single data system/sds dan open data · sd s sub sds kab/kota aplikasi layanan aplikasi layanan big...
Post on 13-Feb-2020
15 Views
Preview:
TRANSCRIPT
DASAR HUKUM
1
• Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2016 tentang Single Data System yang telah diubah menjadi Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 52 Tahun 2016;
• Arahan Gubernur Jawa Tengah Tanggal 7 Januari 2019 di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, dimana arahan tersebut terdapat 8 point dan khusus pada point ke 6 terkait dengan perlunya pembangunan pusat data;
• Surat Edaran Sekretaris Daerah Tanggal 29 Januari 2019 Nomor 555/000/610 perihal Integrasi Data dan Aplikasi Single Data System.
Single Data System
Kumpulan data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak
dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan
Daerah
2
Permasalahan Data•Data Statistik Sektoral tersebar dalam setiap SKPD dan belum tersimpan dalam Satu Data Terpadu•Data antar SKPD tidak Konsisten•Data statistik sectoral belum di kelola secara baik dan Sistematis oleh SKPD•Lemahnya Konsolidasi Data antar SKPD/Vertikal•Kurangnya SDM yang kompeten dalam mengolah Data•Data di masing – masing SKPD sulit di Akses
Sampai dengan saat ini → Tidak/belum tersedianya data pembangunan yang Valid, Akurat dan Up To Date
SINGLE DATA SYSTEM UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH DI JAWA TENGAH
3
SDS
Mewujudkan single data system
untuk pembangunan daerah di Jawa
Tengah
Networking Web base
FORUM SATU DATA
Quick Win
Informasi Pembangunan di Jateng yang akurat
Mewujudkan Monev yang dapat dipertanggungjawabkan
Perencanaan Pemb. Terukur dan Komprehensif
Menghasilkan Analisis Kebijakn Pemb. Yg Tepat
Basis Data Pembangunan Yang Akurat, Terpusat dan Terintegrasi1.
2.
3.
4.
5.
TUJUAN
4
Open Data Berbasis SDS
SDS
SUB SDSKab/Kota
APLIKASI LAYANANAPLIKASI LAYANAN
BIG(PETA)
BPS (DDA)
MASYARAKAT
SKPDSKPD
SKPD
MENGONTROLMENGONTROL
SPBE
INTEROPERABILITY
INTEROPERABILITY INTEROPERABILITY
INTEROPERABILITY
KERANGKA KEBIJAKAN LAYANAN
5
MEKANISME INTEGRASI SINGLE DATA SYSTEM
SKPD
SKPD
SKPD
INSTANSI
VERTIKAL
Masyarakat/
Dunia Usaha
SKPD
SKPD
SKPD
INSTANSI VERTIKAL
KecamatanDesa
Kab / Kota
5
1. Data Realtime2. Data Statistik Sektoral3. Aplikasi Pelayanan
Publik
SKPD / KabKota / Instansi Vertikal
OPEN DATA
DESEMINASISDS
7
BIG DATA
FORUM DATA
KAB/KOTA
PPID
SKPD
DIP
1. By Name2. By Address3. By Case
Data Detail
Konsumsi Pimpinan
1. Pelayanan Masyarakat2. Perguruan Tinggi3. Dunia Usaha
Data Agregat
Masyarakat
1. Analisis singkat2. Komunikatif dan
Entertainment3. Dibutuhkan oleh
Masyarakat
Kemasan :
14 DATA TEMATIK SDS
8
1. EKONOMI
2. ENERGI
3. INDUSTRI
4. MARITIM
5. LINGKUNGAN HIDUP
6. PANGAN
7. SOSIAL
8. INFRASTRUKTUR
9. PARIWISATA
10. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
11. KESEHATAN
12. TATA KELOLA PEMERINTAHAN
13. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
14. MAKRO INDIKATOR
PROGRES INTEGRASI SKPD PADA SDS
9
12 SKPD yang sudah terintegrasi :
a). Urusan wajib pelayanan dasar :1. Dinas Sosial 2. DPU Bina Marga3. PUSDA TARU4. RSUD Tugurejo5. RSUD Kelet6. RSUD Dr. Moewardi7. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo8. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
b). Urusan wajib non pelayanan dasar :1. DP3AKB
c). Urusan Penunjang :1. BKD2. BAPPEDA3. BPSDM4. BPKAD
SKPD yang belum terintegrasi :
a). Urusan wajib pelayanan dasar : 1. RSJD Dr. Amino Gondohutomo
2. RSJD Surakarta
→Tidak memiliki tenaga teknis
→ Masih dalam proses pembuatan web service
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Proses);4. Satpol PP;5. Dinkes (proses).
b). Urusan wajib non pelayanan dasar :Dispermasdukcapi (DATA MINDUK) > Proses MOU
c). Urusan Penunjang : 1. BPPD
DATA TERINTEGRASI
SKPD REALTIME SEKTORAL PELAYANAN PUBLIK
RSUD/RSJD Sim RS (Ketersediaan Kamar, Kunjungan Pasien)
Sim RS (Tenaga Kesehatan, BOR, LOS, TOI)
Sim RS (Data Rumah Sakit, KLB, Alat Kesehatan)
DINKES • Nginceng Wong Meteng ( Kasus Kehamilan Ibu Se-Jawa Tengah)
• E-Kib (Data Kematian Ibu, Bayi dan Balita)
Data Kesehatan (Data Kunjungan Pasien, Rawat Inap, Kematian Bayi, DBD, Kusta, HIV, Hipertensi, Malaria, TB)
DP3AKB E-Kekerasan (Kejadian Kekerasan Anak Se-Jateng)
SIGA (Indikator Gender dan Anak)
DISDIKBUD (Dapodik) …? Profil Sekolah (Data Sekolah, Siswa, Akreditasi, Usia, Pendidik, Sarana Prasarana)
10
SKPD REALTIME SEKTORAL PELAYANAN PUBLIK
DPUSDATARU Tatonas (Data Waduk, Bendung, Embung, Irigasi, Luas Baku Sawah)
DPUBINMARCIPTA Web GIS Jalan ( Kondisi Jalan Panjang Jalan, lebar Jalan, Jalan Rusak, Jalan Rusak Sedang, Rusak Berat dan Jalan Normal)
DINSOS SIG&G, PMKS
BKD SMPEG (Data Pegawai Berdasar Golongan, Pendidikan, Eselon, Usia, Jenis Kelamin)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Data Belanja Bulanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
11
DATA TERINTEGRASI
STATUS INSTALASI SDS KAB/KOTA
12
a. 29 Kab/Kota yang sudah terinstal SDS :
9. Kab. Kendal10. Kab. Kudus11. Kab. Magelang12. Kab. Pati13. Kab. Pekalongan14. Kab. Pemalang15. Kab. Purworejo16. Kab. Sragen
17. Kab. Sukoharjo18. Kab. Wonogiri19. Kab. Wonosobo20. Kota Pekalongan21. Kab. Purbalingga22. Kota Salatiga23. Kota Semarang24. Kota Surakarta
25. Kota Tegal26. Kota Magelang27. Kab. Rembang28. Kab. Tegal29. Kab. Boyolali
b. 6 Kab/Kota yang belum terinstal SDS :
1. Kab. Banjarnegara2. Kab. Banyumas3. Kab. Batang4. Kab. Cilacap5. Kab. Grobogan6. Kab. Jepara7. Kab. Karanganyar8. Kab. Kebumen
1. Kab. Brebes2. Kab. Semarang3. Kab. Blora4. Kab. Temanggung
5. Kab. Klaten6. Kab. Demak
Kabupaten tsb belum menyiapkan tempat(vps/hosting) untuk instalasi aplikasi Single Data System → terjadi miss komuni-kasi internal SKPD (antar bidang) → akan dilakukan komunikasi secara intens agar masalah segera terpecahkan
KENDALA
Pengertian Instalasi : instalasi aplikasi SDS yg terpasang dalam VPS/Hosting SKPD Update 29 Januari 2019 Pukul 15:00
Open Data
Kumpulan data dan informasi dalam format yang mudah dicari, diakses dan mudah
digunakan kembali, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal
pembangunan, Seluruh data dalam Open Data dikategorikan sebagai
data Publik berdasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
13
STATUS INTEGRASI OPEN DATA KAB/KOTA
14
a. 33 Kab/Kota yang sudah integrasi ke Open Data:
10. Kab. Kudus11. Kab. Magelang12. Kab. Pekalongan13. Kab. Pemalang14. Kab. Purworejo15. Kab. Sragen16. Kab. Semarang17. Kab. Demak18. Kota Surakarta
19. Kab. Sukoharjo20. Kab. Wonogiri21. Kab. Wonosobo22. Kota Pekalongan23. Kab. Purbalingga24. Kota Salatiga25. Kota Semarang26. Kota Tegal27. Kota Magelang
28. Kab. Rembang29. Kab. Tegal30. Kab. Boyolali31. Kab. Blora32. Kab. Temanggung33. Kab. Klaten
b. 1 Kab/Kota yang belum integrasi ke Open Data :
1. Kab. Banjarnegara2. Kab. Banyumas3. Kab. Batang4. Kab. Cilacap5. Kab. Grobogan6. Kab. Jepara7. Kab. Karanganyar8. Kab. Brebes9. Kab. Kendal
1. Kab. KebumenS/d th 2018 belum mempunyai server → dianggarkan pd anggaran perub 2018 → th 2019 tinggal pemasangan dan konfigurasi server
Pengertian Integrasi : aplikasi yang saling terhubung antara Kab/Kota dengan Provinsi.
KENDALA dan SOLUSI
Update 29 Januari 2019 Pukul 15:00
15
5 SKPD Provinsi Jawa Tengah dengan keterisian datasheet tertinggi yaitu :
1. RSUD Tugurejo2. RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo3. RSUD Dr. RM. Soedjarwadi 4. DPU SDA TARU5. RSUD Dr. Moewardi
KETERISIAN DATA SKPD PROVINSI PADA OPEN DATA
5 SKPD Provinsi Jawa Tengah dengan keterisian datasheet terendah yaitu :
1. Dinas ARPUS2. Inspektorat3. Sekretariat DPRD4. Sekretariat KPID5. BPKAD
Rata-rata jumlah keterisian data SKPD Provinsi 286 datasheet, data detail terlampir dalam data dukung
16
5 Kab/Kota Jawa Tengah dengan keterisian datasheet tertinggi yaitu :
1. Kab. Batang2. Kota Semarang3. Kota Pekalongan4. Kab. Purbalingga5. Kab. Banyumas
KETERISIAN DATA KAB/KOTAPADA OPEN DATA
5 Kab/Kota Jawa Tengah dengan keterisian datasheet terendah yaitu :
Rata-rata jumlah keterisian data Kab/Kota 614 datasheet, data detail terlampir dalam data dukung
1. Kab. Cilacap2. Kab. Kebumen3. Kab. Boyolali4. Kab. Sukoharjo5. Kota Tegal
MANFAAT SINGLE DATA SYSTEM
17
1. Sebagai pengambilan kebijakan strategis Pimpinan (policy brief);
2. Sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
pembangunan;
3. Berbagi pakai data antar SKPD;
4. Sebagai bukti Akuntabilitas Kinerja Pemerintah → yg secara agregat akan dipublikasikan
melalui aplikasi Open Data;
5. Sebagai Tulang Punggung Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan;
18
1. Inventarisasi Data dan Aplikasi pada SKPD :
a. Dilakukan pada tanggal 9 – 10 Mei 2017 di Grand Wahid Hotel Salatiga dengan nomor surat 005/978-V/2017 tanggal 3 Mei 2017 perihal Undangan Inventarisasi Data dan Aplikasi;
b. Peserta 35 SKPD Provinsi Jawa Tengahc. Hasil Inventarisasi dilakukan kunjungan ke SKPD untuk dilakukan integrasi data dan aplikasi oleh tim SDS;
2. Penyelenggaraan Forum Data 2x setahun;
3. Rapat Koordinasi Evaluasi Pengembangan Single Data System Menuju Big Data Jawa Tengah :a. Dilaksanakan tanggal 17 – 18 September 2018 di Salatiga dg nomor surat 005/2218/IX/2018 tertanggal 12
September 2018;b. Acara dibuka oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri seluruh Sekretaris SKPD
Provinsi dan Kab/Kota;c. Sambutan Bpk Sekda : “ Single Data System yang sedang dikembangkan oleh Dinas Kominfo ini akan
menjadi Big Data Jawa Tengah oleh karena itu SKPD Provinsi yang mempunyai aplikasi layanan online dapat segera mengintegrasikan dengan Single Data System ini.”
LANGKAH YANG SUDAH DILAKUKAN
HASIL BELUM OPTIMAL → PERLU SOLUSI PERCEPATAN
KENDALA IMPLEMENTASI SINGLE DATA SYSTEM JAWA TENGAH
19
1. SDM pengelola aplikasi di SKPD sering kali tidak menguasai secara teknis;2. Aplikasi dikembangkan oleh pihak ke tiga dan tidak ada alih teknologi kepada SKPD (tidak diberikan
source code aplikasi/kode untuk mengupdate program);3. Pergantian SDM pengelola aplikasi di SKPD;4. Beberapa SKPD (lingkup pertanian) → menggunakan aplikasi dari Pusat/Kementerian → sehingga
sulit untuk dilakukan integrasi;5. Integrasi dengan Dispermasdesdukcapil masih dalam proses MoU;6. Belum semua Rumah Sakit mengintegrasikan 6 elemen data yang sudah disepakati.
a. RSUD Tugurejo → 2 elemen data (kejadian luar biasa, alat kesehatan)b. RSUD Kelet → 2 elemen data (ketersediaan tempat tidur dan tenaga kesehatan)c. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi → 1 elemen data (ketersediaan tempat tidur)d. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo → 3 elemen data (tenaga kesehatan, alat kesehatan, ketersediaan tempat tidur)
e. RSUD Dr. Moewardi → 1 elemen data (ketersediaan tempat tidur)f. RSJD Surakarta
→ belum semua elemen data/nihilg. RSJD Dr. Amino Gondohutomo → belum semua elemen data/nihil
ELEMEN DATA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH/JIWA
20
6 ELEMEN DATA TEMA KESEHATAN YANG DIMINTA DAN TELAH MENJADI KOMITEMEN :
1. Data Pasien Rawat Inap;2. Data Kunjungan Pasien;3. Data Alat Kesehatan;4. Data Tenaga Kesehatan;5. Data Rumah Sakit;6. Data Kejadian Luar Biasa Penyakit.
ELEMEN DATA TEMA KESEHATAN YANG AKAN DITAMBAHKAN :
1. Daya tampung pasien per bangsal per RS;2. Jumlah kunjungan per RS;3. Kompilasi Kejadian Luar Biasa antar RS;4. Rekapitulasi Tenaga Medis (Dokter Umum, Spesialis,
Perawat, dll) di setiap RS.
Belum semua RS komitemen melaksanakan 6 elemen
tersebut
FOKUS/PRORITAS SKPD DALAM BIG DATA (SDS DAN OPEN DATA)
21
a). Urusan wajib pelayanan dasar :1. Dinas Sosial 2. DPU Bina Marga3. PUSDA TARU4. RSUD Tugurejo5. RSUD Kelet6. RSUD Dr. Moewardi7. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo8. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
b). Urusan wajib non pelayanan dasar :1. DP3AKB
c). Urusan Penunjang :1. BKD2. BAPPEDA3. BPSDM4. BPKAD
9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo10. RSJD Surakarta11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan12. Dinas Kesehatan
17
PENJELASAN TEKNIS TERKAIT PEMBAHASAN DESK
22
1. Masing-masing SKPD mengikuti desk yang telah ditentukan.
2. Informasi yang akan disampaikan dalam desk meliputi :
a. Nama aplikasi & deskripsi singkat;
b. Jenis/elemen data dalam aplikasi tersebut;
c. Kedalaman data (provinsi dan kab/kota);
d. Periode update (tahunan, bulanan, harian, realtime);
e. Pengembang aplikasi (pemerintah pusat, instansi yang bersangkutan, pihak ke III);
f. Jumlah SDM pengelola aplikasi termasuk admin (sudah nama admin yang ditunjuk);
g. Lokasi server;
h. Permasalahan yang dihadapi.
KAB/KOTA
PPID
SKPD
DIP SDS FORUM
BPS
BIG
USER
- Pemerintah - Masyarakat- Dunia Usaha- Perguruan Tinggi
Keterangan :PPID : Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiDIP : Daftar Informasi Publik
SDS
SPBE
ALUR KERJA SINGLE DATA SYSTEM
25
top related