rpjmd kabupaten sumedang tahun 2009-2013
Post on 12-Aug-2015
741 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 1
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah
dalam sistem pembangunan nasional, seluruh pemerintah daerah baik
provinsi dan kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan
pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun
waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) untuk kurun waktu perencanaan 1 (satu) tahun, dengan
memperhatikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Pada Tahun 2007, Kabupaten Sumedang telah menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Sumedang Tahun 2005–2025, sebagai pedoman dalam penyusunan
RPJMD dengan mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa
Barat yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala
daerah terplilih hasil Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) secara langsung
ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program
prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.
Dalam upaya memujudkan visi dan misi Kepala Daerah tersebut,
maka diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis guna
tercapainya sasaran dan tujuan yang telah menjadi komitmen dan
B A B BAB I
PENDAHULUAN
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 2
kesepakatan dari semua komponen masyarakat (stakeholders) untuk
mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah, khususnya dalam jangka
waktu lima tahunan sesuai dengan periode dan masa jabatan kepala
daerah terpilih periode 2008-2013, sehingga penyusunannya harus
dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku
pembangunan.
Dengan tersusunnya RPJMD ini, diharapkan kinerja dari aparatur
pemerintah dapat terukur sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan,
dimana RPJMD akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah), RAPBD, penyusunan LKPJ
(Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah, dan tolok
ukur kinerja Kepala Daerah. Oleh karena itu, RPJMD ini akan memuat
arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di
Kabupaten Sumedang, dimana program-program yang diusulkan
diharapkan akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Sumedang dan
sumber-sumber dana lain yang dapat diperoleh. Disamping itu RPJMD
Kabupaten Sumedang ini akan jabarkan lebih lanjut ke dalam Kebijakan
Umum Anggaran (KUA), Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS)
APBD.
Secara umum, kondisi Kabupaten Sumedang memiliki posisi
strategis dalam jalur mobilisasi, dan sumberdaya alam yang cukup
potensial diperlukan upaya yang cukup signifikan (Political Will) dari
pemerintah maupun stakeholders untuk membangun Kabupaten
Sumedang menjadi lebih baik, dengan kepemimpinan Kepala Daerah dan
komitmen yang kuat dari semua pihak. Hal ini perlu terus didorong
dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat, sehingga simpul-simpul pembangunan yang dilaksanakan di
Kabupaten Sumedang tidak terlepas dari arah kebijakan dan strategi
pembangunan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dan Pemrintah Pusat.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 3
Dokumen RPJMD ini selain sebagai pedoman dalam menyusun
Renja SKPD dan penyusunan RAPBD, juga merupakan dasar penilaian
kinerja Bupati terpilih dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi
tolak ukur keberhasilan Bupati dalam laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Gubernur Jawa Barat dan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati yang diserahkan kepada DPRD Kabupaten
Sumedang.
1.2 Maksud dan Tujuan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sumedang 2009-2013 adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun, ditetapkan dengan maksud memberikan
arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran
strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan
demikian, RPJMD Kabupaten Sumedang menjadi landasan bagi semua
dokumen perencanaan, baik rencana pembanguan tahunan Pemerintah
Daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang.
Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang adalah
tersedianya dokumen RPJM Daerah Kabupaten Sumedang sebagai:
1. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang
berpedoman RPJM Nasional dan Provinsi.
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
3. Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 4
1.3 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang
2009-2013, antara lain sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran
Negara Repuklik Idonesia Nomor 4400)
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 5
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4723);
13.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4725);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 6
16.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 7
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40
Tambahan Lembaran Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
27.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
28.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 151);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang(Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 20 Seri E);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 8
Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2008 Nomor 2);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 14);
1.4 Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya.
Dalam kaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan
sebagaimanan yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka
keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013
merupakan satu bagian yang utuh dan merupakan kerangka acuan dalam
mewujudkan kinerja pemerintahan, khususnya dalam menjalankan
agenda pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah
dan atau akan ditetapkan serta keberadaannya akan diajadikan pedoman
bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumedang.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 ini merupakan
penjabaran dari RPJPD Kabupaten Sumedang 2005-2025 yang telah
memasuki tahapan kedua (2009-2013) yang akan direalisasikan dalam
kurun waktu 5 tahun kedepan sebagai akselerasi pencapaian visi
Sumedang 2005-2025. Selain itu, RPJMD Kabupaten Sumedang juga
harus memperhatikan RPJM Nasional dan Provinsi Jawa Barat dalam
rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan Pusat.
Langkah selanjutnya, RPJMD Kabupaten Sumedang yang
ditetapkan dalam periode pembangunan lima tahunan akan dijabarkan
kembali ke dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang
selanjutnya RKPD tersebut akan dijadikan pedoman bagi setiap SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk menyusun Rencana
Kerja (Renja) SKPD.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 9
Dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Negara sebagaimana
yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003,
maka penjabaran RPJM Daerah ke dalam RKPD, Kebijakan Umum
Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten
Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Kabupaten Sumedang. Gambaran hubungan RPJMD Kabupaten
Sumedang dengan perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1 di
bawah ini.
Gambar 1.1
Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 10
1.5 Sistematika Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sumedang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan,
landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen
perencanaan lainnya, sistematika penyusunan RPJMD, dan
proses penyusunan.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bagian ini memuat data dan informasi mengenai kondisi
geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya,
kondisi sarana dan prasarana, dan kondisi pemerintahan
umum Kabupaten Sumedang selama kurun waktu 5 tahun
yang dijadikan dasar dalam pembuatan RPJMD Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2013.
BAB III VISI DAN MISI
Berisikan tentang visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode
2008-2013 yang memuat strategi, kebijakan dan sasaran
pembangunan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun
kedepan, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi
daerah yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sumedang
2005-2025.
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat dan menjelaskan arah kebijakan pembangunan
daerah, program pembangunan daerah dan indikator
kinerjanya serta tahapan pencapaiannya.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 11
BAB V KERANGKA PENDANAAN
Menjelaskan kebijakan keuangan daerah serta upaya yang
akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan
selama 5 tahun ke depan.
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN
Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan RPJMD serta
kaidah pelaksanaannya.
BAB VIII PENUTUP
1.6 Proses Penyusunan
Dokumen RPJMD disusun berdasarkan beberapa pendekatan
sebagai berikut :
1. Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah
adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan
pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang
ditawarkan para calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana
pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan
yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan
metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara
fungsional bertugas untuk itu.
3. Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan.
Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa
memiliki.
4. Pendekatan top-down dan bottom-up dilaksanakan menurut jenjang
Pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 12
tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik
ditingkat Kecamatan dan Kabupaten.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2013 disusun melalui tahapan perencanaan
partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis
terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara
langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah
Kabupaten Sumedang.
Adapun alur proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013
ini dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini.
Sumber : - Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
GGaammbbaarr 11..22AAlluurr PPrroosseess PPeennyyuussuunnaann
RReennccaannaa PPeemmbbaanngguunnaann JJaannggkkaa MMeenneennggaahh DDaaeerraahh ((RRPPJJMMDD))KKaabbuuppaatteenn SSuummeeddaanngg TTaahhuunn 22000099--22001133
Rancangan Awal RPJMD oleh Bappeda
Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih
Evaluasi Pembangunan Daerah
Musrenbang RPJMD
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD hasil Musrenbang RPJMD
RPJMD ditetapkan menjadi Perda setelah berkonsultasi dengan Gubernur
Mengacu kepada RPJM Nasional
RPJPDKab. Sumedang
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 1
2.1 Kondisi Geografis
2.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah
Kabupaten Sumedang terletak antara 6º44’-70º83’ Lintang selatan
dan 107º21’-108º21’ Bujur Timur, dengan luas wilayah 152.220 Ha yang
terdiri dari 26 Kecamatan dengan 272 desa dan 7 kelurahan. Kabupaten
Sumedang memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
Sebelah Selatan : Kabupaten Garut
Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang
Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka
Kecamatan paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Buahdua dan yang
paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Cisarua. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.
Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kab. Sumedang Tahun 2008
No. Kecamatan Luas Wilayah (Ha)
No. Kecamatan Luas Wilayah (Ha)
1 Jatinangor 2.620 14 Wado 7.642
2 Cimanggung 4.076 15 Jatinunggal 6.149
3 Tanjungsari 3.562 16 Jatigede 11.197
4 Sukasari 4.712 17 Tomo 6.626
5 Pamulihan 5.785 18 Ujungjaya 8.056
6 Rancakalong 5.228 19 Conggeang 10.531
7 Sumedang Selatan 11.737 20 Paseh 3.437
8 Sumedang Utara 2.826 21 Cimalaka 4.161
9 Ganeas 2.136 22 Cisarua 1.892
10 Situraja 5.403 23 Tanjungkerta 4.014
B A B BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 2
No. Kecamatan Luas Wilayah (Ha)
No. Kecamatan Luas Wilayah (Ha)
11 Cisitu 5.331 24 Tanjungmedar 6.514
12 Darmaraja 5.494 25 Buahdua 13.137
13 Cibugel 4.880 26 Surian 5.074Sumber: Sumedang Dalam Angka, 2008
Secara visualisasi wilayah administratif dapat dilihat dalam peta wilayah
Kabupaten Sumedang sebagaimana gambar di bawah ini.
Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Sumedang
2.1.2 Topografi
Kabupaten Sumedang merupakan daerah berbukit dan gunung
dengan ketinggian tempat antara 25 m – 1.667 m diatas permukaan laut.
Sebagian besar wilayah Sumedang adalah pegunungan, kecuali di
sebagian kecil wilayah Utara berupa dataran rendah. Gunung Tampomas
(1.667 m), berada di Utara Perkotaan Sumedang. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.
Kec.Wado
Kec.Jatinunggal
Kec.Jatigede
Kec.Tomo
Kec.Ujungjaya
Kec.Conggeang
Kec.Buahdua
Kec.Suriah
Kec.Tanjungmedar
Kec.Rancakalong
Kec.Tanjungsari
Kec.Sukasari
Kec.Jatinangor
Kec.Cimanggung
Kec.Pamulihan
Kec.Sumedang
Selatan
Kec.Cibugel
Kec.Darmaraja
Kec.Paseh
Kec.Cimalaka
Kec.Sumedang
Utara
Kec.Ganeas
Kec.Cisarua Kec.
Situraja
Kec.Cisitu
Kec.Tanjungkerta
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Indramayu
Kabupaten Subang
Kabupaten Bandung
Kabupaten Garut
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 3
Tabel 2.2
Kelompok Ketinggian Menurut Kecamatandi Kabupaten Sumedang Tahun 2008
No. KecamatanKetinggian dari Permukaan Laut (m)
25 - 50 51 - 75 76 - 100 101 - 500 501 - 1000 > 1000
1 Jatinangor - - - - 2.620,00 -
2 Cimanggung - - - - 2.098,70 1.977,30
3 Tanjungsari - - - - 1.505,30 2.056,70
4 Sukasari NR NR NR NR NR NR
5 Pamulihan NR NR NR NR NR NR
6 Rancakalong - - - - 4.503,90 724,1
7 Sumedang Selatan - - - 1.342,00 7.070,40 3.328,60
8 Sumedang Utara - - - 1.521,30 1.303,70 -
9 Ganeas NR NR NR NR NR NR
10 Situraja - - - 4.321,10 1.062,30 14,6
11 Cisitu - - - - - -
12 Darmaraja - - - 3.451,40 1.697,40 346,2
13 Cibugel - - - 841,8 2.873,30 1.164,90
14 Wado - - - 3.876,00 2.776,30 989,6
15 Jatinunggal NR NR NR NR NR NR
16 Jatigede - - - 11.197,00 - -
17 Tomo 1.967 1830 1.181,40 1.647,20 - -
18 Ujungjaya 3.624 2505 1.426,70 501,1 - -
19 Conggeang - 211 862 8.291,10 1.155,00 96,6
20 Paseh - - - 2.501,90 850,1 -
21 Cimalaka - - - 1.184,90 2.709,00 268
22 Cisarua NR NR NR NR NR NR
23 Tanjungkerta - - - 2.125,00 1.889,00 -
24 Tanjungmedar NR NR NR NR NR NR
25 Buahdua - 628 2.653,70 8.637,60 817,1 400,7
26 Surian - - - - - -
Sumber : BPS Kab. Sumedang, 2008Keterangan : NR = Data tidak tersedia
Sedangkan topografi kemiringan lahan wilayah Kabupaten
Sumedang dapat diklasifikasikan atas 5 kelas, yaitu :
1. 0 – 8%, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area
sekitar 12,24%. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut,
barat laut, barat daya serta kawasan perkotaan.
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 4
2. 8 – 15%, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan
area sekitar 5,37%. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke
utara, barat laut dan bagian barat daya.
3. 15 – 25%, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan
komposisi area mencakup 51,68%. Kemiringan lereng tipe ini paling
dominan di Wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di
bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya
dan bagian barat.
4. 25 – 40%, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas
area sekitar 31,58%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah
Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur.
5. Lebih dari kemiringan 40%, merupakan daerah bergunung dengan luas
area mencakup sekitar 11,36%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di
wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian
barat daya.
2.1.3 Hidrologi dan Klimatologi
Aspek hidrologi suatu wilayah sangat diperlukan dalam
pengendalian dan pengaturan tata air wilayah tersebut, berdasarkan
hidrogeologinya, aliran-aliran sungai besar di wilayah Kabupaten
Sumedang bersama anak-anak sungainya membentuk pola Daerah Aliran
Sungai (DAS) yang dapat digolongkan terdiri 3 DAS dengan 6 Sub DAS
yaitu DAS Cimanuk meliputi Sub DAS Cimanuk Hulu, Cipeles, Cimanuk
Hilir, Cilutung, DAS Citarum meliputi Sub DAS Citarik serta DAS
Cipunegara meliputi Sub DAS Cikandung.
Secara umum terjadi penurunan kuantitas curah hujan dan jumlah
hari hujan dibanding dengan keadaan selama tahun sebelumnya. Dari
tabel diketahui rata-rata kuantitas curah hujan tahun 2008 adalah 1.251
mm, mengalami penurunan dibanding tahun 2007 adalah 2.365 mm,
begitu pula dengan jumlah hari hujan, mengalami penurunan yaitu 72 HH
pada tahun 2008 dari 125 HH pada tahun 2007. Pada tahun 2008 jumlah
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 5
hari hujan terbesar berada di Kecamatan Wado yaitu sebesar 124 hari
hujan (HH) dan yang terkecil adalah Kecamatan Cibugel yaitu hanya 34
HH. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.
Tabel 2.3
Curah Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008
No. Kecamatan2005 2006 2007 2008
MM HH MM HH MM HH MM HH
1 Jatinangor 1.850 112 1.647 119 2.331 143 1.305 109
2 Cimanggung 664 52 664 52 664 52 1.122 82
3 Tanjungsari 913 13 2.254 130 913 13 1.422 104
4 Sukasari NR NR NR NR NR NR NR NR
5 Pamulihan NR NR NR NR NR NR NR NR
6 Rancakalong 2.435 151 1.956 162 2.869 182 1.521 113
7 Sumedang Selatan 2.434 108 2.399 127 2.769 156 1.904 105
8 Sumedang Utara 2.012 94 2.361 111 2.829 152 1.848 101
9 Ganeas NR NR NR NR NR NR NR NR
10 Situraja 2.097 126 2.479 143 2.676 171 2.004 106
11 Cisitu NR NR NR NR NR NR NR NR
12 Darmaraja 783 106 2.456 123 2.110 129 1.940 112
13 Cibugel 1.305 89 2.007 122 2.177 127 375 34
14 Wado 826 72 2.778 146 1.932 105 2.719 124
15 Jatinunggal NR NR NR NR NR NR NR NR
16 Jatigede R R 679 35 484 24 1.966 117
17 Tomo 1.529 98 2.341 97 3.250 139 2.198 90
18 Ujungjaya 1.511 103 2.400 120 3.054 152 2.196 94
19 Conggeang 2.141 94 2.959 133 3.058 137 3.092 114
20 Paseh 1.818 88 2.628 146 2.998 163 2.445 112
21 Cimalaka 1.742 87 1.972 105 2.174 134 2.188 103
22 Cisarua NR NR NR NR NR NR NR NR
23 Tanjungkerta 1.948 97 2.254 130 2.442 127 2.013 117
24 Tanjungmedar NR NR NR NR NR NR NR NR
25 Buahdua 2.166 95 3.261 137 3.833 145 2.541 109
26 Surian NR NR NR NR NR NR NR NR
Jumlah 28.174 1.585 39.495 2.138 42.563 2.251 34.799 1.846
Rata-rata 1.565 60,96 2.194 119 2.365 125 1.251 72
Sumber : BPS Kab. Sumedang, 2005-2008Ket : R = Alat Rusak NR = Data tidak tersedia
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 6
2.1.4 Luas dan Sebaran Kawasan Budidaya
Luas lahan yang tidak diusahakan relatif sangat kecil dibandingkan
dengan luas lahan yang sudah diusahakan. Hal ini menunjukan bahwa
Kabupaten Sumedang memiliki Sumber Daya Alam memadai yang siap
diolah. Luas lahan yang berupa sawah sebanyak 21,95%, luas lahan
berupa Hutan Negara sebanyak 29,78%, luas lahan berupa tegal/kebun
sebanyak 23,04% dan hutan rakyat sebesar 8,96%. Hal ini
memperlihatkan bahwa luas wilayah Kabupaten Sumedang untuk
kehutanan dan pertanian ternyata lebih dari 50% dari luas wilayah
Kabupaten Sumedang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4
dibawah ini.
Tabel 2.4
Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008 (Ha)
No. Jenis Penggunaan 2005 2006 2007 2008
I Sawah
1. Satu kali panen 7.234 7.141 7.728 11.631
2. Dua kali panen 26.274 16.630 15.805 13.146
3. Tiga kali panen - 9.726 9.876 8.577
4. Sementara tidak diusahakan - 51 72
II Darat
1. Pekarangan 11.437 11.438 11.468 11.468
2. Tegal/Kebun 34.874 33.492 33.544 35.069
3. Ladang/Huma 7.024 8.727 6.423
4. Sementara Tdk Diusahakan - 55 55 33
5. Hutan Rakyat 13.936 13.718 13.658 13.633
6. Hutan Negara 44.473 44.473 44.473 45.342
7. Perkebunan 3.711 3.711 3.711 3.711
8. Lain-Lain 2.645 2.498 2.512 2.503
9. Kolam/Tebat/Empang 612 611 612 612
Jumlah 152.220 152.220 152.220 152.220
Sumber: BPS Kab. Sumedang, 2005-2008
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 7
2.1.5 Luas dan Sebaran Kawasan Lindung
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, terdapat 10 jenis
kawasan lindung meliputi :
1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya.
a) Hutan lindung, terletak di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).
b) Kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan
c) Kawasan resapan air terdiri dari Gunung Cakrabuana 560 ha,
Gunung Tampomas 1.280,39 ha, Gunung Kareumbi 8.624,80 ha,
Gunung Manglayang 1.800 ha.
2. Kawasan perlindungan setempat
a) Sempadan pantai
b) Sempadan sungai, meliputi 215 sungai yang terbagi dalam DAS
Cimanuk (Sub DAS Cimanuk 38 sungai, Sub DAS Cipeles 85 sungai,
Sub DAS Cipelang 9 sungai, Sub DAS Cilutung 5 sungai) dan DAS
Citarum (Sub DAS Citarik 18 sungai. dan DAS Cipunagara Sub DAS
Cikandung 50 sungai).
c) Kawasan sekitar danau/waduk, Waduk Jatigede.
d) Kawasan sekitar mata air, terdapat 331 sumber mata air.
e) Tanah timbul/Delta, di Tomo, Ujungjaya dan lainnya.
3. Kawasan suaka alam dan cagar budaya
a) Cagar Alam, Cagar Alam Gunung Jagat seluas 126,6 ha (SK Mentan
tahun 1954).
b) Suaka margasatwa.
c) Suaka alam laut dan perairan.
d) Kawasan hutan payau.
4. Kawasan pelestarian alam
a) Taman nasional
b) Taman hutan raya, Taman Hutan Raya Gunung Palasari dan
Gunung Kunci 35, 81 ha.
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 8
c) Taman wisata alam, Taman Wisata Alam Gunung Tampomas
1.280,39 ha (SK Mentan Tahun 1979) Ha dan Gunung Lingga
1,20 ha.
5. Taman buru, Taman Buru Masigit Kareumbi (di Kabupaten Bandung,
Garut dan Sumedang) seluas 8.624,80 ha.
6. Kawasan perlindungan plasma nutfah, antara lain Ubi Cilembu, Talas
Semir, Jeruk Cikoneng.
7. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
Cadas Pangeran, Desa Adat Rancakalong, Museum Geusan Ulun,
Makam Cut Nyak Dien, dan Makam Dayeuh Luhur.
8. Kawasan konservasi geologi, terdiri dari kawasan cagar alam geologi
dan Kawasan kars.
9. Kawasan rawan bencana alam
a) Kawasan rawan bencana alam gunung berapi.
b) Kawasan rawan gempa bumi, terdiri dari kawasan rawan gempa
bumi dan kawasan rawan gerakan tanah seperti di Kawasan Cadas
Pangeran, Paseh, Tomo, Ujungjaya, Wado, Jatinunggal, Jatigede,
Situraja, Ganeas, Sumedang Selatan, Rancakalong, Pamulihan.
c) Kawasan rawan banjir, seperti Ujungjaya, Tomo, Cimangung,
Jatinangor.
10. Hutan Kota, antara lain taman hutan raya, taman hutan raya Gunung
Palasari dan Gunung Kunci 35, 81 ha.
Sebagai gambaran kawasan lindung di Kabupaten Sumedang dapat dilihat
pula pada tabel 2.5 dibawah ini.
Tabel 2.5
Perkembangan Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Sumedang Tahun 2007-2008
No Uraian Luas Target Total (Ha)
Luas Kondisi
Tahun 2007 (Ha)
Penanganan Tahun 2008 (Ha) Luas Kondisi
Tahun 2008 (Ha)
Luas Yang belum
ditangani (Ha)Target Realisasi
1 HutanKonservasi Gunung Masigit
8.624,80 8.624,80 8,63 - 8.624,80 8,63
2 Taman Wisata Alam Tampomas
1.280,39 1.280,39 - - 1.280,39 -
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 9
3 Cagar Alam Gn. Jagat 126,60 126,60 - - 126,60 -
4 Hutan Lindung 10.355,34 10.355,34 28,50 28,50 10.355,34 45,32
5 Sempadan Sungai 1.770 1.770 20 20 1.770 129,80
6 Daerah Sekitar Mata Air 4.038 4.038 100,75 25 4.038 350
7 Kawasan Resapan Air 32.006 22.006 994,50 433 22.006 2.267
8 Daerah Sekitar Rawan Bencana Alam
5.950 2.250 75 50 2.525 350
9 Daerah Sekitar Waduk (rencana Jatigede)
12.000 - 160 90 - 385
Jumlah 83.294 48.844 1.765,75 863,70 49.119 3.906,30
Sumber: Dinas Kehutanan Sumberdaya Mineral Dan Energi, 2007-2008
Sebagai ilusrasi, salah satu jenis sebaran rencana pengelolaan kawasan
lindung di Kabupaten Sumedang, dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Gambar 2.2
Rencana Kawasan Lindung
Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang, 2002–2012
Dalam upaya tercapainya 49% kawasan lindung di Kabupaten
Sumedang, sampai tahun 2008 realisasinya mencapai 67.524,80 Ha
(44,36%). Untuk mencapai sasaran seluas 74.587,8 Ha (49%) diperlukan
penanganan seluas 7.063 Ha (4,64%) yang diproyeksikan selama 4 tahun
atau 1.765,75 Ha (1,16%) pertahun.
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 10
Sampai saat ini pengelolaan kawasan lindung secara menyeluruh
belum dapat dilaksanakan secara optimal, dikarenakan beberapa hal
antara lain belum tersedia database kawasan lindung secara komprehensif
dan detail sehingga diperlukan inventarisasi dan pemetaan. Selain itu,
kawasan lindung (diluar kawasan hutan) mempunyai nilai ekonomi
sehingga mendorong masyarakat untuk mengekploitasi (termasuk aktifitas
pertanian) terlebih bagi yang tidak memiliki lahan. Begitu juga dalam
penetapan luasan kawasan lindung, dimana dalam RTRW Jawa Barat
sebesar telah ditetapkan sebesar 45% yang terdistribusikan secara
proporsional di wilayah kabupaten/kota dan dalam RTRW Kabupaten
Sumedang ditetapkan sebesar 49%. Penentuan kebijakan dari propinsi
tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan bantuan anggaran, sehingga
menghambat dalam pencapaian target.
2.1.6 Penataan Ruang
Sumber daya kewilayahan harus dikelola secara bijaksana untuk
mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan
masyarakat yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup. Untuk itu, ketersediaan rencana tata ruang yang
aplikatif dan partisipatif memegang peranan penting dalam pemanfaatan
ruang termasuk sebagai instrumen dalam perijinan dan pengembangan
investasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26
tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai penganti Undang-Undang
Nomor 24 tahun 1992 dan peraturan perundangan lainnya.
Dalam melaksanakan amanat undang-undang dimaksud Kabupaten
Sumedang dengan luas wilayah +152.220 ha yang terdiri dari 26
kecamatan dengan 272 desa dan 7 kelurahan, telah melaksanakan
penyusunan Rencana Tata Rang Wilayah Kabupaten yang dijabarkan
kedalam rencana tata ruang kecamatan serta kawasan strategis. Sampai
dengan tahun 2008 kecamatan yang telah memiliki rencana tata ruang
sebanyak 20 kecamatan atau 79,92% yang meliputi desa dan kelurahan
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 11
sebanyak 173 desa dan kelurahan 7 kelurahan dari 279 desa dan
kelurahan atau 64,26%. Kecamatan yang telah memiliki rencana tata
ruang yaitu Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari,
Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Cimalaka,
Buahdua, Paseh, Tomo, Ujungjaya, Wado, Darmaraja, Situraja,
Conggeang, Jatigede, Jatinunggal dan Cisitu. Sedangkan kecamatan yang
belum memilki rencana tata ruang adalah Kecamatan Surian,
Tanjungmedar, Tanjungkerta, Cisarua, Ganeas, Cisitu dan Cibugel.
Selain itu, dalam upaya sinergitas dengan rencana strategis
Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat terutama kawasan andalan
cekungan bandung dan bandung metropolitan area (BMA), rencana
pembangunan Waduk Jatigede, Bandar Udara Kertajati Majalengka dan
Jalan Tol Cisumdawu telah disusun rencana tata ruang koridor jalan tol
Cisumdawu tahap satu. Rencana tata ruang kawasan strategis lainnya di
Kabupaten Sumedang adalah Rencana Detail tata Ruang Zona Industri
Ujungjaya, Rencana Detail Tata Ruang Zona Industri Cikeruh–Cimanggung
serta Rencana Umum Kawasan Tertentu Perguruan Tinggi Jatinangor.
Pengembangan Zona Industri Ujungjaya dan Pembangunan Waduk
Jatigede merupakan salah satu upaya dalam mendorong wilayah di bagian
timur wilayah Sumedang.
Implementasi rencana tata ruang melalui pemanfaatan ruang
semakin tumbuh dan berkembang terutama di sekitar kawasan Perguruan
Tinggi Jatinangor khusunya perdagangan, jasa serta perumahan termasuk
perumahan mahasiswa. Baegitu juga, di kawasan dan zona industri
Jatinangor dan Cimanggung terdapat lebih dari 30 berbagai industri
dengan karyawan lebih dari 100 ribu serta prasarana pendukung seperti
perumahan. Sedangkan di wilayah lainnya terutama di ibukota kecamatan
makin tumbuh dan berkembang sejalan dengan bertambahnya jumlah
penduduk, peningkatan pendapatan dan kebutuhan hidup lainnya yang
senantiasa harus diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang.
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 12
Dari 26 rencana tata ruang kecamatan tersebut di atas, terdapat
dokumen rencana yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai lagi
dengan kondisi serta peraturan perundang-undang terbaru sehingga
diperlukan revisi Rencana Tata Ruang Kecamatan Cimanggung, Paseh,
Tomo, Wado, Darmaraja, Situraja, serta RDTR Zona Industri Jatinangor
dan Cimanggung. Begitu juga dengan RTRW Kabupaten Sumedang yang
disusun pada tahun 2002 harus segera direvisi dan paling lambat tahun
2010 telah ditetapkan dalam peraturan daerah, legislasi rencana tata
ruang kawasan (kecamatan), kerjasama penataan kawasan perbatasan
kabupaten tetanga serta peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang
termasuk didalamnya penyediaan pedoman pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana amanat Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
RTRWN sebagai pedoman penataan ruang wilayah provinsi dan
kabupaten/kota. Arahan kebijakan dan stretgi pengembangan pola
ruang meliputi :
a. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung.
b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.
c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan srategis nasional,
provinsi dan kabupaten/kota.
Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi :
a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
b. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat
menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, dari banyak jenis
Kawasan Lindung Di Kabupaten Sumedang hanya Taman Wisata Alam
Gunung Tampomas yang tertuang dalam kebijakan pengelolaan kawasan
lindung nasional disamping yang terdapat di kabupaten lainnya di Jawa
Barat seperti Taman Nasional Gunung Ciremai dan Ujung Kulon.
Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar
tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan antara lain :
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 13
a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun dikawasan
rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan
potensi kerugian akibat bencana.
b. Mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan
mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak.
c. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sekidit 30%
dari luas kawasan perkotaan.
d. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan
besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan
prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan
fungsi kawasan perdesaan sekitarnya.
Sedangkan kebijakan pengembangan kawasan strategis, antara lain :
a. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
untuk membertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem,
melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan
meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan
bentang alam dan melestarikan warisan budaya.
b. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam
pengembangan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu
bersaing.
c. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk peningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
d. Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya.
e. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan
sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan ramsar.
f. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan
tingkat perkembangan antarkawasan.
Begitu pula sinkronisasi dengan RTRW Provinsi Jawa Barat yang
saat ini sedang direvisi terdapat kecenderungan peningkatan jumlah
penduduk sebesar 12 juta dalam 20 tahun, dimana 81,4% di antaranya
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 14
berada di kawasan perkotaan (UNDP 2005) yang akan menimbulkan
dampak terhadap :
a. Turunnya luas lahan hutan dan sawah sebesar 0,5% per tahun akan
berdampak kepada turunnya daya dukung lingkungan di Jawa Barat.
b. Kondisi eksisting kualitas udara perkotaan terutama di bodebek dan
metro bandung (termasuk bagian barat wilayah kabupaten sumedang)
sudah cukup kritis, dimana kondisi kualitas udara rata-rata di atas baku
mutu (CO, CO2, CH, partikulat) dan menurunnya fungsi konservasi di
daerah resapan air terutama di bodebek dan metro bandung sehingga
kualitas dan kuantitas air baku makin terancam.
c. Intervensi manusia terhadap alam terutama kawasan lindung ditambah
sifat elastisitas alamiah alam terdapat kecenderungan meningkatnya
bencana alam.
d. Penataan ruang ke depan harus mampu menjawab persoalan yang
ada, mampu menyediakan dan mengatur ruang yang tepat dan
berdaya saing (ruang investasi) serta mampu menjamin pembangunan
yang berkalnjutan dalam konteks “ecoprovince”.
Dalam rangka mensinergikan kebijakan penataan ruang
antara Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Sumedang direncanakan untuk dilakukan revisi pada tahun
2009.
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 15
2.2 Perekonomian Daerah
2.2.1 PDRB
Nilai PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008 atas dasar harga
berlaku diperkirakan sebesar Rp. 9.946.226.220.000,-, sedangkan nilai
PDRB atas dasar harga konstan pada tahun yang sama adalah sebesar Rp.
5.122.713.270.000,-. Berdasarkan data dari tahun 2004 sampai dengan
2008 nilai PDRB Kabupaten Sumedang atas dasar harga berlaku maupun
harga konstan telah mengalami peningkatan setiap tahunnya dan
kontribusi yang paling besar berasal dari sektor lapangan usaha
perdagangan hotel dan restoran, yaitu pada tahun 2008 telah mencapai
angka sebesar Rp. 1.423.442.500.000,-, kemudian diikuti oleh sektor
pertanian sebesar Rp. 1.338.963.000.000,-.
Sedangkan kontribusi yang paling kecil berasal dari sektor lapangan
usaha pertambangan dan penggalian, dimana menurut angka hasil
estimasi tahun 2008 hanya mencapai angka Rp. 6.485.270.000. Untuk
lebih jelasnya kondisi PDRB Kabupaten Sumedang atas harga berlaku
maupun atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel
2.7 berikut ini.
Tabel 2.6
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang Tahun 2004 – 2008 (Juta Rupiah)
No. Lapangan Usaha 2004 2005 2006 2007 2008*)
1 Pertanian 1.723.175,70 2.053.655,83 2.341.376,09 2.621.536,08 2.965.786,24
2 Pertambangan dan Penggalian 7.495,34 8.992,04 11.218,02 12.878,24 15.486,21
3 Industri Pengolahan 1.430.542,67 1.660.424,54 1.902.224,39 2.130.346,10 2.348.058,17
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 152.253,79 181.067,35 214.188,75 246.921,92 267.602,06
5 Bangunan dan Kontruksi 127.121,47 151.557,57 173.408,14 191.552,77 226.651,78
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.545.019,96 1.835.394,83 2.099.958,02 2.329.443,01 2.510.364,44
7 Pengangkutan dan Komunikasi 183.708,01 281.968,84 331.068,09 374.137,60 416.662,11
8 Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan
225.998,24 309.089,59 345.349,14 382.532,15 426.290,28
9 Jasa-jasa 430.517,56 566.040,17 647.852,68 745.222,70 769.324,93
Jumlah 5.825.832,74 7.048.190,76 8.066.643,32 9.034.570,57 9.946.226,22
Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang 2003-2007 (BPS Kab. Sumedang)Keterangan : *) = Angka Sementara (hasil estimasi)
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 16
Tabel 2.7
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usahadi Kabupaten Sumedang Tahun 2004 – 2008 (Juta Rupiah)
No. Lapangan Usaha 2004 2005 2006 2007 2008*)
1 Pertanian 1.218.615,28 1.266.975,69 1.277.827,26 1.326.576,64 1.338.963,00
2Pertambangan dan Penggalian 4.632,79 5.059,51 5.572,44 5.925,79
6.485,27
3 Industri Pengolahan 1.107.760,98 1.154.662,17 1.211.476,15 1.264.936,85 1.308.354,39
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 100.695,75 106.658,33 113.848,41 124.808,45 128.024,43
5 Bangunan dan Kontruksi 99.175,94 105.761,14 112.709,58 120.635,75 124.420,24
6Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.124.419,53 1.177.524,09 1.248.422,93 1.310.179,65
1.423.442,50
7Pengangkutan dan Komunikasi 145.017,92 154.028,09 164.060,22 175.007,80
179.306,43
8Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan 171.905,25 183.641,99 192.314,34 201.740,97 212.195,48
9 Jasa-jasa 339.107,46 351.889,55 368.408,87 382.071,11 401.521,53
Jumlah 4.311.330,90 4.506.200,56 4.694.640,20 4.911.883,01 5.122.713,27
Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang 2003-2007 (BPS Kab. Sumedang)Keterangan : *) = Angka Sementara (hasil estimasi)
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang tahun 2004
sebesar 4,31% sedangkan pada tahun 2008 menjadi 4,29%. Laju
pertumbuhan pada tahun 2008 paling tinggi dari lapangan usaha sektor
pertambangan dan penggalian sebesar 9,44%, sedangkan yang terendah
dari lapangan usaha sektor pertanian sebesar 0,93%. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008 (%)
No. Lapangan Usaha 2004 2005 2006 2007 2008*)
1 Pertanian 3,34 3,97 0,86 3,82 0,93
2 Pertambangan dan Penggalian 8,42 9,21 10,14 6,34 9,44
3 Industri Pengolahan 4,51 4,23 4,92 4,41 3,43
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 9,29 5,92 6,74 9,98 2,58
5 Bangunan dan Kontruksi 6,13 6,64 6,57 7,03 3,14
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 4,01 4,72 6,02 4,95 8,64
7 Pengangkutan dan Komunikasi 6,70 6,21 6,51 6,67 2,46
8 Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan 6,81 6,83 4,72 4,90 5,18
9 Jasa-jasa 3,99 3,77 4,69 3,71 5,09
Jumlah 4,31 4,52 4,17 4,64 4,29
Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang 2004-2007 (BPS Kab. Sumedang)Keterangan : *) = Angka Sementara (hasil estimasi)
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 17
Proyeksi PDRB Kabupaten Sumedang tahun 2009 sebesar Rp.
5.365.905.460.000,-, tahun 2010 sebesar Rp. 5.592.401.020.000,-, tahun
2011 sebesar Rp. 5.929.144.020.000,-, tahun 2012 sebesar Rp.
6.231.019.480.000,-, dan pada tahun 2013 sebesar Rp.
6.576.240.870.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.9
dibawah ini.
Tabel 2.9
Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Sumedang Tahun 2009 – 2013 (Juta Rupiah)
No. Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013
1 Pertanian 1.543.341,18 1.642.617,87 1.719.437,06 1.801.996,17 1.909.306,44
2 Pertambangan dan Penggalian
6.908,04 7.245,27 7.598,54 7.811,71 7.921,21
3 Industri Pengolahan 1.355.466,04 1.371.392,40 1.485.008,40 1.590.374,00 1.702.008,86
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 135.194,86 140.531,57 141.519,86 142.025,87 142.239,34
5 Bangunan dan Kontruksi 127.771,30 130.420,24 135.281,16 143.582,49 153.907,93
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran
1.383.309,73 1.461.506,23 1.595.727,82 1.698.472,18 1.809.002,14
7 Pengangkutan dan Komunikasi
182.908,23 190.128,36 191.465,43 192.059,69 192.438,83
8 Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan
213.137,36 214.195,48 215.687,73 216.210,03 219.774,11
9 Jasa-jasa 417.868,72 434.363,60 437.418,22 438.487,34 439.641,99
Jumlah 5.365.905,46 5.592.401,02 5.929.144,21 6.231.019,48 6.576.240,87
Keterangan: Menggunakan asumsi berdasarkan data tahun 2004-2008
2.2.2 Investasi
Sebagai salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui
besarnya investasi di daerah adalah dengan menggunakan angka
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dari PDRB. Konsep PMTB hanya
mencatat seluruh pengeluaran untuk unit produksi yang menambah daya
produksi aktiva tetap, sedangkan bahan baku dan bahan penolong lainnya
dalam kegiatan produksi tidak dimasukan. Sehingga nilai PMTB suatu
daerah akan lebih kecil dibandingkan dengan realisasi investasi secara
keseluruhan.
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 18
Besaran PMTB Kabupaten Sumedang selama periode 2003-2007
mengalami peningkatan yang cukup signifikan; tahun 2003 sebesar Rp.
940.568.660.000,- menjadi Rp. 1.537.507.590.000,- pada tahun 2007
atau mengalami peningkatan rata-rata 12,42% setiap tahunnya.
Sedangkan berdasarkan estimasi, PMTB tahun 2008 diperkirakan sebesar
Rp. 1.692.847.665.000,-
Sementara itu, realisasi investasi di Kabupaten Sumedang baik
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal
Asing (PMA) pada tahun 2005 mencapai Rp. 1.410.224.791.570 dengan
menyerap tenaga kerja sebanyak 11.301 tenaga kerja.
Selengkapnya perkembangan PMTB atas dasar harga berlaku PDRB
Kabupaten Sumedang tahun 2003-2008 dapat dilihat pada tabel berikut
ini:
Tabel 2.10
PMTB Kabupaten Sumedang 2003 – 2008 (Dalam Juta Rupah)
Tahun P M T B
2003 940.568,66
2004 1.063.260,84
2005 1.260.046,12
2006 1.398.372,53
2007 1.537.507,59
2008 *) 1.692.847,66
Sumber : PDRB Kab. Sumedang, 2003-2007 (BPS Kab. Sumedang)Keterangan : *) = Angka proyeksi
2.2.3 Pajak dan Retribusi Daerah
Pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sumedang tahun 2004 –
2008 mengalami peningkatan. Penerimaan Pajak dan retribusi daerah
pada tahun 2008 sebesar Rp. 63.472.111.570,-. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel 2.11 dibawah ini.
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 19
Tabel 2.11
Pajak dan Retribusi Daerahdi Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 (Ribu Rupiah)
No Uraian 2004 2005 2006 2007 2008*)
1 Pajak daerah 16.514.948,37 18.183.246,27 18.197.017,14 22.120.934,07 22.751.104,77
2 Retribusi daerah 25.424.024,27 35.200.334,25 36.155.616,35 38.231.455,40 40.721.006,80
Jumlah 41.938.972,64 53.383.580,52 54.352.633,49 60.352.389,47 63.472.111,57Sumber : Dinas Pajak Kab. Sumedang, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara
2.2.4 Dana Perimbangan
Dana perimbangan yang pada dasarnya adalah merupakan dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Dana perimbangan terbagi dari dana bagi hasil pajak, dana
bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana
perimbangan dari provinsi. Untuk Kabupaten Sumedang dana
perimbangan terbesar dari dana alokasi umum, pada tahun 2008 dana
alokasi umum untuk Kabupaten Sumedang mencapai Rp.
608.993.530.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.12
dibawah ini.
Tabel 2.12Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang
Tahun 2004-2008 (Ribu Rupiah)
No Dana Perimbangan 2004 2005 2006 2007 2008*)
1 Dana bagi hasil pajak/bukan pajak
38.883.422,91 46.522.799,49 48.052.177,02 48.328.177,02 48.441.950,50
2 Dana alokasi umum 316.698.000,00 500.020.000,00 608.993.530,00 608.993.530,00 608.993.530,00
3 Dana alokasi khusus 13.240.000,00 31.910.000,00 39.785.000,00 43.785.000,00 43.785.000,00
Jumlah 368.821.422,91 578.452.799,49 696.830.707,02 701.106.707,02 701.220.480,50
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara
2.2.5 Sumber Penerimaan Daerah Lainnya
Sumber penerimaan daerah lainnya di Kabupaten Sumedang kurun
waktu 2004 - 2008 mengalami penurunan, pada tahun 2004 penerimaan
daerah lainnya sebesar Rp. 23.529.981.850,-, pada tahun 2005 menjadi
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 20
Rp. 17.895.664.380,-, tahun 2006 menjadi Rp. 2.749.000.000,- tahun
2007 sebesar Rp. 8.153.669.530,- dan tahun 2008 sebesar Rp.
14.307.994.390,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.13
dibawah ini.
Tabel 2.13
Sumber Penerimaan Daerah Lainnya Yang Sah Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 (Ribu Rupiah)
No. Tahun Penerimaan Lain Yang Sah
1 2004 23.529.981,85
2 2005 17.895.664,38
3 2006 2.749.000,00
4 2007 8.153.669,53
5 2008* 14.307.994,39Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara
2.3 Indeks Pembangunan Manusia
Perkembangan capaian IPM Kabupaten Sumedang Tahun 2003-
2007 dan target tahun 2008 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.14
Pencapaian IPM Kabupaten Sumedang Tahun 2003 – 2007 dan Target Tahun 2008
No. Indikator Sasaran 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
1 Indeks Pendidikan 80,34 82,56 83,30 83,69 83,71 85,91
2 Indeks Kesehatan 71,23 71,45 71,57 71,66 71,75 71,93
3 Indeks Daya Beli 57,43 57,95 59,34 59,34 60,07 61,16
Target IPM Sumedang dari Provinsi Jabar 67,87 68,36 68,8 70,3 72,5 75,7
Target IPM Sumedang 69,50 70,21 70,92 71,67 72,38 73
Realisasi IPM 69,67 70,65 71,40 71,56 71,84 -Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat
Bappeda Kab. SumedangKetererangan : * = IPM 2008 Target Renstrada 2003-2008 (IP, IK & IDB Angka Prediksi)
Indeks Pendidikan memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam
capaian IPM Kabupaten Sumedang, pada tahun 2003 sebesar 80,34,
tahun 2004 sebesar 82,56, tahun 2005 sebesar 83,3, tahun 2006 sebesar
83,69, tahun 2007 sebesar 83,71 dan target tahun 2008 sebesar 85,91.
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 21
Indeks kesehatan pada tahun 2003 sebesar 71,23, tahun 2004
sebesar 71,45, tahun 2005 sebesar 71,57, tahun 2006 sebesar 71,66,
tahun 2007 sebesar 71,75 dan target tahun 2008 sebesar 71,93. Indeks
Daya Beli pada tahun 2003 sebesar 57,43, tahun 2004 sebesar 57,95,
tahun 2005 sebesar 59,16, tahun 2006 sebesar 59,34, tahun 2007 sebesar
60,07 dan target tahun 2008 sebesar 61,16. Berdasarkan gambaran
realisasi IPM 5 tahun sebelumnya bahwa peningkatan IPM di Kabupaten
Sumedang setiap tahunnya rata-rata mencapai 0,54 poin, dengan
memperhatikan rata-rata capaian tersebut maka pemerintah Kabupaten
Sumedang menargetkan capaian IPM pada tahun 2013 adalah sebesar
76,28.
2.4 Sosial Budaya Daerah
2.4.1 Kependudukan
Penduduk kabupaten Sumedang berdasarkan data bulan
September 2008 penduduk tahun 2008 tercatat sebanyak 1.119.437 jiwa,
tahun 2007 berjumlah 1.081.299 jiwa, tahun 2006 berjumlah 1.060 jiwa,
tahun 2005 berjumlah 1.045.823 jiwa dan tahun 2004 berjumlah
1.008.474 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.15
dibawah ini.
Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Kab. Sumedang Tahun 2004-2008
No. Tahun Jumlah Laju Pertumbuhan
1 2004 1.008.474 1,16
2 2005 1.045.823 3,70
3 2006 1.060.099 1,37
4 2007 1.081.299 2,00
5 2008 * 1.119.437 3,53
Sumber : Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Sumedang, 2004-2008 BPS Kabupaten Sumedang, 2004-2005
Keterangan : * = Angka Sementara
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 22
Jumlah rumah tangga di Kabupaten Sumedang Tahun 2008
sebanyak 325.158 Rumah Tangga, dengan kepadatan 717 per Km2,
adapun rata-rata RT sebesar 3,36 dengan Sex Ratio 99.96%. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.16 dibawah ini.
Tabel 2.16
Luas Daerah, Jumlah Rumah Tangga, Kepadatan/Km2
Rata-Rata Rumah Tangga Dan Sex Ratio di Kabupaten Sumedang Tahun 2008
No. Kecamatan Luas Wilayah (Km2)
Jumlah RT
Kepadatan Per Km2
Rata-rata RT
Sex Ratio
1 Jatinangor 26,20 28.544 3.646 3,35 101,17
2 Cimanggung 40,76 22.224 1.816 3,33 101,09
3 Tanjungsari 35,62 20.470 1.909 3,32 99,12
4 Sukasari 47,12 9.328 657 3,32 101,54
5 Pamulihan 57,85 15.600 898 3,33 102,70
6 Rancakalong 52,28 11.520 740 3,36 94,44
7 Sumedang Selatan 117,37 22.528 641 3,34 95,57
8 Sumedang Utara 28,26 25.136 2.975 3,35 105,34
9 Ganeas 21,36 7.296 1.136 3,32 106,25
10 Situraja 54,03 11.088 690 3,36 107,38
11 Cisitu 53,31 8.320 525 3,36 105,00
12 Darmaraja 54,94 11.952 726 3,34 101,76
13 Cibugel 48,80 6.400 437 3,33 98,49
14 Wado 76,42 13.568 598 3,37 99,32
15 Jatinunggal 61,49 13.120 707 3,31 100,36
16 Jatigede 111,97 7.680 229 3,34 92,68
17 Tomo 66,26 7.296 367 3,33 93,59
18 Ujungjaya 80,56 9.472 390 3,32 102,67
19 Conggeang 105,31 9.424 298 3,34 94,72
20 Paseh 34,37 11.424 1.101 3,31 97,08
21 Cimalaka 41,61 17.088 1.368 3,33 94,50
22 Cisarua 18,92 6.016 1.067 3,36 107,72
23 Tanjungkerta 40,14 10.272 856 3,34 99,13
24 Tanjungmedar 65,14 7.552 389 3,35 102,18
25 Buahdua 131,37 8.256 256 4,07 95,94
26 Surian 50,74 3.584 241 3,12 103,39
Jumlah 1.522,20 325.158 717 3,36 99,96
Sumber: BPS Kab. Sumedang, 2008
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 23
Proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang tahun 2009
berjumlah 1.185.916 jiwa, tahun 2010 berjumlah 1.197.560 jiwa, tahun
2011 berjumlah 1.243.216 jiwa, tahun 2012 berjumlah 1.296.360 jiwa dan
pada tahun 2013 berjumlah 1.362.607 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel 2.17 dibawah ini.
Tabel 2.17
Proyeksi Penduduk Kabupaten Sumedang Menurut Kecamatan Tahun 2009-2013
No Kecamatan 2009 2010 2011 2012 2013
1 Jatinangor 103.595 104.184 107.387 113.426 119.337
2 Cimanggung 76.500 82.132 83.665 87.899 91.368
3 Tanjungsari 75.955 76.072 78.293 80.740 83.928
4 Sukasari 33.749 33.947 35.196 36.760 38.211
5 Pamulihan 57.312 57.836 60.119 61.667 64.101
6 Rancakalong 43.019 43.313 44.352 45.926 47.739
7 Sumedang Selatan 77.413 77.673 85.761 89.381 92.909
8 Sumedang Utara 89.958 90.265 95.426 99.853 103.795
9 Ganeas 25.971 26.830 27.517 28.803 29.940
10 Situraja 39.693 40.098 42.312 44.272 46.020
11 Cisitu 30.211 30.237 31.349 33.205 48.157
12 Darmaraja 43.033 44.081 45.012 47.378 49.248
13 Cibugel 23.643 24.202 24.168 25.329 26.329
14 Wado 50.663 51.650 51.680 54.278 56.421
15 Jatinunggal 47.892 48.037 49.389 51.592 53.629
16 Jatigede 28.446 28.329 29.221 30.489 31.693
17 Tomo 28.446 26.397 27.700 28.891 30.031
18 Ujungjaya 33.610 33.808 35.856 37.355 38.830
19 Conggeang 34.753 34.810 35.568 37.324 38.798
20 Paseh 42.232 42.359 43.531 44.954 46.728
21 Cimalaka 61.423 61.683 66.040 67.590 70.258
22 Cisarua 21.969 22.372 23.939 23.976 24.922
23 Tanjungkerta 38.151 38.653 39.341 40.791 42.401
24 Tanjungmedar 27.690 27.758 28.520 30.057 31.243
25 Buahdua 37.135 37.317 38.385 39.890 41.465
26 Surian 13.454 13.515 13.491 14.535 15.109
Jumlah 1.185.916 1.197.560 1.243.216 1.296.360 1.362.607
Sumber : Hasil AnalisisKeterangan : Menggunakan asumsi berdasarkan data tahun 2004-2008
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 24
2.4.2 Transmigrasi
Penyelenggaraan transmigrasi merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional. Transmigrasi merupakan mobilitas penduduk
melalui penataan dan persebaran penduduk yang serasi dan seimbangan
untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar
dengan menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha, serta
mendorong perluasan dan pengembangan investasi.
Pada tahun 2007 penyelenggaraan program transmigrasi di
Kabupaten Sumedang telah memberangkatkan 20 KK ke lokasi
transmigrasi yang ada di Danau Meranteh Kabupaten Belitung Timur
Provinsi Bangka Belitung melalui pola transmigrasi umum. Berkaitan
dengan rencana pembangunan waduk Jatigede, pada tahun 2008 calon
transmigrasi dari wilayah genangan, pada bulan Desember 2008 akan
diberangkatkan sebanyak 60 KK ke lokasi transmigrasi yang ada di
Propinsi Jambi yaitu Kabupaten Batanghari sebanyak 30 KK dan
Kabupaten Muarojambi 25 KK, serta ke Provinsi Sumatera Selatan, yaitu
Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 5 KK. Untuk meningkatkan
keterampilan dan motivasi calon transmigrasi telah dilaksanakan
pelatihan/pembinaan kepada 30 KK, sedangkan sisanya sebanyak 30 KK
saat ini sedang mengikuti pelatihan/pembinaan.
Berkaitan dengan rencana pemindahan penduduk asal wilayah
genangan Jatigede, pada tahun 2008 tercatat sebanyak 3.110 KK
penduduk miskin yang harus dipindahkan. Pelaksanaan transmigrasi di
Kabupaten Sumedang dari tahun 2004 sampai dengan 2008 dapat dilihat
pada Tabel 2.18 di bawah ini.
Tabel 2.18
Perkembangan Jumlah KK yang Mengikuti TransmigrasiTahun 2004-2008
No. Tahun Jumlah KK Lokasi Penempatan Keterangan
1 2004 10 KK Provinsi Sulawesi Tenggara Transmigrasi umum
2 200515 KK Provinsi Bangka Belitung
15 KK Provinsi Sumatera Utara
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 25
3 2006 10 KK Provinsi Kalimantan Timur
4 2007 20 KK Provinsi Bangka Belitung
5 2008 55 KK Provinsi Jambi
5 KK Provinsi Sumatera Selatan
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumedang, 2004-2008
2.4.3 Kesehatan
Tenaga kesehatan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2007
terbagi atas medis 97 orang, keperawatan sebanyak 737 orang dan
partisipasi masyarakat di bidang kesehatan sebanyak 9.792 orang. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.19 dibawah ini.
Tabel 2.19
Jumlah Tenaga Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Sumedang Tahun 2004–2008
No. Tenaga KesehatanTahun
2004 2005 2006 2007 2008*)
1 MedisDokter Umum 51 55 56 64 72
Dokter Gigi 13 13 14 22 25
2 KeperawatanBidan 151 283 284 320 370
Perawat 171 141 294 349 367
3 Non-Keperawatan
Farmasi 29 23 44 45 46
Gizi 32 30 31 34 37
Sanitasi 33 31 30 36 38
Kesehatan Masyarakat
3 6 10 14 16
Analisi Kesehatan 10 12 16 18 22
4 Partisipasi Masyarakat
Dukun Bayi 639 655 655 644 644
Posyandu 1.404 1.440 1.503 1.521 1.521
Polindes 184 191 167 167 183
POD 26 20 25 28 32
Kader Kesehatan Aktif
5.998 6.279 6.957 6.979 7.412
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara sampai bulan Agustus
Jumlah kelahiran bayi (persalinan) pada tahun 2008 adalah
sebanyak 13.494 jiwa, yang terdiri atas bayi lahir hidup sebanyak 13.240
jiwa dan bayi lahir mati sebanyak 254 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel 2.20 dibawah ini.
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 26
Tabel 2.20
Jumlah Kelahiran Hidup dan Kematian Bayi di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 (Jiwa)
No. Uraian 2004 2005 2006 2007 2008*
1 Bayi Lahir Hidup 18.229 17.425 18.235 18.592 13.240
2 Jumlah Kematian Bayi
225 186 220 134 254
Jumlah 18.454 17.611 18.455 18.726 13.494
Sumber : Dinas Kesehatan Sumedang, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara sampai bulan Agustus
2.4.4 Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan.
Melakukan investasi pendidikan akan memberikan hasil yang sangat besar
karena pembangunan tidak hanya mengandalkan sumber daya alam saja
tetapi harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal.
Di Kabupaten Sumedang tahun 2004 – 2008 jumlah guru dan murid
tiap tahunnya mengalami peningkatan. Guru pada tahun 2004 berjumlah
10.066 orang dengan murid berjumlah 172.172 orang, pada tahun 2005
guru berjumlah 10.338 orang dengan murid 175.524 orang, tahun 2006
guru berjumlah 10.815 orang dengan murid berjumlah 176.388 orang,
tahun 2007 guru berjumlah 11.109 orang dengan murid 181.093 orang
dan tahun 2008 guru berjumlah 11.238 orang dengan murid 190.529
orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.21 di bawah ini.
Tabel 2.21
Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Sumedang Tahun 2004–2008
No. Tahun Guru Murid
1 2004 10.066 172.172
2 2005 10.338 175.524
3 2006 10.815 176.388
4 2007 11.109 181.093
5 2008* 11.238 190.529Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 27
2.4.5 Kesejahteraan Sosial
Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial
meliputi proses globalisasi dan industrialisasi serta krisis ekonomi dan
politik yang berkepanjangan. Dampak yang dirasakannya diantaranya
semakin berkembang dan meluasnya bobot, jumlah dan kompleksitas
berbagai permasalahan sosial. Keadaan ini bisa diamati dari data tabel
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dibawah ini.
Tabel 2.22
Kondisi PMKS di Kabupaten Sumedang Tahun 2005 – 2008
No Masalah Kesejahteraan Sosial 2005 2006 2007 2008*1 Anak Terlantar 4.777 5.398 5.263 5.1282 Anak Nakal 157 61 49 373 Anak Balita Terlantar 425 1.462 1.247 1.0324 Anak Jalanan 169 258 241 2245 Lansia Terlantar 5.670 2.450 2.362 2.2746 Pengemis 22 36 21 137 Gelandangan 41 84 62 408 Korban NAPZA 70 119 119 1059 Pekerja Seks Komersil 82 254 225 19410 Eks Narapidana 391 89 112 13511 Penyandang Cacat 3.847 3.620 3.484 3.35812 Penyandang Cacat Eks penyakit Kronis 127 307 286 26513 Keluarga Miskin Sosial 23.658 57.083 56.329 55.57514 Keluarga bermasalah Sosial Psikologis 71 226 194 16215 Keluarga Rumahnya Tidak Layak Huni 7.859 6.200 5.124 4.04816 Wanita Rawan Sosial Ekonomi 3.953 3.498 3.238 2.97817 Pemulung 29 21 25 2918 Janda PKRI 16 19 17 1519 Korban Bencana Alam 365 711 1.203 1.20320 Masyarakat yang Tinggal di Daerah
Bencana1.494 780 626 626
21 Komunitas adat Terpencil 465 344 344 344Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Sumedang, 2005-2008Keterangan : *) = Angka Sementara
Jumlah panti di Kabupaten Sumedang pada tahun 2004 berjumlah
15 panti, pada tahun 2005 berjumlah 21 panti, pada tahun 2006
berjumlah 21 panti, pada tahun 2007 berjumlah 23 panti dan pada tahun
2008 berjumlah 25 panti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
2.23 dibawah ini.
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 28
Tabel 2.23
Jumlah Panti Berdasarkan Penanganan Kasus di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008
No. TahunJenis Penanganan
Cacat Asuh Jompo1 2004 3 10 22 2005 3 16 23 2006 3 16 24 2007 3 18 25 2008* 4 19 2
Sumber : Dinsos PMD Kab. Sumedang, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara
Yayasan non panti di Kabupaten Sumedang pada tahun 2008 berjumlah
34 yayasan dengan 954 anak asuh. Untuk lebih jelasnya perkembangan
yayasan non panti dan anak asuh tahun 2004–2008 dapat dilihat pada
tabel 2.24 dibawah ini.
Tabel 2.24
Jumlah Yayasan Non Panti dan Anak Asuh di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008
No. Tahun Yayasan Anak Asuh
1 2004 25 804
2 2005 24 730
3 2006 29 889
4 2007 30 795
5 2008* 35 954
Sumber : Kab. Sumedang Dalam Angka, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara
2.4.6 Ketenagakerjaan
Berkaitan dengan perkembangan situasi dan kondisi
ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang sampai akhir tahun 2007 masih
menunjukan keadaan yang kondusif, walaupun di pihak lain masih
dihadapkan pada keterbatasan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja
yang cukup banyak. Keadaan tersebut semakin sulit dikendalikan sebagai
akibat dari krisis ekonomi dan kenaikan harga BBM. Banyaknya pencari
kerja di Kabupaten Sumedang adalah sebagai akibat penambahan
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 29
angkatan kerja baru dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini
terus berlangsung di berbagai lapisan dan tingkatan sektor-sektor usaha
strategis yang banyak menyerap tenaga kerja. Keadaan seperti ini
memberikan kontribusi sangat besar terhadap jumlah pencari kerja yang
tidak terproyeksikan sebelumnya.
Jumlah angkatan kerja pada tahun 2006 sebanyak 8.932 orang
mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang
mencapai 10.075 orang. Jumlah pencari kerja yang dapat ditempatkan
sebanyak 1.620 orang (18,14%) yang dapat ditempatkan, sedangkan
sisanya sebanyak 7.312 orang (81,86%) belum mendapatkan pekerjaan.
Penempatan kerja untuk tahun 2006 yang sebesar 18,14% merupakan
peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 11,58%. Untuk
tahun 2007 jumlah pencari kerja laki-laki sebesar 54,66% sedangkan
pencari kerja wanita yang dapat ditempatkan lebih besar daripada laki-laki
yaitu 13,90% untuk wanita dan 4,06% untuk laki-laki. Dari segi
pendidikan, lulusan SMA merupakan pencari kerja terbanyak (32,17%).
Lulusan SMA juga menempati urutan tertinggi dari jumlah persentase
pencari kerja yang berhasil ditempatkan terhadap total pencari kerja
menurut tingkat pendidikan yaitu mencapai 32,84%.
Dalam hal penyerapan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang
ditempatkan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, sementara jumlah pencari kerja yang terdaftar mengalami
penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :
Tabel 2.25
Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008
No TahunYang Terdaftar
Pencari Kerja
Lowongan Kerja
Yang Ditempatkan
Sisa Pencari Kerja
1 2004 14.781 1.160 977 14.0742 2005 10.075 1.220 1.167 8.9083 2006 8.932 1.650 1.620 7.3124 2007 10.150 1.800 1.758 8.3925 2008*) 12.053 2.137 2.087 9.966
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 30
Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2008 pencari kerja
mengalami kenaikan, begitu pula pada lowongan kerja. Akan tetapi masih
terdapat ketimpangan antara pencari kerja dengan lowongan kerja,
sehingga jumlah pencari kerja masih banyak yang tidak tertampung pada
lowongan kerja yang dari segi kuantitasnya lebih sedikit daripada pencari
kerja.
2.4.7 Pemuda dan Olahraga
Jumlah Karang Taruna pada tahun 2008 berjumlah 275 dengan
pengurus berjumlah 3.863 orang dan anggota berjumlah 26.410 orang.
Sedangkan organisasi kepemudaan lainnya pada tahun 2008 berjumlah 58
dengan 555 pengurus dan 2.245 orang anggota. untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel 2.26 dibawah ini.
Tabel 2.26
Jumlah Karang Taruna dan OKP, Pengurus dan Anggota di Kabupaten Sumedang Tahun 2008
No. Organisasi Jumlah Pengurus Anggota
1 Karang Taruna *) 275 3.863 26.410
2 OKP Lainnya **) 58 555 2.245
Sumber: *) Dinas Sosial Kab. Sumedang 2008**) Kanpora 2008
Adapun Prestasi keolahragaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2006-
2008 dan telah membuahkan hasil diantaranya sebagai berikut :
Tabel 2.27
Prestasi Bidang Olahraga Tahun 2006-2008
No. Bidang Olahraga Nama Prestasi yang Dicapai Keterangan
1 Atletik 1. Doni Susanto 2 Medali Emas Porprov X 2006 Karawang2. Nur Hidayat Insan
3. Hadikusuma4. Anggi S. Lengkana5. Santika Dewi
1 Emas1 perak
2 Pencak Silat 1. Kusman 1 Emas1 Perunggu
Porprov X 2006 Karawang
2. Firman M. Lutfi 1 Perunggu3 Tinju Agung 1 Perunggu Porprov X 2006
Karawang
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 31
No. Bidang Olahraga Nama Prestasi yang Dicapai Keterangan
4 Sepak Takraw 1. Eko, Hadi, Arafik, Andi, Nurahmadi
2 Emas Beregu (3 Orang)
Porprov X 2006 Karawang
2. Eko, Hadi, Nurahmadi, Muhid, Zaenudin, Pauzan
1 Emas Beregu (6 Orang)
3. Eko, Hadi, Cucu, Muhid, Zaenudin, Pauzan, Arafik, Andi, Fadhlan, Feri, Indra
1 Perak Beregu (12 Orang)
4. Entin, Yuni, Nenden 1 Perunggu Beregu Putri (12 Orang)
5 Sepatu Roda 1. Agung 1 Emas
Porprov X 2006 Karawang
2. Havez 1 Perak3. Heri Akong 1 Perunggu4. Agung Restu, Aulia,
Heri Akong1 Perunggu Beregu
(3 Orang)5. Agung Restu Juara 4
6 Senam 1. Rahayu 1 PerakPorprov X 2006
Karawang2. Indah 1 Perunggu3. Rahayu, Indah,
Pygaveta Prilenti1 Perunggu Beregu
(3 Orang)7 Bola Volly Agustina P., Dwi Adriani,
Dita, Riantika, Erni, Fenti, Herawati, Lani, Apriliani, Mega Sukma, Rahayu, Sugiharti, Ratih Puspita, Rina Sumiati, Vera, Zulia Rachim
1 Perunggu
Porprov X 2006 Karawang
8 Karate 1. Dewi Yulianti, Yuli Eka Yanti, Alit Tresna
1 Emas Beregu (3 Orang)
Porprov X 2006 Karawang
2. Alit Tresna 1 Perak3. Anggela Fitri D, Yuli
Eka Yanti, Dodi1 Perunggu Beregu
4. Dewi Yulianti Juara 4 Dunia Kejuaraan Dunia di Helsinki
5. Yuli Eka Yanti 1 Perunggu Sea Games Vietnam6. Alit Tresna 1 Perunggu
9 Tarung Derajat Susi Dariah 1 Perunggu Porprov X 2006 Karawang
10 Judo Yudi Rohniar 1 Perunggu Porprov X 2006 Karawang
11 Bridge Kiki Hikmat, Pulus Halim 1 Perunggu Beregu (2 Orang)
Porprov X 2006 Karawang
12 Sepak Bola Puteri Juara 4 Nasional13 Sepeda Motor 1. Rifky 1 Emas
Porprov X 2006 Karawang
2. Feyzy, Agung, Owie 1 Emas Beregu (3 Orang)
3. Heru, Rifky, Owie 1 Perak Beregu (3 Orang)
4. Beni, Rifky, Owie 1 Perunggu Beregu (3 Orang)
5. Feyzy Juara 1 Asia Kelas 125 cc
14 Sepeda Jenis MTB Dadi Nurcahyadi 1 Perak Porprov X 2006 Karawang
Agus Suherlan 2 Emas 1 Emas Porprov X 2006 Karawang dan 1 Emas Sea
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 32
No. Bidang Olahraga Nama Prestasi yang Dicapai Keterangan
Games ManilaElmiari 1 Perunggu Sea Games
ManilaDadi Nurcahyadi Juara 1 MTB Sea Games
ManilaAgus Suherlan Juara 1 Down Hill Kejurnas
15 Atletik Doni Susanto 2 Emas PON XVII 2008 Kaltim
16 KarateNomor Kata
Alit TresnaYuli EkaDewi Yulianti
1 Emas PON XVII 2008Kaltim
17 Bermotor Owi NurhudaFeizy Juniardith
1 Perunggu1 Perunggu
PON XVII 2008 KaltimPON XVII 2008 Kaltim
18 Balap Sepeda Dadi Nurcahyadi 1 Emas PON XVII 2008 Kaltim
Agus Suherlan 1 Perak PON XVII 2008 Kaltim
19 FASI-Para Dedy Arifianto 3 Perunggu PON XVII 2008 Kaltim
20 Sepak Takraw Hadi MulyonoEko KusdiantoAndi
1 Perak bergu 3 orang
PON XVII 2008 Kaltim
Hadi MulyonoEko KusdiantoAndi FauzanNur AhmadiZainuddin
2 Perunggu beregu 6 orang
PON XVII 2008 Kaltim
21 Bridge Kiki Hikmat 1 Perak beregu 6 orang
PON XVII 2008 Kaltim
22 Bola Voli Indoor Ratih Puspita Rahayu 1 Perak PON XVII 2008 Kaltim
23 Atletik Anisa 1 Emas Lompat Jauh Putri
1 Perunggu Lari 100 m Putri
Popda Jabar 2008 Bandung
24 Atletik Titi 1 Perak Lempar Cakram Putri
Popda Jabar 2008 Bandung
25 Atletik Oji D.P. 1 Emas Lempar Lembing
Popda Jabar 2008 Bandung
26 Atletik Susi Herawati 1 Emas Lari 400 m Putri
Popda Jabar 2008 Bandung
27 Atletik AnisaSusi HerawatiIbadAndri
1 Emas Lari 4 x 100 m
Popda Jabar 2008 Bandung
28 Sepak Takraw Teguh, Dede UsepTantang, Arif, Yogi, Usep
1 Emas Beregu 3 orang Putra
Popda Jabar 2008 Bandung
Yeni, Astri, Cici, Yanti 1 Emas Beregu 3 orang Putri
Popda Jabar 2008 Bandung
30 Pencak Silat Khaerani S.D.Yuda Akbar
1 Perak Kelas D Putri1 Perak TGR
Popda Jabar 2008 Bandung
31 Senam Indah Permatasari 1 Emas nomor Ritmik
Popda Jabar 2008 Bandung
Sumber: KONI Kab. Sumedang, 2006-2008
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 33
2.4.8 Kebudayaan
Kebudayaan daerah merupakan modal dasar pembangunan yang
melandasi pembangunan yang akan dilaksanakan, warisan budaya yang
bernilai luhur merupakan dasar dalam rangka pengembangan pariwisata
budaya yang dijiwai oleh Agama Islam. Di Kota Sumedang terdapat satu
buah musium yaitu Musium Prabu Geusan Ulun. Salah satu aspek yang
ditangani secara berkelanjutan adalah pembinaan terhadap berbagai
kelompok kesenian.
Pemerintah terus membina kelompok dan organisasi Kesenian yang
ada, disamping juga melestarikan berbagai jenis dan bentuk kesenian
daerah yang bernilai luhur. Salah satu kesenian khas Sumedang yang
terus dikembangkan melalui ajang perlombaan adalah festipal Kuda
Renggong.
Kepada para Seniman yang berprestasi diberikan Anugrah Seni
sebagai penghargaan atas karyanya dan pengabdiannya, tercatat 440
Organisasi Kesenian dalam berbagai jenis seperti Kesenian Kuda
Renggong, Angklung, Calung, Tayuban, Teater, Wayang Golek, Dangdut,
Orgen Tunggal, Rengkong, Tarawangsa dan jenis kesenian lain yang
tersebar di pelosok Desa.
Perkembangan kepariwisataan daerah Kabupaten Sumedang dari
tahun 2004 – 2008 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.28
Perkembangan Pariwisata di Kabupaten SumedangTahun 2004-2008
No. Uraian 2004 2005 2006 2007 2008*)
1 Jumlah Tamu yang menginap di Hotel :- Wisman- Wisnu- Jumlah
1.29949.88051.179
2.54857.84260.390
2.94358.20661.149
2.96760.80163.768
3.02562.68765.712
2 Jumlah Kunjungan ke Obyek Wisata- Wisman- Wisnu- Jumlah
1.679248.963250.642
1.679250.177251.856
17.095270.172287.265
12.916294.424307.340
15.337320.829336.166
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 34
No. Uraian 2004 2005 2006 2007 2008*)
3 Jumlah tenaga Kerja pada Jasa Pariwisata (Orang)
1.302 1.330 1.427 1.303 1.547
4 Obyek Wisata yang dikembangkan
0 3 4 4 3
5 Jumlah Usaha Perhotelan 16 16 16 17 176 Jumlah Usaha restoran 111 113 120 121 129
Sumber : Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sumedang, 2004-2008Keterangan :*) Angka Sementara
Selain perkembangan pariwisata, peningkatan kunjungan
wisatawan juga dapat dipacu dengan adanya perkembangan
kebudayaan. Pada umumnya perkembangan kebudayaan tahun 2005
tidak jauh berbeda dengan tahun 2004 namun untuk perkembangan jenis
kesenian terdapat kenaikan 65.38 %, artinya terdapat penambahan
jumlah jenis kesenian yang telah dikembangkan. Untuk kondisi
perkembangan bidang kebudayaan yang mendukung kepariwisataan di
Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.29
Kondisi Kebudayaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004 – 2008
No. URAIAN 2004 2005 2006 2007 2008*)
1 Prasarana Kesenian 21 21 1 1 1
2 Pembimbing 138 138 1 7 6
3 Museum 1 1 1 1 1
4 Kelompok Kesenian Tradisional
935 935 132 130 125
5 Jenis Kesenian 52 86 54 54 54
6 Nilai Tradisi Masyarakat 34 34 32 32 30
7 Jumlah Seniman 2.930 2.930 311 310 309
8 Jumlah Cagar Budaya 178 178 90 90 90Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumedang, 2004-2008Keterangan :*) = Angka Sementara
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 35
2.5 Prasarana dan Sarana Daerah
2.5.1 Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi
Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Sumedang pada tahun 2008
sebanyak 457 unit koperasi dan koperasi tidak aktif berjumlah 115 unit
koperasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.30
Perkembangan Jumlah Koperasi Menurut Aktivitas di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008
No. Jenis Koperasi
Aktif (Unit) Tidak Aktif (Unit)
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 20081 Konsumsi 240 241 244 244 250 60 68 68 68 682 Produksi 50 38 38 38 41 32 30 30 28 253 Simpan
Pinjam5 9 11 17 17 4 8 7 1 1
4 Jasa - 1 1 1 1 1 - - - -5 Pemasaran 6 8 8 8 8 4 2 2 2 26 Unit Desa 26 27 27 27 27 1 - - - -7 Serba Usaha 25 25 27 32 36 5 5 4 4 58 Pondok
Pesantren7 20 20 20 19 23 10 10 10 10
9 Bitul Maal wal Tanwil 14 17 18 18 18 9 6 6 6 7
10 Sekunder 2 3 3 3 3 2 - 1 1 1Jumlah 375 389 397 408 420 141 129 128 120 119
Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2004-2008
Usaha perdagangan dan rumah makan keliling di Kabupaten
Sumedang berjumlah 32.239 usaha yang terdiri dari perdagangan 21.552
unit dan rumah makan berjumlah 10.688 unit. Sedangkan untuk usaha
perdagangan dan rumah makan non keliling berjumlah 31.166 usaha.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.31 dan tabel 2.32 dibawah
ini.
Tabel 2.31
Jumlah Usaha Perdagangan dan Rumah Makan Kelilingdi Kabupaten Sumedang Tahun 2008
No. Kecamatan Perdagangan Rumah Makan
1 Jatinangor 2.215 1.340
2 Cimanggung 2.527 1.363
3 Tanjungsari 2.149 763
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 36
No. Kecamatan Perdagangan Rumah Makan
4 Sukasari 342 145
5 Rancakalong 1.281 482
6 Pamulihan 912 366
7 Sumedang Selatan 1.445 823
8 Sumedang Utara 2.451 1.572
9 Ganeas 263 142
10 Situraja 436 371
11 Cisitu 651 121
12 Darmaraja 323 252
13 Cibugel 221 81
14 Wado 562 173
15 Jatinunggal 723 273
16 Jatigede 356 89
17 Tomo 319 231
18 Ujungjaya 502 242
19 Conggeang 480 215
20 Paseh 459 257
21 Cimalaka 789 492
22 Cisarua 193 134
23 Tanjungkerta 611 253
24 Tanjungmedar 515 119
25 Buahdua 705 292
26 Surian 121 97
Jumlah 21.551 10.688Sumber: BPS Kab. Sumedang, 2008
Tabel 2.32
Jumlah Usaha Perdagangan dan Rumah Makan Non Kelilingdi Kabupaten Sumedang Tahun 2008
No. Kecamatan Perdagangan Rumah Makan
1 Jatinangor 2.204 720
2 Cimanggung 1.784 277
3 Tanjungsari 2.258 291
4 Sukasari 532 49
5 Rancakalong 1.042 335
6 Pamulihan 846 221
7 Sumedang Selatan 1.727 243
8 Sumedang Utara 2.858 421
9 Ganeas 411 107
10 Situraja 824 161
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 37
No. Kecamatan Perdagangan Rumah Makan
11 Cisitu 793 95
12 Darmaraja 863 183
13 Cibugel 452 37
14 Wado 1.117 93
15 Jatinunggal 1.108 123
16 Jatigede 498 123
17 Tomo 553 243
18 Ujungjaya 526 472
19 Conggeang 732 173
20 Paseh 713 295
21 Cimalaka 1.319 178
22 Cisarua 265 83
23 Tanjungkerta 832 163
24 Tanjungmedar 456 101
25 Buahdua 813 152
26 Surian 271 30
Jumlah 25.797 5.369
Sumber: BPS Kab. Sumedang, 2008
2.5.2 Sosial Budaya
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang pada
tahun 2008 terdapat 6 Puskesmas DTP dari 32 Puskesmas yang ada, 74
Puskesmas Pembantu dan 96 Balai Pengobatan yang tersebar di semua
kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.33 dibawah ini.
Tabel 2.33
Sarana Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008
No. TahunPuskesmas
Puskesmas Pembantu
BalaiPengobatanPusk.
DTPPusk. Tanpa Perawatan
Jumlah
1 2004 6 26 32 68 53
2 2005 6 26 32 68 92
3 2006 6 26 32 69 73
4 2007 6 26 32 71 75
5 2008*) 6 26 32 74 77Sumber : Dinas Kesehatan, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 38
Pada tahun 2007 di Kabupaten Sumedang terdapat 196 sekolah TK,
6056 buah SD/MI, 134 buah SLTP/MTs, 68 SLTA/SMK negeri dan swasta.
Dibanding tahun sebelumnya ada penambahan beberapa buah sekolah
pada setiap jenjang pendidikan kecuali sekolah dasar. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.34
Sarana Pendidikan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008
No. Tahun TK SD/MI SLTP/MTs SLTA/SMK
1 2004 166 606 78 21
2 2005 178 632 79 24
3 2006 184 654 123 63
4 2007 196 656 134 68
5 2008*) 208 658 145 73Sumber : BPS Kab. Sumedang, 2004-2008Keterangan : *) Angka Sementara
Kehidupan beragama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam
kehidupan bersosial sehari-hari. Kehidupan beragama akan semakin baik
bila ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana keagamaan yang
baik pula.
Pada tahun 2007 jumlah sarana peribadatan di Kabupaten
Sumedang tercatat sebanyak 5.514 buah sarana ibadah Agama Islam
yang terdiri dari mesjid, langgar dan mushola. Sedangkan untuk sarana
ibadah agama lainnya terdiri dari 3 buah Gereja dan 2 buah Vihara.
Sarana peribadatan mesjid, langgar dan mushola tersebar hampir merata
di seluruh kecamatan, kecuali untuk Gereja hanya ada di kecamatan
Sumedang Selatan dan Jatinangor serta Vihara di Kecamatan Jatinangor
dan Sukasari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 39
Tabel 2.35
Sarana Peribadatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008
No. Tahun Mesjid Langgar Mushola Gereja Pura/ Vihara
1 2004 1.298 1.415 2.152 3 1
2 2005 1.186 1.523 2.152 3 1
3 2006 2.044 1.546 1.403 3 2
4 2007 2.267 1.712 1.535 3 2
5 2008*) 2.427 1.856 1.823 3 2Sumber : BPS Kab. SumedangKeterangan : *) = Angka Sementara
2.5.3 Transportasi dan Perhubungan
Panjang jalan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2008 sepanjang
1.882,442 Km yang terdiri atas jalan negara 60,000 Km, jalan provinsi
117,275 Km dan jalan kabupaten 796,056 Km., serta jalan desa sepanjang
909,111 Km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.36
Panjang Jalan di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008 (Km)
No. Jenis Data 2005 2006 2007 2008*
1 Panjang Jalan 1.882,442 1.882,442 1.882,442 1.882,442
2 Panjang Jalan Negara 60,724 60,724 60,724 60,000
3 Panjang Jalan Provinsi 124,017 124,017 124,017 117,275
4 Panjang Jalan Kabupaten 756,480 756,480 756,480 796,056
5 Panjang Jalan Desa 941,221 941,221 941,357 909,111
Sumber : Dinas PU Kab. SumedangKeterangan : *) = Angka Sementara
Pada tahun 2008 jumlah trayek yang ada di Kabupaten Sumedang
tidak mengalami perubahan bila dilihat dari tahun sebelumnya yaitu
sebanyak 64 trayek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.37
dibawah ini.
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 40
Tabel 2.37
Jumlah Sarana Angkutan di Kabupaten Sumedang Tahun 2007-2008
No UraianJumlah Trayek Jumlah Kendaraan
2007 2008* 2007 2008*
1 AKAP 1 1 50 50
2 AKDP 12 12 598 598
3 Angkutan Perkotaan 24 24 1.028 1.028
4 Angkutan Kota 1 1 87 87
5 Angkutan Perdesaan 16 16 448 448
Jumlah 54 54 2.211 2.211
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. SumedangKeterangan : *) = Angka Sementara
2.5.4 Telekomunikasi dan Informasi
Penggunaan jaringan komunikasi di Kabupaten Sumedang
khususnya sambungan telepon telah tersebar di seluruh wilayah
kecamatan. Jumlah sambungan yang ada telah mencapai 7.256 buah
sambungan telepon yang dihubungkan ke pusat-pusat pemukiman,
perdagangan, kawasan-kawasan industri serta tempat-tempat pariwisata.
Realisasi produksi kegiatan PT. Pos Indonesia pada tahun 2008
mencapai 710.547 pucuk baik surat, paket dan wesel. Untuk kegiatan
transaksi mencapai 97.720 transaksi baik berupa tabungan maupun
pembayaran pensiunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.38
Realisasi Produksi Kegiatan PT. Pos IndonesiaCabang Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008
No. Tahun Pucuk Transaksi
1 2005 549.555 119.398
2 2006 591.297 95.627
3 2007 650.922 96.673
4 2008* 710.547 97.720
Sumber : BPS Kab. SumedangKeterangan : *) = Angka Sementara
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 41
2.5.5 Pengairan/Keirigasian
Penanganan kegiatan pengairan/keirigasian diarahkan dalam
rangka mengembangkan infrastuktur irigasi yang mendukung
pengembangan agribisnis yang difokuskan kepada Pemeliharaan,
Perbaikan, Rehabilitasi serta Peningkatan. Perbaikan prasarana pengairan
berupa jaringan irigasi dan persungaian yang telah ditangani sepanjang
Tahun 2004 - 2008 dapat dilihat pada tabel 2.39 berikut :
Tabel 2.39
Perkembangan Irigasi yang Tertanganidi Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008
No. Jenis IrigasiJumlah
Prasarana Keseluruhan
Tahun
2004 2005 2006 2007 2008*)
1 Irigasi Teknis 4 1 - 1 1 1
2 Irigasi Semi Teknis 15 9 6 8 2 5
3 Irigasi Sederhana 41 19 10 9 - 8
4 Irigasi Pedesaan 585 67 43 28 53 60
5 Irigasi Tadah Hujan 107 - - - - -
Jumlah 852 96 59 46 56 74Sumber : Dinas PU Kabupaten SumedangKeterangan : *) = Angka Sementara
Penyediaan air irigasi mengalami penurunan sebagai akibat
rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sehingga
banyak jaringan irigasi dalam kondisi rusak, terutama sangat dirasakan
pada daerah-daerah penghasil beras. Infrastruktur pengendalian daya
rusak air terutama untuk pengendalian banjir juga masih belum memadai
akibatnya di beberapa wilayah, bencana banjir menghambat kegiatan
ekonomi dan menimbulkan kerusakan baik di permukiman maupun di
lokasi kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun mengenai gambaran
dampak pembangunan prasarana irigasi terhadap perkembangan areal
yang terairi dapat dilihat pada tabel 2.40 berikut :
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 42
Tabel 2.40
Dampak Pembangunan Prasarana Irigasi Terhadap Perkembangan Areal yang Terairi di Kabupaten Sumedang
Tahun 2004-2008
No Jenis IrigasiArea yang Terairi
2004 2005 2006 2007 2008*)
1 Irigasi Teknis 791 - - 304 3602 Irigasi Semi
Teknis1.920 1.219 1.167 1.467 1.741
3 Irigasi Sederhana 672 926 - - -4 Irigasi Pedesaan 7.650 2.374 2.196 2.644 3.1395 Irigasi Tadah
Hujan- - - -
Jumlah 11.033 4.519 3.363 4.415 5.240Sumber : Dinas PU Kabupaten SumedangKeterangan : *) = Angka Sementara
2.5.6 Drainase
Sistem drainase merupakan sistem pengaliran air hujan yang terdiri
dari dua macam sistem, yakni sistem drainase melaiui sungai-sungai atau
saluran sekunder disebut juga sistem drainase makro serta sistem yang
melalui saluran-saluran lingkungan disebut sistem drainase mikro.
Kabupaten Sumedang pada umumnya menggunakan sistem
drainase alami atau makro. Hal ini terjadi karena wilayah ini dialiri
beberapa sungai dan anak sungai yang termasuk ke dalam Daerah Aliran
Sungai (DAS) Citarik, DAS Cipeles, DAS Cipunagara, DAS Cipelang, DAS
Cimanuk Hilir dan DAS Cilutung.
Untuk sistem drainase mikro di Kabupaten Sumedang, pada
umumnya mengikuti kemiringan tanah, sehingga memudahkan pengaliran
aliran air hujan sampai ke badan air penerima. Sistem ini dipergunakan
untuk kawasan perkotaan seperti di Kota Sumedang, Cimalaka,
Tanjungsari, Jatinangor, Wado dan beberapa ibukota Kecamatan lainnya.
Saluran drainase ini akan mengikuti pola jaringan jalan yang ada dan
berakhir di sungai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.3 di
bawah ini.
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 43
Gambar 2.3
Rencana Jaringan Drainase
Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang, 2002-2012
2.5.7 Air Bersih
Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam
pemenuhan kebutuhan hidupnya seperti minum/memasak, mandi,
mencuci dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih
tersebut, penduduk Kabupaten Sumedang saat ini dilayani beberapa
sumber air bersih seperti PAM, sumur gali dan sumur pompa.
Gambar 2.4
Rencana Sistem Penyedian Air Minum
Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang, 2002-2012
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 44
Produksi air bersih pada tahun 2007 sebesar 7.401.039 m3,
sedangkan terjual sebesar 5.212.643 m3. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel 2.41 di bawah ini.
Tabel 2.41
Produksi Air Bersih dan Terjual di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008
No. Tahun Produksi (M3)
Terjual (M3)
1 2004 6.232.454 4.905.489
2 2005 6.168.741 4.389.595
3 2006 6.506.117 5.154.375
4 2007 7.401.039 5.212.643
5 2008*) 7.786.672 5.484.250Sumber : BPS Kab. SumedangKeteranga : *) = Angka Sementara
2.5.8 Air Limbah
Jenis limbah yang terdapat di Kabupaten Sumedang dapat
dibedakan menjadi dua macam yaitu limbah domestik dan limbah non
domestik. Limbah domestik merupakan limbah hasil buangan rumah
tangga dari kegiatan mandi, cuci dan kakus. Sedangkan limbah non
domestik merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan non rumah
tangga seperti limbah cair buangan pabrik/industri, limbah penggilingan
padi, limbah ternak dan sebagainya.
Sistem pembuangan limbah domestik di wilayah Kabupaten
Sumedang selain menggunakan jamban keluarga berupa septic
tank/cubluk juga dimanfaatkan pula sungai dan Kolam dan pembuangan
langsung ke saluran drainase yang ada. Hal ini umumnya terdapat di
wilayah kota dan di sekitar jalur jalan utama yang terdapat saluran
drainase. Untuk lebih jelasnya mengenai jaringan air limbah dapat dilihat
pada gambar dibawah ini.
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 45
Gambar 2.5
Rencana Pengelolaan Air Limbah
Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang, 2002–2012
Persentase keluarga yang memiliki sarana pembuangan air limbah
domestik yang memenuhi syarat kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.42
Tabel 2.42
Persentase Keluarga yang Memiliki Sarana Pembuangan Air Limbah Domestik yang Memenuhi Syarat Kesehatan
Tahun 2004 – 2008
No. Jenis SaranaPersentase Sarana yang Memenuhi Syarat Kesehatan
2004 2005 2006 2007 2008
1 Jamban Keluarga 59,59 63,02 61,80 64,37 67,50
2 SPAL 40,60 41,070 39,40 39,77 40,00
Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kab. Sumedang 2004-2008
2.5.9 Energi
Banyaknya daya tersambung di Kabupaten Sumedang tahun 2008
sebesar 323.509,19 kVA yang dirinci menurut sektor pelanggan yaitu
sektor rumah tangga sebesar 11.393,94 kVA, sekor bisnis sebesar
174.242,55 kVA, sektor publik sebesar 2.520,76 kVA, sektor industri
sebesar 126.491,39 kVA dan sektor sosial sebesar 8.860,55 kVA. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.43 dibawah ini.
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 46
Tabel 2.43
Banyaknya Daya Tersambung Menurut Sektor Pelanggan (kVA)di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008
No. TahunSektor Pelanggan
Rumah Tangga
Bisnis Publik Industri Sosial
1 2005 120.139,00 9.764,00 1.931,00 4.637,00 4.080,00
2 2006 10.228,70 162.486,30 2.400,00 125.818,65 8.182,15
3 2007 10.811,32 168.364,42 2.460,38 126.155,02 8.521,35
4 2008* 11.393,94 174.242,55 2.520,76 126.491,39 8.860,55Sumber : BPS Kab. SumedangKeterangan : *) = Angka Sementara
Pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan
aktivitas perekonomian serta menciptakan keamanan dan kenyamanan
lingkungan antara lain melalui pemasangan jaringan listrik untuk
penerangan jalan umum dan listrik masyarkat (LISMAS) pedesaan.
Pemasangan jaringan listrik lebih diprioritaskan pada penerangan jalan
umum (PJU) di titik-titik rawan yang pada tahun 2006 berjumlah 315 titik
PJU. Untuk pemasangan listrik masyarakat (LISMAS) pedesaan terpasang
di 10 desa pada tahun 2006. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
Tabel 2.44
Pelayanan Jaringan Listrik di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008
No. Tahun PJU (Titik) LisMas (Desa)
1 2004 23 102 2005 87 163 2006 315 104 2007 20 85 2008* 100 9
Sumber :Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kab. SumedangKeterangan : *) = Angka Sementara
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 47
2.6 Kondisi Pemerintahan Umum
2.6.1 Pelayanan Catatan Sipil
Pelayanan yang berkaitan dengan pengaturan kependudukan yaitu
NIK, KK, KTP serta pelayanan yang berhubungan dengan catatan sipil
seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta penyerahan
anak dan akta lainnya. Jumlah cakupan layanan pendaftaran penduduk
dan catatan sipil tahun 2006 terdiri dari NIK berjumlah 67.258 buah, KK
berjumlah 87.257 buah, KTP berjumlah 286.753 buah dan akta-akta
pencatatan sipil berjumlah 38.378 akta pencatatn sipil. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.45 dibawah ini.
Tabel 2.45
Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Kabupaten Sumedang Tahun 2006 - 2008
NoJenis
Pelayanan2006 2007 2008*)
Gratis Bayar Jumlah Gratis Bayar Jumlah Gratis Bayar Jumlah1 Nomor Induk
Kependudukan (NIK)
67.258 - 67.258 1.078.755 - 1.078.755 79.868 - 79.868
2 Kartu Keluarga (KK)
85.300 1.957 87.257 64.902 6.121 70.840 64.252 7.269 71.521
3 Kartu Tanda Penduduk (KTP)
281.766 4.987 286.753 202.904 5.429 208.333 200.875 9.350 210.225
4 Akta-akta Pencatatan Sipil
35.762 2.616 38.378 21.810 3.905 25.715 21.592 4637 26.229
Sumber : Disduk, KB dan Casip Kab. Sumedang, 2006-2008Keterangan : *) = Angka Sementara
2.6.2 Perijinan
Sejak Juni 2007 dilaksakanlah kegiatan unit PPTSP (Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu) sebagai salah satu bentuk kepedulian
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terhadap penyederhanaan
pelayanan perijinan kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang
diberikan menjadi jauh lebih cepat, tepat dan mudah. Adapun perijinan
yang dikeluarkan oleh unit PPTS diantaranya IPPT (Ijin Peruntukan
Penggunaan Tanah), IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), IUJK (Ijin Usah
Jasa Konstruksi), Ijin Kebudayaan dan Usaha Kepariwisataan,
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 48
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Ijin Gangguan (Ho), Ijin
Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Tanah, Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan Izin
Trayek.
2.6.3 Aparatur Pemerintahan
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Struktural lingkup Pemda di Kabupaten
Sumedang tahun 2007 sebanyak 3.242 orang, golongan IV sebanyak 135
orang, golongan III sebanyak 1.757 orang, golongan II sebanyak 1.236
orang dan golongan I sebanyak 114 orang. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel 2.46 dibawah ini.
Tabel 2.46
Jumlah PNS Struktural Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007
No. Dinas/InstansiGolongan
JumlahIV III II I
1 Sekretariat Daerah 13 125 46 1 1852 Sekretariat DPRD 5 18 15 1 393 Dinas Pendidikan 13 440 646 69 1.1684 Dinas Kesehatan 8 138 120 2 268
5Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan 4 117 26 0 147
6 Dinas Peternakan dan Perikanan 4 50 22 0 767 Dinas Pajak 3 31 10 1 458 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5 23 13 1 429 Dinas PU 6 150 103 25 284
10 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 6 26 11 0 43
11 Dinas Perindustrian, perdagangan dan Investasi 5 47 15 4 71
12 Dinas Kehutanan, Sumberdaya Mineral dan Energi 5 80 22 1 108
13 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5 50 11 0 6614 Dinas Perhubungan dan Telematika 5 37 32 1 7515 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 6 46 4 0 56
16Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil 6 46 12 1 65
17 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 4 31 14 1 50
18 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 40 7 0 53
19 Badan Keuangan Daerah 3 42 12 0 5720 Badan Kesatuan Bangsa 5 16 3 0 24
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 49
No. Dinas/InstansiGolongan
JumlahIV III II I
21 Badan Lingkungan Hidup 4 39 19 3 6522 Inspektorat Kabupaten 5 17 3 0 25
23Kantor Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 1 15 2 0 18
24 Kantor Pemuda dan Olahraga 3 19 5 0 2725 Kantor Komunikasi dan Informasi 1 34 8 0 4326 Kantor Satuan Pamong Praja 0 11 11 0 2227 RSUD 2 58 42 3 10528 Akademi Keperawatan 2 11 2 0 15
Jumlah 135 1.757 1.236 114 3.242Sumber: BPS Kab. Sumedang, 2007
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Fungsional lingkup Pemda di
Kabupaten Sumedang tahun 2007 sebanyak 17.990 orang, golongan IV
sebanyak 4.340 orang, golongan III sebanyak 4.021 orang, golongan II
sebanyak 649 orang dan golongan I sebanyak 8.980 orang. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.47 dibawah ini.
Tabel 2.47
Jumlah PNS Fungsional Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007
No. Dinas/InstansiGolongan
JumlahIV III II I
1 Sekretariat Daerah 0 3 0 3 62 Dinas Pendidikan 4.286 3.243 382 7.911 15.8223 Dinas Kesehatan 5 333 139 447 924
4Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan 0 2 0 2 4
5 Dinas PU 0 1 0 1 2
6Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 2 0 2 4
7Dinas Kehutanan, Sumberdaya Mineral dan Energi 0 2 0 2 4
8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 19 0 19 389 Dinas Perhubungan dan Telematika 0 3 1 4 8
10Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil 0 99 1 100 200
11Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 0 1 0 1 2
12 Inspektorat Kabupaten 1 14 0 15 30
13Kantor Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 20 137 34 191 382
14 RSUD 28 148 92 268 53615 Akademi Keperawatan 0 14 0 14 28
Jumlah 4.340 4.021 649 8.980 17.990Sumber: BPS Kab. Sumedang, 2007
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 50
Jumlah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemda di Kecamatan dan
Kelurahan Kabupaten Sumedang tahun 2007 sebanyak 516 orang,
golongan IV sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 376 orang,
golongan II sebanyak 143 orang dan golongan I sebanyak 7 orang. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.48 dibawah ini.
Tabel 2.48
Jumlah PNS lingkup Pemerintah Daerahdi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sumedang
No. KecamatanGolongan
JumlahIV III II I
1 Jatinangor 1 18 3 0 222 Cimanggung 1 17 7 1 263 Tanjungsari 0 19 7 0 264 Sukasari 0 20 4 0 245 Pamulihan 0 16 9 0 256 Rancakalong 1 18 6 0 257 Sumedang Selatan 0 15 4 0 198 Sumedang Utara 1 21 5 0 279 Ganeas 0 14 2 0 1610 Situraja 0 15 5 0 2011 Cisitu 0 13 7 1 2112 Darmaraja 0 11 7 0 1813 Cibugel 0 12 2 0 1414 Wado 0 15 5 3 2315 Jatinunggal 0 13 2 0 1516 Jatigede 0 11 3 0 1417 Tomo 0 12 5 1 1818 Ujungjaya 0 13 5 0 1819 Paseh 0 15 4 1 2020 Conggeang 0 12 12 0 2421 Cimalaka 0 16 0 0 1622 Cisarua 0 14 4 0 1823 Tanjungkerta 0 14 8 0 2224 Tanjungmedar 0 10 4 0 1425 Buahdua 0 13 6 0 1926 Surian 0 9 3 0 1227 Kelurahan 0 52 14 0 66
Jumlah 4 376 143 7 516Sumber: BPS Kab. Sumedang
Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sumedang sebanyak 279
desa/Kelurahan yang tersebar di 26 Kecamatan. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel 2.49 dibawah ini.
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 51
Tabel 2.49
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008
No. Kecamatan Desa Kelurahan
1 Jatinangor 12
2 Cimanggung 11
3 Tanjungsari 12
4 Sukasari 7
5 Rancakalong 10
6 Pamulihan 11
7 Sumedang Selatan 10 4
8 Sumedang Utara 10 3
9 Ganeas 7
10 Situraja 14
11 Cisitu 10
12 Darmaraja 16
13 Cibugel 7
14 Wado 11
15 Jatinunggal 9
16 Jatigede 12
17 Tomo 9
18 Ujungjaya 9
19 Conggeang 12
20 Paseh 10
21 Cimalaka 14
22 Cisarua 7
23 Tanjungkerta 11
24 Tanjungmedar 9
25 Buahdua 14
26 Surian 8
Jumlah 272 7Sumber: Setda Kab. Sumedang, 2008
2.7 Isu Strategis
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan
fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun
sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan
pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu
strategis pembangunan daerah:
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 52
1. Kualitas pelayanan umum pemerintahan masih dirasakan kurang
memuaskan bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Sumedang,
seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan perizinan yang
bertumpu pada perilaku aparatur dan dukungan sarana.
2. Kompetensi dan daya saing penduduk usia produktif/angkatan kerja di
Kabupaten Sumedang masih dirasakan kurang memenuhi harapan
dunia usaha, sehingga peluang kerja dan peluang usaha kurang
termanfaatkan secara optimal. Hal ini sangat berkaitan dengan
kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
3. Pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat mengakibatkan sektor riil
kurang mampu berkembang dan memberikan pendapatan secara
merata kepada segenap masyarakat. Hal ini menyebabkan masih
terdapatnya masyarakat Kabupaten Sumedang berada di bawah garis
kemiskinan.
4. Kondisi lingkungan hidup yang cenderung semakin memprihatinkan
sebagai akibat eksploitasi dan perilaku manusia yang tidak terkendali.
Hal ini terjadi karena tidak terintegrasinya aktivitas perlindungan fungsi
lingkungan hidup dengan pemanfaatan sumberdaya alam untuk
kepentingan ekonomi.
5. Terjadinya kesenjangan pertumbuhan antar wilayah yang masih
sangat dirasakan, terutama antara daerah perkotaan dengan
perdesaan, demikian pula antar wilayah kecamatan. Ketimpangan
terjadi dalam hal pemenuhan layanan infrastruktur dan aktifitas
ekonomi.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 3 – 1
Beberapa isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan
pembangunan di wilayah Kabupaten Sumedang antara lain : peningkatan
kualitas pelayanan publik, peningkatan sumberdaya manusia (SDM),
peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan kondisi lingkungan
hidup, dan pemerataan wilayah pembangunan. Hal tersebut merupakan
tantangan yang harus dihadapi bagi kepemimpinan Kepala Daerah
Kabupaten Sumedang terpilih periode 2008-2013 dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya menjadi lebih baik.
Berdasarkan kondisi saat ini maupun tantangan dan peluang yang
akan dihadapi pada lima tahun kedepan, maka harus disusun sebuah
agenda dan prioritas pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten
Sumedang, agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terukur dan
terkendali. Dengan demikian, visi dan misi Kepala Daerah terpilih harus
mengakomodir hal tersebut yang selanjutnya akan dijabarkan dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sumedang 2009-2013, yang akan dijadikan pedoman bagi
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana
Strategis (Renstra) dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan
di Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu tahun 2009 - 2013.
3.1. Visi Daerah
Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang akan dihadapi
dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal
dasar yang dimiliki dan berbagai masukan dari berbagai pihak pada saat
proses penyusunan RPJPD, maka visi pembangunan Kabupaten
BAB III
VISI DAN MISI
B A B
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 3 – 2
Sumedang Tahun 2005-2025 adalah ”KABUPATEN SUMEDANG
SEJAHTERA, AGAMIS, DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025”. Visi
tersebut dapat diringkas menjadi ”SUMEDANG SEHATI”, yang diartikan
sebagai kabupaten yang makin kokoh dan berdaya juang tinggi dalam
membangun daerahnya dengan dilandasi orientasi masyarakat berupa:
1. Perilaku yang berpegang pada prinsip sauyunan, sareundeuk saigel,
sabobot sapihanean. Maknanya adalah dalam lingkungan kehidupan
berpemerintahan dan bermasyarakat, senantiasa mengedepankan
kepuasan dalam layanan pemerintahan dan pembangunan diberbagai
bidang melalui pola kemitraan, permusyawarahan, transparansi, saling
percaya serta senantiasa proporsional dalam mendistribusikan hak dan
kewajiban diantara stakeholders pemerintahan guna mewujudkan
kemajuan pembangunan daerah yang dikehendaki masyarakat daerah.
2. Masyarakat yang telah mengedepankan nilai-nilai kesetiakawanan
sosial dalam mengelola permasalahan dan kebutuhan masyarakat
daerah.
3. Masyarakat yang makin kokoh dalam mewujudkan tanggungjawab
untuk meredistribusikan kemakmuran daerah, antara kelompok
ekonomi lemah (kaum dhuafa) atau miskin secara materi namun
potensial untuk menopang kemajuan kelompok ekonomi kuat (kaum
agnia) yang terus menunjukkan kesetiakawanan sosio-ekonominya
untuk mengarahkan kaum ekonomi lemah menjadi produktif.
4. Meningkatnya pelayanan publik.
Kabupaten Sumedang yang sejahtera ditandai dengan kondisi
kehidupan masyarakat Sumedang yang memenuhi standar kelayakan
dalam pemenuhan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan dan
bermatapencaharian layak serta jaminan keamanan dengan senantiasa
mempertimbangkan kelestarian daya dukung lingkungan yang
berkelanjutan.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 3 – 3
Kondisi ideal di bidang pendidikan ditunjukkan dari:
1. Meningkatnya tingkat pendidikan formal masyarakat yang dilihat dari
target pendidikan dasar telah tuntas dan memasuki tahapan
pendidikan menengah.
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan di daerah yang
berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat yang makin
mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
3. Meningkatnya penguasaan keterampilan, ilmu pengetahuan dan
teknologi serta mampu mengimplementasikan dalam perikehidupan
masyarakat daerah yang makin produktif.
4. Terwujudnya pendidikan yang berdayaguna dan berhasilguna untuk
memenuhi kebutuhan hidup.
Kondisi ideal di bidang kesehatan ditunjukkan dari:
1. Terciptanya kondisi lingkungan sehat sesuai standar kesehatan
kehidupan individu, keluarga dan masyarakat dengan
mempertimbangkan kearifan lokal dan sosial.
2. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan tidak
memilahkan lokasi perdesaan dan perkotaan.
3. Terwujudnya sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang
berkeadilan dan berdaya saing.
4. Terwujudnya stabilitas kehidupan sosial yang mendukung terciptanya
perikehidupan masyarakat daerah yang tercermin dalam perilaku silih
asah, silih asih dan silih asuh.
5. Terwujudnya keluarga sebagai basis persemaian nilai-nilai budaya,
pendidikan dan kesehatan.
Kondisi ideal di bidang mata pencaharian layak dan
berkesinambungan ditunjukkan dari:
1. Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder dan
sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif, bernilai tambah dan
berdaya saing serta keterkaitan pembangunan ekonomi antar wilayah
baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 3 – 4
2. Makin kokohnya perekonomian daerah yang berdaya saing secara
regional, nasional dan internasional, berbasis pada upaya
mengembangkan keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif
dalam mendayagunakan potensi agribisnis, pariwisata dan industri.
3. Meningkatnya akses yang lebih berkeadilan terhadap sumberdaya
ekonomi bagi seluruh masyarakat Sumedang.
4. Terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat Sumedang
dengan tingkat harga yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat.
5. Meningkatnya perlindungan dan regulasi pemerintah terhadap pelaku
sosio ekonomi daerah dalam mendukung iklim investasi yang kondusif.
6. Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat yang ditopang
oleh makin produktifnya pendayagunaan potensi agribisnis, pariwisata
dan industri daerah.
7. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik
Regional Bruto yang berdampak terhadap penurunan kemiskinan.
8. Meningkatnya pendayagunaan dan pemanfaatan potensi agribisnis,
pariwisata dan industri daerah yang selaras dengan kearifan sosial.
9. Meningkatnya ketersediaan dan kontribusi infrastruktur perekonomian
daerah serta infrastruktur transportasi, energi, komunikasi,
sumberdaya air yang handal dan sejalan dengan kebutuhan
pembangunan skala regional dan nasional.
10.Meningkatnya partisipasi dan kemitraan dunia usaha serta masyarakat
dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur daerah yang
memadai.
11.Terwujudnya pembangunan pemeliharaan infrastruktur yang sejalan
dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup.
12.Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi dan
berkelanjutan antara kawasan lindung dan budidaya serta antara
kawasan perkotaan dan perdesaan.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 3 – 5
13.Meningkatnya penyediaan lapangan pekerjaan dan pendayagunaan
tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing secara
berkesinambungan berbasis pada keunggulan potensi daerah guna
mendukung pembangunan.
Kabupaten Sumedang yang agamis ditandai dengan kondisi lingkungan
kehidupan sosial yang makin dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan masyarakat yang
diakui dalam sistem keagamaan nasional, kondisi ideal kehidupan agamis
ditunjukkan dari:
1. Meningkatnya jatidiri dan karakter masyarakat yang makin beriman
dan bertakwa dalam keragaman keyakinan beragama dan beribadat
yang dijamin kelangsungannya oleh pemerintah.
2. Menguatnya kemitraan dan tanggungjawab dalam pembangunan
pendidikan keagamaan serta sarana dan prasarana keagamaan di
daerah.
3. Menguatnya kesalehan sosial masyarakat dan aparatur pemerintah
serta memperkokoh silaturahmi antar dan inter umat beragama untuk
menguatkan pengamalan agama dalam kehidupan berkeluarga,
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kabupaten Sumedang yang demokratis ditandai dengan kondisi
lingkungan kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat yang makin
dijiwai oleh supremasi dan kesadaran hukum, tata kelola penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan baik, partisipasi masyarakat berlandaskan
kesetaraan gender yang makin dewasa dalam proses penetapan dan
penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah serta
pewarisan nilai-nilai kejuangan bangsa dan kearifan lokal masyarakat.
Kondisi ideal kehidupan demokratis ditunjukkan dari:
1. Terwujudnya penyelenggaraan akuntabilitas Pemerintahan Daerah dan
penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas pembantuan yang
proporsional.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 3 – 6
2. Meningkatnya aksesibilitas, transparansi, pengawasan masyarakat
dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah.
3. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang makin
efisien dan efektif serta peningkatan pelayanan prima pada setiap unit
kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Meningkatnya profesionalisme aparatur dan efisiensi birokrasi dalam
kerangka reformasi birokrasi yang makin mantap.
5. Terwujudnya kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif.
6. Terselenggaranya otonomi desa yang makin efektif.
7. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat yang lebih baik.
3.2. Misi Daerah
Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten
Sumedang 2005-2025 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi
pembangunan sebagai berikut:
1. Misi Pertama, Mewujudkan Masyarakat Madani yang
Berpendidikan, Berbudaya dan Berpola Hidup Sehat, adalah
membangun masyarakat Sumedang yang berbudaya mulia dan mandiri
yang memiliki akses terhadap pendidikan formal yang berkualitas,
dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan mendorong
kesetaraan gender, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang
didasari ilmu pengetahuan dan teknologi berdaya saing,
mengutamakan pola hidup sehat sejahtera secara jasmani, rohani dan
sosial, sehingga berada dalam kondisi stabil yang mendukung
terciptanya kehidupan masyarakat yang dilandasi kearifan lokal,
kesalehan sosial dengan mencerminkan pola perilaku silih asah, silih
asih, silih asuh, akhirnya tercipta keluarga yang dapat menjadi tempat
persemaian nilai budaya, pendidikan dan kesehatan.
2. Misi Kedua, Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Tangguh
dan Berkelanjutan yang Berbasis pada Agribisnis, Pariwisata
dan Industri, adalah mengembangkan dan memperkuat keterkaitan
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 3 – 7
antar sektor perekonomian daerah yang berdaya saing secara regional
dan internasional, dengan berbasis pada upaya mengembangkan
keunggulan komparatif, kompetitif, dan kooperatif dalam
mendayagunakan potensi sosio ekonomi lokal terutama dalam
agribisnis, pariwisata dan industri yang mengindahkan kearifan budaya
lokal dan kesinambungan lingkungan hidup. Perkembangan ekonomi
daerah didukung oleh kerjasama antara domain kepemerintahan dalam
penyediaan infrastruktur yang memadai, pemeliharaan pembangunan
infrastruktur yang sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup, keseimbangan pemanfaatan ruang
yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya serta antara
kawasan perkotaan dan perdesaan, penciptaan dan pendayagunaan
tenaga kerja yang berkualitas dan berdayasaing serta perlindungan
regulasi pemerintahan terhadap pelaku sosio ekonomi daerah guna
mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
3. Misi Ketiga, Mewujudkan Masyarakat Daerah yang Berakhlak
Mulia, yang Berlandaskan Keimanan dan Ketakwaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang Makin Toleran Sesuai
dengan Falsafah Pancasila, adalah meningkatnya jatidiri dan
karakter masyarakat yang makin beriman dalam keragaman keyakinan
beragama dan beribadat yang dijamin kelangsungannya oleh
pemerintah, memperkuat kemitraan dan tanggung jawab dalam
pembangunan pendidikan keagamaan dan sarana prasarana
keagamaan di daerah, menguatnya kesalehan sosial masyarakat dan
aparatur pemerintah serta memperkokoh silaturahmi antar umat
beragama dan intern umat beragama untuk menguatkan pengamalan
agama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
4. Misi Keempat, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik, adalah mewujudkan penyelenggaraan akuntabilitas
Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah serta
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 3 – 8
tugas pembantuan yang proporsional, meningkatkan aksesibilitas,
transparansi, pengawasan masyarakat dalam penyusunan kebijakan
Pemerintah Daerah, meningkatkan penyelenggaraan pelayanan
masyarakat yang makin efisien dan efektif dan peningkatan pelayanan
prima pada setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah,
meningkatkan profesionalisme aparatur dan efisiensi birokrasi dalam
kerangka reformasi birokrasi yang makin mantap, mewujudkan
kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif,
menyelenggarakan otonomi desa yang makin efektif, serta
mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang lebih baik.
5. Misi Kelima, Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis dalam
Kesetaraan Gender Berlandaskan Hukum dan Hak Asasi
Manusia, adalah mewujudkan penyelenggaraan kelembagaan
demokrasi daerah, baik pada suprastruktur maupun infrastruktur politik
serta meningkatkan budaya hukum dan HAM, meningkatkan peran dan
partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, mewujudkan
kemitraan dengan media dalam bentuk penyampaian kepentingan
masyarakat daerah serta meningkatkan penegakan hukum secara adil
dalam kesetaraan gender dan menghormati hak asasi manusia.
3.3. Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang 2008-2013
Berdasarkan Gambaran umum, isu-isu strategis dan kondisi yang
dihadapai Sumedang saat ini, serta memperhatikan Visi Daerah tersebut
maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:
“PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT SEBAGAI AKSELERASI PENCAPAIAN VISI
SUMEDANG 2005-2025”
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 3 – 9
Adapun penjelasan visi jangka menengah Pemerintah Kabupaten
Sumedang 2009-2013 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan adalah suatu kondisi peningkatan
kualitas berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik baik secara
administratif maupun non administratif yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah bagi seluruh warga masyarakat Sumedang yang
lebih memuaskan, berkeadilan, murah, terjangkau dan tepat waktu
sesuai dengan kebutuhan guna mendukung terwujudnya
kesejahteraan masyarakat.
2. Kesejahteraan Masyarakat adalah terwujudnya suatu kondisi
kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar
dibidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kehidupan yang
layak bagi masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana
infrastruktur daerah dalam mendorong aktivitas perekonomian daerah
dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
3. Akselerasi Pencapaian Visi Sumedang 2005-2025 adalah
merupakan percepatan terwujudnya masyarakat Kabupaten Sumedang
yang Sejahtera, Agamis dan Demokratis (Sumedang Sehati) pada
tahun 2025 yang direalisasikan melalui tahapan dan skala prioritas
pembangunan daerah 5 (lima) tahunan ke dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sumedang dari tahap 1 sampai dengan tahap ke 4. Akselerasi
pencapaian Visi Sumedang dimaksud dalam Visi ini, fokusnya lebih
diarahkan pada prioritas tahapan RPJMD ke 2 untuk kurun waktu
pelaksanaan tahun 2009-2013 sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam RPJPD 2005-2025, dengan fokus pada 41 prioritas
pembangunan 5 tahun ke 2 sebagai berikut :
1) Melanjutkan fokus pembangunan daerah pada RPJMD ke-1 yang
dapat memperkuat capaian RPJMD ke-2.
2) Pengembangan pendidikan jalur non formal.
3) Peningkatan perintisan penerapan wajar dikdas 12 tahun.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 3 – 10
4) Peningkatan pemberian dukungan subsidi untuk siswa berprestasi
pada perguruan tinggi .
5) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan berbasis
teknologi.
6) Pengembangan pendidikan kejuruan.
7) Pengembangan lembaga-lembaga Diklat/Balai Latihan Kerja.
8) Pengembangan jalur pendidikan non formal.
9) Pemantapan sumber daya kesehatan yang makin setara dalam
layanan kesehatan daerah perkotaan dan perdesaan .
10) Pemantapan dalam perlindungan kesehatan ibu, remaja dan
anak dalam lingkungan rumah tangga dan sosialnya .
11) Peningkatan mutu kesehatn lingkungan perumahan dan
pemukiman termasuk pengungsian, sanitasi dasar, dan sanitasi
tempat-tempat umum, industri dan tempat-tempat lain yang
dapat mempengaruhi kesehatan.
12) Peningkatan akses masyarakat (”poor and vulnarable”/ miskin dan
rentan terhadap penyakit) terhadap pelayanan kesehatan dasar,
rujukan dan khusus, termasuk kedaruratan medik yang
berkualitas.
13) Peningkatan surveilans (pengamatan) penyakit dan Kejadian Luar
Biasa (KLB) serta Bencana.
14) Pengembangan sistem pelayanan kesehatan.
15) Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan.
16) Pengembangan Tanaman Obat, Obat Tradisional dan Pengobatan
Tradisional.
17) Pengembangan kearifan budaya daerah sebagai landasan moral
dan etika dalam kehidupan masyarakat.
18) Pemeliharaan dan pemantapan penanaman nilai-nilai luhur dalam
proses pendidikan pada setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk
membangun masyarakat madani.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 3 – 11
19) Peningkatan advokasi dan sosialisasi untuk mengembangkan
budaya daerah yang inovatif.
20) Pengembangan dan penyelarasan budaya baru hasil akulturasi
untuk mengantisipasi perubahan zaman.
21) Penguatan usaha perekonomian mikro, kecil dan menengah di
daerah.
22) Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang berkualitas
disertai perbaikan dalam distribusi pendapatan antar wilayah.
23) Pemantapan sinergisitas antara Industi Besar dengan Industri
Kecil Menengah (IKM) sehingga tercipta penguatan masing-
masing skala usaha
24) Pemantapan infrastruktur ekonomi dan sosial pada daerah daerah
yang dijadikan sentra pengembangan industri manufaktur dan
perdagangan daerah serta sektor jasa lainnya.
25) Penguatan dalam fasilitasi kelembagaan-kelembagaan keuangan
yang menopang aktivitas usaha mikro dan kecil serta akses
pelaku usaha terhadapnya .
26) Pemantapan dalam pengendalian tata ruang daerah yang makin
sinergi dengan tata ruang regional .
27) Peningkatan infrastruktur jalan dan irigasi serta perintisan
pembangunan beureum benget dalam rangka menunjang
pembangunan wilayah
28) Penataan moda transportasi daerah untuk menopang
pembangunan antar wilayah .
29) Peningkatan fasilitasi dalam penyediaan sarana energi tepat guna
untuk perdesaan.
30) Penguataan dalam pengelolaan upaya-upaya pelestarian
kekayaan plasma nutfah sumber daya hayati daerah .
31) Peningkatan perintisan penerapan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK)
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 3 – 12
32) Peningkatan fasilitasi keberdayaan organisasi kemasyarakatan
dan lembaga sosial penopang kehidupan masyarakat madani
didaerah.
33) Peningkatan kerjasama antar daerah.
34) Penguatan pelayanan publik dengan berbasis SPM
35) Melanjutkan ketersediaan rencana tata ruang kecamatan dan
kawasan strategis kabupaten, propinsi dan nasional (antara lain
kawasan perguruan tinggi Jatinangor, kawasan waduk Jatigede,
kawasan industri dan kawasan koridor jalan tol) termasuk
kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga, merevisi
rencana tata ruang yang telah ada, serta pengendalian
pemanfaatan ruang yang diikuti dengan peningkatan kualitas
sumber daya manusia.
36) Peningkatan penegasan batas daerah.
37) Pengembangan kemitraan sejajar antara legislatif dengan
eksekutif.
38) Pemantapan reformasi, membangun jatidiri dan kreatifitas
birokrasi daerah melalui penyempurnaaan sistem remunarasi,
sistem karier dan besaran jumlah pegawai .
39) Mempertahankan dan pemantapan ketahanan mental ideologi
Pancasila bagi seluruh warga masyarakat melalui pendidikan,
kegiatan, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan.
40) Pemantapan dalam pewarisan nilai-nilai kejuangan bangsa .
41) Pemantapan konsolidasi dan dukungan fasilitasi pelaksanaan
Pemilu 2009 dan 2014.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 3 – 13
Konsep akselerasi sebagaimana tersebut diatas dapat digambarkan
sebagai berikut :
Gambar 3.1
Konsep Akselerasi
Ke- 41 (empat puluh satu) fokus prioritas pembangunan tersebut
selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 Misi Pemerintah Daerah sebagai
operasionalisasi Visi Pemerintah Daerah. Empat Misi Pemerintah Daerah
dimaksud diharapkan dapat menjadi langkah implementasi yang strategis
untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan pada RPJMD tahap ke -2
Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk kurun waktu 2009-2013.
3.4. Misi Pemerintah Kabupaten Sumedang 2009-2013
Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka
dirumuskan 4 (empat) misi yang memuat tujuan dan sasaran strategi
pembangunan dalam periode kepemimpinan Kepala Daerah terpilih,
sebagai berikut:
1. Mewujudkan kualitas SDM aparatur dan masyarakat yang berakhlak
mulia, beretika, bermoral baik yang berlandaskan keimanan dan
ketakwaan Kepada Tuhan YME.
VISI SUMEDANG SEHATI
2005-2025
RPJMD KE- 22009-2013
RPJMD KE-3 2014-2018
RPJMD KE-42019-2024
VISI PEMERINTAH DAERAH 2009-2013
4 MISI6 STRATEGI
9 KEBIJAKAN47 SASARAN
41 FOKUS PRIORITAS
PEMBANGUNAN
5 MISI
AKSELERASI
TERCAPAIANNYA SASARAN
RPJMD KE- 12005-2008
OPERASIONALISASI
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 3 – 14
2. Mewujudkan kualitas menejemen pemerintahan daerah yang semakin
baik.
3. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang
tangguh yang bertumpu pada potensi sumberdaya daerah secara
berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola lingkungan dan manajemen bencana yang
semakin baik.
Kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi
tersebut adalah sebagai berikut:
Misi-1:
Mewujudkan kualitas SDM aparatur dan masyarakat yang
berakhlak mulia, beretika, bermoral baik yang berlandaskan
keimanan dan ketakwaan Kepada Tuhan YME
Kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai dalam misi-1 adalah sebagai
berikut:
Kebijakan 1: Menciptakan sumberdaya manusia sumedang yang
memiliki kompetensi, unggul, berdaya saing dan beretika, dengan
sasaran:
a) Meningkatkan kualitas pendidikan.
b) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Sumedang.
c) Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan dasar dan pelayanan
sosial.
d) Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama
serta nilai-nilai budaya daerah yang relevan.
Kebijakan 2: Memperbesar penciptaan peluang lapangan kerja serta
menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa wirausaha untuk
kebutuhan lokal, dalam dan luar negeri, dengan sasaran:
a) Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan
padat karya.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 3 – 15
b) Meningkatnya ketersediaan SDM, tenaga kerja yang memenuhi standar
kompetensi dan wirausahawan
c) Meningkatnya kesejahteraan petani, buruh dan masyarakat miskin
lainnya
Misi-2:
Mewujudkan kualitas menejemen pemerintahan daerah yang
semakin baik
Kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai dalam misi-2 adalah sebagai
berikut:
Kebijakan 3: Memberikan insentif dan disinsentif yang berbasis
kompetensi kinerja, serta peningkatan fungsi dan peran kelembagaan
Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran:
a) Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah,
kecamatan, kelurahan dan desa.
b) Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur diberbagai
tingkatan pemerintahan.
c) Meningkatnya perbaikan kesejahteraan aparatur di daerah.
d) Meningkatnya kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan Good
Governance dan Clean Government di semua stakeholders.
Misi-3:
Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang
tangguh yang bertumpu pada potensi sumberdaya daerah secara
berkelanjutan
Kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai dalam misi-3 adalah sebagai
berikut:
Kebijakan 4: Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan daerah
melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, dengan sasaran:
a) Meningkatnya produksi dan stok beras.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 3 – 16
b) Meningkatnya produksi dan stok kedele.
c) Meningkatnya produksi dan stok pangan hewani.
d) Tertatanya distribusi dan perdagangan beras, kedelai dan bahan pokok
lainnya.
e) Meningkatnya pengelolaan pasca panen dan pengendalian hama
penyakit.
f) Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian.
g) Meningkatnya penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur
pertanian.
h) Meningkatnya keanekaragaman produk pangan daerah.
Kebijakan 5: Meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat
melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, dengan sasaran:
a) Meningkatnya produktivitas lembaga ekonomi rakyat (UMKM).
b) Meningkatnya kemudahan akses pasar bagi dunia usaha.
c) Meningkatnya fasilitasi permodalan dan intermediasi perbankan dalam
menggerakan sektor ekonomi riil.
d) Meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah.
e) Meningkatnya potensi dan investasi kepariwisataan daerah.
f) Meningkatnya industri kecil dan menengah yang berbasis potensi
daerah.
g) Berjalannya kemitraan strategis antara UMKM, BUMN dan Pengusaha
Besar.
h) Terbentuknya lembaga keuangan desa.
Misi-4:
Mewujudkan tata kelola lingkungan dan manajemen bencana
yang semakin baik
Kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai dalam misi-4 adalah sebagai
berikut:
Kebijakan 6: Meningkatkan manajemen pengelolaan bencana melalui
sistem tata kelola penanganan bencana alam dan sosial, dengan sasaran:
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 3 – 17
a) Meningkatnya kesiapan dini (early warning system) dan mitigasi
bencana.
b) Berkurangnya resiko kejadian bencana di wilayah Sumedang.
c) Meningkatnya penanganan kejadian bencana/wabah dan evakuasi
secara cepat dan tepat.
d) Meningkatnya pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam
menghadapi bencana alam dan bencana sosial lainnya.
Kebijakan 7: Pelestarian lingkungan dan fungsi kawasan lindung di
daerah, dengan sasaran:
a) Meningkatnya pelestarian lingkungan dan Pengelolaan Kawasan
Lindung.
b) Meningkatnya penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
c) Meningkatnya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan
lindung.
Kebijakan 8: Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan
Jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih serta infrastruktur lainnya
di daerah, dengan sasaran:
a) Meningkatnya Kondisi Jaringan Irigasi.
b) Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan.
c) Meningkatnya cakupan layanan air bersih.
d) Meningkatnya fasilitasi persiapan pembangunan jalan tol Cisumdawu,
Bendung Jatigede, dan bendung-bendung lapang.
e) Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan limbah di Daerah
perkotaan dan kawasan industri.
f) Pemantapan Perencanaan Pembangunan Pusat Pemerintahan
Kabupaten Sumedang.
g) Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam
penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 3 – 18
h) Meningkatnya Fasilitas Sarana Prasarana Perhubungan.
i) Meningkatnya sarana dan prasarana ke cipta karyaan.
Kebijakan 9: Meningkatkan ketersediaan energi dan listrik perdesaan,
dengan sasaran:
a) Meningkatnya cakupan Elektrifikasi Perdesaan
b) Berkembangnya Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif
c) Meningkatnya Ketersediaan Air Baku untuk Pertanian dan Air Bersih
untuk masyarakat
d) Meningkatnya Pelestarian dan perlindungan sumber-sumber mata air
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 1
Permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan yang
dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menentukan agenda,
sasaran serta program pembangunan yang juga harus bersifat lintas
koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem perencanaan yang
dapat memecahkan masalah yang lebih sistematis dan konsisten. Strategi
adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran.
Stratregi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian
program atau implementasinya. Strategi merupakan alat penghubung
antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Pada
bab ini akan diuraikan Strategi Pembangunan Daerah terdiri dari Analisis
Kondisi Eksternal dan Internal, Kebijakan Pembangunan, Program
Pembangunan, Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebijakan
Kewilayahan.
4.1 Analisis Kondisi Eksternal dan Internal
Dalam analisis strategi, dibutuhkan upaya pengenalan terhadap
lingkungan internal maupun eksternal. Analisis lingkungan internal
digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang
dan belum dapat dipecahkan, sedangkan analisis lingkunan eksternal
adalah upaya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di
luar organisasi.
B A B BAB IV
STRATEGI PEMBANGUNANDAERAH
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 2
4.1.1 Permasalahan
1) Dalam Konteks Pembangunan Daerah
a) Dari sisi Perencanaan;
Aktivitas perencanaan pembangunan daerah masih belum
memberikan arah dan pedoman yang lebih fokus dan optimal,
dikarenakan:
Belum didukung oleh data yang akurat (aktual dan faktual).
Kurangnya kapasitas SDM perencana yang profesional di daerah.
Kurang didukung oleh proyeksi resources (sumber daya) yang
memadai.
b) Dari sisi implementasi;
Masih menghadapi persoalan antara lain :
Masalah dukungan terhadap aspek peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Masalah transparasi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan
kegiatan dalam rangka mencapai hasil kinerja yang diharapkan.
Masalah keswadayaan dan partisipasi masyarakat serta control
masyarakat yang masih lemah (memunculkan budaya baru
ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah, kreativitas dan
daya juang yang menurun).
Masalah penciptaan akses lapangan kerja dan akses ekonomi bagi
masyarakat di daerah.
Masalah penyelesaian ketimpangan pembangunan antar wilayah.
2) Dalam Konteks Bidang Pemerintahan dan Tata Ruang
Persoalan yang cukup kompleks terutama dari sisi manajemen pemerintahan
daerah yaitu:
Belum terbangunnya sistem dan mekanisme dalam mewujudkan prinsip-
prinsip pemerintahan yang baik (good governance).
Reformasi birokrasi belum berjalan optimal (budaya, profesionalisme,
mentalitas, disiplin dan etika kinerja, pelayanan dan sistem pengembangan
karier, serta system reward and punishment).
Masih lemahnya penegakan hukum (law enfocement).
Masih rendahnya kualitas pelayanan publik.
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 3
Masih belum optimalnya konsistensi implementasi rencana tata ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang daerah.
Terjadinya penurunan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup.
3) Dalam Konteks Bidang Ekonomi
Peningkatan LPE yang tidak berbanding lurus dengan aspek peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Akses dan penciptaan lapangan kerja yang masih terbatas dibandingkan
dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia.
Masih tinginya angka penganguran dan angka kemiskinan daerah.
Daya beli masyarakat yang masih rendah.
Potensi pengembangan sumber daya ekonomi basis yang masih terbatas.
Iklim investasi yang belum kodusif dalam menunjang aktivitas
perekonomian daerah.
Intermediasi perbankan masih terbatas yang berdampak pada aktivitas
ekonomi riil masyarakat.
Masih rendahnya daya saing ekonomi daerah.
4) Dalam Konteks Bidang Infrastruktur Daerah
Masih rendahnya kualitas penyediaan infrastruktur daerah dalam
mendukung aktifitas pembangunan perekonomian di daerah
Lambatnya penyelesaian sejumlah rencana pembangunan infrastruktur
daerah strategis (Jalan Tol, Bendung Jatigede, RIPP, Jalan Lingkar Selatan,
dsb)
Masih lemahnya, investasi dalam bidang infrastruktur daerah
5) Dari Aspek Bidang Sosial dan Budaya
Masih belum memadainya sebagian sarana prasarana infrastruktur
pendidikan dasar.
Masih terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar
(pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya).
Tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran daerah.
Masih tingginya angka penyakit menular dan penyakit degeneratif.
Masih banyaknya penyandang masalah sosial, permasalahan kesejahteraan
sosial lainnya dan narkoba.
Happy budaya daerah yang masih belum mampu menjadikan modal sosial
sebagai daya ungkit pembangunan budaya daerah.
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 4
Masih belum optimalnya pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral
pelaku pembangunan dan kesetaraan gender.
6) Dari Aspek Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.
Masih belum mampu menjadi feed back bagi input perbaikan pencapaian
target-target program yang telah ditetapkan.
Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana yang memberikan
dukungan terhadap aktivitas monitoring dan evaluasi yang efektif.
Masih dipahami hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban perlunya
setiap pelaksanaan aktifitas program dan kegiatan pembangunan untuk
dilakukan monitoring dan evaluasi yang output hasilnya tanpa makna.
Masih belum efektifnya Tim Koordinasi monev yang telah dibentuk.
Masih kurang relevannya data dan informasi yang dibutuhkan sehingga
tidak mampu memberikan perbaikan program serta input perencanaan
tahun berikutnya.
4.1.2 Faktor Pendorong
1) Kekuatan
(a) Letak geografis Sumedang yang strategis dalam struktur mobilisasi antar
daerah di Propinsi Jawa Barat pada lintasan Bandung-Cirebon
(b) Mayoritas jumlah penduduk usia produktif 66,06% dari jumlah penduduk
sebanyak 1.091.674 Jiwa dgn rata-rata LPP 1,65 pertahun
(c) Stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan terjaga dengan baik
(d) Hubungan kepemerintahan yang harmonis antara eksekutif daerah
dengan DPRD yang mendorong efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di era otonomi
(e) Jumlah aparatur Pemda yang relatif cukup memadai untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat
(f) Peningkatan peran/partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
yang dilandasi oleh semangat otonomi daerah.
(g) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan trend positif dari
tahun ke tahun pasca krisis.
(h) Terdapatnya potensi SDA yang mendukung percepatan dinamika
perekonomian daerah.
(i) Adanya keterkaitan peletakan visi daerah dengan potensi lokal yang ada.
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 5
2) Peluang
(a) Adanya perdagangan bebas yang menjadi potensi pangsa pasar baru bagi
komoditi unggulan Sumedang.
(b) Rencana pembangunan jalan Tol CISUMDAWU yang menjadi peluang
masuknya investasi di berbagai sektor.
(c) Adanya kawasan pendidikan tinggi Jatinangor sebagai pusat
pengembangan IPTEK bagi pemanfaatan SDA dan peningkatan kapasitas
SDM.
(d) Rencana pembangunan Waduk Jatigede sebagai peluang potensi
pengembangan agribisnis.
(e) Adanya rencana pengembangan Kawasan Metropolitan Bandung.
(f) Adanya rencana pembangunan bandara internasional di Majalengka.
(g) Adanya rencana pembangunan pelabuhan laut internasional Cirebon.
4.1.3 Faktor Penghambat
1) Kelemahan
(a) Belum memadainya produktivitas SDM di Kabupaten Sumedang.
(b) Masih cukup tingginya angka ketergantungan penduduk di Kabupaten
Sumedang (yaitu 51,54 yang berarti setiap 100 orang penduduk usia
produktif harus menanggung 51,54 orang usia non produktif).
(c) Masih cukup banyak penduduk yang berada pada kelompok miskin.
(d) Kondisi infrastruktur pembangunan masih kurang memadai dalam
memberikan daya dukung aktivitas ekonomi dan pelayanan kepada
masyarakat.
(e) Belum tersedianya Standar Pelayanan Minimal Aparatur Pemda yang
berdampak pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
(f) Pemahaman praktek tata pemerintahan yang belum merata oleh
stakeholders daerah (dunia usaha-masyarakat) dalam pengelolaan
pemerintahan.
(g) Menurunnya daya dukung SDA dan kualitas lingkungan.
(h) Ketimpangan dalam pengembangan wilayah antara kawasan barat dan
timur di Kabupaten Sumedang.
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 6
2) Ancaman
(a) Membanjirnya berbagai produk dari daerah-daerah lain dan luar negeri
yang berdampak pada menurunnya daya saing komoditas unggulan lokal,
khususnya pada produk-produk pertanian dan barang konsumtif lainnya.
(b) Tidak dibatasinya kran impor komoditas pertanian disertai pemberian
subsidi nasional terhadap faktor-faktor produksi pertanian yang
berdampak pada melemahnya fokus pengembangan agribisnis.
(c) Dampak globalisasi dari sisi negatif akan memperlemah struktur
kebudayaan daerah ke arah nilai-nilai di luar adat-istiadat lokal.
(d) Belum mantapnya persepsi regulasi terhadap substansi kebijakan otonomi
daerah antara pusat dan daerah.
(e) Belum adanya kerjasama antar daerah yang berorientasi pada
kepentingan bersama dalam meningkatkan hubungan dalam mencari
berbagai solusi terhadap permasalahan bersama, terutama di daerah
sekitar perbatasan
4.2 Kebijakan Pembangunan
Dari berbagai kondisi lingkungan eksternal dan internal tersebut, maka
dirumuskanlah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang
dalam periode 2009-2013 yang memuat 6 strategi, 9 kebijakan dan 47 sasaran
(common goals). Kebijakan Pembangunan ini merupakan langkah-langkah
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai
dasar perumusan program berdasarkan fungsi/bidang/sub-bidang/sub-sub-
bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Keterkaitan
Visi, Misi, Kebijakan, Sasaran dengan Fungsi, Bidang dan Program Urusan
Pemerintahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 dapat dilihat pada matrik
Dibawah ini.
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 7
Matrik Keterkaitan Misi, Kebijakan, Sasaran dengan Fungsi, Bidang dan Program Urusan PemerintahanRPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung1. “Mewujudkan
kualitas SDM aparatur dan masyarakat yang berakhlak mulia, beretika, bermoral baik yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan Kepada Tuhan YME”
Kebijakan 1:
Menciptakan sumberdaya manusia sumedang yang memiliki kompetensi, unggul, berdaya saing dan beretika
(a) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Sumedang
Pendidikan
Pelayanan Umum
Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Perencanaan Pembangunan
1.2.
3.4.5.
6.
7.
1.
1.
Pendidikan Anak Usia DiniWajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan TahunPendidikan MenengahPendidikan Non FormalPeningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga KependidikanPengembangan Budaya Baca dan Pembinaan PerpustakaanManajemen Pelayanan PendidikanPeningkatan Peran Serta Kepemudaan
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Dinas Pendidikan
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial & Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Badan LH, Dinas Kesehatan, Dinas PU
Bappeda, Inspektorat Kabupaten, Bag. Organisasi, Bag. Hukum, Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kecamatan
(b) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Sumedang
Kesehatan Kesehatan 1.
2.3.
4.
5.
6.
7.
8.
Obat dan Perbekalan KesehatanUpaya Kesehatan MasyarakatPengawasan Obat dan MakananPengembangan Obat Asli IndonesiaPromosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakatPengembangan Lingkungan SehatPencegahan dan Penanggulangan Penyakit MenularStandarisasi Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Bagian Adm. Pembangunan, Dinas Sosial & Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Badan LH, Dinas PU, Disperindag
Bappeda, Inspektorat Kabupaten, Bag. Organisasi, Bag. Hukum, Dinas Pendapatan, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 8
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung
Pendidikan
Pelayanan Umum
Pemuda dan Olahraga
Perencanaan Pembangunan
9.
10.
11.12.13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
1.
Pelayanan Kesehatan Penduduk MiskinPengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannyaPerbaikan gizi masyarakatSumber Daya KesehatanKemitraan peningkatan pelayanan kesehatanPeningkatan pelayanan kesehatan anak balitaPeningkatan pelayanan kesehatan lansiaPengawasan dan pengendalian kesehatan makananPeningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anakPengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mataPemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mataPencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit umum Daerah
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 9
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung(c) Meningkatnya
aksesibilitas terhadap pelayanan dasar dan pelayanan sosial
Perlindungan Sosial
Sosial
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1.
2.
3.
4.
5.
1.2.3.4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) LainnyaPembinaan para penyandang cacat dan traumaPembinaan panti asuhan/panti jompoPembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan SosialKeluarga BerencanaKesehatan Reproduksi RemajaPelayanan kontrasepsiPembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiriPromosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakatPengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRRPeningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDSPengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anakPenyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluargaPengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Dinas Sosial & Tenaga Kerja, Satuan Polisi Praja, Badan Kesatuan Bangsa, Dinas PU, Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
Bappeda, Inspektorat Kabupaten, Bag. Organisasi, Bag. Hukum, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 10
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang PendukungPerlindungan SosialKetertiban dan KetentramanPendidikanPelayanan Umum
Kependudukan dan Catatan SipilKesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Pemuda dan OlahragaPerencanaan Pembangunan
1.
1.
1.
1.
Penataan Administrasi KependudukanPeningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Peningkatan Sarana dan Prasarana OlahragaPerencanaan Pembangunan Sosial Budaya
BAPPEDA
(d) Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama serta nilai-nilai budaya daerah yang relevan
Pariwisata dan Budaya
Pendidikan
Ketertiban dan Ketentraman
Pelayanan Umum
Budaya
Pemuda dan Olahraga
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Perencanaan Pembangunan
1.2.3.
4.
1.
1.
2.
1.
Pengembangan Nilai BudayaPengelolaan Kekayaan BudayaPengelolaan Keragaman BudayaPengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budayaPembinaan dan Pemasyarakatan OlahragaPemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminalPemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamananPerencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kantor Satpol PP
Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika, Bagian Sosial, Badan Kesatuan Bangsa
Bappeda, Inspektorat Kabupaten, Bagian Organisasi, Bag. Hukum, Kecamatan
Kebijakan 2:
Memperbesar penciptaan peluang lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa wirausaha untuk kebutuhan lokal, dalam dan luar negeri
(a) Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya
Ekonomi Penanaman Modal
Tenaga Kerja
Kehutanan
1.
2.
1.
2.
Peningkatan Promosi dan Kerjasama InvestasiPenyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerahPembinaan anak terlantar
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanDinas Sosial dan Tenaga KerjaDinas Kehutanan dan Perkebunan
Dinas Sosial & Tenaga Kerja, Dinas PU, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Holtikultura, Dinas Perternakan & Perikanan, Dinas Pertambangan Energi & Pertanahan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & Olahraga
Kecamatan, Bag. Hukum, Bag. Tapem (Setda), Bag. Ekonomi, Badan PenanamanModal dan Pelayanan Perizinan, Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 11
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang PendukungEkonomi
Pelayanan Umum
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Perencanaan Pembangunan
1.
1.2.
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Kerjasama PembangunanPerencanaan Pembangunan Ekonomi
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
(b) Meningkatnya ketersediaan SDM, tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi dan wirausahawan
Ekonomi
Pendidikan
Pelayanan Umum
Tenaga Kerja
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Perlindungan Sosial
Pemuda dan Olahraga
Perencanaan Pembangunan
1.
1.
1.
1.
2.
1.
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga KerjaPerlindungan Pengembangan Lembaga KetenagakerjaanPengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) LainnyaPeningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup PemudaPeningkatan Peran serta KepemudaanPengembangan Kebijakan dan Manajemen OlahragaKerjasama Pembangunan
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Sosial dan Tenaga Kerja
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Sosial & Tenaga Kerja, Badan Pemberdayaan Masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum
Bappeda, Kecamatan
(c) Meningkatnya kesejahteraan petani, buruh, masyarakat miskin lainnya
Ekonomi Pertanian 1.
2.
Peningkatan Kesejahteraan PetaniPeningkatan Ketahanan pangan
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Dinas Koperasi, UMKM, Dishut & Perkebunan, Disperindag, Bag. Ekonomi,
Bappeda, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 12
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang PendukungPerlindungan Sosial
Ekonomi
Sosial
Pelayanan Umum
Sosial
Kependudukan dan Catatan Sipil
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tenaga Kerja
Transmigrasi
Perencanaan Pembangunan
1.
1.
1.
1.
1.
2.3.1.
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) LainnyaPenataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Pelayanan Kontrasepsi
Peningkatan Kesempatan KerjaPengembangan Wilayah TransmigrasiTransmigrasi LokalTransmigrasi RegionalKerjasama Pembangunan
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Dinas Kependudukan dan Catatan SipilBadan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan PerempuanDinas Sosial dan Na KerDinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Bag. Sosial, Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2. “Mewujudkan kualitas manejemen pemerintahan daerah yang semakin baik”
Kebijakan 3:
Memberikan insentif dan disinsentif yang berbasis kompetensi kinerja, serta peningkatan fungsi dan peran kelembagaan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam penyelenggaraan pelayanan public
(a) Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa
Pelayanan Umum
Pemerintahan Umum 1.
1.
2.
3.
4.
5.
Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerahPeningkatan Koordinasi dan penyelenggaraan Kerjasama Antar Pemerintah DaerahProgram penataan lembaga-lembaga ketatalaksanaan OPDProgram analisis formasi jabatan dan pendayagunaan aparaturPenataan Peraturan Perundang-undanganPeningkatan Koordinasi dan Kejasama penyelenggaraan pemerintah daerah
Sekretariat DPRD
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah (Bag. Tapem)
Semua SKPD Inspektorat
Bagian Umum
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 13
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang PendukungPelayanan Umum
Perlindungan Sosial
Pemerintahan Umum
Kearsipan
Perencanaan pembangunan
Sosial
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
Penataan Daerah Otonom (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan / Desa)Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan KelurahanPeningkatan Kapasitas Penyelenggaraan pemerintahan desaLitbang Bidang Pemerintahan dan Sosial BudayaLitbang Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Pembangunan DaerahLitbang masalah strategis daerah dan pemberdayaan masyarakatKaji Terap dan pengembangan agribisnisPerbaikan sistem administrasi kearsipanPenyelamatan dan pelesatarian dokumen/arsip daerahPemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipanPeningkatan kualitas pelayanan informasiPengembangan kota-kota menengah dan besarPeningkatan kapasitas Kelembagaan perencanaanpembangunan daerahPemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah (Bag. Tapem)
BPM Pem Desa
Badan Perencanaan Pembangunan daerah
Kantor Arsip Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan daerah
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Bag.Pem, Bag.Sosial, Dinsospemdes, Disdik, Dinkes, BPP dan KB, Kec. Dispenda, Bag.keuangan, BKPPDDinas Koperasi, UMKM, Dishut & Perkebunan, Disperindag, Bag. Ekonomi, Bag. Sosial, Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan. Dinas PU, Bag Adm Pem,BKB,Satpol PP, Dinsospemdes, Badan Pemberdayaan dan KB
Bappeda, Kecamatan, Kelurahan dan DesaKecamatan dan Kelurahan
Semua SKPD
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 14
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung(b) Meningkatnya
profesionalisme dan kinerja aparatur diberbagai tingkatan pemerintahan
Pelayanan Umum
Kepegawaian
Perencanaan Pembangunan
1.
2.
1.2.
Pendidikan KedinasanPeningkatan kapasitas sumberdaya aparaturPembinaan dan Pengembangan AparaturPengembangan data/informasiPenigkatan kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Bappeda, Dispenda, Satuan Pol PP, Inspektorat
Semua SKPD
(c) Meningkatnya perbaikan kesejahteraan aparatur di daerah
Pelayanan Umum
Perlindungan Sosial
Kepegawaian
Pemerintahan Umum
Sosial
1.
1.
1.
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerahPemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Badan Kepegawaian DaerahDinas Pendapatan DaerahDinas Sosial dan Tenaga Kerja
Bappeda, Bag. Organisasi, Bag. Tapem (Setda), Inspektorat, Bag. Hukum, Bag. Humas, RSUD Sumedang
Semua SKPD
(d) Meningkatnya kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government
Pelayanan Umum
Perlindungan Sosial
Pemerintahan Umum
Kepegawaian
Sosial
1.
2.
3.
4.
1.
1.
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDHPeningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasanPenataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasanPeningkatan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahPembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Inspektorat Kabupaten
Bagian Tata Pemerintahan (Setda)Badan Kepegawaian DaerahDinas Sosial dan Tenaga Kerja
Semua SKPD Semua SKPD
Inspektorat, Bappeda dan Bagian Keuangan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 15
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung3. “Mewujudkan
ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh yang bertumpu pada potensi sumberdaya daerah secara berkelanjutan”
Kebijakan 4:
Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi
(a) Meningkatnya produksi dan stok beras
Ekonomi
Pelayanan Umum
Pertanian
Perencanaan Pembangunan
1.
1.
Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian
Perencanaan Pembangunan Ekonomi daerah
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Perhutanan, Disperindag, Bag. Ekonomi, Dinas PU, Badan Penanaman Modal
Bappeda, Dispenda, Kecamatan
(b) Meningkatnya produksi dan stok kedele
Ekonomi
Pelayanan Umum
Pertanian
Perencanaan Pembangunan
1.
1.
Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian
Perencanaan Pembangunan Ekonomi daerah
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Perhutanan, Disperindag, Bag. Ekonomi, Dinas PU, Badan Penanaman Modal
Bappeda, Dispenda, Kecamatan
(c) Meningkatnya produksi dan stok protein hewani
Ekonomi Pertanian
Kelautan dan Perikanan
1.
2.
1.
Peningkatan produksi hasil peternakanPeningkatan penerapan teknologi peternakanPengembangan budidaya perikanan
Dinas Peternakan dan Perikanan
Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Perhutanan, Disperindag, Bag. Ekonomi, Dinas PU, Badan Penanaman Modal
Bappeda, Dispenda, Kecamatan
(d) Tertatanya distribusi dan perdagangan beras, kedelai dan bahan pokok lainnya
Ekonomi Perdagangan 1. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Pertanian, Bag. Ekonomi, Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan, Dishub Kominfo, Dinas PU
Bappeda, Dispenda, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 16
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung(e) Meningkatnya
pengelolaan pasca panen dan pengendalian hama penyakit
Ekonomi
Perlindungan Sosial
Pertanian
Kelautan dan Perikanan
Sosial
1.
2.
1.
2.
3.
4.
Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternakPeningkatan kesehatan masyarakat VeterinerPengembangan budidaya perikananPencegahan & penanggulangan penyakit ikanOptimalisasi pengelolaan & pemasaran produksi perikananPemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Dinas Peternakan dan Perikanan
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Disperindag, Badan Penanaman Modal, Dinas Sosial & Naker, Badan Pemberdayaan Masyarakat.
Bappeda, Dispenda, Bag. Ekonomi, Kecamatan
(f) Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian
Lingkungan Hidup
Pelayanan Umum
Ekonomi
Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan
Pertanian
1.
1.
1.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Peningkatan produksi pertanian
Dinas Pekerjaan UmumBadan Perencanaan Pembangunan DaerahDinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Dinas Pertanian, Badan Ketahanana Pangan Penyuluhan, Dishut, Dinas Peter Pan
Dispenda, Bag. Organisasi, Kecamatan
(g) Terpenuhinya sarana prasarana dan infrastruktur pertanian
Perumahan dan Fasilitas Umum
Ekonomi
Pekerjaan Umum
Kelautan dan Perikanan
1.
1.
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnyaOptimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Dinas Pekerjaan Umum
DinasPeternakan dan Perikanan
Bagian Ekonomi, Bagian Sosial, Disperindag, Badan Penanaman Modal
Bappeda, Dispenda, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 17
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung(h) Meningkatnya
keanekaragaman produk pangan daerah
Ekonomi
Perlindungan Sosial
Pertanian
Sosial
1.
1.
Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan HoltikulturaDinas Kehutanan dan perkebunanBadan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan KehutananDinas Sosial dan Tenaga Kerja
Dinas Kesehatan, Disperindag, Diskop UMKM, Bag. Ekonomi, Dishut
Bappeda, Dispenda, Kecamatan
Kebijakan 5:
Meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat
(a) Meningkatnya produktivitas lembaga ekonomi rakyat (UMKM)
Ekonomi
Perlindungan Sosial
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sosial
1.
1.
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Sosial dan Tenaga Kerja
Disperindag, Badan Penanaman Modal, Dinsos & Naker, Bag. Ekonomi, Disduk Casip
Bappeda, Dispenda, Kecamatan
(b) Meningkatnya kemudahan akses pasar bagi dunia usaha
Ekonomi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Perdagangan
1.
2.
1.
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil MenengahPenciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusifPerlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
Dis Kop UMKM
Dis Perindag
Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas PU, Dinas Perter Pan, Bag. Ekonomi
Bappeda, Dispenda, Disduk Casip, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 18
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung(c) Meningkatnya
fasilitasi permodalan dan intermediasi perbankan dalam menggerakan sektor ekonomi riil
Ekonomi Perindustrian 1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Pertanian, Dinas Peter Pan, Bag. Ekonomi, Bag. Hukum, Disduk Casip
Bappeda, Dispenda, Kecamatan
(d) Meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah
Ekonomi
Pelayanan Umum
Pertanian
Kelautan dan PerikananPerencanaan Pembangunan
1.
1.
1.
2.
1.
1.
Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Pengembangan data & informasi peternakan/perikanan
Peningkatan produksi hasil peternakanPeningkatan pemasaran hasil produksi peternakanOptimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikananPerencanaan Pembangunan Ekonomi
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan HoltikulturaBadan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan KehutananDinas Kehutanan dan perkebunanDinas Peternakan dan Perikanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Perhubungan, Dinas PU, Bag. Ekonomi, Bappeda.
Dispenda, Kecamatan
(e) Meningkatnya potensi dan investasi kepariwisataan daerah
Ekonomi Penanaman Modal 1. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Bappeda, Bag. Ekonomi, Dinas Kesehatan
Bag. Organisasi, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 19
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang PendukungEkonomi
Pariwisata dan Budaya
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pariwisata
1.
1.
2.
3.
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pengembangan Destinasi PariwisataPengembangan Pemasaran PariwisataPengembangan Kemitraan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
(f) Meningkatnya industri kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah
Ekonomi
Pelayanan Umum
Perindustrian
Perencanaan Pembangunan
1.
2.
3.
1.
Pengembangan Industri Kecil dan MenengahPengembangan sentra-sentra industri potensialPeningkatan kemampuan teknologi industryPerencanaan Pembangunan Ekonomi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda, Bag. Ekonomi, Dinas Kesehatan
Bag. Organisasi, Kecamatan
(g) Berjalannya kemitraan strategis antara UMKM, BUMD dan Pengusaha Besar
Ekonomi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Perindustrian
1.
2.
1.
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian dan Perdagangan
Bappeda, Bag. Ekonomi, Bag. Hukum, Dinas Pertanian
Bag. Organisasi, Kecamatan
(h) Terbentuknya lembaga keuangan desa
Ekonomi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.
1.
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Dinas Kop, UMKM
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pem Desa
Bag. Tapem (Setda), Bag. Hukum, Bag. Organisasi, Bagian Penyuluhan, Bag. Ekonomi
Kecamatan, Inspektorat
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 20
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang PendukungKebijakan 5:
Meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat
(a) Meningkatnya produktivitas lembaga ekonomi rakyat (UMKM)
Ekonomi
Perlindungan Sosial
Koperasi dan Usaha Kecil MenengahSosial
1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasiPemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Dinas Kop, UMKMDinas Sosial dan Tenaga Kerja
Disperindag, Badan Penanaman Modal, Dinsos & Naker, Bag. Ekonomi, Disduk Casip
Bappeda, Dispenda, Kecamatan
(b) Meningkatnya kemudahan akses pasar bagi dunia usaha
Ekonomi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Perdagangan
1.
2.
1.
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil MenengahPenciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusifPerlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas PU, Dinas Perter Pan, Bag. Ekonomi
Bappeda, Dispenda, Disduk Casip, Kecamatan
(c) Meningkatnya fasilitasi permodalan dan intermediasi perbankan dalam menggerakansektor ekonomi riil
Ekonomi Perindustrian 1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Pertanian, Dinas Peter Pan, Bag. Ekonomi, Bag. Hukum, Disduk Casip
Bappeda, Dispenda, Kecamatan
(d) Meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah
Ekonomi Pertanian 1.
2.
Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunanPengembangan data & informasi peternakan/perikanan
Dinas Pertanian, TPHBKP4H
Dinas Kehutanan dan perkebunan
Dinas Perhubungan, Dinas PU, Bag. Ekonomi, Bappeda.
Dispenda, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 21
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang PendukungEkonomi
Pelayanan Umum
Pertanian
Kelautan dan PerikananPerencanaan Pembangunan
1.
2.
3.
1.
Peningkatan produksi hasil peternakanPeningkatan pemasaran hasil produksi peternakanOptimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikananPerencanaan Pembangunan Ekonomi
Dinas Peternakan dan Perikanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(e) Meningkatnya potensi dan investasi kepariwisataan daerah
Ekonomi
Pariwisata dan Budaya
Penanaman Modal
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pariwisata
1.
1.
1.
2.
3.
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pengembangan Destinasi PariwisataPengembangan Pemasaran PariwisataPengembangan Kemitraan
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanDinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Bappeda, Bag. Ekonomi, Dinas Kesehatan
Bag. Organisasi, Kecamatan
(f) Meningkatnya industri kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah
Ekonomi
Pelayanan Umum
Perindustrian
Perencanaan Pembangunan
1.
2.
3.
1.
Pengembangan Industri Kecil dan MenengahPengembangan sentra-sentra industri potensialPeningkatan kemampuan teknologi industryPerencanaan Pembangunan Ekonomi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
BAPPEDA
Bappeda, Bag. Ekonomi, Dinas Kesehatan
Bag. Organisasi, Kecamatan
(g) Berjalannya kemitraan strategis antara UMKM, BUMD dan Pengusaha Besar
Ekonomi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Bappeda, Bag. Ekonomi, Bag. Hukum, Dinas Pertanian
Bag. Organisasi, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 22
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang PendukungEkonomi Perindustrian 1. Pengembangan Industri Kecil
dan MenengahDinas Perindustrian dan Perdagangan
(h) Terbentuknya lembaga keuangan desa
Ekonomi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.
1.
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Bag. Tapem (Setda), Bag. Hukum, Bag. Organisasi, Bagian Penyuluhan, Bag. Ekonomi
Kecamatan, Inspektorat
4. “Mewujudkan tata kelolalingkungan dan manajemen bencana yang semakin baik”
Kebijakan 6:
Meningkatkan manajemen pengelolaan bencana melalui sistem tata kelola penanganan bencana alam dan sosial
(a) Meningkatnya kesiapan dini (early warning system) dan mitigasi bencana
Ketertiban dan Ketentraman
Pelayanan Umum
Perlindungan Sosial
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri
PerencanaanPembangunan
Sosial
1.
1.
1.
Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan MasyarakatBadan Perencanaan Pembangunan DaerahDinas Sosial dan Tenaga Kerja
Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinsos Naker, Dishub Kom Infor, Dishut.
Dispenda, Kecamatan
(b) Berkurangnya resiko kejadian bencana di wilayah Sumedang
Ekonomi
Pelayanan Umum
Kehutanan
Perencanaan Pembangunan/Statistik DaerahEnergi dan Sumber daya Mineral
1.
1.
1.
Perlindunganan konservasi sumber daya hutan
Pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan
Pengembangan data/informasi/statistik daerah
Dis Hut Bun
Dinas Pertambangan, Energi dan PertanahanBAPPPEDA
BKB, Distan, Dinsos Naker, Badan PenyuluhanSatuan Polisi Pamong Praja
Bappeda, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 23
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung(c) Meningkatnya
penanganan kejadian bencana/wabah dan evakuasi secara cepat dan tepat
Ketertiban dan Ketentraman
Perlindungan Sosial
Perumahan dan Fasilitas Umum
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri
Sosial
Perumahan Rakyat
1.
1.
1.
Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan MasyarakatDinas Sosial dan Tenaga KerjaDinas Pekerjaan Umum
Dinas Kesehatan, Dishub Kom Info, Dinas PU, Disduk, Badan Penyuluhan, Dinas Pertanian
Bappeda, Kecamatan
(d) Meningkatnya pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan bencana sosial lainnya
Ketertiban dan Ketentraman
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri
1. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Dinas Kesehatan, Dishub Kom Info, Dinas PU, Dinsos Naker, Badan Penyuluhan
Bappeda, Kecamatan
Kebijakan 7:
Pelestarian lingkungan dan fungsi kawasan lindung di daerah
(a) Meningkatnya pelestarian lingkungan dan Pengelolaan Kawasan Lindung
Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
Penataan Ruang
1.
2.
1.
2.
3.
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya AlamPengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Perencanaan Tata Ruang
Pemanfaatan ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang
Badan Lingkungan Hidup
Bappeda / Dinas Pekerjaan Umum
Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Budpar Pora, Bag. Ekonomi, Bag. HukumBLH, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Peternakan, perikanan, pariwisata, Perhubungan, Perindag,
Bappeda, Inspektorat, Kecamatan
Dinas kependudukan, Tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, pendidikan, sosial dan pemberdayaan masyarakat, Bagian Hukum, DPRD, Kec. Org. masyarakat, stakeholders lainnya
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 24
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung(b) Meningkatnya
penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan
Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup 1.
2.
1.
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan HidupRehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya AlamPengendalian kebakaran hutan
Badan Lingkungan Hidup
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Dinas PU, Sat Pol PP, Bag. Hukum, Badan Penyuluhan, Dinas Pertanian, Dishub Kom Info
Bappeda, Kecamatan, Inspektorat, Disperindag
(c) Meningkatnya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung
Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Badan Lingkungan Hidup
Disperindag, Bag. Hukum, Bag. Ekonomi, Badan Penyuluan, Badan Penanaman Modal
Bappeda, Kecamatan, Dinsos Naker, Badan PMD
Kebijakan 8:
Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan Jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih serta infrastruktur lainnya di daerah
(a) Meningkatnya Kondisi Jaringan Irigasi
Perumahan dan Fasilitas Umum
Pekerjaan Umum 1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Dinas Pekerjaan Umum
Bappeda, Badan Penanaman Modal, Dinas Pertanian, Badan Penyuluhan
Kecamatan
(b) Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan
Perumahan dan Fasilitas Umum
Pelayanan Umum
Pekerjaan Umum
Perencanaan Pembangunan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Pembangunan Jalan dan JembatanRehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan JembatanInspeksi kondisi Jalan dan JembatanTanggap darurat Jalan dan JembatanPembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatanPembangunan infrastruktur perdesaaanPerencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
Dinas Pekerjaan Umum
BAPPEDA
Bappeda, Badan Penanaman Modal, Dishub Kom Info
Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 25
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung(c) Meningkatnya
cakupan layanan air bersih
Perumahan dan Fasilitas Umum
Pekerjaan Umum 1. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan airlimbah
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Kesehatan, Bag. Ekonomi, Bag. Sosial, PDAM
Kecamatan
(d) Meningkatnya fasilitasi persiapan pembangunan jalan tol Cisumdawu, Bendung Jatigede, dan bendung-bendung lapang
Pelayanan Umum
Perencanaan Pembangunan
1. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas PU, Badan Penanaman Modal
Badan LH, Dishut, Dinas Pertanian, Dinsos Naker, Badan PMD, Disperindag, Disbudpar, Kecamatan
(e) Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan limbah berbahaya di Daerah perkotaan dan kawasan industri
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasilitas UmumKesehatan
Lingkungan Hidup
Pekerjaan Umum
Kesehatan
1.
2.
1.
1.
Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanPeningkatan Pengendalian PolusiPengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbahPengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Badan Lingkungan Hidup
Dinas Pekerjaan UmumRumah Sakit Umum Daerah
Disperindag, Badan Penanaman Modal, Bag. Organisasi, Bagian Hukum
Bappeda, Dinas PU, Kecamatan
(f) Pemantapan Perencanaan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang
Perumahan dan Fasilitas Umum
Pekerjaan Umum 1. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Dinas Pekerjaan Umum
Bappeda, Badan Penanaman Modal.
Bag. Tapem (Setda), Kecamatan
(g) Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah
Perumahan dan Fasilitas Umum
Ekonomi
Pelayanan Umum
Pekerjaan Umum
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Perencanaan Pembangunan
1.
1.
1.
Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuhPengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil MenengahKerjasama Pembangunan
Dinas PU
DisKop UMKM
BAPPEDA
Bappeda, Bag. Ekonomi, Bag. Hukum, Badan Penanaman Modal
Dispenda, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 26
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung(h) Meningkatnya
Fasilitas Sarana Prasarana Perhubungan
Ekonomi
Sosial
Pelayanan Umum
Perhubungan
Komunikasi dan Informasi
Perencanaan Pembangunan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.1.
2.
3.
4.
5.
1.
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas PerhubunganRehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJPeningkatan pelayanan angkutanPembangunan Sarana dan Prasarana PerhubunganPeningkatan dan pengamanan lalu lintasPeningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotorPencapaian zero accidentPengembangan komunikasi, informasi dan media massaPengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatikaProgram Pengembangan Aplikasi Sistem dan Konten TelematikaPengembangan Pelayanan Komunikasi dan InformasiProgram Kerjasama Komunikasi dan InformasiPerencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda, Dinas PU, Badan Penanaman Modal, Bag. Ekonomi, PDAM
Dishut, Dispenda, Kecamatan
(i) Meningkatnya sarana dan prasarana ke cipta karyaan
Perumahan dan Fasilitas Umum
Perumahan Rakyat 1.2.3.
Pengembangan PerumahanLingkungan Sehat PerumahanPemberdayaan komunitas Perumahan
Dinas Pekerjaan Umum
Dinsos, Badan PMD, Bagian Sosial, Bagian Organisasi
Bappeda, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 27
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang PendukungKebijakan 9:Meningkatkan ketersediaan energi dan listrik perdesaan
(a) Meningkatnya cakupan Elektrifikasi Perdesaan
Ekonomi Energi dan Sumber daya Mineral
1. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan
Dinas PU Bappeda, Dispenda, Kecamatan
(b) Berkembangnya Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif
Ekonomi
Pelayanan Umum
Energi dan Sumber daya Mineral
Perencanaan Pembangunan
1.
1.
Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan
Dinas PU, Badan LH, Dinas Pertanian
Bappeda, Dinsos, Badan PMD, Kecamatan
(c) Meningkatnya Ketersediaan Air Baku untuk Pertanian dan Air Bersih untuk Rumah Tangga
Perumahan dan Fasilitas Umum
Pelayanan Umum
Pekerjaan Umum
Perencanaan Pembangunan
1.
2.
Penyediaan dan pengolahan air bakuPengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnyaPerencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
Dinas Pekerjaan Umum
Dishut, Dinas Pertambangan Energi, Dinas Pertanian, Bag. Ekonomi, Badan LH, PDAM
Bappeda, Kecamatan
(d) Meningkatnya Pelestarian dan perlindungan sumber-sumber mata air
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Energi dan Sumber daya Mineral
Lingkungan Hidup
1.
1.
Pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
Dinas Pertambangan, Energi dan PertanahanBadan Lingkungan Hidup
Satuan Polisi Pamong Praja
Dinas PU, Dinas Pertanian
Kecamatan
= 4 Misi = 9 Kebijakan = 47 Sasaran (common goals)
= 172 Program
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 28
4.3 Program Pembangunan
Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran misi-misi yang telah dijelaskan
sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator
kinerja pembangunan yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD
2009-2013. Capaian tersebut ditargetkan selama kurun waktu 5 tahun kedepan
yang ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang
akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD dapat terukur, terarah dan
terkendali dalam rangka mewujukan perencanaan pembangunan yang
berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk lebih jelasnya indikator
kinerja pembangunan tersebut dapat dilhat pada matrik di bawah ini.
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 29
Matrik Indikator Sasaran Kinerja PembangunanRPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 58
4.4 Indikasi Rencana Program Prioritas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sumedang tahun 2009-2013, merupakan penjabaran Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang
2005-2025 tahap II (2009-2013). Adapun beberapa bidang yang menjadi
prioritas pada pembangunan jangka menengah daerah tahun 2009-2013
berdasarkan RPJPD Kabupaten Sumedang tahun 2005-2025 sebagai
berikut:
a. Bidang Pendidikan, prioritas pembangunan meliputi:
1. Pengembangan pendidikan jalur non formal.
2. Peningkatan perintisan penerapan wajar dikdas 12 tahun.
3. Peningkatan pemberian dukungan subsidi siswa berprestasi pada
perguruan tinggi.
4. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan berbasis teknologi.
5. Pengembangan pendidikan kejuruan.
6. Pemeliharaan dan pemantapan penanaman nilai-nilai luhur dalam
proses pendidikan pada setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk
membangun masyarakat madani.
b. Bidang Tenaga Kerja, prioritas pembangunan meliputi:
Pengembangan lembaga-lembaga Diklat/Balai Latihan Kerja.
c. Bidang Kesehatan, prioritas pembangunan meliputi:
1. Pemantapan sumberdaya kesehatan yang makin setara dalam
layanan kesehatan daerah perkotaan dan perdesaan.
2. Pemantapan dalam perlindungan kesehatan ibu, remaja dan anak
dalam lingkungan rumah tangga dan sosialnya.
3. Peningkatan mutu kesehatan lingkungan perumahan dan
permukiman termasuk pengungsian, sanitasi dasar, dan sanitasi
tempat-tempat umum, industri dan tempat-tempat lain yang dapat
mempengaruhi kesehatan.
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 59
4. Peningkatan akses masyarakat (poor and vulnarable/miskin dan
rentan terhadap penyakit) terhadap pelayanan kesehatan dasar,
rujukan dan khusus, termasuk kedaruratan medik yang berkualitas.
5. Peningkatan surveilans (pengamatan) penyakit dan kejadian luar
biasa serta bencana.
6. Pengembangan sistem pelayanan kesehatan.
7. Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan.
8. Pengembangan tanaman obat, obat tradisional dan pengobatan
tradisional.
d. Bidang Kebudayaan, prioritas pembangunan meliputi:
1. Pengembangan kearifan budaya daerah sebagai landasan moral dan
etika dalam kehidupan masyarakat.
2. Peningkatan advokasi dan sosialisasi untuk mengembangkan budaya
daerah yang inovatif.
3. Pengembanan dan penyelarasan budaya baru hasil akulturasi untuk
mengantisipasi perubahan zaman.
e. Bidang Pertanian, prioritas pembangunan meliputi:
Peningkatan kualitas dan produktivitas sektor produksi unggulan
termasuk pertanian.
f. Bidang Pariwisata, prioritas pembangunan meliputi:
Pengembangan potensi daerah sebagai Objek dan Daya Tarik Wisata
(ODTW) unggulan di tingkat lokal, regional, dan internasional.
g. Bidang Perindustrian, prioritas pembangunan meliputi:
1. Pengembangan industri yang sinergis dan berkelanjutan dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung potensi ekonomi
daerah.
2. Pemantapan sinergitas antara industri besar dengan Industri Kecil
Menengah (IKM), sehingga tercipta penguatan masing-masing skala
usaha.
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 60
h. Bidang KUMKM, prioritas pembangunan meliputi:
1. Penguatan usaha perekonomian mikro, kecil dan menengah di
daerah.
2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang berkualitas
disertai perbaikan dalam distribusi pendapatan antar wilayah.
3. Penguatan dalam fasilitasi kelembagaan-kelembagaan keuangan
yang menopang aktivitas usaha mikro dan kecil serta akses pelaku
usaha terhadapnya.
4. Meningkatnya partisipasi dan kemitraan dunia usaha serta
masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur
daerah yang memadai.
i. Bidang Perdagangan, prioritas pembangunan meliputi:
Pemantapan infrastruktur ekonomi dan sosial daerah yang dijadikan
sentra pengembangan industri manufaktur dan perdagangan serta
sektor jasa lainnya.
j. Bidang Penataan Ruang, prioritas pembangunan meliputi:
1. Pemantapan dan pengendalian tata ruang daerah yang makin sinergi
dengan tata ruang regional.
2. Melanjutkan ketersediaan rencana tata ruang kecamatan dan
kawasan strategi kabupaten, provinsi dan nasional, kawasan
perbatasan dengan kabupaten tetangga, merevisi rencana tata ruang
wilayah kabupaten dan kecamatan yang telah ada, dan habis masa
berlakunya serta pengendalian pemanfaatan ruang yang diikuti
dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Peningkatan penegasan batas daerah.
k. Bidang Pekerjaan Umum, prioritas pembangunan meliputi:
1. Peningkatan infrastruktur jalan dan irigasi, serta perintisan
pembangunan bendung lapang dalam rangka menunjang
pembangunan wilayah.
2. Pemantapan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
transportasi dan drainase jalan serta jalur pejalan kaki (trotoar) dan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 61
sarana prasarana keselamatan lalu lintas, irigasi, telekomunikasi,
energi termasuk di dalamnya energi alternatif, dan sumberdaya air
yang handal dan terintegrasi, efisien, efektif dan modern serta
berkualitas yang sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup.
l. Bidang Perhubungan, prioritas pembangunan meliputi:
1. Penataan moda transportasi daerah untuk menopang pembangunan
antar wilayah.
2. Peningkatan keselamatan dan ketertiban transportasi wilayah kota.
3. Penataan sarana prasarana komunikasi dan informasi wilayah
perdesaan.
m. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, prioritas pembangunan meliputi:
Peningkatan fasilitasi dalam penyediaan sarana energi tepat guna untuk
perdesaan.
n. Bidang Lingkungan Hidup, prioritas pembangunan meliputi:
1. Penguatan dalam pengelolaan upaya-upaya pelestarian kekayaan
plasma nutfah sumber daya hayati daerah.
2. Pemantapan penanganan jaringan air kotor/limbah dan
persampahan.
o. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, prioritas pembangunan meliputi:
Peningkatan perintisan penerapan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK).
p. Bidang Sosial, prioritas pembangunan meliputi:
1. Peningkatan fasilitasi keberdayaan organisasi kemasyarakatan dan
lembaga sosial penopang kehidupan masyarakat madani di daerah.
2. Pemantapan penanganan bencana alam antara lain longsor, banjir,
kekeringan bahkan kebakaran.
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 62
q. Bidang Perencanaan Pembangunan, prioritas pembangunan meliputi:
1. Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4. Peningkatan Perencanaan Sosial Budaya
5. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
6. Pengembangan Wilayah Perbatasan
7. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan
8. Peningkatan Kaji Terap dan Pengembangan Agribisnis
9. Peningkatan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
10. Pengembangan Data/Informasi
11. Peningkatan Kerjasama antar Daerah.
12. Peningkatan Kerjasama Pembangunan
13. Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Bencana.
14. Pengembangan Energi Alternatif.
r. Bidang Perumahan Rakyat, prioritas pembangunan meliputi:
Pemantapan ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman temasuk
penanganan utilitas umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial
perumahan, berupa pengembangan rumah susun, meningkatkan
jaringan air bersih, pengembangan jaringan air kotor/limbah rumah
tangga, pengembangan pengelolaan sampah rumah tangga dan
peningkatan sanitasi lingkungan.
s. Bidang Pemerintahan Umum, prioritas pembangunan meliputi:
1. Penguatan pelayanan publik berdasarkan Standar Pelayanan
Minimum (SPM).
2. Pengembangan kemitraan sejajar antara legislatif dan eksektutif.
3. Pemantapan reformasi, membangun jatidiri dan kreativitas birokrasi
daerah melalui penyempurnaan sistem remunarasi, sistem karier dan
besaran jumlah pegawai.
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 63
4. Pemantapan konsolidasi dan dukungan fasilitasi pelaksanaan Pemilu
2009 dan 2014.
t. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, prioritas pembangunan meliputi:
1. Mempertahankan dan pemantapan ketahanan mental ideologi
Pancasila bagi seluruh warga masyarakat melalui pendidikan,
kegiatan, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan.
2. Pemantapan dalam pewarisan nilai-nilai kejuangan bangsa.
4.5 Kebijakan Kewilayahan.
Kebijakan kewilayahan sinergis dengan amanat peraturan
peraturan perundangan dan kondisi lokal, regional dan nasional, antara
lain Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang,
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang RTRWN, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat
Nomor 2 Tahun 2003 tentang RTRWP, Peraturan Daerah Propinsi Jawa
Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang
RTRW Kabupaten Sumedang. Dengan mempertimbangkan berbagai asas
penataan ruang antara lain keterpaduan, keserasian, keselarasan,
keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan,
keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan
umum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.
Pembangunan yang dilaksanakan saat ini belum terjadi pemerataan
disemua wilayah baik perkotaan dan perdesaan. Untuk terwujudnya
pemerataan pembangunan daerah perlu disusun suatu kebijakan
pembangunan kewilayahan. Pada RPJMD tahun 2009-2013 diarahkan
pada Kegiatan Wilayah yang cepat tumbuh serta kawasan strategis
dengan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 64
dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu
sendiri dan kawasan sekitarnya, kebijakan pembangunan kewilayahan
pada RPJMD ini adalah sebagai berikut :
1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang
terencana dan terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan
tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata
ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi
pembangunan disetiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis,
serasi dan berkelanjutan.
2. Peningkatan pembangunan lintas wilayah diarahkan untuk mengurangi
kesenjangan antar wilayah sehingga tidak terjadi kesenjangan
pembangunan. Untuk itu dilakukan percepatan pembangunan wilayah
melalui pendekatan peningkatan sumberdaya manusia maupun sarana
dan prasarana.
3. Meningkatkan Keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan
melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan.
Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat storing
dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan
pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa
pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri dan
sektor lainnya sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja, peningkatan
sumberdaya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya.
4. Mempertahankan dan meningkatkan luasan kawasan lindung yang
berfungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumberdaya alam, sumberdaya buatan, serta nilai budaya, dan sejarah
bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan
lindung sendiri terbagi menjadi kawasan perlindungan setempat,
kawasan suaka alam dan cagar budaya, serta kawasan rawan bencana.
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 65
5. Mengoptimalkan fungsi dan luasan kawasan budidaya yang diarahkan
pengembangannya meliputi kawasan pedesaan/budidaya pertanian dan
kawasan perkotaan/budidaya non pertanian (tanaman lahan basah,
tanaman lahan kering, tanaman tahunan, permukiman, industri,
pariwisata dan pertambangan/penggalian).
6. Meningkatkan penataan kawasan Jatinangor sebagai pusat kawasan
Perguruan Tinggi dan Industri dengan menyiapkan pemenuhan
kebutuhan infrastruktur dan fasilitas umum dan sosial serta penyiapan
regulasi tentang pengelolaan kawasan perkotaan
7. Meningkatkan peran wilayah Sumedang dalam pengembangan
Kawasan Metropolitan Bandung/Bandung Metropolitan Area, dimana
wilayah kecamatan yang merupakan bagian Metro Bandung
direncanakan untuk menjadi counter magnet dari perkembangan Kota
Bandung dalam fungsi-fungsi tertentu, melalui pemenuhan kebutuhan
infrastuktur, fasilitas perekonomian dan fasiulitas umum. Peran
masing-masing kecamatan di wilayah Metro Bandung berbeda, seperti
Kecamatan Jatinangor dikembangkan untuk menampung limpahan
fungsi pendidikan tinggi, Kecamatan Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan
dan Rancakalong untuk menampung kebutuhan perumahan dan
Agrobisnis serta Kecamatan Cimanggung direncanakan untuk
menampung kegiatan industri dan perumahan.
8. Mempersiapkan kawasan koridor jalan tol sebagai kawasan yang
mendukung terhadap pengembangan perekonomian masyarakat
melaui penetapan kebijakan kawasan, penyediaan sarana dan
prasarana pendukung.
9. Mempersiapkan pembangunan kawasan Jatigede yang diarahkan
sebagai kawasan pariwisata, kawasan pengembangan budidaya
perikanan, pengembangan kawasan pengembangan permukiman baru,
melalui persiapan regulasi dan penyiapan infrastruktur.
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 66
10. Mempersiapkan wilayah Ujungjaya sebagai kawasan industri
diwilayah bagian timur Kabupaten Sumedang melalui penyiapan
regulasi, sumberdaya manusia serta penyiapan sarana dan prasarana.
11. Mempersiapkan pengembangan pariwisata yang ditetapkan menjadi
6 satuan kawasan wisata melalui penyiapan regulasi, sumberdaya
manusia dan promosi.
12. Mengoptimalkan fungsi dan peran kawasan perkotaan melalui
kebijakan zonasi kegiatan dan revitalisasi pemanfaatan ruang publik
sebagai upaya untuk mengurangi beban kegiatan yang terkonsentrasi
di suatu wilayah.
13. Mengkaji ulang kebijakan Pengembangan wilayah (WP) dan Pusat
Kegiatan Lokal (PKL), sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan
daerah nomor 33 tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Sumedang
sesuai potensi dan perkembangan wilayah serta mensinergikan dengan
RTRW Propinsi Jawa Barat dan kebijakan strategis lainnya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rencana pembangunan
strategis kewilayahan di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan kawasan bendungan Jatigede
b. Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu
c. Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang
d. Pembangunan Kawasan Industri Ujungjaya
e. Pembangunan Bendung-bendung Lapang (Rengrang, Cipanas,
Cikalong, dsb)
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 5 – 1
Kebijakan Anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja
Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional
anggaran dan alokasi sumberdaya. Arah kebijakan keuangan daerah
adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada
pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan
bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. Pelaksanaan keuangan daerah senantiasa diarahkan guna
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menopang kegiatan ekonomi
masyarakat, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan
sebagaimana arah tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sumedang.
Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam bentuk kerangka
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu,
pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD
yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk
meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD
merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dan
B A B BAB V
KERANGKA PENDANAAN
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 5 – 2
dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan
daerah. Dana tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi (PP No. 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan) dan dana desentralisasi. Dana
dekonsentrasi berbentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana
alokasi khusus, sedangkan yang dimaksud dana desentralisasi adalah
yang bersumber dari pendapatan asli daerah.
5.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
(1) Hasil pajak daerah;
(2) Hasil retribusi daerah;
(3) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan; dan
(4) Lain-lain PAD yang sah.
b. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri atas:
(1) Dana Bagi Hasil, yang bersumber dari pajak dan sumberdaya
alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :
a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
b) Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTP),
c) Pajak Penghasilan (PPh).
Dana Bagi Hasil Kabupaten Sumedang yang bersumber dari
sumberdaya alam berasal dari pertambangan minyak dan gas
alam.
(2) Dana Alokasi Umum (DAU), yang dialokasikan berdasarkan
persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri netto yang
ditetapkan dalam APBN;
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 5 – 3
(3) Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dialokasikan dari APBN kepada
daerah dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi,
untuk:
a) mendanai kegiatan khsusus yang ditentukan Pemerintah atas
dasar prioritas nasional,
b) mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah.
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, merupakan seluruh pendapatan
daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana
darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.
Tabel 5.1
Realisasi Pendapatan Kabupaten Sumedang 2004-2008 (Ribu Rupiah)
No Uraian 2004 2005 2006 2007 2008*
1 Pendapatan asli daerah 50.118.894,98 58.699.239,10 71.954.644,79 69.493.500,66 80.193.408,10
a. Pajak daerah 16.514.948,37 18.183.246,27 18.197.017,14 22.338.144,76 22.751.104,77
b. Retribusi daerah 25.424.024,27 35.185.334,24 36.155.616,35 36.850.989,65 40.721.006,80
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1.835.321,15 2.362.172,17 2.547.298,13 2.386.933,34 2.413.302,14
d. Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya
6.344.601,19 2.968.486,42 15.054.713,17 7.917.432,91 14.307.994,39
2 Dana perimbangan 418.186.083,68 446.471.317,34 638.283.527,26 641.820.956,30 701.106.707,02
a. Dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak
36.927.236,28 38.883.422,91 46.522.799,49 46.264.956,30 48.328.177,02
b. Dana alokasi umum 301.089.000,00 316.698.000,00 500.020.000,00 551.771.000,00 608.993.530,00
c. Dana alokasi khusus 7.210.000,00 13.240.000,00 31.910.000,00 43.785.000,00 43.785.000,00
d. Bagi Hasil Pajak Propinsi
45.086.727,40 47.020.046,93 41.756.227,77 - -
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi
27.873.120,00 30.629.847,50 18.074.500,00 - -
3 Lain-lain Pendapatanyang Sah
23.529.981,85 17.895.664,37 2.749.000,00 79.682.795,14 73.419.664,20
TOTAL PENDAPATAN DAERAH
491.834.960,51 523.066.220,81 712.987.172,05 790.997.252,10 854.719.779,32
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2007* Angka Sementara (Target 2008)
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 5 – 4
Tabel 5.2
Perkembangan PAD Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008
No. Tahun PAD(Rp.)
Pertumbuhan (%)
APBD (Rp.)
Proporsi (%)
1 2004 50.118.894.980 - 491.834.960.510 10,192 2005 58.699.239.100 17,12 523.066.220.810 11,223 2006 71.954.644.790 22,58 712.987.172.050 10,094 2007 69.493.500.660 -3,42 790.997.252.100 8,795 2008* 80.193.408.100 15,40 854.719.779.317 9,38
Rata-Rata per tahun 12,92 10,07
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2007 * Angka Sementara (Target 2008)
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang
selama tahun 2004 s.d. 2008, rata-rata pertumbuhan per tahunnya
mengalami kenaikan sebesar 12,92%. Bila melihat kemampuan keuangan
Kabupaten Sumedang dari pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-
rata per tahun kontribusi terhadap APBD 10,07% berarti bahwa secara
kemandirian fiskal Kabupaten Sumedang masih masuk dalam kategori
rendah, karena pendapatan di luar PAD mencapai 89,93%, yaitu dari Dana
Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan yang Sah.
Tabel 5.3
Perkembangan Dana PerimbanganKabupaten Sumedang Tahun 2004-2008
No. Tahun Dana Perimbangan (Rp.)
Pertumbuhan (%)
APBD (Rp.)
Proporsi(%)
1 2004 418.186.083.680 - 491.834.960.510 85,03
2 2005 446.471.317.340 6,76 523.066.220.810 85,36
3 2006 638.283.527.260 42,96 712.987.172.050 89,52
4 2007 641.820.956.300 0,55 790.997.252.100 81,14
5 2008* 701.106.707.016 9,24 854.719.779.317 82,03
Rata-rata per tahun 14,88 82,61
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2007* Angka Sementara (Target 2008)
Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, yang bersumber
dari pajak dan sumberdaya alam dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 5 – 5
Alokasi Umum yang diluncurkan dari pemerintah pusat ke daerah
bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (fiscal gap) antar daerah
yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada
aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai
undang-undang, berdasarkan formula dan perhitungan tersebut sesuai
tujuannya diharapkan apabila dari tahun ke tahun suatu daerah alokasi
DAU-nya menurun, maka daerah tersebut dianggap atau dikategorikan
sudah mandiri dalam kemampuan fiskalnya.
Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumedang
selama kurun waktu 2004 s.d. 2008 cenderung mengalami peningkatan,
hal tersebut menunjukkan bahwa derajat kemandirian fiskal Kabupaten
Sumedang masih rendah, karena masih tergantung dari kontribusi
pemerintah pusat.
Untuk perkembangan dana perimbangan secara total selama kurun
waktu 2004 s.d, 2008 rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar
14,88%, dan kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama
sebesar 82,61%.
Tabel 5.4
Perkembangan Lain-lain Penerimaan yang Sah Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008
No. TahunLain-lain Penerimaan
Daerah yang Sah (Rp.)
Pertumbuhan(%)
APBD (Rp.)
Proporsi (%)
1 2004 23.529.981.850 - 491.834.960.510 4,782 2005 17.895.664.370 -23,95 523.066.220.810 3,423 2006 2.749.000.000 -84,64 712.987.172.050 0,394 2007 79.682.795.140 2.798,61 790.997.252.100 10,075 2008* 73.419.664.200 -7,86 854.719.779.317 8,59
Rata-rata per tahun 670,54 5,45
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2007 * Angka Sementara (Target 2008)
Lain-lain penerimaan yang sah bersumber dari bagi hasil pajak dan
keuangan provinsi dan bagian pendapatan lain yang sah. Perkembangan
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 5 – 6
lain-lain penerimaan yang sah secara secara total selama kurun waktu
2004 s.d. 2008 rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 670,54%,
kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama baru sebesar
5,45%.
Tabel 5.5
Tax Ratio di Kabupaten Sumedang Tahun 2004 – 2008 (Rupiah)
No. Tahun Pajak Daerah PDRB ADHK Tax Ratio
1 2004 16.514.948.371 4.311.330.900.000 0,383
2 2005 18.183.246.270 4.506.200.560.000 0,403
3 2006 18.197.017.136 4.694.640.200.000 0,387
4 2007 22.338.144.768 4.911.883.010.000 0,450
5 2008* 22.751.014.773 5.122.713.270.000 0,444
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2007 * Angka Sementara (hasil estimasi)
Tax ratio di Kabupaten Sumedang pada tahun 2004 sebesar 0,383,
tahun 2005 sebesar 0,403, tahun 2006 sebesar 0,387, tahun 2007 sebesar
0,450 dan tahun 2008 sebesar 0,444.
Proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumedang untuk
kurun waktu lima tahun kedepan, yaitu tahun 2009-2013 diproyeksikan
dengan menggunakan metode teori inflasi dengan asumsi inflasi rata-rata
per tahun sebesar 10%, sehingga pertumbuhan PAD tiap tahunnya
sebesar 10%. Hasil proyeksi seperti yang tercantum dalam tabel 5.6 di
bawah ini.
Tabel 5.6
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Ribu Rupiah)
No Pendapatan Asli Daerah 2009 2010 2011 2012 2013
1 Pajak daerah 25.026.215,25 28.029.361,08 31.392.884,41 35.160.030,54 39.379.234,202 Retribusi daerah 44.793.107,49 50.168.280,38 56.188.474,03 62.931.090,91 70.482.821,82
3Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 2.413.302,14 2.702.898,40 3.027.246,20 3.390.515,75 3.797.377,64
4 Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya 6.288.994,39 7.043.673,71 7.888.914,56 8.835.584,30 9.895.854,42
Jumlah PAD 78.521.619,27 87.944.213,57 98.497.519,20 110.317.221,50 123.555.288,08
Keterangan: Menggunakan asumsi berdasarkan data tahun 2003-2007
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 5 – 7
Untuk memprediksi pendapatan daerah lima tahun kedepan
diperlukan suatu data pendukung yang salah satunya adalah data PDRB.
Proyeksi pertumbuhan PDRB atas harga konstan Kabupaten Sumedang
dilakukan dengan menggunakan rumus geometri dengan asumsi bahwa
kondisi dimasa depan sama dengan kondisi yang terjadi saat ini.
Tabel 5.7
PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 (Juta Rupiah)
No Lapangan Usaha 2004 2005 2006 2007 2008*
1 Pertanian 1.218.615,28 1.266.975,69 1.277.827,26 1.326.576,64 1.338.963,00
2 Pertambangan dan Penggalian 4.632,79 5.059,51 5.572,44 5.925,79 6.485,27
3 Industri Pengolahan 1.107.760,98 1.154.662,17 1.211.476,15 1.264.936,85 1.308.354,39
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 100.695,75 106.658,33 113.848,41 124.808,45 128.024,43
5 Bangunan dan Kontruksi 99.175,94 105.761,14 112.709,58 120.635,75 124.420,24
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.124.419,53 1.177.524,09 1.248.422,93 1.310.179,65 1.423.442,50
7 Pengangkutan dan Komunikasi 145.017,92 154.028,09 164.060,22 175.007,80 179.306,43
8 Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan 171.905,25 183.641,99 192.314,34 201.740,97 212.195,48
9 Jasa-jasa 339.107,46 351.889,55 368.408,87 382.071,11 401.521,53
Jumlah 4.331.330.90 4.506.200,56 4.694.640,20 4.911.883,01 5.122.713,27
Sumber: PDRB Kabupaten Sumedang 2003-2007 (BPS Kab. Sumedang) * Angka Sementara
Tabel 5.8
Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Sumedang Tahun 2009 – 2013 (Juta Rupiah)
No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013
1 Pertanian 1.543.341,18 1.642.617,87 1.719.437,06 1.801.996,17 1.909.306,44
2 Pertambangan dan Penggalian 6.908,04 7.245,27 7.598,54 7.811,71 7.921,21
3 Industri Pengolahan 1.355.466,04 1.371.392,40 1.485.008,40 1.590.374,00 1.702.008,86
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 135.194,86 140.531,57 141.519,86 142.025,87 142.239,34
5 Bangunan dan Kontruksi 127.771,30 130.420,24 135.281,16 143.582,49 153.907,93
6Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.383.309,73 1.461.506,23 1.595.727,82 1.698.472,18 1.809.002,14
7 Pengangkutan dan Komunikasi 182.908,23 190.128,36 191.465,43 192.059,69 192.438,83
8Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan 213.137,36 214.195,48 215.687,73 216.210,03 219.774,11
9 Jasa-jasa 417.868,72 434.363,60 437.418,22 438.487,34 439.641,99
Jumlah 5.365.905,46 5.592.401,02 5.929.144,21 6.231.019,48 6.576.240,87
Keterangan: Menggunakan asumsi berdasarkan data tahun 2004-2008
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 5 – 8
5.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah
Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai
pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan
masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
Belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja standar
harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tabel 5.9
Pengelolaan Belanja Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 (Ribu Rupiah)
No Belanja Daerah 2004 2005 2006 2007 2008
1 Belanja Tidak Langsung
257.327.474,76 297.915.671,23 417.157.390,19 499.733.909,53 617.773.312,91
a. Belanja pegawai 199.264.113,26 231.644.608,79 327.116.236,26 401.128.016,42 488.664.756,73
b. Belanja Bunga 986.463,60 1.025.124,90 1.237.499,96 1.250.000,00 25.000,00
c. Belanja subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d. Belanja Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 18.436.909,58
e. Belanja Bantuan sosial 31.281.515,64 38.079.308,78 50.282.130,13 53.416.293,11 61.409.713,40
f. Belanja Bagi hasil 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan 23.763.382,27 25.134.628,76 36.489.523,85 41.907.600,00 47.204.933,20
h. Belanja tidak terduga 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2 Belanja Langsung 180.059.611,50 196.970.754,50 263.095.717,58 271.788.761,34 269.364.211,08
a. Belanja Pegawai 41.311.248,45 45.188.629,86 58.271.349,40 61.890.348,94 63.685.628,00
b. Belanja Barang dan Jasa 72.903.187,39 80.978.916,86 108.053.451,17 112.149.950,73 119.309.224,31
c. Belanja Modal 65.845.175,66 70.803.207,79 96.770.917,01 97.748.461,67 86.369.358,77
Total Belanja Daerah 437.387.086,26 494.886.425,74 680.253.107,77 771.522.670,87 887.137.523,99
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2007
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 5 – 9
Tabel 5.10
Perkembangan Alokasi Belanja Tidak Langsung 2004-2008
Tahun Anggaran
Belanja Tdk Langsung (Rp.)
Pertumbuhan (%)
Belanja APBD (Rp.)
Proporsi (%)
2004 257.327.474.760* 15,77 437.387.086.260** 58,832005 297.915.671.230* 40,03 494.886.425.740** 60,202006 417.157.390.190* 19,80 680.253.107.770** 61,322007 499.733.909.530 23,62 771.522.670.878 64,77***2008 617.773.312.910 - 887.137.523.996 69,64***
Rata-rata per tahun 24,81 62,95
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2007 * Belanja Aparatur; ** Belanja Publik; *** APBD Murni
Belanja tidak langsung Kabupaten Sumedang pada tahun 2006
mengalami peningkatan dari belanja tidak langsung tahun 2005 dengan
rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar 24,81% sedangkan proporsi
terhadap belanja APBD rata-rata pertahun mengalami pertumbuhan
sebesar 62,95%.
Tabel 5.11
Perkembangan Alokasi Belanja Langsung 2004-2008
Tahun Anggaran
Belanja Langsung(Rp.)
Pertumbuhan (%)
Belanja APBD (Rp.)
Proporsi (%)
2004 180.059.611.500* 9,39 437.387.086.260** 41,172005 196.970.754.500* 33,57 494.886.425.740** 39,802006 263.095.717.580* 3,30 680.253.107.770** 38,682007 271.788.761.340 0,89 771.522.670.878 35,23***2008 269.364.211.080 - 887.137.523.996 30,36***
Rata-rata per tahun 11,79 37,05
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2007 2008 Angka Sementara; * Belanja Aparatur; ** Belanja Publik; *** APBD Murni
Belanja Langsung Kabupaten Sumedang dari tahun 2004 sampai
dengan 2008 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar
11,79%. Proporsi terhadap belanja APBD rata-rata pertahun mengalami
pertumbuhan sebesar 37,05%.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 5 – 10
Tabel 5.12
Proyeksi Pengelolaan Belanja Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Ribu Rupiah)
No Belanja 2009 2010 2011 2012 20131 Belanja Tidak
Langsung 620.888.590,13 687.522.539,14 750.920.589,61 820.230.919,78 896.043.358,85
a. Belanja pegawai 529.986.790,13 582.985.469,14 641.284.016,05 705.412.417,66 775.953.659,42
b. Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c. Belanja subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d. Belanja Hibah 23.869.800,00 27.450.270,00 28.696.273,56 29.942.277,12 31.188.280,68
e. Belanja Bantuan sosial 29.000.000,00 33.350.000,00 34.863.800,00 36.377.600,00 37.891.400,00
f. Belanja Bagi hasil 32.000,00 36.800,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan 35.000.000,00 40.250.000,00 42.077.000,00 43.904.000,00 45.731.000,00
h. Belanja tidak terduga 3.000.000,00 3.450.000,00 3.967.500,00 4.562.625,00 5.247.018,75
2 Belanja Langsung 283.630.442,00 309.768.842,74 356.234.169,16 409.669.294,53 471.119.688,71
a. Belanja Pegawai 283.630.442,00 73.238.472,20 84.224.243,04 96.857.879,49 111.386.561,41
b. Belanja Barangc. dan Jasa 137.205.607,95 157.786.449,14 181.454.416,52 208.672.578,99
d. Belanja Modal 99.324.762,59 114.223.476,98 131.356.998,52 151.060.548,30
Total Belanja 904.519.032,13 997.291.381,88 1.107.154.758,77 1.229.900.214,31 1.367.163.047,55
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Sumedang, 2004-2007Keterangan: Menggunakan asumsi berdasarkan data tahun 2004-2007
5.3 Kebijakan Umum Anggaran
Kebijakan umum anggaran diarahkan melalui upaya peningkan
pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah. Peningkatan manajemen pembiayaan
daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas.
Manajemen keuangan daerah menjadi penting bagi aparatur
pemerintah di daerah karena merupakan konsekuens logis dari perspektif
pengelolaan perimbangan antara keuangan pusat dan daerah,
transformasi nilai yang berkembang dalam era reformasi ini adalah
meningkatnya penekanan proses dari segi partisipasi publik, transparansi
dan akuntabilitas ke dalam bentuk tindakan penyusunan anggaran
(budget cycle), pengurusan dan penatausahaan" (accounting cycle),
pelaporan dan pertanggungjawaban (evaluation and monitoring process)
serta mekanisme pengawasan daerah.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 5 – 11
5.3.1 Kebijakan Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
Potensi sumber ekonomi daerah bersumber dari faktor internal dan
eksternal (internal dan external source). Internal source atau local source
adalah sumber-sumber ekonomi daerah yang digali dan dikelola sendiri
dalam wilayah hukumnya. Apakah dalam bentuk sumberdaya alam
maupun dalam bentuk potensi pajak daerah dan retribusi daerah, maupun
penerbitan obligasi daerah. Sumber eksternal adalah bersumber dari luar
pemerintah daerah atau berbentuk pinjaman daerah. Sumber eksternal
terbagi dua, pertama yang bersumber dari pemerintahan diatasnya dan
dikenal dengan allocation budget atau dana yang tersedia atau teralokasi
bagi pemda, seperti dana kontijensi yaitu dana untuk belanja pegawai dan
belanja non pegawai karena adanya pengalihan personil, peralatan,
pembiayaan dan dokumen (P3D). Intergovernmental transfer atau
pelimpahan dana antar tingkatan pemerintahan, seperti terlihat pada
penerimaan bagi hasil pada DAU dan DAK maupun dana bantuan kepada
daerah bawahan. Kedua pinjaman daerah yang berbentuk bantuan luar
negeri maupun dalam negeri atau dengan istilah Government to
Government (G to G loans) atau Private sector to Government (P to G =
investasi).
5.3.1.1 Kebijakan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah
Pada Tabel 5.1 tentang Anggaran Pendapatan Kabupaten
Sumedang, menunjukan bahwa peranan pemerintah pusat cukup besar
dalam realisasi penerimaan Kabupaten Sumedang, yaitu dalam bentuk
dana perimbangan (DAU dan DAK). Untuk mengurangi ketergantungan
pada pengalihan keuangan dari pemerintah, Kabupaten Sumedang perlu
menelusuri upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas finansialnya
dengan mengembangkan basis pajak, meningkatkan pengumpulan pajak
dan retribusi.
Lapangan usaha yang memberikan sumbangan cukup signifikan
terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Sumedang adalah: (1) industri
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 5 – 12
pengolahan, (2) perdaganganan, hotel dan restoran dan (3) pertanian dan
kehutanan, yang didukung oleh sektor-sektor lainnya seperti (1)
pertambangan dan galian, 2) listrik, gas dan air bersih, (3) bangunan, (4)
angkutan dan komunikasi, (5) keuangan persewaan dan (6) jasa-jasa.
Kesembilan lapangan usaha tersebut menjadi target Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dalam bentuk pajak dan retribusi daerah.
Untuk mengembangkan sumber pendapatan daerah perlu
diterapkan asas transparansi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah
tersebut, berupa penjelasan secara rinci mengenai jumlah objek (orang,
benda, tempat, dll) pajak dan retribusi daerah yang ditargetkan. Hal
tersebut dimaksudkan untuk menekan potensi penyimpangan dan
penggelapan sumber-sumber pendapatan daerah.
Beberapa langkah positif yang dapat diambil adalah
mengembangkan basis pajak daerah, berupa pajak properti,
merestrukturisasi kesulitan BUMD dan instansi layanan publik pemerintah
lainnya agar lebih profitable dan meningkatkan cost recovery untuk
pelayanan sehingga dapat membantu peningkatan PAD dan membangun
mekanisme keuangan Kabupaten Sumedang yang berkelanjutan.
5.3.1.2 Kebijakan Rencana Pinjaman Daerah dan Penerbitan Obligasi
Pinjaman daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh
Pemerintah Daerah dari pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai
kewajiban pembayaran kembali dalam kurun waktu tertentu, jangka
pendek maupun jangka panjang. Obligasi daerah adalah pinjaman daerah
yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
Bila dibutuhkan maka Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat
mengajukan pinjaman daerah maupun penerbitan obligasi. Yang perlu
mendapat perhatian adalah penggunaan dari pinjaman tersebut yaitu: (1)
pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan
arus kas; (2) pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai
penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan dan (3)
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 5 – 13
pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi
yang menghasilkan penerimaan.
Pinjaman daerah bersumber dari: (1) Pemerintah, diberikan melalui
Keuangan; (2) Pemerintah Daerah lain; (3) Lembaga Keuangan Bank; (4)
Lembaga Keuangan bukan Bank; dan (5) Masyarakat, yaitu berupa
obligasi daerah melalui pasar modal. Pengajuan pinjaman dan obligasi
daerah harus mengikuti prosedur perundang-undangan yang telah
ditetapkan.
5.3.2 Kebijakan Arah Belanja Daerah
Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), Pelaksanaa Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan APBD, maka struktur APBD mulai menggunakan format
APBD berbasis kinerja, sedangkan program dan kegiatannya disusun
berdasarkan nomenklatur bidang.
Nomen klatur bidang untuk program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan terdiri atas: (1) Bidang Administrsi Umum Pemerintahan; (2)
Bidang Pertanian dan Kehutanan; (3) Bidang Perikanan, Kelautan dan
Peternakan; (4) Bidang Perindustrian dan Perdagangan; (5) Bidang
Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah; (6) Bidang Ketenagakerjaan;
(7) Bidang Kesehatan; (8) Bidang Pendidikan; (9) Bidang Sosial; (10)
Bidang Permukiman; (11) Bidang Pekerjan Umum; (12) Bidang
Perhubungan; (13) Bidang Lingkungan Hidup; (14) Bidang Kependudukan;
dan (15) Bidang Penerangan dan Pariwisata.
Memperhatikan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa, belanja daerah menurut
klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara yang digunakan untuk
tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 5 – 14
atas fungsi: (1) Pelayanan Umum; (2) Pertahanan; (3) Ketertiban dan
Ketentraman; (4) Ekonomi; Lingkungan Hidup; (6) Perumahan dan
Fasilitas Umum; (7) Kesehatan; (8) Pariwisata dan Budaya; (9) Agama;
(10) Pendidikan; serta (11) Perlindungan Sosial. Pada Permendagri Nomor
13 Tahun 2006 klasifikasi fungsi tidak termasuk pertahanan dan agama
yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang
Pemerintah Pusat.
Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 belanja daerah digunakan
untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan dan
urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang
dapat dilaksanan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau
antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-
undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang
diklasifikasikan menurut urusan dan urusan pilihan. Pelaksanaan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 diharap mulai berlaku satu tahun
sejak peraturan tersebut diundangkan.
Menurut Pasal 32 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 klasifikasi belanja
menurut urusan wajib mencakup: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan
umum; (4) perumahan rakyat; (5) penataan ruang; (6) perencanaan
pembagunan; (7) perhubungan; (8) lingkungan hidup; (9) pertanahan; (10)
kependudukan dan catatan sipil; (11) pemberdayaan perempuan; (12) keluarga
berencana dan keluarga sejahtera; (13) sosia!; (14) tenaga kerja; (15) koperasi
dan dan usaha kecil dan menengah; (16) penanaman modal; (17) kebudayaan;
(18) pemuda dan olah raga; (19) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; (20)
pemerintahan umum; (21) kepegawaian; (22) pemberdayaan masyarakat dan
desa (23) statistik; (24) arsip dan (25) komunikasi dan informatika.
Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup : (1) pertanian; (2)
kehutanan; (3) energi dan sumberdaya mineral; (4) pariwisata; (5) kelautan dan
perikanan; (6) perdagangan; (7) perindustrian; dan (8) transmigrasi.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 5 – 15
5.3.2.1 Kebijakan Belanja Daerah
Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai
target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan dengan mengutamakan
produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Belanja
daerah diarahkan untuk mendukung Belanja Aparatur dan Belanja publik yang
proporsional.
Memperhatikan Permendagri 13 Tahun 2006, pasal 36 bahwa belanja
menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja
langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok
belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Kelompok belanja tidak langsung, dibagi menurut jenis belanja yang
terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) bunga; (3) subsidi; (4) hibah; (5) bantuan
sosial; (6) belanja bagi hasil; (7) bantuan keuangan; dan (8) belanja tidak
terduga. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis
belanja yang terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang non jasa: dan
(3) belanja modal.
Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan
dapat efektil dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran
belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan
dan pemberdayaan ekonorni masyarakat yang didukung dengan pembangunan
infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya di
Kabupaten Sumedang
5.3.2.2 Kebijakan Fasilitas Ekonomi Lokal
Untuk menghadapi perubahan yang ada dan keinginan untuk maju dalam
bidang ekonomi, maka potensi ekonomi lokal dengan pendekatan klaster
komoditas dapat menjadi pilihan. Disadari bahwa untuk memberdayakan potensi
ekonomi lokal diperlukan suatu sinergi dari seluruh stakeholders yang terlibat
didalamnya sebagai suatu kekuatan sosial (social capital). Penggalian dan
penumbuhan potensi ekonomi lokal tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah
Sumedang saja, tetapi diperlukan pula unsur lain seperti masyarakat ataupun
pihak swasta. Dengan tergalinya potensi ekonomi lokal diharapkan dapat
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 5 – 16
menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, dengan perhatian
khusus diberikan pada dampak pertumbuhan ekonomi terhadap rumah tangga
miskin dan usaha kecil.
Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, perlu dipertimbangkan untuk dapat
dibentuk suatu mekanisme yang lebih efektif dalam memberdayakan unsur-unsur
stakeholders tersebut ke dalam suatu jaringan. Melalui organisasi jaringan
tersebut potensi ekonomi lokal diusahakan dapat diubah menjadi kekuatan
ekonomi riil.
Oleh karena itu Kabupaten Sumedang perlu untuk membentuk Kemitran
bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL), yang memiliki prioritas membantu
pemerintah dalam menghadapi tantangan otonomi daerah. KPEL juga merupakan
alat untuk membangun perekonomian daerah secara berkelanjutan. Pendekatan
tersebut berfokus pada pemanfaatan dan optimalisasi sumber dana dan
kompetensi lokal.
Oleh karena pengembangan ekonomi lokal masih merupakan isu yang
cukup baru, masih diperlukan adaptasi dalam bereaksi terhadap kebutuhan untuk
bisnis dan ekonomi sejak desentralisasi dan bagaimana dapat menanggapi
kebutuhan semacam itu di masa depan. Pengetahuan semacam ini akan
menolong kebijakan, strategi dan tindakan yang dapat mengurangi korupsi dan
hal-hal lainnya yang membahayakan bisnis lokal, menyediakan produsen yang
lebih baik keterkaitan pasar, dan membuat pengembangan ekonomi lokal sesuai
aturan.
5.3.2.3 Kebijakan Rencana Kemitraan Pemerintah-Swasta
Partisipasi swasta yang baik dapat tercapai dengan adanya kerjasama
pemerintah dan swasta yang didukung oleh strategi pengembangan ekonomi
lokal yang komprehensif. Dengan adanya partisipasi swasta yang efisien,
diharapkan dapat mengurangi beban fiskal di Pemerintah Daerah dan
membebaskan sumberdaya umum untuk program-program prioritas.
Dalam mengatur sumberdaya substansial dari sektor swasta,
membutuhkan pembentukan kelembagaan dan peraturan lingkungan yang
menarik investasi swasta, produk hukum dan peraturan yang mendukung,
pengenalan konsep pemberian harga yang merefleksikan biaya (cost-reflective
pricing) dan menyediakan prosedur dan proses privatisasi dan/atau disinvestasi
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 5 – 17
yang transparan. Reformasi semacam ini juga berkontribusi dalam meningkatkan
keakuntabilitasan sektor publik dan menyediakan pelayanan publik yang baik.
Sebagai contoh, dengan menciptakan kompetisi yang transparan diantara pihak
swasta untuk menyediakan layanan publik, diharapkan dapat membantu
mengatasi aspek korupsi yang mungkin terjadi.
Meningkatkan kompetisi dapat meningkatkan mutu dan efisiensi serta
pengurangan harga di daerah-daerah, selain itu pengenalan konsep sanksi yang
didukung oleh bantuan yang berdasarkan outputbased akan membantu
meningkatkan akses terhadap layanan umum dengan harga terendah. Secara
umum, partisipasi swasta yang efisien dapat mengurangi beban fiskal di
pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang.
5.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah
Manajemen pembiayaan daerah perlu ditingkalkan ke arah akurasi,
efisiensi, efektivitas dan provitabilitas. Kebutuhan pembangunan daerah yang
semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadi defisit
pendapatan, maka kebijakan pembiayaan daerah bersumber dari: (1) sisa lebih
perhitungan anggaran tahun lalu, (2) transfer dana cadangan daerah, (3) hasil
penjualan aset daerah yang dipisahkan dan (4) pinjaman daerah atau obligasi
daerah, Bila terjadi surplus pembiayaan maka kebijakan pengeluaran
pembiayaan ditujukan untuk: (1) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh
tempo, (2) penyertaan modal (investasi daerah) dan (3) transfer ke rekening
dana cadangan.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 6 – 1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2009-2013 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala
Daerah 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan
Bupati Kabupaten Sumedang serta mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 dan RPJMD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. RPJMD Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2013 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam
menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-
SKPD).
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 selanjutnya
menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 ini yang telah
disusun hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur,
transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab serta merupakan
pedoman dalam penyusunan bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk
menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-
SKPD) dan merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan sebagai berikut:
1. Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan
pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 dengan mengerahkan semua
potensi dan kekuatan daerah.
B A B BAB VI
KAIDAH PELAKSANAAN
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 6 – 2
2. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi
Pelaksana Harian dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang
2009-2013.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumedang, dunia
usaha serta masyarakat diharapkan melaksanakan program-program
dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 dengan sebaik-
baiknya;
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumedang
berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Kabupaten
Sumedang yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2013 yang nantinya akan menjadi pedoman
dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD;
5. Konsepsi deskripsi program dasar, prioritas dan penunjang, maupun
kegiatan pokok serta kegiatan penunjang, berimplikasi pada
besarannya pengalokasian belanja serta berorientasi pada logika alur
berfikir akan pentingnya sebuah program, maupun kegiatan pokok
dalam mewujudkan sasaran sub agenda/agenda pembangunan. Dalam
rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2013, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumedang berkewajiban untuk
melakukan monitoring, fasilitasi dan evaluasi terhadap penjabaran
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 ke dalam Rencana
Strategis OPD Kabupaten Sumedang.
6. Dalam rangka sinkronisasi program-program yang telah ditetapkan
dalam RPJMD, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
berkewajiban melakukan koordinasi, dan konsolidasi agar terjadi
keselarasan dan kesinambungan dalam pelaksanaan program sesuai
dengan target-target pencapainya yang telah ditetapkan.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 6 – 3
7. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Sumedang tahun 2009-2013 perlu mengacu
kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang agar terwujud
keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.
8. RPJMD Kabupaten Sumedang akan berlaku dari tahun 2009 sampai
dengan 2013, maka ditambahkan Rancangan Program dan Kegiatan
Indikatif 1 (satu) tahun kedepan yaitu untuk tahun 2014 setelah
periode RPJMD ini berakhir. RPJMD transisi tersebut disusun dengan
tujuan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka
menengah (RPJMD) Kabupaten Sumedang pada masa akhir jabatan
Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) tahun 2013.
9. Fokus Indikasi Prioritas Program
a. Secara umum fokus indikasi prioritas program yang akan dilakukan
atau dilaksanakan dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013,
disesuaikan dengan arahan indikasi prioritas program RPJPD 2005-
2025 yang terdiri dari 41 fokus indikasi prioritas program dan
tambahan 6 fokus indikasi prioritas program setelah mengalami
pembahasan dalam Musrenbang RPJMD, sehingga dalam kurun
waktu 5 tahun ke depan ada 47 fokus indikasi prioritas program
yang akan dicapai. Fokus indikasi program tersebut dilarutkan
dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah
b. Adapun teknis penjabaran fokus indikasi program tersebut dibagi
dalam beberapa tahapan yang secara rasional dan proporsional
diyakini mampu memberikan dampak ketercapaian target dan
sasaran yang cukup signifikan di akhir tahun perencanaan (akhir
tahun 2013), disamping harus memperhatikan berbagai kebijakan
strategis yang berkembang, baik yang dipengaruhi oleh faktor
eksternal maupun internal yang terjadi, kemampuan kapasitas
fiskal daerah dan faktor-faktor berpengaruh lainnya yang
berdampak pada penyesuaian-penyesuainan target sasaran yang
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 6 – 4
akan dicapai dalam dokumen perencanaan RPJMD untuk setiap
tahunnya.
c. Adapun skenario tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Tahapan I :
Adalah tahapan prakondisi; dimana dalam tahapan ini
diskenariokan bahwa fokus indikasi prioritas program yang akan
dilaksanakan terdiri dari 47 fokus indikasi prioritas program sampai
dengan 5 tahun ke depan adalah prioritas-prioritas yang mampu
menjembatani proses pelarutan prioritas program. Selanjutnya
dalam tataran implementasinya diyakini bahwa prioritas-prioritas
tersebut dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu dilakukan
aktivitas prakondisi, misalnya dalam konteks perencanaan
pembangunan melalui menyiapkan dokumen-dokumen
perencanaan yang baik dan terpadu, dapat menjadi pedoman dan
arahan tindak yang jelas selama 5 tahun ke depan, baik secara
makro maupun secara mikro (teknis operasional) mulai dari RPJPD,
RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Tata Ruang daerah
dan turunan-turunannya (masterplan-masterplan yang dibutuhkan
sebagai arahan tindak). Disamping itu juga fokus terhadap indikasi
prioritas program yang secara langsung dapat ditembak oleh
SKPD-SKPD utama yang indikator target dan sasarannya dapat
dicapai secara langsung, misalnya di bidang pendidikan, bidang
kesehatan dan bidang infrastruktur.
Tahap II :
Adalah tahapan pembangunan dan pengembangan; pada tahapan
ini diharapkan dengan adanya prakondisi-prakondisi yang telah
ditetapkan melalui berbagai prioritas program yang dilakukan pada
tahapan I, dapat mempermudah dalam memfasilitasi pelaksanaan
pelarutan fokus indikasi prioritas program berikutnya dengan
memperbesar ketercapaian target sasaran, diharapkan dapat
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 6 – 5
mengembangkan beberapa program yang memerlukan penguatan-
penguatan dan pengembangan lebih lanjut.
Tahap III :
Adalah tahapan stabilisasi; pada tahapan ke-3 ini diharapkan
mampu menjaga dan menstabilkan fokus indikasi prioritas program
berikunya yang telah tentukan dalam dokumen RPJMD, sesuai
dengan indikator-indikator target dan sasaran dengan
mengembangkan sistem evaluasi yang memadai, agar capaian
program yang masih dibawah target atau belum maksimal dalam
pelaksanaanya dapat direview kembali sehingga dalam proses
selanjutnya mampu dioptimalkan.
Tahapan-tahapan ini dilakukan selama kurun waktu 5 tahun ke
depan, secara teknis akan tergambarkan dalam dokumen renstra
masing-masing SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD
2009-2013 melalui prioritas-prioritas program setiap tahunnya,
sesuai peran SKPD yang ada baik sebagai SKPD Utama, SKPD
Penunjang dan SKPD Pendukung. Sehingga secara konfrehensif
prioritas program yang dilaksanakan bermuara pada bagaimana
mampu memberikan kontribusi bagi ketercapaian target dan
sasaran yang telah ditentukan dalam mendukung terwujudnya Visi
dan Misi kepala daerah.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 7 – 1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi,
misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) serta memperhatikan RPJM
Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan amanat
dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013, diharapkan dapat dijadikan
sebagai :
1. Acuan dalam menyusun visi, misi yang dijabarkan dalam program dan
kegiatan pembangunan untuk penyusunan RKPD, RENSTRA SKPD,
RENJA SKPD, dan KUA-PPAS APBD.
2. Pedoman dalam penyusunan, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD dan RKPD.
3. Menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya
sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan
di Jawa Barat serta terintegrasi dengan arah pembangunan nasional.
4. Acuan dan arahan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan
pembangunan pada tingkat daerah.
5. Acuan dan arahan bagi penentu kebijakan program dan kegiatan
pembangunan serta dalam pengambilan keputusan bagi
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
B A B BAB VII
PENUTUP
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 7 – 2
Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2013, sangat tergantung dari komitmen bersama antara
Pemerintah Daerah dengan stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat
Sumedang. Untuk itu RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013,
dapat dijadikan pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan
pembangunan dan penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Sumedang
serta terintegrasi dengan arah pembangunan Nasional dan Provinsi
selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
BUPATI SUMEDANG,
DON MURDONO
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
2.1 Peta Adminstratif Kabupaten Sumedang ................................2 - 2
2.2 Rencana Kawasan Lindung ................................................................2 - 9
2.3 Rencana Jaringan Drainase ................................................................2 - 43
2.4 Rencana Sistem Penyediaan Air Minum ................................2 - 43
2.5 Rencana Pengelolaan Air Limbah ................................ 2 - 29
3.1 Konsep Akselerasi ................................................................3 - 13
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal ii – 1
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ...................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................ ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................ iii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Latar Belakang ........................................................................................
Maksud dan Tujuan ................................................................
Landasan Hukum ................................................................
Hubungan RPJPM dengan Dokumen Perencanaan Lain...............................
Sistematika Penulisan ................................................................
Proses Penyusunan ................................................................
1 - 1
1 - 3
1 - 4
1 - 8
1 - 10
1 - 11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Geografis ................................................................ 2 - 1
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.5.
Letak Geografis dan Luas Wilayah ................................
Topografi ................................................................................................
Hidrologi dan Klimatologi ................................................................
Luas dan Sebaran Kawasan Budidaya ................................
Luas dan Sebaran Kawasan Lindung ................................
Penataan Ruang ................................................................
2 - 1
2 - 2
2 - 4
2 - 6
2 - 7
2 - 10
2.2. Perekonomian Daerah ................................................................2 - 15
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
PDRB ................................................................................................
Investasi ................................................................................................
Pajak dan Retribusi Daerah ................................................................
Dana Perimbangan ................................................................
Sumber Penerimaan Daerah Lainnya ................................
2 - 15
2 - 17
2 - 18
2 - 19
2 - 19
2.3. Indeks Pembangunan Manusia ................................................................2 - 20
2.4. Sosial Budaya Daerah ................................................................2 - 21
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal ii – 2
2.4.1. Kependudukan ................................................................2 - 21
2.4.2. Transmigrasi ................................................................2 - 24
2.4.3. Kesehatan ................................................................ 2 - 25
2.4.4. Pendidikan ................................................................ 2 - 26
2.4.5. Kesejahteraan Sosial ................................................................2 - 27
2.4.6. Ketenagakerjaan ................................................................2 - 28
2.4.7. Pemuda dan Olahraga ................................................................2 - 30
2.4.8. Kebudayaan ................................................................ 2 - 33
2.5. Prasarana dan Sarana Daerah ................................................................2 - 35
2.5.1. Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi ................................2 - 35
2.5.2. Sosial Budaya ................................................................2 - 37
2.5.3. Transportasi dan Perhubungan ................................................................2 - 39
2.5.4. Telekomunikasi dan Informasi ................................................................2 - 40
2.5.5. Pengairan/ Keirigasian ................................................................2 - 41
2.5.6. Drainase ................................................................................................2 - 42
2.5.7. Air Bersih ................................................................ 2 - 43
2.5.8. Air Limbah ................................................................ 2 - 44
2.5.9. Energi ................................................................................................2 - 45
2.6. Kondisi Pemerintahan Umum ................................................................2 - 47
2.6.1. Pelayanan Catatan Sipil ................................................................2 - 47
2.6.2. Perizinan ................................................................................................2 - 47
2.6.3. Aparatur Pemerintahan ................................................................2 - 48
2.7. Isu Strategis ...........................................................................................2 - 51
BAB III VISI DAN MISI
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Visi Daerah .............................................................................................
Misi Daerah ............................................................................................
Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang 2008-2013 ................................
Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang 2009-2013 ................................
3 - 1
3 - 6
3 - 8
3 – 13
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal ii – 3
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Analisis Kondisi Eksternal dan Internal .....................................................4 - 1
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
Permasalahan ................................................................
Faktor Pendorong ................................................................
Faktor Penghambat................................................................
4 - 2
4 - 4
4 - 5
4.2. Kebijakan Pembangunan ................................................................4 - 6
4.3. Program Pembangunan ................................................................4 - 28
4.4. Indikasi Rencana Program Prioritas .........................................................4 - 58
4.5. Kebijakan Kewilayahan ................................................................4 - 63
BAB V KERANGKA PENDANAAN
5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah .....................................................5 - 2
5.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah ............................................................5 - 8
5.3. Kebijakan Umum Anggaran ................................................................5 - 10
5.3.1 Kebijakan Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah ................................5 - 11
5.3.2 Kebijakan Arah Belanja Daerah ...............................................................5 - 13
5.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................................................5 – 17
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII PENUTUP
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal iii – 1
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 ................................................................2 - 1
2.2 Kelompok Ketinggian Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 ................................................................2 - 3
2.3 Curah Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008 ................................................................2 - 5
2.4 Luas lahan Menurut Jenis Penggunaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008 ................................................................2 - 6
2.5 Perkembangan Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Sumedang Tahun 2007-2008 ................................................................2 - 8
2.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008................................2 - 15
2.7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008................................2 - 16
2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008 ................................2 - 16
2.9 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 ................................................................2 - 17
2.10 PMTB Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008 ................................2 - 18
2.11 Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008................................................................2 - 19
2.12 Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 19
2.13 Sumber Penerimaan Daerah Lainnya yang SahKabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................2 - 20
2.14 Pencapaian IPM Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2007 dan Target Tahun 2008................................................................2 - 20
2.15 Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 21
2.16 Luas Daerah, Jumlah Rumah Tangga, Kepadatan/ Km2
Rata-Rata Rumah Tangga dan Sex Ratio di Kabupaten Sumedang Tahun 2008................................................................2 - 22
2.17 Proyeksi Penduduk Kabupaten Sumedang Menurut Kecamatan Tahun 2009-2013................................................................2 - 23
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal iii – 2
2.18 Perkembangan Jumlah KK yang Mengikuti Transnigrasi Tahun 2004-2008................................................................2 - 24
2.19 Jumlah Tenaga Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................2 - 25
2.20 Jumlah Kelahiran Hidup dan Kematian Bayi di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................2 - 26
2.21 Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 26
2.22 Kondisi PMKS di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008 .............................................................................................
2 - 27
2.23 Jumlah Panti Berdasarkan Penanganan Kasus di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................2 - 28
2.24 Jumlah Yayasan Non Panti dan Anak Asuh di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................................................2 - 28
2.25 Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 29
2.26 Jumlah Karang Taruna dan OKP, Pengurus dan Anggota di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 ................................ 2 - 30
2.27 Prestasi Bidang Olah Raga Tahun 2006-2008 ................................2 - 30
2.28 Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008................................................................2 - 33
2.29 Kondisi Kebudayaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 34
2.30 Perkembangan Jumlah Koperasi Menurut Aktivitas di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008................................2 - 35
2.31 Jumlah Usaha Perdagangan dan Rumah Makan Keliling di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 ................................ 2 - 35
2.32 Jumlah Usaha Perdagangan dan Rumah Makan Non Keliling di Kabupaten Sumedang Tahun 2008................................2 - 36
2.33 Sarana Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 37
2.34 Sarana Pendidikan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 38
2.35 Sarana Peribadatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 39
2.36 Panjang Jalan di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008 .............................................................................................2 – 39
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal iii – 3
2.37 Jumlah Sarana Angkutan di Kabupaten Sumedang Tahun 2007-2008................................................................2 - 40
2.38 Realisasi Produksi Kegiatan PT. Pos Indonesia Cabang Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008 ................................2 - 40
2.39 Perkembangan Irigasi yang Tertangani di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................................................2 - 41
2.40 Dampak Pembangunan Prasarana Irigasi Terhadap Perkembangan Areal yang Terairi di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................................................
2 - 42
2.41 Produksi Air Bersih dan Terjual di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008................................................................2 - 44
2.42 Persentase Keluarga yang Memiliki Sarana Pembuangan Air Limbah Domestik yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2004-2008................................................................
2 - 45
2.43 Banyaknya Daya Tersambung Menurut Sektor Pelanggan (kVA) di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................
2 - 46
2.44 Pelayanan Jaringan Listrik di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008................................................................2 - 46
2.45 Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Kabupaten Sumedang Tahun 2006-2008 ................................2 - 47
2.46 Jumlah PNS Struktural Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 ..........................................................2 - 48
2.47 Jumlah PNS Fungsional Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 ..........................................................2 - 49
2.48 Jumlah PNS Lingkup Pemerintah Daerah di Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sumedang ................................ 2 - 50
2.49 Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 ..........................................................2 - 51
Matrik Keterkaitan Misi, Kebijakan, Sasaran dengan Fungsi, Bidang dan Program Urusan Pemerintahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013................................
4 - 7
Matrik Indikator Sasaran Kinerja Pembangunan RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013............................................................4 - 29
5.1 Realisasi Pendapatan Kabupaten Sumedang 2004-2008............................5 - 3
5.2 Perkembangan PAD Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................5 - 4
5.3 Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................................................5 - 4
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal iii – 4
5.4 Perkembangan Lain-Lain Penerimaan yang Sah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 ..........................................................5 - 5
5.5 Tax Ratio di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008...............................5 - 6
5.6 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013................................................................
5 - 6
5.7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................................................
5 - 7
5.8 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 ................................................................
5 - 7
5.9 Pengelolaan Belanja Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................
5 - 8
5.10 Perkembangan Alokasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................
5 - 9
5.11 Perkembangan Alokasi Belanja Langsung 2004-2008................................5 - 9
5.12 Proyeksi Pengelolaan Belanja Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013................................................................
5 - 10
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal – i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas
berkat rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013,
telah selesai kami susun.
Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-
2013 ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari: (1)
Penyiapan rancangan awal RPJM Daerah; (2) Penyelenggaraan
Musrenbang Jangka Menengah Daerah; (3) Penyusunan rancangan akhir
RPJM Daerah; dan (4) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah.
Latar belakang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013
adalah untuk menjabarkan visi, misi dan kebijakan Kepala Daerah terpilih
yang ditawarkan pada saat kampanye dalam bentuk dokumen
perencanaan, yang akan menjadi pedoman bagi aparat pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima
tahun mendatang.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2013. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan
hidayah pada kita semua. Amiin.
Sumedang, Nopember 2008
BUPATI SUMEDANG,
DON MURDONO
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas
berkat rahmat dan hidayah-Nya pula Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun
2009 - 2013, telah selesai kami susun.
Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun
2009 - 2013 ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari : (1)
Penyiapan Rancangan Awal RPJM Daerah; (2) Penyelenggaraan
Musrenbang Jangka Menengah Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir
RPJM Daerah; dan (4) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah.
Latar belakang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009 - 2013
adalah untuk menjabarkan visi, ,misi dan kebijakan Kepala Daerah terpilih
yang ditawarkan pada saat kampanye dalam bentuk dokumen
perencanaan, yang akan menjadi pedoman bagi aparat pemerintah daerah
di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima
tahun mendatang
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya
kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009 - 2013. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan
hidayah-Nya pada kita semua. Amiin.
Sumedang, Oktober 2008
Bappeda Kabupaten Sumedang
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 111 a. 1)
(a)* Angka Partisipasi Kasar (APK)
- PAUD (TK/RA) Persen 17.45 45.00 50.00 55.00 60.00- SD/MI sederajat Persen 108.01 110.00 113.00 115.00 118.00- SMP/MTs sederajat Persen 96.23 96.98 97.83 98.58 99.33
* Angka Partisipasi Murni (APM)- PAUD (TK/RA) Persen 17.23 27.23 37.23 47.23 57.23- SD/MI sederajat Persen 97.00 97.60 98.20 98.80 99.40- SMP/MTs sederajat Persen 76.79 81.19 85.59 89.99 94.39
* Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
- PAUD (TK/RA) Rasio 1:19,00 1 : 19,2 1 : 19,4 1 : 19,6 1 : 19,8- SD/MI sederajat Rasio 1:160 1 : 201 1 : 211 1 : 220 1 : 229- SMP/MTs sederajat Rasio 1:405 1 : 415 1 : 425 1 : 430 1 : 455
* Rasio siswa/guru- TK Rasio 1 : 61 1 : 54 1 : 46 1 : 39 1 : 32- SD Rasio 1 : 21 1 : 25 1 : 29 1 : 33 1 : 37- SMP Rasio 1 : 31 1 : 33 1 : 34 1 : 35 1 : 37
* Rasio kelas/guru- TK Rasio 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1- SD Rasio 1 : 0,7 1 : 0,75 1 : 0,85 1 : 0,90 1 : 95- SMP Rasio 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1
(b)* Angka Partisipasi Sekolah
- SMA/MA sederajat Persen 32.64 41.11 49.58 58.05 66.52- SMK Persen 27.1 33.68 40.26 46.84 53.42
* Angka Partisipasi Kasar (APK)- SMA/MA Persen 28.36 37.68 47.01 56.34 65.67- SMK Persen 27.1 25.81 31.86 37.90 43.95
* Angka Partisipasi Murni (APM)- SMA/MA Persen 20.58 26.46 32.35 38.23 44.12- SMK Persen 13.6 18.88 24.16 29.44 34.72
* Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
- SMA + SMK Rasio 1 : 753 1 : 794 1 : 835 1 : 877 1 : 918* Rasio siswa/guru
- SMA Rasio 1 : 12,9 1 : 18,3 1 : 23,7 1 : 29,1 1 : 34,6- SMK Rasio 1 : 12,0 1 : 18,5 1 : 24,0 1 : 29,7 1 : 35,3
* Rasio kelas/guru- SMA Rasio 1 : 0,36 1 : 0,48 1 : 0,61 1 : 0,74 1 : 0,87- SMK Rasio 1 : 0,33 1 : 0,49 1 : 0,62 1 : 0,76 1 : 0,89
2)(a) Persen 98.88 99.31 99.54 99.70 99.82(b) Tahun 8.07 8.27 8.47 8.67 8.87(c)
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Sumedang
No. MISI
“Mewujudkan kualitas SDM aparatur dan masyarakat yang berakhlak mulia, beretika, bermoral baik yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan Kepada Tuhan YME”
Pendidikan Menengah
KEBIJAKAN SASARAN
4Kebijakan 1: Menciptakan sumberdaya manusia sumedang yang memiliki kompetensi, unggul, berdaya saing dan beretika
Kinerja PendidikanAngka Melek Huruf
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNAN
Angka tingkat pendidikan yang ditamatkan
Pendidikan Dasar
Angka RLS
INDIKATOR
Pelayanan dasar pendidikan
Matrik Indikator Sasaran Kinerja PembangunanRPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
* SD/MI Persen 99.94 99.95 99.95 99.95 99.99* SMP/MTs Persen 99.38 99.40 99.49 99.66 99.83* SMA/MA Persen 99.47 99.85 99.90 99.95 99.96* SMK Persen 98.48 99.67 99.75 99.83 99.91
(d) Persen 0.17 0.18 0.36 0.55 0.73(e) Persen 1.90 2.52 3.14 3.76 4.38(f) Persen 0.16 1.13 2.09 3.06 4.03
3)
Persen
Belum tersedianya data akurat perencanaan peningkatan kualitas
pendidikan
- 100 - -
4)
Persen
Belum memiliki pedoman perencanaan perintisan wajib belajar
12 tahun
- 100 - -
5)Persen
Belum tersedianya perencanaan Wajar
Diknas100 - - -
6) Orang 36 36 36 36 36
7)Kecamatan 14 7 - - -
8) Desa 1 62 65 65 659) Orang 15 35 35 35 35
b. 1)(a)
Rasio 1 : 356 1 : 305 1 : 254 1 : 203 1 : 152
(b) Rasio 1 : 34.115 1 : 34.500 1 : 34.500 1 : 34.500 1 : 34.500(c) Rasio 1 : 16.294 1 : 15.500 1 : 15.500 1 : 15.500 1 : 15.500(d) Rasio 1 : 545.837 1 : 545.837 1 : 545.837 1 : 545.837 1 : 545.837(e) Rasio 1 : 18.195 1 : 17.989 1 : 17.242 1 : 16.495 1 : 15.748(f) Rasio 1 : 110 1 : 100 1 : 95 1 : 90 1 : 85(g) Rasio 1 : 4.727 1 : 4.456 1 : 4.343 1 : 4.230 1 : 4.117(h) Rasio 1 : 5.943 1 : 5.655 1 : 5.367 1 : 5.079 1 : 4.791
(i) Rasio 1 : 3.577 1 : 3.562 1 : 3.547 1 : 3.532 1 : 3.517
(j) Rasio 1 : 1.949 1 : 2.104 1 : 2.078 1 : 2.052 1 : 2.026
(k) Rasio 1 : 49.622 1 : 60.000 1 : 55.000 1 : 50.000 1 : 45.0002)
(a) Tahun 68.00 68.20 68.40 68.60 68.80(b) Tahun 39.02 37.70 37.03 36.36 35.69(c) 100.000/KH 308.2 303.60 299.00 294.40 289.80(d) persen 68.19 75.00 80.00 85.00 90.00(e) persen 68 70.00 72.00 75.00 78.00(f) persen 67 75.00 80.00 82.00 85.00(g) Persen 1.03 < 1 < 1 < 1 < 1(h) Persen 50 54.00 58.00 62.00 66.00(i) Persen 23.40 25.72 28.04 30.36 32.68
Kunjungan Ibu Hamil 4 kali (K-4)Persalinan oleh Tenaga KesehatanKunjungan neonatus 2 kali (KN 2)
Rumah tangga sehat
Rasio Poskesdes per satuan penduduk
Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Sumedang
Rasio tenaga medis per satuan pendudukRasio Bidan desa per satuan penduduk
Rasio murid sebagai Paskibraka
Rasio Rumah Sakit per satuan pendudukRasio dokter per satuan penduduk
Rasio tempat tidur pasien RSU per satuan penduduk
Angka Kematian Ibu
Presentase Balita Gizi Buruk
Angka Partisipasi Kejar Paket BAngka Partisipasi Kejar Paket C
Tersedianya data untuk perencanaan peningkatan kualitas pendidikan
Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya Pendidikan Dasar bagi anak usia sekolahMeningkatnya pengetahuan masyarakat
Angka Partisipasi Kejar Paket A
Tersedianya perencanaan perintisan wajib belajar 12 tahun
Tersedianya perencanaan Wajar Diknas
Rasio Posyandu Mandiri dan Purnama per satuan Balita
Rasio Pustu per satuan penduduk
Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna
Rasio Puskesmas per satuan penduduk
Desa siaga aktif
Rasio dokter gigi per satuan penduduk
Angka Usia Harapan HidupKinerja Kesehatan
Angka Kematian Bayi
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
(j) Persen 2.23 2.21 2.19 2.17 2.15(k)
Persen 20 24.00 28.00 32.00 36.00
(l)Persen 54.75 57.80 60.85 63.90 66.95
(m)Persen 3.35 3.45 3.55 3.65 3.75
(n)Persen 3.10 4.20 5.30 6.40 7.50
(o) Persen 1.46 1.36 1.26 1.36 1.06
(p) Persen 68.88 71.98 73.98 75.98 77.98(q) Persen 41.07 40.60 41.44 42.28 43.12(r) Persen 63.02 66.40 68.55 70.70 72.85(s) Persen 41.29 53.14 54.85 56.56 58.27
(t) persen 80 82.00 84.00 86.00 88.00
(u) Persen - 100.00 100.00 100.00 100.00(v) Persen 68.71 69.50 69.75 70.00 70.25(w)
(1) Gakin kali/tahun 2 2 2 2 2(2) Non gakin kali/tahun 2 2 2 2 2
(x)persen 45,45 55.00 60.00 65.00 70.00
(y)persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3)Persen
Belum memiliki pedoman pembentukan
Desa Model TOGA- 100.00 - -
4)
Persen
Belum tersedianya data akurat untuk
pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat
- - 100.00 -
5)Persen
Belum tersedianya data gizi buruk
- - 100.00 -
6) Orang 78 78 78 78 78
7) Cabang 3 3 3 3 3
8) Orang - 100 100 100 100
9)KK 56,329 2,000 2,000 2,000 2,000
10) Orang 1,500 268 268 268 268
Universal Children Imunization (UCI) desa
Jumlah Kunjungan rawat jalan ke Puskesmas, Pustu dan Poskesdes:
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan Minuman (TPM) yang memiliki sertifikat KesehatanPersentase sarana obat dan obat tradisional yang memiliki izin kesehatan
Sarana Air Bersih
Penanggulangan Penyakit DB Dengue:- Case Fatality Rate (CFR)
Rasio Pemuda Sadar Bahaya Narkoba
Rasio Tenaga Pembina Olahraga Masyarakat
Rasio Cabang Olahraga Modern dan Tradisional
Rata-rata anak per keluargaProsentase penduduk yang terlindungi jaminan pemeliharaan kesehatan berbasis asuransi
SPALKepemilikan Jamban Keluarga
Penanggulangan Penyakit TB :- CDR (Case Detection Rate )
Penanggulangan Penyakit Diare :- Penemuan penderita semua kelompok umur
Rumah Sehat
Penanggulangan Penyakit ISPA :- Penemuan penderita Pneumoni pada Balita
Penanganan penderita HIV PositifRasio Peserta KB
Tersedianya pedoman pembentukan Desa Model TOGA
Meningkatnya pelayanan kesehatan gratis
Tersedianya data untuk pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya data gizi buruk
Meningkatnya pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
11) Desa 70 2 2 2 2
12)Kecamatan 14 7 - - -
13) Desa/Kel 227 227 227 227 227
14) Orang - 270 270 270 270
15)Desa 32 6 6 6 6
16)Orang 32 30 30 30 30
17)Kecamatan 5 6 - - -
18)Desa - 1 - 1 -
19)Desa 1 1 1 1 1
c. 1)(a) Jumlah 19 19 19 19 19(b) Jumlah 2 2 2 2 2(c) Jumlah 4 3 3 3 3
2)
(a) Jumlah 5 5 5 5 5
(b)
* Tuna Susila Jumlah - 1 1 1 1* Gelandangan Pengemis Jumlah - 1 1 1 1* Orang gila Jumlah - 1 1 1 1* Retandasi Jumlah - 1 1 1 1* Karang Lansia Jumlah 2 3 3 4 5* Fakir Miskin Jumlah - 1 1 1 1* Anak Nakal Korban Narkoba Jumlah - 1 1 1 1* Bekas Narapidana Jumlah - 1 1 1 1
(c) Jumlah 2 2 2 2 2(d) Jumlah - 1 1 1 1(e) Jumlah 277 55 55 55 55(f) Jumlah 5 1 1 1 1
3) Jumlah 1 1 1 1 1
4)Jumlah 25 50 50 50 50
5)
(a) Jumlah 731 125 125 125 125(b) Jumlah 53 125 125 125 125
6) Persen 15 25 35 50 65
7) jumlah klub 130 170 210 250 290
Jumlah sekolah tuna (SLB A,B,C)
Tersedianya Pekerja Sosial Masyarakat
Terpenuhinya pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak balitaTersedianya jaminan kesehatan bagi keluarga miskinTersedianya jaminan kesehatan bagi aparat desa
Jumlah rumah singgah
Tersedianya tempat penanganan penyandang masalah sosial:
Tersedianya sarana/ prasarana perekonomian masyarakattersedianya tenaga terampil dalam mengelola pasar desaTerpenuhinya sarana/ prasarana pelayanan dasar masyarakat
Tersedianya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
Tersedianya Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat:
Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan dasar dan pelayanan sosial Jumlah panti sosial anak cacat
Jumlah Karang taruna Jumlah Taman Penitipan Anak
Jumlah panti asuhanJumlah panti jompo
Tersedianya lembaga jaminan sosial (BKSP Askesos)
Taruna Siaga Bencana
Tersedianya lembaga-lembaga pelayanan kesejahteraan sosial non panti:
Panti Singgah
Jumlah Klub Olah Raga
Pelayanan Penyandang masalah Kesejahteraan sosial
Tersedianya panti sosial:
Tersedianya akses kegiatan/ pelayanan ke luar wilayah program TMMDTersedianya akses kegiatan/ pelayanan ke luar wilayah program BMSS
Terpenuhinya kebutuhan dasar air bersih
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
8) jumlah gedung
312 314 316 318 320
9)
(a) persen 5.00 15.00 20.00 25.00 30.00(b) persen 0.16% 1.13 2.09 3.06 4.03(c) persen 32.64 41.11 49.58 58.05 66.52
10)
(a) Tahun - 1,68 kali/thn 1,76 kali/thn 1,84 kali/thn 1,92 kali/thn(b) Tahun - 1,73 kali/thn 1,76 kali/thn 1,79 kali/thn 1,82 kali/thn
11)
(a) Persen 90 95 97.5 100 100
(b) Persen 25.56 56.53 75 99 99
(c) Persen 61.32 87.59 97.87 99 99
(d) Persen 25.11 35.00 50.00 60.00 70.00
(e) Persen 39.47 45.00 52.50 60.00 70.00
12)
(a) Rasio Drop Out KB Persen 7.39 7.00 6.95 6.90 6.85(b) Tahun 18.29 19.00 19.05 19.10 19.15(c) Persen 10.75 11 11.52 11.5 11.75(d) Persen 2.12 3.30 4.00 5.68 6.84(e) Persen 3.58 4.86 6.14 7.42 8.7(f) Persen 50 55 60 65 70(g) Persen 67 69 71 73 75
(h) Persen 50 55 60 65 70
13) Persen 0.82 1.00 2.00 3.00 4.0014) Persen 1,638 1,398 1,187 1,012 85515) Jumlah 120 122 124 126 12816) Jumlah 16 19 22 25 2817)
PersenData kemiskinan
berbeda pada tiap SKPD terkait
100 100 100 100
18)Persen
Data Pengembangan IPM
100 100 100 100
19) Lapang 1 2 2 2 2
20) Organisasi - 79 79 79 79
21) Orang - 50 50 50 50
22) Buah 27 5 6 5 5
23)Orang 5,250 560 750 1,000 1,250
Rasio penguatan kelembagaan KB yang mandiri
Perpustakaan Desa
Rasio Saran dan Prasarana Olahraga
Rasio Organisasi pemuda yang Maju
Rasio Atlet yang Mendapat Penghargaan
Partisipasi bina keluarga balita (BKB)
Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga per Satuan Kepala Keluarga
Taman Bacaan Masyarakat
Jumlah Gedung Olah Raga
Rasio pelayanan advokasi KB
Non Gakin
Partisipasi bina keluarga remaja (BKR)
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Wajib KTP
Rasio bayi berakte kelahiran
Rasio pasangan berakte nikahKinerja Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Rata-rata usia kawin pertama wanita
Penduduk ber-Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional
Partisipasi bina keluarga Lansia (BKL)Rasio pemanfaatan data mikro keluarga
Contact Rate:Gakin
Jumlah kunjungan rawat jalan ke Puskesmas, Pustu dan Polindes:
Perpustakaan Sekolah
Tersedianya lembaga/institusi sosial di masyarakat:
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Jumlah PenginapanTersedianya data dan indikator kemiskinan serta penangannya
Tersedianya data perkembangan Indek Pembangunan Manusia (IPM)
Tersedianya bantuan sarana permakanan bagi klien panti sosial
Jumlah Restoran
Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan sosial
Partisipasi remaja peduli kesehatan reproduksi
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
24)Kelompok
277 KT, 173 PSM, 30 Orsos, 53 TANAGA
55 KT, 55 PSM, 15 Orsos, 30
TANAGA
56 KT, 55 PSM, 15 Orsos, 30
TANAGA
57 KT, 55 PSM, 15 Orsos, 30
TANAGA
58 KT, 55 PSM, 15 Orsos, 30
TANAGA25)
Orang 25020 Tomas, 30 pengusaha
21 Tomas, 30 pengusaha
22 Tomas, 30 pengusaha
23 Tomas, 30 pengusaha
26)Orang 250 50 50 50 50
27)Orang 500 100 100 100 100
28)Buah 1 MPN, 1 TMP, 1 TMPD
2 MPN, 1 TMP, 1 TMPD
3 MPN, 1 TMP, 1 TMPD
4 MPN, 1 TMP, 1 TMPD
5 MPN, 1 TMP, 1 TMPD
29) Orang 1 PKRI, 15 Janda PKRI2 PKRI, 15 Janda
PKRI3 PKRI, 15 Janda
PKRI4 PKRI, 15 Janda
PKRI5 PKRI, 15 Janda
PKRI30) Buah 6 1 1 1 131) Orang 300 60 60 60 6032) Orang 300 60 60 60 6033)
Paket 50 10 10 10 10
34)Paket 52 10 10 11 11
d. 1) Orang 285 25 35 40 45
2) Kejadian - 100 100 100 100
3) Buah 1 : 218 25 30 35 1004) Kejadian - 100 100 100 1005) Prosentase 60 50 55 60 656) Grup 114 15 15 15 157) Unit 0 20 40 20 20
8) Persen 15 20.00 20.00 20.00 20.00
9) Persen 40 50.00 60.00 70.00 80.00
10) Persen 50 55.00 60.00 70.00 80.0011) Kasus 368 5 5 5 512)
Persen
Belum tersedianya data pengembangan kelembagaan
pendidikan keagamaan
- 100 - -
13) Orang 400 400 400 400 40014)
Cabang - 3 3 3 3
a.1)
Rupiah (optimis)
1,929,572,030 2,162,085,460 2,422,616,750 2,714,592,070
Rupiah (pesimis)
1,662,968,210 1,729,486,940 1,798,666,420 1,870,613,070
2) Rasio 1 : 10 1 : 9 1 : 8 1 : 7 1 : 63) Perusahaan 14.73 16.93 18.62 20.48 22.52
Kebijakan 2: Memperluas penciptaan lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa wira usaha
Rasio daya serap tenaga kerja
Rasio atlet olahraga juniorRasio pertandingan, perlombaan, festival dan invitasi olahraga masyarakat
Nilai Ekonomi
Rasio Penduduk yang bekerja
Peningkatan Pendidikan Muatan Lokal
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosialMeningkatnya jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial
Meningkatnya nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan dikalangan generasi muda
Angka Kriminalitas yang tertangani
Meningkatnya kualitas MPN, TPM dan TPMD
Meningkatnya kualitas hidup PKRI dan Janda PKRI
Tersedianya Lembaga Sistem Jaminan Sosial
Tersedianya data pengembangan kelembangaan pendidikan keagamaan
Meningkatnya partisipasi lembaga pelayanan sosial (Karang Taruna, PSM, Orsos, TANAGA)
Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama serta nilai-nilai budaya daerah yang relevan
Jumlah pelaku asusila
Frekuensi terjadinya konflik antar umat beragama
Rasio tempat ibadah per satuan pendudukFrekuensi konflik antar sukuFrekuensi kegotong royongan
Frekuensi kegiatan pewarisan kejuangan SumedangPeningkatan Pendidikan Budi Pekerti di SD, SMP, SMA
jumlah gedung kesenian
Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya
Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam usaha kesos
jumlah grup kesenian
Meningkatnya kualitass hidup eks PMKSMeningkatnya keterampilan PMKS
Meningkatnya pelayanan penyelenggara undian gratis berhadiah dan pengumpulan sumbangan sosial
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
4)
Orang wirausaha
baru220 350 500 650 800
5)Orang
wirausaha baru
220 350 500 650 800
6) Orang wirausaha
baru220 350 500 650 800
7)SK
Bupati/Perda21 1 SK Bupsti
8) Kasus 12 10 8 6 4
9)Orang 3,277 200 200 200 200
10)Paket - - 1 - 1
11)Orang - 120 120 120 120
12)Orang - 120 120 120 120
b. 1)(a) Orang 2,751 3,250 3,750 4,250 4,750(b) Orang 87 137 187 237 287(c) Orang 92 142 192 242 292(d) Orang 30 45 60 75 90
2) Orang 46,442 51,064 56,170 61,787 67,9653)
(a) Orang 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
(b) Orang 310 360 410 460 510
4) Orang 18 25 30 50 60
5)persen - 15.00 20.00 25.00 30.00
6)
a Orang 320 420 520 620 720
b KUKM 50 100 150 200 250c KUKM 50 100 150 200 250
7) Persen 10.00 9.50 9.00 8.50 8.008) Orang - 100 100 100 1009) Orang - 100 100 100 10010) Orang 1 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 211) Orang 21 75 75 75 7512) Orang 42 50 50 50 50
Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun
berjiwa wira usaha untuk kebutuhan lokal, regional, nasional dan internasional
Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan dan bimbingan teknis manajemen usaha
Jumlah instruktur Vokasinal yang telah bersertifikasi
Kondusif dan berkeadilan dalam iklim usaha
Regulasi daerah tentang pengelolaan pembangunan secara swakelola
Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perijinan, lokasi usaha dan perlindungan usaha dari pungutan informal
Meningkatnya ketersediaan SDM, tenaga kerja yang memenuhi standard kompetensi dan wirausahawan
Jumlah tenaga kerja bersertifikasi:Lokal :21.250 orang.Regional : 22.435 orang.Nasional : 1.210 orang.Internasional :375 orang.
Penyediaan sistem insentif dan pembinaan serta fasilitasi untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi termasuk wirausaha baru berbasis teknologi terutama UKM berorientasi ekspor, subkontrak/penunjang, agribisnis/agroindustri dan yang memanfaatkan sumber daya lokal
Jumlah pemuda terampilRasio pemuda nasionalisRasio Wasit Cabang OlahragaJumlah pelatih cabang olahraga
Jumlah pemuda yang punya usaha mandiri
Tersedianya teknologi pertanian, pengolahan pangan dan pendayagunaan lahan kritis
Tersedianya tenaga teknis yang menunjang kemandirian masyarakat
Pemasaran dan Purnajual
Industri Kecil dan Menengah
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
Jumlah lulusan yang telah bersertifikasi DU/DI berstandar nasional/internasional
Peningkatan Kualitas Produk
Peningkatan SDM Pelaku Usaha:
Meningkatnya keterampilan kerja anak/remaja terlantar
Angka partisipasi angkatan kerjaJumlah penduduk yang punya usaha mandiri:
Tidak Berijin (Non Lisensi)
Berijin (Lisensi)
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
13)Orang 100 300 - - -
14) Paket 277 55 55 55 57
2)
a PersenRata-rata Pendapatan
Rp. 657.920/ Bln
Peningkatan rerata
pendapatan 10%/Tahun
Peningkatan rerata
pendapatan 10%/Tahun
Peningkatan rerata
pendapatan 10%/Tahun
Peningkatan rerata
pendapatan 10%/Tahun
b PersenRata-rata Pendapatan
Rp. 839.250/ Bln
Peningkatan rerata
pendapatan 10%/Tahun
Peningkatan rerata
pendapatan 10%/Tahun
Peningkatan rerata
pendapatan 10%/Tahun
Peningkatan rerata pendpatan
10%/Tahun
3) Rupiah 985,000 1,050,000 1,200,000 1,350,000 1,500,0004) Rupiah 886,000 974,000 1,000,000 1,150,000 1,255,000
5) Persen 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
6) Persen 3.110 KK 20% 25% 30% 25%
7) Paket 277 55 55 55 57
8) Orang 5,875 6,625 7,625 8,625 9,8759)
(a) Kelompok 589 638 636 614 582(b) Kelompok 787 875 955 1,035 1,109(c) Kelompok 369 387 405 425 443(d) Kelompok 45 55 65 75 85(e) Kelompok 7 9 11 13 15(f) Kelompok 403 50 100 75 75(g) Kelompok 8 5 57 30 26
10) Kelompok 600 100 200 300 450
11) Kelompok 30 6 12 18 242 a.
1) Kali/tahun 18 20 20 20 20
2)
Kali/tahun 7 7 7 7 7
Kali/tahun 5 5 5 5 53) Kawasan - - - 1 -
4) Kecamatan - 2 2 2 2
5) Kecamatan 1 1 1 1 1
6) Pedoman 1 1 1 1 1
7) Kecamatan - 1 1 1 1
Meningkatnya jumlah petani terlatihMeningkatnya Kualitas lembaga tani :
Pemula / pemumbuhLanjut / pembenahanMadya / pemberdayaanUtama / pemandirian
Kelompok Hasil Hutan Non Kayu
PewirausahaanGabungan kelompok
Pembentukan kawasan perkotaanDengan Pihak Ke - Tiga
Pedoman Pelimpahan sebagian kewenangan/ Urusan Wajib dari Bupati kepada Camat dan Lurah
Meningkatnya pendapatan dari usaha peternakan dan perikanan
Kebijakan 3: Memberikan insentif dan disinsentif yang berbasis kompetensi kinerja, peningkatan fungsi dan peran kelembagaan Pemerintahan Daerah di semua tingkatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
“Mewujudkan kualitas manejemen pemerintahan daerah yang semakin baik”
Rerata pendapatan masyarakat miskin lainnya
Pedoman Pelimpahan sebagian kewenangan/ Urusan Khusus dari Bupati kepada Camat
Kerjasama Daerah :
Antar Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota)
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Penetapan dan penegasan batas daerah kecamatanPembinaan batas daerah
Persentase penanganan pemindahan penduduk miskin asal wilayah genangan Jatigede
Rasio stakeholder yang memahami UU Nomor 3 Tahun 2005
Rerata pendapatan petani
Petani Penggarap
Petani Pemilik
Rerata pendapatan buruh
Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah Kecamatan dan Desa
Meningkatnya kewirausahaan PMKS produktif
Meningkatnya kesejahteraan sosial keluarga miskin
Meningkatnya kualitas Kelompok Petani Kecil (KPK)Gabungan Kelompok Petani Kecil (KPK)
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
8) Pedoman 5 SOP 1 1 1 1
9) Orang156 perangkat kec. Dan 35 perangkat kelurahan
52 52 52 52
10) Kali2 kali kegiatan di 26
Kecamtan1 - 1 -
11) Desa 86 7 5 4 89
12) Persen 87.00 80.00 80.00 83.00 85.00
13) Bakal calon 5 5 5 5 5
14) Orang - 150 120 125 200
15) Pedoman 21 Dokumen 3 2 2 2
16) Desa/tahun 272 272 272 272 272
17) SKPD 0 0 1 1 1
18)
(a) Orang/Kali 77 1,1684 kali pelantikan mutasi jabatan
4 kali pelantikan mutasi jabatan
4 kali pelantikan mutasi jabatan
(b) Orang 9,997 20 20 20 20(c) Orang - 14,000 - - -(d) Orang 120 120 120 120 120
19)
(a) Persen 6 Raperbup 20.00 40.00 60.00 80.00(b) Persen - 25.00 50.00 75.00 100.00(c) Persen - 20.00 40.00 60.00 80.00
20)
(a) Persen 2 Raperbup 20.00 40.00 60.00 80.00(b) Persen - 25.00 50.00 75.00 100.00(c) Persen - 20.00 40.00 60.00 80.00
21)
(a) Persen - 20.00 40.00 60.00 80.00(b) Persen - 25.00 50.00 75.00 100.00(c) Persen - 20.00 40.00 60.00 80.00
22)
(a) Persen - 20.00 40.00 60.00 80.00(b) Persen - 25.00 50.00 75.00 100.00(c) Persen - 20.00 40.00 60.00 80.00
Penerapan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan yang berlaku
Jumlah SKPD yang bersertifikasi ISO (4 SKPD)
Penempatan PNS dalam jabatan struktural
Penyusunan SOP Kecamatan dan Kelurahan
Pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan
Evaluasi Kinerja Kecamatan (Lomba Kecamatan)
Fasilitasi Kegiatan Pilkades
Tingkat Partisipasi Pilkades
Tingkat Minat Bakal Calon Kepala Desa
Pembinaan Peerintahan Desa (kepala Desa, Sekdes, dan BPD)
SOP Desa
Fasilitasi Bantuan Keuangan dan Sarana Prasarana Desa
Terselenggaranya penerapan SOP pada tingkat :
Penempatan PNS dalam jabatan fungsionalPenempatan Staff di setiap SKPDPerpindahan pegawai
Tersusunnya Standar Operating Prosedur di setiap SKPD meliputi tingkat :
Kabupaten (1 Paket)Kecamatan (1 Paket)Desa (1 Paket)
Tersusunnya Standar Teknis di tingkat :
Kabupaten (1 Paket)Kecamatan (1 Paket)
Kabupaten (1 Paket)Kecamatan (1 Paket)Desa (1 Paket)
Terselenggaranya penerapan Standar Teknis pada tingkat :
Kabupaten (1 Paket)Kecamatan (1 Paket)
Desa (1 Paket)
Desa (1 Paket)
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
23)
(a) Persen - 100 100 100 100
(b) Persen - 100 100 100 100
24)
a) SKPD 2 15 25 50 55
b) Paket - - - - -
c) Persen 10 25 50 75 100
d) SKPD 7 15 22 27 42e) Paket 1 (Thn.2000) 1 - - -f) Paket - 1 - - -g) M³ 1,686 1,686 1,686 1,686 3,000h) Paket - 3 3 3 3
25) Paket 26 5 5 5 6
26) UnitBelum terbentuknya
P2TP2A di Kab. Sumedang
1 2 3 4
27) Persen
Masih rendahnya sistem jaringan kemitraan
organisasi masyarakat, dunausaha dan lembaga
pemerintahan
20 30 40 60
28) BuahKurang memadai
informasi gender dan anak
100 - 100 -
29) Persen
Masih rendahnya keterwakilan posisi dan serta perempuan yaitu
legislatif 10%, Eksekutif 2% dan Yudikatif 1
orang
10 15 20 25
30) PaketBelum adanya suatu
kebijakan prioritas dari Pemda terhadap KHPP
2 - - -
Pembangunan jaringan sistem informasi kearsipan
Terselenggaranya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat secara khusus pada 5 kecamatan yaitu : Jatinangor Cimanggung, Tanjungsari, Sumedang Selatan, Sumedang Utara dengan fokus :
Penelusuran arsip yang mempunyai nilai sejarahAkuisisi arsip SKPDRevisi Perda tentang kearsipan
Terselenggaranya Pengkajian pada 5 Kec.
Terlaksananya pelimpahan khusus pada 5 Kec.
Terwujudnya arsip sebagai pusat informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Penataan Record Center SKPD
Pemeliharaan dan penyelamatan arsipPengadaan sarana kearsipan
Penyusunan jadwal Retensi arsip (JRA)
Meningkatnya jaringan kemitraan organisasi masyarakat, dunia usaha dan lembaga pemerintahan sebesar 80%
Tersedianya standar operasional dan prosedur pelayanan sosial
Tersusun dan tersedianya buku statistik gender anak dan analisis
Meningkatnya keterwakilanposisi dan peran serta perempuan dilembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif secara proposional
Terumusnya dan tersusunnya kebijakan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Terbentuknya P2TP2A di kab. Sumedang sebanyak 5 unit
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
31) orang
Belum tersedianya jejaring pelayanan kasusu KDRT dan
Trafiking
75 75 100 100
32) Kecamatan
Belum optimalnya penanganan terhadap
masalah sosial perempuan dan sistem
perlindungan bagi perempuan
26 26 26 26
33) Paketmasih rendahnya kinerja
Pokja III TKPP Kab. Sumedang
- - - 1
34) Paket
Belum optimalnya pmembangun
pemahaman yang sama tentang masalah-
massalah dan kebijakan prioritas pembangunan
perempuan
2 2 2 2
35) Paket
Belum adanya standar operasional prosedur
penangan korban perdaganan orang
(trafiking)
2 4 4 4
36) PaketTidak tersedianya data
dan tidak adanya laporan dari masyarakat
- - 1 -
37) PaketBelum adanya data
terpilah dan propil anak di Kab. Sumedang
- 1 - -
38) Kegiatan - 1 2 1 139) Kegiatan - 1 1 1 1
40) Paket 1 1 1
b.1)
(a) Orang 3,533 3,633 3,733 3,833 3,933
(b) Orang 234 254 274 294 314
(c) Orang 2 3 4 5 6
Tersusunnya sistem dan prosedur pengawasan
Proposi Jumlah Aparatur Lulusan S1 terhadap seluruh aparatur
Proporsi Jumlah Aparatur Lulusan Pendidikan Formal (S1, S2, S3) terhadap seluruh aparatur
Meningkatnya profesionalisme aparatur diberbagai tingkatan pemerintahan
Tersusunnya data tampilan dan profil anak di Kab. Sumedang
Meningkatnya kinerja Pokja III TKPP terhadap penanganan tindak kekerasan
Tersedianya sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman tentang prosedur pemulangan dan rehabilitassi korban pedagangan orang kepada jejaring tk. Kec, Kab dan TKPP
Tersusunnya rencana pogram dan kegiatan perlindungan perempuan Tk. Kab. yang komprehensip
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelayanan SDM pendamping tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebar diseluruh kecamatan sebanyak 500 orang
tersusunnya sistem perlindungan dan penanganan masalah sosial permpuan di 26 kecamatan
Tersedianya data dan potensi pemetaan tentang eksploitasi seksual komersial terhadap anak
Proposi Jumlah Aparatur Lulusan S2 terhadap seluruh aparaturProposi Jumlah Aparatur Lulusan S3 terhadap seluruh aparatur
Tingkat kaji terap teknologi agribisnisJumlah kerjasama pengembangan agribisnis
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
2)
(a) Orang 1,195 690 250 150 100
(b) Orang 455 13 13 13 13
(c) Orang 144 12 12 12 12
(d) Orang 25 2 2 2 2
3)
(a) - Seluruh SKPD - - -
(b) Orang - 20 20 20 20
(c) Orang - 20 20 20 20
4) Perda - - 1 - -
5)
(a) Orang 222 200 200 200 200(b) Orang 1,195 690 222 200 200(c) Orang - 1,195 690 222 200(d) Orang 268 300 300 300 300(e) Paket - 1 1 1 1(f) Arsip 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
6) Paket - 1 - - -
7) Persen - 25.00 50.00 100.00 -
8) Persen - 50.00 100.00 - -
9) Persen 3.45 5.13 5.97 6.81 7.65
10) Persen 24.62 26.32 27.05 28.00 29.21
11) Persen
Rata-rata Kontribusi penerimaan daerah di
luar DAU dan DAK terhadap PDRB tahun 2003 -2007 sebesar 3,48% per tahun
3.74 4.00 4.26 4.52
12) Orang 25 5 5 5 5
13)
1 Orang 15 10 6 5 42 Orang 7 7 7 6 6
Proporsi lulusan diklat penjenjangan auditor dan diklat pengawasan substantif
Diklat AuditorDiklat Substantif
Terwujudnya Pengelolaan Kepegawaian yang efektif
Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis
Seleksi CPNSPeningkatan status CPNS menjadi PNS
Proposi Lulusan Pendidikan struktural pada setiap Esselon Jabatan
Analisa kebutuhan Diklat
Pegawai yang telah mengikuti Diklatpim Tk IIIPegawai yang telah mengikuti Diklatpim Tk II
Terwujudnya regulasi pengelolaan kepegawaian daerah 1 perda
Pensiun Pegawai
Tersusunnya Standar kompetensi Kerja Organisasi sebanyak 1 PaketTersusunnya Kompetensi Kerja Individu sebanyak 1 Paket
Pengembangan SIMPEG Daerah
Proporsi Lulusan Pendidikan Struktural pada setiap esselon Jabatan
Pegawai yang telah mengikuti Diklat PrajabatanPegawai yang telah mengikuti Diklatpim Tk IV
Pegawai yang telah mengikuti Diklat fungsional
Sumpah janji PNS
Penataan arsip pegawai
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahanPersentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
Meningkatnya kontribusi penerimaan daerah diluar DAU dan DAK terhadap PDRB sebesar 0,26% per tahun
Tersusunnya Kompetensi Kerja Jabatan sebanyak 1 Paket
Tersedianya aparatur pelayanan sosial profesional
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
c.1) Paket - - 1 - -
2) Persen - 20 20 20 20
3)
a Orang 40 40 40 40 40
b Orang - 15 15 15 15
4) Paket 26 5 5 5 6
d. 1) Dok/tahun 3 3 3 3 3
2) Dokumen - 1 2 2 2
3) Dokumen - 1 1 1 1
4) Persen - 20 40 60 80
5)
(a) Orang 700 200 200 200 200(b) SK 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500(c) Orang 90 80 80 80 80
(d) Orang - 800 1,400 1,400 1,400
6)(a) Berkas 40 40 35 30 25
7)
(a) Pegawai Seluruh Pegawai Seluruh Pegawai Seluruh Pegawai Seluruh Pegawai Seluruh Pegawai
(b) Kali 28 20 24 24 248) Dokumen 1 1 1 1 19) Kegiatan 2 - 1 1 110)
a. Dokumen 1 1 1 1 1b. Dokumen 1 - - - -c. Dokumen 269 - - 279 -d. Dokumen - - 1 - -e Dokumen - - 1 - -
11) Dokumen 1 1 1 1 1
12) Wilayah - - 1 1 1
13) Paket 26 5 5 5 6
14) Terlaksananya audit/pemeriksaan seluruh SKPD dan pemerintahan desa
Meningkatnya perbaikan kesejahteraan aparatur
Meningkatnya kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government di semua stakeholder pemerintahan
Regulasi BUNGDES
Pembinaan aparatur
Evaluasi Kinerja
Tersusunnya sistem penilaian remunerasi insentif berbasis kinerja sebanyak 1 paket
Terlaksananya sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui electronic government sebesar 100%
Tersusunnya sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui electronic government sebanyak 1 Paket
Ujian dinas dan penyesuaian ijazah
Terlaksananya perbaikan kesejahteraan aparatur di daerah
Pemberian hukuman indisipliner aparatur
Revitalisasi dana alokasi Desa
Pemberian penghargaan kinerja aparatur (penerapan sistem point reward)
Pemberian penghargaan
Sidang Penilaian angka Kredit Jabatan Fungsional
Monitoring dan pembinaanUpdating Profil Desa
Kenaikan pangkat
Penanganan kasus indisipliner
Meningkatkan kualitas good goverment dan clean goverment
Penerapan pernyataan komitmen kinerja pada seluruh SKPD (Kep Menpan)
RPJMDes/Kel
Pemprosesan Pemberian bantuan kesehatan PNSD
Penerapan Insentif Berbasis Kinerja (IBK) sebesar 100%
Pemprosesan tunjangan Uang Duka Wafat/Tewas
Tersedianya lembaga jaminan sosial bagi aparatur di daerah
LKPI, LLPD, LAKIPDA
Tersusunnya dokumen :Terlaksananya kegiatan dengan daerah lain
Monitoring rencana pembangunan
Terselesaikannya konfliks wilayah perbatasan (4 wilayah)
RKPDRPJMD
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
- Dokumen 70 50 50 50 50- Dokumen 40 36 35 30 30- Dokumen 72 48 48 48 48- Dokumen 0 1 1 1 1
3 a.1) Ton GKG 416,180 426,180 436,698 447,345 458,255
2) Unit 90 2 2 2 23) Kelompok 40 100 175 250 3254) Kelompok 216 246 277 277 277
b. 1) Ton Biji Kering
740 862 985 1,108 1,231
2) Persen10 (Kebutuhan ± 7.200
Ton/Tahun)11.7 13.4 15.1 16.8
3) Kelompok 20 30 40 50 60
4) Kelompok 20 30 40 50 60
c. 1)(a) Ton 8,250 8,662 9,095 9,550 10,028(b) Ton 2,129 2,130 2,131 2,132 2,133(c) Ton 12,453 12,702 12,956 13,215 13,480(d) Ton 4,326 4,427 4,529 4,630 4,731
2) Persen 60 63 66 70 74
3) Kelompok 281 75 150 200 250
d.1)
(a) Jumlah 26 28 30 32 34(b) Jumlah 457 600 650 700 750
2) Dokumen - - - 1 1
3) Ha
Produksi dan luas tanam kedelai masih rendah
sehingga untuk kebutuhan domestik
harus mengimpor dari daerah lain
1,300 1,300 1,300 1,300
4) KegiatanStandarisasi kualitas dan kuantitas barang masih
rendah39 40 41 42
5) Kegiatan Intensifikasi kinerja 9 10 10 11
6) Paket DKP belum efektif DKP efektif DKP efektif DKP efektif DKP efektif
e.1)
- Persen 60 60.90 61.81 62.74 63.68
Reguler
Meningkatnya pengelolaan pasca panen dan pengendalian hama penyakit
Meningkatnya produksi dan stok beras
Meningkatnya produksi dan stok kedele
“Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh yang bertumpu pada potensi sumberdaya daerah secara berkelanjutan”
Kebijakan 4: Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi
Penerapan teknologiPeningkatan kualitas kelembagaan tani berbasis komoditas stok pangan hewani
Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP)
Tertatanya distribusi dan perdagangan beras, kedelai dan bahan pokok lainnya
Review Keuangan
Terselenggaranya revitalisasi kelembagaan distribusi
Susu
Kasus/khususTindaklanjut
Optimalisasi Kemitraan
Peningkatan produksi beras daerah sebesar 10%
Revitalisasi lumbung desa
Peningkatan produksi kedelai lokal sebesar 83%
Ketersediaan stok kedelai di daerah menjadi 18,5% pada tahun 2013
Pasar
Standar kualitas barang dan jasa yang tidak sesuai dengan legalisasi
Meningkatnya randemen hasil panen setiap komoditas
Randemen Padi meningkat 1,5 % per tahun
Telor Ikan
KoperasiTerselenggaranya Debirokratisasi regulasi
Meningkatnya luas tanam dan produksi kedelai
Peningkatan produksi pangan hewani:Daging
Meningkatnya produksi dan stok pangan hewani
Penerapan teknologi melalui sekolah lapangPengembangan cadangan pangan
Penerapan teknologi melalui sekolah lapangPengembangan kelompok berbasis komoditas kedele
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
- Persen 45 45.90 46.82 47.75 48.71
- Persen 30 30.30 30.60 30.91 31.22
- Persen 28 28.28 28.56 28.85 29.14
- Persen 16 16.16 16.32 16.48 16.65
- Persen 6.5 6.53 6.57 6.60 6.63
- Persen 70 70.70 71.41 72.12 72.84
- Persen 70 71.40 72.83 74.28 75.77
- Persen 1.6 1.62 1.63 1.65 1.66
2) Persen Masih diatas 10%
Penurunan gagal panen akibat
serangan hama penyakit sebesar
1% / thn dari luas panen
Penurunan gagal panen akibat
serangan hama penyakit sebesar
1% / thn dari luas panen
Penurunan gagal panen akibat
serangan hama penyakit sebesar
1% / thn dari luas panen
Penurunan gagal panen akibat
serangan hama penyakit sebesar
1% / thn dari luas panen
3)
a
- Penurunan kandungan mikroba daging TPC > 100.000 < 100.000 < 100.000 < 100.000 < 100.000
- Kandungan residu antibiotik Pos/Neg negatif negatif negatif negatif negatifb
- Kandungan Enterococci TPC - < 100 < 100 < 100 < 100- kandungan residu antibiotik Pos/Neg negatif negatif negatif negatif negatif
c- Penurunan kandungan mikroba daging TPC 3,000,000 < 1.000.000 < 1.000.000 < 1.000.000 < 1.000.000- kandungan residu antibiotik Pos/Neg negatif negatif negatif negatif negatif
4)
a Jenis 5 1 - 1 -
b Ton 0.960 1.005 1.050 1.095 1.140
5)
a Persen 4 4 4 4 4b Persen 5 5 5 5 5c Persen 6 6 6 6 6
d Persen 39 37 34 31 28
6) Komoditas 9 9 9 9 9
penyakit
Peningkatan jaminan keamanan pangan asal ternak dan ikan:
Randemen Tembakau meningkat 1% per tahun
Randemen Jagung meningkat 2 % per tahun
Randemen Kedelai meningkat 1% per tahun
Rendemen Nilam meningkat 1% per tahun
Daging
Randemen Kacang Tanah meningkat 1% per tahun
Randemen Kopi meningkat 1% per tahun
Randemen Tebu meningkat 0,5% per tahun
Ikan
Randemen Teh meningkat 2% per tahun
Menurunnya gagal panen akibat hama dan penyakit
Telur
Susu
Ternak KecilUnggas
Ternak besar
Terkenalinya tingkat kematian ternak dan ikan akibat penyakit
Peningkatan volume hasil olahan perikanan (4% per tahun)
jenis produk olahan
Meningkatnya jumlah dan jenis produk olahan peternakan
Penerapan teknologi pasca panen
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
f. Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian
1)
Berubahnya alih fungsi lahan pertanian jadi
perumahan dan pertokoan
Pembatasan perijinan alih fungsi lahan pertanian
terutama sawah irigasi
Pembatasan perijinan alih fungsi lahan pertanian
terutama sawah irigasi
Pembatasan perijinan alih fungsi lahan pertanian
terutama sawah irigasi
Pembatasan perijinan alih fungsi lahan pertanian
terutama sawah irigasi
2) Ha 3,500 25 25 25 25
3) Ha 33.370 (luas sawah) 33,370 33,370 33,370 33,370
g. A. Padi
PersenTingkat Penerapan
Benih 62,60%64.48 66.41 68.40 70.45
TonProduksi benih padi 97,5
Ton100 100 100 100
B. Jagung
PersenTingkat Penerapan
Benih 51,72%54.31 57.02 59.87 62.87
Ton Produksi Jagung 49 TonBantuan Benih Jagung 21 ton
Bantuan Benih Jagung 21 ton
Bantuan Benih Jagung 21 ton
Bantuan Benih Jagung 21 ton
C. Kedelai
PersenTingkat Penerapan
Benih 57,79%59.52 61.31 63.15 65.04
Kg Produksi Kedelai 400 KgBantuan Benih Kedelai 480 Kg
Bantuan Benih Kedelai 576 Kg
Bantuan Benih Kedelai 700 Kg
Bantuan Benih Kedelai 830 Kg
D. Hortikultura
Bantuan Benih Buah-buahan :
Pohon Sawo Sukatali : 54.400 6,200 6,240 6,240 6,240
Pohon Jeruk Cikoneng : 48.450 4,300 4,300 4,300 4,300
PohonMangga Gd. Gincu:
188.9003,120 3,120 3,120 3,120
E. Kebun
PersenTingkat Penerapan
Benih Perkebunan : 7%3% 3% 3% 3%
2)
- Paket 54 2 2 2 2
- Unit 4 1 1 1 1- Ha 619 20 20 20 20
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian
Sarana Balai benih IkanLahan hijauan makanan ternak (HMT)
Mempertahankan luas lahan sawah produktif budidaya pertanian khususnya di lahan sawah
Terselenggaranya pembatasan alih fungsi lahan pertanian terutama sawah irigasi kecuali yang bersifat strategis dan kepentingan umum
Mempertahankan luas lahan produktif budidaya pertanian khususnya di lahan sawah
Meningkatnya sarana prasarana produksi peternakan dan perikanan
Sarana/Prasarana pada Usaha Pembenihan Rakyat (UPR)
Terpenuhinya sarana poduksi pertanian sebesar 100%
1)
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
- Unit 4 1 1 1 1
3) Buah Traktor Mini: - Buah - 1 1 -
Buah Hand Traktor: - Buah 10 10 10 10
Buah Hand Sprayer : 3.029 bh 130 150 158 173
Buah Power Sprayer : 6 bh 2 2 2 2
Buah Mist Blower: - Buah 5 5 5 5
Buah Emposan Tikus: - Buah 100 150 200 250
Buah Pompa Air 2-3" : 96 bh 6 6 6 6
Buah Pompa Air 4" : 69 bh 8 8 8 8
Buah Pedal Thresher : 50 bh 42 42 42 42
Buah Pembersih Gabah : 10 bh
4 4 4 4
Buah Dryer : 10 bh 4 4 4 4
UnitPengelolaan Kopi : 5
Unit2 2 2 2
UnitPengelolaan Nilam : 4
Unit1 1 1 1
UnitPengelolaan Kakao: -
Unit- 1 - 1
4)
a. Hektar Jitut : 250 Ha 1,000 1,000 1,000 1,000Hektar Jides : 500 Ha 1,000 1,000 1,000 1,000
UnitSumur Resapan : 10
Unit10 10 10 10
Unit Sumur Dalam: 3 Unit 4 3 5 5
Unit Irigasi air permukaan : 10 Unit
5 5 5 5
Unit Embung : 13 Unit 2 2 2 2Unit Dam Parit : 2 Unit 1 1 1 1
b.Unit Embung: - Unit 2 2 2 2Unit Pompa Air - Unit 3 3 3 3Unit Sumur Resapan 3 3 3 3
Hektar Rorak 3 3 3 3Hektar Terasering : 60 Ha 20 30 40 50
5) KmJalan Produksi / Usaha
Tani Komoditas Perkebunan : 2 Km
2 2 2 2
Pos Pelayanan Peternakan dan perikanan
Terpenuhinya Jaringan Irigasi Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Pedesaan
Tersedianya jalan usaha tani sebesar 100 %
Sarana Prasarana Perkebunan
Pembangunan dan Rehablitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Ditingkat Usaha Tani dan Desa
Terpenuhinya jenis dan jumlah Alat Mesin Pertanian sebesar 100 %
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
KmJalan Produksi / Usaha
Tani Komoditas Pertanian: 3 Km
3 3 3 3
6) Hektar 5.5 5.5 5.5 5.5 5.57) Unit 2 - 3 3 3
h.1) Peningkatan produksi:
Ton Talas : 4.380 5,275 5,289 5,473 5,614Ton Jagung : 48.718 49,939 51,194 52,484 53,801Ton Ubijalar : 13.767 14,439 14,876 15,366 15,800Ton Ubikayu : 141.083 148,572 156,474 166,457 173,898
Peningkatan areal : Ha Ganyong: 25 Ha 1 1 1 1
2) Persen - 2 2 2 2
3) Persen - 1 1 1 1
4) Ton 64,400 66,175 59,392 69,628 71,3865) Ton 107,794 113,184 118,843 124,785 131,024
6)
(a) Jenis 5 1 1 1
(b) Ton 0.96 1.005 1.050 1.095 1.140
7) Paket 277 55 55 55 578) Paket 1 1 1 1 19) Paket 1 1 1 1 1
10) Paket 1 1 1 1 1
11) Desa 5 10 20 30 4012) Orang 277 50 100 150 20013) Komoditas 4 1 2 3 4
a. 1) Persen 75.62 79.84% 82.48% 85.02% 87.56%2) Unit 253,492 278.394 UKM 303.296 UKM 328.198 UKM 353.100 UKM3) LKM 162 182 LKM 198 LKM 214 LKM 230 LKM
4) Persen 70.89 71.89 72.89 73.89 74.89
5) Koperasi 10 14i 18 22 26
6) UMKM 100 180 260 340 420
Meningkatnya keanekaragaman produk pangan daerah
Meningkatnya produktifitas lembaga ekonomi rakyat (UMKM)
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
Meningkatnya luas lahan efektif Balai BenihTersedianya bangunan kantor UPTD
Kebijakan 5: Meningkatkan produktifitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan ekonomi rakyat
Jenis produk olahan
Jumlah UKM non BPR/ LKM UKM
Peningkatan Volume produk olahan perikanan (4% per tahun)
Analisa daerah rawan panganData Base potensi produk pangan
Meningkatnya Produksi Buah-buahan
Meningkatnya jumlah dan jenis produk olahan peternakan dan perikanan
Persentase koperasi aktif
Berkurangnya ketergantungan terhadap makanan pokok beras sebesar 10 %
Meningkatnya budidaya keanekaragaman komoditas pangan unggulan daerah sebanyak 5 komoditas (talas, jagung, ganyong, ubi jalar, ubi kayu)
Berkembangnya industri pengolahan pangan non-beras sebesar 5%
Meningkatnya Produksi Sayuran
Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha
Pengembangan desa mandiri panganPemberdayaan kader pangan desaPenganekaragaman konsumsi pangan lokal
Meningkatnya peran UMKM terhadap perekonomian daerah
Jumlah BPR/LKM
Pengembangan pelayanan perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat termasuk melalui perijinan satu atap bagi UMKM, pengembangan unit penanganan pengaduan serta penyediaan jasa advokasi/mediasi yang berkelanjutan bagi UMKM
Tersedianya KUBE produk pangan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
7) Koperasi 401 420 440 460 480
8) Koperasi 12 15 18 21 24
9) Kali 20 26 32 38 44
10) Koperasi 25 30 35 40 45
11) Persen 6.19 6.50 7.50 8.50 9.50
12) Unit 277 5 5 5 6
13) Kecamatan
Belum terselenggaranya pembentukan kelompok keluarga sejahtera di 26
kecamatan
26 26 26 26
14) Unit
Masih rendahnya potensi perempuan dalam pengelolaan
usaha
10 10 10 10
15) Paket
Belum terinformasikannya hasil karya perempuan dalam
pembangunan pemberdayaan di kab.
Sumedang
- 2 - -
Terselenggaranya penyuluhan peran pembangunan pemberdayaan perempuan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Meningkatnya pemahaman pengelolaan usaha bagi perempuan
Meningkatnya informasi hasil karya perempuan dalam pemberdayaan perempuan di kab. Sumedang
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembagan keuangan mikro (LKM) dan Koperasi Simpan Pinjam(KSP/USP) antara lain melalui pemberian kapasitas status badan hukum, kemudahan dalam perijinan, insentif untuk pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan bank, serta dukungan terhadap peningkatan kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM sekunder
Tersedianya lembaga sosial penunjang usaha ekonomi keluarga miskin
Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efesiensi usaha
Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi;
Partisipasi Keluarga miskin dalam pemberdayaan keluarga
Pemberiaan dukungan dan kemudahan kepada gerakan koperasi untuk melakukan penataan dan perkuatan organisasi serta modernisasi manajemen koperasi primer dan sekunder untuk meningkatkan pelayanan anggota
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
16) KecamatanMasih rendahnya
kualitas kelompok UP2K dan desa binaan PWKSS
10 12 12 12
b.1)
(a) Kali 10 2 2 2 2(b) Kali 5 10 15 20 25(c) Kali - 1 1 1 1
2)
(a) kali 15 30 45 60 75(b) kali 5 10 15 20 25(c) kali 2 4 6 8 10
3) UMKM 100 130 160 190 220
4) UMKM 100 130 160 190 220
5) UMKM 130 170 210 250 290
6) Koperasi 10 18 26 34 42
7) Pasar 9 Pasar Pemda 1 2 2 2
8) kali jarang terlaksana 24 24 24 24
c.1) Buah 1 1 2 2 2
2) Buah 3 3 3 3 3
3) Transaksi 150 200 250 300 350
4) KUMKM 100 130 160 180 220
5) Koperasi 13 16 19 22 256) LKM 5 10 15 20 25
7) Koperasi 75 80 85 90 95
Meningkatnya kemudahan akses pasar bagi dunia usaha
Terselenggaranya Sistem Perdagangan yang adil dan melindungi pasar
Internasional
Terselenggaranya promosi produk dan potensi ekonomi daerah di tingkat :
Regional Nasional
Terselenggaranya monev tk. Kecamatan terhadap kegiatan UP2K dan PWKSS
Penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran UKM tentang HaKI, Label Halal, PIRT
Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya
Meningkatnya transaksi keuangan UMKM pada bank dan lembaga keuangan lainnya
Peningkatan penyebarluasan dan kualitas informasi UMKM, termasuk pengembangan jaringan pelayanan informasinya
Meningkatkan peran serta dunia usaha/masyarakat sebagai penyedia jasa layanan teknologi, manajemen, pemasaran, informasi dan konsultasi usaha melalui penyediaan sistem insentif, kemudahan usaha serta peningkatan kapasitas pelayannya
Terlaksananya pasar lelang komodiatas agro ditingkat :
LokalRegionalNasional
Pengembangan KUKM pola syariahPenguatan lembaga keuangan mikroPenyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari berbagai instansi pusat, daerah dan BUMN yang lebih terkoordinasi, profesional dan institusional
Meningkatnya fasilitasi permodalan dan intermediasi perbankan dalam menggerakan sektor ekonomi riil
Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, khususnya skim kredit investasi bagi koperasi dan UMKM melalui intermediasi dengan lembaga keuangan dan sumber pembiayaan lainnya
Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama usaha antar koperasiSarana dan prasarana yang belum memadai
Tersedianya skema kredit yang mudah di akses oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
d.
1) Paket Belum Tersedia
Tersedianya Dokumen Detail
Design Pengembangan
Agribisnis
- - -
2) PaketBelum optimalisasi
sistem usaha berbasis pangan olahan
2
3)
a.Unit - - - - -Unit 1 Unit (570 Ha) 1 1 1 -Unit - - - - 1
b.Unit - - - - -Unit 2 Unit (640 Ha) 2 2 2 -Unit - - - - 1
c.Unit - - - - -Unit 2 Unit (1.889 Ha) 2 2 2 -Unit - - - - 2
d.Ha - - - - -Ha 2 Unit (1.101 Ha) 2 2 2 2Ha - - - - -
e.Unit - - - - -Unit 4 Unit (4.402 Ha) 4 4 4 4Unit - - - - -
f.Unit - 1 - - -Unit - -Unit - - 1 1 1
g.Unit - - - - -Unit 1 - 1 1Unit 1 1 1 1 1
h.Unit - - - - -Unit 1 2 2 2 2Unit 3 2 1 1 1
4)
- Kelompok 54 4 4 4 4- Kelompok - 1 1 1 1
5)
- Unit - 1 - - -
Jeruk Cikoneng:
Tersedianya master plan pengembangan agribisnis komoditas unggulan daerah
Implementasi master plan pengembangan agribisnis komoditas unggulan daerah
Meningkatnya daya saing usaha UMKM berbasis pangan olahan
Penumbuhan Pengembangan Pemantapan
Pengembangan
Pengembangan
PemantapanUbijalar Cilembu:
Sawo Sukatali:Penumbuhan
Penumbuhan
Penumbuhan
Penumbuhan
Pengembangan Pemantapan
Kacang Tanah:Penumbuhan
Sayuran:Penumbuhan
Kopi:Pemantapan
Pemantapan
Meningkatnya jumlah kelompok usaha peternakan dan perikanan
peternakanperikanan
Meningkatnya sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan dan perikanan
Pengembangan Pemantapan
Penumbuhan
Pasar hewan terpadu
Pengembangan
Meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah
Tembakau:
Pengembangan Pemantapan
Pengembangan PemantapanMangga Gedong Gincu:
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
- Unit 4 1 - 1 -- Unit - - - 1 -
6)RTP/Kelompo
k196 6 6 6 6
e.1) Paket 0 1 - - 2
2) Persen - - 25.00 25.00 25.00
3) Unit 4 4 5 6 7
f.1)
a Persen 50 60 70 80 90b Sentra 18 19 20 22 24c Sentra 18 19 20 22 24
2) Sentra 18 19 20 22 24
3) Sentra 18 19 20 22 24
4) Orang 5,500 6,500 7,500 8,500 9,500
5) KlautserStandar kualitas Perlu
ditingkatkan3 4 5 6
6) JumlahTingkat kompetitif di
bawah standar
4 kali Dalam Negeri, 1 Kali Luar Negeri
5 kali Dalam Negeri, 1 Kali Luar Negeri
6 kali Dalam Negeri, 1 Kali Luar Negeri
7 kali Dalam Negeri, 1 Kali Luar Negeri
g.1) Perda - 1 1 1 1
2)(a) UMKM 75 85 95 105 115(b)
3)(a) UMKM 75 85 95 105 115(b)
h. 1) Paket - - 100 - -2) Unit - - - - -
3) Unit - - - - -
4 a.1) Paket - - 1 - -
“Mewujudkan tata kelola lingkungan dan manajemen bencana
Kebijakan 6: Meningkatkan Manajemen Bencana
Terbentuknya lembaga keuangan desa
Terlaksananya kemitraan strategis antara:
Peningkatan kapasitas produksi khas lokal
Meningkatnya managemen usaha
Sarana PengolahanRPH
Meningkatnya produktivitas sentra-sentra IKM yang sudah ada:
Terbentuknya sentra IKM unggulan baru
Tersedianya regulasi pola kemitraan strategis antara UMKM, BUMN dan Pengusaha Besar
Meningkatnya penggunaan teknologi
UMKM dengan Pengusaha Besar
UMKM dengan BUMNMeningkatnya kemitraan strategis antara:
UMKM dengan BUMN
UMKM dengan Pengusaha Besar
Terbangunnya Lembaga Keuangan Desa
Meningkatnya industri kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah
Berjalannya kemitraan strategis antara UMKM, BUMD dan Pengusaha Besar
Tersedianya regulasi lembaga keuangan desa
Meningkatnya modal
Tersedianya bahan baku (SDA)
Implementasi master plan pengembangan ODTW
Berkembangnya kemitraan usaha peternakan dan perikanan
Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sektor informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi rangka mendukung pengembangan ekonomi pedesaan terutama didaerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan
Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM)
Meningkatnya kesiapan dini (early warning system ) dan
Meningkatnya potensi dan investasi kepariwisataan daerah
Tersedianya master plan pengembangan ODTW
Terfasilitasinya sarana prasarana Pemasaran produk UMKM
Tersedianya regulasi kesiapan dini (early warning system) dan mitigasi bencana 100%
Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produk si/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
2) Jumlah 6 5 5 5 6
3) Jumlah 53 125 125 125 125
4) Orang 2,770 60 180 180 180
b.1) Persen 13 Kec. DRB 20 40 60 80
2) Persen 20 30 50 60 75
3) Persen 25 30 50 60 75
4) Orang 780 30 185 190 190
c.1) Persen 50 60 70 80 90
2)(a) Persen 50 60 70 80 90(b) Persen 25 40 50 60 70(c) Persen 50 60 70 80 90(d) Persen 50 60 70 80 90(e) Persen 50 60 70 80 90
3) Persen 30 40 50 70 80
4) KK 1,000 200 200 200 200
d.1) Jumlah 277 250 280 300 325
2) Jumlah - 55 55 55 55
3) Jumlah - 55 55 55 55
4) Lokasi 520 520 520 520 520
a.1)
(a) 1 Paket
RTRW Kabupaten Sumedang tahun 2002-
2012, harus direvisi/disesuaikan
sebagaimana bab III, pasal 78, ayat (4) butir c UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang
1 - - -
manajemen bencana yang semakin baik”
Manajemen Bencana melalui sistem tata kelola penanganan bencana alam dan sosial
Pengembangan program relokasi dari kawasan resiko tinggi bencana alam
Tesedianya Tim Koordinasi penaggulangan bencana
Meningkatnya fungsi dan peran satlak penanganan bencana
Tersedianya sistem peringatan dan miligasi bencana
kebanjiran kekeringan
Tersedianya sarana dan prasarana penanganan bencana di masyarakat
bencana lainnya
Terbentuknya pos penanganan bencana di masyarakat
Berkurangnya jumlah korban akibat bencana
Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi bencana
Tersedianya SDM terlatih untuk penanganan bencana 100%
Tersedianya relawan penanganan bencana di masyarakat
Tersedianya RTRW dan RDTR yang serasi dan berkelanjutan :
RTRW Kab Sumedang
Meningkatnya penanganan kejadian bencana/wabah dan evakuasi secara cepat dan tepat
kebakaran
Luas wilayah dan besarnya resiko bencana :
longsor
Pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen penataan ruangBerkurangnya pemanfaatan lahan rawan bencana untuk kawasan budidaya
Tertatanya kawasan rawan bencana
warning system ) dan mitigasi bencana
Meningkatnya pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan bencana sosial lainnya
Kebijakan 7: Pelestarian lingkungan dan fungsi kawasan lindung di daerah
Berkurangnya resiko kejadian bencana di wilayah Sumedang
Meningkatnya pelestarian lingkungan dan Pengelolaan Kawasan Lindung
Tersedianya data dan informasi daerah rawan bencana 100%
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
(b) 6 Paket
Sampai dengan tahun 2008, kecamatan yang telah memiliki rencana tata ruang sebanyak 20 kecamatan atau 79,92% dengan 171 desa dan 7 kelurahan atau 64,26%
dari 277 desa dan kelurahan
- 1 1 2
6 Paket
Terdapat 6 kecamatan belum memiliki rencana
tata ruang yaitu Kecamatan Surian,
Tanjungmedar, Tanjungkerta, Ganeas,
Cisitu dan Cibugel
- 2 2 2
13 Paket
Terdapat 13 rencana tata ruang kecamatan
yang telah disusun harus direvisi
- 3 4 3
(c) 6 Paket
Perguruan tinggi jatinangor, zona industri jatinangor cimanggung, waduk jatigede,koridor tol cisumdawu, pusat
pemerintahan kabupaten dan daerah rawan bencana alam
- 2 2 2
(d) 5 Paket
Belum tesedianya zonning regulation (pengaturan blok peruntukan lahan)
terutama di kawasan cepat tumbuh yaitu kawasan perguruan
tinggi jatinangor,zona industri jatinangor
cimanggung, waduk jatigede, koridor tol
cisumdawu dan pusat pemerintahan
kabupaten
- 1 2 1
RDTR Kecamatan
RDTR kawasan strategis
Tesedianya zonning regulation (pengaturan blok peruntukan lahan) di kawasan cepat tumbuh
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
(e) 8 paket
Belum tesedianya 8 Raperda rencana tata ruang untuk RTRW
kabupaten, RUTR/RDTR Kecamatan Tanjungsari,
Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Buahdua dan Conggeang serta
kawasan waduk Jatigede
2 6 - -
(f) 5 paket
Baru tersedia 1 dokumen RTBL untuk
kawasan koridor jatinangor
- 1 1 2
2)
(a) Persen
Belum teridentifikasinya secara rinci dan
menyeluruh rasio penggunaan lahan di wilayah kabupaten
Sumedang
100 100 100 100
(b) Persen
Belum teridentifikasinya secara rinci dan
menyeluruh luas RTH wilayah kabupaten dan
kawasan perkotaan
100 100 100 100
(c) Ha 27,238 3.686 3.686 3.686 3.686
(d) 1 paket
peraturan perijinan pemanfaatan ruang
perlu dikaji dan ditinjau kembali
1 - - -
(g) Persen - - 100 100 100
3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Lestarinya kawasan lindung
Pemanfaatan Ruang
Peraturan standar pelayanan minimal perijinan pemanfaatan ruang
Rasio jenis penggunaan lahan wilayah kabupaten sumedang
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Tersedianya RTBL Kawasan Cepat Tumbuh dan Kawasan Strategis
Rasio ruang terbuka hijau wilayah kabupaten dan kawasan perkotan minimal 30%
Terwujudnya kerjasama antar daerah perbatasan dalam pemanfaatan ruang (Kabupaten Bandung, Garut, Majalengka, Indramayu, dan Subang)
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
(a) 5 Paket
Pemanfaatan rencana tata ruang yang
dilaksanakan oleh pemerintah, dunia
usaha dan masyarakat belum secara
menyeluruh dilakukan monitoring dan evaluasi serta dikoordinasikan
dalam penyelesaiannya apabila ada ketidaks
esuaian antara rencana dengan realita
dilapangan
1 1 1 1
(b) 1 Paket
Belum tersedianya sistem informasi data spasial daerah yang
memadai
- 1 - 1
(c) 1 Paket
rencana tata ruang perlu disosialisaikan kepada masyarakat sekaligus pelatihan aparatur dan stakeholders lainnya yang terkait dengan
penataan ruang
1 1 1 1
(d) 1 PaketPerlunya penguatan
kelembagaan penataan ruang melalui TKPRD
2 - - -
(e) Persen
Belum dilaksanakan kerjasama antar daerah
dalam pengendalian pemanfaatan ruang
- 100 100 100
4) Paket - - - 1 -
5) Paket - - - - 1
6) Persen - 100 100 100 100
7) Paket - - 3 3 38) Paket - - 3 3 39) Persen 37.5 45 52.5 60 67.5
10) Kelompok 431 25 150 231 331
b.1) Ha
Masih adanya lahan kritis seluas 10,44,55 ha
1,250 1,250 1,250 1,250
Terkendalinya pemanfaatan ruang
Kelembagaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)
Monitoring, evaluasi dan koordinasi penaatan ruang
Sistem informasi data spasial daerah (IDSD)
Sosialisasi, publikasi dan pelatihan penataan ruang
Terwujudnya sistem informasi keruangan yang handal dan mutakhir serta tersosialisasi dengan baik
Meningkatnya kapasitas kelembagaan lintas sektor dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang
Rasio kepemilikan lahan (13 Kecamatan)Rasio lahan bersertifikat (13 Kecamatan)
Terwujudnya kerjasama antar daerah perbatasan dalam pengendalian pemanfaatan ruang (Kabupaten Bandung, Garut, Majalengka, Indramayu, dan Subang)
Pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani Gerhan
Tercapainya Rehabilitasi lahan kritis
Tersusunnya kebijakan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang 100%
Meningkatnya penanganan kerusakan dan pencemaran
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
2) Ha 68 10 10 10 103)
(a) Persen 20 20 15 15 15(b) Persen 10 20 20 20 15(c) Persen 25 15 15 15 15
4) Persen 23.1 15.38 15.38 15.38 15.38
5) Unit 120 40 40 40 40
6) Unit - - - 1 -
c.
1) Kel/orang - 50 50 50 50
2) Orang - 50 50 50 50
3) Paket - 1 - - -
4) Ha 500 500 500 500 500
5)Unit/Kelompo
k71 6 6 6 6
a. 1) Persen 32.24 30.65 29.07 27.26 24.052) Persen 50.34 48.98 47.06 44.57 41.973) Persen 17.42 20.37 23.87 28.17 33.984) Aktif 29,62 31.28 34.61 39.60 44.59
Belum Aktif 70,38 68.72 65.39 60.40 55.41
b.1) Persen 46 51.50 66.70 67.90 69.05
2) Persen 40 50.00 60.00 70.00 75.003) Persen 70 80 85 90 954) Persen 70 80 90 95 100
c. 1) Persen 48 51.4 54.8 58.2 61.6
2) Persen 62.55 70.04 77.53 85.02 95.51
Air 100%
Persen
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 70%
Tersedianya Tempat Pengelolaan Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang tidak menggunakan sistem terbuka (open dumping)
Tanah 100%Udara 100%
Rasio tempat pemakaman umum per satuan pendudukMeningkatkan penanganan konservasi tanah dan ar (Dam Penahan Erosi, Gully Plug, Sumur Resapan Air Hujan)
Tersedianya regulasi kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung
Meningkatnya aksesibilitas daerah perbatasan
Rasio jaringan irigasi R BeratRasio jaringan irigasi R Sedang / Ringan
Terlaksananya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung
Tersedianya regulasi kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung (Perda Kawasan Lindung)
Meningkatnya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan (HR Kemitraan dan PHBM)
Terlaksananya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung (Penghijauan Lingkungan)
Proporsi jembatan dalam kondisi baik 80%Meningkatnya aksesibilitas daerah terisolir
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik
Meningkatkan Peran dan Fungsi P3A Mitra Cai
Meningkatnya peran dan fungsi pengelola air bersih pedesaan
Meningkatnya ketersediaan sarana air bersih
Tercapainya reklamasi galian CTercapainya penanganan pencemaran:
Kebijakan 8: Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan Jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih serta infrastruktur lainnya di daerah
Meningkatnya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung
Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan
Meningkatnya Kondisi Jaringan Irigasi
pencemaran lingkungan
Meningkatnya cakupan layanan air bersih
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
d. 1) Paket 1 1 1 1 12) Paket 1 1 1 1 13)
Persen
Belum tersedia data rencana Penanganan
dampak sosial Bendungan Jatigede
100 - - -
e. 1)
Paket
Belum ada master plan penanganan
persampahan di 5 wilayah Kabupaten
Sumedang
Penyusunan master plan
persampahan wilayah 1
(Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas,
dsk)
Penyusunan master plan
persampahan wilayah 2
(Cimanggung, Tanjungsari,
Jatinangor, dsk)
Penyusunan master plan
persampahan wilayah 3
(Cimalaka, dsk)
Penyusunan master plan
persampahan wilayah 4 (Tomo,
dsk)
Peraturan-peraturan bidang persampahan
yang tidak sesuai dengan UU, waktu dan
kondisi
Sosialisasi UU No. 18 tentang pengelolaan
persampahan
Penyusunan perda
kebersihan, retribusi
pemungutan, pengangkutan
dan pengolahan sampah di TPA
Penyusunan standar
operasional TPA Cibeureum
Wetan
Penyusunan laporan dan
pendataan WR/ wajib retribusi persampahan
wilayah 2
2)TPS/Jiwa 1 :12.614 1 : 10.812 1 : 9.460 1 : 8.409 1 :7.568
3) Persen 39.24 45.78 52.32 58.8 65.44)
(a) Persen 10 20 20 20 20(b) Persen 10 20 20 20 20(c) Persen 10 20 20 20 20(d) Persen - 20 20 20 20(e)
Persen
Kurang optimalnya opersional pengolahan
limbah di RS dan Puskesmas
20 20 20 20
f.1) Ha
Baru terbebaskannya lahan seluas 2 ha
10 10 10 -
2) Ha
menunggu pembebasan lahan selesai dan
bantuan biaya dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat
- - 12 10
g. 1)
Buah - 1 1 1 1
CairGas
Meningkatnya fasilitasi persiapan pembangunan jalan tol Cisumdawu, Bendung Jatigede, dan bendung-bendung lapang
Tersedianya data, informasi dan administrasiTersedianya Perencanaan pendukungTersedianya data, informasi dan administrasi
Tertanganinya limbahPadat
Bahan Berbahaya Beracun (B3)Limbah medis
Terwujudnya bangunan kantor, prasarana dan sarana pusat pemerintahan
Tersedianya lahan untuk pusat pemerintahan
Persentase penanganan sampah
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan limbah di Daerah perkotaan dan kawasan industri
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Tersedianya regulasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah
Tersedianya master plan penanganan persampahan
Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan
Pemantapan Perencanaan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
2)
Buah - 1 2 3 4
3)
Unit - 1 1 1 1
4)
Koperasi - 1 2 3 4
5)Unit - 1 2 3 4
h. 1) Orang 3,895,161 3,895,161 3,895,161 3,895,161 3,895,1612) Persen 0.15 0.16 0.17 0.19 0.203) Unit 8 - 9 10 11
4) Orang/Hari 56,560 59,388 62,357 65,475 68,749
5) Kendaraan 3,360 3,528 3,704 3,890 4,0846) Persen 30 40 50 60 707) Persen 25 30 35 45 608) Kejadian 413 372 335 301 2719) Persen 80 83 86 89 92
10)
- Kendaraan/hari 229 252 277 305 335- Orang/Hari 1,200 1,260 1,323 1,389 1,459
11)SRP (Satuan Ruang Parkir)
200 220 242 266 293
12)SRP (Satuan Ruang Parkir)
300 300 330 340 400
13)
- Sambungan 110 Mobile 120,000 140,000 160,000 180,000- Sambungan 6.980 Mobile 6,990 7,900 7,910 7,920
14)
- Sambungan 225 230 235 240 245- Sambungan 19 20 22 24 26
15) Eksemplar 8,000 8,250 8,500 8,750 9,000
16)
- Stasiun Radio 4 5 - 6 -
Jumlah Warnet
Rasio Pelayanan Terminal:
Pelayanan KendaraanPelayanan Penumpang
Jumlah Wartel
Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk:
Jaringan Komunikasi Stasioner
Ruang Parkir Tepi Jalan
Ruang Parkir Gedung
Jumlah jaringan Komunikasi:
Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas litbang pemerintah daerah dan melalui kemitraan publik, swasta dan masyarakat
Rasio pengujian kendaraan bermotor
Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas
Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan usaha antar UMKM dalam wadah koperasi serta jaringan antara UMKM dan usaha besar melalui kemitraan usaha
Jaringan Komunikasi Mobile
Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang masuk daerah
Jumlah uji kir angkutan umum
Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha
Jumlah arus penumpang angkutan umumRasio ijin trayek
Radio Swasta
Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal:
Meningkatnya Fasilitas Sarana Prasarana Perhubungan, komunikasi dan informatika
Rasio keselamatan lalu lintas Pelayanan Jaringan Lalu Lintas
Jumah Terminal Bis dan Sub Terminal
Terlaksananya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah
penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
- Stasiun Radio 53 - 54 55 56- Stasiun TV - 1 2 3 4
- Orang 1,700 1,870 2,057 2,263 2,489
17)
- Kegiatan - - 1 - 1- Buah - - 2 10 16- Kegiatan 52 78 104 130 156
- Jaringan - - 27 27 27
i 1) Persen 72.24 80.17 84.14 88.1 92.072) Persen 26.16 36.16 46.16 56.16 66.163)
(a) Persen 20 35 51.67 65.96 78.46(b) Persen 27 45 60 75 90
4) Persen 46.7 56.7 67.7 79 905) Persen - 20 40 60 806)
a. Unit 24 25 26 - -b. Unit - 2 4 6 8
c. Unit 16 18 20 22 24
d. Persen 10 100 - - -e. Persen - 100 - - -f. Persen - 100 - - -g. Persen - 100 - - -
h. Persen - 100 - - -
i. Persen 50 100 - - -
a. 1) Tiang 6,350 100 100 100 100
2) KK 222,300 500 500 500 500
b.1) Paket 5 2 2 1 -
2) Unit 5 1 1 1 1
3) KK 340 25 25 25 25
c.1) Paket - 1 - - -
2) Paket - 1 - 2 2
4)d.1) Paket - 1 - - -
2) Mata Air 78 350 350 350 350
Tersusunnya data base SMP/MTs
Tersusunnya data base bangunan kecamatan
Tersusunnya data base SD/MI
Terbangunnya kantor kecamatan baruTerehabilitasinya kantor UPTD
Pameran potensi daerah
Tertanganinya masalah kawasan perkotaan:
Kebijakan 9: Meningkatkan ketersediaan energi dan listrik perdesaan serta ketersediaan air bagi pemenuhan kebutuhan pertanian dan masyarakat
Meningkatnya cakupan Elektrifikasi Perdesaan
Peningkatan infrastruktur listrik pedesaan
Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik
Berkembangnya Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif
Tersedianya regulasi Penciptaan dan Pemanfaatan Energi AlternatifTerlaksananya Penciptaan Energi Alternatif
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air
Terpeliharanya dan terbangunnya trotoar
Terehabilitasinya kantor kecamatan tersebar
Rasio bangunan ber IMBPersentase luas pemukiman yang tertata
Desiminasi Informasi langsung
Terpeliharanya drainase perkotaan
Rasio rumah layak huniPersentase rumah tinggal bersanitasi
Terfasilitasinya fasum dan fasos perumahan:
Meningkatnya Pelestarian dan perlindungan sumber-sumber mata air
Tersedianya regulasi mengenai Pelestarian dan perlindungan sumber-sumber mata air
Terpeliharanya sumber, debit dan kualitas mata air
Tersusunnya data base SMA/SMK/MA
Tersusunnya data base bangunan kesehatan
Berkembangnya pemanfaatan energi alternatif di masyarakatTersedianya master plan potensi dan rencana pembangunan Air Baku untuk Pertanian dan Air Bersih untuk masyarakat
Meningkatnya Ketersediaan Air Baku untuk Pertanian dan Air Bersih untuk masyarakat Terbangunnya ketersediaan air baku dan air bersih
Terehabilitasinya gedung kantor DPUK
Radio Komunitas
Pengembangan layanan informasi elektronik SKPD terintegrasi
TV lokal
Telecenter Kecamatan
Jumlah Pengunjung Web Site www.sumedang.go.id
Pelayanan Komunikasi dan Informasi
Meningkatnya sarana dan prasarana ke cipta karyaan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
3) Unit 3 2 2 2 2Terpeliharanya kawasan perlindungan mata air
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
65.00120.0099,75
67.2399,9598.79
1 : 201 : 2401 : 480
1 : 251 : 401 : 40
1 : 11 : 11 : 1
75.0060.00
68.0050.00
50.0040.00
1 : 960
1 : 401 : 40
1 : 11 : 1
99.889.07
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
99.9999.999.9899.950.805.005.00
-
-
-
36
-
3035
1 : 100
1 : 34.5001 : 15.5001 : 545.8371 : 15.000
1 : 801 : 4.0001 : 4.500
1 : 3.500
1 : 2.000
1 : 40.000
69.0035.02285.0095.0080.0090.00< 1
70.0035.00
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
2.13
40.00
70.00
3.75
8.60
<1,00
79.9843.9675.0059.98
90.00
100.0070.50
22
75.00
100.00
-
-
-
78
3
100
2,000
268
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
2
-
227
-
2
10
-
1
1
1923
5
1111511121571
1
52
125125
80
330
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
322
35.005.0075.00
2,00 kali/thn1,85 kali/thn
100
99
99
80.00
80.00
6.8019.2012.008.0010.00
7577
75
5.0072113031
100
100
2
79
50
6
1,600
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
59 KT, 55 PSM, 15 Orsos, 30
TANAGA24 Tomas, 30 pengusaha
50
100
6 MPN, 1 TMP, 1 TMPD
6 PKRI, 15 Janda PKRI
16060
10
10
50
100
1001007015-
20.00
90.00
90.005
100
400
3
3,041,684,390
1,945,437,590
1 : 524.77
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
1,000
1,000
1,000
1 Perda
2
200
-
74
74
5,250337342105
74,761
4,000
560
75
50.00
800
3003007.501001001 : 27550
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
-
55
Peningkatan rerata
pendapatan 10%/Tahun
Peningkatan rerata pendpatan
10%/Tahun
1,650,0001,380,000
20.00
-
55
11,375
5521,181461951910325
600
30
20
7
5-
2
1
1
1
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2013121
52
1
73
90.00
5
200
2
272
1
4 kali pelantikan mutasi jabatan
20-
120
100.00100.00100.00
100.00100.00100.00
100.00100.00100.00
100.00100.00100.00
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
100
13
12
2
-
20
20
-
2002002003001
3,000
-
-
-
8.49%
30.42
4.78
5
46
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
-
20
40
15
5
3
2
1
100
2002,500
80
1,400
20
Seluruh Pegawai
2411
11---1
1
5
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2013125025481
656,350
2400277
1,354
18.5
70
70
10,5292,13413,7494,833
78
281
36800
-
1,300
43
12
DKP efektif
64.64
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
49.68
31.53
29.43
16.82
6.66
73.57
77.29
1.68
Penurunan gagal panen akibat
serangan hama penyakit sebesar
1% / thn dari luas panen
< 100.000
negatif
< 100negatif
< 1.000.000negatif
1
1.185
456
25
9
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
Pembatasan perijinan alih fungsi lahan pertanian
terutama sawah irigasi
25
33,370
72.57
100
66.01
Bantuan Benih Jagung 21 ton
66.09
Bantuan Benih Kedelai 995 Kg
6,320
4,300
3,120
3%
2
20
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
1
-
10
190
2
5
300
6
8
42
4
4
2
1
1
1,0001,000
10
5
5
21
233360
2
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
3
5.53
5,82355,14116,230183,500
1
2
1
73,164137,575
1.185
5511
1
502775
90.00%378.000 UKM
249 LKM
75.89
30
500
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
12
2301
903012
250
250
330
50
2
24
2
3
400
250
2830
100
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2013121-
6
2
25.00
8
100262626
26
10,000
8
8 kali Dalam Neger,i 1 Kali Luar Negeri
1
-25
25
-
125 UMKM
125 UMKM
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
6
125
180
100
100
100
185
100
958095959590
200
330
57
57
520
-
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
20131210
151515
15.38
40
-
50
50
-
500
6
22.5140.536.9949.5850.42
70.05
80.05100100
65
100
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
20131211
-
Penyusunan master plan
persampahan wilayah 5
(Darmaraja, dsk)
Penyusunan juklak juknis pewadahan
sampah model 3R
1 : 6.880
71.94
10101020
20
-
10
1
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
5
1
5
5
3,895,1610.2112
72,186
4,288807024495
3691,532
322
500
200,0007,930
25028
10,000
7
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312575
2,738
226182
27
96.0376.16
100100100100
-10
26
----
-
-
100
500
-
1
25
-
1
-
350
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANGNOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN SUMEDANGTAHUN 2009 – 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI SUMEDANG,
Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sumedang memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan selama 5 tahun kedepan yang dilakukan secara bertahap dalam rangka penjabaran Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang 2005-2025 Tahap II (2009-2013) dan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah Terpilih periode 2008-2013 untuk mempercepat peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten SumedangTahun 2009 – 2013;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentukperaturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013.
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Repuklik Idonesia Nomor 4400)
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 3
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
12.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
13.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 4
18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826)
26.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
27.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
28.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007 tentang Kerjasama pemerintah dengan swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 151);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri E);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2).
33.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10).
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 6
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANGdan
BUPATI SUMEDANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHTAHUN 2009 - 2013
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.2. Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Sumedang.3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang.
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 7
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
21. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
23. Pemangku kepentingan atau disebut dengan stakeholders adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaatatau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 8
BAB IIASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) RPJMD diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
(2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
Pasal 3
Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang adalah tersedianya dokumen RPJM Daerah Kabupaten Sumedang sebagai:a. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih
berpedoman kepada RPJPD dan memperhatikan kepada RPJM Nasional dan Provinsi.
b. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
c. Pedoman bagi seluruh stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
BAB IIIRUANG LINGKUP RPJMD
Pasal 4
RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional dan provinsi, memuat kebijakan, sasaran, indikator dan target pencapaian kinerja tahunan satuan kerja perangkatdaerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
BAB IVTAHAPAN PENYUSUNAN
Pasal 5
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang 2009 – 2013 disusun dengan tahapan:
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 9
a. penyusunan rancangan awal;b. pelaksanaan Musrenbang;c. perumusan rancangan akhir; dand. penetapan rencana.
BAB VSISTEMATIKA RPJMD
Pasal 6
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan sistematika sebagai berikut :BAB I PENDAHULUANBAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAHBAB III VISI DAN MISIBAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAHBAB V KERANGKA PENDANAANBAB VI KAIDAH PELAKSANAANBAB VII PENUTUP
Pasal 7
Isi uraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini
Pasal 8
RPJMD menjadi pedoman kepala SKPD dalam menyusun rencana strategis SKPD yang bersifat indikatif.
Pasal 9
Kepala Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan kedalam rencana strategis SKPD oleh kepala SKPD.
Pasal 10
RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD setiap tahun sebagai dasar:a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara oleh Kepala Daerah; danb. Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang ditetapkan oleh kepala SKPD.
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 10
BAB VIPENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 11
(1) Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(3) Mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(4) Apabila terjadi kebijakan strategis dari pemerintah pusat yang berdampak terhadap capaian target dan sasaran yang telah ditetapkan, dokumen RPJMD akan dievaluasi dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.
BAB VIIKELEMBAGAAN
Pasal 12
(1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah.
(2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda dan Kepala SKPD lainnya dengan mempertimbangkan aspirasi berbagai stakeholders daerah.
(3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari RPJPD dan RPJMD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
BAB VIIIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
(1) Dokumen Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya mengenai perencanaan pembangunan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan RPJMD masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini.
(2) RKPD yang berdasarkan pada Renstra 2003-2008 setelah di tetapkannya peraturan daerah ini harus dilakukan perubahan dan penyesuaian.
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 11
BAB IXKETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan DaerahKabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Sumedang.
Ditetapkan di Sumedangpada tanggal ……. 2008
BUPATI SUMEDANG,
DON MURDONO
Diundangkan di Sumedangpada tanggal ……. 2008
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN SUMEDANG,
ATJE ARIFIN ABDULLAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANGTAHUN NOMOR
top related