revisi proposal ta 2 (2)
Post on 21-Dec-2015
254 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
PROPOSAL TUGAS AKHIR
PROSEDUR PENGADAAN BARANG ATAU JASA PADA BAGIAN UMUM
PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA
Oleh:
DANANG ARI PRASETYO
NIM 3.51.08.1.05
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
2011
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR
a. Judul Tugas Akhir : Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pada Bagian Umum PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta
b. Pelaksanaa. Nama : Danang Ari Prasetyob. NIM : 3.51.08.1.05c. Program Studi : Administrasi Bisnisd. Jurusan : Administrasi Niaga
c. Pembimbinga. Pembimbing Utama : Suryadi Poerbo, SE., MM.b. Pembimbing Pembantu : Siti Nur Barokah, Dra., MM.
d. Waktu Pelaksanaan : Bulan April s/d Juli 2011
Semarang, Juli 2011
Pelaksana,
Danang Ari Prasetyo
NIM. 3.51.08.1.05
Menyetujui, Menyetujui,
Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu
Suryadi Poerbo, SE., MM. Siti Nur Barokah, Dra., MM.
NIP.19571023 198903 1 001 NIP.19630316 199003 2 002
2
I. Latar Belakang Masalah
Tingkat kemakmuran atau income penduduk yang terus meningkat, maka
akan semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah
kebutuhan energi listrik yang memadai, karena pemenuhan kebutuhan energi listrik
menjadi kebutuhan yang pokok dan mendasar saat ini. Dewasa ini PT. PLN
(Persero) memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan
masyarakat akan energi listrik. Dalam kelancaran pelaksanaan pemenuhan
kebutuhan tersebut, tentu tidak lepas dari peran karyawan dan semua fasilitas
penunjang yang ada.
Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, PT. PLN (Persero)
memerlukan fasilitas-fasilitas yang berbentuk sarana dan prasarana. Untuk
memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, maka diperlukan adanya pengadaan
yang prosedurnya sesuai dengan kebijakan PT. PLN (Persero). Sedangkan
pelaksanaan pengadaannya diserahkan kepada bagian Umum perusahaan.
Dalam menunjang kelangsungan pelaksanaan proses pengadaan barang/
jasa, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta harus
mengutamakan kualitas dan harga yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang
dilaksanakan dengan efektif, efisien, transparan, adil atau tidak diskriminatif dan
akuntabel. Selain itu perusahaan juga harus memperhatikan para penyedia barang/
jasa, karena perusahaan perlu meningkatkan transparasi dan persaingan yang sehat
serta kompetitif dalam proses pengadaan barang/ jasa. Dengan menyederhanakan
ketentuan tata cara pengadaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prosedur
pengadaan barang/ jasa saat ini pada PT. PLN (Persero).
3
Berdasarkan uraian latar belakang diatas penyusun berusaha untuk
membahas lebih lanjut mengenai prosedur pengadaan barang atau jasa yang
dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta.
Adapun judul Tugas Akhir yang digunakan adalah: ”PROSEDUR PENGADAAN
BARANG ATAU JASA PADA BAGIAN UMUM PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI
JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA”
II. Ruang Lingkup Pembahasan
Dewasa ini PT. PLN (Persero) perlu meningkatkan kinerja karyawannya
dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan saat ini. Perusahaan
harus memenuhi dan memberi perhatian lebih dalam pelaksanaan pengadaan
sarana dan prasarana baik itu barang maupun jasa. Maka dari itu PT. PLN (Persero)
Distribusi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta khususnya bagian Umum harus
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik terutama dalam proses pengadaan
barang atau jasa. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, khususnya tentang
prosedur pengadaan barang/ jasa pada bagian umum PT. PLN (Persero) Distribusi
Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. Sehubungan dengan luasnya pembahasan yang
tercakup dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka perlu dilakukan pembatasan materi
yang akan dibahas. Hal ini penting agar setiap bahasan mudah dimengerti, lebih
terarah dan tidak menyimpang dari judul. Materi yang akan dibahas meliputi
penerapan prosedur pengadaan barang atau jasa melalui metode-metode yang ada
yakni metode pengadaan/ pembelian langsung, penunjukan langsung dan pemilihan
langsung yang menggunakan system penyampaian dokumen penawaran satu
4
sampul, dua sampul maupun dua tahap, jenis-jenis dokumen yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dan permasalahan yang terjadi saat
melakukan kegiatan tersebut. Sejak tahap proses memilih penyedia barang/ jasa
sampai tahap penyelesaian pelaksanaan pekerjaan untuk pengguna barang/ jasa
baik dikantor pusat maupun di unit PT. PLN (Persero).
III. Tujuan dan Kontribusi
Setiap kegiatan pasti mempunyai tujuan dan kontribusi atau manfaat, begitu
juga dengan penyusunan Tugas Akhir ini. Adapun tujuan dan kontribusi dari
penyusunan Tugas Akhir ini adalah:
3.1 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :.
1. Mengetahui penerapan prosedur pengadaan barang atau jasa melalui
metode pengadaan/ pembelian langsung, penunjukan langsung dan
pemilihan langsung, yang dilaksanakan dengan sistem penyampaian
dokumen penawaran satu sampul, dua sampul maupun dua tahap pada
bagian Umum PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D. I.
Yogyakarta.
2. Mengetahui jenis-jenis dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan
pengadaan barang/ jasa pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa
Tengah dan D. I. Yogyakarta.
5
3. Mengetahui permasalahan yang terjadi dan memberikan solusi yang
tepat dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada PT. PLN
(Persero)
3.2 Kontribusi Penulisan
Kontribusi atau manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:
1. Bagi Penulis
Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman, pengetahuan dan memahami
secara mendalam mengenai prosedur pelaksanaan pengadaan barang
atau jasa pada bagian Umum PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah
dan D. I. Yogyakarta.
2. Bagi Perusahaan
Dari penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan kepada karyawan
yang ada dalam lingkungan PT. PLN (Persero) tentang penerapan
prosedur pengadaan barang atau jasa pada PT. PLN (Persero).
3. Bagi Politeknik Negeri Semarang
Dapat memberikan tambahan informasi, bahan referensi dan bahan
kepustakaan bagi Politeknik Negeri Semarang sehingga nantinya dapat
bermanfaat bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir dengan
topik yang sama.
6
IV. Tinjauan Pustaka
4.1 Pengertian Prosedur
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah prosedur merupakan suatu
aktivitas, metode langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah
(2005:694). Menurut para ahli seperti, Mulyadi (2001:20) adalah suatu urutan
kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau
yang lebih dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi
perusahaan yang terjadi berulang-ulang.
Sedangkan menurut Muhammad Ali (2000:325) ”Prosedur adalah tata cara
kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan.”
Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk
menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap
yang telah ditentukan.
4.2 Pengertian Barang
Dan pengertian barang dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010,
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh pengguna barang.
Sedangkan menurut Bayu Swastha (2003:196) ”Barang merupakan setiap
benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak,
7
yang mempunyai banyak tujuan seperti diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh konsumen.”
Secara garis besarnya pembagian barang sendiri terbagi atas barang
berwujud dan tidak berwujud, barang bergerak serta barang tidak bergerak.
Barang berwujud merupakan barang yang mempunyai wujud tertentunya dan
barang yang barang yang tidak berwujud merupakan barang yang tidak mempunyai
wujud tertentu.
Barang bergerak diartikan sebagai barang yang dapat berpindah tempat dari
satu tempat ketempat yang lain baik dengan berpindah sendiri maupun dipindahkan.
Sementara barang tidak bergerak merupakan benda yang tidak dapat berpindah dari
satu tempat ketempat yang lain.
4.3 Pengertian Jasa
Kotler (2000) mengemukakan pengertian jasa (service) sebagai berikut :
“ A service is any act or performance that one party can offer to another that is
essentially intangible and does not result in the ownership of anything. It`s
production may or may not be tied to a pshyical product “ (Jasa adalah setiap
tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain yang
secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan,
produksi jasa dapat terikat atau tidak terikat pada suatu produk fisik).
Sedangkan Zeithaml dan bitner (2003:3) mengemukakan definisi jasa
sebagai berikut : “include all economic, activities whose output is not physical
product or construction is generally consumed at the time it`s produced and provided
8
added value in forms (such as convenience, amusement,, timeliness, comfort or
health) that are essentially intangible concerns of it`s first purchaser.” (Jasa pada
dasarnya adalah seluruh ativitas ekonomi dengan output selain produk dalam
pengertian fisik, dikomsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan , memberikan
nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli pertamanya.)
Berdasarkan beberapa definisi diatas maka jasa adalah kegiatan, manfaat
atau kepuasan yang ditawarkan untuk dikonsumsi dari pihak satu/ penyedia jasa
kepada pihak yang lain/ pengguna jasa. Dan jasa mempunyai karakteristik sebagai
berikut :
1. Intangibility (Tidak berwujud) yakni jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium,
didengar atau diraba. Tidak berwujud tetapi dapat memenuhi kebutuhan
konsumen.
2. Heterogenitas yakni jasa merupakan sesuatu yang tidak mempunyai standar,
hal ini karena jasa berupa suatu kinerja yang dihasilkan, maka tidak ada
hasil dari jasa yang sama walaupun dikerjakan oleh orang yang sama.
3. Perishability (Tidak tahan lama) yang mana tidak dapat disimpan atau
digunakan karena pada dasarnya jasa merupakan sesuatu yang langsung
dikonsumsi pada saat diberikan.
4. Inseparability (tidak dapat dipisahkan) Terdapat interaksi antara penyedia
jasa dengan pengguna jasa, baik yang bersifat perorangan maupun yang
bersifat organisasi.
9
Dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dijelaskan jasa yang tersedia
dalam pengadaan jasa, yaitu:
1. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi bagunan atau pembuatan bentuk fisik lainnya yang
perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/ jasa
serta proses dan pelaksanannya diawasi oleh pengguna barang/ jasa.
2. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya
olah pikir (brainware).
3. Jasa Lainnya meliputi segala pekerjaan dan/ atau penyedia jasa selain jasa
konstruksi dan jasa konsultasi, jasa yang membutuhkan membutuhkan
kemampuan tertentuan yang mengutamakan ketrampilan (skillware), antara
lain jasa pengoperasian, pemeliharaan, pengujian, rekondisi, jasa teknik
(pemutusan dan penyambungan), cleaning service dan komisioning.
Sedangkan Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai
pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/ proyek yang memerlukan layanan jasa dan
penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya
menyediakan layanan jasa.
4.4 Pembelian
Istilah purchasing atau pembelian sinonim dengan procurement atau
pengadaan barang. Berikut adalah definisi procurement menurut Bodnar dan
10
Hopwood (2001:323), yaitu: “Procurement is the business process of selecting a
source, ordering, and acquiring goods or services.”
Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti: bahwa pengadaan/
pembelian barang adalah proses bisnis dalam memilih sumber daya-sumber daya,
pemesanan dan perolehan barang atau jasa.
Berikut adalah pendapat Galloway dkk. (2000:31) mengenai fungsi
pembelian, yaitu: “The role of purchasing function is to make materials and parts of
the right quality, and quantity available for use by operations at the right time and at
the right place.”
Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa peran fungsi
pembelian adalah untuk mengadakan material dan part pada kualitas yang tepat dan
kuantitas yang tersedia untuk digunakan dalam operasi pada waktu yang tepat dan
tempat yang tepat.
4.5 Kontrak
Berdasar Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010
menerangkan bahwa kontrak adalah perikatan dalam bentuk perjanjian tertulis
antara pengguna barang/ jasa dengan penyedia barang/ jasa.
Dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dijelaskan kontrak adalah
perjanjian tertulis antara Para Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/
jasa atau pelaksana swakelola.
Masa pelaksanaan kontrak adalah masa sejak ditandatanganinya kontrak
sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan untuk kontrak pengadaan barang
11
(supply only) sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan untuk jasa konstruksi
atau sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak.
Kontrak kerja ialah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum
antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menyelenggarakan layanan barang/
jasa.
4.6 Pengertian Pengadaan
Menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dijelaskan pengadaan
barang/ jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh kementrian/
lembaga/ satuan kerja perangkat daerah/ institusi lainnya yang prosesnya dimulai
dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh barang/ jasa.
Proses pengadaan barang/ jasa merupakan kegiatan pengadaan barang/
jasa mencakup sejak tahap proses memilih penyedia barang/ jasa sampai tahap
penyelesaian pelaksanaan pekerjaan untuk pengguna barang/ jasa.
4.7 Panitia Pengadaan
Untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa dibentuk panitia pengadaan
yang selanjutnya disebut penitia oleh pengguna barang/ jasa. Panitia berjumlah
gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur/ unit
kerja:
a. Perencana pekerjaan/ kegiatan yang bersangkutan.
b. Pengelola keuangan.
12
c. Pengelola barang/ jasa.
d. Ahli pengadaan, ahli hukum kontrak atau yang menguasai administrasi
kontrak.
Untuk honorarium dan biaya kegiatan panitia dialokasikan dalam dokumen anggaran
yang ada.
4.8 Pengguna Barang atau Jasa
Pengguna barang atau jasa adalah direksi atau pejabat satu tingkat dibawah
Direksi atau General Manager (GM) atau pejabat yang diberi kuasa bertanggung
jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dalam lingkungan kerja PT. PLN
(Persero).
1. Pengguna barang/ jasa di kantor pusat, adalah Direksi, atau pejabat satu
tingkat dibawah Direksi yang diberi kuasa/ sesuai kewenangan. Pengguna
memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan barang/ jasa yang alokasi
anggarannya telah tercantum didalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP).
2. Pengguna barang/ jasa di Unit Bisnis, adalah General Manager sebagai
pengguna barang/ jasa. General Manager dapat melimpahkan
kewenangannya kepada pejabat dibawahnya sebagai pengguna barang/ jasa
untuk melakukan pengadaan barang/ jasa.
13
4.9 Prinsip Dasar Pengadaan Barang atau Jasa
1. Efisiensi berarti pengadaan barang/ jasa harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang
ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan hasil yang dicapai
dipertanggung jawabkan.
2. Efektif berarti pengadaan barang/ jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang
telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Terbuka dan bersaing berarti pengadaan barang/ jasa harus terbuka bagi
penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui
persaingan yang sehat diantara penyedia barang/ jasa.
4. Tansparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan
barang/ jasa, termasuk administrasi dan teknis pengadaan.
5. Adil/ tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua
calon penyedia barang/ jasa dan tidak mengarah untuk memberikan
perbedaan perlakuan kepada pihak tertentu.
6. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran fisik, keuangan maupun azas
manfaat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan
barang/ jasa.
4.10 Harga Perkiraan Sendiri
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan salah satu acuan dalam evaluasi
penawaran yang dikalkulasikan secara ahli dan digunakan sebagai alat untuk
14
menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan
besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu
rendah.
4.11 Etika Pengadaan
Pengguna barang/ jasa, penyedia barang/ jasa dan pihak yang terkait dalam
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika pengadaan barang atau
jasa sebagai berikut:
1. Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk
mencapai sasaran dan tujuan pengadaan barang/ jasa.
2. Berkerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran untuk menjaga
kerahasiaan dokumen pengadaan barang/ jasa agar tidak terjadi
penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung agar
menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan
sesuai dengan kesepakatan para pihak terkait.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of
intern) para pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang/ jasa, yang
dapat merugikan kepentingan pengguna barang/ jasa.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran
keuangan dalam pengadaan barang/ jasa.
15
7. Menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/ atau
dengan tujuan keuntungan sendiri atau pribadi, golongan atau pihak lain
yang dapat merugikan perusahaan.
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi
atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja yang diduga berkaitan
dengan pengadaan barang/ jasa.
4.12 Metode Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa
Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 menjelaskan bahwa Pengadaan
barang/ jasa dapat dilakukan dengan metode:
1. Pelelangan
Pelelangan adalah pengadaan barang/ jasa yang dilakukan secara terbuka
untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan
papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bilamana
dimungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas/ dunia
usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Bila
calon penyedia barang/ jasa diketahui terbatas jumlahnya karena
karakteristik, kompleksitas dan atau kecanggihan teknologi pekerjaannya,
dan atau kelangkaan tenaga ahli atau terbatasnya perusahaan yang mampu
melaksanakan pekerjaan tersebut, pengadaan barang/ jasa tetap dilakukan
dengan cara pelelangan. Metode ini digunakan untuk pekerjaan kompleks
yakni diatas 200 juta rupiah dan pekerjaan lainnya yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
16
2. Pemilihan Langsung
Pemilihan langsung adalah pengadaan barang/ jasa tanpa melalui
pelelangan dan hanya diikuti oleh penyedia barang/ jasa yang memenuhi
syarat, yang dilakukan dengan cara membandingkan penawaran dan
melakukan negosiasi, baik teknis meupun harga. Sehingga diperoleh harga
yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan. Metode ini
dipakai untuk pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi 200
juta rupiah yaitu bernilai antara 100-200 juta rupiah.
3. Penunjukan langsung
Penunjukan langsung adalah pengadaan barang/ jasa dengan cara
menunjuk langsung kepada 1 (satu) penyedia barang/ jasa yang dinilai
mampu melaksanakan pekerjaan dan/ atau memenuhi kualifikasi pekerjaan
yang dibawah 100 juta.
4. Pengadaan Langsung
Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/ jasa dengan metode yang
hampir sama dengan penunjukan langsung yaitu pengadaan barang/ jasa
langsung kepada penyedia barang/ jasa, akan tetapi tanpa melalui
Pelelangan/ Seleksi/ Penunjukan Langsung yang pekerjaannya paling tinggi
100 juta.
4.13 Sistem Penyampaian Dokumen Penawaran
Dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 juga dijelaskan sistem
penyampaian dokumen penawaran dalam pengadaan barang/ jasa yang
menggunakan sistem satu sampul dan dua sampul serta sistem dua tahap.
17
Sistem satu sampul lebih tepat digunakan untuk pengadaan barang/ jasa
yang bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas atau pengadaan dengan
standar harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau pengadaan barang/ jasa
yang spesifikasi teknis dan volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam
dokumen pengadaan.
Dan sistem dua sampul digunakan untuk memisahkan antara dokumen
penawaran administrasi/ teknis dengan dokumen penawaran harga yang karena
sifat dan kondisi pengadaannya memerlukan evaluasi teknis yang mendalam.
Sedangkan sistem dua tahap lebih tepat digunakan untuk pengadaan
barang/ jasa berkaitan dengan penggunaan teknologi tinggi, kompleks dan beresiko
tinggi dan atau yang mengutamakan tercapainya/ pemenuhan kriteria kinerja
tertentu dari keseluruhan sistem termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi
pengoprasian dan pemeliharaan perawatannya dan atau yang mempunyai beberapa
alternatif penggunaan sistem atau desain penerapan teknologi yang berbeda, serta
pengadaan barang/ jasa yang memerlukan penyesuaian kriteria teknis untuk
menyetarakan spesifikasi teknis diantara penawar sesuai yang disyaratkan pada
dokumen pengadaan.
V. Metodologi Penelitian
Peranan metode dalam penulisan Tugas Akhir sangat penting, karena baik
buruknya hasil penulisan ilmiah tergantung bagaimana menerapkan atau
menggunakan metode yang kita pakai.
18
”Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran
secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.” (Cholid Narbuko, 2008:1)
Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan diskriptif,
metode yang menggambarkan sesuatu hal sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya. Menurut Moh Nazir (2003:54), ”Metode deskriptif adalah suatu metode
dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem
pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”
Metode ini digunakan untuk mengambarkan atau menjelaskan mengenai
penerapan prosedur pengadaan barang atau jasa pada PT. PLN (Persero) Distribusi
Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta.
Penulisan dengan menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk membuat
deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai
penerapan prosedur tersebut dan penulisannya disajikan dalam bentuk flowchart,
tabel maupun gambar untuk mempermudah pemahaman mengenai prosedur
tersebut.
5.1 Klasifikasi Data
Dalam penyusunan Tugas Akhir digunakan beberapa data. Data yang akan
dipergunakan diklasifikasikan berdasarkan dua hal, yaitu menurut sumbernya dan
menurut jenisnya.
19
Data menurut sumbernya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
1. Data Primer
”Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan
dicatat untuk pertama kalinya.” (Marzuki, 2000 : 55).
Data ini diperoleh penulis dari pengamatan langsung terhadap objek
penulisan dan wawancara dengan pihak instansi yakni pada bagian Umum PT.
PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. Sehingga diperoleh
data yang diinginkan oleh penulis yaitu mengenai permasalahan yang dihadapi
dalam penerapan prosedur pengadaan barang atau jasa pada PT. PLN
(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta.
2. Data sekunder
”Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti.” (Marzuki,2000 : 56) .
Data ini diperoleh melalui studi pustaka, yaitu dari literatur-literatur dan
sumber lain dari hasil pengamatan penulis sendiri terhadap obyek.
Sedangkan menurut jenisnya, data dapat dikelompokkan menjadi dua,yaitu:
1. Data Kuantitatif
”Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur secara langsung dan bisa
dihitung atau diukur dengan angka” (Marzuki, 2002 : 55).
Dalam penulisan Tugas Akhir ini, data kuantitatif yang akan digunakanseperti
jumlah karyawan dan berupa data mengenai jumlah pengadaan barang atau
jasa pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta.
20
2. Data Kualitatif
”Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara langsung bukan
berupa angka atau bilangan-bilangan tetapi berupa informasi atau keterangan.”
(Marzuki,2002 : 55).
Data kualitatif ini bisa berupa informasi dan keterangan mengenai suatu
obyek. Data kualitatif ini antara lain berupa keterangan tentang sejarah dan
perkembangan perusahaan, profil perusahaan, struktur organisasi, lokasi
perusahaan, penerapan prosedur pengadaan barang atau jasa serta dokumen-
dokumen yang digunakan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan
D. I. Yogyakarta dan data-data pendukung lainnya.
5.2 Metode Penggumpulan Data
Dalam penulisan Tugas akhir ini, metode pengumpulan data yang digunakan
penulis adalah:
1. Observasi
”Metode observasi adalah metode pengambilan data tanpa mengajukan
pertanyaan-pertanyaan, hanya melakukan pengamatan terhadap objeknya saja.”
(Supranto, 2003:85)
Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek
yang akan diobservasi yakni pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah
dan D. I. Yogyakarta, mengenai penerapan prosedur pengadaan barang atau
jasa. Data yang diperoleh berupa informasi mengenai fakta di lapangan
berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa.
21
2. Wawancara
”Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan setelah dilakukan pengamatan terhadap
objeknya.” (Supranto,2003:87-88)
Dalam metode pengumpulan data ini akan dilakukan dengan cara tanya
jawab kepada pihak-pihak yang terkait, terutama bagian Umum pada PT. PLN
(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta.
3. Studi Pustaka
Menurut Supranto (2003:87-88), ”Studi pustaka merupakan pengumpulan
data yang dilakukan berdasarkan pada referensi yang relevan dengan masalah
yang dibahas serta sumber bacaan lainnya.”
Dalam metode studi pustaka ini yang akan dilakukan dengan mengutip dari
berbagai buku-buku literatur dan media elektronik lainnya yang berhubungan
dengan penerapan prosedur pengadaan barang atau jasa yang bertujuan untuk
menambah pemahaman teori suatu permasalahan.
Selain itu pengumpulan data menggunakan metode online, yang dilakukan
dengan mengakses informasi dengan teknologi internet. Pencarian secara online
memberi banyak keuntungan bagi penulis diantaranya adalah: hemat waktu,
ketuntasan, kesesuaian, hemat biaya. (Jonathan Sarwono, 2006:128)
22
VI. Sistematika Penulisan
Untuk memberikan gambaran mengenai topik yang akan dibahas maka
dibuat sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika
penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tentang teori-teori yang melandasi penelitian tugas akhir.
Landasan teori menguraikan tentang beberapa pengertian yang
berhubungan dengan pengadaan barang atau jasa, seperti pengertian
prosedur, pengertian barang, jasa, kontrak, pengertian pengadaan, panitia
pengadaan, penjelasan pengguna barang/ jasa, pengertian Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) dan Etika Pengadaan barang/ jasa, metode
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa serta sistem penyampaian dokumen
penawaran.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini membahas membahas mengenai metode pengumpulan data,
klasifikasi data, metode pengumpulan data, pengolahan data dan metode
penulisan.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum PT. PLN (Persero)
Distribusi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta, Struktur Organisasi
23
perusahaan, bab ini juga membahas tentang penerapan pelaksanaan
prosedur pengadaan barang atau jasa pada bagian Umum PT. PLN
(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta (DJTY) yang
mengadakan barang dan jasa untuk semua bagian dan Unit-unit terkait
dibawah kantor DJTY. Dibahas juga mekanisme pengadaan barang/ jasa
yang menggunakan metode pembelian/ pengadaan langsung, penunjukan
langsung dan pemilihan langsung, yang dilaksanakan dengan sistem
penyampaian dokumen penawaran satu sampul, dua sampul maupun dua
tahap. Selain itu untuk mengetahui jenis-jenis dokumen yang digunakan
seperti dokumen pengadaan, Berita Acara (BA), Surat Kuasa Kerja
Operasi (SKKO), Kontrak dan dokumen lain yang menunjang dalam
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada PT. PLN (Persero) Distribusi
Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta serta permasalahan yang terjadi dalam
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa tersebut.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah
dikemukakan serta saran yang mungkin bermanfaat bagi perusahaan
khususnya dan pembaca pada umumnya.
24
DAFTAR PUSTAKA
Ahira, Anne. 2011. Sekilas Tentang Pengertian Barang dan Jasa. Bandung:
(diunduh: http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/pengertian-barang-3/
. Senin, 04 April 2011, 11.24 a.m)
Ali, Muhammad. 2000. Pengadaan Barang atau Jasa. Jakarta:
(diunduh: http://heldi.net/about/. Kamis, 14 April 2011, 07.23 a.m).
Balai Pustaka. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta.
Bodnar dan Hopwood. 2001. Definisi Pembelian. Jakarta:
(diunduh: http://sobatbaru.blogspot.com/2010/05/definisi-pembelian.html.
Kamis, 14 April, 07.34 a.m).
Galloway dkk. 2000.Definisi Pembelian. Jakarta:
(diunduh: http://sobatbaru.blogspot.com/2010/05/definisi-pembelian.html.
Kamis, 14 April, 07.32 a.m).
Keputusan Direksi nomor 305.K/DIR/2010. 2010. Pedoman Pengadaan Barang atau
Jasa PT. PLN (Persero). Tidak diterbitkan.
Keputusan Presiden nomor 80. 2003. Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
(diunduh: http://ramaputra.wordpress.com/2009/07/31/pengertian-
pengadaan-barangjasa/. Senin, 04 April 2011, 10.19 a.m)
Kotler Philip. 2000. According to Kotler. Jakarta: PP.
Marzuki. 2000. Metodologi Riset. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama.
Marzuki. 2002. Metode Riset. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama.
25
Mulyadi. 2001. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta.
(diunduh: http://erikarianto.wordpress.com. Senin 04 April 2011, 09.43 a.m)
Narbuko, Cholid. 2008. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
Nazir, Moh. 2003. Metodologi Riset. Jakarta.
(diunduh: http://support@bukabuku.com/. Senin 04 April 2011, 09.37 a.m)
Peraturan Presiden Nomor 54. 2010. Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
Sarwono, Jonathan. 2006. Pintar Menulis Karangan Ilmiah: Kunci Sukses Dalam
Menulis Ilmiah. Yogyakarta: ANDI.
Supranto J. 2003. Metodologi Riset. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Swasta, Bayu. 1993. Pengantar Bisnis Modern. Yogyakarta:
(diunduh: http://wartawarga.gunadarma.ac.id/. Kamis, 07.14 a.m).
Wahjono, Imam Sentot. 2004. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Graha Ilmu.
(diunduh: http://id.shvoong.com/business-management/2001118-
pengertian-jasa/. Senin, 04 April 2011, 10.53 a.m).
Zeithaml dan Bitner. 2003. Manajemen Pemasaran di Indonesia. Jakarta: PP
26
top related