan fungsi alokasianggaran denganmempertimbangkan pemerataanwilayah.
a. Peningkatan KualitasAparatur Perencana.
b. PengembanganKapasitas KelembagaanBappeda.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 97
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau beberapa
kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk
mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5
(lima) tahun kedepan.
Program dan Kegiatan Bappeda sebelum revisi ada 6 Program namun
setelah revisi menjadi 7 Program hal ini sesuai dengan masukan Tim Penyusun
revisi RPJMD 2013-2018 adapun Program yang bertambah yaitu Program
Koordinasi Pembangunan sehingga Program/Kegiatan setelah Revisi RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, begitu pula ada beberapa kegiatan
yang dipindahkan dari program sebelumnya adapun Program/Kegiatan seperti
yang tercantum dalam tabel 5.15 berikut ini:
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 98
Tabel 5.15 Program dan kegiatan pada Badan Perencanaan PembangunanDaerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6 Penyedian Alat Tulis Kantor (ATK)
7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional.
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.
16 Pengadaan Pakain Dinas Berserta Perlengkapanya.
17 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.
18 Pendidikan dan Pelatihan Formal.
19 Pengadaan Kendaran Dinas Operasional.
20 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 99
21 Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Adminitrasi Perkantoran.
22 Pengelolaan Perpustakaan,Pengarsipan, Dokentasi & Informasi.
23 Penyusunan Pengelolaan Barang & Jasa Bappeda Prov. Sulsel.
24 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
25 Pemeliharaan Sistem Manajemen Akuntansi & Keuangan Daerah
26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanagn.
27 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
28 Pemberian Penghargaan Purna Tugas.
29 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
30 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.
31 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
32 Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan
B. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
1 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.
2 Penyusunan DPPA SKPD.
3 Penyusunan RKA dan DPA SKPD.
4 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD.
5 Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Bappeda.
6 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
7 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.
8 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
9 Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan.
10 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 100
11 Penyusunan Analisis Kebutuhan Pendataan & Pengadaan Barjas SKPD.
12 Peningkatan Kinerja aparatur Perencanaan Bappeda Prov.Sulsel.
13 Pengelolaan Perpustakaan, Mengarsipkan, Dokumen & Informasi.
14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
15 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
16 Pemberian Penghargaan Purna Tugas.
17 Pendidikan dan Pelatihan Formal.
18 Penyusunan Roal Map Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan AkuntabilitasKinerja.
C. Program Peningkatan Pengemb.Sistem &Evaluasi Kinerja SKPD
1 Penyusunan LAKIP Bappeda Prov. Sulsel.
2 Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur.
3 Pengukuran Kinerja Kegiatan Prov. Sulsel.
4 Peningk. Pelayanan Perencanaan Program Bappeda Prov. Sulsel.
5 Penyusunan RENSTRA SKPD Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.
6 Workshop Hasil-hasil Kajian Bappeda.
7 Penyusunan DPPA SKPD.
8 Penyusunan RKA & DPA-SKPD.
9 Penyusunan Analisis Kebutuhan Pedataan &Pengadaan Barjas SKPD.
D. Program Pengembangan Data dan Informasi
1 Penyusunan Data dan InformasiBappeda Prov.Sulsel.
2 Pengelolaan Data & Informasi Spasial Pembangunan Sulsel.
3 Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perenc.Bidang Sosial Budaya & Pengembangan Kelembagaan.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 101
4 Pembangunan Data & Informasi Spasial Pembangunan Sulsel.
5 Penyusunan dan Analisis Sektor dalam PDRB Sulawesi Selatan.
6 Publikasi data dan Informasi Pembangunan Daerah.
7 Pengumpulan Updating dan Analisis Informasi Pencapaian Target KinerjaProgram dan Kegiatan.
8 Pameran Pembangunan Daerah.
E. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
1 Workshop Hasil-hasil Kajian Bappeda.
2 Singkronisasi dan Sinergitas Kegiatan Perencanaan Pembangunan DaerahProvensi Sulawesi Selatan.
3 Koordinasi Perencanaan Program/Kebijakan Pembangunan Sulsel.
4 Penyusunan dan Analisis Sektor dalam PDRB Sulawesi Selatan.
5 Pengembangan Kerjasama Pembangunan Terkait Pengembangan SDA danPrasaranan Wilayah.
6 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengeloalaan JaringanIrigasi Melalui WISMP
7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Prioritas Cepat Tumbuh danAndalan.
8 Koordinasi Perenc. Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
9 Koordinasi Perencanaan & Pelaks. Pemb. Infrastruktur Wilayah.
10 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA.
11 Koordinasi Perenc. & Pelaks. Pengembangan Kawasan Sehat
12 Pengembangan Kejasama Perencanaan dan Pelaksanaan PembangunanInfrastruktur Wilayah
13 Pengembangan Program Kerjasama Bidang Sosbud & Pengembangan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 102
Kelembagaan.
14 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemudadan Olahraga.
15 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kesehatan danKesejahteraan.
16 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan KelembagaanPemerintah dan Masyarakat.
17 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kependudukan danKetenagakerjaan.
18 Koordinasi Program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
19 Updaiting Program Indeks Demokrsasi Indonesia (IDI).
20 Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs)Prov.Sulsel.
21 Penyusunan Sustainable Develompment Goals (SDGs).
22 Updaiting Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Sulsel.
23 Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).
24 Penyusunan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).
25 Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) Prov.Sulsel.
26 Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bidang Ekonomi.
27 Perencanaan Pengembangan Kerjasama Antara Daerah.
28 Perencanaan Pembangunan UKM dan Wirausaha.
29 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.
30 Koordinasi Perencanaan Industri di Susel.
31 Perencanaan Pembangunan Industri.
32 Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan Daerah.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 103
33 Perencanaan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
34 Koordinasi Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.
35 Perenc Pemngembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah.
36 Koordinasi Perencananaan Pengentasan Kemiskinan di Sulsel.
37 Perencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal.
38 Koordinasi Pelaksanaan MP3EI.
39 Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi.
40 Perencanaan Pengembangan Investasi Daerah.
41 Perencanaan Pengembangan Sektor Pertanian.
42 Koordinasi Penetapan Kinerja (PK) SKPD Pemerintah Prov.Susel.
43 Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) SKPD Pemerintah Prov.Sulsel.
44 Penyusunan dan Penetapan Kinerja (SK) SKPD.
45 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Provensi.
46 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan AkuntabilitasKinerja .
47 Pengukuran Kinerja Kegiatan Provinsi Sulawesi Selatan.
48 Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus NON DR.
49 Penyusunan dan Sosialisasi Daftar Alokasi Kegiatan Pembangunan APBN danAPBD Provinsi Sulawesi Selatan.
50 Fasilitas Forum Koord. Antar Intansi Perenc. Kab/Kota Se-Sulsel.
51 Evaluasi RKPD Prov.Sulsel.
52 Penyusunan Usulan Pendanaan & Konsultasi Program Kegiatan Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan.
53 Fasilitas Kerjasama Pembangunan Regional.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 104
54 Forum Kerjasma Pembanguanan Regional
55 Penyusunan Rancangan RKPD.
56 Penyelenggaraan Musrembang RKPD.
57 Penetapan RKPD.
58 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok.
59 Analisis Kebijakan Perencanaan Keuangan Daerah.
60 Analisis Kebijakan Perencanaan Kebijakan Pemb. Daerah.
61 Asistensi Usulan Penganggaran Pembangunan.
62 Koordinasi Perenc. Penganggaran & Kebijakan Pembangunan.
63 Sinergitas Perenc. Penganggaran dan Kebijakan Pembangunan.
64 Penyelenggaraan Rekor Provensi.
65 Peanyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan.
66 Penyusunan Perubahan RKPD.
67 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.
68 Penyusunan Rancangan RP JMD Prov.Sulsel 2018-2023.
69 Musrembang RP JMD Prov.Sulsel 2018-2023
F. Program Pengendalian & Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah.
1 Evaluasi RPJMD Prov. Sulsel.
2 Monitoring Evaluasi Pengendalaian dan Pelaporan Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.
3 Monitoring dan Pelaporan Program & Kegiatan Pembangunan SulawesiSelatan.
4 Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 105
5 Evaluasi RKPD Prov.Sulsel.
6 Evaluasi Kinerja Program/Kinerja SKPD Provinsi Sulawesi Selatan.
7 Evaluasi RP JPD Provinsi Sulawesi Selatan.
8 Sinkronisasi Program-program Pembagnunan Daerah.
9 Review Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.
10 Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
11 Revisi Renstra Bappeda Prov.Sulsel Tahun 2013-2018.
G. Program Koordinasi Pembangunan
1 Koordinasi Perencanaan Program/Kebijakan Pembangunan Sulsel.
2 Koordinasi Perencanaan, sPelaksanaan dan Pengendalian PengelolaanJaringan Irigasi Melalui WISMP.
3 Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisifatif (PPISP).
4 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas Cepat Tumbuh danAndalan.
5 Koordinasi Pengembangan Wilayah Terpadu.
6 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
7 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan InfrastrukturWilayah.
8 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA.
9 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat.
10 Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus NON DR.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 106
5.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi
dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian
‘bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik
tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang
tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya
merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
Adapun indikator kinerja dan pendanaan pembangunan Provinsi SulawesiSelatan adalah , sebagai berikut :
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 106
Tabel 5. 16 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif tiap program Prioritas Pembangunan pada Badan PerencanaanPembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018
Bidang UrusanPemerintan, Program
dan Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcome) danKegiatan (Output)
TAHUN Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD
2014 2015 2016 2017 2018
Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-
TOTAL 34,889,025,000 31,995,593,832 33,692,223,626 37,376,834,807 39,245,676,548.13 177,199,353,813.13
1 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
PersentasePelayananAdministrasiPerkantoran
13 dok 4,202,056,000 26 dok 5,223,869,531 16 dok 3,879,964,756 16 dok 4,759,597,550 16 dok 4,694,757,355 87 dok 22,760,245,192
2 ProgramPeningkatanKapasitas danKinerja SKPD
PersentasePeningkatanKapasitas danKinerja SKPD
18 dok 1,987,603,100 17 dok 2,532,675,000 123 dok 2,027,294,125 137 dok 2,230,023,538 152 dok 2,476,662,141 447 dok 11,254,257,904
3 ProgramPeningkatanPengembanganSistem danEvaluasi KinerjaSKPD.
PersentaseTerwujudnyaSistemPeresncanaandan EvaluasiSKPD
3 dok 212,106,600 3 dok 174,516,450 12 dok 469,355,125 12 dok 323,790,638 13 dok 481,169,701 42 dok 1,660,938,514
4 ProgramPengembanganData danInformasi
PersentaseInformasiPerencanaanPembangunanDaerah yangtermanfaatkannya.
12 dok 2,791,169,500 12 dok 3,166,163,707 13 dok 3,718,482,498 13 dok 4,090,330,748 13 dok 4,466,355,909 63 dok 18,232,502,361
5 ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
PersentaseKesesuaianantara DokumenPerencanaanPembangunanDaerah (RPJPD,RPJMD, Renstra
64 dok 23,299,789,850 63 dok 18,816,626,323 59 dok 16,789,543,917 60 dok 18,484,750,809 62 dok 19,122,920,152 308 dok 96,513,631,050
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 107
SKPD, RenjaSKPD, dan RKPD)dan KonsistensiberdasarkanRegulasi danKalenderPerencanaan
6 ProgramPengendaliandan EvaluasiKebijakanPembangunanDaerah
PersentasePencapaianTarget RPJMD.
5 dok 2,396,299,950 6 dok 2,081,742,821 10 dok 2,407,455,193 10 dok 2,648,200,712 10 dok 2,908,020,784 41 dok 12,441,719,460
7 ProgramKoordinasiPembangunan.
TingkatEfektivitasKontribusiKabupaten/Kotadalam mencapaitarget kinerjasasaranpembangunanNasional.
- - 10 dok 4,400,128,012 10 dok 4,840,140,813 9 dok 5,095,790,507 29 dok 14,336,059,332
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 108
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dan
harus dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima)
tahunkedepan, selaras dengan Hasil Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:
o PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (%).
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah (%).
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur (%).
Rasiopembinaandanpeningkatanpelayanan,
tatausahadanadministrasikepegawaian (%).
2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD.
RasioketersediaandokumenPerencanaan SKPDdanPelaporan (%).
Output: RENJA, RKA,DPA-Murni/Perubahan, Laporan
Bulan/Triwulan/ Semester, Laporan Akhir Kegiatan.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja
SKPD.
RasioketersediaandokPerencanaan, Evaluasi&Pelaporan (%).
Output: LAKIP, LPKJ, Publikasi Data.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 109
II. PEMBANGUNAN DAERAH.
4. Program Pengembangan Data dan Informasi
1. Outcome: Persentase InformasiPerencanaan Pembangunan Daerah
yang termafaatkan. (%).
2. Output: Tersedianya Dokumen Data Statistik dan Data Spasial.
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
Outcome: Persentase Kesesuaian anatara Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD,
RENJA SKPD dan RKPD) Konsistensi berdasarkan Regulasi dan
Kalender Perencanaan (%).
Output: RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD
&RKPD
6. Program Pengendalian &Evaluasi Kebijakan Pembangunan
Daerah.
Outcome: Persentase Pencapaian Target RPJMD (%).
Output: Dokumen Evaluasi Perencanaan.
7. Program Koordinasi Pembangunan
Outcome: Persentase Kontribusi terhadap Pencapaian Target
Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional dan Daerah (%)
Output: Dokumen Hasil Monitoring Pembangungan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 110
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA
PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2013-2018
6.1. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD SULAWESI SELATAN TAHUN
2013-2018
Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukan
secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima)
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
Indikator kinerja Bappeda provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 seperti
tampilan pada Tabel 6.1. berikut.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 111
Table 6.16. Indikator Kinerja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
No. Indikator Kinerja
Kondisi
Kinerja
Tahun
2013
Target Capaian TahunKondisi
Kinerja
Akhir2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Data dan Informasi 6 dok 9 dok 9 dok 9 dok 9 dok 9 dok 45 dok
2 RPJMD, RKPD, KUA-PPAS 4 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 4 dok 16 dok
3 LAKIP, LKPJ, UKP4 dan Dokumen
Evaluasi Perencanaan APBD/APBN
dan Dana Lainnya
6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 30 dok
4 Dokumen Koordinasi Perencanaan dan
Pengendalian Kerjasama Pembangunan
Daerah
2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 10 dok
5 Dokumen Evaluasi LRA, Neraca CALK,
Lap Keuangan bulun/ triwulan/
semesteran/tahunan
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok
6 IKU, LPPD, LHP, EPPD, RENSTRA,
RENJA, Lap bulun/ triwulan/
semesteran/ tahunan, RKA
Pokok/Perubahan, DPA
Pokok/Perubahan, Lap. Akhir Kegiatan
16 dok 15 dok 15 dok 15 dok 15 dok 16 dok 66 dok
7 Rasio Ketersediaan Barang dan Jasa
Administrasi Perkantoran100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
8 Rasio Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan
ke Luar Kota.
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
9 Rasio Pembangunan, Pengadaann,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan sarana Aparatur
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
10 Rasio Pembinaan dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan administrasi
Kepegawaian.
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
11 Rasio Ketersediaan Dokumen
Perencanaan SKPD100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
12 Rasio Ketersediaan Dokumen
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 112
6.2. INDIKATOR KUNCI UTAMA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2013-2018
Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicators
(KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan
informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah
kita tetapkan. Dalam menyusun KPI kita harus sebaiknya menentapkan indikator
kinerja yang jelas, spesifik dan terukur (measurable). KPI juga sebaiknya harus
dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur
adapun Indikator Kunci Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang
menunjukan secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai
selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-
2018 adalah sebagai berikut;
Table 6.17. Indikator Kunci Utama BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan.
URAIAN TARGET CAPAIANTAHUNAN TOTAL
2014 2015 2016 2017 2018Jumlah Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah yang dijadikanacuan perencanaan Provinsi- Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)- 1 - - - 1
- Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD)
- - - - 1 1
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) dan Perubahan
2 2 2 2 2 10
- Rencana Strategis (RENSTRA) - - - - 1 1- Rencana Kerja (RENJA) dan
Perubahan2 2 2 2 2 10
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
113
P E N U T U P
Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018
yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA pada setiap tahunnya dan dalam
melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-
masing.
Namun demikian, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan menyadari masih
terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu,
kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan
renstra ini, agar seluruh tujuan Visi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2013-2018, yaitu: “Profesional, Terpercaya dan Kompetitif dalam Perencanaan
Pembanguanan Wilayah” dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.
Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan
bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang
implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya
masing-masing.
Demikian Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2013-2018 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya
mewujudkan Visi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5
(lima) tahun ke depan lebih terarah serta memperkuat hubungannya terhadap
pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
i
DAFTAR ISI
Hal.
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROV. SULSEL
KATA PENGANTAR ..................................................................................................
DAFTAR ISI …………………………………………………............................................
DAFTAR TABEL ……………………………………………............................................
BAB. I PENDAHULUAN……………………………………………….........................
I.1 Latar Belakang ……………………………………………….......................
I.2 Landasan Hukum ……………………………………….............................
I.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………......................
I.4 Sistematika Penulisan …………………………………………....................
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN.....................................................................................................
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi....................................................
II.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan ..................................
2.1. Sumber Daya Manusia .......................................................................
2.2 Sarana dan Prasarana ..........................................................................
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan .........................
2.4 tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bappeda provinsi
sulawesi selatan……………………………………………………………
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN ...........................................
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda
Provinsi Sulawesi Selatan ...................................................................
III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
I
i
iii
1
1
5
9
10
13
13
41
41
43
45
51
53
54
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
ii
Provinsi Sulawesi Selatan ...................................................................
III.3 Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2008-2028 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .......
III.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kab/Kota.........
BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....
IV.1 Visi dan Misi ........................................................................................
IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Prov. Sulsel ................
IV.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi Sulwesi Selatan .....................
BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................
V.1 Rencana Program dan Kegiatan .............................................................
V.2 Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .
BAB.VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI
SULAWESI SELATAN .................................................................................
VI.1 Tujuan & Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 .
VI.2 Indikator Kunci Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-
2018…………………………………………………………………………...
BAB. VII PENUTUP ...................................................................................................
57
59
68
84
84
87
92
97
97
106
111
111
113
114
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
iii
DAFTAR TABEL
Hal.
Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 2.3
Tabel 2.4
Tabel 2.5
Tabel 2.6
Tabel 2.7
Tabel 2.8
Tabel 3.9
Tabel 3.10
Tabel 3.11
Tabel 3.12
Struktur Organisasi Badan Perencanaan PembangunanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan .........................................
Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi SulawesiSelatan Tahun 2013 ...............................................................
Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2013 .....................
Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2013 .......................
Laki-laki dan Perempuan menurut Tingkat PendidikanStaf Bappeda Tahun 2013 ....................................................
Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan PembangunanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan .........................................
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan PerencanaanPembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ................
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Provinsi SulawesiSelatan ......................................................................................
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiBadan Perencanaan Pembangunan Daerah ProvinsiSulawesi Selatan ......................................................................
Hasil Analisis terhadap KLHS Provinsi Sulawesi Selatan .....
Reviuw Rencana Strategik Kementerian Dalam Negeriyang Sesuai dengan Tupoksi Bappeda Provinsi SulawesiSelatan ....................................................................................
Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov. Sulselberdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Prov. Sulselbeserta Faktor Penghambat dan Pendorong KeberhasilanPenangannya...........................................................................
40
41
41
42
42
47
48
50
54
66
72
79
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
iv
Tabel 3.13
Tabel 4.13
Tabel .14
Tabel 5.2.1
Tabel 6.16
Permasalahan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan ..............
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PelayananBappeda Prov. Sulsel.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Provinsi SulawesiSelatan ......................................................................................
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompoksasaran dan Pendanaan Indikatif Badan PerencanaanPembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ...............
Indikator Kinerja Badan Perencanaan PembangunanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu padaTujuan dan sasaran RPJMD Provinsi sulawesi Selatan ........
81
88
94
108
117
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 1
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Setelah revisi Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sulawesi Selatan 2013-2018 Nomor; 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Perubahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang
RPJMD 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Nomor 9) yang ditetapkan pada tanggal 23 September 2015, maka secara
otomatis segala dokumen yang terkait dengan Rencana Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) tersebut harus menyesuaikan, namun demikian Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, ditetapkan sebagai pedoman mendasar/landasan
dalam penyelenggaraan pembangunan bagi pemerintah daerah. Pemerintah
daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai
satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka menjadi suatu keharusan
bagi setiap SKPD untuk menyesuaiakan dengan hasil revisi produk
perencanaan diatasnya sehingga dokumen-dokumen yang terkait dengan
perencanaan akan bersinergi antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana
diketahui bahwa semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur
Negara dengan tuntunan untuk mewujudkan administrasi Negara yang
mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 2
penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan. Dalam konteks ini
peran provinsi dan perencanaan menjadi lebih penting terutama setelah
dikeluarkannya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, yangmana
Perencanaan Pembangunan Daerah diselengarakan oleh pemerintah daerah
yang disusun dan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA). Adapun produk rencana yang disusun berdasarkan
jangka waktu, meliputi:
1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi, dan arah
pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
kepala daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan
RPJM Nasional. RPJMD memuat kebijakan keuangan daerah, strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan
disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif;
3). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja
Pemerintah.
Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana
kerja untuk jangka waktu lima tahunan, terdapat amanat dalam UU 23/2014
pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun
rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 3
indikatif”. Sedangkan dalam UU 25/2004 pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan
ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.
Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam
UU 25/2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang meliputi tahapan-tahapan
pokok sesuai Permendagri 54/2010 sebagai berikut:
1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran
dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah,
dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 Ayat 2);
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-
SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman
pada rancangan awal RPJMD (Pasal 15 Ayat 3);
3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan
rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJPD (Pasal 15
Ayat 4);
4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah
Daerah (Pasal 16 Ayat 4);
5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2
(dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 Ayat 2);
6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil
Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 Ayat 2);
7. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3
(tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 Ayat 3);
8. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah
disesuaikan dengan RPJMD (Pasal 19 Ayat 4)
Sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra SKPD mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54/2010 tentang
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 4
pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah pada Pasal 93 mencakup:
1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan SKPD;
3. Isu-isu tugas dan fungsi SKPD;
4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;
5. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran dan
pendanaan indikatif; dan
6. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD.
Berdasarkan tahapan-tahapan pokok dalam penyusunan dan
penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut, dapat diambil
suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD
merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan
penetapan RPJMD.
Sebagai salah satu perangkat daerah, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban
untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam
jangka waktu lima tahun. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi
untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang juga
didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Provinsi
Sulawesi Selatan untuk 5 (lima) tahun mendatang.
Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Renstra Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah
dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 5
(lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Revisi Rencana Pembangunan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 5
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-
2018 dan bersifat indikatif.
Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang menyusun Revisi Rencana Strategis Bappeda
Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–2018. Namun demikian jika
terdapat perubahan kebijakan mendasar dan mempengaruhi terhadap
penyusunan Renstra tersebut, maka perlu disempurnakan kembali.
Penyempurnaan tersebut antara lain:
1. Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Prov. Sulsel.
2. Perubahan uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Prov. Sulsel.
3. Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
4. Perubahan kebijakan yang mendasar terhadap perencanaan pembangunan
daerah.
1.2. LANDASAN HUKUM
Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018
disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Nomor 47 Provinsi Tahun 1960 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat 1
Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2102) Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingat I Sulawesi Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 47 Provinsi Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 6
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 7
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 8
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Podoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulsel Nomor 249);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009
tentang Perubahan Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 12
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 245);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan 2008-2028;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 - 2018
22. Keputusan Gubernur Nomor 120/4296/Bappeda, tanggal 26 Juli 2013
tentang Penetapan RENSTRA SKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-
2018.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 9
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2013-2018 adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan
Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.
Tujuan penyusunan renstra ini secara spesifik adalah:
1. Mengidentifikasi (review) secara menyeluruh pelayanan/kinerjaBappeda
Provinsi Sulawesi Selatan periode lalu.
2. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif,
efisien dan akuntabel.
3. Merumuskan arah kebijakan dan strategis Bappeda Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2013-2018 sesuai dengan visi dan misinya.
4. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2013-2018.
Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan
Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 ini adalah agar
dapat:
1. Teridentifikasinya kondisi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan melalui
pengukuran pelayanan/kinerja terkini.
2. Terumuskannya arah kebijakan dan strategis Bappeda Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2013-2018 sesuai dengan visi dan misinya.
3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis
(RENSTRA) Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018
berdasarkan kerangka pendanaan.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 10
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Renstra Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–2018, disusun
melalui sistematika sebagai berikut.
Bab I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
BAB II. Gambaran Pelayanan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan,
menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi,
sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang
pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.
BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda
Provinsi Sulawesi Selatan, mengidentifikasikan permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi
Sulawesi Selatan, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan terpilih, telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008-2028, telaahan Renstra Kementrian dan lembaga dan
Renstra Bappeda kabupaten/kota/KL/Bappenas/ Bangda serta
penentuan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.
BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi
visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi
dan kebijakan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.
BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif, mengemukakan rencana
program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif.
BAB VI. Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2013-2018, mengemukakan 10 indicator kinerja
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 11
Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dicapai dalam
lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2013-2018.
BAB VII. Penutup, berisi ringkasan renstra serta langkah-langkah yang
akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan hasil Revisi
Renstra Bappeda Tahun 2013-2018.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 12
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Peran perencanaan pembangunan secara strategis semakin diperlukan
untuk sinkronisasi dan sinergi kegiatan dan pembangunan pusat dan daerah
serta antar daerah, mengingat dalam era desentralisasi upaya pemberian
kewenangan dan pendelegasian tugas-tugas pembangunan telah diberikan
kepada daerah dan dilaksanakan secara mandiri. Selain itu terdapat pula
kebijakan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya menuntut keterlibatan
pemerintah daerah dalam rangka membawa arah perbaikan keadaan berbangsa
dan bernegara melalui tata kelola yang lebih baik.
Sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU
Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda merupakan
instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah.
Dengan demikian peran Bappeda menjadi sangat penting dan diharapkan bisa
menjadi katalisator kegiatan pembangunan daerah antar pemerintah dengan
pihak masyarakat dan para stakeholders lainnya. Dengan adanya Dokumen
Rencana Strategis (RENSTRA) ini, maka strategi dan arah kebijakan
perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan semakin berkualitas.
Dewasa ini masyarakat sudah berhak mengikuti proses perencanaan yang
langsung menyangkut publik, karena era transparansi, semua dokumen
perencanaan bukan lagi menjadi milik dan rahasia birokrat, namun sudah
menjadi milik masyarakat sehingga masyarakat harus mengetahuinya. Hal itu
tercermin dalam proses perencanaan mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan,
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 13
Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai Musrenbang Provinsi. Peserta yang
bermusyawarah menyusun kebutuhan tersebut adalah wakil dari masyarakat
sesuai dengan bidangnya masing-masing, sedangkan pihak pemerintah hanya
sebagai fasilitator. Karena Musrenbang tersebut tidak lagi sebagai ajang pidato
susunan daftar panjang keinginan, namun saat ini sudah menjadi ajang debat
program, sesuai dengan daftar kebutuhan yang sudah diantisipasi dengan
alokasi indikatif, yang akan membiayai usulan dimaksud. Dengan demikian
tidak timbul daftar keinginan namun merupakan daftar kebutuhan yang sudah
dapat kejelasan pendanaannya.
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi
Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 13 Tahun 2013 tentangPerubahan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Organisasi Dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan. Bappeda Provinsi
Sulawesi Selatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas
mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub
Bidang sebagai berikut.
a. Kepala Badan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
1. Tugas pokok :
Menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan
berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Fungsi :
2.1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan;
2.2. Melakukan Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 14
a. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan daerah;
b. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Rincian tugas pokok dan fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan
belum dilaksanakan;
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Membantu gubernur di bidang perencanaan pembangunan di
daerah;
g. Merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum
APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
h. Melakukan koordinasi, mengarahkan dan menyelenggarakan
musrenbang kabupaten/kota, provinsi, regional, rapat kerja
provinsi;
i. Mengikuti dan mengarahkan musrenbang regional, rapat
koordinasi pusat, musrenbang nasional;
j. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dalam
rangka pelaksanaan tugas;
k. Memimpin, mengendalikan dan menyusun rencana program kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 15
l. Memfasilitasi kegiatan satuan kerja perangkat daerah dan lembaga
pemerintah dan non pemerintah dalam hal perencanaan
pembangunan daerah;
m.Memantau, mengevaluasi dan mengoordinasikan tugas dalam dan
luar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
n. Menyelenggarakan sosialisasi dokumen perencanaan, baik program
kerja daerah, provinsi, pusat maupun luar negeri;
o. Menyelenggarakan kerja sama antar lembaga pemerintah dan non
pemerintah dalam dan luar negeri;
p. Menyelenggarakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dalam dan luar Provinsi Sulawesi Selatan;
q. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional di bidang
perencanaan pembangunan;
r. Menyelenggarkan kebijakan program, keuangan, umum,
perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;
s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
t. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.
Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
1. Tugas pokok :
Melakukan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan
administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta
penyusunan program dalam lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 16
2. Fungsi:
a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan;
b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
c. Pengelolaan administrasi keuangan;
d. Melakukan koordinasi dan penyusunan program serta
pengolahan dan penyajian data
e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Rincian tugas pokok dan fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah
dan belum dilaksanakan;
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta
menyiapkan bahan penyusunan program Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
g. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan
kebijakan teknis di lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam
lingkungan badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi
dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
i. Melakukan koordinasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 17
j. Melakukan koordinasi dan melaksanakan pengolahan dan
penyajian data dan informasi dalam lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Melaksanakan dan melakukan koordinasi pelayanan
ketatausahaan;
l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi
umum dan kepegawaian;
m. Melaksanakan dan melakukan koordinasi pelayanan
administrasi keuangan;
n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan
organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;
o. Melaksanakan dan melakukan koordinasi pelaksanaan urusan
rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan;
q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang;
r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;
s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
Bidang Ekonomi
1. Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang.
2. Tugas pokok:
Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah di Bidang Ekonomi.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 18
3. Fungsi:
a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah bidang ekonomi : Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, Ketahanan Pangan Daerah, Peternakan,
Perkebunan, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan investasi
serta ekonomi makro;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah bidang ekonomi;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan
tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup
bidang ekonomi;
d. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan-usulan perencanaan
pembangunan dari sektor maupun dari kabupaten/kota;
e. Penyelenggaraan fasilitasi kerja sama antar lembaga dalam dan
luar negeri, non pemerintah (LSM, swasta);
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
4. Rincian tugas pokok dan fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas–tugas yang telah
dan belum dilaksanakan;
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat–rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Melaksanakan, Melakukan koordinasi dan sikronisasi kegiatan
perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;
g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi
di dalam dan luar daerah;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 19
h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi program kegiatan
perencanaan ekonomi;
i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas–
tugas intern bidang ekonomi;
j. Melakukan koordinasi dan pengendalian program dan kegiatan
pada sektor bidang ekonomi;
k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
1. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
dipimpin oleh Kepala Bidang.
2. Tugas pokok :
Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Kelembagaan.
3. Fungsi :
a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Kelembagaan;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan lingkup Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Kelembagaan;
c. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan–usulan
perencanaan pembangunan dari sektor maupun dari
kabupaten/kota;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 20
4. Rincian tugas pokok dan fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia dan Kelembagaan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah
dan belum dilaksanakan;
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan
pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Pengembangan Kelembagaan;
g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan sumber
daya manusia dan kelembagaan di dalam dan luar daerah;
h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan program
kegiatan perencanaan sumber daya manusia dan kelembagaan;
i. Mengoordinasikan dan mengendalikan pada sektor bidang
sumber daya manusia dan kelembagaan;
j. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi
di dalam dan luar daerah;
k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 21
Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Prasarana Wilayah
Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah
dipimpin oleh Kepala Bidang.
1. Tugas pokok :
Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah.
2. Fungsi :
a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah bidang sumber daya alam dan prasarana
wilayah;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah lingkup bidang sumber daya alam dan
prasarana wilayah;
c. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan-usulan
perencanaan pembangunan dari sektor maupun dari
kabupaten/kota;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Rincian tugas pokok dan fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Alam dan
Prasarana Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan;
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Merencanakan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi
pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan
prasarana wilayah;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 22
g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan sumber
daya alam dan prasarana wilayah di dalam dan luar daerah;
h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan program
kegiatan perencanaan sumber daya alam dan prasarana
wilayah;
i. Melakukan koordinasi dan pengendalian pada sektor Bidang
Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah;
j. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah
dan pusat untuk mempercepat program pembangunan;
k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;
Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan
1. Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan
dipimpin oleh Kepala Bidang.
2. Tugas pokok :
Malaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah di Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan
Pembangunan.
3. Fungsi :
a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah di bidang Perencanaan Makro dan
Pembiayaan Pembangunan;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 23
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan lingkup Bidang Perencanaan Makro dan
Pembiayaan Pembangunan;
c. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan-usulan
perencanaan pembangunan dari sektor maupun dari
kabupaten/kota;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
4. Rincian tugas pokok dan fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Makro dan
Pembiayaan Pembangunan sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan;
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Mengkonsultasikan, merencanakan, mengoordinasikan dan
menyinkronisasikan pembangunan daerah di Bidang
Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan;
g. Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen
perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, dan
APBD;
h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi program kegiatan
Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan;
i. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi rencana program dan
kegiatan pembangunan daerah dan pusat;
j. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 24
k. Melakukan koordinasi perencanaan penganggaran
pembangunan baik dari sektor maupun kabupaten/kota;
l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang
Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan di pimpin oleh
Kepala Bidang.
1. Tugas pokok :
Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan.
2. Fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di
bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
serta kerja sama antar lembaga dalam pengembangan statistik
dan evaluasi kinerja pembangunan;
b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah;
c. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
d. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Bidang
Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 25
e. Pelaksanaan hubungan kerja daerah di Bidang Statistik dan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah serta kerja sama antar
lembaga dalam pengembangan statistik;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Rincian tugas pokok dan fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Statistik dan Evaluasi
Kinerja Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah
dan belum dilaksanakan;
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi serta menganalisis
kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
perumusan perencanaan pembangunan selanjutnya;
g. Mengendalikan kegiatan pembangunan pada Bidang Statistik
dan Evaluasi Kinerja Pembangunan;
h. Merencanakan, mangkoordinasikan dan menyinkronisasikan
pambangunan daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja
Pembangunan;
i. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah
dan pusat untuk mempercepat program pembangunan;
j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan
Evaluasi Kinerja Pembangunan dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 26
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional
A. Fungsional Perencanaan
Kelompok jabatan fungsional perencana terdiri dari sejumlah
pegawai dalam jenjang jabatan fungsional perencana yang dipimpin
oleh seorang pejabat fungsional perencana senior selaku ketua
kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan melalui Sekretaris/Kepala Bidang dan di bawah
koordinasi Kepala Sub Bagian/Sub Bidang.
Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001 Tentang
Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, maka rumpun
jabatan, kedudukan, tugas pokok dan rincian kegiatan fungsional
perencana sebagai berikut :
1. Rumpun Jabatan Fungsional : Jabatan Fungsional Perencana
yang disebut Perencana, termasuk dalam rumpun Manajemen.
2. Kedudukan Perencana :
a. Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis
fungsional perencanaan dilingkungan instansi pemerintah;
b. Perencana dimaksud adalah jabatan karier yang hanya dapat
diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai
Negeri Sipil,
3. Tugas Pokok Perencana :
Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan
perencanaan.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 27
4. Rincian Kegiatan Pejabat Fungsional yang dimaksud sebagai
berikut :
a. Perencana Utama :
1. Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi
pencapaian tujuan dalam rangka perumusan alternatif
kebijaksanaan;
2. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang;
3. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
perencanaan kebijaksanaan strategis makro;
4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
perencanaan kebijaksanaan program jangka panjang;
5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
perencanaan program strategis makro;
6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
perencanaan proyek kawasan;
7. Menentukan kriteria untuk menilai alternatif proses
pengambilan keputusan keputusan dalam rangka
pengkajian alternatif;
8. Melakukan pengkajian alternatif-alternatif berdasarkan
kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan
kebijaksanaan strategis jangka panjang;
9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan
strategis makro;
10. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan program strategis
jangka panjang;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 28
11. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan program strategis
makro;
12. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan krieteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan proyek kawasan;
13. Memproses pengambilan keputusan dalam rangka
penentuan alternatif dan rencana kebijaksanaan;
14. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
kebijaksanaan strategis jangka panjang;
15. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
kebijkasanaan strategis makro;
16. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
program strategis jangka panjang;
17. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
program strategis makro;
18. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek
kawasan;
19. Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan
pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
20. Menulis saran dan tindak lanjut yang diperlukan dalam
kebijaksanaan strategis jangka panjang;
21. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam kebijaksanaan strategis makro;
22. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan program strategis jangka panjang;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 29
23. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan program strategis makro;
24. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan proyek kawasan;
25. Melaksanakan kegiatan perencanaan lainnya yang
ditugaskan oleh atasan.
b. Perencana Madya :
1. Menyusun landasan kerangka teoritis dan model dalam
rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
2. Menyusun asumsi/hipotesis model dalam rangka
penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
3. Mengkaji hasil-hasil pengujian model dalam rangka
perumusan alternatif kebijaksanaan;
4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka
menengah;
5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
7. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalam perencanaan program strategis sektoral;
8. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalam perencanaan proyek multi sektoral;
9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksaan strategis
jangka menengah;
10.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksaan strategis
sektoral;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 30
11.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan program strategis
jangka menengah;
12.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan program strategis
sektoral;
13.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan proyek multi sektor;
14.Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan
dalam rangka penentuan alternatif dan rencana
pelaksanaan;
15.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
kebijaksanaan strategis jangka menengah;
16.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
kebijaksanaan strategis sektoral;
17.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
program strategis jangka menengah;
18.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
program strategis sektoral;
19.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek
multi sektor;
20.Mengarahkan pelaksanaan dalam rangka pengendalian
pelaksanaan;
21.Memantau/memonitorkegiatan melaksanaan/
perkembangan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
22.Menyusun disain akhir efektifitas pelaksanaan;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 31
23.Menyusun disain akhir efektifitas tujuan;
24.Menyusun disain akhir dampak kemasyarakatan/
lingkungan;
25.Melaporkan penilaian hasil pelaksanaan;
26.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka
menengah;
27.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
28.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
29.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan program strategis sektoral;
30.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan proyek multi sektoral.
c. Perencana Muda :
1. Menyusun disain dan instrumentasi dalam rangka
pengumpulan data dan informasi;
2. Mengumpulkan data primer dalam rangka pengumpulan
data dan informasi;
3. Mereview kelengkapan data dalam rangka pengolahan
data dan informasi ;
4. Memformulasikan sajian untuk analisis dalam rangka
penyajian data dan informasi;
5. Menganalisis hasil-hasil pembangunan dalam rangka
analisis data dan informasi;
6. Mengevaluasi data yang sudah ada dalam rangka analisis
data dan informasi;
7. Menyusun neraca sumber daya yang potensial dalam
rangka analisis data dan informasi;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 32
8. Menentukan tingkat permasalahan dalam rangka
perumusan permasalahan;
9. Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan dalam
rangka perumusan permasalahan;
10. Melakukan studi pustaka yang memperkuat
landasan/kerangka teoritis dalam rangka penyusunan
model hubungan kausal/fungsional;
11. Menyusun spesifikasi model dalam rangka penyusunan
model hubungan kausal/fungsional;
12. Mengkonsultasikan dengan pihak/lembaga yang
kompoten dalam rangka penyusunan model hubungan
kausal/fungsional;
13. Memasukkan data kedalam model yang akan dipakai
dalam rangka pengujian model:
14. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka
pendek;
15. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
16. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalam perencanaan program strategis regional;
17. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai
dalam perencanaan proyek sektor tunggal;
18. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan
strategis jangka pendek;
19. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan
strategis regional;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 33
20. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan program strategis
regional;
21. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dalam perencanaan proyek sektor
tunggal;
22. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
kebijaksanaan strategis jangka pendek;
23. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
kebijaksanaan strategis regional;
24. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan
program strategis regional;
25. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/
pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek
sektor tunggal;
26. Merumuskan prosedur pelaksanaan dalam rangka
penentuan alternatif dan rencana perencanaan;
27. Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan
dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
28. Menyusun disain awal efektifitas pelaksanaan dalam
rangka penilaian hasil pelaksanaan;
29. Menyusun disain awal efektifitas tujuan dalam rangka
penilaian hasil pelaksanaan;
30. Menyususn disain awal dampak kemasyarakatan/
lingkungan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
31. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk
penilaian hasil pelaksanaan efektifitas pelaksanaan;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 34
32. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk
penilaian hasil pelaksanaan efektifitas tujuan;
33. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk
penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/
lingkungan;
34. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka
pendek;
35. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
36. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan program strategis regional;
37. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan
dalam perencanaan proyek sektor tunggal;
38. Melaksanakan kegiatan perencanaan lainnya yang
ditugaskan oleh atasan.
B. Fungsional Pustakawan
Pejabat fungsional pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan
informasi di instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.
Pejabat fungsional pustakawan berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan di
bawah koordinasi Kepala Sub Bagian.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 dan Keputusan
Bersama Kepala Perpustakawan Nasional RI dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan nomor 21 tahun
2003 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 35
Kreditnya, maka rumpun jabatan, instansi Pembina, kedudukan
dan tugas pokok fungsional pustakawan sebagai berikut :
1. Rumpun Jabatan Fungsional Pustakawan :
a. Jabatan Fungsional Pustakawan termasuk dalam rumpun
arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan.
b. Jabatan Fungsional Pustakawan terdiri dari Pustakawan
Tingkat Terampil dan Pustakawan Tingkat Ahli.
2. Pustakawan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan
sebagai pelaksana penyelenggara tugas utama kepustakawanan
pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi pada
instansi pemerintah.
3. Jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan karier yang
hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus
sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Tugas Pokok Pustakawan yang ada di Bappeda :
Pustawakan tingkat terampil :
1) Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan
pustaka/sumber informasi, dan.
2) Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
5. Rincian Kegiatan Fungsional Pustakawan Tingkat Terampil :
a. Pustakawan Pelaksana :
1. Menghimpun alat seleksi bahan pustaka;
2. Melakukan survei bahan pustaka;
3. Membuat dan menyusun desiderata;
4. Meregistrasi bahan pustaka;
5. Melakukan verifikasi data bibliografi;
6. Melakukan katalogisasi sederhana;
7. Melakukan katalogisasi salinan;
8. Mengalihkan data bibliografi secara manual;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 36
9. Mengalihkan data bibliografi secara elektronis;
10. Membuat kelengkapan bahan pustaka;
11. Mengelola jajaran bahan pustaka;
12. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/
preventif;
13. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/
treatment;
14. Melakukan layanan sirkulasi;
15. Melakukan layanan perpustakaan keliling;
16. Menyediakan bahan pustaka koleksi setempat;
17. Mengumpulkan data untuk statistik;
18. Melakukan publisitas.
b. Pustakawan Pelaksanan Lanjutan :
1. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana
operasional pengembangan koleksi;
2. Mengumpulkan data dalam rangka survei minat
pemakai;
3. Mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka
penyiangan bahan pustaka;
4. Mengelola hasil penyiangan;
5. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana
operasional pengolahan bahan pustaka;
6. Melakukan klasifikasi sederhana;
7. Mengelola data bibliografi dalam bentuk kartu katalog;
8. Mengelola data bibliografi dalam bentuk basis data;
9. Menyusun daftar tambahan pustaka;
10. Membuat kliping;
11. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana
operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 37
12. Mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka
penyimpanan dan pelestarian;
13. Mereproduksi bahan pustaka kepustakaan kelabu;
14. Mereproduksi bahan pustaka berupa buku;
15. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana
operasional layanan informasi;
16. Melakukan layanan bahan pandang dengar;
17. Menyediakan bahan pustaka melalui silang layan;
18. Melakukan bimbingan membaca;
19. Melakukan cerita pada anak-anak;
20. Mengumpulkan data untuk tinjauan kepustakaan;
21. Mengumpulkan data untuk informasi teknis;
22. Mengolah dan menyusun data statistik;
23. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana
operasional penyuluhan;
24. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana
operasional publisitas;
25. Menyusun materi publisitas berbentuk berita, sinopsis,
brosur dan leaflet;
26. Menyusun materi publisitas berbentuk poster/gambar
peraga;
27. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana
operasional pameran;
28. Menyiapkan materi dan penataan pameran;
29. Menjadi pemandu penyelenggaraan pameran.
c. Pustakawan Penyelia :
1. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana
operasional pengembangan koleksi;
2. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana
operasional pengolahan bahan pustaka;
3. Melakukan katalogisasi yang bersifat kompleks;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 38
4. Membuat anotasi;
5. Menyunting data bibliografi;
6. Menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya;
7. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana
operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka;
8. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana
operasional layanan informasi;
9. Melakukan layanan rujukan cepat;
10. Melakukan penelusuran literatur untuk bahan bacaan;
11. Melakukan bimbingan pemakai perpustakaan;
12. Membina kelompok pembaca;
13. Menyebarkan informasi terbaru/kilat berbentuk lembar
lepas;
14. Menyebarkan informasi terseleksi berbentuk lembar
lepas;
15. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana
operasional penyuluhan;
16. Melaksanakan penyuluhan massal dengan cara
menggunakan alat bantu audio-visual tentang kegunaan
dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan
informasi kepada pemakai perpustakaan;
17. Melaksanakan penyuluhan massal tanpa alat bantu
tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan,
dokumentasi, dan informasi kepada pemakai
perpustakaan;
18. Melaksanakan penyuluhan tatap muka dalam kelompok
tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan,
dokumentasi dan informasi kepada pemakai;
19. Melaksanakan penyuluhan perpustakaan tentang
pengembangan perpustakaan dokumentasi dan informasi
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 39
kepada penyelenggara dan pengelola perpus-takaan
tingkat kelompok;
20. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana
operasional publisitas;
21. Menyusun materi publisitas berbentuk slide, pandang
dengar;
22. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana
operasional pameran;
23. Menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan
pameran.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 40
Tabel 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
STRUKTUR ORGANISASIBADAN PERENCAAN
PEMBANGUNAN DAERAHPROVINSI SULAWESI SELATAN
(Perda Nomor 32 Tahun 2008)
BIDANGEKONOMI
BIDANGPENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN DANSDM
BIDANGPENGEMBANGAN SDA
DAN PRASARANAWILAYAH
BIDANGPERENCANAAN MAKRO
DAN PEMBIAYAANPEMBANGUNAN
BIDANGSTATISTIK DAN
EVALUASI KINERJAPEMBANGUNAN
SUB BIDANGPERTANIAN INDUSTRI,
PERDAGANGANPARIWISATA DAN
INVESTASI
SUB BIDANGPENGEMBANGAN
SUMBER DAYAMANUSIA
SUB BIDANGPENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAMDAN LINGKUNGAN
SUB BIDANGPERENCAAN MAKRO
WILAYAH
SUB BIDANGSTATISTIK
SUB BIDANGEKONOMI MAKRO
SUB BIDANGPENGEMBANGANKELEMBAGAAN
SUB BIDANGPRASARANA
WILAYAH
SUB BIDANGPEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN
SUB BIDANGEVALUASI KINERJA
PEMBANGUNAN
KEPALA BADAN
PEJABATFUNGSIONAL
SUB BAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIA
SUB BAGIANPROGRAM
SUB BAGIANKEUANGAN
SEKRETARIS
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 41
2.2. SUMBER DAYA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi
Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi
menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2015, jumlah pegawai
Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 127 orang Pegawai Negeri
sipil yang terdiri dari lihat tabel berikut ini;
Tabel 2.2. Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2015
NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan
1 Eselon II 1 - 12 Eselon III 5 1 63 Eselon IV 8 4 12
Total 15 4 19Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi
Sulawesi Selatan pada jabatan struktural terdapat satu orang laki-laki pejabat
eselon II, lima orang laki-laki dan satu orang perempuan yang menempati
jabatan eselon III, serta ada 13 jabatan pada eselon IV yang terdiri dari delapan
orang laki-laki dan empat orang perempuan.
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2015
NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan
1 Fungsionaal PerencanaMadya 3 13 16
2 Fungsionaal PerencanaMuda 3 4 7
Total 6 17 23Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 42
Dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa Bappeda Provinsi
Sulawesi Selatan terdapat 23 orang pejabat Fungsional Perencana dengan
rincian pejabat fungsional Perencana Madya terdapat tiga belas orang
perempuan dan tiga orang laki-laki, sedangkan pada fungsional Perencana
Mudaempat orang laki-laki dantiga orang perempuan.
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan tingkat Golongan Tahun 2015
NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan1 Golongan IV 17 19 362 Golongan III 39 21 603 Golongan II 24 6 304 Golongan I 1 - 1
Total 81 46 127Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015
Dari tabel tersebut tergambar bahwa jumlah pegawai Bappeda
Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 terdapat 127 orang pegawai yang
terdiri dari 81 orang laki-laki dan 46 orang perempuan dengan rincian
pergolongan sebagai berikut; 17 orang laki-laki dan 19 orang perempuan yang
bergolongan IV, 39 orang laki-laki dan 21 orang perempuan yang bergolongan
III, 24 orang laki-laki dan 6 orang perempuan yang bergolongan II, serta ada 1
orang laki-laki yang bergolongan I.
Tabel 2.5. Laki-laki dan Perempuan menurut tingkat Pendidikan StafBappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan1 S3 2 1 32 S2 22 27 493 S1 35 13 484 D3/Sarmud - 3 35 SMA/sederajat 21 2 236 SMP/sederajat - - -7 SD 1 - 1
Total 81 46 127Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 43
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 127 orang staff Bappeda
provinsi Sulawesi Selatan terdapat 81 orang laki-laki dan 46 orang perempuan
dengan kualifikasi pendidikan masing-masing dua orang laki-laki dan satu
orang perempuan yang memiliki kualifikasi pendidikan S-3, dua puluh dua
orang laki-laki dan dua puluh tuju orang perempuan yang memiliki kualifikasi
pendidikan S-2, tiga puluh lima orang laki-laki dan tiga belas orang perempuan
yang memiliki kualifikasi pendidikan S-1, tiga orang perempuan yang
berpendidikan Sarjana Muda, dua puluh satu orang laki-laki dan dua orang
perempuan orang tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, serta satu orang
laki-laki tamatan Sekolah Dasar.
Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sudah cukup tinggi, namun masih perlu senantiasa
diberikan penguatan-penguatan khususnya dalam bidang perencanaan dan
pengembangan wilayah.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
dapat berjalan dengan baik, selain dukungan sumber daya aparatur yang
terampil juga perlu didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang
memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
aparatur Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan secara berkesinambungan, daya
dukung sarana penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan
dan perlengkapan perkantoran.
2.2.2. Sarana dan Prasarana
Kondisi saat ini masih menunjukan belum terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi
rekapitulasi barang dan inventaris kantor untuk mendukung tugas dan kinerja
organisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas BAPPEDA Provinsi Sulawesi
Selatan dalam tahun 2015 :
KIB. A Tanah (Nihil).
KIB. B Peralatan dan Mesin.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 44
1. Alat Angkutan:
1) Roda Empat 16 unit terdiri dari;
1) Sedan 3 unit.
2) Jip 1 unit.
3) Station Wagon 12 unit.
2) Roda Dua 34 unit terdiri dari;
1) Honda 8 unit.
2) Yamaha 18 unit
3) Suzuki 8 unit
2. Alat Rumah Tangga terdiri dari:
1) Komputer PC 68 unit.
2) Laptop 25 unit.
3) Note Book 39 unit.
4) Printer 47 unit.
5) UPS 35 unit.
6) Mesin Ketik Manual 11 unit.
7) AC 40 unit.
8) Meja 202 buah.
9) Kursi 589 buah.
10) Filleng Kabinet 68 buah.
11) Komputer Tablet Aple 68 unit.
12) Eksternal 5 unit.
3. Studio dan Komunikasi terdiri dari:
1) Pesawat Telepon 22 unit.
2) Handycam 7 unit.
3) Handy Talky 5 unit.
4) Kamera 13 unit.
Melihat kondisi sarana dan prasarana mesin perkantoran kantor Bappeda
Provinsi Sulawesi Selatan seperti tersebut diatas, maka perlu adanya
peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 45
khususnya pada peningkatan kinerja aparatur Bappeda Provinsi Sulawesi
Selatan, beberapa sarana penunjang yang belum memadai seperti kebutuhan
sarana perlengkapan rapat, sarana telekomunikasi internal, Air Conditioner
dan pendukung lainnya.
Oleh karena itu, untuk mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka
dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang.
2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI
SULAWESI SELATAN
Mengacu pada tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagaimana amanat
Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2013, maka BAPPEDA
memiliki 4 (empat) peran, sebagai: 1). pengambil kebijakan/keputusan
(policy/decision maker); 2). koordinator; 3). think-tank; dan 4). Administrator,
maka Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan menjabarkan keempat peran tersebut
ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya pada berbagai kegiatan
strategis.
Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Bappeda Provinsi Sulawesi
Selatan berperan menentukan kebijakan dan program dalam rencana
pembangunan daerah, baik kebijakan pembangunan jangka panjang daerah
(RPJPD), kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
maupun kebijakan tahunan (RKPD). Kebijakan pembangunan jangka
menengah dan tahunan masing-masing delengkapi dengan perkiraan
anggaran, yaitu perkiraan anggaran untuk RPJMD yang bersifat lima tahunan
dimulai sejak RPJMD 2013-2018 ditetapkan, sedangkan rencana kerja
pemerintah daerah (RKPD) yang bersifat tahunan disusun berikut perkiraan
anggarannya. Selain tugas perencanaan tersebut, Bappeda Provinsi Sulawesi
Selatan juga berperan dalam mengendalikan dan melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan pembangunan guna menjaga konsistensi antara pelaksanaan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 46
pembangunan dengan dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan
pembangunan nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Sebagai koordinator, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berperan
melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar
wilayah, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan
(stakeholders); koordinasi perumusan kebijakan dibidang perencanaan
pembangunan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-
sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan, dan pengalokasian dana
untuk pembangunan; serta koodinasi kegiatan strategis yang berskala regional,
nasional dan mendesak yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah
dan dengan lembaga lainnya. Selain tugas koordinasi perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan tersebut, BAPPEDA Prov. Sulsel juga berperan
dalam menentukan kebijakan nasional, antara lain penanganan perubahan
iklim (climate change) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur nomor
59 tahun 2013 tentang Rencana Aksi daerah Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca (RAD GRK), dan kebijakan nasional lainnya yaitu RAD Pangan dan
Gizi, MP3EI dan MP3KI.
Sebagai think tank, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berperan
melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai
masukan untuk penyusunan rencana pembangunan maupun untuk perumusan
kebijakan-kebijakan strategis lainnya untuk kepentingan daerah yang berskala
lokal, regional, maupun nasional. Sedangkan sebagai administrator, Bappeda
Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam pengelolaan dokumen perencanaan
pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas
pelaksanan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil
evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum pelaksanaan
tugas BAPPEDA sebagai SKPD Pemerintah Provinsi.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 47
Tabel 2.6. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
PENGAMBILKEPUTUSAN
(POLICY/DECISIONMAKER)
THINKTANK
KOORDINATOR ADMINISTRATOR
PENJABARAN:
1. Perencanaan:
penyusunan rencana
pembangunan daerah
jangka panjang,
menengah dan
pendek/tahunan.
2. Penganggaran:
penyusunan alokasi
pendanaan (indikatif)
sebagai bahan
penyusunan RAPBD.
3. Pengendalian dan
Evaluasi: terhadap
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.
PENJABAR
AN:
Analisis
kebijakan di
bidang
perencanaan
pembanguna
n daerah dan
kebijakan
lainnya.
PENJABARAN:
1. Koordinasi
dalam
perumusan
kebijakan di
bidang
perencanaan
pembangunan
daerah.
2. Koordinasi dan
fasilitasi dalam
pelaksaan
dekonsentrasi
dan tugas
pembantuan.
3. Koordinasi
kegiatan
strategis
penanganan
permasalahan
mendesak sesuai
penugasan.
PENJABARAN:
1. Pengelolaan
dokumen
perencanaan
termasuk dana
dekonsentrasi dan
tugas
pembantuan.
2. Pengelolaan
pelaporan hasil
pemantauan dan
evaluasi terhadap
pelaksanaan
rencana
pembangunan
daerah.
3. Pembinaan dan
pelayanan
administrasi
umum.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II
Page | 48
Tabel 2.7.Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
NO.INDIKATOR
KINERJA SESUAITUGAS DAN
FUNGSI
TARGET
SPMTARGET
IKKTARGET
INDIKATORLAINNYA
TARGET CAPAIAN TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 20131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20
I Perencanaan Pembangunan:1 Data dan ßInformasi
Pembangunan100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 RPJMD, RKPD,KUA-PPAS
100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 LAKIP, LKPJ, UKP4dan DokumenEvaluasiPerencanaan
100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 KoordinasiPerencanaan danPengendalianKerjasamaPembangunanDaerah
100% Lap. Pelaks.Keg.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
II Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.5 Rasio ketersediaan
Barang dan JasaAdministrasiPerkantoran
100% Lap.Kegiatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 RasiopenyelenggaraanRapat Koordinasidan Konsultasi didalam dan ke luardaerah
100% Lap.Kegiatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100%
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II
Page | 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7 Rasiopembangunan,pengadaan,pemeliharaan danrehabilitasiprasarana dansarana aparatur.
100% Lap.Kegiatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 RasiopenyelenggaraanRapat Koordinasidan Konsultasi didalam dan ke luardaerah
100% Lap.Kegiatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 Rasio Pembinaandan PeningkatanPelayanan, tatausaha danadministrasikepegaqwaian
100% Lap.Kegiatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 Rasio KetersediaanDokumenPerencanaan SKPD.
100% Lap.Kegiatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 Rasio KetersediaanDokumenPerencanaan ,Evaluasi danPelaporan.
100% Lap.Kegiatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II
Page | 50
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Prov. Sulsel.
Sumber: Data Neraca Keuangan Sub Bagian Keuangan Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN DAERAH 30.000.000,00 35.000.000,00 - - -
PENDAPATAN ASLI DAERAH 30.000.000,00 35.000.000,00
- - - - -
13.844.221.852,00 17.310.940.624,70 18.708.337.062,17 20.584.010.768,39 22.627.847.845,23 22.239.740.517,00 24.302.871.108,00 27.898.202.779,00 39.940.526.188,00 41.447.888.255,00
6.895.518.665,00 6.648.821.257,00 7.786.509.779,00 11.822.007.176,00 12.271.888.255,00- Belanja Pegawai - 6.895.518.665,00 6.648.821.257,00 7.786.509.779,00 11.822.007.176,00 12.271.888.255,00
13.844.221.852,00 17.310.940.624,70 18.708.337.062,17 20.584.010.768,39 22.627.847.845,23 15.344.221.852,00 17.654.049.851,00 20.111.693.000,00 28.118.519.012,00 29.176.000.000,00- Belanja Pegawai - - - - - 5.350.470.000,00 4.614.030.000,00 5.728.478.000,00 6.116.835.000,00 7.066.865.000,00- Belanja Barang dan Jasa - - - - - 9.201.251.852,00 12.357.269.851,00 13.862.665.000,00 21.509.384.012,00 21.630.635.000,00- Belanja Modal - - - - - 792.500.000,00 682.750.000,00 520.550.000,00 492.300.000,00 478.500.000,00
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Kegiatan
Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II
Page | 51
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN
PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TANTANGAN
Adapun tantangan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain;
1. Penyusunan perencanaan sektor belum sepenuhnya berbasis data,
sehingga rencana kerja SKPD masih lemah dan belum konsisten
dengan dokumen perencanaan daerah.
2. Perencanaan pembangunan daerah (Provinsi dan Kabu/Kota)
belum spenuhnya terintegrasi.
3. Perencanaan pembangunan daerah (Provinsi dan Kabu/Kota)
belum terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah.
4. Kesadaran aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam
melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugasnya masih
belum optimal.
5. Kesadaran aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam
mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum optimal.
PELUANG
Adapun peluang yang dimiliki Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
antara lain;
1. Adanya kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholders)
kepada Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal fasilitasi
penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah;
2. Sasaran pembangunan daerah yang harus dicapai sudah jelas
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) 2013-2018;
3. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemerintah
daerah mempunyai kewenangan dalam penyempurnaan rencana
kerja pembanguanan daerah;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II
Page | 52
4. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemerintah
daerah mempunyai fungsi fasilitasi terhadap rencana-rencana
pemerintah pusat, lembaga asing dan NGO;
5. Adanya kesempatan bagi aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 53
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
Beberapa isu yang sering ditemukan dalam proses Perencanaan
Pembangunan Daerah antara lain;
1. Analisis kondisi wilayah merupakan hal utama dan penting dalam proses
penyusunan rencana pembangunan daera, analisis kondisi wilayah
perencanaan membutuhkan data dan informasi yang aktual, akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ketersediaan data dan informasi
yang akurat akan sangat menentukan langkah selanjutnya keberhasilan
perencanaan.
2. Salah satu variabel penentu keberhasilan suatu rencana banyak ditentukan
ketersediaan dan kualitas para perencana, sebagai pelaksana perencana
pembangunan daerah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas
kinerja dan profesionalisme.
3. Bappeda adalah lembaga perencana yang menempatkan posisinya sebagai
perekat perencanaan dalam wilayah, salah satu hal yang sulit dilaksanakan
adalah membangun sinergitas antar Kabupaten/Kota dan antara Provinsi
dengan Kabupaten/Kota.
4. Tingkat Kualitas suatu rencana dapat dicapai jika dilengkapi dengan
berbagai peralatan perencanaan yang terkait dengan analisis terhadap
indikator sosial, ekonomi dan indikator lainnya yang sering digunakan
sebagai ukuran keberhasilan beberapa aturan perundang-undangan terkait
perencanaan yang belum maksimal diterapkan.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 54
5. Proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya
perlu dilakukan Evaluasi sebagai pengendalian terhadap jalannya
pelaksanaan pembangunan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Jika
ditemukan target dan sasaran yang tidak tercapai, maka akan menjadi
masukan perbaikan untuk perencanaan yang akan datang.
Adapun permasalahan yang dihadapi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini adalah;
1. Belum konsistennya antara dokumen penganggaran dengan dokumen
perencanaan.
2. Belum akuratnya data dan informasi dokumen perencanaan baik antar
Kabupaten/Kota dan antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
3. Belum optimalnya hasil analisa perencanaan pembangunan untuk
perumusan kebijakan.
4. Dan belum optimalnya pengelolaan dokumen perencanaan, pembinaan
dan pelayanan administrasi umum.
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selama periode 2008-2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah
diupayakan secara optimal. Namun demikian,upaya tersebut masih
menyisakan beberapa persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan
harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan
dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Kemudian terkait dengan
munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanganan bencana
alam, penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap dampak pemanasan
global, new inisiatif pemerintah dan antisipasi terhadap fluktuasi harga bahan
bakar minyak. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, maka Bappeda Provinsi
Sulawesi Selatan dituntut untuk antisipatif dan proaktif dalam mengkaji
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 55
berbagai strategi dan menyelesaikan berbagai Permasalahan Pembangunan
tersebut, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah tetap terjamin.
Dalam pelaksanaan peran Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai
lembaga di bidang perencanaan daerah, dipandang perlu peningkatan
sumberdaya manusia secara solid dan terintegrasi untuk menghasilkan kualitas
hasil analisis, telaahan, dan kajian-kajian kebijakan pembangunan yang
melahirkan dokumen perencanaan perumusan kebijakan pembangunan daerah
dan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Peningkatan kualitas
hasil analisis/telaahan/kajian sangat penting dilakukan karena untuk
meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal.
Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai
keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan
semakin mendekatnya antara pencapaian sasaran dalam dokumen
perencanaan dengan ketersediaan penganggaran. Namun demikian,
keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena
terbatasnya instrumen perencanaan pengendalian dan pengawasan
pembangunan, serta belum optimalnya mekanisme reward and punishment.
Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran
dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan daerah.
Berdasarkan kondisi tersebut, kapasitas Bappeda Provinsi Sulawesi
Selatan sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat
agar dapat memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara
baik. Antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen
ketidaksesuaian (inconsistency) antara rencana pembangunan dan
implementasinya, yang dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan
pembangunan daerah.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 56
Tabel 3.9. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
PENGAMBIL KEPUTUSAN
(POLICY/DECISION MAKER)
TINHK TANK KOORDINATOR ADMINISTRATOR
Perencanaan:
1. Konsistensi dokumen
penganggaran terhadap
dokumen perencanaan masih
diperlukan mekanisme
instrument yang mengatur
secara lebih tegas.
Penganggaran:
1. Perubahan Poldas menjadi RPJP
(UU 22/1999 menjadi UU
25/2044 dan UU 17/2007).
2. Pedoman baru permendagri
54/2010, mencakup:
a. perubahan struktur
dokumen, tata cara
penyusunan, penetapan dan
pengendalian/evaluasi.
b. Fungsi konsultatif terhadap
RPJMD kabupaten/kota.
Pengendalian, Pelaksanaan dan
Evaluasi:
1. Evaluasi RAPBD
kabupaten/kota.
2. Evaluasi Dokumen Perencanaan
Kabupaten/Kota (RPJP,
RPJMD, RKPD, dll).
3. Evaluasi dokumen perencanaan
SKPD (RENSTRA, RENJA,
dll).
4. Pengendalian pelaksanaan
rencana pembangunan
(monitoring dan evaluasi).
1. Ketersediaan
dan akurasi
data/informasi.
2. Penanggulanga
n kemiskinan.
3. Sinkronisasi
program pusat-
daerah dan
capaian target-
target nasional.
4. Penataan ruang
wilayah dan
kawasan
strategis.
5. Perencanaan
dan evaluasi
penataan ruang
wilayah
provinsi/kabup
aten/kota.
1. Implementasi
kesepakatan
kerjasama
terutama dengan
swasta dan
pemerintah.
2. Komitmen
kepala daerah
kabupaten/kota
terhadap
kerjasama
pembangunan.
3. Koordinasi,
KEK, RAD-
GRK RAD-
Pangan dan Gizi,
MP3EI, MP3KI,.
1. Koordinasi Integrasi,
sinkronisasi
perencanaan/evaluasi.
2. Konsistensi
pelaksanaan kegiatan
dan Rasionalisasi
pelaksanaan
fisik/keuangan.
3. Koordinasi kerangka
regulasi dan fungsi
Bappeda
kabupaten/kota
(dokumen
perencanaan) serta
Dukungan pendanaan
Bappeda
kabupaten/kota..
4. Reformasi birokrasi.
5. Optimalisasi Sumber
Daya Aparatur, Sarana
dan Prasarana
perkantoran serta
penyediaan barang dan
jasa perkantoran.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 57
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR
Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Selatan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2013-2018. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan
kegiatan dalam rencana program startegis dalam dokumen ini sesuai dengan
arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah 2013-2018.
Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–
2018 adalah:
“SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN
NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN
PADA TAHUN 2018”
Penjabaran makna dari Visi Sulawesi Selatan di atas adalah sbb:
Pilar Utama Pembangunan Nasional adalah merupakan gambaran tentang
kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan
berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia.
Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan ketahanan dan
kemandirian pangan pada komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi
Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi diluar pulau Jawa. Ini juga terkait
dengan perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar
ummat beragama, ketertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan
kehidupan demokrasi..
Simpul Jejaring adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun
2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul layanan
pendidikan dan kesehatan, serta simpul perhubungan darat, laut dan udara
diluar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia khusunya.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 58
Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan
pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki
awal kematangan ekonomi. Pada saat itu Indeks pembangunan Manusia
berada pada kategori menengah-tinggi, pertumbuhan ekonomi berada diatas
rata-rata nasional, pendapatan perkapita sekitar 30 juta/tahun, angka
kemiskinan dan pengangguran dibawa rata-rata Nasional, Agro industri
berkembang pesat serta industri manufaktur dan jasa berkontribusi signifikan
dalam perekonomian. Ini juga ditandai oleh kondisi dimana Sulawesi Selatan
semakin kuat mensinergikan kemajuan Kabupaten dan Kota serta semakin
bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional.
Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi
sebagai berikut;
1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan
kerukunan intra dan antar ummat beragama.
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan
kelestarian lingkungan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan
infrastruktur.
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan
global.
5. Meningkatan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.
7. Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 59
3.3. REVIEW RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008-2028 DAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
3.3.1. Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi
Selatan
Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan
mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan
Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industry, perdagangan,
pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas
lingkungan. Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk
meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat
Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat
Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi,
energy, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu.
Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kawasan
Perkotaan Mamminasata yang meliputi seluruh wilayah Kota Makassar, dan
Kabupaten Takalar serta sebagian wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten
Maros dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan nasional dan pusat orientasi
pelayanan berskala internasional serta sebagai penggerak utama di Kawasan
Timur Indonesia. Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan
meliputi Kawasan Perkotaan Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone,
Bulukumba, Barru dan Parepare, yang berfungsi mendukung peran Kawasan
Perkotaan Mamminasata dengan mengemban fungsi sebagai pusat jasa
pelayanan keuangan, pusat pengolahan dan distribusi barang, simpul
transportasi serta pusat pelayanan publik berskala provinsi. Pusat Kegiatan
Lokal di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Perkotaan Bantaeng,
Enrekang, Masamba, Belopa, Malili, Pinrang, Pangkajene, Benteng, Pamatata,
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 60
Sinjai, Watansoppeng, Makale, Rantepao dan Sengkang yang berfungsi
sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi,
pusat jasa pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala
kabupaten.
Sistem jaringan transportasi Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh
keberadaan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan
jalan bebas hambatan, rencana pembangunan jaringan jalur kereta api antar
kota lintas Pulau Sulawesi dan jaringan penyeberangan lintas antar provinsi di
dalam wilayah Pulau Sulawesi. Jaringan transportasi di Provinsi Sulawesi
Selatan juga didukung oleh jaringan transportasi laut yang meliputi: pelabuhan
Internasional Makassar; pelabuhan pengumpul regional dan pelabuhan
pengumpan serta jaringan transportasi udara yang meliputi: bandar udara
(bandara) pengumpul Internasional Sultan Hasanuddin (Makassar); dan
bandara pengumpan di Kabupaten Luwu Timur, Tana Toraja, Kepulauan
Selayar, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Bone serta
Kabupaten Bulukumba.
Dukungan jaringan energy guna mendukung pengembangan wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan meliputi pengembangan depo bahan bakar
minyak/gas bumi yaitu: Depo Makassar, Depo Parepare, Depo Luwu, Depo
Selayar dan Depo Wajo, serta jaringan pipa gas Wajo - Makassar;
pengembangan pembangkit tenaga listrik berupa PLTD di kabupaten/kota
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu,
Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sinjai, Takalar, Tana Toraja, Palopo,
Parepare, dan Mamminasata; PLTU di kabupaten/kota Gowa, Bone,
Jeneponto, dan Takalar; PLTA di Kabupaten Tana Toraja, Pinrang, Gowa,
Enrekang, dan Sinjai; PLTG di kabupaten Gowa, dan Wajo; PLTM di
kabupaten Luwu Timur, Sinjai, Luwu, dan Luwu Utara; serta pemanfaatan
panas bumi sebagai sumber energy di kabupaten Luwu Utara, Luwu, Toraja
Utara, Tana Toraja, Pinrang, Sidrap, Wajo, Barru, Maros, dan Sinjai.
Sedangkan jaringan telekomunikasi meliputi: jaringan terestrial yaitu: jaringan
kabel laut Makassar - Martapura (Kalsel), Makassar – Surabaya, Makassar –
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 61
Ende (Flores), Makassar – Ambon; pengembangan jaringan mikro analog yang
meliputi jalur Makassar – Palu, dan Parepare – Kendari; dan pengembangan
jaringan mikro digital di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan
nasional didukung oleh peningkatan kualitas jaringan sumber daya air pada
Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari DI
kewenangan pusat lintas kabupaten/kota meliputi: DI Kampili/Bisua
(Kabupaten Gowa dan Takalar), DI Bila Kalola (Kabupaten Sidrap), DI Kalola
Kalosi (Kabupaten Wajo dan Sidrap), DI Awo (Kabupaten Wajo dan Sidrap),
DI Saddang Sidrap (Kabupaten Sidrap dan Pinrang), DI Saddang Pinrang
(Kabupaten Sidrap dan Pinrang), DI Lekopaccing (Kabupaten Maros dan Kota
Makassar), DI Lamasi Kanan/Kiri (Kabupaten Luwu dan Luwu Utara), DI
Jeneberang/Kampili (Kabupaten Gowa); DI kewenangan pusat utuh
kabupaten meliputi: DI Bontomanai (Kabupaten Bulukumba), DI Bayang-
bayang (Kabupaten Bulukumba), DI Kelara (Kabupaten Jeneponto), DI
Pammukulu (Kabupaten Takalar), DI Bantimurung (Kabupaten Maros), DI
Tabo-tabo (Kabupaten Pangkep), DI Sanrego, DI Pattiro, DI Palakka dan DI
Ponreponre (Kabupaten Bone), DI Langkemme, DI Tinco Kiri/Kanan, DI
Paddange, DI Lawo, dan DI Walanae (Kabupaten Soppeng), DI Wajo
(Kabupaten Wajo), DI Bulucenrana, DI Bulutimorang, DI Gelirang, DI S.
Baranti dan DI S. Sidenreng (Kabupaten Sidrap), DI Padang Sappa I, DI
Padang Sappa II, DI Bajo, DI Kalaera Kiri dan DI Kalaera Kanan I
(Kabupaten Luwu) , DI Kalaera II (Kabupaten Toraja), DI
Rongkong/Malangke, DI Baliase dan DI Bungadidi (Kabupaten Luwu Utara),
DI Kalaena dan DI Kalaena Kiri/Kanan (Kabupaten Luwu Timur); Daerah
Rawa (DR) meliputi: DR Barebbo (Kabupaten Bone), DR Sajoanging
(Kabupaten Wajo), dan DR Maros Utara (Kabupaten Maros); DI kewenangan
Provinsi lintas kabupaten meliputi: DI Bilibili (Kabupaten Gowa), DI Cilallang
(Kabupaten Wajo), DI Tubu Ampak (Kabupaten Luwu Utara); DI
kewenangan Provinsi utuh meliputi: DI Bettu dan DI Bontonyeleng
(Kabupaten Bulukumba), DI Jenemarung (Kabupaten Takalar), DI Aparang I,
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 62
DI Kalamisu dan DI Aparang Hulu (Kabupaten Sinjai), DI Padaelo dan DI
Leang Lonrong (Kabupaten Pangkep), DI Matajang (Kabupaten Barru), DI
Jaling, DI Salomeko, DI Unyi dan DI Selliccopobulu (Kabupaten Bone), DI
Leworeng, DI Latenreng, DI Salo Bunne (Kabupaten Soppeng), DI Cenrana,
DI Belawa, dan DI Cilellang (Kabupaten Wajo), DI Alekarajae, DI Torere dan
DI Baranti (Kabupaten Sidrap), DI Padang Alipang, DI Kalaena, DI Lengkong
Pini dan DI Makawa (Kabupaten Luwu), DI Bone-bone dan DI Kanjiro
(Kabupaten Luwu Utara), DI Sunggeni dan DI Tomini (Kabupaten Luwu
Timur).
Keberadaan daerah irigasi didukung oleh keberadaan air baku yang
bersumber dari bendungan Batubassi, Bendungan Balambano dan Bendungan
Karebbe (Kabupaten Luwu Timur); Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa),
Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo), dan Bendungan Sanrego (Kabupaten
Bone) yang merupakan kewenangan pemerintah; dan pengembangan Bendung
Taccipi di Kabupaten Pinrang dan Bendungan Sungai Batu Pute di Kabupaten
Barru yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
Pola ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan distribusi
peruntukan ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan
fungsi budidaya, kebijakan pengembangannya diarahkan pada pengembangan
kawasan lindung melalui upaya pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan
fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah dan pencegahan dampak negatif
kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup,
terutama sektor kehutanan, pertambangan dan kelautan, dan kebijakan
pengembangan kawasan budidaya melalui upaya perwujudan dan peningkatan
keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya dan pengendalian
perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya
tampung lingkungan.
Kawasan lindung di Provinsi Sulaewsi Selatan meliputi: (1) kawasan
lindung nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi meliputi: Suaka
Margasatwa Ko’mara (Kabupaten Takalar), Cagar Alam (CA) Faruhumpenai,
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 63
CA Kalaena, Taman Nasional (TN) Danau Matano dan Danau Mahalona, TN
Danau Towuti (Kabupaten Luwu Timur), TN Bantimurung Bulusaraung
(Kabupaten Maros dan Pangkep), TN Laut Takabonerate (Kabupaten
Kepulauan Selayar), Taman Hutan Raya (Tahura) Bontobahari (Kabupaten
Bulukumba), Taman Wisata Alam (TWA) Malino (Kabupaten Gowa), TWA
Cani Sirenreng (Kabupaten Bone), TWA Lejja (Kabupaten Soppeng), TWA
Laut Kepulauan Kapoposang (Kabupaten Pangkep), Taman Buru (TB)
Ko’mara, dan TB Bangkala (Kabupaten Jeneponto); dan (2) kawasan lindung
provinsi meliputi: Rencana Pengembangan Hutan Lindung (HL) yang
meliputi: Tahura Abdul Latief (Kabupaten Sinjai), Tahura Nanggala (Kota
Palopo), Hutan Lindung (HL) Gowa, HL Takalar, HL Jeneponto, HL
Bantaeng, HL Bulukumba, HL Selayar, HL Sinjai, HL Bone, HL Soppeng, HL
Wajo, HL Barru, HL Sidrap, HL Pinrang, HL Enrekang, HL Tana Toraja, HL
Toraja Utara, HL Luwu, HL Luwu Utara, HL Luwu Timur, HL Palopo, dan
HL Parepare; serta (3) Kawasan Rawan Bencana Alam (KRB) yaitu: KRB
Gunung Bawakaraeng (Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng,
Bulukumba, Sinjai, Bone); KRB Gempa Bumi meliputi Kawasan Pusat Taccipi
dan sekitar Watampone (Kabupaten Bone), kabupaten Pinrang, kabupaten
Tana Toraja, kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara, dan kabupaten
Enrekang; KRB Rawan Banjir Allu, Topa, Tamalatea, Binamu, Arungkeke,
dan Batang (kabupaten Jeneponto), Maros Baru, Marusu, dan Bantimurung
(kabupaten Maros), Labakkang dan Bungoro (kabupaten Pangkep), Bisappu,
dan Bantaeng (Bantaeng), Gangking, Ujung Bulu, dan Ujung Loe (kabupaten
Bulukumba), Sinjai Timur dan Sinjai Utara (kabupaten Sinjai), Kajuara, Cina,
dan Sibulue (kabupaten Bone), Duampanua (kabupaten Pinrang), Baebunta
dan Malangke Barat (kabupaten Luwu), dan Wotu dan Angkona (kabupaten
Luwu Timur); KRB Gerakan Tanah meliputi Kelara dan Rumbia (kabupaten
Jeneponto), Sinoa, Bulu Ere, Tompo Bulu dan Eremerasa (kabupaten
Bantaeng), Rindang, Rilau Ale dan Bulukumpa (kabupaten Bulukumba), Sinjai
Barat, Sinjai Borong, Sinjai Selatan, Tellu LImpoe, Sinjai Tengah dan
Bulupoddo (kabupaten Sinjai), Buntucani dan Kajuara (kabupaten Bone),
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 64
Mangkutana dan Wasuponda (kabupaten Luwu Timur); dan KRB Tsunami
meliputi kawasan sekitar pantai kabupaten Pinrang, kota Makassar, kabupaten
Bulukumba, dan kabupaten Kepulauan Selayar.
Kawasan Budidaya Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki nilai
strategis merupakan kawasan strategis yang di dalamnya berlangsung kegiatan
yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya,
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kawasan strategis di Provinsi
Sulawesi Selatan meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi,
social budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi
serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Provinsi Sulawesi
Selatan meliputi Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu Kawasan Perkotaan
Mamminasata yang terdiri atas Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan
kawasan perkotaan kabupaten Maros dan Gowa, dan Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare yang terdiri atas Kota
Parepare, kabupaten Sidrap, kabupaten Enrekang, kabupaten Pinrang dan
kabupaten Barru; dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu: KSP kawasan
lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung di kabupaten Bone,
Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang , Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur
(Bosowasipilu), Pangkep, Maros, Gowa dan Takalar; KSP kawasan
pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao,
kelapa sawit, kopi Robusta, jambu mete dan jarak di kabupaten Bone, Soppeng,
Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru, Pangkep,
Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Enrekang, Tana Toraja,
Toraja Utara dan Kepulauan Selayar; KSP kawasan pengembangan budidaya
rumput laut di kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai,
Bone, Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur; KSP Kawasan
pengembangan budidaya udang di kabupaten Pinrang, Barru, Pangkep, Bone,
dan Wajo; KSP kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan
pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) Pamatata di Kabupaten Kepulauan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 65
Selayar; KSP Kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya dan pariwisata
Center Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia) di Makassar; KSP
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Emas di Kabupaten Barru; dan KSP
Kawasan Industri (KI) skala besar di KI Makassar, KI Maros, KI Gowa, KI
Takalar, KI Parepare, KI Sorowako (Kabupaten Luwu Timur), KI Semen
Tonasa (Kabupaten Pangkep), KI semen Bosowa (Kabupaten Maros);
Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:
KSN Kawasan Tana Toraja dan sekitarnya; dan KSP kawasan permukiman
adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba. Sedangkan Kawasan
Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau
teknologi tinggi meliputi: KSN kawasan stasiun bumi sumber daya alam
Parepare di Kompleks LAPAN Kota Parepare; dan KSN Kawasan Sorowako
dan sekitarnya; dan KSP Kawasan Migas terdiri atas: Blok Bone Utara
(Kabupaten Luwu dan Kota Palopo), Blok Enrekang (Kabupaten Tana Toraja,
Enrekang dan Pinrang), Blok Sengkang (Kabupaten Wajo, Sidrap, Soppeng
dan Bone), Blok Bone di Teluk Bone, dan Blok Sigeri di Selat Makassar, Blok
Kambuno di teluk Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten
Bulukumba, Blok Selayar di laut Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten
Kepulauan Selayar, Blok Karaengta di laut Kabupaten Bulukumba, Kabupaten
Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar dan Kabupaten
Kepulauan Selayar; KSP kawasan pusat-pusat pembangkit listrik teridiri atas
PLTG Sengkang (Kabupaten Wajo), PLTU Punagaya (Kabupaten Jeneponto),
PLTU Bakaru (Kabupaten Pinrang).
Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup yaitu: KSP Kawasan wisata bahari Mamminasata dan
sekitarnya (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten
Takalar, dan Kabupaten Pangkep); KSP kawasan wisata bahari Takabonerate
(Kabupaten Kepulauan Selayar); KSP kawasan Danau Tempe (Kabupaten
Wajo) dan Danau Sidenreng (Kabupaten Sidrap); KSP Bendungan Batubassi,
Bendungan Balambano dan Bendungan Karebbe (Kabupaten Luwu Timur);
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 66
Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa), Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo),
dan Bendungan Sanrego (Kabupaten Bone); KSP pengembangan Hutan
Lindung (HL) yang meliputi: Tahura Abdul Latief (Kabupaten Sinjai), Tahura
Nanggala (Kota Palopo), Hutan Lindung (HL) Gowa, HL Takalar, HL
Jeneponto, HL Bantaeng, HL Bulukumba, HL Selayar, HL Sinjai, HL Bone,
HL Soppeng, HL Wajo, HL Barru, HL Sidrap, HL Pinrang, HL Enrekang, HL
Tana Toraja, HL Toraja Utara, HL Luwu, HL Luwu Utara, HL Luwu Timur,
HL Palopo, dan HL Parepare; dan KSP Kawasan Rawan Bencana Alam
(KRB) Gunung Bawakaraeng (Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto,
Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone).
Kawasan Andalan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya baik
ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan dan wilayah sekitarnya di
Provinsi Sulawesi Selatan meliputi: Kawasan andalan darat meliputi: kawasan
andalan Mamminasata dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata,
industri, pertanian, agroindustri, dan perikanan; kawasan andalan Palopo dan
sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata, perkebunan, pertanian, dan
perikanan; kawasan andalan Bulukumba – Watampone dan sekitarnya dengan
sektor unggulan pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan ,
dan perdagangan; kawasan andalan Parepare dan sekitarnya dengan sektor
unggulan : agroindustri, pertanian, perikanan, dan perkebunan; dan Kawasan
Andalan laut yang meliputi: kawasan Andalan Laut Kapoposang dan
sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata;
kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan
perikanan, pertambangan dan pariwisata; kawasan Andalan Laut Singkarang
– Takabonerate dan sekitarnya dengan sector unggulan perikanan,
pertambangan dan pariwisata; kawasan Andalan Laut Selat Makassar dan
sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 67
3.3.2. Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sulawesi Selatan
Pergeseran paradigma pembangunan dari ekonomi oriented menjadi
pembangunan berkelanjutan telah dianut oleh pemerintah pada dasawarsa
belakangan ini. Hal tersebut telah diintroduksi mulai dari proses perencanaan,
implementasi hingga evaluasi. Dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun
2009 maka pendekatan pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian
dari sisi perencanaan pembangunan dengan instrumen kajian lingkungan
hidup strategis.
Bappeda sebagai institusi perencanaan telah menindaklanjuti Undang-
undang tersebut dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
terhadap RPJMD 2013-2018 lewat Pokja Pengendalian Lingkungan terkait
dengan hasil KLHS RPJMD maka peran Bappeda dapat dibagi menjadi peran
secara internal dan peran eksternal terhadap SKPD lainnya. Secara eksternal
Bappeda bersama-sama dengan BLHD berperan mengawal proses
pembangunan sehingga dapat melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan di Sulawesi Selatan, secara internal peran Bappeda terhadap
KLHS adalah bagaimana memperhatikan dan mengakomodir rekomendasi
yang telah dituangkan sebagai hasil kajian. Dari hasil kajian yang tertuang
dalam KLHS, maka maka terdapat masalah yang perlu mendapat perhatian
yaitu lemahnya sistem updating data dan informasi untuk menganalisis
perencanaan dan hasil pembangunan. Di Bappeda, permasalahan tersebut
akan diminimalisir lewat program pengembangan data dan informasi yang
selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan kegiatan pengembangan data dan
informasi spasial sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 68
Tabel 3.10. Hasil Analisis terhadap KLHS Provinsi Sulawesi Selatan
No.HasilKLHSterkait
tugas danfungsiSKPD
Permasalahanpelayanan
SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1. Data danInformasi
Data daninformasikhususnya yangterkait dengandata daninformasi spasialbelum berjalandengan baik
Anggaran Dukunganteknologi
Kecenderunganpengembanganspasial
3.4. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN
RENSTRA KABUPATEN/KOTA
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima)
tujuan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:
a. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar
ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan
daerah;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan;
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.
Melalui amanat tersebut, review Rencana Strategis Kementerian
PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Rencana
Strategis Bappeda Kabupaten/kota (yang masih berlaku) dalam perumusan
kegiatan dalam rencana program startegis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
perlu dianalisis guna menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 69
sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Provinsi
Sulawesi Selatan terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian
PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Rencana
Strategis Bappeda kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi
kewenangan masing-masing.
3.4.1. Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas
Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014
memuat arah kebijakan dan strategis sebagai berikut.
Arah Kebijakan:
1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui
penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data dan
informasi perencanaan pembangunan nasional serta peningkatan kualitas
koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang
berbasis kinerja;
3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi
perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian
permasalahan pembangunan;
4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan; dan
5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan
dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan
pegawai.
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan
internal, yaitu:
- Eksternal:
1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas
sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah serta keterkaitan dan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 70
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan;
2) Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan nasional;
3) Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan nasional;
4) Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan
pembangunan;
5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.
- Internal:
1) Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja
individu/pegawai;
2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta
diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
3) Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan
perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan
akuntabel;
4) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di
Kementerian PPN/Bappenas; dan
5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya
dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga
perencanaan pembangunan nasional tersebut, Kementerian PPN/Bappenas
menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2010-2014, yaitu
program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:
a. Program teknis: Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Program
ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama
Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan,
evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 71
b. Program generic :
1). Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis
lainnya.
2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3). Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
3.4.2. Review Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri
Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan
jangka menengah Nasional dan Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-
2014, Sekretariat Jenderal dalam 5 tahun kedepan akan terus mendorong
terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Pemberian dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimaksud mencakup pelayanan di
bidang perencanaan program dan anggaran; pembinaan dan pengelolaan
administrasi kepegawaian; penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis
jabatan, dan pelaporan kinerja; penataan produk hukum dan pelayanan
bantuan hukum; pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan keprotokolan;
pengelolaan data, informasi, komunikasi dan telekomunikasi; pengelolaan
penerangan; pengkajiankebijakan strategik; penataan administrasi kerjasama
luar negeri; serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.
Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal telah menetapkan
arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu
5 (lima) tahun kedepan (2010-2014), yaitu: 1). Mendorong terlaksananya
perencanaan program dan penganggaran yang berbasis kinerja, serta
peningkatan kerjasama luar negeri secara efektif dan efisien; 2). Mendorong
peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur dalam upaya
percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah; 3). Memfasilitasi penataan regulasi Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta perumusan kebijakan stratejik
secara berkualitas dalam kerangka desentralisasi dan percepatan
pembangunan daerah; 4). Meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 72
informasi, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, teknologi informasi dan
komunikasi, serta kualitas penyelenggaraan kehumasan dalam konteks
keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan; serta 5). Meningkatkan
kapasitas pengelolaan keuangan, aset, serta sarana dan prasarana secara
transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan.
Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan
Program Sekretariat Jenderal berikut:
1). Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis
lainnya Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Program ini adalah
meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan
teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri.
2). Program Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan
kinerja aparatur melalui dukungan sarana dan prasarana kerja.
Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas
Pembangunan Nasional serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, upaya dan langkah strategik
utama adalah “Menjaga dan memperkuat stabilitas penyelenggaraan sistem
politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri”. Stabilitas
politik dalam negeri dan pemerintahan dalam negeri adalah parameter pokok
kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara
berkesinambungan sejak periode RPJMN pertama tahun 2004-2009 dalam
kerangka RPJPN Tahun 2005-2025.
Sejalan dengan itu, dalam kerangka pencapaian target pembangunan
2010-2014, terdapat prioritas-prioritas khusus yang secara langsung
mendukung Program 5 (lima) Tahun (P5T), baik yang secara eksplisit telah
termuat dalam RPJMN 2010-2014 maupun yang secara langsung menjadi
bagian penugasan kepada Menteri Dalam Negeri. Untuk mewujudkan hal
tersebut, digunakan pendekatan berupa prinsip-prinsip:
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 73
1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu dengan memperkuat
penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan
dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang
dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumya dengan rencana
selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya
dalam suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi;
3. Tata kepemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang
baik (good governance) guna membentuk birokrasi yang lebih
profesional dan berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah
reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Strategi pencapaian program tersebut dilaksanakan dalam koridor
kebijakan strategik yang merupakan kebijakan prioritas Kementerian Dalam
Negeri tahun 2010-2014, yang meliputi:
1. Menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan
sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung
oleh situasi dan kondisi yang kondusif.
2. Mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan
pemerintahan yang desentralistik.
3. Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta
meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam
pengelolaan pembangunan secara partisipatif.
4. Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang
baik dan penerapan reformasi birokrasi.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun
2010-2014, ditetapkan 13 (tiga belas) Program Strategik Kementerian Dalam
Negeri dari 13 (tiga belas) program strategik tersebut yang berkaitan erat
dengan Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 74
Tabel : 3.11. Reviuw Rencana Strategik Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan Tupoksi Bappeda Prov.Sulsel.
NO PROGRAM INDEKS KINERJA PROGRAMSEBAGAI FAKTOR PENANGGUNG
JAWABPENDORONG
PENGHAMBAT
1. Peningkatan
Kapasitas
Keuangan
Pemerintah
Daerah (P5)
1. Persentase daerah provinsi, ber-LKPD sesuai dengan
indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam
APBD sebagai upaya pencapaian status WTP;
2. Persentase daerah provinsi yang proporsi belanja
langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung;
3. Persentase penetapan Perda pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat
waktu;
4. Persentase APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat
waktu;
5. Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah
Provinsi se – Indonesia;
6. Persentase daerah yang telah melaksanakan DAK
sesuai petunjuk pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang
berasal dari Kementerian/Lembaga;
7. Persentase daerah yang telah optimal (100%)menyerap
DAK;
8. Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi
sebagai masukan terhadap Revisi UU No.32/2004
BappedaProv. SulselsebagaiFungsiKoordinasdan Fasilitasi
Anggaran Regulasi
Inspektorat Jenderal
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 75
tentang Pemerintahan Daerah dan Revisi UU No. 33/
2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
serta
9. Jumlah Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah.
2. Bina
Pembangunan
Daerah (P6)
1. Tingkat kesesuaian antara Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN); Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD; RKPD
dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kebijakan
Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS), serta APBD dengan RKPD Provinsi;
2. Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan
daerah;
3. Jumlah kebijakan yang mengarah pada pengoptimalan
dan pemprioritasan pertumbuhan pembangunan di
daerah, dan wilayah timpang serta daerah, dan wilayah
pusat pertumbuhan yang memberikan kontribusi tinggi
bagi pertumbuhan di
BappedaProv. SulselsebagaiFungsiKoordinasdan Fasilitasi
Anggaran Regulasi
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 76
4. daerah, dan wilayah lainnya;
5. Persentase daerah yang mengimplementasikan
pedoman/kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang;
6. Jumlah pemerintah daerah yang menegakkan Perda
RTRW provinsi secara konsekuen.
7. Jumlah daerah yang membentuk PTSP;
8. Jumlah PTSP kab/kota dengan kategori kinerja baik dan
siap menerapkan SIPIPISE;
9. Jumlah PTSP daerah yang dapat menerapkan SPIPISE;
10. Persentase rekomendasi pembatalan Perda yang
teridentifikasi bermasalah terkait pengurusan Tanda
Daftar Perusahaan TDP dan Surat Ijin Usaha
Perdagangan SIUP;
11. Persentase daerah yang mampu menerapkan pengurangan
biaya untuk bisnis;
12. Persentase kebijakan tentang percepatan pembentukan
PTSP diseluruh Provinsi, kabupaten/Kota di Indonesia;
13. Jumlah PTSP dengan kinerja baik;
14. Jumlah per-UU-an yang mendukung kemitraan Pemda
dan Swasta;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 77
15. Jumlah Peraturan daerah untuk mendukung kemitraan
Pemda dan Swasta;
16. Persentase tersusunnya pedoman mekanisme BKPRN
dengan BKPRD;
17. Jumlah BKPRD provinsi terevitalisasi; 17. Jumlah daerah
yang terfasilitasi dalam penyusunan/revisi dan
penetapan perda tentang RTRW Prov;
18. Persentase tersusunnya Permendagri penyelenggaraan tata
ruang provinsi;
19. Persentase tersusunnya Permendagri tentang Tata Cara
Peran Masyarakat dalam proses perencanan tata ruang di
daerah;
20. Persentase tersusunnya Permendagri tata cara dan
pengendalian pemanfaatan ruang;
21. Jumlah provinsi yang memiliki Forum BKPRD yang
efektif;
22. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda
tata ruang menjadi acuan dalam PTSP;
23. Persentase tersusunnya pendataan dan
pengkategorisasian daerah-daerah yang mampu dan tidak
mampu dalam penerapan tata ruang melalui PTSP;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 78
24. Jumlah kebijakan fasilitasi pemberian perijinan melalui
PTSP yang berpedoman RTRW Provinsi, RTRW
Kabupaten/Kota; serta
25. Jumlah pedoman NSPK dalam mendukung peningkatan
pelayanan umum di daerah.
3 Pengawasan
dan
Peningkatan
Akuntabilitas
Aparatur
Kementerian
Dalam Negeri
(P9)
1. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja lingkup
Kementerian Dalam Negeri;
2. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan di Provinsi;
3. Persentase tingkat penyelesaian kasus-kasus dan
pengaduan khusus atas Petunjuk Menteri di unit kerja
lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi, serta
Kabupaten/Kota tertentu;
4. Jumlah review Laporan Keuangan Komponen
Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan SAP; serta
5. Peningkatan peringkat kualitas LAKIP Kementerian
Dalam Negeri.
BappedaProv. SulselsebagaiFungsiKoordinasdan Fasilitasi
Anggaran Regulasi
4. Dukungan
Manajemen
dan
1. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran;
2. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 79
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Kementerian
Dalam Negeri
(P10)
3. Jumlah laporan pengendalian penerapan tahunan
rencana jangka menengah Kementerian Dalam Negeri
sesuai kaidah kaidah pelaksanaannya;
4. Persentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah
Kementerian Dalam Negeri dengan penugasan RPJMN
2010-2014;
5. Jumlah dokumen penataan kelembagaan Kemendagri
dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi
6. Jumlah dokumen roadmap reformasi birokrasi
Kementerian Dalam Negeri;
7. Persentase implementasi Reformasi Birokrasi;
8. Jumlah naskah akademis sebagai masukan kepada
Meneg PAN terkait rencana revisi UU No. 43 Tahun
1999;
9. Jumlah dokumen pelaksanaan roadmap Reformasi
Birokrasi Kementerian Dalam Negeri;
10. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi manajemen
kepegawaian PNS Daerah;
11. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi netralitas
PNS;
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 80
12. Persentase terpenuhinya pengisian jabatan struktural
dan fungsional bagi PNSP di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri;
13. Persentase penyelesaian pedoman pelaksanaan
pengadaaan CPNS Kementerian Dalam Negeri;
14. Persentase penyelesaian perubahan PP No. 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian PNS;
15. Jumlah RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan
Manajemen PNSD;
16. Persentase PNSP Kementerian Dalam Negeri yang sesuai
dengan rencana kebutuhan organisasi;
17. Jumlah Perda yang dikaji;
18. Persentase penyelesaian Ranpermendagri sesuai dengan
Prolegdagri;
19. Persentase Satuan Kerja yang menyelenggarakan SIMAK
BMN; 20. Hibah dan PNBP melalui mekanisme APBN;
20. Persentase Satuan Kerja yang melaksanakan SAI sesuai
ketentuan; serta
21. Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 81
Tabel 3.12. Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov.Sulsel berdasarkan SasaranRenstraBappeda Prov.Sulsel beserta Faktor Penghambat dan PendorongKeberhasilan Penanganannya
NoSasaran Jangka Menengah
Renstra SKPD Kabupaten/kota
PermasalahanPelayanan
SKPD
Sebagai FaktorPenghamb
atPendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatkan pemberdayaanekonomi perkotaan melaluipenataan dan pengembanganpotensi kota secara optimal diKota Makassar
Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan
2 Memberikan arah pada seluruhelemen pembangunan dalammenerjemahkan program/kegiatan yang akandilaksanakan di Kab. Gowa
Fasilitasi Anggaran Dukungan kebijakan
3 Meningkatkan kualitasperencanaan melalui pendekatanteknokratis partisipatif ,politis,Bottom Up dan Topdown diKabupaten Takalar
Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan
4 Memanfaatkan kemajuanIPTEK dalam rangkaperencanaan pembangunanDaerah di Kabupaten Bantaeng
Fasilitasi Anggaran Dukungan kebijakan
5 Mewujudkan perencanaanpembagunan berdasarkan datadan informasi yang akurat dandapat di pertanggungjawabkan diKabupaten Bulukumba
Data danInformasiyang belumakurat
Anggaran DukunganTeknologi
6 Peningkatan pelayananmerupakan upaya terwujudnyapelayanan prima di KabupatenSelayar
Koordinasidan fasilitasi
Anggaran Dukungan kebijakan
7 Mewujudkan perencanaanpartisipatif berbasis kebutuhanMasyarakat di Kabupaten Sinjai
Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan
8 Melakukan pengkajian padasemua bidang kehidupan diKabupaten Sidrap
Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan
9 Mendayagunakan informasipotensi Daerah dan sumber dayaserta data base untuk
Data danInformasi
Anggaran Dukungan kebijakan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 82
NoSasaran Jangka Menengah
Renstra SKPD Kabupaten/kota
PermasalahanPelayanan
SKPD
Sebagai FaktorPenghamb
atPendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
perencanaan ,melaluipendekatan dan pemanfaatansystem informasi optimal diKabupaten Enrekang
yang belumakurat
10 Menciptakan iklim investasiyang kondusif di KabupatenToraja Utara
Koordinasidan fasilitasi
Anggaran Dukungan kebijakandan mendorong
pemda agarmemberikan insentif
kepada pihakinvestor
11 Mendorong Pemenuhan database dan data dinamisperencanaan pembangunan diKabupaten Luwu
Koordinasi Anggaran Mendukungketersediaan data &
informasi
12 Mendorong dan meningkatkanpartisipasi swasta terhadappengelolaan sumberdayaunggulan daerah untukpeningkatan kesejahteraanRakyat di Kabupaten LuwuTimur
Koordinasi Koordinasiantar pihakswasta danpemerintah
Mengoptimalkanperan swasta dalam
pelaksanaanpembangunan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 83
Tabel. 3.13 Permasalahan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIANTARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
B ASPEK PELAYANAN UMUMI Fokus Layanan Urusan Wajib
1 Tersedianya dokumen PerencanaanRPJPD yang telah ditetapkan denganPERDA
24 Kab/Kota telah memilikiRPJPD
• Belum optimalnyasinergitas kebijakanpembangunan antartingkatan pemerintahguna optimalisasipencapaian tujuan dansasaran pembangunan
• Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telahmengacu pada aturan dalam menyusun dokumenperencanaan
• Optimalisasi dan peningkatan koordinasi dansinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatanpemerintahan
2 Tersedianya Dokumen Perencanaan :RPJMD yang telah ditetapkan denganPERDA/PERKADA
Semua Kab/Kota telahmemiliki RPJMD yang telahditetapkan dengan PERDA
• Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telahmengacu pada aturan dalam menyusun dokumenperencanaan
• Belum Optimalnya sinergitas kebijakanpembangunan antar tingkatan pemerintah gunaoptimalisasi pencapaian tujuan dan sasaranpembangunan
3 Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan denganPERKADA
Semua SKPD Provinsi danKab/Kota memiliki RKPDyang ditetapkan olehPERKADA
• Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telahmengacu pada aturan dalam menyusun dokumenperencanaan
4 Penjabaran Program RPJMD kedalamRKPD
Konsistensi antara dokumenRKPD dan dokumenPerencanaan Pembangunan(RTR dan RPJMD)
• Belum OptimalnyaKondistensi penjabaranRPJMD dan RTR dalamdokumen RKPDS
• Penyusunan RKPD mengacu dan konsisten padadokumen perencanaan (RTR dan RPJMD) sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 84
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. VISI DAN MISI
Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah disusun berdasarkan
target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergitas dengan Renstra
SKPD. Untuk mendukung hal tersebut, maka diharapkan adanya kemajuan
terhadap capaian kinerja pembangunan pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi
Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.
Berdasarkan hasil capaian pelaksanaan rencana strategis BAPPEDA
Provinsi Sulawesi Selatan 2003-2008, serta tantangan yang dihadapi lima tahun
kedepan, maka dirumuskan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 sebagai berikut :
Visi
Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan untuk lima tahun kedepan (2013-2018) sebagai berikut :
“ Profesional, Terpercaya dan Kompetitif dalam Perencanaan
Pembangunan Wilayah“
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 85
Profesional, terpercaya dan kompetitif merupakan tantangan dan
kebutuhan perencanaan yang diharapkan pada Tahun 2013-2018 dengan
menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Profesional, terpercaya dan kompetitif diarahkan untuk bagaimana
membangun kompetensi yang berdaya saing dan kapasitas belajar individu
yang didasarkan pada etika dan moral yang tinggi sehingga melahirkan
berbagai produk perencanaan yang berkualitas. Dengan mengedepankan
profesionalisme dalam proses lahirnya produk perencanaan diharapkan
strategi dan kebijakan pembangunan dapat menyelesaikan berbagai
permasalahan pembangunan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Rumusan visi ini mengandung makna bahwa BAPPEDA Provinsi
Sulawesi Selatan, sebagai lembaga Perekat Kewilayahan yang
menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan, memiliki fungsi
perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengorganisasian penyusunan
perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang
perencanaan pembangunan diharapkan dapat melaksanakan tugas dan
fungsinya secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompetitif
berarti dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat bersaing dengan
Provinsi lainnya. Perencanaan yang efektif berarti dapat memecahkan
berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan skala prioritas yang
telah ditetapkan, sesuai dengan tahapan pencapaian hasil. Disamping itu,
perencanaan yang paripurna berarti baik secara material, maupun
prosedural, tidak mengandung banyak kekurangan dan kelemahan,
sehingga pencapaian hasil dapat diukur melalui indikator input, output,
dan outcome.
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 86
Misi
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi
yang jelas berdasarkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas BAPPEDA
Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rumusan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi
Selatan juga mendukung Misike-4 (empat) dan Misi ke-7 (tujuh) RPJMD
Provinsi serta memperhatikan Kondisi permasalahan dan isu strategis
Perencanaan Pembangunan Daerah lima tahun kedepan, maka dirumuskan
misi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :
1. Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan
pembangunan wilayah yang menjaminsinergitas.
2. Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Wilayah.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi;
4. Mengembangkan kualitas dan profesionalisme SDM perencana.
Secara umum tujuan perencanaan pembangunan daerah yaitu
terwujudnya perencanaan pembangunan yang paripurna dan terciptanya
sinergitas pembangunan Sulawesi Selatan yang berkelanjutan dan
berkesinambungan.
Dalam rangka capaian tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan
beberapa strategi perencanaan pembangunan Bappeda sebagai berikut;
1. Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efisien dan efektif guna
mendukung terciptanya perencanaan yang professional dan terpercaya;
2. Membangun sinergitas melalui mekanisme perencanaan dari atas
kebawah (top-down) dan dari bawah keatas (buttom-up);
3. Malakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan
informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;
4. Pengembangan dan penguasaan Sistem Informasi dan Teknologi;
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 87
5. Membangun kerjasama intern organisasi, kerjasama lintas sektor, dan
lintas wilayah;
6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang lebihintensif;
7. Membangun stabilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran
dengan mempertimbangkan pemerataan wilayah.
Sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan tersebut, perlu
ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksan akan untuk mewujudkan visi yang dimaksud.
Misi merupakan pernyataan dari ruang lingkup tugas pokok dan fungsi
organisasi yang sasarannya secara operasional akan dicapai dengan program
dankegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Berkaitan dengan
perumusan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018tersebut,
maka perlu diperhatikan relevansi dan kontribusi dalam dukungannya terhadap
pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Dalam
rangka mendukung pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi
Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi
SelatanTahun2013-2018, khususnya Misi ke-4 dan Misi ke-7 yaitu Meningkatkan
perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Tujuan adalah agar terwujudnya perencanaan pembangunan yang
paripurna dan terciptanya sinergitas pembangunan Sulawesi Selatan yang
berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai rumusan Visi, Misi Bappeda
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 88
1. Misi 1 : Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi
perencanaan pembangunan yang menjamin sinergitas.
Tujuannya adalah:
a. Mengoptimalkan sinergitas perencanaan dan penganggaran
pembangunan daerah.
Sasarannya adalah:
1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan
yang berkualitas.
2. Perencanaan pembangunan yang Implementatif.
2. Misi 2 : Meningkatkan kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
Tujuannya adalah:
a. Meningkatkan dokumen perencanaan pembangunan daerah
yang berkualitas.
b. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian dan evaluasi
kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Sasarannya adalah:
1. Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang
akuntabel.
2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan
dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.
3. Misi 3 : Mengoptimalkan Pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi.
Tujuannya adalah:
a. Peningkatan sarana dan prasarana peralatan perkantoran yang
berkualitas.
Sasarannya adalah:
1. Pemanfaatan peralatan perkantoran berbasis Informasi
Teknologi (IT).
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 89
4. Misi 4 : Pengembangan Kualitas dan Profesionalisme Aparat Perencana.
Tujuannya adalah:
a. Meningkatkan mekanisme kerja yang terdokumentasi dengan
baik.
b. Meningkatkan aparatur perencana yang semakin berkualitas.
Sasarannya adalah:
1. Data dan Informasi pembangunan yang aktual dan valid.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel.
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 89
Tabel 4.13. Tujuandan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
ProvinsiSulawesi Selatan
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Misi 1:Mengembangkan,mengkoordinasi kan danmemfasilitasi perencanaanpembangunan yang menjaminsinergitas.
Mengoptimalkansinergitas perencanaandan penganggaranpembangunan daerah.
Terwujudnya perencanaandan pengendalianpembangunan yangberkualitas.
Persentase programRPJMD yangdiakomodir dalamRKPD
96% 97% 98% 99% 100%
Perencanaan pembangunanyang Implementatif.
Persentase rencanakegiatan dalam Renjayang terlaksana melaluiDPA SKPD
96% 97% 98% 99% 100%
Misi 2:Meningkatkan kinerjaPelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.
Meningkatkandokumen perencanaanpembangunan daerahyang berkualitas.
Pemanfaatan dokumenrencana pembangunandaerah yang akuntabel.
Komponen keterwakilanmasyarakat dalam forumperencanaan partisipatif/musrembang
7Komponen
8Komponen
8Komponen
9Komponen
9Komponen
Persentase kesesuaianperencanaan daerahyang sinkron denganperencanaan pusat,provinsi dan kab/Kota.
96% 97% 98% 99% 100%
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 90
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Konsistensi antara programkegiatan yang telahdilaksanakan denganrencana yang telah disusunsebelumnya.
Persentase hasilmonitoring dan evaluasiprogram yang sesuaidengan target dalamdokumen perencanaan
96% 97% 98% 99% 100%
Misi 3:Mengembangkan danmeningkatkan saranaprasarana organisasi.
Peningkatan saranadan prasaranaperalatan perkantoranyang berkualitas
Pemanfaatan peralatanperkantoran berbasisInformasi Teknologi (IT).
Persentase pemenuhanperalatan perkantoranyang berbasis IT.
96% 97% 98% 99% 100%
Misi 4:Pengembangan KapasitasKelembagaan Perencana.
Meningkatkanmekanisme kerja yangterdokumentasi denganbaik
Data dan Informasipembangunan yang aktualdan valid.
Data statistik tersajitepat waktu
a. Informasipembangunan daerahSulsel
b.Indikatorpembangunanekonomi Sulsel
c.Indikatorpembangunan sosialsulsel
d. Profilpembangunan daerah
e.Sulsel dalam angka
100%
Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
100%
Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
100%
Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
100%
Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
100%
Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 91
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Meningkatkan aparaturperencana yangsemakin berkualitas.
Meningkatkanprofesionalisme aparaturperencana.
Persentase aparaturperencana yang ikutdiklat bersertifikasi
80% 85% 85% 90% 95%
Meningkatnya akuntabilitaskinerja Bappeda Prov.Sulsel
Predikat penilaianimplementasi SAKIPoleh InspektoratProvinsi
CC B B BB BB
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 92
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (granddesign), sebagai suatu cara atau
pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai
visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi.
Berdasarkan Visi dan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018
yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi sebagai suatu cara atau pola untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran terhadap misi yang telah ditetapkan.
Strategi yang perlu dilaksanakan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima)
tahun kedepan yaitu sebagai berikut.
1. Strategi dalam rangka tercapainya Misi 1 “Meningkatkan Kualitas Perencanaan
Aparatur Penganggaran”, adalah:
Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efesien dan efektif guna mendukung
terciptanya perencanaan yang profesional dan terpercaya.
Membangun sinergi melalui mekanisme perencanaan dari atas ke bawah (top-
down) dan dari bawah keatas (buttom–up).
2. Strategi dalam rangka mewujudkan Misi 2 “Mengevaluasi Kinerja Pelaksanaan
Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pembangunan Wilayah adalah:
Melakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan informasi
untuk kepentingan perencanaan pembangunan
Membangun kerjasama intern organisasi, lintas sektor dan lintas wilayah.
3. Strategi dalam rangka mewujudkan Misi 3 “Mengembangkan dan meningkatkan
sarana prasarana organisasi Daerah” adalah:
Mengembangkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparaturr perencana dalam
melaksanakan tugas-tugasnya.
Pengembangan data dan informasi serta peningkatan kualitas sarana dan
prasarana penunjang lainnya.
4. Strategi dalam rangka mewujudkanMisi 4 “Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
Perencana” adalah:
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 93
Melaksanakan diklat yang lebih intensif bagi aparat perencana.
Membangun fasilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran dengan
mempertimbangkan pemerataan wilayah.
Sedangkan kebijakan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2013-2018
adalah sebagai berikut:
Arah Kebijakan yang akandilaksanakan:
1. Peningkatan Kualitas Aparatur Perencana.
2. Peningkatan Kualitas Produk Perencana Pembangunan Daerah.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja.
4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Bappeda.
5. Peningkatan Kerjasama antar Sektor, antar Daerah-Wilayah.
6. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan
pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan;
7. Pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah;
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 94
Tabel 4.14. Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
MISI 1:
Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan pembangunan yang menjamin sinergi antara Pemerintah, Swasta dan
Masyarakat.
Mengoptimalkan sinergitas perencanaan danpenganggaran pembangunan daerah.
a. Terwujudnya perencanaandan pengendalianpembangunan yangberkualitas
b. Perencanaan pembangunanyang Implementatif.
a. Meningkatkan pelayananperencanaan yang efesien danefektif guna mendukung terciptanyaperencanaan yang profesional danterpercaya.
b.Membangun sinergi melaluimekanisme perencanaan dari ataske bawah (top-down) dan daribawah keatas (bottom–up).
a. Peningkatan Kerjasamaantar Sektor, antarDaerah-Wilayah.
b. Peningkatan KualitasProduk PerencanaPembangunan.
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 95
MISI 2:
Meningkatkan kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah..
Meningkatkan dokumen perencanaanpembangunan daerah yang berkualitas.
a. Pemanfaatan dokumenrencana pembangunandaerah yang akuntabel.
b. Konsistensi antara programkegiatan yang telahdilaksanakan denganrencana yang telah disusunsebelumnya.
a. Melakukan analisis kondisi danpermasalahan berdasarkan data daninformasi untuk kepentinganperencanaan pembangunan
b. Membangun kerjasama internorganisasi, kerjasama lintas sektordan lintas wilayah.
Peningkatankualitashasilevaluasikebijakan/kajiansebagaimasukanbagiperencanaanpembangunandanperumusankebijakanpenyelesaianpermasalahanpembangunan.
MISI 3:
Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana Prasarana Organisasi.
Peningkatan sarana dan prasarana peralatanperkantoran yang berkualitas
Pemanfaatan peralatanperkantoran berbasis InformasiTeknologi (IT).
a. Mengembangkan kualitas kinerjadan profesionalisme aparaturperencana dalam melaksanakantugas-tugasnya.
b. Pengembangandata dan informasiserta peningkatan kualitas saranadan prasarana penunjang lainnya.
a. Peningkatan Sarana danPrasarana Kerja.
b. Pengembangandanpeningkatankualitassistemjaringan datadaninformasiperencanaanpembangunandaerah;
Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018
Page | 96
MISI 4:
Pengembangan Kualitas dan Profesionalisme Aparat Perencana
a. Meningkatkan mekanisme kerja yangterdokumentasi dengan baik.
b. Meningkatkan aparatur perencana yangsemakin berkualitas
Data dan Informasipembangunan yang aktual danvalid.
a. Meningkatkanprofesionalisme aparaturperencana.
b. Meningkatnya akuntabilitaskinerja Bappeda ProvinsiSulsel
a. Melaksanakan pendidikan danpelatihan yang lebih intensif bagiaparat perencana.
b. Membangun fasilitas denganmenerapkan fungsi alokasianggaran denganmempertimbangkan pemerataanwilayah.
a. Peningkatan KualitasAparatur Perencana.
b. PengembanganKapasitas KelembagaanBappeda.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 97
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau beberapa
kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk
mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5
(lima) tahun kedepan.
Program dan Kegiatan Bappeda sebelum revisi ada 6 Program namun
setelah revisi menjadi 7 Program hal ini sesuai dengan masukan Tim Penyusun
revisi RPJMD 2013-2018 adapun Program yang bertambah yaitu Program
Koordinasi Pembangunan sehingga Program/Kegiatan setelah Revisi RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, begitu pula ada beberapa kegiatan
yang dipindahkan dari program sebelumnya adapun Program/Kegiatan seperti
yang tercantum dalam tabel 5.15 berikut ini:
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 98
Tabel 5.15 Program dan kegiatan pada Badan Perencanaan PembangunanDaerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6 Penyedian Alat Tulis Kantor (ATK)
7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional.
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.
16 Pengadaan Pakain Dinas Berserta Perlengkapanya.
17 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.
18 Pendidikan dan Pelatihan Formal.
19 Pengadaan Kendaran Dinas Operasional.
20 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 99
21 Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Adminitrasi Perkantoran.
22 Pengelolaan Perpustakaan,Pengarsipan, Dokentasi & Informasi.
23 Penyusunan Pengelolaan Barang & Jasa Bappeda Prov. Sulsel.
24 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
25 Pemeliharaan Sistem Manajemen Akuntansi & Keuangan Daerah
26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanagn.
27 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
28 Pemberian Penghargaan Purna Tugas.
29 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
30 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.
31 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
32 Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan
B. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
1 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.
2 Penyusunan DPPA SKPD.
3 Penyusunan RKA dan DPA SKPD.
4 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD.
5 Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Bappeda.
6 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
7 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.
8 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
9 Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan.
10 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 100
11 Penyusunan Analisis Kebutuhan Pendataan & Pengadaan Barjas SKPD.
12 Peningkatan Kinerja aparatur Perencanaan Bappeda Prov.Sulsel.
13 Pengelolaan Perpustakaan, Mengarsipkan, Dokumen & Informasi.
14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
15 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
16 Pemberian Penghargaan Purna Tugas.
17 Pendidikan dan Pelatihan Formal.
18 Penyusunan Roal Map Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan AkuntabilitasKinerja.
C. Program Peningkatan Pengemb.Sistem &Evaluasi Kinerja SKPD
1 Penyusunan LAKIP Bappeda Prov. Sulsel.
2 Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur.
3 Pengukuran Kinerja Kegiatan Prov. Sulsel.
4 Peningk. Pelayanan Perencanaan Program Bappeda Prov. Sulsel.
5 Penyusunan RENSTRA SKPD Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.
6 Workshop Hasil-hasil Kajian Bappeda.
7 Penyusunan DPPA SKPD.
8 Penyusunan RKA & DPA-SKPD.
9 Penyusunan Analisis Kebutuhan Pedataan &Pengadaan Barjas SKPD.
D. Program Pengembangan Data dan Informasi
1 Penyusunan Data dan InformasiBappeda Prov.Sulsel.
2 Pengelolaan Data & Informasi Spasial Pembangunan Sulsel.
3 Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perenc.Bidang Sosial Budaya & Pengembangan Kelembagaan.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 101
4 Pembangunan Data & Informasi Spasial Pembangunan Sulsel.
5 Penyusunan dan Analisis Sektor dalam PDRB Sulawesi Selatan.
6 Publikasi data dan Informasi Pembangunan Daerah.
7 Pengumpulan Updating dan Analisis Informasi Pencapaian Target KinerjaProgram dan Kegiatan.
8 Pameran Pembangunan Daerah.
E. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
1 Workshop Hasil-hasil Kajian Bappeda.
2 Singkronisasi dan Sinergitas Kegiatan Perencanaan Pembangunan DaerahProvensi Sulawesi Selatan.
3 Koordinasi Perencanaan Program/Kebijakan Pembangunan Sulsel.
4 Penyusunan dan Analisis Sektor dalam PDRB Sulawesi Selatan.
5 Pengembangan Kerjasama Pembangunan Terkait Pengembangan SDA danPrasaranan Wilayah.
6 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengeloalaan JaringanIrigasi Melalui WISMP
7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Prioritas Cepat Tumbuh danAndalan.
8 Koordinasi Perenc. Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
9 Koordinasi Perencanaan & Pelaks. Pemb. Infrastruktur Wilayah.
10 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA.
11 Koordinasi Perenc. & Pelaks. Pengembangan Kawasan Sehat
12 Pengembangan Kejasama Perencanaan dan Pelaksanaan PembangunanInfrastruktur Wilayah
13 Pengembangan Program Kerjasama Bidang Sosbud & Pengembangan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 102
Kelembagaan.
14 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemudadan Olahraga.
15 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kesehatan danKesejahteraan.
16 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan KelembagaanPemerintah dan Masyarakat.
17 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kependudukan danKetenagakerjaan.
18 Koordinasi Program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
19 Updaiting Program Indeks Demokrsasi Indonesia (IDI).
20 Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs)Prov.Sulsel.
21 Penyusunan Sustainable Develompment Goals (SDGs).
22 Updaiting Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Sulsel.
23 Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).
24 Penyusunan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).
25 Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) Prov.Sulsel.
26 Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bidang Ekonomi.
27 Perencanaan Pengembangan Kerjasama Antara Daerah.
28 Perencanaan Pembangunan UKM dan Wirausaha.
29 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.
30 Koordinasi Perencanaan Industri di Susel.
31 Perencanaan Pembangunan Industri.
32 Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan Daerah.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 103
33 Perencanaan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
34 Koordinasi Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.
35 Perenc Pemngembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah.
36 Koordinasi Perencananaan Pengentasan Kemiskinan di Sulsel.
37 Perencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal.
38 Koordinasi Pelaksanaan MP3EI.
39 Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi.
40 Perencanaan Pengembangan Investasi Daerah.
41 Perencanaan Pengembangan Sektor Pertanian.
42 Koordinasi Penetapan Kinerja (PK) SKPD Pemerintah Prov.Susel.
43 Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) SKPD Pemerintah Prov.Sulsel.
44 Penyusunan dan Penetapan Kinerja (SK) SKPD.
45 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Provensi.
46 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan AkuntabilitasKinerja .
47 Pengukuran Kinerja Kegiatan Provinsi Sulawesi Selatan.
48 Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus NON DR.
49 Penyusunan dan Sosialisasi Daftar Alokasi Kegiatan Pembangunan APBN danAPBD Provinsi Sulawesi Selatan.
50 Fasilitas Forum Koord. Antar Intansi Perenc. Kab/Kota Se-Sulsel.
51 Evaluasi RKPD Prov.Sulsel.
52 Penyusunan Usulan Pendanaan & Konsultasi Program Kegiatan Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan.
53 Fasilitas Kerjasama Pembangunan Regional.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 104
54 Forum Kerjasma Pembanguanan Regional
55 Penyusunan Rancangan RKPD.
56 Penyelenggaraan Musrembang RKPD.
57 Penetapan RKPD.
58 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok.
59 Analisis Kebijakan Perencanaan Keuangan Daerah.
60 Analisis Kebijakan Perencanaan Kebijakan Pemb. Daerah.
61 Asistensi Usulan Penganggaran Pembangunan.
62 Koordinasi Perenc. Penganggaran & Kebijakan Pembangunan.
63 Sinergitas Perenc. Penganggaran dan Kebijakan Pembangunan.
64 Penyelenggaraan Rekor Provensi.
65 Peanyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan.
66 Penyusunan Perubahan RKPD.
67 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.
68 Penyusunan Rancangan RP JMD Prov.Sulsel 2018-2023.
69 Musrembang RP JMD Prov.Sulsel 2018-2023
F. Program Pengendalian & Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah.
1 Evaluasi RPJMD Prov. Sulsel.
2 Monitoring Evaluasi Pengendalaian dan Pelaporan Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.
3 Monitoring dan Pelaporan Program & Kegiatan Pembangunan SulawesiSelatan.
4 Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 105
5 Evaluasi RKPD Prov.Sulsel.
6 Evaluasi Kinerja Program/Kinerja SKPD Provinsi Sulawesi Selatan.
7 Evaluasi RP JPD Provinsi Sulawesi Selatan.
8 Sinkronisasi Program-program Pembagnunan Daerah.
9 Review Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.
10 Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
11 Revisi Renstra Bappeda Prov.Sulsel Tahun 2013-2018.
G. Program Koordinasi Pembangunan
1 Koordinasi Perencanaan Program/Kebijakan Pembangunan Sulsel.
2 Koordinasi Perencanaan, sPelaksanaan dan Pengendalian PengelolaanJaringan Irigasi Melalui WISMP.
3 Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisifatif (PPISP).
4 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas Cepat Tumbuh danAndalan.
5 Koordinasi Pengembangan Wilayah Terpadu.
6 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
7 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan InfrastrukturWilayah.
8 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA.
9 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat.
10 Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus NON DR.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 106
5.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi
dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian
‘bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik
tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang
tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya
merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
Adapun indikator kinerja dan pendanaan pembangunan Provinsi SulawesiSelatan adalah , sebagai berikut :
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 106
Tabel 5. 16 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif tiap program Prioritas Pembangunan pada Badan PerencanaanPembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018
Bidang UrusanPemerintan, Program
dan Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcome) danKegiatan (Output)
TAHUN Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD
2014 2015 2016 2017 2018
Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-
TOTAL 34,889,025,000 31,995,593,832 33,692,223,626 37,376,834,807 39,245,676,548.13 177,199,353,813.13
1 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
PersentasePelayananAdministrasiPerkantoran
13 dok 4,202,056,000 26 dok 5,223,869,531 16 dok 3,879,964,756 16 dok 4,759,597,550 16 dok 4,694,757,355 87 dok 22,760,245,192
2 ProgramPeningkatanKapasitas danKinerja SKPD
PersentasePeningkatanKapasitas danKinerja SKPD
18 dok 1,987,603,100 17 dok 2,532,675,000 123 dok 2,027,294,125 137 dok 2,230,023,538 152 dok 2,476,662,141 447 dok 11,254,257,904
3 ProgramPeningkatanPengembanganSistem danEvaluasi KinerjaSKPD.
PersentaseTerwujudnyaSistemPeresncanaandan EvaluasiSKPD
3 dok 212,106,600 3 dok 174,516,450 12 dok 469,355,125 12 dok 323,790,638 13 dok 481,169,701 42 dok 1,660,938,514
4 ProgramPengembanganData danInformasi
PersentaseInformasiPerencanaanPembangunanDaerah yangtermanfaatkannya.
12 dok 2,791,169,500 12 dok 3,166,163,707 13 dok 3,718,482,498 13 dok 4,090,330,748 13 dok 4,466,355,909 63 dok 18,232,502,361
5 ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
PersentaseKesesuaianantara DokumenPerencanaanPembangunanDaerah (RPJPD,RPJMD, Renstra
64 dok 23,299,789,850 63 dok 18,816,626,323 59 dok 16,789,543,917 60 dok 18,484,750,809 62 dok 19,122,920,152 308 dok 96,513,631,050
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 107
SKPD, RenjaSKPD, dan RKPD)dan KonsistensiberdasarkanRegulasi danKalenderPerencanaan
6 ProgramPengendaliandan EvaluasiKebijakanPembangunanDaerah
PersentasePencapaianTarget RPJMD.
5 dok 2,396,299,950 6 dok 2,081,742,821 10 dok 2,407,455,193 10 dok 2,648,200,712 10 dok 2,908,020,784 41 dok 12,441,719,460
7 ProgramKoordinasiPembangunan.
TingkatEfektivitasKontribusiKabupaten/Kotadalam mencapaitarget kinerjasasaranpembangunanNasional.
- - 10 dok 4,400,128,012 10 dok 4,840,140,813 9 dok 5,095,790,507 29 dok 14,336,059,332
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 108
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dan
harus dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima)
tahunkedepan, selaras dengan Hasil Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:
o PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (%).
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah (%).
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur (%).
Rasiopembinaandanpeningkatanpelayanan,
tatausahadanadministrasikepegawaian (%).
2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD.
RasioketersediaandokumenPerencanaan SKPDdanPelaporan (%).
Output: RENJA, RKA,DPA-Murni/Perubahan, Laporan
Bulan/Triwulan/ Semester, Laporan Akhir Kegiatan.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja
SKPD.
RasioketersediaandokPerencanaan, Evaluasi&Pelaporan (%).
Output: LAKIP, LPKJ, Publikasi Data.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 109
II. PEMBANGUNAN DAERAH.
4. Program Pengembangan Data dan Informasi
1. Outcome: Persentase InformasiPerencanaan Pembangunan Daerah
yang termafaatkan. (%).
2. Output: Tersedianya Dokumen Data Statistik dan Data Spasial.
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
Outcome: Persentase Kesesuaian anatara Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD,
RENJA SKPD dan RKPD) Konsistensi berdasarkan Regulasi dan
Kalender Perencanaan (%).
Output: RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD
&RKPD
6. Program Pengendalian &Evaluasi Kebijakan Pembangunan
Daerah.
Outcome: Persentase Pencapaian Target RPJMD (%).
Output: Dokumen Evaluasi Perencanaan.
7. Program Koordinasi Pembangunan
Outcome: Persentase Kontribusi terhadap Pencapaian Target
Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional dan Daerah (%)
Output: Dokumen Hasil Monitoring Pembangungan
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 110
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA
PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2013-2018
6.1. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD SULAWESI SELATAN TAHUN
2013-2018
Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukan
secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima)
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
Indikator kinerja Bappeda provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 seperti
tampilan pada Tabel 6.1. berikut.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 111
Table 6.16. Indikator Kinerja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
No. Indikator Kinerja
Kondisi
Kinerja
Tahun
2013
Target Capaian TahunKondisi
Kinerja
Akhir2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Data dan Informasi 6 dok 9 dok 9 dok 9 dok 9 dok 9 dok 45 dok
2 RPJMD, RKPD, KUA-PPAS 4 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 4 dok 16 dok
3 LAKIP, LKPJ, UKP4 dan Dokumen
Evaluasi Perencanaan APBD/APBN
dan Dana Lainnya
6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 30 dok
4 Dokumen Koordinasi Perencanaan dan
Pengendalian Kerjasama Pembangunan
Daerah
2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 10 dok
5 Dokumen Evaluasi LRA, Neraca CALK,
Lap Keuangan bulun/ triwulan/
semesteran/tahunan
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok
6 IKU, LPPD, LHP, EPPD, RENSTRA,
RENJA, Lap bulun/ triwulan/
semesteran/ tahunan, RKA
Pokok/Perubahan, DPA
Pokok/Perubahan, Lap. Akhir Kegiatan
16 dok 15 dok 15 dok 15 dok 15 dok 16 dok 66 dok
7 Rasio Ketersediaan Barang dan Jasa
Administrasi Perkantoran100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
8 Rasio Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan
ke Luar Kota.
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
9 Rasio Pembangunan, Pengadaann,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan sarana Aparatur
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
10 Rasio Pembinaan dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan administrasi
Kepegawaian.
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
11 Rasio Ketersediaan Dokumen
Perencanaan SKPD100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
12 Rasio Ketersediaan Dokumen
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
Page | 112
6.2. INDIKATOR KUNCI UTAMA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2013-2018
Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicators
(KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan
informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah
kita tetapkan. Dalam menyusun KPI kita harus sebaiknya menentapkan indikator
kinerja yang jelas, spesifik dan terukur (measurable). KPI juga sebaiknya harus
dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur
adapun Indikator Kunci Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang
menunjukan secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai
selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-
2018 adalah sebagai berikut;
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut;
Table 6.17. Indikator Kunci Utama BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan.
URAIANTARGET CAPAIAN TAHUNAN TARGET
20182014 2015 2016 2017 2018Persentase program RPJMD yangdiakomodir dalam RKPD 96% 97% 98% 99% 100% 100%Komponen keterwakilan Masyarakatdalam forum perencanaanpartisipatif/Musrenbang
7 8 8 9 9 9
Prosentase kesesuaian perencanaandaerah yang sinkron denganperencanaan pusat,Provinsi danKab/Kota
96% 97% 98% 99% 100% 100%
Prosentase hasil monitoring danevaluasi Program yang sesuai dengantarget dalam dokumen perencanaan
96% 97% 98% 99% 100% 100%
Data Statistik tersaji tepat waktuInformasi Pembangunan daerah SulselIndikator Pembangunan Ekonomi SulselIndikator Pembangunan Sosial SulselProfil pembangunan daerah SulselSulsel dalam Angka
SeptSeptOktOktOkt
SeptSeptOktOktOkt
SeptSeptOktOktOkt
SeptSeptOktOktOkt
SeptSeptOktOktOkt
SeptSeptOktOktOkt
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018
113
P E N U T U P
Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018
yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA pada setiap tahunnya dan dalam
melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-
masing.
Namun demikian, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan menyadari masih
terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu,
kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan
renstra ini, agar seluruh tujuan Visi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2013-2018, yaitu: “Profesional, Terpercaya dan Kompetitif dalam Perencanaan
Pembanguanan Wilayah” dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.
Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan
bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang
implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya
masing-masing.
Demikian Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2013-2018 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya
mewujudkan Visi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5
(lima) tahun ke depan lebih terarah serta memperkuat hubungannya terhadap
pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018.
top related