sinkronisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan sanitasi dan air minum di daerah
Post on 11-Jul-2015
601 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum di Daerah
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jakarta, 12 Oktober 2011
SINERGITAS ANGGARAN
SINERGI PUSAT DAN DAERAH (SESUAI SINERGI PUSAT DAN DAERAH (SESUAI RPJMN 2010-2014)RPJMN 2010-2014)
1. SINERGI PERENCANAAN KEBIJAKAN2. SINERGI REGULASI3. SINERGI ANGGARAN4. SINERGI KELEMBAGAAN DAN
APARATUR DAERAH5. SINERGI KERANGKA
PENGEMBANGAN WILAYAH
SINERGI ANGGARAN
SINERGI ANGGARANSINERGI ANGGARANKebijakan:
- Penataan Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH)untuk menjaga harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.- Dana Dekon untuk mencapai prioritas nasional, memperkuat kapasitas daerah, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Sinergi anggaran (lanjutan)..........Sinergi anggaran (lanjutan)..........Arah (yang akan dilakukan):
- DAU: block grant untuk belanja publik; formula yang komprehensif dan perhatian khusus pada program dengan beban nasional tinggi.- DAK: sinergi perencanaan K/L dengan SKPD; efektivitas pelaporan; sinkronisasi juklak-juknis K/L dan kebutuhan daerah.- DBH: keterbukaan informasi data; percepatan penyaluran DBH.
Lanjutan.........Lanjutan.........
-Dana Dekonsentrasi: mempertegas kerangka organisasi pelaksana; sinkronisasi program K/L dengan SKPD; penentuan sasaran fungsional program secara bersama.
ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH
MEKANISME PENDANAAN SEJALAN DGN PRINSIP MEKANISME PENDANAAN SEJALAN DGN PRINSIP MONEY FOLLOW FUNCTIONSMONEY FOLLOW FUNCTIONS
Belanja ke Daerah melaluiTransfer
Dana Perimbangan (DAU, DBH &
DAK)
APBN Anggaran K/L
Dekon
TP
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara (UU 17/2003, UU 1/2004, UU 15/2004)
Urusan Pusat
Desentralisasi(urusan daerah)
Sistem Pengelolaan Keuda (UU keuangan negara & UU Pemda, PP 58/2005, Permendagri 13/2006 & 59/2007; serta Permendagri 32/2008)
APBD
PP 38/2007 & PP 41/2007
berlandaskanberlandaskan
berlandaskanberlandaskan
ANGGARAN PUSAT ANGGARAN PUSAT YANG DIKERJAKAN DAERAHYANG DIKERJAKAN DAERAH
ANGGARAN K/L YANG DI KERJAKAN DAERAH DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN + (URUSAN BERSAMA)
CIRI:- ANGGARAN DI K/L- MENGERJAKAN KEWENANGAN DAN URUSAN PUSAT- YANG MENGERJAKAN SKPD- TIDAK MASUK APBD
Dana PerimbanganDana Perimbangan
Dana Otsus & Penyesuaian
Dana Otsus & Penyesuaian
Dana Basgi Hasil (DBH)Dana Basgi Hasil (DBH)
Dana Alokasi Umum (DAU)Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK)Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Otsus PAPUADana Otsus PAPUA
Dana Otsus ACEHDana Otsus ACEH
Dana Infras Otsus PapuaDana Infras Otsus Papua
Tambahan Penghasilan GuruTambahan Penghasilan Guru
Dana Otsus
Dana Otsus
Dana Penyesuaian
Dana Penyesuaian
DBH PBBDBH PBB
DBH PPhDBH PPh
DBH KehutananDBH Kehutanan
DBH Pert. umumDBH Pert. umum
DBH PerikananDBH Perikanan
DBH MigasDBH Migas
DBH Cukai HTDBH Cukai HT
DBH Pajak
DBH SDA
Dana Otsus PAPUA BARATDana Otsus PAPUA BARAT
DBH Panas BumiDBH Panas Bumi
Dana Insentif Daerah (DID)Dana Insentif Daerah (DID)
10
DANA TRANSFER KE DAERAH 2011
TRANSFER KE
DAERAH
Tunjangan Profesi GuruTunjangan Profesi Guru
Bantuan Operasional Sek (BOS)Bantuan Operasional Sek (BOS)
Dana Infras Otsus Papua BaratDana Infras Otsus Papua Barat
Dana Penyesuaian Infrast Daerah (DPID)Dana Penyesuaian Infrast Daerah (DPID)
11
UU 33/2004PP 55/2005
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)PENGERTIAN:DANA BERSUMBER DARI PENDAPATAN APBNDIALOKASIKAN BAGI DAERAH TERTENTUTUJUAN MEMBANTU KEGIATAN KHUSUS YANG
MENJADI URUSAN DAERAHSESUAI PRIORITAS NASIONAL
TUGAS K/L:MENETAPKAN KRITERIA (UMUM, KHUSUS, TEKNIS)
- UMUM: pertimbangan kemampuan keuangan daerah- KHUSUS: Undang-undang dan karakteristik daerah- TEKNIS: sesuai bidang DAK oleh K/L
A P B D
PKDPP 58/2005
PERDA •PERMENDAGRI 13 /2006
UU 15/2004PP 24/2005
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Peraturan KDH
UU 32/2004UU 33/2004UU 17/2003UU 1/2004
OMNIBUS REGULATIONS
•PERMENDAGRI 59 /2007
•PERMENDAGRI 20/2009
•PERMENDAGRI 59/2010
•PERMENDAGRI 21/2011
STRUKTUR PENDAPATAN APBD STRUKTUR PENDAPATAN APBD A.A. Pendapatan Asli Daerah:Pendapatan Asli Daerah:
1.1. Pajak DaerahPajak Daerah2.2. Retribusi DerahRetribusi Derah3.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang DipisahkanHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan4.4. Lain-lain PAD yang sahLain-lain PAD yang sah
A.A. Dana Perimbangan:Dana Perimbangan:1.1. Dana Bagi HasilDana Bagi Hasil2.2. Dana Alokasi UmumDana Alokasi Umum3.3. Dana Alokasi KhususDana Alokasi Khusus
A.A. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:1.1. HibahHibah2.2. Dana DaruratDana Darurat3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
lainnyalainnya4.4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUSDana Penyesuaian & Dana OTSUS5.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnyaBantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
STRUKTUR BELANJA APBDSTRUKTUR BELANJA APBD
A.A. Belanja Tidak LangsungBelanja Tidak Langsung::
1.1. Belanja PegawaiBelanja Pegawai
2.2. Belanja BungaBelanja Bunga
3.3. Belanja SubsidiBelanja Subsidi
4.4. Belanja HibahBelanja Hibah
5.5. Belanja Bantuan SosialBelanja Bantuan Sosial
6.6. Belanja Bagi HasilBelanja Bagi Hasil
7.7. Bantuan KeuanganBantuan Keuangan
8.8. Belanja Tak TerdugaBelanja Tak Terduga
A.A. Belanja Langsung:Belanja Langsung:
1.1. Belanja PegawaiBelanja Pegawai
2.2. Belanja Barang dan JasaBelanja Barang dan Jasa
3.3. Belanja ModalBelanja Modal
KELOMPOK BELANJA
1. Belanja Tidak Langsung :
merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Belanja Langsung :merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 31 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
ANGGARAN DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Pasal 35 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
LANDASAN HUKUM :
Belanja Langsung :
SKPD menganggarkan program dan kegiatan sesuai dengan SKPD menganggarkan program dan kegiatan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD bersangkutan ke dalam SKPD bersangkutan ke dalam BELANJA LANGSUNGBELANJA LANGSUNG
merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Program dan Kegiatan tersebut dituangkan dalam Format RKA-SKPD 2.2.1 : Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Lanjutan ……..
PEMBIAYAAN DAERAHPEMBIAYAAN DAERAH
ANGGARAN PUSAT/APBN
DEKON/TPDANA
PERIMBANGAN
Sanitasi &Air Minum
APBN APBD
APBD “PAD”
SKPD
APBD/ DPA
APBN/DIPA
DAK DATA KRITERIA TEKNIS:- DATA KEBUTUHAN DAN DATA POTENSI
- DIJADIKAN BAHAN UNTUK PERENCANAAN DATA KEMAMPUAN DAERAH DIJADIKAN BAHAN
UNTUK SUMBER PEMBIAYAAN- SUMBER PEMBIAYAAN SELAIN APBD: SWASTA (CSR), MASYARAKAT (UNTUK SANITASI LOKAL/SKALA KECIL ADA ORGANISASI YANG MENAUNGI (KELOMPOK MASYARAKAT).
• DAERAH MEMILIKI PERENCANAAN (PENDEK, MENENGAH, PANJANG) UNTUK STRATEGI KEDEPAN.
RANGKUMAN:RANGKUMAN:
BERBAGAI SUMBER DANA UNTUK SANITASI DAN AIR MINUM TERSEDIA DI DAERAH
DANA DARI PUSAT (DK/TP, VERTIKAL DAN PERIMBANGAN) DANA DARI APBD (PAD DAN PERIMBANGAN) DANA DARI SWASTA (KERJASAMA DAN CSR) PELAKSANA SKPD (DK/TP; PERIMBANGAN; APBD “PAD”) BAGAIMANA “MENGARAHKAN DANA PUSAT UNTUK
MENGISI PEMBANGUNAN SANITASI DAN AIR MINUM ” contoh: UNTUK DAK PENUHI KRITERIA
KESIAPAN DAERAH TANGANI SANITASI DAN AMANKAN AIR MINUM
SEKIANSEKIAN DANDAN
TERIMA KASIHTERIMA KASIH
top related