revisi permenkominfo 5/2015
Post on 23-Jan-2018
172 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Diskusi Permenkominfo 5/2015
Menegaskan DESA.ID sebagai identitas desa di internet
Gerakan Desa Membangun, PANDI, Relawan TIK, ICT Watch, Kemkominfo RIJakarta, 6 Oktober 2015
kebanggan desabelum dipahami pemda
Juli 2012 : Desa mempertanyakanmengapa Pemdes tidak boleh go.id
Feb 2013 : Desa usul desa.id, diterima DUT PANDI, disetujui Forum Nama
Domain Indonesia
1 Mei 2013 : desa.id diluncurkan
Sept 2013-Juni 2015 : GDM + PANDI kampanye desa.id, dibantu RTIK menyebar ke seluruh Indonesia
1 Juni 2015 : Ditjen Aptika Kominfo usul desa.id didaftarkan PEMDA
Feb 2015 : Kominfo mengeluarkan Permen 5/2015, hal ini disambut baik
1 Juli 2015 : Kominfo mulai melayanipendaftaran & perpanjangan desa.id
Diakui atau diambilalih?
desa.id itu..
Registran(Desa)
PANDI
PENGISIAN FORMULIR PEMBAYARAN KONFIRMASI SINKRONISASI DATA
1 JULI 20151 MEI 2013
Reseller / Registrar
1. KTP2. SURAT (Kades/Sekdes)3. email@bebas.id
Registran(Desa)
Registrar
pnsmail.go.id
1. SK Bupati ttg Pengangkatan Kades2. SK Kades ttg Pengangkatan Perangkat Desa3. Surat Permohonan domain ttd & cap Kades4. Suat Kuasa Kades kepada Perangkat Desa
daftar EMAIL dulu kependaftaran@pnsmail.go.id
PANDI
domain.go.id
Masalah Teknis
2013 - Juni 2015 > Juli 2015
Registran Kades/SekdesPerangkat Desa
Perangkat DesaPerangkat Daerah - PNS (dapat)Perangkat Pusat - PNS (dapat)
Dokumen KTP RegistranSurat Permohonan
SK Bupati Pengangkatan KADESSK Kades Pengangkatan PerangkatSurat Permohonan dari Kades/SekdesSurat Kuasa Kades/Sekdes kepada Perangkat
Email @bebas.id email-desa@pemda.go.idnamaperangkat.namadesa@desa.pnsmail.go.id
Penggunaan Domain Instansi Domain Instansi (oleh Desa)Domain Layanan (oleh Pemerintah Pusat)Domain Khusus (oleh Pemerintah Pusat)
data diolah dari http://pandi.id/content/statistik
Resolusi (Revisi Permen)
konsideran jadikan UU 6/2014 menjadi salah satu rujukan Permen 5/2015 selain UU 11/2008, 39/2008 dan 23/2014
rekognisi desa hapus pasal 9 ayat 3karena menempatkan Desa di bawah Pemda
sesat pikir ubah 3 klasifikasi fungsi domain pemerintah hapus penyamarataan penggunaan ekstensi domain
restorasi domain kembalikan desa.id ke desa (hanya desa)kembalikan go.id ke Pemerintah (pusat & pemda).id untuk publik, termasuk pemerintah
permudah syarat & proses pengelolaan desa.id, agar lebih mudah
1 PERMEN TURUNAN
Permen 23/2013 pasal 21 ayat 2
harusnya mengatur go.id & mil.id
2 KONSIDERAN& WEWENANG PEMDA
“Mengingat”Pasal 9 ayat 3
UU DESA tidak dirujukDesa ditempatkan dibawah Pemda
3 KLASIFIKASI Pasal 4,5,6 Menyamaratakan 3 ekstensi domain (go.id, .id & desa.id)
4 DOKUMEN PENDAFTARAN
Pasal 7 ayat 4 Untuk desa.id, dianggap sangat memberatkan (ribet)
Masalah Permen 5/2015
TURUNAN PERMEN
masalah 1
Resolusi 1
Permen 5/2015 REVISI
Domain go.id, .id, desa.id go.id, .id, desa.id, .mil.id
Klasifikasi instansi, layanan, khusus
go.id = instansi, layanan, khusus.id = layanan, khususdesa.id = instansimil.id = instansi
UU Desa tidak disebut, tidak dirujuk
disebutkan, dirujuk, diakui
7 Oktober 2013, keluar Permenkominfo No. 23/2013 tentang
Pengelolaan Nama Domain
6 Februari 2015, keluar Permenkominfo No. 5/2015 tentang
Registrar Domain Instansi Penyelenggara Negara
UU 11/2008 tentang ITEUU 39/2008 tentang KEMENTERIAN NEGARA
UU 23/2014 tentang PEMDA
PP 82/2012 tentang PSTEPermenkominfo No. 23/2013 ttg Pengelolaan Domain
KONSIDERAN
masalah 2
UU No 32 tahun 2004 UU No 6 tahun 2014
Desa menjadi bagian dari Pemerintahan Kabupaten (Pasal 200)
Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota (Pasal 5)
Desa hanya diatur dalam 15 pasal (200-215)
Desa diatur dalam Undang-Undang sendiri
KedudukanDesa
UU 6/2014ttg DESA
UU 23/2014ttg PEMDA
UU 32/2004ttg PEMDA
Dampak Langsung
Resolusi 2
Permen 5/2015 REVISI
Konsideran UU ITEUU Kementerian NegaraUU PEMDA
UU ITEUU Kementerian NegaraUU PEMDAUU DESA
Wewenang Pemda
Pasal 9 ayat 3 Hapus
.id ● sebagai domain layanan/khusus, BUKAN sebagai domain instansi, dapat didaftarkan Pemdes, Pemda, Pusat (K/L)
.desa.id ● sebagai domain instansi dapat didaftarkan PEMDES harus dengan tembusan kepada Pemkab (Sekda)
● sebagai domain layanan/khusus dapat didaftarkan Pemda atau pemerintah pusat, contoh : broadband.desa.id
.go.id ● sebagai domain instansi, hanya Pemda & K/L (Pusat)● sebagai domain layanan/khusus dapat didaftarkan PEMDES
contoh : umbrellafestkalibagor.go.id
.mil.id ● belum / tidak diatur Permenkominfo 5/2015
KLASIFIKASImasalah 3
Resolusi 3
.id ● sebagai domain publik, dengan prinsip FCFS, diatur PANDI● siapa saja, termasuk pemerintah dapat mendaftarkannya● jika sebagai pemerintah, harus daftar melalui domain.go.id
.desa.id ● sebagai domain instansi● hanya dapat didaftarkan oleh PEMDES (Kades/Sekdes)● tidak perlu tembusan ke Pemda● Pemda tetap dapat membantu mendaftarkan massal desa.id● syarat pendaftaran dipermudah (slide berikutnya)
.go.id ● sebagai domain instansi, layanan/khusus terserah registrant● hanya untuk PEMDA & PEMERINTAH PUSAT
Resolusi 4
syarat desa.id ● identitas : cukup KTP Kades/Sekdes● lainnya : surat permohonan dari Kades/Sekdes● surat kuasa hanya diperlukan jika Kades/Sekdes bukan
sebagai reginstrant, misal : perangkat desa
proses ● domain.go.id diharapkan menjadi satu panel pendaftaran, baik itu email maupun domain
● jika memungkinkan, desa cukup mengisi satu formulir saja, agar tidak bertele-tele
pembayaran ● disediakan Rekening BRI, bukan hanya BCA & Mandiri● transfer antar bank menambah biaya
5 PROSES web domain.go.id
Tidak mudah dipahami, ribet
email @desa.pnsmail.go.id
Tidak mudah dipahami, ribetMendaftar via email, tidak disediakan formulir
transfer registran
Ribet mendapatkan authcodePerlu kirim 4 dokumen via email, lalu upload ulang di panel registrar
CS : hanya telp/sms/email
Tidak ada live chat, Terbatas hari kerja, tidak 24/7
Masalah Layanan
Resolusi 5
Website perlu perubahan user interface www.domain.go.id agar lebih mudah digunakan, bahkan oleh awam sekalipun
Email permudah proses registrari @desa.pnsmail.go.idjadikan satu panel / formulir di website domain.go.idbila menyusahkan, desa bisa gunakan @bebas.id
Transfer permudah proses permintaan authcode, tak perlu upload dokumen, verifikasi cukup menggunakan data registran whois desa.id sebelumnya
Panduan perlu juga ditambahkan fitur live-chat, knowledge-base, tutorial video dll.
6 REGISTRAN Disepakati di DUT PANDI 4
registran desa.id = perangkat desaKOMINFO sendiri melanggarcontoh :
- broadband.desa.id- silawan.desa.id
7 NAME SERVER
Pasal 20ayat 3
Harusnya name server = .idKOMINFO sendiri menggunakan .netcontoh : silawan.desa.id
8 SOSIALISASI Surat Edaran Hanya sampai Setda, tak jelas tindak lanjutnya, sosialisasi terpusat tdk efektif
Masalah Teknis Lainnya
REGISTRAN
masalah 6
Resolusi 6
Registran ● harus sesuai masing-masing pemilik domain● untuk desa.id = registran adalah Kades/Sekdes atau
perangkat desa
Registran domain layanan/khusus
● desa.id tidak dijadikan domain layanan/khusus, sehingga tidak menimbulkan polemik
?
NAME SERVER
masalah 7
Sementara desa..
Resolusi 7
Name server ● menggunakan domain ccTLD .id● tegur dan koreksi kelalain staf KOMINFO● tegur dan koreksi kesalahan registran
IP ● harus menggunakan IP Indonesia, setuju
Server ● harus terletak di Indonesia● harus didukung kebijakan Pemerintah yang membuat
tarif server hosting Indonesia lebih terjangkau
SOSIALISASImasalah 8
Resolusi 8 - Sosialisasi Permen
formal ● terbukti TIDAK efektif● sosialisasi terpusat dengan ceramah = borring● surat edaran, mandeg di Setda, tak sampai ke desa
kerjasama ● agar lebih menjangkau desa, sosialisasi lebih efektif di level kecamatan, bisa kerjasma dengan K/L lain, Pemda dan komunitas
online ● optimalisasi sosial media yang lebih intensif, kontinyu● melalui jejaring komunitas
terimakasih
top related