revisi mei 2019 - brpbap3 · 2020. 6. 3. · perikanan.peningkatan penguasaan dan pemanfaatan iptek...
Post on 27-Feb-2021
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Revisi Mei 2019
RENCANA STRATEGIS BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU
DAN PENYULUHAN PERIKANAN TAHUN 2017-2019
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PUSAT RISET PERIKANAN BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN
MAROS 2019
SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN
PENYULUHAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019
Pembina : Prof. Dr. Ir. Andi Akhmad Mustafa, MP Penanggung Jawab : Kasi. Tata Operasional Ketua : Prof. Dr. Ir. Rachman Syah, MS Anggota : Pejabat Struktural Eselon IV
Ketua Kelompok Peneliti Dr. Asda Laining, S.Pi., M.Sc Dr. Sahabuddin, S.Pi., M.Si Dr. Ince Ayu Khaerana Kadriah, S.Pi., M.Sc Dra. Emma Suryati, M.Si Ir. Muliani, M.Si Drs. Gunarto, M.Sc
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PUSAT RISET PERIKANAN BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN
PENYULUHAN PERIKANAN MAROS
2019
i
KATA PENGANTAR
Sampai sekarang ini, perikanan budidaya masih menjadi andalan dalam
peningkatan produksi perikanan Indonesia, sehingga Pemerintah melalui
programnya tetap fokus untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya.
Salah satu jenis perikanan budidaya yang nilai produksi tertinggi di antara jenis
perikanan budidaya lainnya adalah perikanan budidaya air payau.
Sebagai langkah antisipasi untuk mendukung program-program
Pemerintah tersebut, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan
Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor 29/PERMEN-KP/2017 sebagai salah
satu lembaga penelitian telah menyusun rencana strategis (renstra) untuk lima
tahun mendatang, 2015-2019 yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat menghasilkan teknologi
perikanan budidaya air payau yang diharapkan dan terus direvisi sesuai
kebijakan pemerintah Republik Indonesia.
Renstra BRPBAP3 dibuat dalam bentuk garis besar dengan masih
mengacu kepada Renstra Badan Riset dan Sumber Daya Manuasia Kelautan
dan Perikanan serta Renstra Pusat Riset Perikanan dan tetap memperhatikan
dokumen-dokumen strategis lainnya yang terkait. Melalui program-program
yang disusun secara terintegrasi untuk periode lima tahun, BRPBAP3
diharapkan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan isu-isu strategis yang
mungkin terjadi di samping membuka peluang munculnya ide dan paradigma
baru dari apa yang telah dirumuskan secara ekslusif di dalam berbagai
dokumen strategis yang ada.
Maros, April 2019
Plt. Kepala Balai,
Andi Indra Jaya Asaad, S.Pi, M.Sc
ii
DAFTAR ISI
halaman KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I DAFTAR ISI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ii DAFTAR TABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iii DAFTAR GAMBAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iv DAFTAR LAMPIRAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V BAB I PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 Latar Belakang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 Kondisi Umum . . . . . . . . 2 1.3 Potensi Budidaya Air Payau . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.4 Permasalahan Budidaya Air Payau 7 1.5 Lingkungan Strategis 7 1.6 Isu-Isu Strategis 11 1.7 Tujuan Penyusunan Renstra 12
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.1 Visi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.2 Misi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.3 Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.4 Sasaran Strategis 16
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN. . . . . . . . . . . . . .
21
3.1 Arah Kebijakan Nasional Pembangunan KP . . . . . . 21 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Riset Perikanan
Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan . . . 24
3.3 Kerangka Regulasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.4 Kerangka Kelembagaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN . . . . . . 28 4.1 Target Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.2 Kerangka Pendanaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 BAB V PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 LAMPIRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
iii
DAFTAR TABEL
Tabel Judul Halaman 1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP Tahun 2015-
2019
28
2 Indikator Kinerja Utama Balai Riset Perikanan Budidaya
Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2017-2019
32
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar Judul Halaman 1 Nilai Produksi setiap Jenis Perikanan Budidaya di
Indonesia (2008-2012) 3
2 Luas Lahan dan Produksi Budidaya Air Payau di Indonesia (2008-2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3 Diagram Alur dalam Penyusunan Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) tahun 2015-2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4 Peta Strategi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan . . . . . . . . . .
17
5 Struktur Organisasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan . . . . .
27
v
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Judul Halaman
1 Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Nomor 1664/BRSDM/BRPBAP3/TU.210/IV/2018 . . . . . . . . . . . . . .
38
2 Kerangka Pendanaan Riset Perikanan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan . . . . . . .
42
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
1
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Penyusunan Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan (Renstra BRSDM) dilakukan sebagai
tindak lanjut dari penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan
Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3).
Renstra Balai Riset Perikanan Tahun 2017-2019 sebagai acuan
pelaksanaan program Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan
Penyuluhan Perikanan merupakan reviu Renstra BRPBAP3 Tahun 2017-
2019, sebagai turunan dari Renstra Pusriskan, BRSDM dan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Permen KP) Nomor 25/PERMEN-
KP/2015.
Renstra KKP menjelaskan Visi KKP, ditetapkan selaras dengan visi
pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya
Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi KKP adalah “Mewujudkan
sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan
berbasis kepentingan nasional”, yang mana di dalamnya mengandung
tiga pilar yang menjadi Misi KKP yaitu: Kedaulatan (sovereignty),
Keberlanjutan (sustainability), dan Kesejahteraan (prosperity).
Keberadaan BRPBAP3 memiliki peran yang strategis dalam
mendukung visi dan misi Pusriskan, Puslatluh, BRSDM dan KKP melalui
kegiatan riset dan SDM kelautan dan perikanan sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan
perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran;
2. Meningkatan Knowledge Base Management System dalam
mengaplikasikan hasil riset kelautan dan perikanan;
3. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan
peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan
sumberdaya kelautan dan perikanan;
4. Mewujudkan tata kelola dan kerja sama dalam riset dan SDM
kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien.
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
2
RPJMN 2015-2019 merupakan tahapan ketiga dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah
ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni
memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan
menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan
keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta
kemampuan IPTEK yang terus meningkat.
Pembentukan BRSDM termasuk didalamnya BRPBAP3 sebagai UPT
Pusriskan selaras dengan pengembangan dan pembangunan sektor kelautan
dan perikanan di masa mendatang dimana peran riset dan Iptek sangat
dibutuhkan masyarakat. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
disertai lompatan inovasi telah berpengaruh secara signifikan terhadap
perkembangan dunia harus dimanfaatkan sektor kelautan dan perikanan,
termasuk di dalamnya masyarakat pemanfaat untuk mendorong akselerasi
pertumbuhannya.
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perikanan secara berkelanjutan, keberadaan riset yang inovatif dan SDM
kompeten memiliki peran yang tidak dapat diabaikan. Pemenuhan atas hal
tersebut semakin relevan maknanya di tengah derasnya arus globalisasi yang
membuat persaingan semakin kompetitif.
1.2 Kondisi Umum
Nawa Cita atau sembilan agenda prioritas dari Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia (2014-2018) yang digagas untuk menunjukkan
prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta
mandiri dalam bidang ekonomi yang berkepribadian dalam kebudayaan yang
harus diimplementasikan oleh kementerian yang ada. Dua di antaranya
mempunyai kaitan yang cukup penting dengan Balai Riset Perikanan Budidaya
Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3), yang merupakan unit
pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bidang riset
perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada badan yang menangani riset kelautan
dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan
perikanan. Pertama adalah tentang peningkatan produktivitas rakyat dan daya
saing di pasar internasional dan kedua adalah perwujudan kemandirian
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
3
ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Keduanya secara ringkas diwujudkan dalam aspek komersialisasi bidang
kelautan dan perikanan yang berkelanjutan oleh Menteri Kelautan dan
Perikanan. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Kelautan Nomor 32 tahun
2014 yang mendorong percepatan realisasi investasi di sektor kelautan dan
perikanan.
Subsektor perikanan budidaya telah menjadi andalan pembangunan
nasional di sektor perikanan. Di antara jenis perikanan budidaya di Indonesia
yang meliputi budidaya air payau, budidaya air tawar, budidaya laut, perairan
umum, dan mina padi, maka budidaya air payau atau budidaya tambak
berkontribusi paling besar terhadap nilai produksi total perikanan budidaya
(Gambar 1). Walaupun ditemui berbagai permasalahan dalam budidaya air
payau, namun produksinya masih tetap meningkat terutama 5 tahun terakhir
(Gambar 2).
Gambar 1. Nilai Produksi setiap Jenis Perikanan Budidaya di Indonesia (2008-2012)
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
4
Gambar 2. Luas Lahan dan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau di Indonesia (2008-2012)
Peningkatan produksi budidaya air payau tidak dapat dilepaskan dari
dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang telah dihasilkan selama
ini. Oleh karena itu Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional /
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional telah menetapkan skala
prioritas berupa kemampuan
penguasaan iptek di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) ketiga tahun 2015-
2019dalam pengembangan kelautan dan perikanan, di mana iptek menjadi
tumpuan dalam pengembangan ekonomi untuk memanfaatkan sumberdaya
yang tersedia dan memperkuat simpul-simpul ekonomi kelautan dan
perikanan.Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian,
pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan menjadi
dasar dalam melaksanakan salah satu misi RPJMN tahun 2005-2025 untuk
mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Berbagai inovasi teknologi yang telah
dihasilkan oleh BRPBAP3 selama ini juga turut berperan penting dalam
peningkatan produksi perikanan budidaya air payau di Indonesia. Namun
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
5
demikian, kebutuhan inovasi teknologi yang efektif, efisien, berdaya saing, dan
berkelanjutan akan menjadi fokus litbang untuk perikanan budidaya air payau
di masa akan datang.
1.3 Potensi Budidaya Air Payau
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki panjang garis pantai
yang tergolong panjang di dunia
sehingga merupakan modal besar
sebagai basis untuk perikanan
budidaya air payau. Potensi
sumberdaya alam berupa lahan
menjadi salah satu keunggulan
komparatif dalam pengembangan
perikanan budidaya air payau. Kalau
dikelola dengan baik, maka keunggulan komparatif ini dapat mendukung
keunggulan kompetitif. Potensi sumberdaya lahan budidaya air payau di
Indonesia mencapai luas 2.963.717 ha dengan pemanfaatan yang baru
mencapai 657.346 ha atau 22,18%. Potensi ini sekaligus menjadi tantangan
untuk dapat meningkatkan pemanfaatan lahan untuk perikanan budidaya air
payau.
Kalau merujuk pada kategori komoditas yang tergolong komoditas
ekspor yaitu komoditas yang berdaya saing dengan ciri mempunyai pasar
internasional, sumberdaya melimpah, sumber devisa, teknologi dikuasai, dan
bersifat industri, maka sebagian besar komoditas perikanan budidaya air payau
tergolong sebagai komoditas ekspor. Komoditas yang masuk dalam kategori
ini di antaranya adalah udang windu (Penaeus monodon), udang vaname
(Litopenaeus vannamei), kepiting bakau (Scylla spp.), rajungan (Portunus
pelagicus), dan ikan bandeng (Chanos chanos), sehingga juga dapat menjadi
potensi bagi pengembangan perikanan budidaya air payau. Di antara 4
komoditas yang telah ditetapkan oleh KKP sebagai komoditas untuk program
industrialisasi, ternyata 2 di antaranya yaitu udang dan ikan bandeng adalah
komoditas perikanan budidaya air payau. Untuk pertama kalinya sepanjang
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
6
sejarah, salah satu produk perikanan budidaya yaitu ikan bandeng, telah secara
nyata memberikan andil yang dominan terhadap inflasi. Bersama dua
komoditas lain yaitu ikan tongkol (Euthynnus spp.) dan ikan kembung
(Rastreliger spp.), telah memberikan andil terhadap inflasi rata-rata sebesar
0,56%. Untuk itu, KKP mengusulkan komoditas perikanan terutama ketiga jenis
komoditas tersebut (termasuk ikan bandeng) agar dimasukkan dalam kategori
barang kebutuhan pokok, karena telah memasyarakat dan menjadi bagian
yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, perikanan
budidaya air payau juga menjadi basis bagi penguatan ketahanan pangan
nasional. Komoditas ketahanan pangan dengan ciri mempunyai pasar
domestik, sumberdaya cukup tersedia, mudah dipelihara secara massal, biaya
produksi murah, dan teknologi budidaya mudah diadopsi. Komoditas lain yang
dapat dikategorikan ketahanan pangan yang juga sudah dikembangkan
sebagai komoditas air payau yang aslinya termasuk komoditas air tawar adalah
ikan nila (Oreochromis niloticus). Selain komoditas ekspor dan ketahanan
pangan, komoditas perikanan budidaya air payau juga ada yang tergolong
komoditas prospektif yang dapat lebih dikembangkan di masa akan datang
seperti ikan baronang (Siganus spp.).
Potensi sumberdaya alam lain yang tergolong sumberdaya
terbaharukan adalah hutan mangrove yang sekarang ini memiliki luas sekitar
1,8 juta hektar di Indonesia dan merupakan ekosistem yang dapat berasosiasi
dengan lahan perikanan budidaya air payau. Konservasi mangrove dan
restorasi ekosistemnya akan memberikan keuntungan investasi yang besar
dan dapat mendorong upaya perikanan budidaya yang lebih baik, termasuk
memberikan nilai ekonomi bagi perikanan budidaya air payau di satu sisi dan
kesejahteraan masyarakat di sisi lain. Di samping potensi sumberdaya alam
untuk budidaya air payau yang besar, terdapat pula potensi kelembagaan
seperti Komisi Udang, Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Masyarakat
Akuakultur Indonesia (MAI), Shrimp Club Indonesia (SCI), Asosiasi Pengusaha
Pembenihan Udang (APPU), Asosiasi Pengusaha Cold Storage Indonesia
(APCI), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang perikanan yang
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
7
perlu terus disinergikan di masa akan datang karena akan menjadi pendorong
dalam pengembangan perikanan budidaya air payau.
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya
air payau dan menjadikan perikanan budidaya air payau ini sebagai penggerak
utama (prime mover) pengembangan ekonomi nasional, diperlukan upaya
percepatan dan terobosan dalam pengembangan perikanan budidaya air
payau yang didukung dengan kebijakan ekonomi serta iklim sosial politik yang
kondusif. Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta para
pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat
penting.
1.4 Permasalahan Budidaya Air Payau Dalam pengembangan perikanan budidaya air payau, masih
diperhadapkan pada permasalahan kebijakan berupa implementasi kebijakan
tata ruang yang masih sangat rendah. Permasalahan infrastruktur seperti
terbatasnya jalan usahatani dan prasarana saluran irigasi adalah kondisi umum
yang banyak dijumpai di kawasan perikanan budidaya air payau. Terbatasnya
ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, harga pakan yang relatif
mahal, dan adanya serangan hama dan penyakit udang/ikan, serta
pencemaran lingkungan perairan merupakan permasalahan teknis yang juga
harus dihadapi dalam pengembangan perikanan budidaya air payau. Aktivitas
pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya air payau yang berada di
daratan maupun sepanjang pesisir pantai, tidak luput dari permasalahan alam
dan kemungkinan bencana alam yang dapat terjadi. Bencana alam seringkali
menimbulkan kerusakan bagi sarana dan prasarana budidaya air payau yang
memerlukan upaya mitigasi yang lebih baik.
1.5 Lingkungan Strategis
Secara teoritis, lingkungan strategis ini dapat diartikan sebagai situasi
faktor yang strategis baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi
pencapaian tujuan BRPBAP3 telah ditetapkan untuk periode ke depan (tahun
2017-2019). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan situasi faktor yang strategis
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
8
tersebut adalah dokumen rencana lima tahunan (2015-2019) BRPBAP3 yang
berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta kebijakan, program, dan kegiatan
yang disusun sesuai sistematika tertentu serta berpedoman pada perencanaan
kerja dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan
mempertimbangkan aspek-aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi
dan mungkin mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran yang telah
ditentukan (Gambar 3).
Gambar 3. Diagram Alur dalam Penyusunan Rencana Strategis Balai
Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
(BRPBAP3) tahun 2015-2019
Sasaran Renstra BRPBAP3 tahun 2015-2019 mencakup:
a) Meningkatnya kapasitas Instalasi Pembenihan Udang Windu.
b) Meningkatnya kapasitas Instalasi Perbenihan Kepiting Bakau.
c) Meningkatnya kapasitas Instalasi Tambak Percobaan.
d) Tersedianya “Teknologi Budidaya Air Payau yang Berdaya Saing dan
Berkelanjutan”.
e) Tersedianya data dan informasi tentang penyakit udang dan cara
pengendaliannya.
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
9
f) Meningkatnya penyediaan informasi geospasial mendukung pengembangan
perikanan budidaya air payau.
g) Meningkatnya jejaring dan diseminasi litbang perikanan budidaya air payau.
h) Terakreditasinya BRPBAP3 dalam Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:
2008) sehingga diharapkan bahwa produk yang dihasilkan sistem
manajemen kualitas internasional ini akan berkualitas baik dan dapat
diterima oleh pasar.
i) Terakreditasinya BRPBAP3 dalam Sistem Manajemen Litbang Sertifikasi)
KNAPPP
j) Meningkatnya penyediaan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan
perikanan, serta pengembangan dan fasilitas kelembagaan dan forum
masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
Dalam penyusunan Renstra BRPBAP3 tahun 2015-2019 telah
diidentifikasi berbagai faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam
pengembangan perikanan budidaya air payau di masa akan datang. Faktor
yang dianalisis tersebut meliputi: faktor kekuatan (strengths), faktor kelemahan
(weaknesses), faktor peluang (opportunities), dan faktor tantangan (threats).
1. Faktor Kekuatan
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan penyuluhan Perikanan
memiliki faktor kekuatan yang dapat dijadikan potensi dasar dalam
pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya air payau di masa akan
datang. Faktor kekuatan itu antara lain adalah:
a) Nawa Cita dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk
meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik. Kedua agenda prioritas tersebut
dituangkan dalam aspek komersialisasi bidang kelautan dan perikanan
secara berkelanjutan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditujukan
untuk kemakmuran masyarakat.
b) Berbagai program sebagai instrumen telah diciptakan oleh Pemerintah
seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
10
Indonesia (MP3EI), Minapolitan, Revitalisasi, Industrialisasi, Ekonomi Biru,
Komersialisasi, dan Quick Wins untuk meningkatkan produksi perikanan
budidaya termasuk perikanan budidaya air payau yang berkelanjutan.
c) Dikuasainya berbagai teknologi pembesaran budidaya udang vaname,
udang windu, dan ikan bandeng, teknologi pembenihan benur windu tumbuh
cepat dan tahan penyakit,
produksi probiotik untuk
berbagai kondisi lingkungan, dan
pengelolaan lahan yang
disesuaikan dengan
karakteristiknya yang dapat
mendukung peningkatan
produksi perikanan budidaya air
payau skala nasional.
d) Tersedianya prasarana pendukung seperti hatchery, laboratorium, dan
tambak yang merupakan aset penting untuk menghasilkan data dan
informasi, komponen teknologi, dan paket teknologi yang efektif dan efisien.
2. Faktor Kelemahan
Berbagai kelemahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan litbang
perikanan budidaya air payau, pada dasarnya meliputi:
a) Keterbatasan sumber dana, sarana,
dan peralatan laboratorium serta
masih adanya laboratorium maupun
ruang lingkup yang belum
terakreditasi, sehingga berbagai
komponen hasil penelitian masih
belum memberikan data dan
informasi yang terakreditasi.
b) Keterbatasan sumberdaya manusia, baik kuantitas maupun kualitas yang
terdiri dari peneliti, litkayasa, dan tenaga administrasi yang dapat
menghambat pencapaian sasaran.
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
11
c) Teknologi budidaya yang telah diperoleh belum optimal diterapkan, sehingga
masih diperlukan pembinaan dan pengawasan dalam menerapkan teknologi
yang dihasilkan.
3. Faktor Peluang
Peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pelaksanaan
pengembangan perikanan budidaya air payau yaitu :
a) Produk perikanan budidaya air
payau diprediksi akan menjadi
komoditas strategis bagi masyarakat
dunia dalam era globalisasi.
b) Permintaan akan produk perikanan
budidaya air payau yang cenderung
makin tinggi dari waktu ke waktu.
c) Peluang pasar yang meningkat untuk produk perikanan budidaya air payau
pada skala nasional dan internasional.
d) Potensi sumberdaya lahan untuk ekstensifikasi lahan perikanan budidaya air
payau yang masih cukup luas.
1.6 Isu-Isu Strategis
Isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam perikanan budidaya
air payau yang berkelanjutan adalah sebagai berikut:
a) Potensi terjadinya banjir termasuk banjir
pasang (rob) dan tidak menentunya
kondisi cuaca, serta bencana alam di
kawasan pesisir yang dapat menghambat
pelaksanaan kegiatan litbang perikanan
budidaya air payau.
b) Potensi wabah penyakit udang/ikan yang
dapat terjadi pada situasi dan kondisi tertentu yang dapat menghambat
pelaksanaan kegiatan litbang perikanan budidaya air payau.
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
12
c) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community
(AEC) yang dimulai pada 31 Desember 2015 akan semakin menambah
persaingan dalam memasarkan produk-produk perikanan budidaya air
payau, sebab akan membuka keran perdagangan bebas dan adanya
kesamaan komoditas yang dikembangkan dan diekspor oleh sesama negara
anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) sehingga
dibutuhkan peningkatan efisiensi dalam usaha dan akses pemasaran
produk.
d) Tuntutan kualitas produk di pasar global terhadap standarisasi dan
ketertelusuran untuk jaminan kualitas dan keamanan pangan, sehingga
perlu diantisipasi upaya akreditasi laboratorium, cara budidaya yang baik,
dan kelembagaan yang lebih profesional dari BRPBAP3.
e) Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi
maupun intensitas kejadian cuaca ekstrem dan lingkungan budidaya yang
memburuk, dengan demikian diperlukan upaya teknologi yang efisien, hemat
air dan energi, ramah lingkungan, dan produktif dalam pelaksanaan kegiatan
perikanan budidaya air payau.
1.7 Tujuan Penyusunan Renstra
Tujuan penyusunan Renstra BRPBAP3 tahun 2017-2019 ini adalah
menyediakan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan tata kelola yang
baik (good governance), terutama dalam perencanaan litbang perikanan
budidaya air payau. Adapun maksud penyusunan Renstra BRPBAP3 tahun
2017-2019 adalah untuk meningkatkan kinerja BRPBAP3 dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi melalui program dan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran BRPBAP3.
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
13
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Rencana umum BRPBAP3 tahun 2015-2019 merupakan suatu proses
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun
secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan
kekuatan dan peluang yang dimiliki dan kelemahan atau tantangan yang
mungkin dihadapi. Proses tersebut menghasilkan rencana besar yang meliputi
visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang realistis dalam rangka
mencapai tujuan organisasi dari BRPBAP3. Dalam rangkaian pencapaian
tujuan organisasi tersebut, maka menjadi suatu keharusan untuk dapat
mengarahkan segenap anggota organisasi untuk merumuskan tujuan yang
akan dicapai, memformulasikan metode dan prosedur secara umum yang akan
dilalui dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalan yang dituangkan ke
dalam indikator kinerja utama. Penyusunan renstra sejauh mungkin diupayakan
mengakomodasikan kebutuhan pemangku kepentingan, baik internal KKP
maupun instansi lain atau masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi
yang diemban.
Rencana strategis ini memuat hasil dari suatu proses sistematis yang
berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis yang
menjadi titik tujuan organisasi dan bagaimana cara mencapai titik tujuan
tersebut. Di samping itu, juga memuat berbagai langkah antisipasi dengan
mengorganisasikan secara sistematis tahapan pelaksanaan keputusan
tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik secara terorganisir dan
sistematis pula. Rencana strategis ini merupakan langkah awal yang diperlukan
agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik lokal, nasional maupun
internasional yang kelak dijabarkan lebih rinci ke dalam renstra untuk jangka
waktu lima tahunan. Selain itu, dengan perencanaan yang lebih baik, BRPBAP3
dapat lebih menyerasikan antara visi dan misinya dengan potensi, peluang dan
kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Suatu
hal harus diingat bahwa untuk membuat suatu organisasi tetap eksis dan
unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
14
mengalami perubahan sangat cepat, maka perubahan ke arah perbaikan
mutlak harus dilakukan. Perubahan tersebut perlu disusun dalam suatu pola
yang sistematis yang termuat di dalam renstra dengan tahapan yang konsisten
dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang
berorientasi kepada pencapaian hasil.
Rencana strategis BRPBAP3 tahun 2015-2019 telah disusun dengan
diagram alur seperti telah disebutkan sebelumnya dengan mengacu kepada
Rancangan Awal RPJMN tahun 2015-2019, Renstra KKP tahun 2015-2019,
Renstra BRSDM KP tahun 2015-2019, dan Renstra Pusat Riset Perikanan
tahun 2015-2019.
2.1 Visi
Visi BRPBAP3 merupakan kondisi yang diharapkan dari BRPBAP3
dengan mempertimbangkan kondisi saat ini. Visi BRPBAP3 mengacu pada
visi KKP yaitu “Mewujudkan pengelolaan riset perikanan budidaya air payau
yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.
2.2 Misi
Sebagai langkah kongkret untuk mewujudkan visi (kondisi yang
diharapkan) BRPBAP3 tersebut maka misi BRPBAP3 yang merupakan cara
untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan, telah ditetapkan misi BRPBAP3
yang mengacu pada misi KKP sebagai berikut:
Misi Pusat Riset Perikanan mengacu pada 3 pilar yang menjadi
misi KKP yakni :
1. Mewujudkan pembangunan perikanan budidaya air payau yang
berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan
mengamankan sumber daya perikanan melalui pengelolaan riset
perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan budidaya air payau
yang berkelanjutan melalui pengelolaan riset perikanan.
3. Mewujudkan masyarakat perikanan yang sejahtera melalui
pengelolaan riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan
perikanan
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
15
2.3 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi
yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan
diformulasikannya tujuan ini maka BRPBAP3 dapat secara tepat mengetahui
apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya
dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki.
Tujuan yang dirumuskan tersebut berfungsi juga untuk mengukur sejauh
mana visi dan misi BRPBAP3 telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan
berdasarkan visi dan misi organisasi.
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
telah menetapkan tujuan strategis sebagai berikut:
1. Mendapatkan data, informasi, dan teknologi perikanan budidaya air
payau yang bertanggung jawab dan berorientasi pada masyarakat dan
industri perikanan.
2. Menyebarluaskan hasil riset perikanan budidaya air payau. 3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya litbang, kinerja litbang, pelayanan
jasa litbang, dan kerja sama litbang.
Secara keseluruhan, Ketiga tujuan strategis Balai Riset Perikanan
Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan dapat dijabarkan dalam tiga
indikator tujuan sebagai berikut:
1. Tersedianya usulan Hak Kekayaan Intelektual, inovasi teknologi dan
produk biologi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam varietas
baru/unggul, kualitas, dan keamanan komoditas unggulan budidaya air
payau.
2. Meluasnya penyebaran dan pemanfaatan hasil litbang perikanan
budidaya air payau melalui sosialisasi, temu konsultasi, promosi,
komersialisasi, dokumentasi, publikasi, dan dempond.
3. Meningkatnya kualitas dan kapabilitas sumberdaya litbang perikanan
budidaya air payau.
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
16
2.4 Sasaran Strategis Sasaran BRPBAP3 merupakan penjabaran dari tiga tujuan yang telah
ditetapkan dan menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun
waktu lima tahun yang selanjutnya dijabarkan lebih jauh dalam suatu rencana
kinerja. Penetapan ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan
kegiatan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional
organisasi setiap tahun untuk kurun waktu lima tahunan antara tahun 2015 dan
2019.
Renstra BRPBAP3 Tahun 2017 – 2019 menjelaskan bahwa sasaran
strategis pembangunan perikanan melalui pelaksanaan program riset
merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BRPBAP3 sebagai
suatu output/impact dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan
pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam tiga
perspektif, yakni customer perspective, internal process perspective dan
learning and growth perspective.
Peta Strategis program riset perikanan yang dilaksanakan oleh
BRPBAP3 terlihat pada gambar dibawah ini :
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
17
LA
ER
AN
ING
AN
D G
RO
WH
T
PE
RS
PE
CT
IVE
HUMAN CAPITAL INFORMATION CAPITAL ORGANIZATION CAPITAL FINANCIAL CAPITAL
INT
ER
NA
L P
RO
CE
SS
PE
RS
PE
CT
IVE
PERUMUSANKEBIJAKAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
CO
ST
OM
ER
PE
RS
PE
CT
IVE
SS 4. Terwujudnya ASN
Balai Risert Perikanan
Budidaya Air Payau dan
Penyuluhan Perikanan
yang kompoten,
profesional dan
berintegritas
SS 5. Tersedianya
manajemen pengetahuan
Balai Riset Perikanan
Budidaya Air Payau dan
Penyuluhan Perikanan
yang handal dan mudah
diakses
SS 6. Terwujudnya
birokrasi Balai riset
Perikanan Budidaya Air
Payau dan Penyuluhan
Perikanan yang efektif,
efisien dan berorientasi
pada layanan prima
SS 7. Terkelolanya
anggaran pembangunan
Balai Riset Perikanan
Budidaya Air Payau dan
Penyuluhan Perikanan
secara efisien dan
akuntabel
SS1. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang
bertanggungjawab dan berkelanjutan
SS2. Meningkatnya hasil layanan Riset
Bidang Perikanan yang mendukung
produktifitas usaha sektor KP
SS 3. Terselenggaranya program Riset Bidang Perikanan yang mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang
berkeadilan dan berdaya saing
Gambar 4. Peta Strategi Pusat Riset Perikanan Tahun 2017 – 2019
1. Customer Perspective
Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-
1) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya hasil penyelenggaran riset
perikanan yang mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara
dari sektor KP”, dengan Indikator Kinerja Utama :
a. Jumlah teknologi KP yang diusulkan untuk direkomendasikan
(buah) pada tahun 2017 sebanyak 1 buah. Pada tahun 2018 IKU ini
berubah menjadi umlah inovasi hasil riset yang diusulkan atau
direkomendasikan untuk dijadikan bahan kebijakan disesuaikan
dengan IKU Pusat Riset Perikanan dengan target pada tahun 2018
dan 2019 masing-masing 1 buah.
b. Nilai PNBP lingkup BRPBAP3 pada tahun 2017 sebesar 1,997
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
18
milyar menjadi 259,999 juta pada tahun 2018 dengan melihat
realisasi yang rendah dikarenakan penetapan target yang terlalu
tinggi tanpa memperhitungkan sumber PNBP di BRPBAP3.
2. Internal Process Perspective
a. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah
“Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan
KP yang efektif”, dengan Indikator Kinerja Utama :
3) Jumlah data dan informasi hasil riset perikanan pada tahun 2017
sebanyak 1 buah/paket, tahun 2018 dan 2019 sebanyak 1
buah/paket.
Pada tahun 2018 SS-2 ini berubah menjadi
“Terselenggaranya program Riset dan SDM KP yang mendukung
tata kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan dan berdaya saing”
dengan 6 IKU lainnya yakni; Jumlah Hasil Riset yang Inovatif untuk
Pembangunan Perikanan (paket/buah) sebanyai 1 paket pada tahun
2018 dan 1 paket pada tahun 2019; Jumlah Inovasi Teknologi
Perikanan yang Diusulkan untuk Direkomendasikan (paket/buah)
sebanyak 1 paket pada tahun 2017 (IKU 1) dan masing-masing 1
paket pada tahun 2018 dan 2019; Jumlah sarana dan prasarana
BRPBAPPP yang ditingkatkan kapasitasnya (%) masing-masing
sebanyak 1 paket pada tahun 2018 dan 2019; Jumlah jejaring
dan/atau kerjasama BRPBAPPP yang disepakati dan ditindaklanjuti
(buah) masing-masing 10 buah pada tahun 2018 dan 2019; Jumlah
Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang dipublikasikan (buah) pada tahun 2017
IKU ini tidak dan muncul kembali pada tahun 2018 dengan target 25
buah dan pada tahun 2019 juga sebanyak 25 KTI.
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
19
Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah
“Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya
riset perikanan budidaya air payau dan layanan iptek KP”, dengan
Indikator Kinerja Utama:
1. Proporsi fungsional BRPBAP3 dibandingkan total pegawai
BRPBAP3 (%) pada tahun 2017 sebesar 61,70%, tahun 2018
dan 2019 masing-masing sebesar 80%.
2. Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan BRPBAP3
yang ditingkatkan kapasitasnya (paket) pada tahun 2017
sebanyak 2 paket tahun 2018 dan 2019 sebanyak 1 paket.
3. Jumlah jejaring dan/atau kerja sama BRPBAP3 yang terbentuk
(buah) pada tahun 2017 sebanyak 2 buah, tahun 2018 dan 2019
sebanyak 10 buah.
1. Learning and Growth Perspective (input)
Pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas,
membutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk
menghasilkan output dan outcome BRPBAP3. Terdapat 4 sasaran
strategis yang akan dicapai yakni :
a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yakni “Terwujudnya Aparatur
Sipil Negara (ASN) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan
Penyuluhan Perikanan yang Kompeten, Profesional, dan
Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kompetensi
dan Integritas Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan
Penyuluhan Perikanan dengan nilai sebesar 80 pada tahun 2017,
sedangkan tahun 2018 dan 2019 adalah masing-masing 90 %.
b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yakni “Tersedianya manajemen
pengetahuan BRPBAP3 yang handal dan mudah diakses”, dengan
Indikator Kinerja Utama Persentase unit kerja BRPBAP3 yang
menerapkan
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
20
sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 65% pada tahun 2017
dan 2018, sedangkan tahun 2018 dan 2019 sebesar 70%.
c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yakni “Terwujudnya pranata dan
kelembagaan birokrasi BRPBAP3 yang efektif, efisien, dan berorientasi
pada layanan prima”, dengan Indikator Kinerja Utama :
1) Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) dari A (80) pada tahun
2017 dan tahun 2018, sementara pada tahun 2018 dan 2019 IKU
ini sudah tidak muncul.
2) Level Maturitas SPI BRPBAP3 pada tahun 2017 level 2, tahun
2018 dan 2019 IKU ini tidak dicascading ke BRPBAP3.
3) Jumlah Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2017 sebanyak 1,
sedangkan pada tahun 2018 IKU ini tidak ada di BRPBAP3 dan
tahun 2019 ditargetkan 1.
4) Nilai AKIP BRPBAP3 pada tahun 2017 dengan nilai A sampai
dengan tahun 2019.
b. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terkelolanya Anggaran
Pembangunan BRPBAP3 secara Efisien dan Akuntable”, dengan
Indikator Kinerja Utama :
1) Nilai Kinerja Anggaran adalah Baik (83) pada tahun 2017, tahun
2018 dengan target Baik (86), dan pada tahun 2019 dengan
target Baik (86).
2) Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup BRPBAP3 2017,
yang dirubah menjadi IKU Batas tertinggi presentase nilai temuan
LHP BPK atas Laporan Keuangan BRPBAP3 dibandingkan
dengan realisasi anggaran BRPBAP3 tahun berjalan, sebesar 1
% sampai dengan tahun 2019.
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
21
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1 Arah Kebijakan Nasional Pembangunan KP
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-
2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni (1)
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,
(2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam
(SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat pembangunan infrastruktur
untuk pertumbuhan dan pemerataan, (4) Peningkatan kualitas lingkungan
hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, (5) Penyiapan
Landasan Pembangunan yang Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan
(7) Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih
lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita),
yaitu:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa- bangsa Asia lainnya.
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
22
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
Strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas KKP
adalah:
1. Agenda/Nawa Cita ke-1:
Sub Agenda: Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim,
dilaksanakan dengan strategi :
a. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan
dan perikanan secara terpadu;
b. Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan
memasukkan wilayah laut sebagai satu kesatuan dalam rencana
penataan ruang nasional/regional;
c. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi
Pembangunan Kelautan dan Maritim untuk penguasaan dan
pengelolaan sumber daya kelautan dan maritim untuk
kesejahteraan rakyat;
d. Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan
peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan;
e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan
pemanfaatan sumber daya kelautan; dan
f. Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian Illegal,
Unreported and Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang
merusak sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Agenda/Nawa Cita ke-4:
Sub Agenda: Pemberantasan Perikanan Illegal/IUU Fishing
dilaksanakan dengan strategi :
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
23
a. Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak
pidana perikanan;
b. Penguatan sarana sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya
kelautan dan perikanan;
c. Penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap; dan
d. Peningkatan penertiban ketaatan kapal di Pelabuhan Perikanan.
3. Agenda/Nawa Cita ke-6:
Sub Agenda: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui
Peningkatan Hasil Perikanan dilaksanakan dengan strategi :
a. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan;
b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan;
c. Penyempurnaan tata kelola perikanan; dan
d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.
4. Agenda/Nawa Cita ke-7:
Sub Agenda: Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui
Peningkatan Produksi Perikanan dilaksanakan dengan strategi :
a. Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk mendukung
ketahanan pangan dan gizi;
b. Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung
produksi; dan
c. Penguatan keamanan produk pangan perikanan.
Sub Agenda: Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
a. Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi
dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir;
b. Penyediaan data dan informasi sumber daya kelautan yang
terintegrasi (one map policy) dalam rangka mendukung
pengelolaan sumber daya pesisir dan laut;
c. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber
daya hayati laut;
d. Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
24
meningkatnya wawasan dan budaya bahari mampu meningkatkan
nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan; dan
e. Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat
pesisir
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Riset Perikanan Budidaya Air
Payau dan Penyuluhan Perikanan
1. Kebijakan Pokok:
Kebijakan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan
Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) tahun 2017-2019 ditetapkan dengan
memperhatikan pembangunan sektor unggulan dengan prioritas
kedaulatan pangan.
Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan
langkah operasional yang akan ditempuh BRPBAP3 selaras dengan
agenda pembangunan / Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi
KKP yang terkait dengan kesejahteraan yaitu meningkatkan
pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha
perikanan, yang dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :
1) Menyelenggarakan riset perikanan dengan mengacu 2 dari 10 fokus
riset 2017, yaitu: (a). Sustainable Aquaculture dan (f). Inovasi
Teknologi.
2) Melakukan transformasi kegiatan melalui inovasi secara
berkelanjutan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat KP,
dengan langkah operasional sebagai berikut: (a). Meningkatkan
kemandirian UPT dengan membangun kemitraan/kerjasama dan
(b). Melakukan pengembangan riset menuju kesiapan teknologi
yang teruji di lapangan dan berguna bagi stakeholders.
3) Meningkatkan sinergitas dengan lembaga lain lingkup Pusat Riset
Perikanan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan,
dengan langkah operasional sebagai berikut: (a). Meningkatkan
dukungan IPTEK bagi peningkatan daya saing produk dan
produktivitas melalui inovasi, penguasaan penelitian dan penerapan
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
25
Iptek yang disinergikan dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan
penyuluhan; (b). Meningkatkan peran riset sebagai penyedia
teknologi inovatif untuk mendukung Tri Darma Perguruan Tinggi
serta menjadi bahan penyusunan modul kurikulum sehingga sejalan
kemajuan teknologi, dan pemanfaatan sarpras riset dan peneliti
dalam meningkatkan kapasitas peserta didik; (c). Meningkatkan
peran riset dalam pengembangan sistem informasi spasial untuk
daerah penangkapan ikan.
3.3 Kerangka Regulasi
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional kita selain mengenal
kerangka anggaran, juga terdapat kerangka regulasi yang digunakan
dalam mempengaruhi kinerja pembangunan nasional. Kementerian
Kelautan dan Perikanan, dalam Renstra BRSDM Tahun 2015–2019,
untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun
2015- 2019, memerlukan pula kerangka regulasi yang merupakan
perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi,
mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara
negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Untuk itu, pada Rencana Strategis BRPBAP3 Tahun 2017-2019,
kerangka regulasi akan disiapkan, mengacu Renstra Pusriskan dan
BRSDM Tahun 2017-2019 pada program legislasi Kementerian Kelautan
dan Perikanan dan nasional dengan tujuan strategis sebagai berikut:
1. Mendapatkan data, informasi, dan teknologi perikanan budidaya air
payau yang bertanggung jawab dan berorientasi pada masyarakat dan
industri perikanan.
2. Menyebarluaskan hasil riset perikanan budidaya air payau
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya litbang, kinerja litbang,
pelayanan jasa litbang, dan kerja sama litbang
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
26
3.4 Kerangka Kelembagaan
Pencapaian kinerja yang dilakukan BRPBAP3 didukung pula
dengan perubahan kelembagaan terkait struktur organisasi BRPBAP3.
Kerangka kelembagaan sendiri merupakan perangkat Kementerian/
Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur
sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada
RPJM Nasional. Dalam kaitannya dengan kerangka kelembagaan
BRPBAP3, pedoman dalam penyusunan kelembagaan juga
memperhatikan target kinerja dan struktur kelembagaan yang ada di
tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Renstra KKP Tahun 2017 – 2019 menyatakan bahwa penguatan
kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa
hal yakni:
1. Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perikanan dari production oriented ke people oriented.
2. Mandat yang diberikan meliputi mandat konstitusional, mandat teknis,
mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
3. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,
peraturan perundangan terkait yang berlaku.
4. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang right sizing, unified function,
efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses (Business
Process Management) pembangunan kelautan dan perikanan.
5. Tata laksana dan sumber daya aparatur.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2017 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP telah melakukan penaatan
kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
27
Struktur organisasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau
berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun
2017 secara lengkap dapat ditunjukkan pada Gambar 3.4 di bawah ini.
.
Gambar 5. Struktur Organisasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau
dan Penyuluhan Perikanan
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
28
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 TARGET KINERJA
1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP Tahun 2015 – 2019
Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang
akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan
oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program.
Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP 2015-2019
SASARAN STRATEGIS
DAN INDIKATOR
KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE
SS 1 Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP
1. Indeks Kesejahteraan
Masyarakat KP
(indeks)
40,5 42 54,04 56 57
2. Pertumbuhan PDB
Perikanan (%)
7,00 8,00 8,00 11 11
CUSTOMERS PERSPECTIVE
SS 2 Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan SDKP
3. Persentase kepatuhan
(compliance) pelaku
usaha KP terhadap
ketentuan peraturan
perundang undangan
yang berlaku (%)
70 73 76 81 87
4. Tingkat Kemandirian
SKPT 5
10 3 4 4
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
29
SASARAN STRATEGIS
DAN INDIKATOR
KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
SS 3 Terwujudnya Pengelolaan SDKP yang Partisipatif,
Bertanggung jawab, dan Berkelanjutan
5. Persentase
Pengelolaan wilayah
KP yang berkelanjutan
20 29 59,47 60 72
6. Persentase Peningkatan
Ekonomi KP 59 69 60 62 96
7. Produksi Perikanan
(juta ton) 24,12 26,04 29,46 33,53 39,97
8. Produksi Garam
Nasional (juta ton) 3,3 3,6 3,8 4,1 4,5
9. Nilai Ekspor Hasil
Perikanan (USD miliar) 5,86 6,82 7,62 5,0 9,54
10. Tingkat Konsumsi Ikan
Dalam Negeri
(kg/kap/thn)
40,9 43,88 47,12 50,65 54,49
11. Nilai PNBP dari Sektor
KP (Rp Miliar) 5 7,5 1.017 583,9 583,9
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SS 4 Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif
12 Indeks efektivitas
kebijakan pemerintah 6 6,5 7,7 7,8 7,9
SS 5 Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil,
berdaya saing dan berkelanjutan
13 Efektivitas tata kelola
pemanfaatan SDKP
yang adil, berdaya saing
dan berkelanjutan (%)
70 76 69,88 71 96
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
30
SASARAN STRATEGIS
DAN INDIKATOR
KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
SS 6 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP yang
Profesional dan Partisipatif
14. Persentase
penyelesaian tindak
pidana KP yang
disidik dan dapat
dipertanggung
jawabkan sesuai
peraturan perundang-
undangan yang
berlaku (%)
56,6 65,9 87 90 92
15. Tingkat keberhasilan
pengawasan di
wilayah perbatasan
(%)
70 73 74 76 78
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE
SS 7 Terwujudnya ASN KKP yang Kompeten, Profesional dan
Berintegritas
16. Indeks kompetensi
dan integritas 65 77 80 81 81
SS 8 Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal dan Mudah
di Akses
17. Persentase unit kerja
yang menerapkan
sistem manajemen
pengetahuan yang
terstandar (%)
40 50 65 70 76
SS 9 Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien dan
Berorientasi pada Layanan Prima
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
31
SASARAN STRATEGIS
DAN INDIKATOR
KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
18. Nilai Kinerja
Reformasi Birokrasi
KKP
BB BB A (80) A (81) A (82)
19. Level Maturitas SPIP
(Level) - - 2 3 3
SS 10 Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan
Akuntabel
20. Nilai kinerja anggaran
KKP Baik Baik Baik (85) Baik (86) Baik (87)
21. Opini atas Laporan
Keuangan KKP WTP WTP WTP (5) WTP (5) WTP (5)
2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya
Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2017 – 2019
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air
Payau dan Penyuluhan Perikanan disusun mengacu pada Indikator Kinerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2019. Indikator Kinerja
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
merupakan penyatuan dari Program Riset dan penyuluhan menjadi program
riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan. Rincian
Indikator Kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan
Perikanan Tahun 2017 – 2019 seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini
:
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
32
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2017-2019
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
2017 2018 2019
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE
1. Terwujudnya
Kesejahteraan
Masyarakat KP
yang kompeten
1. Jumlah pelaku
utama/pelaku usaha
yang kompeten dan
inovatif meningkat
produksinya melalui
penyuluhan perikanan
lingkup BRPBAP3
(orang)
- 679 207
CUSTOMER PERSPECTIVE
2. Terwujudnya
pengelolaan
SDKP yang
partisifasif,
bertanggung
jawab dan
berkelanjutan
2. Jumlah UMK dan
koperasi Sektor KP
yang dibentuk dan
dilegalisasi (Unit)
- 917 4.140
3. Legilisasi izin Usaha Mikro Kecil dan pendirian koperasi Sektor KP (unit)
- - 827
4. Nilai PNBP (Rp. Juta) 378.000 259.990 218
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
3. Terselenggarany
a tata kelola
pemanfaatan
SDKP yang adil,
berdayasaing
dan
berkelanjutan
5. Jumlah pelaku
utama/usaha yang
disuluh (orang)
- 39.460 49.710
6. Jumlah profil kelompok
pelaku utama/usaha
yang disusun
(dokumen)
- - 4.971
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
33
7. Persentase Penyuluh
perikanan yang
berkontribusi terhadap
pelaksanaan program
KKP (%)
- - 100
8. Tersedianya Metode
Percontohan
Penyuluhan KP (lokasi)
- 4 4
9. Jumlah Data dan/atau
Informasi Hasil Riset
Perikanan (paket)
1 1 1
10. Jumlah Komponen
Inovasi yang dihasilkan
(buah)
1 1 2
11. Jumlah inovasi
Teknologi yang
diusulkan untuk
direkomendasikan
(paket)
1 1 1
12. Jumlah Lembaga Riset
Perikanan yang
terstandar (lembaga)
- - 1
13. Jumlah jejaring dan/atau
kerjasama Riset
Perikanan yang
disepakati dan
ditindaklanjuti
(dokumen)
2 10 5
14. Jumlah Sarana dan
Prasarana BRPBAP3
yang ditingkatkan
kapasitasnya (paket)
1 1 1
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
34
15. Jumlah Karya Tulis
llmiah (KTl) BRPBAP3
yang dipublikasikan
(KTI)
- 25 25
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE
4. Terwujudnya ASN BRPBAP3 yang kompeten, profesional dan berintegritas
16 Indeks Profesionalitas
ASN Lingkup BRPBAP3
(indeks)
80 90 60
5.
Tersedianya manajemen pengetahuan BRPBAP3 yang handal dan mudah diakses
17 Presentase Unit Kerja
BRPBAP3 yang
Menerapkan Sistem
Manajemen
Pengetahuan yang
terstandar (%)
65 65 75
6. Terwujudnya Birokrasi BRPBAP3 yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
18 Presentase Jumlah
Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang
Dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja
Lingkup BRPBAP3 (%)
- 80 80
7. Terkelolanya anggaran pembangunan BRPBAP3 secara efisien dan akuntabel
19 Nilai kinerja
pelaksanaan anggaran
BRPBAP3 (nilai)
Baik
(83)
Baik
(86)
Baik
(87)
20 Batas Tertinggi
Presentase Temuan
LHP BPK atas Laporan
Keuangan (LK)
BRPBAB3 dibandingkan
Realisasi Anggaran
BRPBAP3 TA 2018 (%)
- 1 1
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
35
3. Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan
keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator
Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian
kinerja berkaitan dengan sasaran program. Indikator kinerja program tersebut
juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur
pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, Balai Riset Perikanan
Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan telah menetapkan Indikator
Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan
sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit
organisasi K/L setingkat Eselon III, sebagaimana Lampiran II.
4. Indikator Kinerja Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang
mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu
kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk
mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output).
Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Balai Riset
Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan merupakan
sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit
kerja lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan
Perikanan.
4.2 KERANGKA PENDANAAN
Program Riset Perikanan melalui Pusat Riset Perikanan Kementerian
Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Renstra mengusulkan rencana
pendanaan melalui APBN tahun 2017-2019 dan PNBP Tahun 2017-2019.
Anggaran tersebut akan didistribusikan setiap tahunnya untuk membiayai
Program Riset Perikanan (Lampiran II).
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
36
BAB V PENUTUP
Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan
Penyuluhan Perikanan 2017-2019 merupakan dokumen yang disusun untuk
menjabarkan perubahan Renstra Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau
dan Penyuluhan Perikanan terkait dengan adanya perubahan organisasi pada
Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan ditetapkannya Peraturan
Presiden Nomor 2 tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan,
yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan
Penyuluhan Perikanan disusun dengan memperhatikan Renstra BRSDM KP,
Renstra Pusat Riset Perikanan dan Renstra Pusat Pelatihan dan Penyuluhan
Tahun 2017-2019, dan diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu
memberikan arah strategis, target dan sasaran yang tepat tetapi fleksibel
dengan perkembangan situasi yang terjadi khusus di bidang riset sesuai
kebijakan program fokus riset dan prioritas nasional.
Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Balai Riset Perikanan
Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan 2017-2019 tersebut sangat
ditentukan oleh kinerja dan seluruh pegawai di lingkup BRPBAP3. Untuk
mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra
BRPBAP3 2017-2019, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi serta
pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke
dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
37
Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra BRPBAP3 2017-2019 ini
dapat mencapai visi dan misi BRPBAP3 dan dapat memberikan kontribusi
yang nyata dalam pencapaian visi dan misi KKP pada khususnya dan
kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
Plt. KEPALA BALAI RISET
PERIKANAN BUDIDAYA AIR
PAYAU DAN PENYULUHAN
PERIKANAN
ANDI INDRA JAYA ASAAD
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
38
LAMPIRAN I
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
PERIKANAN BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU
DAN PENYULUHAN PERIKANAN JALAN MAKMUR DG.SITAKKA NO.129 MAROS 90512
TELEPON (0411) 371544 FAKSIMILI (0411) 371545 LAMAN: www.bppbap.kkp.go.id/rica-maros POS ELEKTRONIK:
litkanta@indosat.net.id: litkanta@indosat.net.id
KEPUTUSAN KEPALA BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN
PENYULUHAN PERIKANAN NOMOR. /BRSDM KP/BRPBAP3/ KP.427/V/2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN
PERIKANAN TAHUN 2015-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan visi dan misi
Kementerian Kelautan dan Perikanan serta mengoptimalkan perencanaan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, perlu disusun Rentra Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2015 – 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan tentang Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2015-2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
39
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015;
3. Keputusan Presiden Nomor 26/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan;
6. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan NOMOR 1/PER-BRSDM/2018.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019.
Pasal 1
Dalam Keputusan Kepala Balai ini, yang dimaksud dengan:
1. Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
2. Balai adalah Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan.
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
40
Pasal 2
(1) Renstra Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan yang merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan dalam penyusunan program kegiatan riset perikanan dan penyuluhan perikanan.
(2) Renstra Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Target Kinerja BRPBAP3 2017-2019 dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.
Pasal 3
Ruang lingkup dari Renstra Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, meliputi:
a. pendahuluan, yang berisi latar belakang, kondisi umum, potensi, permasalahan, dan lingkungan strategis, isu-isu strategis;
b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan, kerangka kelembagaan;
d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
e. penutup.
Pasal 4
Renstra Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Balai Riset Perikanan Budidaya
Air Payau dan Penyuluhan Perikanan terdiri dari indikator kinerja program Balai
Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, indikator
kinerja kegiatan unit eselon III lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air
Payau dan Penyuluhan Perikanan, dan kerangka pendanaan, tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
Balai ini.
RENSTRA BRPBAP3 TAHUN 2017-2019 (Revisi Mei 2019)
41
Pasal 5
Peraturan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Maros pada tanggal : 15 Mei 2019 Plt. KEPALA BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN,
ANDI INDRA JAYA ASAAD
42
Lampiran II. KERANGKA PENDANAAN RISET PERIKANAN BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN TAHUN 2017-2019
Kode Program / Kegiatan
Sasaran Indikator
Target Anggaran (Rp. Miliar)
Pro Keg 2017 2018 2019 2017 (X1.000)
2018 (X1.000)
2019 (X 1.000)
05 05 Riset Perikanan
30.072.625 25.521.032 31.435.354
Tersedianya Komponen Inovasi Perikanan yang dihasilkan
Komponen Inovasi Perikanan yang dihasilkan 1 2 711.736 1.165.000
Tersedianya Data dan/atau Informasi Riset Perikanan yang Dihasilkan
Jumlah Data dan/atau Informasi Riset Perikanan yang dihasilkan (paket)
1 1 1 820.502 262.575 262.575
Jumlah Inovasi Teknologi Perikanan yang dIhasilkan (paket)
1 1 634.761 600.000
Tersedianya Sarana Prasarana Riset Perikanan
Sarana Prasarana Riset Perikanan (paket) 2 1 1 2.154.728 1.109.250 2.278.000
Tersedianya Layanan Penatausahaan Riset Perikanan
Persentase pemenuhan Layanan Penatausahaan lingkup BRPBAP3 (layanan)
4 4 4 545.551 801.918 817.838
Tersedianya Layanan Perkantoran
Jumlah Layanan Perkantoran 12 12 12 25.525.813 22.000.792 26.311.941
top related